Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015. : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH. No. 1.
2.
Komponen Dasar Hukum
Persyaratan Pelayanan
Uraian Izin Pembuangan Air Limbah 1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Limbah Cair. 2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Limbah Cair. 2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 3. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ) di Wilayah Kota Samarinda. Izin Pembuangan Air Limbah 1. Surat permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy Dokumen Lingkungan ( AMDAL atau UKL – UPL ) beserta Rekomendasi Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Dokumen Perizinan Lainnya. 5. Fotocopy status kepemilikan tanah pada lokasi IPAL 6. Kajian teknis pengelolaan air limbah ( format terlampir ) 7. Surat Pernyataan pengelolaan air limbah ( format terlampir ) 8. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pemulihan kualitas air ( format terlampir ). Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 1. Surat permohonan dan Persyaratan sama seperti Izin Pembuangan Air Limbah. Izin Limbah B3 1. Surat permohonan dan Pembuangan Air Limbah.
3.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Persyaratan
sama
Izin Pembuangan Air Limbah 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas
seperti
Izin
3. Evaluasi teknis lapangan 4. Proses Izin 5. Penyerahan Izin Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur sama seperti pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur sama seperti pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah.
4.
Jangka Waktu Penyelesaian
10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas lengkap;
5. 6.
Biaya/Tarif Produk Pelayanan
7.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8.
Kompetensi Pelaksana
9.
Pengawasan Internal
10.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
Tidak dipungut biaya. Izin Pembuangan Air Limbah Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 1. Meja kerja 5. Scanner 10. AC 2. Meja computer 6. Kursi 11. Gedung 3. Komputer 7. Kertas cover 12. ATK 4. Printer 8. Kertas isi cover 13. Gudang arsip 9. Lemari 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; 2. Sarjana Terknik DIII/ST/MT = back office (Bagian Teknis); 3. SMK jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan. 1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. 1. Loket Pengaduan/saran 2. Kotak Pengaduan/saran 3. SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 4. Website : bpptsp.samarindakota.go.id 5. Email :
[email protected]
11.
Jumlah Pelaksana
8 (delapan) orang
12.
Jaminan Pelayanan
13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan “kami akan memberikan layanan yang terbaik “ dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo; 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus. Surat Keputusan Kepala Badan dibubuhi tanda tangan serta cap basah, menggunakan kertas ukuran Kwarto 70 gram, Logo Pemerintah Kota Samarinda sehingga dijamin keasliannya. 2. Adanya 4 titik CCTV guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan
14.
Evaluasi Kinerja
dan bebas dari praktek percaloan dan suap. 1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan Unit Pelayanan
No
Unsur/Aspek Manajemen
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Uraian
1
Tugas dan fungsi
2.
Kewenangan menyelenggaraka n jenis pelayanan yaitu :
3.
Instansi/Unit/Satk 1. Badan Lingkungan Hidup er yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait
Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan Perizinan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda adalah : 2008 tentang Pedoman Tugas : Organisasi dan Tata Kerja Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Unit Pelayanan Perizinan Bidang Peijinan Secara Terpadu. Terpadu di Daerah; Fungsi : 2. PERWALI Nomor 24 Tahun 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang 2008 Tentang Penjabaran perijinan secara terpadu sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Daerah ; Perencanaan Pembangunan 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, Daerah dan Lembaga Teknis pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Daerah Kota Samarinda. di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pelayanan Administrasi
1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Limbah Cair. 2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Limbah Cair. 3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun
2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Masyarakat/ Pengguna Layanan
Jenis Pelayanan
Produk Pelayanan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan
Pelayanan Administrasi
Izin Limbah
1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Limbah Cair. 2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Limbah Cair.
Pelaku Usaha
Badan Lingkungan Hidup
1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Pelaku Usaha
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Pihak Terkait
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
Produk Pelayanan
1
Izin Limbah
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi
Persyaratan pelayanan
Izin Pembuangan Air Limbah 1. Surat permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy Dokumen Lingkungan ( AMDAL atau UKL – UPL ) beserta Rekomendasi Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Dokumen Perizinan Lainnya. 5. Fotocopy status kepemilikan tanah pada lokasi IPAL 6. Kajian teknis pengelolaan air limbah ( format terlampir ) 7. Surat Pernyataan pengelolaan air limbah ( format terlampir ) 8. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pemulihan kualitas air ( format terlampir ). Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 1. Surat permohonan dan Persyaratan sama seperti Izin Pembuangan Air Limbah.
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan Biaya Waktu layanan dan unit/simpul yang terkait) Izin Pembuangan 0 10 Air Limbah Rupiah Hari 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Evaluasi teknis lapangan 4. Proses Izin 5. Penyerahan Izin Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Evaluasi administrasi 3. Peninjauan lapangan 4. Proses Izin 5. Penyerahan Izin
Penanggung Jawab
Kepala Badan
No.
Produk Pelayanan
Persyaratan pelayanan
Izin Pengumpulan Limbah B3 1. Surat permohonan dan Persyaratan sama seperti Izin Pembuangan Air Limbah.
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait)
Biaya
Waktu
Penanggung Jawab
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran
No.
1
Produk Pelayanan Izin Limbah
Sarana Prasarana Pelayanan -
Meja kerja
-
Meja komputer
-
Komputer
-
Printer
-
Kursi
-
Kertas SK
-
Lemari
-
ATK
-
AC
-
Gudang arsip
-
Gedung
Anggaran
Keterangan*)
APBD
*) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit/Satker Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No. 1
Produk Pelayanan Izin Limbah
Kualifikasi SDM yang tersedia 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; 2. Sarjana Terknik DIII/ST/MT = back office (Bagian Teknis); 3. SMK jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksan harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan
Jumlah SDM
Keterangan*)
8 Orang
*) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Dukungan SDM
Sarana
Setiap Tersedia : pengaduan - Ruang Tunggu ditangani oleh Bagi Pemohon, petugas dan unit - Tersedia Touch kerja khusus Screen, Untuk yang ditetapkan Memonitor melalui SK Pelayanan. Kepala Badan - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
Keterangan - SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No 1.
Jenis Penanganan Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentuk Tim Pengaduan.
Dukungan SDM
Sarana
Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
-
Eksternal : Instansi Terkait
-
Ruang pengaduan; Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; Kotak pengaduan; SMS pengaduan 08115843555; Email : ptsp.samarinda @gmail.com
Bidang Pengawasan
Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota
Tim POKJA
-
-
-
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Bentuk Organisasi
