DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1 PENDAHULUAN
1a
VISI DAN MISI
VISI
MISI
KOTA PADANG 2014-2018
1. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing;. 2. Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera . 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan . 4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan . 5. Menciptakan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal . 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Melayani .
"Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya"
DPMPTSP 2014-2018
1. 2. "Terwujudnya Peningkatan Investasi dengan 3. Pelayanan yang Berkualitas" 4. 5. 6.
Meningkatkan promosi dan peluang investasi Mewujudkan iklim investasi dan kerjasama yang kondusif dan prospektif Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM Mewujudkan efektifitas pelayanan berbasis teknologi informasi Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan Mendorong peranserta masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas
1b TUJUAN RENSTRA
RENSTRA 2014 - 2018
SASARAN RENSTRA
1c
DASAR HUKUM
Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Peraturan Walikota Padang No. 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
1d
PERDA 6 TAHUN 2016 PERWAKO 81 TAHUN 2016
BPMPTSP
DPMPTSP
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan
PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROMOSI PM
ADMINISTRASI PERIZINAN
PENGAWASAN PM
PELAYANAN PERIZINAN
2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PTSP
2a
PENYELENGGARAAN PTSP REFORMASI REGULASI PERIZINAN
Penyelenggaraan pelayanan perizinan terintegrasi
REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN Penyederhanaan prosedur perizinan yang efektif, efisien, murah, transparan, akuntabel
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik yang baik
PTSP 33 JENIS IZIN
7 JENIS NON IZIN
Perwako 61 Tahun 2015
2b NO
BENTUK
33 JENIS PERIZINAN
NO
BENTUK
NO
BENTUK
1. Pendaftaran Penanaman Modal
12. Izin Usaha Pertambangan
23. Izin Lokasi
2. Izin Prinsip Penanaman Modal
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi
24. Izin BORG (Kepemilikan Toko)
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Izin Usaha Perdagangan Minuman 14. Beralkohol
25. Izin Penukaran Buku Kuning
Izin Prinsip Perubahan Penanaman 4. Modal
15. Izin Usaha Toko Modern
26. Izin Balik Hak Pakai
5. Izin Usaha Penanaman Modal
16. Izin Gangguan
27. Izin Sarang Burung Walet
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
17. Izin Trayek
28. Izin Pemanfaatan Ruang
Izin Usaha Perubahan Penanaman 7. Modal Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 8. Penanaman Modal
18. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
29. Izin Lingkungan (UPL, STPPL)
Izin Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja 19. Indonesia Swasta/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
30. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
9. Izin Usaha Perdagangan
20. Izin Bursa Kerja Khusus
31. Tanda Daftar Gudang
10. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
21. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
32.
11. Izin Usaha Angkutan Umum
22. Izin Pusat Perbelanjaan
33.
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Keterangan Rencana Kota Izin Mendirikan Bangunan
2c NO
1.
BENTUK
Tanda Daftar Perusahaan
7 JENIS NON PERIZINAN
NO 6.
BENTUK Registrasi Sarana Kesehatan
NO
7.
BENTUK
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi
a. Rumah Sakit Tipe C dan D Rekomendasi Pemenuhan Kebutuhan 2. Dasar Panti Rekomendasi Pembukaan Kantor 3. Cabang (Koperasi)
b. Klinik c. Apotik
a. Depot Air Minum
b. Katering/Jasa Boga
d. Toko Obat c. Restoran/Rumah Makan
Rekomendasi Alat Proteksi Kebakaran 4. (Label, Gedung, Sertifikat) 5. Pel Banjir (Titik Duga Banjir)
e. Laboratorium Kesehatan f. Optikal
d. Hotel
g. Pengobatan Tradisional
e. Pangan Industri Rumah Tangga
Dari 40 pelimpahan kewenangan, baik yang berupa perizinan dan non perizinan sebahagian dlaksanakan di DPMPTSP sebanyak 25 perizinan, dan sebanyak 15 perizinan masih di OPD terkait.
3 ISO 9001 : 2008
3a
SOP STANDAR ISO 9001:2008
PEMERINTAH KOTA PADANG
Pengetikan Penerimaan Berkas Dan Verifikasi
Paraf
Tanda Tangan Penyerahan
Pendaftaran Survey
Pengadaan
Sistem Mutu
P E R S Y A R A T A N
Proses Inti
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Top Management Pengukuran Pencapaian Sasaran Mutu
Pemeliharaan
Penetapan Kebijakan Mutu & Sasaran Mutu
Tinjauan Manajemen
Pelaporan
Pengendalian Dok. & Catatan
Internal Audit
Analisa Data
Tind. Perbaikan & Pencegahan
Interaksi Proses DPMPTSP
K E P U A S A N
SKP
Survey Kepuasan Masyarakat Penanganan Komplain
p E M O H O N
3b Mutu Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu Peningkatan Mutu Kebijakan Mutu
DEFINISI
keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang dinyatakan secara langsung (tersurat) maupun tidak langsung (tersirat). dokumen yang berisikan rincian Sistem Manajemen Mutu dalam suatu organisasi. Sistem Manajemen yang sasarannya adalah mutu. bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada peningkatan kemampuan memenuhi persyaratan mutu Kebijakan resmi yang dinyatakan oleh pimpinan puncak, yang mengandung maksud dan arahan secara menyeluruh bagi suatu organisasi yang terkait dengan mutu.
Sasaran Mutu
Adalah suatu yang dicari atau yang dituju, atau yang ingin dicapai yang berkaitan dengan mutu. Dalam bentuk tertulis, sasaran mutu ini merupakan deskripsi kuantitatif dari target-target yang akan dicapai dalam setiap bidang atau bagian.
Rencana Mutu
dokumen yang berisi Prosedur dan sumber daya yang diperlukan, dengan ketentuan waktu dan pelaksana pada suatu proyek, produk, proses atau kontrak tertentu.
Proses
Tinjauan Manajemen Audit
kumpulan kegiatan saling terkait atau berinteraksi yang mengubah masukan menjadi keluaran. Masukan pada proses sering merupakan keluaran dari proses lain. Proses dalam organisasi biasanya direncanakan dan dilaksanakan secara terkendali untuk menambah nilai. evaluasi formal dari pimpinan puncak terhadap status dan kesesuaian sistem mutu dan hubungannya dengan kebijakan mutu serta sasaran – sasaran. proses penilaian atau pengujian yang dilakukan secara sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi.
3c NO
BENTUK
JANGKA WAKTU
WAKTU
DASAR HUKUM
1
Izin Gangguan (berbayar)
15 hari kerja.
Permendagri 27/2009 Perda 13/2011 Perda 15/2011 Perwako 27/2014
2
Izin Usaha Industri
14 hari kerja
Perda 13/2011
3
Tanda Daftar Industri
14 hari kerja
Perda 13/2011
4
Izin Usaha Angkutan
14 hari kerja
Perda 13/2011
5
Izin Trayek (berbayar)
14 hari kerja
Perda 13/2011
6
Izin Usaha Perdagangan
5 hari kerja
Permendag 46/2009
7
Tanda Daftar Perusahaan
5 hari kerja
Permendag 37/2007
8
Tanda Daftar Gudang
10 hari kerja
Permendag 90/2014
10 hari kerja
PermenPU 4/2011 Perda 4/2015
9
Izin Usaha Jasa Konstruksi
3c NO
BENTUK
11
JANGKA WAKTU
WAKTU
DASAR HUKUM
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
14 hari kerja
Perda 5/2012
12
Izin Apotik
15 hari kerja
Permenkes 922/67
13
Izin Klinik
40 hari kerja
UU 36/2009
14
Izin Laboratorium
15 hari kerja
Permenkes 374/2003
15
Izin Mendirikan Rumah Sakit
40 hari kerja
UU 44/2009
16
Izin Operasional Rumah Sakit
40 hari kerja
UU 44/2009
17
Izin Pengobatan Tradisional
15 hari kerja
KepMenkesRI 1076/2003
18
Izin Puskesmas
40 hari kerja
Permenkes 75/2014
19
Izin Optik
15 hari kerja
Permenkes 113/1979
20
Izin Toko Obat
14 hari kerja
Permenkes 167/1972
21
Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
10 hari kerja
UU 13/2013
3d
RETRIBUSI
DARI 33 JENIS PERIZINAN DAN 7 JENIS NON PERIZINAN HANYA 3 (TIGA) YANG DIKENAKAN BIAYA RETRIBUSI DALAM PENGURUSANNYA
1
2
3
IZIN GANGGUAN
IZIN TRAYEK
Keterangan Rencana Kota Izin Mendirikan Bangunan
Perda 13 Tahun 2011
Perda 13 Tahun 2011
Perda 13 Tahun 2011
Pengurusan di DPMPTSP
Dinas Perhubungan
Dinas PUPR
3e
PAD Pada DPMPTSP
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 16 th. 2016 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing 2. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Izin Gangguan 3. Peraturan Walikota Padang no.107 tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang no.5 tahun 2016 tentang izin gangguan 4. Perwako no. 9 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pembinaan Dan Pengawasan Izin Gangguan Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2017 Target
Realisasi
1.
Izin Gangguan
Rp. 2.700.000.000
Rp.171.592.900
2.
Izin Menngunakan Tenaga Asing
Rp.
Rp.15.994.800
Target dan Realisasi Penerimaan PAD (hingga Maret 2017) 4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
target realisasi
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
15,53 % 2012
2013
2014
2015
2016
2017
TAHUN 2012
2013
2014
2015
2016
2017
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
2.300,000.000
2.890.722.800
2.500.000.000
2.576.366.250
2.500.000.000
2.571.447.300
2.600.000.000
3.190.361.000
2.700.000.000
3.349.462.550
2.700.000.000
419.404.800
4 PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
4a
SISTEM ELEKTRONIK Penerapan sistem aplikasi perijinan dan non perijinan yang transparan dan memudahkan masyarakat
UKURAN KEBERHASILAN
Pengembangan 2017
1
Pemohon mengetahui sampai sejauh mana proses perijinan dan non perijinan yang diajukan
Pembayaran biaya/retribusi terkoneksi dengan bank persepsi
2
INDIKATOR
3
Tersedianya mekanisme pengaduan
Aplikasi web-base yang mudah diakses masyarakat
4
4b 2014
PERANCANGAN SISTEM
2015
2016
Pembuatan Sistem
Pengembangan
Pengembangan
1. Pembangunan Sistem Informasi PTSP 2. SIUP 3. TDP 4. IG 5. Angkutan 6. Trayek
1. IUJK 2. TDG 3. IUI 4. TDI
1. Izin Bidang Kesra dan Lingkungan
2017
Pengembangan 1. Perizinan Online 2. Tandatangan Elektronik 3. QR Code 4. Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat 5. Sistem informasi retribusi izin gangguan secara online
4c
KEMUDAHAN Pengecekan status proses izin melalui website DPMPTSP (www.bpmptsp.padang.go.id/tracking) untuk membantu pemohon dalam mengetahui status izin yang diajukan
penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin (Paket Perizinan), yang diproses secara terpadu dan bersamaan
PERIZINAN PARALEL
TRACKING IZIN
2 1 ONE DAY SERVICE Proses penerbitan SK Perizinan (SIUP) sehari siap. Bagi pelaku usaha yang bersangkutan (tidak melalui kuasa) mendaftarkan langsung berkas permohonannya
4 3 TANDA TANGAN DIGITAL Merupakan pengembangan dari aplikasi PTSP dalam penandatanganan SK Izin secara elektronik berbasis android yang dapat dilakukan oleh Kepala Dinas dimanapun berada (mobile).
4d
INOVASI KEDEPAN
PTSA
SMS GATEWAY
PAJAK ONLINE
Pelayanan Terpadu Satu Atap
Pelayanan Informasi dan Saran dengan fitur Auto Replay
Sistem Informasi Pajak Online
QR CODE
3 JAM SIAP
Kode pengamanan SK izin yang berfungsi untuk menjamin aspek legalitas SK dan dapat diakses pihak eksternal (Bank).
Pelayanan Perizinan 3 Jam Siap
5 REKAP IZIN 2016
5a No
Jenis Izin
BIDANG KESRA DAN LINGKUNGAN
Jumlah
No
TOTAL 263
Jenis Izin
Jumlah
1
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
93
11
IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL
1
2
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING
4
12
IZIN OPERASIONAL KLINIK
15
3
IZIN KLINIK
4
13
IZIN OPTIK
12
4
IZIN PUSKESMAS
0
14
IZIN LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA
5
5
IZIN TOKO OBAT
4
15
SURAT IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL
1
6
IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
2
16
IZIN OPERASIONAL PANTI SOSIAL
2
7
IZIN APOTIK
89
17
IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
7
8
IZIN LAIK HYGIENE SANITASI HOTEL (HSH)
1
18
IZIN BURSA KERJA KHUSUS
2
IZIN LAIK HYGIENIE SANITASI RUMAH MAKAN
1
IZIN KLINIK KECANTIKAN
1
9
IZIN MENDIRIKAN KLINIIK
14
19
10
IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
7
20
5b No
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Jenis Izin
TOTAL 7302
Jumlah
1
SIUP
1786
2
TDP
1761
3
IUJK
364
4
TDG
13
5
IZIN GANGGUAN
6
IUI / TDI
55
7
IZIN USAHA ANGKUTAN
69
8
IZIN TRAYEK
18
3236
5c No
BIDANG PENANAMAN MODAL
TOTAL 3
Jenis Izin
Jumlah
1
Pendaftaran Penanaman Modal
-
2
Izin Prinsip Penanaman Modal
3
3
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
-
4
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
-
5
Izin Usaha Penanaman Modal
-
6
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
-
7
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
-
8
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
-
6 INVENTARISASI PERMASALAHAN
6a
INVENTARISASI MASALAH
MASALAH 1.
SARAN
Adanya persyaratan tambahan (dari OPD teknis) diluar persyaratan yang telah ditentukan dalam blanko izin
1.
Perlu satu pemahaman dari seluruh OPD tentang
2.
Terlambatnya rekomendasi yang dikeluarkan OPD teknis
3.
Pemohon terkendala dalam melengkapi persyaratan hasil
2.
Perlu dilakukan revisi Perwako No. 61 Tahun 2015
temuan survey lapangan
3.
Sesuaikan
4.
Khusus untuk Izin Rumah Sakit pelaksanaan visitalisasi harus menunggu kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi
5.
Aturan pendukung yang belum ditindak lanjuti. Contoh Perda zonasi untuk izin Pasar Modern.
6.
PTSP
Ruangan kerja yang tidak representatif untuk pelaksanaan izin satu atap. Contoh : IMB, Rekomendasi Sarana Kesehatan.
7.
Belum adanya SDM yang di BKO kan dari OPD teknis terkait.
8.
Sarana / perlengkapan kerja sesuai dengan kebutuhan.
pelimpahan
kewenangan
dengan
ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM. 4.
Perlu batasan tentang pelimpahan kewenangan ke kecamatan (Perwako no 101 Tahun 2015)
7 Kekuatan Personil
7 No
60 orang
Jumlah Personil Uraian
Eselon II Eselon III
Eselon IV
Staff
1
Jumlah
1
1
Kepala Dinas
2
Sekretariat
1
3
13
17
3
Bidang Data dan Teknologi Informasi
1
2
1
4
4
Bidang Promosi dan Pengawasan Penanaman Modal
1
2
3
6
5
Bidang Administrasi Perizinan dan Pengaduan
1
2
8
11
6
Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan
1
2
10
13
7
Perizinan Kesra dan Lingkungan
1
2
5
8
Jumlah
60
Tingkat Pendidikan
NO
PENDIDIKAN
JUMLAH (ORANG)
1
S2
17
2
S1
18
3
D3
7
4
SMU
18
TERIMAKASIH
