Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015. : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) No. Komponen 1. Dasar Hukum
2.
Persyaratan Pelayanan
3.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Uraian 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, sebagai pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Masing-masing Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; Baru / Perpanjangan: 1. Mengisi formulir/blangko TDP baru; 2. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar; 3. Fotocopy Akte Perusahaan yang telah disahkan 1 (satu) set; 4. Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar; 5. Fotocopy SIUP = 1 (satu) lembar; 6. Fotocopy TDP = 1 (satu) lembar; 7. Fotocopy IMB Pergudangan; 8. Fotocopy perjanjian pemakaian dan penguasan gudang dengan pemilik gudang (bila mana menyewa / kontrak) 9. Fotocopy NPWP = 1 (satu) lembar. 10. Pengesahan Menteri Kehakiman (khusus PT); 11. Rekomendasi dari Pergudangan; 12. Foto Gudang; 13. TDG yang asli dikembalikan bila perpanjangan; 14. Untuk KTP luar daerah agar melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan. 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan.
4.
Jangka Waktu Penyelesaian
3 (tiga) hari kerja setelah berkas lengkap.
5.
Biaya/Tarif
Tidak dipungut biaya.
6.
Produk Pelayanan
7.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
1. Meja kerja 2. Meja komputer 3. Komputer
8.
Kompetensi Pelaksana
1. 2. 3. 4. 5. 6.
9.
Pengawasan Internal
1. 2. 3.
4. Printer 8. ATK 5. Kursi 9. AC 6. Kertas SK 10. Gudang arsip 7. Lemari 11. Gedung SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
10.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1. 2. 3. 4. 5.
Loket Pengaduan/saran Kotak Pengaduan/saran SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 Website : bpptsp.samarindakota.go.id Email :
[email protected]
11.
Jumlah Pelaksana
6 (enam) orang
12.
Jaminan Pelayanan
1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan “kami akan memberikan layanan yang terbaik “ dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo;
13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. 2. 3. 4.
14.
Evaluasi Kinerja
Izin Tanda Daftar Gudang
Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang Tersedianya Tabung APAR. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang
1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi.
d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan
Unit Pelayanan No
:
Unsur/Aspek Manajemen
1
Tugas dan fungsi
2.
Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu : Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
3.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Uraian
Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait
Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tentang Pedoman Organisasi adalah : dan Tata Kerja Unit Pelayanan Tugas : Perizinan Terpadu di Daerah; Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di 2. PERWALI Nomor 24 Tahun Bidang Peijinan Secara Terpadu. 2008 Tentang Penjabaran Fungsi : Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Struktur Organisasi perijinan secara terpadu sesuai dengan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan rencana strategis yang ditetapkan Daerah dan Lembaga Teknis Pemerintah Daerah ; Daerah Kota Samarinda. 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pelayanan Administrasi
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, sebagai pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Masing-masing Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan. 3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Masyarakat/ Pengguna Layanan
Jenis Pelayanan
Produk Pelayanan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan
Pihak Terkait
Pelayanan Administrasi
Tanda Daftar Gudang (TDG)
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, sebagai pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Masing-masing Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan
Pelaku Usaha
Perusda Pergudangan
1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Pelaku Usaha
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
1
Produk Pelayanan Tanda Daftar Gudang (TDG)
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi
Persyaratan pelayanan
Baru / Perpanjangan: 1. Mengisi formulir/blangko TDP baru; 2. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar; 3. Fotocopy Akte Perusahaan yang telah disahkan 1 (satu) set; 4. Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar; 5. Fotocopy SIUP = 1 (satu) lembar; 6. Fotocopy TDP = 1 (satu) lembar; 7. Fotocopy IMB Pergudangan; 8. Fotocopy perjanjian pemakaian dan penguasan gudang dengan pemilik gudang (bila mana menyewa / kontrak); 9. Fotocopy NPWP = 1 (satu) lembar; 10. Pengesahan Menteri Kehakiman (khusus PT); 11. Rekomendasi dari Pergudangan; 12. Foto Gudang; 13. TDG yang asli dikembalikan bila perpanjangan; 14. Untuk KTP luar daerah agar melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan.
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan
Biaya
Waktu
Penanggung Jawab
0 Rupiah
3 Hari
Kepala Badan
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran
No.
1
Produk Pelayanan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Sarana Prasarana Pelayanan -
Meja kerja
-
Meja komputer
-
Komputer
-
Printer
-
Kursi
-
Kertas SK
-
Lemari
-
ATK
-
AC
-
Gudang arsip
-
Gedung
Anggaran
Keterangan*)
APBD
*) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit/Satker Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No. 1
Produk Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
Kualifikasi SDM yang tersedia 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; 2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksan harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan
Jumlah SDM
Keterangan*)
6 Orang
*) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Dukungan SDM Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan
Sarana
Keterangan
Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor Pelayanan. - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
- SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No 1.
Jenis Penanganan Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentuk Tim Pengaduan.
Dukungan SDM Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Eksternal : Instansi Terkait
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Sarana
Ruang pengaduan; - Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; - Kotak pengaduan; - SMS pengaduan 08115843555; - Email : ptsp.samarinda @gmail.com Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota -
Bentuk Organisasi Bidang Pengawasan
Tim POKJA
