STANDAR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA BIMA STANDAR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

A. IZIN GANGGUAN (HO) 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 2. Ketentuan Umum Izin Gangguan adalah Pemberian izin kepada perusahaan atau badan usaha dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan; 3. Masa Berlaku Izin gangguan (HO) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya selesai; 4. Persyaratan Administrasi a. Mengisi formulir pengajuan Izin Gangguan bermaterei Rp. 6.000,b. Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua)dengan menunjukkan aslinya; c. Foto copy bukti kepemilikan tanah. 1) Sertifikat tanah / Akte Sewa / Akte Jual Beli yang disyahkan oleh Pejabat yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional, Notaris, Camat); 2) Apabila bukan milik sendiri harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik rumah/ tanah/ bangunan bermaterei cukup atau Surat Perjanjian Kontrak Sewa; 3) Apabila pemilik tanah meninggal dunia agar dilengkapi dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan/Kecamatan dengan melampirkan surat kuasa dari ahli waris kepada pemohon. d. Foto copy izin tempat usaha beserta lampiran Gambar Denah tempat usaha rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. Apabila permohonan izin Tempat Usaha bersamaan dengan Izin Gangguan, maka hanya melampirkan foto copy Tanda Terima Permohonan Izin Tempat Usaha; e. Melampirkan asli pernystssn tidak keberatan dari pemilik tanah dan atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang dimohonkan, diketahu oleh RT, RW dan Lurah; f. Foto copy akte pendirian CV/PT/Yayasan/Koperasi (bagi usaha yang berbadan hukum); g. Asli Izin Gangguan lama (khusus perpanjangan);

h. Asli rekomendasi dari SKPD terkait beserta dokumen AMDAL untuk tempat usaha khusus, atau UKL-UPL sesuai peraturan yang berlaku di Kota Bima. Untuk yang tidak diwajibkan membuat dokumen UKL-UPL atau AMDAL hanya membuat SPPL tanpa rekomendasi; i.

Surat pernyataan kesanggupan di atas materei cukup dengan ketentuan : 1) Kesanggupan melaksanakan Izin Gangguan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan sanggup menerima sanksi apabila terjadi penyalahgunaan Izin Gangguan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 2) Kesanggupan

menghentikan

gugatan/keberatan

dari

warga

kegiatan

usahanya,

masyarakat

yang

apabila

menurut

ada

ukuran

normative/obyektif dapat diterima kebenarannya. j.

Surat pernyataan bermaterei Rp. 6.000,- dari pemilik tempat usaha atau bukan pemilik sendiri dengan surat perjanjian sewa menyewa tempat.

k. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- bagi pengusaha yang tidak biasa hadir sendiri dan bagi yang dikuasakan hendaknya dapat memberikan penjelasan tentang keadaan usaha/perusahaan. l. m.

Foto copy mendirikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Asli dan atau foto copy izin HO lama apabila melakukan perpanjang /herregistrasi.

n. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. o. Rekomendasi teknis lainnya yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha. 5. Waktu Penyelesaian, Masa Berlaku Izin dan Biaya Retribusi a. Jangka Waktu Proses Penyelesaian Izin gangguan; 1)

Untuk Izin Gangguan yang diwajibkan membuat dokumen AMDAL dengan waktu dengan waktu 16 (enam belas) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap dengan pembagian waktu :

2)

Untuk izin gangguan yang diwajibkan membuat dokumen UKL-UPL atau SPPL dengan waktu 8 (delapan) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap dengan pembagian waktu : a) KPPT 3 (tiga) hari kerja; b) Tim Pertimbangan Izin 1 (satu) hari kerja.

b. Masa berlakunya izin gangguan adalah 3 (tiga) tahun; c. Biaya Retribusi Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rertribusi Perizinan Tertentu. Tarif Dasar Penetapan Retribusi Izin Gangguan (HO) : I. Perdagangan Barang dan Jasa 1. Luass/d50 M²............................…………...= RP. 4.500,-/ M². 2. Luas51s/d100 M²....................................= RP. 4.000-,/M². 3. Luas101 s/d500 M²..................................= RP. 3.500,-/ M². 4. Luasdi atas 500 M²......................................= RP. 3.000,-/M².

II. Pariwisata 1. Luas s/d50 M²……….…………………………..= Rp. 4.500,-/M². 2. Luas 51s/d 100 M²………………………………= Rp. 4.000,-/M². 3. Luas 101 s/d 500 M²……………………………= Rp. 3.500,-/M². 4. Luas di atas 500 M²……………………………..= Rp. 3.000,-/M². III. Pergudangan 1. Luas s/d 50 M²…………..………………………..= Rp. 3.000,-/M². 2. Luas 51 s/d 100 M²………………………..……..= Rp. 2.500,-/M². 3. Luas diatas s/d 1.000 M²……………….……..= Rp. 2.000,-/M². IV. Industri 1. Luas s/d 50 M² …………………..……………..= Rp. 2.500,-/M². 2. Luas 51 s/d 100 M²……………………………..= Rp. 2.000,-/M². 3. Luas 101s/d 500 M²…………………………….= Rp. 1.500,-/M². 4. Luas 501 s/d 750 M²…………………………….= Rp. 1.000.-/M². 5. Luas 501 s/d 750 M²…………………………….= Rp. B.

750.-/M².

SURAT IZIN MENEMPATI KIOS (SIMK) 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir. 2. Ketentuan Umum Pemegang izin ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2. Mengisi dan memanfaatkan kois yang telah ditempatkan. 3. Membayar kontrak sewa menyewa kios selama 1 (satu) tahun. 4. Memelihara kebersihan dan keamanan kios. 5. Memperbaiki kerusakan-kerusakan pada kios. 6. Membayar sewa listrik dan kewajiban lain berkaitan dengan pemanfaatan kios. 7. Dilarang memindah tangankan SIMK pada pihak ketiga. 8. Dilarang mengubah bentuk kios tanpa seizin Walikota. 9. Dilarang menyewakan kios pada pihak lain tanpa seizin Walikota. 10. Dilarang menjadikan SIMK sebagai jaminan utang piutang. 11. Dilarang menjadikan kios sebagai tempat tinggal. 12. Apabila kios tidak dimanfaatkan selama 3 (tiga) bulan maka SIMK ini akan dicabut kembali. 3. Masa berlaku Izin menempati kios (SIMK) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat melakukan her registrasi/perpanjang setelah masa berlaku izin selesai. 4. Persyaratan 1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

2. Foto copy KTP pemilik kios. 3. Foto copy izin usaha perdagangan (SIUP). 4. Foto copy tanda daftar perusahaan (TDP). 5. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 6. Asli dan atau foto copy SIMK lama bagi yang melakukan her registrasi ulang/perpanjang. 5. Biaya Tidak Ada Biaya. 6. Daftar Ulang (Her Registrasi)/Perpanjang Tidak dikenakan biaya. 7. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap.

C.

IZIN PANGKALAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH (BBMT) 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 2. Ketentuan Umum Pemegang izin ini harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut : 1. Bahan bakar yang ditimbun maksimal 10 (sepuluh) drum. 2. Dimuka bangunan tempat usahan harus dipasang papan nama dengan tulisan yang cukup jelas dan mencantumkan Nomor Izin Usaha yang diperoleh dari Walikota Bima. 3. Menyediakan alat-alat pemadam kebakaran/ racun api serta perlengkapan lainnya untuk mencegah timbulnya bahaya kebakaran. 4. Selalu menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan disekitar lokasi tempat. 5. Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi dengan berbagi obat – obatan untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan. 6. Tidak diperkenankan untuk melakukan penyimpanan Bahan Bakar Bensin / Premium pada lokasi tersebut. 7. Izin Bahan Bakar Minyak Tanah ini tidak diperkenankan untuk dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota Bima. 8. Setiap pelanggaran dan ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi dan tindakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. 3. Masa berlaku Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) berlaku selama 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku izin selesai.

4. Persyaratan 1. Rekomendasi dari Kepala Kelurahan. 2. Rekomendasi dari Camat. 3. Foto copy KTP yang masih berlaku. 4. Foto copy tanda pelunasan PBB 5. Asli Surat izin BBMT lama (apabila perpanjang / her registrasi) 6. Foto copy kartu keluarga. 7. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 8. Materei Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar. 5. Biaya Perdagangan Barang dan Jasa 1. Luass/d50 M²............................………..…...= RP. 4.500,-/ M². 2. Luas51s/d100 M²......................................= RP. 4.000-,/M². 3. Luas101 s/d500 M²....................................= RP. 3.500,-/ M². 4. Luasdi atas 500 M².......................................= RP. 3.000,-/M². 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap. D.

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK) 1. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. 2. Masa berlaku Izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku izin selesai. 3. Persyaratan 1. Formulir Surat Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) kepada Walikota Bima melalui Kepala KPPT. 2. Foto Copy Kartu Kanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab badan usaha (kontraktor) yang masih berlaku. 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Sertifikat Badan Usaha (SBU). 5. Permohonan Nomor Tenaga Teknik (NKTT). 6. Asli dan/atau foto copy izin SIUJK lama (apabila perpanjang/her registrasi) 7. Pas foto kontraktor ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan pas foto tenaga teknik ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 8. Materei Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar. 4. Biaya Tidak ada biaya. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi)/Perpanjang Izin Tidak Ada biaya.

6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap.

E. IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan. 2. Ketentuan Umum Izin Usaha Perdagangan harus memiliki ketentuan sebagai berikut : 1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Mikro. 2. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya mulai

Rp. 50.000.000,- s/d Rp.

500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Kecil. 3. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah. 4. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar. 3. Masa Berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan dan wajib dilakukan pendaftaran ulang/Her registrasi setiap 2 (dua) tahun. 4. Persyaratan I. Bagi Usaha Berbadan Hukum 1. Foto copy KTP pemilik/Penanggung jawab Perusahaan. 2. Foto copy Akte pendirian perusahaan dari Notaris yang telah disyahkan oleh Depkeh/Hukum dan Perundang – undangan 2 (dua) tahun. 3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Modal Usaha. 5. Jumlah Tenaga Kerja. 6. Asli dan atau foto copy SIUP lama (apabila perpanjang / her registrasi). 7. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 8.

Materei Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

II. Bagi Perorangan 1. Foto copy surat keterangan domisili perusahaan. 2. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan. 3. Foto copy NPWP. 4. Modal Usaha. 5. Jumlah tenaga kerja. 6.

Asli dan atau foto copy izin lama (apabila perpanjang / her registrasi.

7.

Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

8.

Materei Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

III. Bagi Persekutuan Komanditer (CV) 1. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahan. 2. Foto copy akte pendirian perusahan dari Notaris yang telah diregalisir oleh Pengadilan Negeri 2 (dua) lampiran. 3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Modal Usaha. 5. Jumlah tenaga kerja. 6.

Asli dan atau foto copy SIUP lama (apabila perpanjang / her registrasi.

7. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 8. Materei Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar. 5. Biaya Tidak ada biaya. 6. Daftar Ulang (Her Registrasi)/Perpanjang Izin Tidak ada biaya. 7. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap.

F.

IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Persyaratan I. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,2. Foto copy Akta Notaris Pendirian Perseroan serta data Akta Perseroan yang telah diketahui dan disyahkan oleh Departemen Kehakiman. 3. Foto copy Akta perubahan pendirian perusahaan (apabila ada). 4. Asli dan foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM.

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan atau Paspor Pemilik / Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan yang masih berlaku. 6. Foto copy surat izin atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh instansi terkait. 7. Asli dan atau foto copy izin lama (apabila perpanjang / her registrasi). II. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk Koperasi 1.

Mengisi formulir bermaterai Rp. 6.000,-

2.

Foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang.

3.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus koperasi yang masih berlaku.

4.

Foto copy surat izin atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh instansi terkait.

5.

Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang.

6.

Asli dan/atau foto copy izin lama (apabila perpanjang / her registrasi).

III. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan / Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang. 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus koperasi yang masih berlaku. 4. Foto copy surat izin atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh instansi terkait. 5. Asli dan/atau foto copy izin TDP lama (apabila perpanjang / her registrasi). IV. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk Firma (FA) 1.

Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.

2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan / Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang. 3.

Foto copy surat surat izin atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh instansi terkait.

4. Asli dan/atau foto copy izin TDP lama (apabila perpanjang/her registrasi).

V. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk Perusahaan Perorangan (PO) 1.

Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

2.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik perusahaan / Paspor Pemilik/Direktur Utama Perusahaan/Penaggung jawab perusahaan yan masih berlaku.

3.

Foto copy surat surat izin atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh instansi terkait.

4.

Asli dan/atau foto copy izin lama (apabila perpanjang / her registrasi).

3. Masa Berlaku Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib dilakukan pendaftaran ulang/Her registrasi setelah masa berlaku izin selesai. 4. Biaya Tidak ada Biaya. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi)/Perpanjang Izin Tidak ada biaya. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai masuk dengan persyaratan lengkap. G. IZIN TANDA DAFTAR (TDI) 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Tanda DaftarIndustri. 2. Ketentuan Umum : 1. Ijin industri adalah izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa izin industri kecil / menengah / besar dan perluasan usaha industri. 2. Perluasan Usaha Industri adalah penambahan kapasitas 30% dari jumlah produksi dan atau jenis produksi atau komoditi yang telah di izinkan. 3. Industri kecil adalah industri dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termaksud tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh izin usaha industri kecil . 4. Industri Menengah adalah Industri dengan nilai investasi diatas Rp. 600.000.000,(enam ratus juta rupiah) s/d. Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). 5. Industri besar adalah industri dengan nilai investasi diatas Rp. 2.000.000.000,(dua miliar rupiah). 3. Masa Berlaku Izin usaha undustri dan izin perluasan berlaku selama perusahaan industri berproduksi dan untuk jangka waktu setiap 3 (tahun) terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib mendaftar ulang (her registrasi) selambat-lambatnya diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin. 4. Persyaratan : 1. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan. 2. Foto copy Izin Gangguan (HO) 2 (dua) lampir.

3. Foto copy AKTA notaries pendirian dan perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum. 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 5. Asli dan atau izin TDP lama asli apabila daftar ulang/perpanjang(her registrasi). 6. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar. 7. Materei Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar. 5. Biaya Tidak dikenakan biaya. 6. Daftar Ulang (Her Registrasi)/Perpanjang Izin Tidak dikenakan biaya. 7. Waktu Waktu penyelesaian izin tersebut selama 3 ( tiga ) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap.

H. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Gudang. 2. Persyaratan Permohonan izin pergudangan : 1. Formulir surat permohonan tanda daftar gudang yang bermaterei Rp. 6.000,2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab yang masih berlaku. 3. Foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang masih berlaku. 4. Foto copy tanda daftar perusahaan (TDP) yang masih berlaku. 5. Foto copy surat izin tempat usaha/izin gangguan (HO) yang masih berlaku. 6. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) yang masih berlaku. 7. Foto copy surat perjanjian pemakaian atau penguasa gedung dengan pemilik gedung, bagi perusahaan yang menyewa atau memanfaatkan gudang pihak lain. 8. Peta atau denah gedung. 9. Asli dan/atau foto copy izin TDG lama (apabila perpanjang / her registrasi). 3. Masa Berlaku Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib mendaftar ulang (her registrasi) setelah masa berlaku izin selesai. 4. Biaya Tidak ada biaya. 5. Waktu Waktu penyelesaian izin selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan izin dengan persyaratan lengkap.

I. Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;. c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. d. Keputusan

Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

Nomor

1451

K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Tanah.

2. Ketentuan Umum SIPPAT

adalah

izin

yang

diberikan

kepada

orang

pribadi

atau badan

untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. 3. Masa Berlaku SIPPAT berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku izin selesai. 4. Persyaratan a.

Berkas Surat Permohonan;

b.

Surat Pernyataan Kepemilikan Instalasi Bor bermaterai;

c.

Foto Instalasi Bor Ukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm;

d.

Data Teknis Instalasi Bor;

e.

Salinan Sertifikasi Klasifikasi;

f.

Serifikasi Kulifikasi Badan Usaha.

5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Perpanjangan

izin

dapat

diberikan

oleh

walikota

setelah

memperoleh

rekomendasi teknis yang berisi persetujuan. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap. J. Surat Izin Juru Bor (SIJB) 1. Dasar Hukum a.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

b.

Peraturan Pemrintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

c.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;

d.

Keputusan

Menteri

1451K/10/MEM/2000

Energi

dan

Sumber

tentang

Pedoman

Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Tanah.

2. Ketentuan Umum

Teknis

Daya

Mineral

Penyelenggaraan

Nomor Tugas

SIJB adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi yang mempunyai ketrampilan dalam membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan,

pemakaian

dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah dan telah memiliki sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah. 3.

Masa Berlaku SIJB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku izin selesai.

4.

Persyaratan a. Berkas Surat Permohonan; b. Ijazah Calon Juru Bor; c. Pengalaman Kerja Calon Juru Bor lebih dari 3 (tiga) tahun; d. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar; e. Foto Copy KTP; f.

Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Keahlian Kerja.

5. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap. K. Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; b. Peraturan Pemrintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; d. Keputusan

Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

Nomor

1451

K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Tanah. 2. Ketentuan Umum SIP adalah izin kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah. 3. Masa Berlaku SIP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku izin selesai. 4. Persyaratan a. Surat Permohonan; b. Peta Situasi Skala 1 : 10.000; c. Peta Topografi Skala 1 : 50.000;

d. Rencana Pengeboran Air Tanah; e. Foto Copy SIPPAT; f. Foto Copy STIB; g. Foto Copy SIJB; h. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL); i. Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); j. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); k. Tanda Bukti kepemilikan 1 buah Sumur Pantau. 5. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap. L. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) 1. Dasar Hukum a.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; c.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;

d. Keputusan

Menteri

K/10/MEM/2000

Energi tentang

dan

Sumber

Pedoman

Daya

Teknis

Mineral

Nomor

Penyelenggaraan

1451 Tugas

Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Tanah. 2.

Ketentuan Umum SIPA adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang telah memiliki SIP untuk melaksanakan pengambilan air bawah tanah.

3. Masa Berlaku SIPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku izin selesai. 4.

5.

Persyaratan a.

Surat Permohonan;

b.

SIP;

c.

Gambar Penampang Litolog/batuan dari hasil logging sumur;

d.

Gambar penampang konstruksi sumur bor;

e.

Berota Acara Uji Pemompaan;

f.

Laporan Uji Pemompaan;

g.

Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.

Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap.

M.Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Bahan Galian Non Logam dan Batuan

1.

Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang; f. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan.

2.

Ketentuan Umum WIUP Bahan Galian Non Logam dan Batuan adalah wilayah yang diizinkan untuk melakukan

usaha

pertambangan

yang

diberikan

kepada

calon

pemegang IUP Bahan Galian Non Logam dan Batuan. 3.

Masa Berlaku Sepanjang Masa IUP berlaku.

4.

Persyaratan 1.

Surat Permohonan WIUP Bahan Galian Non Logam dan Batuan;

2.

Pofil Badan Usaha;

3.

Koordinat Lokasi;

4.

Akta Pendirian Perusahaan;

5.

Susunan direksi serta daftar pemegang sahaam;

6.

NPWP;

7.

Surat Keterangan Domisili.

5. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 8 (delapan) hari terhitung

mulai

berkas

masuk

sampai

penanda

tanganan

izin

dengan

persyaratan lengkap. N. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Bahan Galian Logam 1. Dasar Hukum a.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; c.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; e.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;

f.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan.

2.

Ketentuan Umum WIUP Bahan Galian Logam adalah wilayah yang diizinkan untuk melakukan usaha pertambangan yang diberikan kepada calon pemegang IUP Bahan Galian Logam.

3.

Masa Berlaku Sepanjang Masa IUP berlaku.

4.

Persyaratan Administratif, Teknis dan Finansial.

5.

Waktu Waktu

yang

diperlukan

belum

diatur

karena

harus

proses

lelang

sedangkan Kepmen tentang lelang belum ada. O. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Logam, Non Logam dan Batuan 1. Dasar Hukum a.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; c.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; e.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;

f.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan.

2. Ketentuan Umum IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasiterbatas yang ditetapkan setelah adanya penetapan WPR oleh Walikota.

3. Masa Berlaku

IPR berlaku selama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku izin selesai. 4. Persyaratan Administratif, Teknis dan Finansial. 5. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap. P. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan galian Non Logam dan Batuan 1. Dasar Hukum a.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; c.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; e.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;

f.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan.

2. Ketentuan Umum IUP Ekplorasi Bahan Galian Non Logam

dan Batuan adalah izin usaha yang

diberikan untuk melakukan tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan untuk Bahan Galian Non Logam dan Batuan (tidak ada lelang untuk WIUP Non Logam dan Batuan). 3. Masa Berlaku IUP Ekplorasi Bahan Galian Non Logam dan Batuan berlaku Paling Lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku izin selesai. 4. Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan dan Finansial. 5. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap. Q. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Logam

1. Dasar Hukum a.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; c.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; e.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;

f.

Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2010

tentang Pengelolaan Usaha

Pertambangan. 2. Ketentuan Umum IUP Ekplorasi Bahan Galian Logam adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan

tahapan

kegiatan

penyelidikan

umum,

eksplorasi,

dan

studi

kelayakan untuk Bahan Galian Logam yang diajukan paling lambat 5 Hari Kerja setelah Penetapan Pengumuman Pemenang lelang WIUP. 3. Masa Berlaku IUP Ekplorasi Bahan Galian Logam berlaku paling lama 8 (delapan) tahun. 4. Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan dann Finansial. 5. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap. R. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Non Logam dan Batuan 1. Dasar Hukum a.

Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral

dan Batubara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; c.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; e.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca

Tambang; f.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2010 tentang Pengelolaan Usaha

Pertambangan. 2. Ketentuan Umum IUP Operasi Produksi Bahan Galian Non Logam dan Batuan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi Bahan Galian Non Logam dan Batuan untuk melakukan tahapan kegiatanoperasi produksi yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa IUP Eksplorasi Produksi Bahan Galian Non Logam dan Batuan. 3. Masa Berlaku IUP Operasi Produksi paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk Bahan Galian Non Logam dan paling lama 5 (lima) tahun untuk Bahan Galian Batuan dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku izin selesai. 4. Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan dan Finansial. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Permohonan

perpanjangan

IUP

Operasi

Produksi

diajukan

paling

cepat

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap. S. Izin Usaha Pertambagan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Logam 1. Dasar Hukum a.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; c.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; e.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;

f.

Peraturan

Daerah

UsahaPertambangan.

Nomor

12

Tahun

2010

tentang

Pengelolaan

2. Ketentuan Umum IUP Operasi Produksi Bahan Galian Logam adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP

Eksplorasi

Bahan Galian Logam untuk

melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa IUP Eksplorasi Produksi Bahan Galian Logam. 3. Masa Berlaku IUP Operasi Produksi Bahan Galian Logam berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku izin selesai. 4. Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan dan Finansial. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 4 (empat) hari terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap. T. Surat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik(SIUJPTL) 1. Dasar Hukum a. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 2. Ketentuan Umum Izin Usaha Jasa Penunjang Jasa Tenaga Listrik dapat diberikan setelah semua bahan perlengkapan dipenuhi, memberikan perizinan kepada perusahaan jasa Penunjang Tenaga listrik, meliputi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah,Badan Usaha milik Swasta dan Koperasi yang berbadan Hukum indonesia dan Berusaha dibidang jasa penunnjang tenaga listrik sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik. 3.Persyaratan 1. Identitas Pemohon 2. Akte Pendirian badan Usaha 3. Profil Badan Usaha; 4. Nomor NPWP. 5. Surat Keterangan Domisili dari Lurah mengetahui Kecamatan. 6. Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi. 7. Tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi.8.

Penanggung jawab teknik.

U. Izin Penggunaan Fasilitas Umum Pemerintah DaerahPenggunaan Lapangan Merdeka/Sarasuba & Lapangan Pahlawan). 1.Dasar Hukum Peraturan

Daerah

Kota

Bima

Nomor 3

Tahun

2009

tentang

Daerah

adalah

Pemakaian

Retribusi Kekayaan Daerah. 2. Ketentuan Umum Izin

Penggunaan

Fasilitas

Umum

Pemerintah

izin

yang

diberikan kepada orang pribadi, badan, kantor, dinas atau swasta untuk menggunakan atau memakai fasilitas umum Pemerintah Kota Bima. 3. Masa Berlaku Masa

berlaku

sesuai

dengan

masa

retribusi

atau

jangka

waktu

yang

ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang yang terjadi pada saat orang pribadi atau badan mulai memakai atau memanfaatkan kekayaan Daerah. 4. Persyaratan Mengajukan Surat Permohonan Izin Penggunaan Tempat. 5. Biaya Besarnya

Retribusi

FasilitasPemerintah

yang

Daerahyaitu

dikenakan Lapangan

untuk

Izin

Penggunaan

Merdeka/Sarasuba

&

Lapangan

Pahlawan Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/Hari; 6. Daftar Ulang (Her Registrasi)/Perpajangan Izin Perpanjangan

Izin

dapat

dilakukan

dengan

memberitahukan

ke

Bagian

Umum atau Bendahara Penerima. 7. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 1 (satu) hari terhitung

mulai

berkas

masuk

sampai

penandatanganan

izin

dengan

persyaratan lengkap.

V. Izin Penggunaan Pertemuan)

Fasilitas

Umum

Pemerintah

Daerah(Penggunaan

Aula

1.Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemakaian Retribusi Kekayaan Daerah. 2. Ketentuan Umum Izin

Penggunaan

Fasilitas

Umum

Pemerintah

Daerah

adalah

izin

yang

diberikan kepada orang pribadi, Badan, Kantor, Dinas atau Swasta untuk menggunakan atau memakai fasilitas umum Pemerintah Kota Bima.

3. Masa Berlaku Masa berlaku sesuai dengan masa retribusi atau jangka waktuyang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang yang terjadi pada saat orang pribadi atau badan mulaimemakai atau memanfaatkan kekayaan Daerah. 4. Persyaratan Mengajukan Surat Permohonan Izin Penggunaan Tempat. 5. Biaya Besarnya

Retribusi

yang

dikenakan

untuk

Izin

Penggunaan

Fasilitas

Pemerintah Daerahberupa Aula Pertemuan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/Hari; 6. Daftar Ulang (Her Registrasi)/Perpajangan Izin Perpanjangan

Izin

dapat

dilakukan

dengan

memberitahukan

ke

Bagian

Umum atau Bendahara Penerima. 7. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 1 (satu) hari terhitung

mulai

berkas

masuk

sampai

penanda

tanganan

izin

dengan

persyaratan lengkap. W. Izin Penggunaan Fasilitas Umum Pemerintah Daerah Daerah (Convention Hall/ Paruga Nae) 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemakaian Retribusi Kekayaan Daerah. 2.

Ketentuan Umum Izin

Penggunaan

Fasilitas

Umum Pemerintah

Daerah

adalah

izin

yang

diberikan kepada orang pribadi, badan, kantor, dinas atau swasta untuk menggunakan atau memakai fasilitas umum Pemerintah Kota Bima. 3. Masa Berlaku Masa berlaku sesuai dengan masa retribusi atau jangka waktuyang ditetapkan sebagai

dasar untuk menentukan besarnya retribusi

terhutang yang terjadi

pada saat orang pribadi atau badan mulai memakai atau memanfaatkan kekayaan Daerah. 4. Persyaratan Mengajukan Surat Permohonan Izin Penggunaan Tempat. 5. Biaya Besarnya

Retribusi

yang

dikenakan

untuk

Izin

Penggunaan

Fasilitas

Pemerintah Daerah yaitu Paruga Nae/Convention Hall Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/Hari. 6. Daftar Ulang (Her Registrasi)/Perpajangan Izin Perpanjangan Izin dapat dilakukan dengan memberitahukan ke Bagian Umum atau Bendahara Penerima. 7. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 1 (satu) hari terhitung

mulai

berkas

masuk

sampai

penandatanganan

izin

dengan

1332/MENKES/SK/2002

tentang

persyaratan lengkap. X. Izin Usaha Apotik 1. Dasar Hukum Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

:

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. 2. Ketentuan Umum Izin Usaha Apotik adalah izin usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha perdagangan obat-obataan, peralatan medis sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama Apotik masih berjalan. 4. Persyaratan 1. Surat Permohonan; 2. Foto Copy Ijasah Apoteker; 3. Siup; 4. Situ; 5. Foto Copy Surat Izin Kerja/Penugasan; 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Apoteker dan Pemilik Sarana Apotik; 7. Denah Bangunan; 8. Denah Lokasi Bangunan; 9. Surat Keterangan Status Bangunan; 10. Daftar Asistensi Apoteker, Mencantumkan Nama, Alamat, Tanggal Lulus dan Nomor SIK; 11. Surat Keterangan

bahwa Apoteker Pengelola Apotik

(APA)

tidak

bekerja

tetap pada Perusahaan Farmasi atau menjadi APA pada Apotek Lain; 12. Surat Izin dari Atasan bagi PNS, BUMN atau TNI/POLRI; 13. Foto Copy Akte Perjanjian dengan PSA; 14. Surat

Pernyataan

bahwa

PSA

tidak

terlibat

Perundang-undangan di Bidang Obat-obatan.

pelanggaran

Peraturan

5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Her Registrasi dan pengawasan dilakukan 2 (dua) tahun sekali. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 3 (tiga) hari kerjaterhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan izin dengan persyaratan lengkap. Y. Izin Usaha Optikal 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal. 2. Ketentuan Umum Izin Usaha Optikal adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha perdagangan alat-alat untuk kesehatan mata sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama Optikal masih berjalan. 4. Persyaratan 1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbentuk Badan); 2. Surat Keterangan Lurah Mengetahui Camat; 3. Foto Copy SITU; 4. Surat Pernyataan kesediaan Refraksionis Optisien untuk menjadi penanggung jawab pada Optikal atau Laboratorium yang akan didirikan; 5. Surat Pernyataan kerja sama dari laboratorium optik tempat

memproses

lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri; 6. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan; 7. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya; 8. Denah Lokasi; 9. Denah Bangunan dengan skala 1 : 100; 10. Surat Keterangan dari Organisasi Profesi setempat. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Her Registrasi dan pengawasan dilakukan 2 (dua) tahun sekali. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 3 (tiga) hari kerja terhitung

mulai

berkas

persyaratan lengkap.

masuk

sampai

penanda

tanganan

izin

dengan

Z. Izin Usaha Toko Obat 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002

tentang

Perubahan atas Perpu Menteri Kesehatan RI Nomor : 1627/Kab/B.VII/1972 tentang Perdagangan Eceran Obat. 2.

Ketentuan Umum Izin Usaha Toko Obat adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha perdagangan Obat-obatan medis dasar di bidang kesehatan sesuai izin dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

3. Masa Berlaku Izin berlaku selama Toko Obat masih berjalan. 4. Persyaratan 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Asisten Apoteker; 2. Foto Copy Ijazah Asisten Apoteker; 3. Foto Copy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker; 4. Denah Ruangan; 5. Denah Lokasi, disyahkan oleh Pejabat setempat (Lurah); 6. Foto Copy Surat Izin Usaha; 7. Foto Copy NPWP. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Her Registrasi dan pengawasan dilakukan 2 (dua) tahun sekali. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 3 (tiga) hari kerja terhitung

mulai

berkas

masuk

sampai

penanda

tanganan

izin

dengan persyaratan lengkap. AA. Izin Usaha Laboratorium Swasta 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 04/MENKES/SK/I/2001 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta. 2. Ketentuan Umum Izin Usaha Laboratorium Adalah izin usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membuka laboratorium pelayanan kesehatan sesuai ketentuan dari Dinas Kesehatan. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama Laboratorium masih berjalan.

4. Persyaratan 1.

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

2.

Foto Copy Ijazah Penanggung Jawab dan Petugas Analis;

3.

Foto Copy Akte Pendirian (yang berbentuk Badan);

4.

Denah Lokasi dengan situasi sekitarnya;

5.

Denah Bangunan;

6.

Surat Pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab;

7.

Surat Pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis;

8.

Surat Pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;

9.

Data kelengkapan bangunan;

10. Data kelengkapan peralatan. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Her Registrasi dan pengawasan dilakukan 2 (dua) tahun sekali. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 3 (tiga) hari kerja terhitung

mulai

berkas

masuk

sampai

penanda

tanganan

izin

dengan persyaratan lengkap. BB. Izin Praktek Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum) 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 512/MENKES/PER/I/V/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 2. Ketentuan Umum Izin Praktek Dokter adalah izin yang diberikan kepada Dokter untuk melakukan praktek kerja pribadi dalam bidang kesehatan sesuai dengan pedoman teknis dari Dinas Kesehatan. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama 5 (lima) tahun. 4. Persyaratan 1. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir; 2. Foto Copy Surat Tanda Registrasi dokter yang telah dilegalisir; 3.

Surat Pernyataaan mempunyai tempat praktik atau Surat Keterangandari pelayanan kesehatan sebagai tempat Praktik;

4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi setempat; 5.

Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanankesehatan tempat mengabdi;

6. Foto Copy Kartu tanda Penduduk; 7.

Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Her Registrasi dan pengawasan dilakukan 2 (dua) tahun sekali. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap. CC.

Izin Praktek Bidan 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 900/MENKES/SK/VI/I/2001tentang Izin Praktek Bidan. 2. Ketentuan Umum Izin Praktek Bidan adalah izin yang diberikan kepada Bidan yang telah mempunyai Surat Izin Bidan untuk melakukan praktek kerja pribadi dalam bidang kesehatan sesuai dengan pedoman teknis dari Dinas Kesehatan. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama Praktek masih berjalan. 4. Persyaratan 1. Foto Copy Ijazah Bidan (DIII Kebidanan/DIV Kebidanan); 2. Foto Copy (Surat Ijin Bidan) SIB yang masih berlaku; 3. Surat

persetujuan

dari

atasan

(bagi

yang

mengabdi/bekerja

di

Pemerintahan/Perusahaan Swasta); 4. Surat keterangan berbadan sehat; 5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; 7. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lebar. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Her Registrasi dan pengawasan dilakukan 2 (dua) tahun sekali. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 1 (satu) hari kerja terhitung mulaiberkas masuk sampai penandatanganan izin

dengan

persyaratan lengkap. DD. Izin Praktek Perawat 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1239/MENKES/SK/XI/2001 Registrasi dan Praktik Perawat.

tentang

2. Ketentuan Umum Izin Praktek Perawat adalah izin yang diberikan kepada Perawat untuk melakukan praktek kerja pribadi dalam bidang kesehatan sesuai dengan pedoman teknis dari Dinas Kesehatan Kota Bima. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama praktek masih berjalan. 4. Persyaratan 1. Untuk Surat Izin Kerja: a.

Foto Copy Surat Izin Perawat (yang masih berlaku);

b. Foto Copy Ijazah DIII Keperawatan/S-1 Keperwatan Nursing; c.

Surat Keterangan dari pimpinan saran pelayanan (bagi yang mengabdi di pemerintah/swasta);

d.

Rekomendasi dari organisasi profesi;

e.

Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.

2. Untuk Surat Izin Praktek: a.

Foto Copy Ijazah Ahli Madya Keperawatan atau

Ijazah

pendidikan

dengan kompetennsi lebih tinggi yang diakui pemerintah yang

sudah

dilegalisir; b. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari

pimpinan

sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan; c.

Foto Copy Surat Izin Perawat yang masih berlaku;

d.

Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter;

e.

Rekomendasi dari organisasi profesi;

f.

Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.

5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Her Registrasi dan pengawasan dilakukan 2 (dua) tahun sekali. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan izin dengan persyaratan lengkap. EE. Izin Praktek Radiografer 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 317/MENKES/PER/V/2006tentang Izin Praktek Radiologi. 2. Ketentuan Umum Izin Praktek Radiografer adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi yang mempunyai ketrampilan dalam Bidang Radiografi untuk melakukan praktek

kerja dalam bidang kesehatan sesuai dengan pedoman teknis dari Dinas Kesehatan dan telah memiliki Ijazah/Sertifikasi Radiografi. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama praktek masih berjalan. 4. Persyaratan 1. Foto Copy Surat Izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku); 2. Foto Copy Ijazah DIII Radiografer yang telah dilegalisir; 3. Surat Keterangan berbadan sehat dan surat keterangan tidak buta warna dari dokter Puskesmas/Swasta; 4. Surat keterangan dari pimpinan (bagi yang bekerja di Pemerintah/Swasta); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Her Registrasi dan pengawasan dilakukan 2 (dua) tahun sekali. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan izin dengan persyaratan lengkap.

FF.

Izin Praktek Pengobatan Tradisional 1. Dasar Hukum Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

:

1076/MENKES/SK/VII/2003

tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. 2. Ketentuan Umum Izin Praktek Pengobatan Tradisional adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi

yang

mempunyai

keahlian

dalam

Pengobatantradisionaluntuk

melakukan praktek kerja pribadi dalam bidangkesehatan

sesuai

dengan

pedomanteknis dari Dinas Kesehatan dantelah memiliki Ijazah/Pengobatan Tradisional. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama praktek masih berjalan. 4. Persyaratan 1.

Biodata Pengobat Trdisional;

2.

Foto Copy Kartu tanda Penduduk/Pasport bagi TKA;

3.

Surat Keterangan Kelurahan tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;

4. Denah lokasi;

5. Denah bangunan; 6. Rekomendasi

dari

asosiasi/organisasi

profesi

dibidang

pengobatan

tradisional; 7. Foto Copy Sertifikat/Ijazah pengobatan tradisional; 8. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter; 9. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Her Registrasi dan pengawasan dilakukan 2 (dua) tahun sekali. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulaiberkas masuk sampai penandatanganan izin

dengan

persyaratan lengkap. GG. Izin Kerja Perawat Gigi 1. Dasar Hukum Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1019/MENKES/SK/VII/2000 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi. 2. Ketentuan Umum Izin Praktek Perawat Gigi adalah izin yang diberikan kepada Perawat Gigi untuk melakukan praktek kerja pribadi

dalam

bidang

kesehatan

sesuai

dengan pedoman teknis dari Dinas Kesehatan. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama praktek masih berjalan. 4. Persyaratan 1.

Foto Copy Ijazah D-3 Gigi atau D-3 Tehnik Gigi;

2. Foto Copy SIPGH yang masih berlaku; 3. Foto Copy KTP; 4. Surat Keterangan Berbadan Sehat; 5. Pas Foto 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar; 6. Surat Keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang

menyebutkan

tanggal mulai bekerja sebagai perawat gigi. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Her Registrasi dan pengawasan dilakukan 2 (dua) tahun sekali. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulaiberkas masuk sampai penandatanganan izin persyaratan lengkap.

dengan

HH. Izin Usaha Klinik Rawat Inap 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik. 2. Ketentuan Umum Izin Usaha Klinik Rawat Inap adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk

Menyelenggarakan

Pelayanan

Kesehatan

Perorangan

yang

menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. 3. Masa Berlaku Izin diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 4. Persyaratan 1. Surat Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kota Bima; 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan/Foto Copy Akta Pendirian Badan; 4. Surat Keterangan Persetujuan Lokasi dari Pemerintah Kota Bima; 5. Bukti Hak Kepemilikan atau penggunaan tanah

atau

izin

penggunaan

bangunan untukpenyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal 5 (lima) tahun

bagi

yang menyewa bangunan

untuk

penyelenggaraan kegiatan; 6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 7. ProfilKlinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana dan peralatan serta pelayanan yang diberikan; 8. Denah Lokasi dengan situasi sekitarnya; 9. SIUP ; 10. Denah Bangunan; 11. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab; 12. Data Kelengkapan Bangunan; 13. Data Kelengkapan Peralatan; 14. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi)/Perpanjangan Izin Perpanjangan Izin dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap.

II.

Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D) 1. Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Permenkes Nomor 147/MENKES/PER/1/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.

4. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 2. Persyaratan 1.

Surat permohonan;

2.

Foto copy KTP;

3.

Sket lokasi;

4.

Identitas/akta pendirian yang berbadan hukum;

5.

Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat / sporadik) dalam hal pemohon yang berbeda dengan pemilik maka wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah;

6.

Rencana jenis pelayanan;

7.

Surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku bermaterai Rp. 6.000;

8.

Struktur organisasi/daftar ketenagaan dan uraian tugas;

9.

Surat keterangan tidak keberatan tetangga dari Lurah mengetahui Camat disertai foto copy KTP;

10. Nama rumah sakit; 11. Foto copy Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR); 12. Izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL); 13. Foto copy Izin Mendirikan Banguna (IMB); 14. Foto copy Izin Gangguan (HO); 15. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.

Catatan : Berkas permohonan harus lengkap dan benar dibuat rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map kancing kertas (Snelhetter) berwarna merah. 3. Mekanisme Pelayanan Izin 1.

Pemohon mengisi surat permohonan izin sesuai format yang telah disiapkan oleh KPPT;

2.

Permohonan izin disampaikan kepada Walikota Bima melalui Kepala KPPT;

3.

Petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan izin;

4.

Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon pada saat itu juga;

5.

Berkas yang lengkap (persyaratan 1-14) dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis;

6.

Sesuai hasil verifikasi lapangan, Tim Teknis menyampaikan rekomendasi kepada kepala KPPT, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin;

7.

Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala KPPT menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pemohon;

8.

Izin yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon oleh Petugas Pelayanan.

4. Waktu Waktu pengurusan izin maksimal10(sepuluh) hari kerja. 5. Jangka Waktu berlaku izin Selama usaha masih berjalan. 6. Biaya Tidak Ada Biaya

JJ.

Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1076/MENKES/SK/VII/2003

tentang

Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. 2. Ketentuan Umum Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, perlu adanya pelayanan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan di bidang kesehatan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 3. Persyaratan : 1. Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2. Identitas diri (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6, 4 lembar). 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah. 4. Fotokopi Ijasah Nasional Tingkat Mahir bagi Instruktur. 5. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Penanggung jawab yang bermeterai Rp. 6000,-. 6. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat. 7. Daftar Ketenagakerjaaan. 8. Denah bangunan. 4. Sistim dan Mekanisme 1. Pendaftaran berkas permohonan. 2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya.

3. Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5. Penerbitan SK/Sertifikat Izin. 6. Penyerahan SK/Sertifikat Izin. 5. Biaya Tanpa biaya 6. Jangka Waktu Penyelesaian Penyelesaian izin 3 (tiga) hari, dengan pernyaratan berkas lengkap. KK. Izin Trayek 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah

Nomor

10

Tahun

2011

tentang

Retribusi

Perizinan

TertentuPenyelenggaraan Pengangkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum. 2. Ketentuan Umum Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau bebrapa trayek tertentu. 3. Masa Berlaku Izin Trayek

berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah

masa berlaku izin selesai. 4. Persyaratan 1. Surat Permohonan; 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; 3. Foto Copy BPKB; 4. Foto Copy STNK; 5. Foto Copy Buku KIR; 6. Foto Copy NPWP; 7. Surat Keterangan Memiliki Garasi; 8. Surat Keterangan Domosili Perusahaan; 9. Izin Usaha Angkutan Orang. 5. Biaya a.Kendaraan umum jenis Bus/Mini bus Rp.1.500.000,b.Kendaraan umumpenumpang

Rp. 300.000,-

c.Kendaraan umum angkutan Desa/Kota Rp. 250.000,6. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Perpanjangan izin usaha dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhir berlaku surat izin. 7. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 1 (satu) hari

kerja terhitung

mulai

berkas

masuk

sampai

penanda

tanganan

izin

dengan persyaratan lengkap. LL. Kartu Pengawasan (KPS) Angkutan Orang 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum. 2. Ketentuan Umum Kartu Pengawas adalah Kartu

yang

harusdimilikioleh setiap

Angkutan Umum yang dioperasikandalam wilayah

daerah

Kendaraan

sebagai bukti

pengawasan tahunan terhadap izin trayek angkutan penumpang umum yang diberikan kepada pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu trayek tertentu yang dikeluarkan oleh Walikota. 3. Masa Berlaku KPS berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. 4. Persyaratan 1.

Surat Permohonan;

2.

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

3.

Foto Copy BPKB;

4.

Foto Copy STNK;

5.

Foto Copy Buku KIR;

6.

Foto Copy NPWP;

7.

Izin Usaha Angkuta Orang;

8.

Izin Operasional Angkutan Orang;

9.

Surat Keterangan Memiliki Garasi.

5. Biaya a.Kendaraan umum jenis Bus/Mini bus Rp.1.500.000,b.Kendaraan umumpenumpang

Rp. 300.000,-

c.Kendaraan umum angkutan Desa/Kota Rp. 250.000,6. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Waktu yang diperlukan untuk Her Registrasi 1 s/d 3 hari kerja terhitung mulai berkas masuk dengan persyaratan lengkap. 7. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan izin

dengan

persyaratan lengkap. MM. Izin Insidentil 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

2. Ketentuan Umum Izin Insidentil adalah izin yang diberikan pada armada angkutan orang untuk melewati trayek di luar izin trayek yang telah diberikan karena ada keperluan atau kebutuhan mendadak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama 1hari. 4. Persyaratan 1.

Surat Permohonan;

2.

Foto Copy KTP;

3.

KPS;

4.

SIM.

5. Biaya Besarnya Retribusi yang dikenakan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan izin dengan persyaratan lengkap. NN.

Izin Penutupan Jalan 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Parkir. 2. Ketentuan Umum Izin penutupan jalan adalah izin bagi badan atau orang pribadi untuk dapat menggunakan jalan umum secara incidental untuk kepentingan umum. Setiap badan atau orang pribadi yang menggunakan jalan umum wajib mendapatkan izin

penutupan

jalan

kecuali

jalan-jalan

tertentu

yang

merupakan jalan protokol/jalan propinsi antara lain: 1.

Jalan Soekarno-Hatta;

2.

Jalan Sultan Kaharuddin;

3.

Jalan Sultan Hasanuddin;

4.

Jalan Pemuda;

5.

Jalan Gajah Mada;

6. Jalan-jalan lain yang tidak memiliki alternatif. Pemakaian jalan tersebut di atas harus mendapat rekomendasi dari Polres Bima Kota dan Dinas PerhubunganKomunikasi & Informatika Kota Bima. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama 1 (satu) hari.

4. Persyaratan 1. Surat Permohonan; 2. Rekomendasi lurah; 3. Bersedia memasang rambu-rambu/tanda penggunaan jalan sementara atau tanda arah jalan alternatif. 5. Biaya Besarnya Retribusi yang dikenakan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). 6. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Tidak dilakukan daftar ulang/her registrasi dan perpanjangan izin terhadap izin penutupanjalan. 7.

Waktu Waktuyang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 1 hari terhitung

mulai

berkas

masuk

sampai

penandatanganan

izin

kerja dengan

persyaratan lengkap. OO. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 16 Tahun 2010tentangRetribusi

Izin

Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Ketentuan Umum Izin

Mendirikan

Bangunan

(IMB)

adalah

izin

yang

diberikan

oleh

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan

sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan

koefisien kelas jalan (KKJ), koefisien guna bangunan (KGB), koefisien dasar bangunan

(KDB), koefisien

bangunan

(KTB)

dan

luas

bangunan

(KLB),

koefisien

tingkat

letak lokasi bangunan yang ditetapkan dan sesuai

dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 3.

Masa Berlaku Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan spesifikasi dan fungsi bangunan.

4.

Persyaratan Administrasi a. Permohonan IMB untuk RumahTinggal a. Foto copy KTP; b. Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah; c. Foto copy SPPT PBB; d. Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat; e. Gambar bangunan yang terdiri dari:

1) Site Plan; 2) Gambar denah; 3) Gambar tampak depan dan samping; 4) Gambar tampak potongan melintang dan membujur; 5) Perhitungan volume bangunan dan perhitungan konstruksi (kekuatan bangunan) bila bangunan bertingkat; 6) Perhitungan dan Pengesahan Gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB). f. Asli dan/atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan; g. Surat

pernyataan

sanggup

membayar

biaya

IMB

sesuai

dengan

peraturan yang berlaku; b. Permohonan IMB untuk Usaha a. Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR) dari Walikota Bima; b. Foto copy KTP; c. Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah; d. Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat; e. Gambar bangunan yang terdiri dari: 1).Site plan; 2). Gambar denah; 3). Gambar tampak depan dan tampak samping; 4). Gambar tampak potongan melintang dan membujur; 5). Gambar penulangan dan perhitungan konstruksi bila bangunan bertingkat; 6). Perhitungan

volume

bangunan

dan

perhitungan

konstruksi

(kekuatan bangunan) bila bangunan bertingkat; 7). Perhitungan dan Pengesahan Gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB). f.

Asli dan atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan;

g.

Surat

pernyataan sanggup membayar biaya IMB sesuai

dengan

peraturan yang berlaku. c. Permohonan IMB untuk Pariwisata a. Pondok Wisata: 1.

Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR) dari Walikota Bima.

2.

Foto copy KTP.

3.

Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah.

4. Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat . 5.

Gambar bangunan terdiri dari : a. Site plan; b. Gambar denah; c. Gambar tampak depan dan samping;

d. Gambar tampak potongan melintang dan membujur; e. Perhitungan

dan

Pengesahan

Gambar,

Rencana

Anggaran

Biaya (RAB); f. Gambar penulangan dan perhitungan konstruksi. 6. Asli dan atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan; 7. Surat pernyataan sanggup membayar biaya IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku. d. Permohonan IMB untuk Rumah Makan a. Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR) dari Walikota Bima; b. Foto copy KTP; c. Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah; d. Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat; e. Gambar bangunan yang terdiri dari : 1) Site plan; 2) Gambar denah; 3)Gambar tampak depan dan samping; 4) Gambar tampak potongan melintang dan membujur; 5) Perhitungan dan Pengesahan Gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB); 6) Gambar penulangan dan perhitungan konstruksi bila bangunan bertingkat. f. Asli dan atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan; g. Surat

pernyataan

sanggup

membayar

biaya

IMB

sesuai

dengan

peraturan yang berlaku. e. Permohonan IMB untuk Hotel Melati dan Hotel Berbintang 1.

Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR) dari Walikota Bima;

2.

Foto copy KTP;

3.

Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah;

4.

Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat;

5.

Gambar bangunan yang terdiri dari: a. Site plan; b. Gambar denah; c. Gambar tampak depan dan samping; d. Gambar tampak potongan melintang dan membujur; e. Perhitungan dan Pengesahan Gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB); f. Gambar penulangan dan perhitungan konstruksi bila bangunan bertingkat;

6. Asli dan atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi

dan fungsi bangunan; 7. Surat

pernyataan

sanggup

membayar

IMB

sesuai

dengan

ketentuan yang berlaku. f.Permohonan IMB untuk Swalayan a.

Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR) dari Walikota Bima;

b.

Foto copy KTP;

c.

Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah;

d. Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah danCamat; e.

Gambar bangunan yang terdiri dari: 1. Site Plan; 2. Gambar denah; 3. Gambar tampak depan dan samping; 4. Gambar tampak potongan melintang dan membujur; 5. Perhitungan

dan

Pengesahan

Gambar,

Rencana

Anggaran

Biaya (RAB); 6. Gambar

penulangan

dan

perhitungan

konstruksi

bila

bangunan bertingkat. f.

Asli dan atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan;

g.

Surat pernyataan sanggup membayar biaya IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Permohonan IMB untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) a.

Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR) dari Walikota Bima;

b.

Foto copy KTP;

c.

Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah;

d.

Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat;

e.

Gambar bangunan yang terdiri dari: 1. Site Plan; 2. Gambar denah; 3. Gambar tampak depan dan samping; 4. Gambar tampak potongan melintang dan membujur; 5. Perhitungan

dan

Pengesahan

Gambar,

Rencana

Anggaran

Biaya (RAB); 6. Gambar

penulangan

dan

perhitungan

konstruksi

bila

bangunan bertingkat. f.

Asli dan atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan;

g.

Surat pernyataan sanggup membayar biaya IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku.

h. Permohonan IMB untuk Tower a.

Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR) dari Walikota Bima;

b.

Foto copy KTP;

c.

Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah;

d.

Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat;

e.

Gambar bangunan yang terdiri dari: 1. Site plan; 2. Gambar denah; 3. Gambar tampak potongan melintang dan membujur; 4. Pengesahan

dan

Perhitungan

Rencana

Anggaran

Biaya

Bangunan (RAB); 5. Gambar

penulangan

dan

perhitungan

konstruksi

bila

bangunan bertingkat; 6. Test Sondir melalui uji laboraturium dan disyahkan oleh pejabat yang ditunjuk; 7. Asuransi yang sifatnya polis umum. f.

Asli dan atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan;

g.

Surat

pernyataan

sanggup

membayar

IMB

sesuai

dengan

peraturan yang berlaku. i. Permohonan IMB untuk Iklan dan Reklame a.

Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR) dari Walikota Bima;

b.

Foto copy KTP;

c.

Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah;

d.

Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat;

e.

Gambar bangunan yang terdiri dari: 1. Site plan; 2. Gambar denah; 3. Gambar tampak potongan melintang dan membujur; 4. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Bangunan (RAB); 5. Gambar

penulangan

dan

perhitungan

konstruksi

bila

bangunan bertingkat; 6. Bukti sewa lahan apabila tanah milik persero. f.

Asli dan atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan;

g.

Surat

pernyataan

sanggup

membayar

IMB

sesuai

peraturan yang berlaku. j.

Permohonan IMB untuk Pintu Gerbang dan Gapura a.

Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR) dari Walikota Bima;

b.

Foto copy KTP;

dengan

c.

Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah;

d.

Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat;

e.

Gambar bangunan yang terdiri dari: 1.

Site plan;

2.

Gambar denah;

3.

Gambar tampak depan dan samping;

4.

Gambar tampak potongan melintang dan membujur;

5.

Perhitungan

dan

Pengesahan

Rencana

Anggaran

Biaya

Bangunan (RAB); 6.

Gambar

penulangan

dan

perhitungan

konstruksi

bila

bangunan bertingkat; 7. f.

Bukti sewa lahan apabila tanah milik persero.

Asli dan atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan;

g.

Surat pernyataansanggupmembayar IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku.

k. Permohonan IMB untuk Perumahan Formal a.

Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang (ILPR) dari Walikota Bima;

b.

Foto copy KTP;

c.

Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah;

d.

Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat;

e.

Gambar bangunan yang terdiri dari: 1. Site Plan; 2. Gambar denah; 3. Gambar tampak depan dan samping; 4. Gambar tampak potongan melintang dan membujur; 5. Perhitungan

dan

Pengesahan

Gambar,

Rencana

Anggaran

Biaya (RAB); 6. Gambar

penulangan

dan

perhitungan

konstruksi

bila

bangunan bertingkat. f.

Asli dan atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan;

g.

Surat

pernyataan

sanggup

membayar

IMB

sesuai

dengan

peraturan yang berlaku. 5.Waktu Penyelesaian, Masa Berlakunya Izin dan Biaya Retribusi a) Jangka

waktu

proses

penyelesaian

izin

sejak

penerimaan

berkas

permohonan dengan persyaratan lengkap adalah 7 hari kerja dengan alokasi waktu : 1) Alokasi waktu pada KPPT 3 (tiga) hari kerja;

2) Alokasi waktu Tim Teknis untuk peninjauan lapangan 4 (empat) hari kerja; b) Masa berlakunya izin : Selamamnya sepanjang bentuk bangunan tidak berubah dan sesuai dengan IMB yang diterbitkan serta apabila ada perubahan Rencana Tata Ruang maka izin akan ditinjau kembali sebagaimana peraturan yang berlaku; c) Biaya retribusi 1) Untuk perhitungan retribusinya yang dihitung adalah volume (luas bangunan, volume beton, berat baja) sesuai keadaan di lapangan; 2) Dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud di atas wajib dikenakan disentif (denda) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan dikalikan koefisien 1,5 bagi bangunan yang tidak ada pelanggaran dan 2,0 bagi bangunan yang ada pelanggaran (GSB, tinggi/jumlah lantai, peruntukan dan sebagainya). 6. Daftar Ulang (Her Registrasi)/Perpanjang Izin 1. Daftar ulang dilakukan apabila ada perubahan atau pengembangan struktur bangunan berupa perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan yang ada dan penambahan biaya berdasarkan penambahan atau pengembangan struktur bangunan sesuai perhitungan dan perkalian koofisien bangunan; 2. Apabila dilakukan balik nama atas pemilik yang lama ke pemilik yang baru dibuktikan dengan akte jual beli. 6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung

mulai

berkas

masuk

sampai

penanda

tanganan

izin

dengan persyaratan lengkap. PP.

PENGESAHAN GAMBAR DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Ketentuan Umum Pengesahan gambar dan rencana anggaran biaya (RAB) adalah pemeriksaan gambar atau desain serta detail-detail yang dianggap perlu dan rencana anggaran biaya yang diajukan untuk disahkan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan serta sebagai syarat untuk mengajukan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

3. Persyaratan a. Foto Copy KTP; b. Foto Copy Sertifikat Tanah; c. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Gedung; d. Foto Copy PBB/SPPT; e. Gambar Denah dan Site Plan, Lay Out, Tampak Potongan, Serta Detaildetail yang dianggap perlu diatas kertas A4/29,7 x 42 cm (Ukuran gambar Auto Cad, Corel Draw melampirkan File CD); f. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 4. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 3 (tiga) hari kerja terhitung

mulai

berkas

masuk

sampai

penandatanganan

izin

dengan persyaratan lengkap. QQ. REKOMENDASI IZIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Ketentuan Umum Rekomendasi Izin Pembangunan Perumahan Formal adalah salah satu bentuk pengaturan, penelitian, pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian izin pembangunan perumahan formal kepada orang pribadi atau badan yang dikeluarkan oleh bidang perumahan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan perumahan. 3. Persyaratan a. Foto Copy KTP; b. Foto Copy Profil Perusahaan/Persero c. Foto Copy NPWP; d. Foto Copy Sertifikat Tanah; e. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Gedung; f. Foto Copy PBB/SPPT; g. Gambar Denah dan Site Plan, Lay Out, Tampak Potongan, serta detail- detail yang dianggap perlu diatas kertas A4/29,7 x 42 cm (Ukuran gambar Auto Cad,

Corel

Draw

melampirkan

File

CD)

yang

telah

diperiksa

dan

disyahkan; h. Surat Pernyataan dengan Materai tentang kesanggupan akan memberi ganti rugi bagi pemilik tanah yang berhak. 3. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung

mulai

berkas

dengan persyaratan lengkap.

masuk

sampai

penanda

tanganan

izin

RR.

Izin Reklame 1.

Dasar Hukum : - Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah - Maksud / Tujuan : Merupakan media informasi baik perorangan maupun badan dalam bentuk barang atau jasa dengan tujuan diketahui hak layak umum sehingga dapat meningkatkan

nilai

jual

strategis

pemasangan

reklame

sebagaidasar

perhitungan pajak. 2.

Klasifikasi/sasaran Penyelenggaraan

reklame

memperhatikan

ketertiban,kemudahan,keamanandan

keserasian

aspek

kesopanan

dengan

lingkungan

sekitarnya. 3.

Persyaratan 1. Mengisi formulir yang telahdisediakan; 2. Foto copy KTP; 3. Ijin IMB/HO; 4. Gambar naskah reklame yang dipasang; 5. Gambar konstruksi bilboard; 6. Foto copy akte pendirian perusahaan; 7. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanahSurat pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan pada tempat reklame.

4. Biaya Tidak ada biaya. 5. Waktu Waktuuntuk penerbitan izinselam 3 (tiga) hari kerja. SS.

Tanda Daftar Usaha (TDU) Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras 1.

Dasar Hukum a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor :59/Kpts/TP.250/11/1998tentang Pedoman

Pembinaan

PerusahaanPenggilinganPadi,

Huller

dan

Penyosohan Beras; b. Keputusan

Dirjen

Tanaman

I.HK.050.99.75tentang Pertanian

Nomor

:

Pangan

Petunjuk

dan

Holtikultura

Pelaksanaan

059/Kpts/TP.250/11/1998

Keputusan tentang

Nomor

:

Menteri Pedoman

Pembinaan Perusahaan; c. Peraturan Daerah Kota BimaNomor5Tahun2006 tentang Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; d. Keputusan Walikota Bima Nomor 98 Tahun 2005.

Retribusi Izin

2.

Ketentuan Umum Tanda Daftar Usaha adalah Pernyataan tertulis dari Pejabat yang berwenang yang memberikan hak untuk melakukan usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras kepada orang Pribadi atau Perusahaan Kecil yang memiliki kapasitas

giling kurang

dari 1500

kilogram

per

jam

setara

beras per unit perusahaan, yaitu: 1. Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit; 2. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit; 3. Penyosohan

Beras

tenaga mesin

adalah

penggerak

setiap dan

usaha

ditujukan

yang serta

digerakkan

dengan

digunakan

untuk

mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras menjadi lebih baik lagi. 3. Masa Berlaku Izin berlaku Untuk jangka yang lama selama perusahaan itu masih beroperasi serta tidak melanggar ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan. 4.

Persyaratan 1. SITU atau HO; 2. SIUP; 3. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris; 4. Daftar Isian/Form B.

5.

Biaya Gratis Biaya Pengurusan Izin dan Besarnya Retribusiyang dikenakan tiap tahun sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) per Satu Daya Kuda Mesin Penggerak.

6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan TDU tersebut selama 1 hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan dengan persyaratan lengkap.

TT.

Izin Usaha (IU) Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras 1. Dasar Hukum a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 859/Kpts/TP.250/11/1998tentang Pedoman

Pembinaan

Perusahaan

Penggilingan

Padi,

Huller

dan

Penyosohan Beras; b. Keputusan

Dirjen

Tanaman

Pangan

dan

Holtikultura

Nomor

:

I.HK.050.99.75tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

:

059/Kpts/TP.250/11/1998

tentang

Pedoman

Pembinaan

Perusahaan; c. Peraturan Daerah Kota Bima nomor 5 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; d. Keputusan Walikota Bima Nomor 98 Tahun 2005. 2. Ketentuan Umum Izin Usaha adalah Pernyataan tertulis dari Pejabat yang berwenang yang memberikan hak

untuk melakukanusahaPenggilingan Padi,

Huller dan

Penyosohan Beras kepada orang Pribadi atau Perusahaan skala besar yang memiliki kapasitas giling 1.500 kilo gram per jam setara beras per unit usaha, yaitu: 1. Penggilingan tenaga

Padi

mesin

adalah setiap perusahaan yang

dan

ditujukan

serta

digunakan

digerakkan dengan untuk

mengerjakan

padi/gabah menjadi beras pecah kulit; 2. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan mesin dan ditujukan

serta

digunakan

untuk

mengerjakan

padi/gabah

menjadi

beras pecah kulit; 3. Penyosohan Beras adalah setiap usaha yang digerakkan dengan tenaga mesin penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah

beras

pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras menjadi lebih baik lagi. 4. Masa Berlaku Izin berlaku Untuk jangka yang lama selama perusahaan itu masih beroperasi serta tidak melanggar ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan. 5.

Persyaratan 1.

SITU/HO;

2.

SIUP;

3.

Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris;

4.

Daftar Isian/Form B.

5. Biaya Besarnya biaya Retribusiyang dikenakan untuk Pembuatan IU sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) per Satu Daya Kuda Mesin Penggerak. 6. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) dilakukan setelah masa berlaku izin selesai.

7. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan IU tersebut selama 1 (satu) hari

kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan dengan

persyaratan lengkap.

UU.

Surat Izin Pelaksanaan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi dan Perizinan dibidang Peternakan. 2. Ketentuan Umum Izin Pelaksanaan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak adalah izin tertentu yang khusus diberikan Pemerintah Kota Bima untuk kepentingan orang pribadi atau badan

hukum

untuk

melakukan

usaha

memasukan

dan

mengeluarkan hewan ke dan dari Wilayah Kota Bima. 3. Persyaratan 1. Untuk memasukan ternak: a.

Perusahaan Berbadan Hukum (PT, CV, UD dan lain-lain);

b.

Berdomisili di Kota Bima;

c.

Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

d.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e.

Memiliki Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima;

f.

Memiliki Kandang/tempat Penampungan ternak Kapasitas minimal 25 ekor (Khusus bagi pengirim/pemasok ternak);

g.

Telah terdaftar sebagai pengusaha yang bergerak di Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima;

h.

Surat Rekomendasi Kesehatan Ternak dari daerah asal ternak.

2. Untuk Mengeluarkan ternak: a.

Perusahaan Berbadan Hukum (PT, CV, UD dan lain-lain);

b.

Berdomisili di Kota Bima;

c.

Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

d.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e.

Memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

f.

Memiliki Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima;

g.

Memiliki Kandang Penampungan ternak Kapasitas minimal 25 ekor (Khusus bagi pengirim/pemasok ternak);

h.

Memiliki

Sertifikat

Pendaftaran

Perusahaan

Peternakan

yang

dikeluarkan oleh Dinas yang menangani fungsi peternakan Provinsi.

4. Biaya Tidak dikenakan biaya. 5. Waktu 1. Waktu

yang

diperlukan

Pemasukan paling masuk

sampai

telat

dalam

2 (dua)

pengurusan

hari

kerja

Izin

terhitung

Pelaksanaan mulai

berkas

penandatanganan dengan persyaratan lengkap setelah

petugas teknis menyerahkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap ternak; 2. Pengeluaran Ternak tersebut sejak pengajuan oleh pribadi atau badan usaha sampai

dengan paling

telat 2(dua) hari

kerja

setelah

diserahkannya hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap ternak. VV.

Izin Usaha Bidang Peternakan. 1.

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi dan Perizinan dibidang Peternakan.

2.

Ketentuan Umum Izin Pelaksanaan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak adalah izin tertentu yang khusus diberikan Pemerintah Kota Bima untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan usaha bidang peternakan di Wilayah Kota Bima.

3.

Persyaratan 1.Untuk memasukan ternak: a. Perusahaan Berbadan Hukum (PT, CV, UD dan lain-lain); b. Berdomisili di Kota Bima; c. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e.

Memiliki Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima;

f.

Memiliki

Kandang/tempat

Penampungan

ternak

Kapasitas

minimal 25 ekor (Khusus bagi pengirim/pemasok ternak); g.

Telah

terdaftar

sebagai

pengusaha

yang

bergerak

di

Bidang

Peternakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima; h. Surat Rekomendasi Kesehatan Ternak dari daerah asal ternak. 2.Untuk Mengeluarkan ternak: a.

Perusahaan Berbadan Hukum (PT, CV, UD dan lain-lain);

b. Berdomisili di Kota Bima; c. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

f. Memiliki

Rekomendasi dari

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Peternakan Kota Bima; g. Memiliki Kandang Penampungan ternak Kapasitas minimal 25 ekor (Khusus bagi pengirim/pemasok ternak); h. Memiliki

Sertifikat

Pendaftaran

Perusahaan

Peternakan

yang

dikeluarkan oleh Dinas yang menangani fungsi peternakan. 4.

Biaya Tidak Ada Biaya.

5.

Waktu 1. Waktu

yang

diperlukan

dalam

pengurusan

Izin

Pelaksanaan

Pemasukan paling telat 2 (dua) hari kerjaterhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan dengan persyaratan lengkap setelah petugas teknis menyerahkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap ternak; 2. Pengeluaran Ternak tersebut sejak pengajuan oleh pribadi atau badan usaha sampai

dengan

paling

telat

2 (dua) hari

kerja

setelah

diserahkannya hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap ternak. WW. Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) 1.

Dasar Hukum Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

2.

Ketentuan Umum Izin Usaha Perikanan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha hasil perikanan dan tidak termaksuk adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan oleh peraturan Perundang-undangan disektor perikanan.

3. Masa Berlaku Izin berlaku selama 1(satu) tahun dan wajib dilakukan pendaftaran ulang/Her registrasi setelah masa berlaku izin selesai. 4.

Persyaratan 1. Surat Permohonan; 2. KTP; 3. Rekomendasi dari Lurah dan Camat; 4. Rekomendasi dari Dinas terkait; 5. Pas foto ukuran 3x4cm sebanyak 2 Lembar.

5.

Biaya Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) persekali penerbitan : 1. Perusahaan yang mempunyai kapal 1 s/d 5unit Rp. 450.000,-

2. Perusahaan yang mempunyai kapal 6 s/d 10 unit Rp. 600.000,3. Perusahaan yang mempunyai kapal 7 s/d seterusnya Rp. 645.000,6. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan Izin tersebut selama 1 hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan dengan persyaratan lengkap. XX. Izin Usaha Budidaya Ikan 1. Dasar Hukum Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 2. Ketentuan Umum Izin Usaha Budidaya Ikan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan kepada Petani ikan untuk melakukan usaha budidaya ikan. 3. Masa Berlaku Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib dilakukan pendaftaran ulang/Her registrasi setelah masa berlaku izin selesai. 4. Persyaratan 1. Surat Permohonan; 2. KTP; 3. Rekomendasi dari Lurah dan Camat; 4. Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup; 5. Pas foto ukuran 3X4cm sebanyak 2(dua) lembar. 5. Biaya Besarnya Retribusi yang dikenakan untuk Izin Usaha Budi Daya Ikan: 1. Budidaya Mutiara

Rp. 500.000,-/titik.

2. Budidaya Rumput Laut

Rp. 15.000,-/are.

3. Budidaya Ikan Laut

Rp. 50.000,-/are.

4. Budidaya Udang

Rp. 500.000,-/Ha.

5. Budidaya Bandeng

Rp. 50.000,-/Ha.

6. Budidaya Udang dan Bandeng

Rp. 75.000,-/Ha

7. Budidaya Ikan Tambak Ikan Jenis

Rp. 75.000,-/Ha.

8. Budidaya Ikan Air Tawar - Budidaya Ikan Air Deras

Rp. 25.000,-/Are.

- UPR (Unit Pembenihan Ikan)

Rp. 15.000,-/Are.

- Budidaya Kolam

Rp.

5.000,-/Are.

- Karamba

Rp.

5.000,-/Bh.

- Jakapung

Rp. 10.000,-/Are.

- Ikan Hias Air Tawar

Rp. 25.000,-/Are.

9. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan Izin tersebut 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan dengan persyaratan lengkap. YY.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 2. Ketentuan Umum Izin usaha perikanan dengan alat tangkap adalah izin usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penangkapan ikan sesuai

dengan

daerah

penangkapan

ikan

menggunakan

sarana

atau

perlengkapan atau benda-benda yang dipergunakan sebagai alat tangkap yang direkomendasikan sesuai peraturan yang berlaku. 3. Masa berlaku Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan waib dilakukan pendaftaran ulang/Her registrasi setelah masa berlaku izin berakhir. 4. Biaya Perahu/kapal motor bermesin dalam dengan tenaga mesin sama dengan atau lebih dari 5 Gross Tanage (GT) sampai dengan 10 Gross Tanage (GT) dengan alat-alat penangkapan : - Payang/Lampara

Rp. 30.000,-/unit.

- Dogol

Rp. 20.000,-/unit.

- Pukat Pantai/Krakat

Rp. 20.000,-/unit

- Pukat Cincin(Purse Seine)

Rp. 200.000,-/unit.

- Jaring Ingsan 1 s/d 10 pis

Rp. 35.000,-/pcs.

- Jaring Ingsan 11 s/d 15 pis

Rp. 50.000,-/unit.

- Jaring Ingsan 16 s/d 25 pis

Rp. 75.000,-/unit.

- BaganSampan/Rakit

Rp. 30.000,-/pcs.

- BaganTancap

Rp. 50.000,-/unit.

- BaganPerahu Listrik

Rp. 150.000,-/unit.

- Bagan Perahu Non Listrik

Rp. 100.000,-/unit.

- Seser Nener/Benur

Rp.5.000,-/unit.

- Push Net, Sealad, Penagep dan sejenisnya

Rp. 2.500,-/unit.

- Pole and Line

Rp.

- Rawai s/d 75 Mata Pancing

Rp. 50.000,-/unit.

- Rawai 76 s/d 150 Mata Pancing

Rp. 75.000,-/unit.

- Rawai 151 s/d 300 Mata Pancing

Rp. 150.000,-/unit.

- Pancing Tonda

Rp. 5.000,-/unit.

- Pancing Ladung

Rp.

5.000,-/ mata pancing.

20.000,-/unit.

- Muroami

Rp. 100.000,-/unit.

- Sero/Jermal

Rp. 10.000,-/buah.

- Bubu/Kodong

Rp. 10.000,-/buah.

- Penyelam dengan kompresor

Rp. 250.000,-/tahun.

- Jaring Klitik 1 s/d 10 pis

Rp. 15.000,-/tahun.

- Jaring Klitik 11 s/d 15 pis

Rp. 20.000,-/tahun.

- Jaring Klitik 16 s/d 20 pis

Rp. 25.000,-/tahun.

5. Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusanIzin tersebut selama 3(tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan dengan persyaratan lengkap. ZZ.

Izin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI). 1.

Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan. c. Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

2.

Ketentuan umum Fungsi Perizinan Usaha Perikanan selain untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga untuk membina usaha perikanan, memberikan kepastian usaha dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha. Undang-Undang 31 Tahu 2004 tentang Perikanan mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan RI wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan/pengangkut wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin PengangkutanIkan (SIKPI), penggunaan retribusi Izin kapal pengangkut ikan terhadap kapal penangkap ikan dengan bobot lebih besar dari 30 (tiga puluh) Groos Tonage (GT).

3. Persyaratan Izin 1. Foto copy SIUP untuk usaha pengangkutan; 2. Foto copy Gross Akte Kapal; 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal / penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku; 4. Foto copy Pas Tahunan, Surat Kelaikan dan Pengawakan yang telah dilegalisir instansi yang berwenang atau dapat menunjukkan aslinya; 5. Rekomendasi atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal;

6. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola pengangkutan pembudidaya

ikan ikan

dengan kecuali

pemilik untuk

kapal

penangkap

pengangkutan

hasil

ikan

atau

tangkapan

armadanya sendiri atau hasil produksi pengolahan atau budidaya; 7. Pas foto ukuran 3x4cm sebanyak 3(tiga) lembar. 4. Biaya Besarnya biaya dikenakan 15.000,- x GT 30 = Rp. 450.000,5. Jangka waktu Pemberian Izin Selama 3 (tiga) hari kerja setelah semua persyaratan lengkap. AAA. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 1. Dasar Hukum a.

Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor :KEP-149/MEN/2000 tentang Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja; c.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Nomor : KEP.76/BL/2000 tentang Petunjuk Teknis Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

2. Ketentuan Umum Izin LPKS adalah pengesahan dari instansi yang bertanggungjawabdi bidang ketenagakerjaan yang diberikan kepada lembaga kerja swasta dan lembaga pelatihan perusahaan swasta yang melatih masyarakat umum untuk dapat menyalenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan bidang kejuruannya. 3. Masa Berlaku Berlaku selama tidak ada keputusan pencabutannya. 4. Persyaratan 1. Syarat Izin LPKS yang baru: a.

Foto Copy/Salinan Akte Notaris Pendirian lembaga yang disyahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat,

yang dapat berupa

Akte Pendirian Yayasan, Koperasi dan bentuk usaha lain; b. Foto Copy/Salinan Izin Gangguan (HO); c.

Nama dan Riwayat Hidup penanggung Jawab LPKS;

d. Tanda Bukti pemilikan prasarana berupa kepemilikan tanah dan gedung pelatihan kerja atau bukti penguasaan berupa sewa atau kontrak atau izin areal

air, udara,

tanah dan gedung

sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun; e. f.

Izin Domisili dari Kantor Kelurahan; Program pelatihan yang mengacu kepada keterampilan atau keahlian dan atau kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, berupa kurikulum, silabus untuk masing-masing bidang kejuruan pelatihan;

g.

Tanda bukti memiliki sarana pelatihan sesuai program pelatihan yang akan diselenggarakan, berupa daftar inventaris kelengkapan dan kantor dan peralatan/mesin untuk masing-masingbidang kejuruan pelatihan;

h. Foto

Copy

struktur

organisasi

dan

tatakerja

yang

jelas,

yang

menggambarkan mekanisme antar bagian-bagian yang terkait satu sama lain dalam organisasi LPKS; i.

Foto

Copy Daftar Nama dan Daftar Riwayat Hidup Instruktur

Pelatih Kerja serta Daftar Nama Tenaga Kepelatihan yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Pengangkatan dari pimpinan LPKS; j.

Surat

Pernyataan

tersedianya

penyelenggaraan pelatihan

kerja

dana yang

bagi

disertai

kelangsungan

buktirekening

di

Bank atau lembaga keuangan lain yang disyahkan pemerintah; k. Pas Photo 4 x 6 cm 2 lembar.

2. Syarat Penambahan Program LPKS: a.

Kurikulum dan silabus program pelatihan yang diajukan.

b. Tanda Bukti pemilikan prasarana berupa kepemilikan tanah dan gedung pelatihan kerja atau bukti penguasaan berupa sewa atau kontrak atau izin areal

air, udara,

tanah dan gedung

sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun; c.

Foto

Copy Daftar Nama dan Daftar Riwayat Hidup Instruktur

Pelatih Kerja serta Daftar Nama Tenaga Kepelatihan yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Pengangkatan dari pimpinan LPKS; d. Surat

Pernyataan

tersedianya

dana

bagi

kelangsungan

penyelenggaraan pelatihan kerja yang disertai bukti rekening di Bank atau lembaga keuangan lain yang disyahkan pemerintah. 5. Daftar Ulang (Her Registrasi)/Perpanjangan Izin Daftar Ulang dilakukan jika ada penambahan program pelatihan kerja. 6.

Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan Surat Pengantar tersebut selama 3 (tiga)

hari

kerja

terhitung

mulai

berkas

masuk

sampai

denganpenandatanganan dengan persyaratan lengkap.

BBB. Izin Penelitian 1.

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor4Tahun 2008 tentang

Pembentukan,

Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima.

2.

Ketentuan Umum Izin Penelitian adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data sebagai bahan untuk menyusun laporan, skripsi, tesis atau desertasi untuk keperluan studi atau kelembagaan yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kota Bima.

3.

Masa Berlaku Izin berlaku selama 3 (tiga) bulan.

4.

Persyaratan 1.

Surat Permohonan;

2.

Proposal Penelitian;

3. Surat Rekomendasi dari Pihak Perguruan Tinggi atau Lembaga Riset; 4. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat; 5.

KTP atau Identitas Pemohon;

6.

Menyerahkan Hasil Laporan Penelitian yang dilakukan.

5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Perpanjangan izin dapat dilakukan jika masa berlaku selesai dan penelitian yang dilakukan belum selesai. 6.

Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan Izin tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penandatanganan dengan persyaratan lengkap.

CCC.

Pendaftaran Penanaman Modal 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; c. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman modal.

2.Ketentuan Umum Pendaftaran Perusahaan adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.

3. Persyaratan. 1. Surat permohonan bermaterai cukup ditandatangani oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi/ pimpinan perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum) kepada Walikota; 2. Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) bagi pemohon adalah perseroan Indonesia; 3. Fotokopi

Nomor

Pokok

Wajib

Pajak

(NPWP)

bagi

pemohon

adalah

perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia; 4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya; 5. Fotokopi pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon (bagi badan usaha Indonesia); 6. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonon yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi/pimpinan perusahaan; Bagi Pemohon WNA atau Pemerintah Negara Lain : 1. Surat dari instansi pemerintah yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan

oleh

Kedutaan

Besar/

Kantor

perwakilan

Negara

yang

bersangkutan di Indonesia; 2. Foto copy paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing; 3. Foto copy Anggaran Dasar dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, untuk pemohon adalah Badan Usaha Asing; 4.

Biaya Tidak ada biaya.

5.

Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

DDD. Izin Prinsip Penanaman Modal 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

PemerintahDaerah Kabupaten/Kota; c. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. 2. Ketentuan Umum Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal. Bahwa izin yang diterbitkan berdasarkan atas pengajuan permohaonan baik terhadap perusaahaan Dalam Negeri maupun perusahaan Luar Negeri. 3. Persyaratan 1.

Surat Permohonan Bermaterai.

2.

Foto Copy pendaftaran bagi badan Usaha yang telah melakukan Pendaftaran Penanaman Modal.

3.

Foto CopyAkte Pendirian Perusahaan( bila ada).

4.

Surat Pengerahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh Instansi yang berwewenang.

5.

Foto CopyKTP Pemohon.

6.

Foto Copy NPWP Permohon.

7.

Keterangan Rencana Kegiatan.

8.

Uraian Proses Produksi yang mencantumkan Jenis Bahan Baku dilengkapi dengan diagran air.

9.

Uraian Kegiatan Usaha sektor jasa.

10. Rekomendasi Dari Pemerintah setempat. 11. Surat Kuasaapabila dikuasakan. 4.Biaya Retribusi Tidak dikenakan biaya retribusi. 5.Waktu Waktu pengurusan izin selama (3) tiga hari kerja. EEE. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; c. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman modal;

2. Ketentuan Umum : Bahwa izin yang diterbitkan berdasarkan atas pengajuan permohaonan baik terhadap perusaahaan dalam Negeri maupun pemgusahaan Luar Negeri. 3. Persyaratan : 1. Surat Permohonan Bermaterai. 2. Foto CopyIzin Usaha bila diperlukan. 3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan bilaada dan surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh Instansi berwenang. 4. Keterangan Rencana Kegiatan. 5. Uraian Proses Produksi yang mencantumkan Jenis Bahan Baku dilengkapi dengan diagram alir. 6. Uraian kegiatan usaha Sektor Jasa. 7. Foto Copy Izin Prinsip dan atau Perubahan. 8. Laporan kegiatan Penanaman Modal. 4. Biaya Retribusi Tidak dikenakan biaya retribusi. 5. Waktu Waktu pengurusan izin selama 3 (tiga) hari kerja. FFF.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal; b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; c. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman modal; 2. Ketentuan Umum : Bahwa izin yang diterbitkan berdasarkan atas pengajuan permohonan baik terhadap perusahaan Dalam Negeri maupun perusahaan Luar Negeri. 3. Persyaratan : 1. Surat Permohonan bermaterai 6.000,2. Foto Copy izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohon Perubahannya. 3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan bilaada) dan surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham atau Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh Instansi berwenang.

4. Untuk penambahan bidang Usaha (jenis/Kapasitas produksi) dilengkapi dengan : a.) Keterangan rencana kegiatan berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram air (Flowchart). b.)Uraian kegiatan usaha sektor jasa. 5. Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan. 6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM). 4. Biaya Retribusi Tidak dikenakan biaya retribusi. 5. Lama Proses Waktu pengurusan Izin Selama 3 (tiga) hari kerja. GGG.

Izin Pendirian Lembaga Non Pendidikan Formal (IPLPNF) 1.

Dasar Hukum Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261//V/1999 tentang penyelenggaraan kursus.

2.

Maksud dan Tujuan Untuk memperluas upaya pemerataan pendidikan guna memberikan bekal kepada warga belajar yang ingin mengembanagan diri, memperluas wawasan, menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk bekerja, mengembankan profesi atau untuk melanjutkan ketingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3.

Klasifikasi 1. Penyelenggaraan dan calon penyelenggaraan kursus: Perseorangan, sekelompok, sekelompok orang, yayasan atau badan hukum dan usaha. Swasta maupun pemerintah. 2. Perwakilan Negara asing, di Wilayah Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 3. Lembaga

Internasional,

Badan/kelembagaan

swasta,asing

di

Wilayah

Republik Indonesia. 4. Setiap penyelenggaraan kursus harus mencantumkan kata kursus pada papan nama. 4. Persyaratan : a. Untuk

memperoleh

izin

penyelenggaraan

kursus

bagi

perorangan,

sekelompok masyarakat, badan sosial, koperasi perusahaan perorangan dan RT. 1. Foto Copy KTPyang masuk kuliah. 2. Akte Pendirian Perusahaan.

3. Daftar sarana kursus yang dimiliki. 4. Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidik yang tetap maupun tidak tetap. 5. Program dan Kurikulum. b. Kursus bagi badan usaha yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 1. Foto Copy KTP yang masih berlaku; 2. Akte Notaris pendirian perusahaan; 3. Bukti kepemilikan/penguasa tempat kegiatan usaha sewa/kontrak; 4. Daftar sarana kursus yang dimiliki; 5. Daftar susunan pengelola pendidikan yang tepat maupun tidak tetap; 6. Program Kursus; 7. Foto Copy Surat Persetujuan (SP) PMA/PMDN dari BKPM. 5. Standar Biaya Tidak ada biaya. 6. Waktu Waktu pengurusan izin selama 5 (lima) hari kerja. HHH. Izin Lingkungan 1.

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 2. Tujuan merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk Menghindari dampak kegiatan/usaha, meminimalisasi dampak, melakukan mitigasi/kompensasi akibat dampak usaha/kegiatan. 3. Persyaratan Dokumen Lingkungan (AMDAL dan/atau UKL-UPL) yang telah direkomendasi kepala BLH. 4. Waktu Waktu pengurusan izin maksimal selama 10 (sepuluh) hari kerja. 5. Jangka Waktu berlaku izin Selama kegiatan usaha jika tidak ada Perubahan kegiatan (skala, lokasi, nama, dll). 6. Biaya Tidak ada biaya.

7. Tahapan Izin Lingkungan meliputi: a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; c. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Kepala BLH; d. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

III.

Izin Penyimpananan Sementara Limbah Cair B3. 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang

Nomor

22

Tahun

1999

tentang

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

25

Tahun

2000

tentang

Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Keputusan Presiden Nomor 2

Tahun 2002

tentang

Perubahan Atas

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595); 2.

Tujuan Untuk

memberikan

kepastian

dilaksanakannya

rangkaian

kegiatan

pengelolaan dan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.

Waktu Waktu pengurusan izin maksimal selama 12 (dua belas) hari kerja.

4.

Jangka Waktu berlaku izin Selama berlaku izin usaha.

5.

Biaya Tidak ada biaya.

6.

Persyaratan Teknis Sesuai Keputusan Kepala Bapeda Nomor 1 Tahun 1995 tentangTata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

JJJ.

Izin Pembuangan Limbah Cair B3 1. Dasar Hukum : 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang

Nomor

22

Tahun

1999

tentang

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); 8. Keputusan Presiden Nomor 2

Tahun 2002

tentang

Perubahan Atas

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara; 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor111 tahun 2003 tentang Pedoman mengenai syarat dan tatacara perizinan serta pedoman pengkajian Pembuangan air Sumber Air.

limbah ke Air atau

2. Tujuan 1. Untuk

memberikan

kepastian

dilaksanakannya

rangkaian

kegiatan

pengelolaan, pembersihan dan pemulihan air limbah yang dibuang ke badan air sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundangundangan. 2. Adanya pedoman, terpenuhinya syarat-syarat dan tata cara pembuangan air limbah ke Air atau sumber air sehingga tidak menimbulkan pencemaran bagi Badan Air dan lingkungan sekitarnya.

3.Persyaratan Sesuai Peraturan MenteriLingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai syarat dan tata cara perizinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 4. Waktu Waktu pengurusan izin maksimal12 (dua belas) hari kerja. 5. Jangka Waktu berlaku izin Selama berlaku izin usaha. 6. Biaya Tidak Ada Biaya 7. Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah 1. Pemohon mengajukan izin kepada Walikota melalui kepala instansi yang bertanggung jawab (KPPT). 2. Surat permohonan izin dibuat dalam jumlah rangkap 3 (tiga). 3. KPPT memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin, apabila tidak lengkap dikirim kembali ke pemohon izin. 4. KPPT menugaskan tim teknis untuk melakukan telaahan dan memproses permohonan izin. 5.Tim

teknis

perizinan

menelaah

dan

memproses

berkas

permohonan

izinmeliputi tahap: a. kunjungan lapangan apabila diperlukan; b. sidang pembahasan; c. penyusunan konsep surat izin. 6. KPPT menerbitkan, menangguhkan, atau menolak surat izin. 7. Surat izin, surat penangguhan, atau surat penolakan diterima pemohon izin.

KKK. Izin Usaha Daya Tarik Wisata 1. Dasar Hukum : 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kapariwisataan;

2.

Permenbudpar

Nomor

PM/90/HK.501/MKP/2010

Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

tentang

Tata

Cara

3.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

2.Persyaratan 1.

Surat permohonan;

2.

Foto copy KTP pemohon;

3.

Foto copy akte pendirian perusahaan (bila Firma, Koperasi, CV yang disahkan oleh Pengadilan dan PT oleh Menkumham);

4.

Surat keterangan tempat usaha dari Lurah;

5.

Surat keterangan tidak keberatan tetangga mengetahui Lurah dan Camat disertai foto copy KTP;

6.

Sket lokasi;

7.

Daftar tenaga kerja;

8.

Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

9.

Materai 6.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;

10. Izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL atau SPPL); 11. Foto copy Izin Gangguan (HO); 12. Rekomendasi dari : - Dinas Pariwisata Kota Bima. - Kantor Pol-PP Kota Bima. Catatan : Berkas permohonan harus lengkap dan benar dibuat rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map.

4. Waktu Waktu pengurusan izin selama7(tujuh) hari kerja. 5. Jangka Waktu berlaku izin Selama usaha masih berjalan. 5. Biaya Tidak Ada Biaya 7. Mekanisme Pelayanan 1. Pemohon mengisi surat permohonan izin sesuai format yang telah disiapkan oleh KPPT; 2. Permohonan izin disampaikan kepada Walikota Bima melalui kepala KPPT; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan izin; 4. Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon pada saat itu juga; 5. Berkas yang lengkap (persyaratan 1-11) dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis;

6. Sesuai hasil verifikasi lapangan, tim teknis menyampaikan rekomendasi kepada Kepala KPPT, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin; 7. Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala KPPT menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pemohon; 8. Izin yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon oleh petugas pelayanan.

LLL.

Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata 1. Dasar Hukum : 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kapariwisataan;

2.

Permenbudpar

Nomor

PM

85/HK.501/MKP/2010

tentang

Tata

Cara

Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 3.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan.

2. Persyaratan 1.

Surat permohonan;

2.

Foto copy ktp pemohon;

3.

Foto copy akte pendirian perusahaan (bila Firma, Koperasi, CV yang disahkan oleh Pengadilan dan PT oleh Menkumham);

4.

Surat keterangan tempat usaha dari Lurah;

5.

Surat keterangan tidak keberatan tetangga mengetahui Lurah dan Camat disertai foto copy KTP;

6.

Sket lokasi;

7.

Daftar tenaga kerja;

8.

Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

9.

Foto copy bukti kepemilikan sarana transportasi;

10. Materai 6.000,- 1 (satu) lembar; 11. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 12. Foto copy Izin Gangguan (HO); 13. Rekomendasi dari : - Dinas Pariwisata Kotan Bima. - Kantor Satuan Pol. PP Kota Bima.

Catatan : berkas permohonan harus lengkap dan benar dibuat rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map.

3. Waktu Waktu pengurusan izin maksimal 7 (tujuh) hari kerja. 4. Jangka Waktu berlaku izin Selama izin usaha masih berjalan.

5. Biaya Tidak Ada Biaya 6. Mekanisme Pemberian Izin Jasa Usaha Perjalanan Wisata 1. Pemohon mengisi surat permohonan izin sesuai format yang telah disiapkan oleh KPPT; 2. Permohonan izin disampaikan kepada Walikota Bima melalui kepala KPPT; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan izin; 4. Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon pada saat itu juga; 5. Berkas yang lengkap (persyaratan 1-12) dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis; 6. Sesuai hasil verifikasi lapangan, tim teknis menyampaikan rekomendasi kepada Kepala KPPT, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin; 7.

Dalam

hal

permohonan

izin

ditolak,

Kepala

KPPT

menyampaikan

jawabansecara tertulis kepada pemohon; 8. Izin yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon oleh Petugas Pelayanan. MMM. Izin Usaha Makanan dan Minuman 1. Dasar Hukum : 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kapariwisataan;

2.

Permenbudpar

Nomor

PM

86/HK.501/M7P/2010

tentang

Tata

Cara

Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 3.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan.

2. Persyaratan 1. 2. 3.

Surat permohonan; Foto copy KTP pemohon; Foto copy akte pendirian perusahaan (bila Firma, Koperasi, CV yang disahkan oleh Pengadilan dan PT oleh Menkumham);

4.

Surat keterangan tempat usaha dari Lurah;

5.

Surat keterangan tidak keberatan tetangga mengetahui Lurah dan Camat disertai foto copy KTP;

6.

Sket lokasi;

7.

Daftar tenaga kerja;

8.

Foto copy Izin Gangguan (HO);

9.

Foto copy IMB;

10. Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL atau SPPL); 11. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 12. Materai 6.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;

13. Rekomendasi dari : - Dinas Pariwisata Kota Bima. - Kantor Pol. PP Kota Bima. Catatan : berkas permohonan harus lengkap dan benar dibuat rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map. 3. Waktu Waktu pengurusan izin maksimal7(tujuh) hari kerja. 4. Jangka Waktu berlaku izin Selama berlaku izin usaha. 5. Biaya Tidak Ada Biaya

6. Mekanisme Pelayanan Izin 1.

Pemohon mengisi surat permohonan izin sesuai format yang telah disiapkan oleh KPPT;

2.

Permohonan izin disampaikan kepada Walikota Bima melalui Kepala KPPT;

3.

Petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan izin;

4.

Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon pada saat itu juga;

5.

Berkas yang lengkap (persyaratan 1-12) dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis;

6.

Sesuai hasil verifikasi lapangan, Tim Teknis menyampaikan rekomendasi kepada Kepala KPPT, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin;

7.

Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala KPPT menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pemohon;

8.

Izin yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon oleh Petugas Pelayanan.

NNN. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 1. Dasar Hukum : 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kapariwisataan;

2.

Permenbudpar

Nomor

PM

91/HK.501/MKP/2010

tentang

Tata

Cara

Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 3.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Persyaratan 1.

Surat permohonan;

2.

Foto copy KTP pemohon;

3.

Foto copy akte pendirian perusahaan (bila Firma, Koperasi, CV yang disahkan oleh Pengadilan dan PT oleh Menkumham);

4.

Surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku bermaterai Rp. 6.000,-

5.

Surat keterangan tempat usaha dari Lurah mengetahui Camat;

6.

Surat keterangan tidak keberatan tetangga mengetahui Lurah dan Camat;

7.

Sket lokasi;

8.

Pas foto warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

9.

Foto copy ILPR;

10. Foto copy IMB; 11. Foto copy Izin Gangguan (HO); 12. Rekomendasi dari : - Dinas Pariwisata Kota Bima - Sat. Pol-PP Kota Bima. Catatan : berkas permohonan harus lengkap dan benar dibuat rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map. 3. Waktu Waktu pengurusan izin maksimal7(tujuh) hari kerja. 4. Jangka Waktu berlaku izin Selama usaha masih berjalan. 5. Biaya Tidak Ada Biaya 6. Mekanisme Pelayanan Izin 1.

Pemohon mengisi surat permohonan izin sesuai format yang telah disiapkan oleh KPPT;

2.

Permohonan izin disampaikan kepada Walikota Bima melalui Kepala KPPT;

3.

Petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan izin;

4.

Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon pada saat itu juga;

5.

Berkas yang lengkap (persyaratan 1-11) dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis;

6.

Sesuai hasil verifikasi lapangan, Tim Teknis menyampaikan rekomendasi kepada Kepala KPPT, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin;

7.

Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala KPPT menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pemohon;

8.

Izin yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon oleh petugas pelayanan.

OOO. Izin Penyediaan Akomodasi 1. Dasar Hukum : 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kapariwisataan;

2.

Permenbudpar

Nomor

PM

86/HK.501/MKP/2010

tentang

Tata

Cara

Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi; 3.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan.

2. Persyaratan 1.

Surat permohonan;

2.

Foto copy KTP pemohon;

3.

Foto copy akte pendirian perusahaan (bila Firma, Koperasi, CV yang disahkan oleh Pengadilan dan PT oleh Menkumham);

4.

Surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku bermaterai Rp. 6.000,-

5.

Surat keterangan tempat usaha dari Lurah mengetahui Camat;

6.

Surat keterangan tidak keberatan tetangga mengetahui Lurah dan Camat;

7.

Sket lokasi;

8.

Pas foto warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

9.

Foto copy ILPR;

10. Foto copy IMB; 11. Foto copy Izin Gangguan (HO); 12. Rekomendasi dari : - Dinas Pariwisata Kota Bima. - Sat. Pol-PP Kota Bima. Catatan : berkas permohonan harus lengkap dan benar dibuat rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map. 3. Waktu Waktu pengurusan izin maksimal7(Tujuh) hari kerja. 4. Jangka Waktu berlaku izin Selama usaha masih berjalan. 5. Biaya Tidak Ada Biaya 6. Mekanisme Penerbitan Izin 1. Pemohon mengisi surat permohonan izin sesuai format yang telah disiapkan oleh KPPT; 2. Permohonan izin disampaikan kepada Walikota Bima melalui Kepala KPPT; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan izin; 4. Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon pada saat itu juga; 5. Berkas yang lengkap (persyaratan 1-11) dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis;

6. Sesuai hasil verifikasi lapangan, Tim Teknis menyampaikan rekomendasi kepada Kepala KPPT, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin; 7. Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala KPPT menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pemohon; 8. Izin yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon oleh petugas pelayanan.

PPP.

Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 2. Dasar Hukum : 1.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

2.

Permenbudpar

Nomor

PM

94/HK.501/MKP/2010

tentang

Tata

Cara

Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 3.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

2. Persyaratan 1.

Surat permohonan;

2.

Foto copy KTP pemohon;

3.

Foto copy akte pendirian perusahaan (bila Firma, Koperasi, CV yang disahkan oleh Pengadilan dan PT oleh Menkumham);

4.

Surat keterangan tempat usaha dari Lurah mengetahui Camat;

5.

Surat keterangan tidak keberatan tetangga mengetahui Lurah dan Camat;

6.

Sket lokasi;

7.

Pas foto warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

8.

Foto copy IMB;

9.

Rekomendasi dari : - Dinas Pariwisata Kota Bima. - Kantor Satuan Pol-PP Kota Bima.

Catatan : berkas permohonan harus lengkap dan benar dibuat rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map. 3. Waktu Waktu pengurusan izin maksimal7(tujuh) hari kerja. 4. Jangka Waktu berlaku izin Selama usaha masih berjalan. 5. Biaya Tidak Ada Biaya 6. Mekanisme Pemberian Izin 1. Pemohon mengisi surat permohonan izin sesuai format yang telah disiapkan oleh KPPT;

2. Permohonan izin disampaikan kepada Walikota Bima melalui Kepala KPPT; 3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan izin; 4. Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon pada saat itu juga; 5. Berkas yang lengkap (persyaratan 1-8) dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis; 6. Sesuai hasil verifikasi lapangan, Tim Teknis menyampaikan rekomendasi kepada Kepala KPPT, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin; 7. Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala KPPT menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pemohon; 8. Izin yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon oleh Petugas Pelayanan

QQQ. Izin Usaha Jasa Pramuwisata 1.

Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Permenbudpar

Nomor

PM

92/HK.501/MKP/2010

tentang

Tata

Cara

Pendaftaran Jasa Pramuwisata; 3. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 2. Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto copy ktp pemohon; 3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bila Firma, Koperasi, CV yang disahkan oleh Pengadilan dan PT oleh Menkumham); 4. Surat keterangan tempat usaha dari Lurah mengetahui Camat; 5. Surat keterangan tidak keberatan tetangga mengetahui Lurah dan Camat; 6. Sket lokasi; 7. Foto copy bukti kepemilikan armada/kendaraan; 8. pas foto warna ukuran 3x4 cm 2 (dua) lembar; 9. Rekomendasi dari : - Dinas Pariwisata Kota Bima. - Kantor Sat. Pol-PP Kota Bima.

Catatan : berkas permohonan harus lengkap dan benar dibuat rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map. 3. Waktu Waktu pengurusan izin maksimal7 (Tujuh) hari kerja.

4. Jangka Waktu berlaku izin Selama izin usaha masih berjalan. 5. Biaya Tidak Ada Biaya

6. Mekanisme Pelayanan Izin 1. Pemohon mengisi surat permohonan izin sesuai format yang telah disiapkan oleh KPPT; 2. Permohonan izin disampaikan kepada Walikota Bima melalui Kepala KPPT; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan izin; 4. Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon pada saat itu juga; 5. Berkas yang lengkap (persyaratan 1-8) dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis; 6. Sesuai hasil verifikasi lapangan, Tim Teknis menyampaikan rekomendasi kepada Kepala KPPT, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin; 7. Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala KPPT menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pemohon; 8. Izin yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon oleh Petugas Pelayanan. RRR. Izin Usaha Jasa Tirta 1. Dasar Hukum : 4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kapariwisataan;

3.

Permenbudpar Nomor PM 85/HK.501/MKP/2010 tentang Jasa Perjalanan Wisata;

4.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan.

2. Persyaratan 1.

Surat permohonan;

2.

Foto copy ktp pemohon;

3.

Foto copy akte pendirian perusahaan (bila Firma, Koperasi, CV yang disahkan oleh Pengadilan dan PT oleh Menkumham);

4.

Surat keterangan tempat usaha dari Lurah mengetahui Camat;

5.

Surat keterangan tidak keberatan tetangga mengetahui Lurah dan Camat;

6.

Sket lokasi;

7.

Pas foto warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

8.

Rekomendasi dari : - Dinas Pariwisata Kota Bima.

- Kantor Satuan Pol. PP Kota Bima. Catatan : berkas permohonan harus lengkap dan benar dibuat rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map. 4. Waktu Waktu pengurusan izin maksimal 7 Tujuh hari kerja. 5. Jangka Waktu berlaku izin Selama izin usaha masih berjalan. 2. Biaya Tidak Ada Biaya 7. Mekanisme Pemberian Izin 1.

Pemohon mengisi surat permohonan izin sesuai format yang telah disiapkan oleh KPPT;

2.

Permohonan izin disampaikan kepada Walikota Bima melalui Kepala KPPT;

3.

Petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan izin

4.

Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon pada saat itu juga;

5.

Berkas yang lengkap (persyaratan 1-7) dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis;

6.

Sesuai hasil verifikasi lapangan, Tim Teknis menyampaikan rekomendasi kepada Kepala KPPT, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin;

7.

Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala KPPT menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pemohon;

8.

Izin yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon oleh Petugas Pelayanan.

SSS.

Izin Usaha Santer Par Aqua (SPA) 1. Dasar Hukum : 1.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

2.

Permenbudpar

Nomor

PM

97/HK.501/MKP/2010

tentang

Tata

Cara

Pendaftaran Usaha SPA; 3.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

2. Persyaratan 1.

Surat permohonan;

2.

Foto copy ktp pemohon;

3.

Foto copy akte pendirian perusahaan (bila Firma, Koperasi, CV yang disahkan oleh Pengadilan dan PT oleh Menkumham);

4.

Surat keterangan tempat usaha dari kepala Lurah mengetahui Camat;

5.

Surat tidak keberatan tetangga mengetahui Lurah dan Camat;

6.

Sket lokasi;

7.

Pas foto warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

8.

Foto copy ILPR;

9.

Foto copy IMB;

10. Foto copy Izin Gangguan (HO); 11. Rekomendasi dari : - Dinas Pariwisata Kota Bima. - Kantor Satuan Pol-PP Kota Bima. Catatan : berkas permohonan harus lengkap dan benar dibuat rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map. 3. Waktu Waktu pengurusan izin maksimal7(Tujuh )hari kerja. 4. Jangka Waktu berlaku izin Selama usaha masih berjalan. 3. Biaya Tidak Ada Biaya 6. Mekanisme Pemberian Izin 1. Pemohon mengisi surat permohonan izin sesuai format yang telah disiapkan oleh KPPT; 2.

Permohonan izin disampaikan kepada Walikota Bima melalui Kepala KPPT;

3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan izin; 4. Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon pada saat itu juga; 5. Berkas yang lengkap (persyaratan 1-10) dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis; 6. Sesuai hasil verifikasi lapangan, Tim Teknis menyampaikan rekomendasi kepada Kepala KPPT; 7. Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin; 8. Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala KPPT menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pemohon; 9. Izin yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon oleh Petugas Pelayanan TTT. Surat Tanda Izin Usaha Pariwisata (STIUP) 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan,Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas-Dinas Daerah Kota Bima.

2. Ketentuan Umum Surat Tanda Izin Usaha Pariwisata (STIUP) adalah surat izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha di bidang pariwisata. 3. Masa Berlaku STIUP berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai tanggal diterbitkan. 4. Persyaratan 1. Foto Copy KTP; 2. Past Foto Pemilik 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; 3. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan dengan mengetahu Camat; 4. Bukti Kepemilikan Perusahaan; 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 5. Daftar Ulang (Her Registrasi/Perpanjangan Izin) Daftar Ulang (her registrasi) selambat-lambatnya diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin. 6.

Waktu Waktu yang diperlukan dalam pengurusan STIUP selama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai berkas masuk sampai penanda tanganan dengan persyaratan lengkap.

Keterangan: Tim Teknis merupakan tim yang dibentuk oleh Walikota Bima yang beranggotakan dari Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan air atau instansi pembina usaha dan atau kegiatan pemohon izin.

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN