KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN PENANAMAN MODAL Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461814, 470335 Fax. (0778) 470335 Email : [email protected]

BATAM CENTRE - BATAM KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM NOMOR: KPTS.

/BPM-BTM/II/2013

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM, Menimbang :

Mengingat

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Stándar Pelayanan;

b.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam;

1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67); Peraturan Walikota Batam Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA

: Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum pertama meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan.

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam Pada tanggal : 1 Februari 2013 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM,

H. GUSTIAN RIAU, SE., M.Si Pembina Tk. I NIP. 19690830 199212 1 001

Diketahui Oleh, SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

AGUSSAHIMAN, SH NIP.

Lampiran Nomor Tanggal Tentang

: : : :

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam KPTS. /BPM-BTM/II/2013 1 Februari 2013 Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. PENDAHULUAN Badan Penanaman Modal Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dengan tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, efektif sejak 1 Februari 2013, Badan Penanaman Modal Kota Batam mengelola dan melaksanakan penerbitan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kota Batam berdasarkan prinsip pelayanan terpadu satu pintu. B. STANDAR PELAYANAN 1. Standar Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal. NO. 1.

KOMPONEN Dasar Hukum

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

2.

Persyaratan Pelayanan

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

URAIAN UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Perka BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Perwako No. 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di Kota Batam Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, beserta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia 2. Fotokopi KTP pemohon/direksi perusahaan 3. Fotokopi NPWP Perusahaan 4. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan 5. Fotokopi KTP penerima kuasa 6. Surat Keterangan Domisili Usaha

PEMOHON

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Pendaftaran Penanaman Modal 4. Kasubid memeriksa dan memparaf Pendaftaran Penanaman Modal 5. Kabid memeriksa dan memparaf Pendaftaran Penanaman Modal 6. Kepala memeriksa dan menandatangani Pendaftaran Penanaman Modal 7. Petugas Back Office mengadministrasikan Pendaftaran Penanaman Modal 8. Petugas Front Office menyerahkan Pendaftaran Penanaman Modal kepada Pemohon 4.

Jangka waktu penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

5.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya/Gratis

6.

Produk pelayanan Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

Pendaftaran Penanaman Modal -

Ruang tunggu yang memadai Touchscreen Informasi Sistem Antrian Televisi Toilet Lapangan parkir Rak arsip Meja Kursi AC Komputer Internet SPIPISE Printer Telepon/Faksimili Alat tulis kantor

Kompetensi Pelaksana

-

Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Lulus Diklat PTSP Mampu mengoperasikan komputer

7.

8.

9.

Pengawasan internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilakukan oleh aparat fungsional 3. Dilaksanakan secara kontinyu

10.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan

1. Melalui kotak saran 2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja Pelaksana

1. Surat Izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya. 2. Surat Izin menggunakan kertas khusus berkop instansi.

11. 12.

13.

14.

Jumlah personil sebanyak 5 (lima) orang. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.

Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)

2. Standar Pelayanan Izin Prinsip. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 3. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 5. Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 6. Perka BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal 7. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 8. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 9. Perwako No. 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di Kota Batam 10. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Bukti diri pemohon, yang terdiri dari: a. Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran; b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; c. Rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang; d. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perseorangan; e. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Keterangan rencana kegiatan, berupa : a. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart); b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa. 3. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan 4. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan 5. Fotokopi KTP penerima kuasa 6. Surat Keterangan Domisili Usaha

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Prinsip 4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip 5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip 6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Prinsip 7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Prinsip 8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Prinsip kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya/Gratis

6.


Izin Prinsip -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



3. Standar Pelayanan Izin Prinsip Perluasan. NO. 1.



2.


1. Rekaman Izin Usaha, jika diperlukan 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM 3. Keterangan rencana kegiatan, berupa : a. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart); b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa. 4. Rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya 5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 6. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan 7. Fotokopi KTP penerima kuasa 8. Surat Keterangan Domisili Usaha

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Prinsip Perluasan 4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip Perluasan 5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip Perluasan 6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Prinsip Perluasan 7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Prinsip Perluasan 8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Prinsip Perluasan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya/Gratis

6.


Izin Prinsip Perluasan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



4. Standar Pelayanan Izin Prinsip Perubahan. NO. 1.



2.


1. Rekaman Izin Prinsip yang dimohonkan perubahannya 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM 3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan : a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart); b. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. 4. Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan 5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 6. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan 7. Fotokopi KTP penerima kuasa 8. Surat Keterangan Domisili Usaha

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Prinsip Perubahan 4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip Perubahan 5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip Perubahan 6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Prinsip Perubahan 7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Prinsip Perubahan 8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Prinsip Perubahan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya/Gratis

6.


Izin Prinsip Perubahan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



5. Standar Pelayanan Izin Usaha. NO. 1.



2.


1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan 2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM 3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki; 4. Rekaman NPWP 5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : a. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau b. Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah. 6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : a. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau b. Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan. 7. Rekaman Izin Gangguan (HO) (di luar Kawasan Industri) 8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir 9. Rekaman persetujuan/pengesahan dokumen lingkungan (Amdal/UKLUPL) 10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan atau peraturan daerah 11. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan 12. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan 13. Fotokopi KTP penerima kuasa 14. Surat Keterangan Domisili Usaha

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha 4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha 5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha 6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha 7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha 8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya/Gratis

6.


Izin Usaha -


8.


-


9.

Pengawasan internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilakukan oleh aparat fungsional

7.

3. Dilaksanakan secara kontinyu 10.

11. 12.

13.

14.







6. Standar Pelayanan Izin Usaha Perluasan. NO. 1.



2.


1. Fotokopi Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP), bila diperlukan 2. Fotokopi Izin Usaha Perluasan dan/atau perubahannya 3. Rekaman akta pendirian perusahaan perubahannya, dilengkapi dengan fotokopi pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM 4. Keterangan rencana kegiatan, berupa : a. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart), atau b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa. 5. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan 6. Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir 7. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan 8. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan 9. Fotokopi KTP penerima kuasa 10. Surat Keterangan Domisili Usaha

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Perluasan 4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Perluasan 5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Perluasan 6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Perluasan 7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Perluasan 8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Perluasan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya/Gratis

6.


Izin Usaha Perluasan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



7. Standar Pelayanan Izin Usaha Perubahan. NO. 1.



2.


1. Rekaman Izin Usaha yang dimohonkan perubahannya 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM 3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan : a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart); b. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. 4. Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan 5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 6. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan 7. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan 8. Fotokopi KTP penerima kuasa 9. Surat Keterangan Domisili Usaha

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Perubahan 4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Perubahan 5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Perubahan 6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Perubahan 7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Perubahan 8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Perubahan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya/Gratis

6.


Izin Usaha Perubahan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



8. Standar Pelayanan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan. NO. 1.



2.


1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM untuk masing-masing perusahaan. 3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki. 4. Rekaman NPWP 5. Bukti pengguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : a. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau b. Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah 6. Bukti pengguasaan /penggunaan gedung/bangunan a. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau b. Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan 7. Rekaman Izin Gangguan (HO); 8. Rekaman persetujuan/pengesahan AMDAL atau rekaman persetujuan/pengesahan UKL-UPL; 9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat 10. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan 11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan 12. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas; 13. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung (merging company) tentang rencana penggabungan perusahaan (merger Plan) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM 14. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company). 15. Fotokopi KTP penerima kuasa 16. Surat Keterangan Domisili Usaha

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya/Gratis

6.


Izin Usaha Penggabungan Perusahaan -



-

Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Lulus Diklat PTSP

7.

8.

-

Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.



9. Standar Pelayanan Izin Gangguan. NO. 1.


URAIAN 1. UU Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblaad Tahun 1926 No. 226 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Permendagri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 5. Perda Kota Batam No. 8 Tahun 2003 tentang Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Batam 6. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 7. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 8. Perwako No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah 9. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Surat Permohonan dari pemilik usaha kepada Walikota Batam cq. Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam 2. Surat Persetujuan Sempadan/Tetangga sekitar yang diketahui Lurah/Pengelola Kawasan suatu bangunan 3. Surat Perjanjian Ketaatan Pengelolaan Lingkungan di atas Materai Rp. 6000 4. Fotokopi persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 5. Denah lokasi tempat usaha dengan skala 1:1000 atau 1:1500 6. Tata cara pengolahan limbah dan/atau denah saluran pembuangan limbah yang direncanakan atau yang telah terealisasi 7. Foto Lokasi kegiatan usaha 8. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar 9. Fotokopi KTP Penanggung Jawab atau Pemilik Usaha 10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 11. Fotokopi Akta Perusahaan dan Pengesahannya kecuali usaha perorangan 12. Fotokopi Akta Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha/kegiatan ini merupakan cabang atau perwakilan 13. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai bidang usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 14. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha 15. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Gangguan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Gangguan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Gangguan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Gangguan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Gangguan 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Gangguan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya

6.


Surat Izin Gangguan

7.

-

Ruang tunggu yang memadai Touchscreen Informasi Sistem Antrian Televisi Toilet Lapangan parkir Rak arsip Meja Kursi AC Komputer Internet Printer Telepon/Faksimili Alat tulis kantor

8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.

Sarjana Teknik Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

Jumlah personil sebanyak 8 (delapan) orang. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.


10. Standar Pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Perda Kota Batam No. 8 Tahun 2003 tentang Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Batam 6. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 7. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 8. Perwako No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah 9. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Surat Permohonan dari pemilik usaha kepada Walikota Batam cq. Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam 2. Mengisi formulir informasi air limbah dan melampirkan seluruh dokumen yang tertulis. 3. Foto IPAL, khususnya saluran inlet dan outlet limbah 4. Fotokopi persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL atau Dokumen Lingkungan lainnya) 5. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain 6. Dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air dan/atau sumber air, yang didasarkan pada: a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan b. Rona lingkungan c. Jumlah limbah yang dibuang d. Daya tampung beban cemaran air (baku mutu kualitas air limbah yang ditetapkan berdasar baku mutu limbah nasional) 7. Gambar desain IPAL, diagram alir proses instalasi pengolahan limbahnya dan uraian teknis pengolahan limbah yang dilakukan 8. Hasil uji kualitas air limbah ke air dan atau sumber air 9. Hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada bulan terakhir

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, dan peninjauan lapangan serta menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Pembuangan Air Limbah 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Pembuangan Air Limbah 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Pembuangan Air Limbah 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Pembuangan Air Limbah 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Pembuangan Air Limbah 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Pembuangan Air Limbah kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Pembuangan Air Limbah

7.

-


8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.




11. Standar Pelayanan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo. PP No. 85 Tahun 1999 4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Perda Kota Batam No. 8 Tahun 2003 tentang Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Batam 6. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 7. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 8. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Mengisi Form Permohonan 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Fotokopi Akte Perusahaan dan Pengesahannya kecuali Usaha Perorangan, Cabang 4. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa Bukti Kerjasama/PL Mencakup Peruntukan atau Perubahan Peruntukan sesuai dengan Bidang Usaha dan IMB 5. Fotokopi Tata Cara Pengolahan serta Denah Saluran Pembuangan Limbah yang telah terealisasi atau direncanakan/IPAL dan diagram alir proses 6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha 7. Dokumen Hasil Kajian Pembuangan Limbah Cair 8. Fotokopi Hasil Pemantauan Bulan Terakhir 9. Dokumen Kajian Lingkungan Amdal/UKL-UPL 10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika pemrakarsa menguasakan pengurusan Izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, dan peninjauan lapangan serta menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



12. Standar Pelayanan Izin Pengumpulan Limbah B3. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo. PP No. 85 Tahun 1999 4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Perda Kota Batam No. 8 Tahun 2003 tentang Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Batam 6. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 7. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 8. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Mengisi Form Permohonan 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Fotokopi Akte Perusahaan dan Pengesahannya kecuali Usaha Perorangan, Cabang 4. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa Bukti Kerjasama/PL Mencakup Peruntukan atau Perubahan Peruntukan sesuai dengan Bidang Usaha dan IMB 5. Fotokopi Tata Cara Pengolahan serta Denah Saluran Pembuangan Limbah yang telah terealisasi atau direncanakan/IPAL dan diagram alir proses 6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha 7. Dokumen Hasil Kajian Pembuangan Limbah Cair 8. Fotokopi Hasil Pemantauan Bulan Terakhir 9. Dokumen Kajian Lingkungan Amdal/UKL-UPL 10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika pemrakarsa menguasakan pengurusan Izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, dan peninjauan lapangan serta menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Pengumpulan Limbah B3 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Pengumpulan Limbah B3 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Pengumpulan Limbah B3 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Pengumpulan Limbah B3 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Pengumpulan Limbah B3 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Pengumpulan Limbah B3 kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Pengumpulan Limbah B3 -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



13. Standar Pelayanan Izin Lingkungan. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 5. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 6. Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 7. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 8. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Surat Permohonan dari pemilik usaha kepada Walikota Batam cq. Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam 2. Fotokopi KTP Pemohon. 3. Fotokopi Akta Perusahaan dan Pengesahannya kecuali Usaha Perorangan atau Cabang 4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha 5. Fotokopi Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal)/Rekomendasi UKL-UPL 6. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Lingkungan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Lingkungan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Lingkungan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Lingkungan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Lingkungan 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Lingkungan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Lingkungan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



14. Standar Pelayanan Izin Jasa Titipan Kantor Agen. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Permenkominfo No. 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi 4. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 5. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 6. Perwako No. 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran jo. Perwako No. 9 Tahun 2010 7. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Fotokopi Akte Pendirian badan usaha dan Pengesahannya 2. Surat Perjanjian Kerjasama keagenan/penunjukan dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang 3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili 4. Fotokopi KTP penanggung jawab 5. Fotokopi NPWP 6. Fotokopi Surat Izin Penyelenggara Jasa Titipan (SIPJT) Kantor Pusat 7. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha 8. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Jasa Titipan Kantor Agen 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Jasa Titipan Kantor Agen 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Jasa Titipan Kantor Agen 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Jasa Titipan Kantor Agen 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Jasa Titipan Kantor Agen 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Jasa Titipan Kantor Agen kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Jasa Titipan Kantor Agen -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



15. Standar Pelayanan Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). NO. 1.



2.


1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang, apabila pemohon adalah badan usaha 2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili 3. Fotokopi KTP penanggung jawab 4. Fotokopi NPWP 5. Fotokopi Sertifikat keahlian pemasangan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G), apabila pemohon perorangan 6. Fotokopi Sertifikat keahlian pemasangan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G) paling sedikit 10 pegawai, apabila pemohon badan usaha 7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



16. Standar Pelayanan Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5.

3.


Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya Fotokopi Surat Keterangan Domisili Fotokopi KTP penanggung jawab Fotokopi NPWP Fotokopi Surat Pengangkatan Pimpinan Kantor Cabang oleh Kantor Pusat 6. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator

5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



17. Standar Pelayanan Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

3.


Fotokopi Surat Keterangan Domisili Fotokopi KTP penanggung jawab Fotokopi NPWP Surat kesanggupan mengembalikan kondisi tanah seperti semula Sketsa lokasi galian dan keterangan panjang galian Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi

6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



18. Standar Pelayanan Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 4. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 5. Perwako No. 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran jo. Perwako No. 9 Tahun 2010 6. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. 2. 3. 4. 5.

3.


Fotokopi Surat Keterangan Domisili Fotokopi KTP penanggung jawab Fotokopi NPWP Sketsa lokasi pembangunan studio dan pemancar radio dan/atau televisi Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi

7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi - Ruang tunggu yang memadai - Touchscreen Informasi - Sistem Antrian - Televisi - Toilet - Lapangan parkir - Rak arsip - Meja - Kursi - AC - Komputer - Internet - Printer - Telepon/Faksimili - Alat tulis kantor

8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.




19. Standar Pelayanan Izin Telekomunikasi Khusus. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5.

3.


Fotokopi Surat Keterangan Domisili Fotokopi KTP penanggung jawab Fotokopi NPWP Data administrasi perusahaan, apabila pemohon badan usaha Untuk Instansi Pemerintah dan Badan Hukum ditambah dengan:  Rencana kegiatan pembangunan telekomunikasi khusus  Konfigurasi jaringan yang akan digunakan dan spesifikasi teknis alat/perangkat yang akan digunakan  Surat pernyataan bahwa alat dan perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat atau perangkat telekomunikasi 6. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Telekomunikasi Khusus 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Telekomunikasi Khusus 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Telekomunikasi Khusus 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Telekomunikasi Khusus 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Telekomunikasi Khusus 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Telekomunikasi Khusus kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Telekomunikasi Khusus -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



20. Standar Pelayanan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

3.


Fotokopi Akte Notaris untuk Badan Usaha Fotokopi Surat Domisili Fotokopi NPWP Fotokopi KTP Penanggung Jawab Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Gambar rencana arsitektur dan konstruksi berikut perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya Bukti kepemilikan tanah dan atau perjanjian sewa menyewa Fotokopi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Fotokopi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk tower seluler pemancar radio dan televisi lokal yang berada di atas lahan ≥ 1 (satu) hektar Kajian/penilaian teknis untuk tower seluler yang ketinggiannya > 72 (tujuh puluh dua) meter Persetujuan warga di sekitar lokasi tower seluler dan diketahui oleh Lurah setempat Surat Persetujuan Pemilik Lahan Fotokopi Izin Mendirikan Operasional Tower sebelumnya Fotokopi IMB Fotokopi Rekomendasi Mendirikan Tower dari Tim Asistensi Pembangunan Menara Telekomunikasi (TAPMT) Fotokopi Asuransi Tower Seluler Kajian Struktur dari pemegang SIBP Konstruksi Surat Bukti Pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi Penyedia Menara yang Berstatus Perusahaan Terbuka Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi 6. Kabid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi 9. Petugas Front Office menyerahkan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

7.

-

Ruang tunggu yang memadai Touchscreen Informasi Sistem Antrian Televisi Toilet Lapangan parkir Rak arsip Meja Kursi AC Komputer Internet

-

Printer Telepon/Faksimili Alat tulis kantor Sarjana Teknik Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.



21. Standar Pelayanan Rekomendasi Usaha Warnet/Wartel. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 4. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 5. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. 2. 3. 4. 5.

3.


Fotokopi Akta Pendirian untuk badan usaha Fotokopi Surat Keterangan Domisili Fotokopi KTP penanggung jawab Fotokopi NPWP Surat Persetujuan dari PT. Telkom untuk Wartel dan Surat Persetujuan dari Penyedia Jasa Internet (Internet Service Provider/ISP) untuk Warnet 6. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Rekomendasi Usaha Warnet/Wartel 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Usaha Warnet/Wartel 6. Kabid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Usaha Warnet/Wartel 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Rekomendasi Usaha Warnet/Wartel

8. Petugas Back Office mengadministrasikan Rekomendasi Usaha Warnet/Wartel 9. Petugas Front Office menyerahkan Rekomendasi Usaha Warnet/Wartel kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Rekomendasi Usaha Warnet/Wartel -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



22. Standar Pelayanan Rekomendasi Jasa Teknologi Informasi. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

3.


Fotokopi Akta Pendirian untuk badan usaha Fotokopi Surat Keterangan Domisili Fotokopi KTP penanggung jawab Fotokopi NPWP Fotokopi Struktur Organisasi Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Rekomendasi Jasa Teknologi Informasi 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Jasa Teknologi Informasi 6. Kabid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Jasa Teknologi Informasi 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Rekomendasi Jasa Teknologi Informasi 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Rekomendasi Jasa Teknologi Informasi

9. Petugas Front Office menyerahkan Rekomendasi Jasa Teknologi Informasi kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Rekomendasi Jasa Teknologi Informasi -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



23. Standar Pelayanan Rekomendasi Usaha Telematika. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Rekomendasi Usaha Telematika 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Usaha Telematika 6. Kabid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Usaha Telematika 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Rekomendasi Usaha Telematika 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Rekomendasi Usaha Telematika 9. Petugas Front Office menyerahkan Rekomendasi Usaha Telematika kepada Pemohon

4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Rekomendasi Usaha Telematika -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



24. Standar Pelayanan Rekomendasi Usaha Media Cetak. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Rekomendasi Usaha Media Cetak 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Usaha Media Cetak 6. Kabid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Usaha Media Cetak 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Rekomendasi Usaha Media Cetak 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Rekomendasi Usaha Media Cetak 9. Petugas Front Office menyerahkan Rekomendasi Usaha Media Cetak kepada Pemohon

4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Rekomendasi Usaha Media Cetak -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



25. Standar Pelayanan Rekomendasi Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5.

3.


Fotokopi Akta Pendirian untuk badan usaha Fotokopi Surat Keterangan Domisili Fotokopi KTP penanggung jawab Fotokopi NPWP Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Rekomendasi Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi 6. Kabid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Rekomendasi Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Rekomendasi Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi

9. Petugas Front Office menyerahkan Rekomendasi Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Rekomendasi Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



26. Standar Pelayanan Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio/Televisi. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

3.


Surat Permohonan tertulis kepada Menteri melalui KPID Fotokopi Akte Notaris untuk Badan Usaha Fotokopi Surat Domisili Fotokopi NPWP Fotokopi KTP Penanggung Jawab Latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi dan format siaran yang akan diselenggarakan. Susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran Uraian tentang format stasiun, waktu siaran, prosentase mata acara, pola acara siaran sumber materi acara dan khalayak sasaran Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan (termasuk peralatan studio pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya) Gambar tata ruang studio dan stasiun pemancar, peta lokasi studio dan stasiun pemancar, wilayah jangkauan dan wilayah layanan Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta blok diagram sistem peralatan Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio/Televisi 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio/Televisi 6. Kabid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio/Televisi 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio/Televisi 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio/Televisi 9. Petugas Front Office menyerahkan Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio/Televisi kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio/Televisi -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



27. Standar Pelayanan Izin Lokasi. NO. 1.


1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9. 10. 11.

2.


3.


URAIAN UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Permohonan kepada Walikota Batam Cq. Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam 2. Bagi Perusahaan/Badan Hukum : a. Fotokopi Identitas Direktur b. Fotokopi Akta Pendirian/Pengesahan c. Fotokopi NPWP 3. 3. Bagi Perorangan: a. Fotokopi KTP atau Identitas lain b. Fotokopi Kartu Keluarga 4. Proposal Pemanfaatan Lahan 5. Advice Planning 6. Izin Prinsip Investasi/SP-PMDN/SP-PMA 7. Dokumen PL Lahan Darat 8. Persetujuan Amdal/UKL-UPL 9. Rekomendasi Reklamasi 10. Bukti Pembayaran Pajak Galian C 11. Bukti Pembebasan Lahan 12. Rekomendasi dari Instansi Terkait 13. Persetujuan Pengembangan Lokasi 14. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Lokasi 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Lokasi 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Lokasi 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Lokasi 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Lokasi 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Lokasi kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Lokasi -



-


7.

8.

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.



28. Standar Pelayanan Persetujuan Pengembangan Lokasi. NO. 1.


1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9. 10. 11.

2.


3.


URAIAN UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Permohonan kepada Walikota Batam Cq. Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam 2. Bagi Perusahaan/Badan Hukum : d. Fotokopi Identitas Direktur e. Fotokopi Akta Pendirian/Pengesahan f. Fotokopi NPWP 3. 3. Bagi Perorangan: c. Fotokopi KTP atau Identitas lain d. Fotokopi Kartu Keluarga 4. Proposal Pemanfaatan Lahan 5. Advice Planning 6. Izin Prinsip Investasi/SP-PMDN/SP-PMA 7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Persetujuan Pengembangan Lokasi 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Persetujuan Pengembangan Lokasi 6. Kabid memeriksa dan memparaf Persetujuan Pengembangan Lokasi 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Persetujuan Pengembangan Lokasi 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Persetujuan Pengembangan Lokasi 9. Petugas Front Office menyerahkan Persetujuan Pengembangan Lokasi kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Persetujuan Pengembangan Lokasi -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



29. Standar Pelayanan Izin Reklame. NO. 1.



2.


1. Mengisi Formulir Isian Data Reklame (FIDR) 2. Untuk Badan Usaha melampirkan:  Fotokopi SIUP  Fotokopi NPWP/NPWPD 3. Melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi reklame 4. Melampirkan denah lokasi pemasangan reklame 5. Gambar dan Judul Reklame memperhatikan unsur-unsur estetika dan norma agama serta kesusilaan 6. Jika Permohonan Pemasangan Reklame disetujui, diwajibkan:  Melunasi pajak daerah – reklame  Melunasi jaminan bongkar 7. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Reklame 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Reklame 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Reklame

7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Reklame 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Reklame 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Reklame kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Reklame -


8.


-

Sarjana Ekonomi Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.

Jumlah personil sebanyak 6 (enam) orang. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.


30. Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Permendag No. 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan jo. Permendag No. 39 Tahun 2011 4. Perda Kota Batam No. 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Batam 5. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 6. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 7. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Mengisi Formulir Surat Permohonan Izin (SPI) dengan lengkap 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (jika ada):  PT: Akta telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM  CV dan UD: Fotokopi Akta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri  Koperasi dan BUL: Fotokopi Akta telah didaftarkan di Instansi yang berwenang 3. Fotokopi KTP Pemilik/Direktur/Penanggung Jawab 4. Fotokopi NPWP Perusahaan yang alamatnya sesuai dengan Domisili 5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha 6. Fotokopi Izin Teknis dari Instansi yang bersangkutan / Surat Rekomendasi sesuai dengan bidang usahanya 7. Fotokopi Bukti Kepemilikan/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB 8. Denah Lokasi Perusahaan/Tempat Usaha 9. Pas foto warna Direktur/Penanggung Jawab ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar (baju kemeja) 10. Untuk Pembukaan Cabang:  Fotokopi Akta Pembukaan Cabang atau fotokopi Surat Penunjukan Pimpinan Cabang dari Pimpinan Perusahaan Pusat  Fotokopi SIUP atau Izin Teknis Lainnya dan TDP Pusat yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang 11. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Perdagangan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Perdagangan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Perdagangan 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Perdagangan

7.

-


8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.




31. Standar Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan. NO. 1.



2.


1. Mengisi Formulir Surat Permohonan Izin (SPI) dengan lengkap 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (jika ada):  PT: Akta telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM  CV dan UD: Fotokopi Akta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri  Koperasi dan BUL: Fotokopi Akta telah didaftarkan di Instansi yang berwenang 3. Fotokopi KTP Pemilik/Direktur/Penanggung Jawab 4. Fotokopi NPWP Perusahaan yang alamatnya sesuai dengan Domisili 5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha 6. Fotokopi Izin Teknis dari Instansi yang bersangkutan / Surat Rekomendasi sesuai dengan bidang usahanya 7. Fotokopi Bukti Kepemilikan/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB 8. Denah Lokasi Perusahaan/Tempat Usaha 9. Pas foto warna Direktur/Penanggung Jawab ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar (baju kemeja) 10. Untuk Pembukaan Cabang:  Fotokopi Akta Pembukaan Cabang atau fotokopi Surat Penunjukan Pimpinan Cabang dari Pimpinan Perusahaan Pusat  Fotokopi SIUP atau Izin Teknis Lainnya dan TDP Pusat yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang 11. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Tanda Daftar Perusahaan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Perusahaan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Perusahaan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Tanda Daftar Perusahaan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Tanda Daftar Perusahaan 9. Petugas Front Office menyerahkan Tanda Daftar Perusahaan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Tanda Daftar Perusahaan

7.

-


8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.




32. Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. NO. 1.



2.


1. Mengisi Formulir Surat Permohonan Izin 2. Surat Penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung/Pengecer 3. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat (untuk tempat tertentu lainnya) 4. Fotokopi SIUP atau Izin Teknis 5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan 6. Fotokopi NPWP Perusahaan 7. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (jika ada) beserta pengesahannya 8. Fotokopi KTP Direktur/Penanggung Jawab 9. Pas foto berwarna Direktur/Penanggung Jawab ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar 10. Surat Keterangan Domisili Usaha 11. Surat Kuasa bermaterai cukup jika pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



33. Standar Pelayanan Tanda Daftar Gudang. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Permendag No. 16 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan 4. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 5. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 6. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Mengisi Formulir Surat Permohonan Izin (SPI) dengan lengkap (Telp/Stempel Perusahaan) 2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (jika ada) 3. Fotokopi KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab 4. Fotokopi NPWP Perusahaan yang alamatnya sesuai dengan Domisili 5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha 6. Fotokopi SIUP dan TDP 7. Fotokopi Penetapan Lokasi (PL) Gudang 8. Surat Keterangan Domisili sesuai lokasi gudang 9. Fotokopi Bukti Kepemilikan/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB 10. Denah Lokasi Perusahaan/Tempat Usaha 11. Pas foto berwarna Direktur/Penanggung Jawab ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar (baju kemeja) 12. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Tanda Daftar Gudang 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Gudang 6. Kabid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Gudang 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Tanda Daftar Gudang 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Tanda Daftar Gudang 9. Petugas Front Office menyerahkan Tanda Daftar Gudang kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Tanda Daftar Gudang -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



34. Standar Pelayanan Tanda Daftar Industri. NO. 1.


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

2.


3.


URAIAN UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 13 Tahun 1985 tentang Izin Usaha Industri PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Permenperin No. 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mengisi Formulir PDFIK1 Fotokopi Akte Perusahaan dan Akte Perubahan Fotokopi KTP/Pasport Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi NPWP Fotokopi Penetapan Lokasi (PL) Fotokopi Bukti Kepemilikan/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB Pas foto Direktur/Penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 (berwarna 3 lembar) 9. Fotokopi SPPL/HO/UKL-UPL/AMDAL 10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Tanda Daftar Industri 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Industri 6. Kabid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Industri 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Tanda Daftar Industri 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Tanda Daftar Industri 9. Petugas Front Office menyerahkan Tanda Daftar Industri kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Tanda Daftar Industri -


8.


-

Sarjana Teknisk Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



35. Standar Pelayanan Izin Usaha Industri. NO. 1.


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

2.


3.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

URAIAN UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 13 Tahun 1985 tentang Izin Usaha Industri PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Permenperin No. 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surat Permohonan Izin Mengisi Formulir SP1-SP2 & PM3 (jika melalui tahap Persetujuan Prinsip) Fotokopi Akte Perusahaan dan Akte Perubahan Fotokopi KTP/Pasport Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi NPWP Fotokopi Penetapan Lokasi (PL) Fotokopi Bukti Kepemilikan/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB Foto Direktur/Penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 (berwarna 2 lbr) Fotokopi HO/UKL-UPL/AMDAL Fotokopi Persetujuan Prinsip (jika melalui tahap Persetujuan Prinsip) Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Industri 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Industri 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Industri 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Industri 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Industri 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Industri kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Industri -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



36. Standar Pelayanan Izin Perluasan. NO. 1.


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

2.


3.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

URAIAN UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 13 Tahun 1985 tentang Izin Usaha Industri PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Permenperin No. 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surat Permohonan Izin Mengisi Formulir SP3 atau PM4 (jika melalui tahap Persetujuan Prinsip) Fotokopi Akte Perusahaan dan Akte Perubahan Fotokopi KTP/Pasport Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi NPWP Fotokopi IUI dan lampiran Fotokopi Bukti Kepemilikan/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB Foto Direktur/Penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 (berwarna 2 lbr) Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Industri 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Industri 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Industri 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Industri 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Industri 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Industri kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Perluasan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



37. Standar Pelayanan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum/Sendiri. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 3. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 5. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 6. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

3.


Fotokopi Persetujuan Prinsip (jika melalui tahap Persetujuan Prinsip) Studi Kelayakan (khusus IUKU) Izin lokasi / PL (khusus IUKU) Kemampuan Pendanaan (Neraca) Gambar denah instalasi Gambar diagram tunggal instalasi Teknis dan Kapasitas usaha Lokasi/gambar daerah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (IUKU) Jadwal pembangunan Jadwal Pengoperasian Fotokopi AMDAL/UKL&UPL/HO Sertifikat Tenaga Ketenagalistrikan Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum/Sendiri 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum/Sendiri 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum/Sendiri 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum/Sendiri 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum/Sendiri 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum/Sendiri kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum/Sendiri -


8.


-

Sarjana Teknik Elektro Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



38. Standar Pelayanan Izin Usaha Kawasan Industri. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri 4. Permenperin No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri 5. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 6. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 7. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3.


Surat Permohonan Izin Fotokopi Akte Perusahaan dan Akte Perubahan Fotokopi KTP/Pasport Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi NPWP Fotokopi Penetapan Lokasi (PL) Fotokopi Bukti Kepemilikan/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB Foto Direktur/Penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 (berwarna 2 lbr) Fotokopi HO/UKL-UPL/AMDAL Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Kawasan Industri

5. 6. 7. 8. 9.

Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Kawasan Industri Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Kawasan Industri Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Kawasan Industri Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Kawasan Industri Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Kawasan Industri kepada Pemohon

4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Kawasan Industri -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



39. Standar Pelayanan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri 4. Permenperin No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri 5. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 6. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 7. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri

5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



40. Standar Pelayanan Izin Usaha Pertambangan. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Pertambangan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Pertambangan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Pertambangan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izi Izin Usaha Pertambangan

8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Pertambangan 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Pertambangan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Pertambangan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



41. Standar Pelayanan Izin Praktik Bidan. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Permenkes No. 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 4. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 5. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 6. Perwako No. 12 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Kota Batam 7. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

3.


Fotokopi ijazah kebidanan Fotokopi Surat Izin Bidan (SIB) Fotokopi KTP pemilik dan/atau penanggung jawab usaha Surat Keterangan Berkelakuan Baik (bagi Bidan swasta) SK Terakhir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Surat Keterangan Dokter Penanggung jawab Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan sesuai UU Kesehatan di atas materai Rp.6.000,Pas foto Warna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar Surat izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil Rekomendasi dari Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Denah Lokasi Denah Ruangan Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Praktik Bidan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Praktik Bidan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Praktik Bidan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Praktik Bidan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Praktik Bidan 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Praktik Bidan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Praktik Bidan -


8.


-

Sarjana Kesehatan Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



42. Standar Pelayanan Izin Praktik Perawat. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 4. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 5. Perwako No. 12 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Kota Batam 6. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Fotokopi KTP pemilik dan/atau penanggung jawab usaha 2. Fotokopi ijazah ahli madya keperawatan, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah 3. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan 4. Fotokopi SIP yang masih berlaku 5. Surat keterangan sehat dari dokter 6. Rekomendasi dari organisasi profesi 7. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar 8. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Praktik Perawat 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Praktik Perawat

6. 7. 8. 9.

Kabid memeriksa dan memparaf Izin Praktik Perawat Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Praktik Perawat Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Praktik Perawat Petugas Front Office menyerahkan Izin Praktik Perawat kepada Pemohon

4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Praktik Perawat -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



43. Standar Pelayanan Izin Kerja Perawat. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 4. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 5. Perwako No. 12 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Kota Batam 6. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. 2. 3. 4.

3.


Fotokopi KTP pemilik dan/atau penanggung jawab usaha Fotokopi SIP yang masih berlaku Surat keterangan sehat dari dokter Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai kerja 5. Rekomendasi dari organisasi profesi 6. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar 7. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Kerja Perawat 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Kerja Perawat 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Kerja Perawat 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Kerja Perawat

8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Kerja Perawat 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Kerja Perawat kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Kerja Perawat -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



44. Standar Pelayanan Izin Balai Pengobatan (Klinik). NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Permenkes No. 028 Tahun 2011 tentang Klinik 4. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 5. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 6. Perwako No. 12 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Kota Batam 7. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha 2. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) 3. Surat Pernyataan Pemilik tunduk pada Peraturan/Undang-undang yang berlaku 4. Dipimpin oleh seorang dokter atau perawat (minimal DIII) yang sudah berpengalaman kerja minimal 5 tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Resmi 5. Harus ada dokter pengawas dan dokter penanggung jawab yang mempunyai SIP di tempat tersebut 6. Rekomendasi dari Puskesmas setempat 7. Surat Pernyataan bersedia menjadi Pimpinan 8. Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab 9. Surat Izin Praktek Dokter Penanggung Jawab 10. Surat pernyataan dokter pengawas 11. Surat izin atasan dokter pengawas 12. Fotokopi Ijazah Dokter pengawas/penanggung jawab (dilegalisir) 13. Fotokopi Surat Penugasan Dokter 14. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter 15. Fotokopi Ijazah Paramedis (dilegalisir) 16. Surat Kerjasama dengan Apotek 17. Struktur Organisasi Pelayanan dan Uraian Tugas 18. Daftar Tenaga Pelayanan (Dokter, Perawat & Administrasi) 19. Daftar Peralatan Medik dan Penunjang Medik 20. Denah Lokasi 21. Denah Ruangan yang meliputi: ruang periksa, ruang tindakan atau emergency, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC 22. Surat Penunjukan Binaan Posyandu oleh Puskesmas 23. Fotokopi KTP pemilik dan/atau penanggung jawab usaha 24. Pas Foto berwarna 3 X 4 sebanyak 3 lembar 25. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Balai Pengobatan (Klinik) 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Balai Pengobatan (Klinik) 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Balai Pengobatan (Klinik) 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Balai Pengobatan (Klinik) 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Balai Pengobatan (Klinik) 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Balai Pengobatan (Klinik) kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Balai Pengobatan (Klinik)

7.

-


8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.




45. Standar Pelayanan Izin Rumah Bersalin. NO. 1.



2.


1. Fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha 2. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) 3. Surat Pernyataan Pemilik tunduk pada Peraturan/Undang-undang yang berlaku 4. Dipimpin oleh seorang dokter/bidan (minimal DIII) yang sudah berpengalaman kerja minimal 5 tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Resmi 5. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bidan penuh waktu (Full Time) yang mempunyai Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) di tempat tersebut 6. Surat Pernyataan bersedia menjadi Pimpinan 7. Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab 8. Surat Izin Atasan Dokter Penanggung Jawab 9. Fotokopi Ijazah Dokter (dilegalisir) 10. Fotokopi Surat Penugasan Dokter 11. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter 12. Fotokopi Ijazah Bidan (dilegalisir) 13. Fotokopi Ijazah Paramedis (dilegalisir) 14. Fotokopi Surat Izin Praktek Bidan 15. Surat Pernyataan Bidan Penuh Waktu (Full Time) 16. Surat Kerjasama dengan Apotek 17. Struktur Organisasi Pelayanan dan Uraian Tugas 18. Daftar Tenaga Pelayanan (Dokter, Perawat & Administrasi) 19. Daftar Peralatan Medik dan Penunjang Medik 20. Denah Lokasi 21. Denah Ruangan yang meliputi: ruang periksa, ruang tunggu, ruang persalinan dan ruang rawat inap minimal 5 tempat tidur dan maksimal 25 tempat tidur 22. Surat Penunjukan Binaan Posyandu oleh Puskesmas; 23. Fotokopi KTP pemilik dan/atau penanggung jawab usaha; 24. Pas Foto berwarna 3 X 4 sebanyak 3 Lembar 25. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Rumah Bersalin 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Rumah Bersalin 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Rumah Bersalin 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Rumah Bersalin 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Rumah Bersalin 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Rumah Bersalin kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Rumah Bersalin

7.

-


8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.




46. Standar Pelayanan Izin Mendirikan Rumah Sakit. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Permenkes No. 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit 4. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 5. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 6. Perwako No. 12 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Kota Batam 7. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Akte Pendirian Badan Usaha 2. Fotokopi KTP pemilik dan/atau penanggung jawab usaha 3. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Surat penunjukan penggunaan lokasi atas nama Pemohon dari Akte Notaris untuk bangunan Rumah Sakit 4. Studi kelayakan pendirian Rumah Sakit dan Master Plan yang meliputi: 5. Analisa kebutuhan pelayanan dan rencana pengembangan 6. Analisa keuangan 7. Program fungsi 8. Kebutuhan peralatan 9. Kebutuhan tenaga dan rencana mendapatkannya 10. Rencana kelas Rumah Sakit 11. Izin Prinsip/Lokasi Rumah Sakit dari Walikota 12. Surat pernyataan bersedia melaksanakan Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) 13. Surat pernyataan tunduk dan patuh kepada Peraturan Perundangundangan yang berlaku 14. Rekomendasi PERSI (Persatuan Rumah Sakit Indonesia) Cabang Riau 15. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Mendirikan Rumah Sakit 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Mendirikan Rumah Sakit 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Mendirikan Rumah Sakit 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Mendirikan Rumah Sakit 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Mendirikan Rumah Sakit 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Mendirikan Rumah Sakit kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Mendirikan Rumah Sakit -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



47. Standar Pelayanan Izin Klinik Kecantikan. NO. 1.



2.


1. Fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha 2. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) 3. Surat Pernyataan Pemilik tunduk pada Peraturan/Undang-undang yang berlaku 4. Dokter pengawas dan dokter penanggung jawab teknis yang mempunyai Ijazah Kursus Kecantikan dan SIP di tempat tersebut 5. Dokter konsultan yang mempunyai ijazah kursus kecantikan 6. Dokter/tenaga pelaksana teknis yang mempunyai ijazah kursus kecantikan dan SIP di tempat tersebut 7. Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab teknis 8. Surat Izin Praktek Dokter Penanggung Jawab 9. Surat pernyataan Dokter pengawas 10. Surat izin atasan Dokter pengawas 11. Fotokopi Ijazah Dokter pengawas dan penanggung jawab 12. Fotokopi Surat Penugasan Dokter 13. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter 14. Fotokopi Ijazah Perawat 15. Daftar Kosmetik di Klinik Kecantikan 16. Surat Kerjasama dengan Apotek 17. Struktur Organisasi Pelayanan dan Uraian Tugas 18. Daftar Tenaga Pelayanan (Dokter, Perawat & Administrasi) 19. Daftar Peralatan Medik dan Penunjang Medik 20. Denah Lokasi dan denah Ruangan 21. Surat Penunjukan Binaan Posyandu oleh Puskesmas 22. Fotokopi KTP pemilik dan/atau penanggung jawab usaha 23. Pas Foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 3 lembar 24. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Klinik Kecantikan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Klinik Kecantikan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Klinik Kecantikan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Klinik Kecantikan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Klinik Kecantikan 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Klinik Kecantikan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Klinik Kecantikan

7.

-


8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.




48. Standar Pelayanan Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

3.


Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Pernyataan Kesanggupan: a. Memiliki perlengkapan & peralatan bengkel b. Menyediakan fasilitas umum & perkantoran Sertifikat dan jenis bengkel yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi Proposal kelayakan usaha Fotokopi Izin Gangguan (HO) Susunan pengurus perusahaan / koperasi Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor

5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



49. Standar Pelayanan Izin Scrap Kendaraan Bermotor. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

3.


Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memiliki lokasi scrap yang tertutup / dipagar seluruhnya, tinggi minimal 3 meter, luas area minimal 2 Ha, dibuktikan dengan peta dan foto lokasi Telah memiliki izin ekspor scrap Bukti pemilikan alat/mesin scrap (disertai foto) Surat Pernyataan Kesanggupan: a. Mentaati ketentuan di bidang scrap b. Bersedia dicabut izin usahanya jika melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemko Batam Proposal kelayakan usaha Susunan pengurus perusahaan / koperasi Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Scrap Kendaraan Bermotor 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Scrap Kendaraan Bermotor 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Scrap Kendaraan Bermotor 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Scrap Kendaraan Bermotor 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Scrap Kendaraan Bermotor 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Scrap Kendaraan Bermotor kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Scrap Kendaraan Bermotor -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



50. Standar Pelayanan Izin Usaha Mobil Derek. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

3.


Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Fotokopi bukti pemilikan tanah untuk menyimpan kendaraan (pool) dan perkantoran serta bengkel, atau mengenai sewa atau kontrak pemakaian lahan selama 5 thn Data kendaraan beserta spesifikasi teknis kendaraan Fotokopi Izin Gangguan (HO) Proposal kelayakan usaha Susunan pengurus perusahaan Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Mobil Derek

5. 6. 7. 8. 9.

Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Mobil Derek Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Mobil Derek Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Mobil Derek Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Mobil Derek Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Mobil Derek kepada Pemohon

4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Mobil Derek -


8.


-

Sarjana Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



51. Standar Pelayanan Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.


Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Proposal kelayakan usaha Lokasi parkir disertai gambar & PL (parkir khusus) Susunan pengurus perusahaan Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus

8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



52. Standar Pelayanan Izin Usaha Sekolah Mengemudi dan Montir. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

3.


Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi bukti kepemilikan lahan untuk usaha & perkantoran atau bukti sewa lahan yang disahkan oleh notaris Gambar workshop & peralatan (sekolah montir) Jumlah dan jenis kendaraan (sekolah mengemudi) Proposal kelayakan usaha Data serta kualifikasi tenaga pelatih Fotokopi Tanda Daftar Sekolah Mengemudi dari Dinas Pendidikan Susunan pengurus perusahaan/koperasi Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Sekolah Mengemudi dan Montir

5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Sekolah Mengemudi dan Montir 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Sekolah Mengemudi dan Montir 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Sekolah Mengemudi dan Montir 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Sekolah Mengemudi dan Montir 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Sekolah Mengemudi dan Montir kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Sekolah Mengemudi dan Montir -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



53. Standar Pelayanan Izin Usaha Angkutan Umum. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10.

3.


Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan ( TDP) Fotokopi bukti pemilikan tanah untuk menyimpan kendaraan (pool) dan perkantoran serta bengkel, atau mengenai sewa atau kontrak pemakaian lahan selama 5 tahun Surat Pernyataan Kesanggupan: a. Mengasuransikan kendaraan & penumpang b. Meremajakan kendaraan yang telah berusia 12 tahun Proposal kelayakan usaha Data kendaraan yang akan diremajakan beserta sertifikat scrap Susunan pengurus perusahaan/koperasi Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi

4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Angkutan Umum 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Angkutan Umum 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Angkutan Umum 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Angkutan Umum 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Angkutan Umum 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Angkutan Umum kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Angkutan Umum -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



54. Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Permen PU No. 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung 6. Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 7. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 8. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 9. Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung 10. Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 11. Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 12. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


Persyaratan Administrasi: 1. Fotokopi KTP pemilik atau yang dikuasakan (Surat Kuasa) 2. Surat Kuasa 3. Sertifikat BPN/HPL/Alas Hak 4. Fotokopi UWTO (khusus Pulau Batam) 5. Fotokopi PL (khusus Pulau Batam) 6. Fotokopi SKEP dan Surat Perjanjian (khusus Pulau Batam) 7. Fotokopi Faktur UWTO/Faktur Balik Nama 8. Fotokopi Surat Izin Bekerja Perencana 9. Dokumen Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL, Izin Lingkungan (bagi yang wajib Amdal/UKL-UPL)) sesuai ketentuan 10. Advice Planning dari Bappeda atau IMB yang pernah diterbitkan sebelumnya (untuk bangunan renovasi) 11. Rekomendasi dari Instansi terkait (sesuai peruntukan izin bangunan/rumah ibadah/yang diperlukan sesuai ketentuan) 12. Rekomendasi Andal Lalu Lintas (sesuai ketentuan) 13. Rekomendasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Batam (untuk bangunan tertentu) Persyaratan Teknis: 1. Gambar Arsitektur 2. Gambar Struktur 3. Gambar Detail 4. Gambar Instalasi Mekanikal dan Elektrikal 5. Soft copy (CD) ext.DWG 6. Perhitungan Struktur dan Surat kemampuan struktur Persyaratan Lainnya: 1. Fotokopi SLF (bagi bangunan yang memiliki IMB) 2. Fotokopi Izin Prinsip 3. Pernyataan Kelengkapan Administrasi, Teknis Lainnya bermaterai Rp. 6000,4. Gambar Instalasi Mekanikal dan Elektrikal

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan penetapan retribusi serta menerbitkan rekomendasi 4. Pemohon membayar retribusi dan menyerahkan bukti setoran 5. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Mendirikan Bangunan 6. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Mendirikan Bangunan 7. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Mendirikan Bangunan 8. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Mendirikan Bangunan 9. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Mendirikan Bangunan 10. Petugas Front Office menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemohon 4.


Jangka waktu penyelesaian adalah - IMB Bangunan Tidak Bertingkat/1 Lantai/Sederhana : 10 hari kerja - IMB Bangunan 2-4 Lantai/Tidak Sederhana: 20 hari kerja - IMB Bangunan Bertingkat > 4 Lantai/Kawasan: 40 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

5.

Biaya/tarif

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

6.


Izin Mendirikan Bangunan

7.

-

Ruang tunggu yang memadai Touchscreen Informasi Sistem Antrian Televisi Toilet Lapangan parkir Rak arsip Meja Kursi AC Komputer

-

Internet Printer Telepon/Faksimili Alat tulis kantor


8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.

Jumlah personil sebanyak 15 (lima belas) orang. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.


55. Standar Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 4. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 5. Perwako No. 15 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Batam 6. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3.


Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan (dilegalisir notaris) Fotokopi NPWP Perusahaan Fotokopi Izin Tempat Usaha (Domisili Usaha) Fotokopi SBU dari LPJK Fotokopi KTP Batam bagi pengurus perusahaan (Direktur, Komisaris, Staf) masing-masing Fotokopi ijazah dilegalisir (Direktur, Staf Administrasi dan Tenaga Teknis) masing-masing Pas foto Direktur ukuran 4x6 dengan latar belakang merah Pas foto tenaga teknis sesuai bidang yang ada/diinginkan ukuran 2x3 dengan latar belakang biru untuk SMK dan merah untuk Sarjana/DIII Daftar peralatan perusahaan Daftar peralatan Kantor Neraca Perusahaan Pernyataan tenaga ahli yang dimiliki, masing-masing bermaterai Rp. 6000 SK Kehakiman untuk PT Foto plank (papan nama) perusahaan Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Jasa Konstruksi 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Jasa Konstruksi 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Jasa Konstruksi 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Jasa Konstruksi 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Jasa Konstruksi 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya

6.


Izin Usaha Jasa Konstruksi -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.

Jumlah personil sebanyak 7 (tujuh) orang. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.


56. Standar Pelayanan Surat Izin Bekerja Perencana. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.


Fotokopi KTP Fotokopi Ijazah Terakhir Fotokopi Keanggotaan Asosiasi- asosiasi profesi Pas foto 3x4 berwarna 2 lembar Riwayat Pendidikan Riwayat pekerjaan Pengalaman pekerjaan

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Bekerja Perencana 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Bekerja Perencana 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Bekerja Perencana 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Bekerja Perencana 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Bekerja Perencana 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Bekerja Perencana kepada Pemohon

4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya

6.


Surat Izin Bekerja Perencana -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.

Jumlah personil sebanyak 7 (tujuh) orang. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.


57. Standar Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 4. Permenakertrans No. 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 5. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 6. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 7. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

3.


Surat Permohonan Mengisi Blanko TA/2 Fotokopi IMTA yang masih berlaku Bukti Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA Fotokopi Polis Asuransi Fotokopi Paspor Fotokopi KITAS Pelatihan kepada TKI Pendamping Fotokopi Keputusan RPTKA yang masih berlaku Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 = 2 lembar Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



58. Standar Pelayanan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

3.


Proposal 3 (tiga) tahun ke depan Fotokopi KTP Penanggung Jawab Pas foto ukuran 3 x 4 = 4 lembar Struktur Organisasi Perusahaan Job Description Daftar Inventaris Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Skema Lokasi Perusahaan Akte Perusahaan Wajib Lapor Perusahaan Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



59. Standar Pelayanan Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta. NO. 1.



2.


1. Fotokopi KTP Penanggung Jawab 2. Daftar nama dan riwayat hidup penanggung jawab yang dilampiri Fotokopi ijazah terakhir. 3. Keterangan domisili lembaga yang dikeluarkan oleh Pemda. 4. Daftar nama, status kualifikasi instruktur dilampiri dengan Fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja instruktur. 5. Program latihan yang diselenggarakan yang dilampiri kurikulum. 6. Daftar jumlah, sarana, dan fasilitas serta spesifikasinya. 7. Peraturan tata tertib pelatihan. 8. Struktur organisasi kelembagaan dan jumlah pegawai yang dimiliki. 9. Fotokopi Akta Notaris tentang pendirian. 10. Pas photo 4 x 6 = 2 lembar (berwarna). 11. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi

4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



60. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Penampungan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. NO. 1.



2.


1. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bukti sewa/kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuat di hadapan notaris atas nama PPTKIS 2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha 3. Surat Keterangan tidak keberatan yang diketahui oleh RT/RW dan Lurah 4. Fotokopi SIUP PTKIS Kantor Pusat/Cabang 5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan 6. Fotokopi KTP Kepala Penampungan 7. Pas foto ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 lembar 8. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Cabang tentang Pengangkatan Kepala Penampungan 9. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN


4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Rekomendasi Izin Penampungan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Izin Penampungan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 6. Kabid memeriksa dan memparaf Rekomendasi Izin Penampungan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Rekomendasi Izin Penampungan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Rekomendasi Izin Penampungan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 9. Petugas Front Office menyerahkan Rekomendasi Izin Penampungan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Rekomendasi Izin Penampungan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta - Ruang tunggu yang memadai - Touchscreen Informasi - Sistem Antrian - Televisi - Toilet - Lapangan parkir - Rak arsip - Meja - Kursi - AC - Komputer - Internet - Printer - Telepon/Faksimili - Alat tulis kantor

8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.




61. Standar Pelayanan Izin Lembaga Pelatihan Kerja. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3.


Surat Permohonan Fotokopi KTP 1 lembar Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar Akta Pendirian dan bukti pengesahan Daftar riwayat hidup penanggung jawab Fotokopi surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas Program pelatihan kerja Struktur organisasi Daftar instruktur dan tenaga pelatihan Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Lembaga Pelatihan Kerja 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Lembaga Pelatihan Kerja 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Lembaga Pelatihan Kerja

7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Lembaga Pelatihan Kerja 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Lembaga Pelatihan Kerja 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Lembaga Pelatihan Kerja kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Lembaga Pelatihan Kerja -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



62. Standar Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 3. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Permenbudpar No. 85 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata 5. Permenbudpar No. 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi 6. Permenbudpar No. 87 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman 7. Permenbudpar No. 88 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata 8. Permenbudpar No. 89 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata 9. Permenbudpar No. 90 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata 10. Permenbudpar No. 91 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 11. Permenbudpar No. 92 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata 12. Permenbudpar No. 93 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran 13. Permenbudpar No. 94 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 14. Permenbudpar No. 95 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata 15. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 16. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 17. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. Surat Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata 2. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahan (jika ada) beserta pengesahannya atau Fotokopi KTP untuk usaha perseorangan 3. KTP Direktur 4. NPWP Perusahaan 5. Fotokopi Izin Teknis: 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi usaha yang memerlukan bangunan fisik 7. Izin Gangguan (HO) 8. Fotokopi Dokumen Lingkungan: a. Dokumen AMDAL untuk:  Usaha Kawasan Pariwisata untuk semua luasan  Usaha Taman Rekreasi yang luasnya lebih dari 100 ha  Usaha Lapangan Golf untuk semua luasan b. Dokumen UKL-UPL atau SPPL untuk usaha pariwisata di luar usaha kawasan pariwisata, usaha taman rekreasi dan usaha lapangan golf 9. Surat Pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000 dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar 10. Surat Keterangan Domisili Usaha 11. Pas foto Direktur berwarna 3x4 (3 lbr) 12. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Tanda Daftar Usaha Pariwisata 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Usaha Pariwisata 6. Kabid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Usaha Pariwisata 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Tanda Daftar Usaha Pariwisata 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 9. Petugas Front Office menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Tanda Daftar Usaha Pariwisata

7.

-


8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.




63. Standar Pelayanan Izin Praktek Dokter Hewan . NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

3.


Surat Permohonan Izin Fotokopi KTP dan atau akte pendirian usaha Fotokopi NPWP Fotokopi Keterangan Domisili Usaha Pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar Fotokopi ijazah dokter hewan Rekomendasi dari PDHI Fotokopi SIUP Denah Lokasi Usaha Daftar Pegawai Bersedia untuk dilakukan peninjauan lapangan

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Praktek Dokter Hewan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Praktek Dokter Hewan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Praktek Dokter Hewan

7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Praktek Dokter Hewan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Praktek Dokter Hewan 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Praktek Dokter Hewan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Praktek Dokter Hewan -


8.


-

Sarjana Peternakan Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



64. Standar Pelayanan Izin Usaha Perikanan Tangkap. NO. 1.



2.


1. Rencana usaha perikanan tangkap atau proposal rencana usaha perikanan tangkap terpadu, bagi orang atau badan usaha 2. Fotokopi Akte Pendirian badan usaha berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang 3. Fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha yang telah disahkan pejabat berwenang 4. Pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha 2 lembar ukuran 4 x 6 cm 5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha 6. Speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha 7. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data & informasi yang disampaikan

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN


4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap 9. Petugas Front menyerahkan Office menyerahkan Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap -


8.


-

Sarjana Perikanan Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



65. Standar Pelayanan Izin Usaha Perikanan Budidaya. NO. 1.



2.


1. Rencana Usaha 2. Fotokopi NPWP 3. Fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang teleh disahkan oleh instansi berwenang 4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha 5. Fotokopi KTP pemohon perorangan atau penanggung jawab perusahaan jika diajukan oleh badan usaha 6. Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi 4 lembar ukuran 4 x 6 cm 7. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data & informasi yang disampaikan

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya

7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya 9. Petugas Front Office menyerahakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



66. Standar Pelayanan Izin Usaha Penangkapan Ikan. NO. 1.



2.


1. Surat Permohonan Izin 2. Fotokopi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) 3. Fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, dan surat kelaikan 4. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dari pejabat yang ditunjuk atau yang ditugaskan oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal 5. Fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat berwenang 6. Fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang 7. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data & informasi yang disampaikan

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



67. Standar Pelayanan Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan (5 s/d 10 GT) . NO. 1.



2.


1. Surat Permohonan Izin 2. Fotokopi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) 3. Fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, dan surat kelaikan 4. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dari pejabat yang ditunjuk atau yang ditugaskan oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal 5. Fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat berwenang 6. Fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang 7. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data & informasi yang disampaikan

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



68. Standar Pelayanan Izin Usaha Budidaya Hortikultura. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.


Surat Permohonan Izin Mengisi form permohonan izin Fotokopi KTP Penanggung Jawab 2 lembar Fotokopi NPWP bagi perusahaan/koperasi Pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar Fotokopi Akte Pendirian bagi perusahaan/koperasi Bukti kepemilikan lahan Surat keterangan domisili usaha Bersedia dilakukan survey lapangan

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Budidaya Holtikultura 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Budidaya Holtikultura 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Budidaya Holtikultura 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Budidaya Holtikultura

8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Budidaya Holtikultura 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Budidaya Holtikultura kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Budidaya Holtikultura -


8.


-

Sarjana Pertanian Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



69. Standar Pelayanan Izin Usaha Pasca Panen Hortikultura . NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Pasca Panen Holtikultura 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pasca Panen Holtikultura 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pasca Panen Holtikultura

7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Pasca Panen Holtikultura 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Pasca Panen Holtikultura 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Pasca Panen Holtikultura kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Pasca Panen Holtikultura -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



70. Standar Pelayanan Izin Usaha Wisata Agro. NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Wisata Agro 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Wisata Agro 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Wisata Agro 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Wisata Agro 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Wisata Agro

9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Wisata Agro kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Wisata Agro -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



71. Standar Pelayanan Izin Usaha Budidaya Perkebunan NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Budidaya Perkebunan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Budidaya Perkebunan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Budidaya Perkebunan

7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Budidaya Perkebunan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Budidaya Perkebunan 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Budidaya Perkebunan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



72. Standar Pelayanan Izin Usaha Pengolahan Perkebunan NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Pengolahan Perkebunan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pengolahan Perkebunan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pengolahan Perkebunan

7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Pengolahan Perkebunan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Pengolahan Perkebunan 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Pengolahan Perkebunan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Pengolahan Perkebunan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



73. Standar Pelayanan Izin Usaha Pembibitan Ternak NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

3.


Surat Permohonan Izin Mengisi form permohonan izin Fotokopi KTP dan atau akte pendirian usaha Fotokopi NPWP Fotokopi Keterangan Domisili Usaha Pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar Fotokopi ijazah dokter hewan Fotokopi HO (Izin Gangguan) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Denah Lokasi Usaha Daftar Pegawai Bersedia untuk dilakukan peninjauan lapangan Fotokopi UKL dan UPL

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Pembibitan Ternak 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pembibitan Ternak 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pembibitan Ternak 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Pembibitan Ternak 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Pembibitan Ternak 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Pembibitan Ternak kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Pembibitan Ternak -


8.


-

Sarjana Perikanan / Pertanian Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



74. Standar Pelayanan Izin Usaha Budidaya Ternak NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Budidaya Ternak 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Budidaya Ternak 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Budidaya Ternak 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Budidaya Ternak 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Budidaya Ternak 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Budidaya Ternak kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Budidaya Ternak -


8.


-

Sarjana Peternakan/Pertanian Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



75. Standar Pelayanan Izin Usaha Pemeliharaan Hewan Kesayangan NO. 1.



2.


1. Surat Permohonan Izin 2. Mengisi form permohonan izin 3. Fotokopi KTP atau akte pendirian usaha

3.


PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Pemeliharaan Hewan Kesayangan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pemeliharaan Hewan Kesayangan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pemeliharaan Hewan Kesayangan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Pemeliharaan Hewan Kesayangan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Pemeliharaan Hewan Kesayangan 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Pemeliharaan Hewan Kesayangan kepada Pemohon

4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Pemeliharaan Hewan Kesayangan -


8.


-

Sarjana Peternakan/Pertanian Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



76. Standar Pelayanan Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan -


8.


-

Sarjana Peternakan/Perikanan Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



77. Standar Pelayanan Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas

5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



78. Standar Pelayanan Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas 9. Petugas Front Office Surat Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



79. Standar Pelayanan Izin Usaha Poultry Shop NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3.


Surat Permohonan Izin Mengisi form permohonan izin Fotokopi KTP dan atau akte pendirian usaha Fotokopi NPWP Fotokopi Keterangan Domisili Usaha Pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar Fotokopi HO (Izin Gangguan) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Daftar Pegawai Bersedia untuk dilakukan peninjauan lapangan

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Poultry Shop 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Poultry Shop 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Poultry Shop 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Poultry Shop 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Poultry Shop

9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Poultry Shop kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Poultry Shop -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



80. Standar Pelayanan Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3.


Surat Permohonan Izin Mengisi form permohonan izin Fotokopi KTP dan atau akte pendirian usaha Fotokopi NPWP Fotokopi Keterangan Domisili Usaha Pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar Fotokopi HO (Izin Gangguan) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Daftar Pegawai Bersedia untuk dilakukan peninjauan lapangan

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming

7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



81. Standar Pelayanan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3.


Surat Permohonan Izin Mengisi form permohonan izin Fotokopi KTP dan atau akte pendirian usaha Fotokopi NPWP Fotokopi Keterangan Domisili Usaha Pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar Fotokopi ijazah dokter hewan Rekomendasi dari PDHI Fotokopi SIUP Fotokopi HO (Izin Gangguan) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Denah Lokasi Usaha Daftar Pegawai Bersedia untuk dilakukan peninjauan lapangan Fotokopi UKL dan UPL

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Rumah Sakit Hewan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Rumah Sakit Hewan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Rumah Sakit Hewan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Rumah Sakit Hewan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Rumah Sakit Hewan 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Rumah Sakit Hewan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Rumah Sakit Hewan -


8.


-


9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



82. Standar Pelayanan Izin Usaha Klinik Hewan NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Klinik Hewan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Klinik Hewan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Klinik Hewan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Klinik Hewan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Klinik Hewan 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Klinik Hewan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Klinik Hewan -


8.


-

Sarjana Peternakan / Perikanan Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



83. Standar Pelayanan Izin Usaha Laboratorium Hewan NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3.



PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Laboratorium Hewan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Laboratorium Hewan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Laboratorium Hewan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Laboratorium Hewan 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Laboratorium Hewan 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Laboratorium Hewan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Surat Izin Usaha Laboratorium Hewan -


8.


-

Sarjana Peternakan / Perikanan Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



84. Standar Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3.


Surat Permohonan Mengisi form permohonan Fotokopi KTP Penanggung Jawab 1 lembar Fotokopi SIUP/TDP/SITU Fotokopi Surat Keteranngan Domisili Usaha Fotokopi NPWP Peta Lokasi Pas foto warna ukuran 3 x 4 cm 2 lembar

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan 6. Kabid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan

8. Petugas Back Office mengadministrasikan Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan 9. Petugas Front Office menyerahkan Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan -


8.


-

Sarjana Pertanian/Kehutanan Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

9.

Pengawasan internal


10.





7.

11. 12.

13.

14.



85. Standar Pelayanan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) NO. 1.


URAIAN 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam 4. Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam 5. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 6. Perwako No. 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam 7. Perwako No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

3.


Surat Permohonan Izin Mengisi form permohonan izin Fotokopi KTP Pemohon/Penanggung Jawab Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi Akte Perusahaan dan Pengesahan oleh Departemen Hukum & HAM Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Fotokopi NPWP Perusahaan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku di atas materai Rp. 6000 Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar Fotokopi Akte Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akte Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha Fotokopi IMB Fotokopi Persetujuan UKL-UPL Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun setelah diundangkannya Perda No. 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

7.

-

Ruang tunggu yang memadai Touchscreen Informasi Sistem Antrian Televisi Toilet Lapangan parkir Rak arsip Meja Kursi AC Komputer Internet Printer

-

Telepon/Faksimili Alat tulis kantor Sarjana Ekonomi Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.



86. Standar Pelayanan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 3.


Surat Permohonan Izin Mengisi form permohonan izin Fotokopi KTP Pemohon/Penanggung Jawab Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi Akte Perusahaan dan Pengesahan oleh Depkumham Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Fotokopi NPWP Perusahaan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku di atas materai Rp. 6000 Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil Fotokopi Akte Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akte Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fotokopi Persetujuan Amdal Rekomendasi Ketenagakerjaan Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun setelah diundangkannya Perda No. 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam Fotokopi Advis Planning bagi pemohon baru yang akan membangun

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan (IUPP) 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan (IUPP) 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan (IUPP) 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan (IUPP) 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan (IUPP) 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan (IUPP) kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan (IUPP)

7.

-

Ruang tunggu yang memadai Touchscreen Informasi Sistem Antrian Televisi Toilet Lapangan parkir Rak arsip Meja Kursi AC Komputer Internet Printer

-

Telepon/Faksimili Alat tulis kantor Sarjana Ekonomi Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer

8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.



87. Standar Pelayanan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) NO. 1.



2.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 3.


Surat Permohonan Izin Mengisi form permohonan izin Fotokopi KTP Pemohon/Penanggung Jawab Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Fotokopi Akte Perusahaan dan Pengesahan oleh Depkumham (kecuali untuk Minimarket milik perorangan) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (kecuali untuk Minimarket milik perorangan) Fotokopi Akte Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang Fotokopi NPWP Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku di atas materai Rp. 6000 Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akte Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fotokopi Persetujuan UKL-UPL Fotokopi HO (hanya untuk Minimarket yang tidak menyatu dengan Pusat Perbelanjaan) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun Pasar Tradisional setelah diundangkannya Perda No. 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam Rekomendasi Ketenagakerjaan

PEMOHON

FRONT OFFICE

TIM TEKNIS

BACK OFFICE

KASUBID PELAYANAN

KABID PELAYANAN

KEPALA BADAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)) 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) kepada Pemohon 4.



5.

Biaya/tarif

Tanpa biaya

6.


Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

7.

-


8.


-

9.

Pengawasan internal


10.





11. 12.

13.

14.




KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM,


PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN PENANAMAN MODAL Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461814, 470335 Fax. (0778) 470335 Email : [email protected]

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi

sesuai

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku”.

Batam, 1 Februari 2013 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Recommend Documents