Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015. : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : IZIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL No. 1.
Komponen Dasar Hukum
Uraian 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2012 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS / ORSOS ) 4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 1. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 2. Fotocopy KTP Pengurus ( Ketua, Sekteraris, Bendahara ) 3. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Organisasi 4. Akta Pendirian ( Akta Notaris ) bagi yang berbadan hukum dan Nota/SK Pendirian dari pejabat yang berwenang bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) yang tidak berbadan hukum. 5. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kelurahan 6. Program kerja Bidang Kesejahteraan Sosial 7. Struktur Organisasi 8. NPWP bagi yang berbadan hukum 9. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan 10. Izin Operasional dari Menteri Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) asing 11. Fotocopy Surat Tanda Daftar LKS 12. Rekomendasi dari Dinas Sosial ( Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungkut biaya ) 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Proses Izin 4. Penyerahan Izin . 5 (lima) hari kerja setelah berkas lengkap;
2.
Persyaratan Pelayanan
3.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4.
Jangka Waktu Penyelesaian
5.
Biaya/Tarif
Tidak dipungut biaya.
6. 7.
Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Izin Operasional Organisasi Sosial 1. Meja kerja 5. 2. Meja computer 6. 3. Komputer 7. 4. Printer 8. 9.
8.
Kompetensi
1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan;
Scanner Kursi Kertas cover Kertas isi cover Lemari
10. 11. 12. 13.
AC Gedung ATK Gudang arsip
Pelaksana
2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan.
9.
Pengawasan Internal
1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
10.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1. 2. 3. 4. 5.
Loket Pengaduan/saran Kotak Pengaduan/saran SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 Website : bpptsp.samarindakota.go.id
Email :
[email protected]
11.
Jumlah Pelaksana
8 (delapan) orang
12.
Jaminan Pelayanan
13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan “kami akan memberikan layanan yang terbaik “ dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo; 1. Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV
14.
Evaluasi Kinerja
2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang 1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan Unit Pelayanan No
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Unsur/Aspek Manajemen
Uraian
Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2008 tentang adalah : Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Tugas : Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di di Daerah; Bidang Peijinan Secara Terpadu. 2. PERWALI Nomor 24 Tahun 2008 Fungsi : Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang dan Tata Kerja Struktur Organisasi perijinan secara terpadu sesuai dengan Inspektorat, Badan Perencanaan rencana strategis yang ditetapkan Pembangunan Daerah dan Pemerintah Daerah ; Lembaga Teknis Daerah Kota 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, Samarinda. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pelayanan Administrasi
1
Tugas dan fungsi
2.
Kewenangan menyelenggaraka n jenis pelayanan yaitu : Instansi/Unit/Satk 1. Dinas Sosial er yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
3.
Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2012 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS / ORSOS ) 4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Jenis Pelayanan
Produk Pelayanan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan
Pelayanan Administrasi
Izin Sosial
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2012 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS / ORSOS ) 1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Masyarakat/ Pengguna Layanan
Pihak Terkait
Pelaku Usaha
Dinas Sosial
Pelaku Usaha
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
Produk Pelayanan
1
Izin Sosial
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi
Persyaratan pelayanan
1. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 2. Fotocopy KTP Pengurus ( Ketua, Sekteraris, Bendahara ) 3. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Organisasi 4. Akta Pendirian ( Akta Notaris ) bagi yang berbadan hukum dan Nota/SK Pendirian dari pejabat yang berwenang bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) yang tidak berbadan hukum. 5. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kelurahan 6. Program kerja Bidang Kesejahteraan Sosial 7. Struktur Organisasi 8. NPWP bagi yang berbadan hukum 9. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan 10. Izin Operasional dari Menteri Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) asing 11. Fotocopy Surat Tanda Daftar LKS 12. Rekomendasi dari Dinas Sosial ( Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungkut biaya )
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan Biaya Waktu layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas 0 5 Hari permohonan di loket Rupiah pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan
Penanggung Jawab
Kepala Badan
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran
No.
Produk Pelayanan
1
Izin Sosial
Sarana Prasarana Pelayanan Meja kerja Meja komputer
Anggaran
Keterangan*)
APBD
Komputer Printer Kursi Kertas SK Lemari ATK AC Gudang arsip Gedung
*) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit/Satker Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No. 1
Produk Pelayanan Izin Sosial
Kualifikasi SDM yang tersedia 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; 2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksan harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan
Jumlah SDM
Keterangan*)
8 Orang
*) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Dukungan SDM
Sarana
Setiap Tersedia : pengaduan - Ruang Tunggu ditangani oleh Bagi Pemohon, petugas dan unit - Tersedia Touch kerja khusus Screen, Untuk yang ditetapkan Memonitor melalui SK Pelayanan. Kepala Badan - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
Keterangan - SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No 1.
Jenis Penanganan Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentuk Tim Pengaduan.
Dukungan SDM
Sarana
Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
-
Eksternal : Instansi Terkait
-
Ruang pengaduan; Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; Kotak pengaduan; SMS pengaduan 08115843555; Email : ptsp.samarinda @gmail.com
Bidang Pengawasan
Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota
Tim POKJA
-
-
-
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Bentuk Organisasi
