BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Last Updated Selasa, 24 Mei 2016 09:02

BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU Pejabat Alamat Kantor No. Telepon No. Fax Website Email

: : : : : :

Drs. Indra Taruna Jln. Soekarno-Hatta No.14 Kediri (0354) 681227, 681741, 686099 (0354) 681227, 686099 http://bpmp2tsp.kedirikab.go.id [email protected]

TUPOKSI

BPM-P2TSP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. BPM-P2TSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan; 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan; 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TATA KERJA

1. Kepala BPM-P2TSP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala BPM-P2TSP menyelenggarakan fungsi:

1/8


1. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala BPM-P2TSP dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rancangan kebijakan BPM-P2TSP; 2. penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan BPM-P2TSP; 3. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang ; 4. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 5. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana; 6. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan; 7. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja; 8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis BPM-P2TSP; 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPM-P2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sarana prasarana, dan kepegawaian. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana; 2. pengelolaan administrasi perkantoran rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana; 3. penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan, dan pengurusan administrasi perjalanan

2/8


badan; 4. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai; 5. penyiapan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional; 6. penyiapan bahan pembinaan administrasi pegawai; 7. penyiapan bahan analisa jabatan dan beban kerja; 8. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan umum dan kepegawaian; 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan, rencana program dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : 1. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; 2. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaporan Badan ; 3. penyusunan perencanaan program ; 4. penyiapan bahan penyusunan profil BPM-P2TSP; 5. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang ; 6. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 7. penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD ; 8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan BPM-P2TSP; 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belanja tidak langsung dan belanja langsung ; 2. penyiapan bahan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya; 3. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan; 4. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3/8


6. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal; 2. penyusunan rencana program kegiatan dan kebijaksanaan operasional serta pengendalian pelaksanaan bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal; 3. penyusunan rencana program operasional dan pengendalian pelaksanaan serta menyusun kegiatan dan anggaran program ; 4. penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kebijakan operasional bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal ; 5. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal; 6. penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu mendapat prioritas tinggi dan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk kegiatan usaha di darat; 7. penyusunan peta investasi daerah dan profil potensi daerah; 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal ; 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPM-P2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Kepala Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pelayanan penanaman modal. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penanaman Modal ; 2. penyusunan peta investasi daerah; 3. penyusunan tata cara dan prosedur pelayanan Penanaman Modal; 4. pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya daerah; 5. pengantar pengajuan fasilitasi Penanaman Modal dan penerbitan surat pengantar untuk perizinan investasi yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat; 6. pengelolaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik; 7. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Penanaman Modal; 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4/8


8. Kepala Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pengendalian penanaman modal. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penanaman Modal ; 2. fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal; 3. pelaksanaan bimbingan, pembinaan kepada Penanam Modal; 4. penyusunan analisa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); 5. penyusunan laporan realisasi Penanaman Modal secara periodik; 6. pelaksanaan identifikasi dan inventasi Penanam Modal yang mengalami hambatan; 7. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian Penanaman Modal; 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Kepala Bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana program kegiatan dan kebijaksanaan operasional bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi; 2. penyusunan anggaran operasional kegiatan Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi ; 3. menyusun rancangan strategi pemberdayaan potensi daerah dan penguatan iklim penanaman modal; 4. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi; 5. penyusunan profil Badan; 6. pelaksanaan fasilitasi promosi dan kerjasama Penanam Modal; 7. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun pihak swasta dalam rangka Perencanaan, Pengembangan, Promosi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal di daerah; 8. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang Penanaman Modal; 9. pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi bidang Penanaman Modal; 10. pelaksanaan perumusan dan penyusunan tata cara pengembangan sistem informasi bidang Penanaman Modal; 11. penyusunan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat; 12. pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal;

5/8


13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi; 14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPM-P2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kegiatan Promosi dan Kerjasama. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pelaksanaan kegiatan Promosi dan Kerjasama; 2. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan Promosi dan Kerjasama; 3. penyiapan bahan pengumpulan data informasi mengenai daya tarik dan peluang penanaman modal; 4. penyiapan bahan penyusunan rencana tahunan dan menetapkan sasaran kegiatan promosi sesuai dengan rencana strategis BPM-P2TSP melalui seminar, konferensi, lokakarya, tema usaha dan atau kegiatan sejenis ; 5. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri; 6. penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antara usaha mikro kecil, menengah, dan besar; 7. penyiapan bahan fasilitasi antar dunia usaha dengan Pemerintah Daerah; 8. penyiapkan bahan fasilitasi kerjasama antar Pemda bidang Penanaman Modal; 9. penyiapan bahan fasilitasi kerjasama internasional bidang Penanaman Modal; 10. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Promosi dan Kerjasama; 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, Pengaduan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kegiatan pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, Pengaduan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pelaksanaan kegiatan pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi; 2. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi; 3. penyiapan bahan pemutakhiran data dan informasi Penanaman Modal; 4. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil analisa dan pengolahan data Penanaman Modal;

6/8


5. penyiapan bahan penyusunan data tata cara pembangunan dan pembangunan sistem informasi penanaman modal; 6. penyiapan bahan koordinasi pengembangan sistem infromasi Penanaman Modal; 7. penyiapan bahan pelayanan bidang Penanaman Modal, informasi dan pengaduan masyarakat; 8. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi ; 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pelayanan perizinan usaha dan non perizinan usaha. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan kebijakan Pelayanan Perizinan; 2. penyusunan perencanaan program Pelayanan Perizinan; 3. penyelenggaraan pelayanan perizinan; 4. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan dan kebijakan guna pengembangan kinerja; 5. penyelenggaraan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan; 6. penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Perizinan ; 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPM-P2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.

14. Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan. Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala BPM-P2TSP melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

7/8


BAGAN ORGANISASI

ÂÂÂÂ

8/8

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Recommend Documents