1 a
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JL. Yos Sudarso No. 02 Telp. (0536) 42 10344 - 42 10345 Fax. (0536) 32 42484 Palangka Raya
PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 503.I/01/DPM-PTSP/I/2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diatur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b.
bahwa kewajiban Pemerintah Kota Palangka Raya menjamin iklim inventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melidungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
c.
bahwa
perizinan
pemerintah perlindungan
berfungsi
dalam dalam
sebagai
pengawasan, kegiatan
instrumen
pengendalian,
berusaha
maupun
dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum; d.
bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
2 e.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tentang Standar Pelayanan Publik (
SPP
)
dan
Standar
Operasional
Prosedur
( SOP ) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya; Mengingat
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1965
tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 3.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan
(Lembaran
Negara
Tindak
Tahun
Pidana
2002
Korupsi
Nomor
137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Indonesia
Modal Tahun
(Lembaran 2007
Negara
Nomor
67,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2007
Negara
Nomor
68,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan
Transaksi
Elektronik
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 7.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3 8.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Indonesia
Publik Tahun
(Lembaran 2009
Nomor
Negara 112,
Repulik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5038); 9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang
tentang
Perubahan
Nomor
Kedua
Atas
9
Tahun
2015
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian
Insentif
dan
Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
4 Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanaan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun
2012
Nomor
215,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Indonesia
Daerah Tahun
(Lembaran 2016
Nomor
Negara 114,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; 21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya ;
5 MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
: Standar Pelayanan Publik (SPP) Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini. : Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum pertama meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan. : Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. : Peratuaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palangka Raya Pada Tanggal : 10 Januari 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
Drs. RENSON, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630608 198612 1 002
6 LAMPIRAN I :
PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 503.I/01/DPM-PTSP/I/2017 TANGGAL : 10 JANUARI 2017
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA I. PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dukungan partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang beretika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat kemandirian dan daya saing regional maupun nasional. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya saat ini menitik beratkan pada peningkatan kinerjanya secara optimal dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan (public service). Melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dengan 3 PASTI yaitu KEPASTIAN PERSYARATAN, KEPASTIAN BIAYA DAN KEPASTIAN WAKTU PENYELESAIAN, karena semua proses pelayanan dilaksanakan dalam satu tempat. Guna menjamin kepastian tersebut maka diperlukan standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh komponen yang terkait dalam pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis, koordinasi teknis dan tugastugas lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Walikota Palangka Raya sesuai dengan kebijakan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi perizinan dan non perizinan secara terpadu; 3. Pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan secara elektronik; 4. Menetapkan besarnya pajak dan retribusi daerah di bidang perizinan; 5. Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi penanaman modal dan investasi serta promosi dalam negeri; 6. Penyusunan kebijakan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan; 7. Menyelenggarakan pelayanan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
7 8. 9. 10. 11. II.
Menyelenggarakan survei indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; Menyelenggarakan Penanganan Pengaduan Masyarakat; Menyelenggarakan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggan. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat. a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. b) Sub Bagian Keuangan dan Aset. c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal. a) Seksi Perencanaan Penanaman Modal. b) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal. c) Seksi Promosi Penanaman Modal. 4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal. a) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. b) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. c) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I. b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II. c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. 6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. a) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan. b) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan. c) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
III.
TUGAS DAN FUNGSI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya mempunyai : 1. Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup perencanaan dan pengembangan penanaman modal, advokasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. 2. Fungsi : a. Perumusan kebijakan lingkup urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. b. Pelaksanaan kebijakan lingkup urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. d. Pelaksanaan administrasi kebijakan lingkup urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. IV.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
9 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA APALANGKA RAYA
LAMPIRAN XVIII : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 47 Tahun 2016 TANGGAL : 23 Desember 2016 KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Bidang Promosi PM
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
UPT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN DAN ASET
Bidang Perencanaan PM
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
Bidang Pengendalian PM SUB BAGIAN
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
Seksi Administrasi SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN Pelayanan NON PERIZINAN I Perizinan dan Nonperizinan SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN III NON PERIZINAN II Seksi SEKSI Administrasi PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II Seksi Informasi dan Pengaduan Seksi Pengendalian dan
SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN
SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN
10 V.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan. Sedangkan tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan dan memberikan kepastian hukum.
VI.
VISI, MISI, SLOGAN, MOTTO, JANJI LAYANAN DAN MAKLUMAT 1. Visi Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya“Pelayanan Prima di Bidang Perizinan / Non Perizinan Dan Penanaman Modal”. 2. Misi Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Palangka Raya sebagai berikut : 1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan / non . perizinan dan penanaman modal. 2 Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai . sarana pendukung peningkatan kualitas pelayanan; dan 3 Mewujudkan aparatur pelayanan yang profesional dan berintegritas. . 3. Slogan Slogan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah “ Pelopor Dalam Kemudahan, Terdepan Dalam Pelayanan “ 4. Motto Motto Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah“ Yang Mudah Kenapa Dipersulit “ 5. Janji Layanan Kami Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya berjanji : 1. 2.
Memberikan layanan dengan penuh tanggung jawab disiplin, cermat dan transparan. Berperilaku sopan, ramah dan berlaku adil pada setiap pemohon izin,
6. Maklumat Pelayanan “ Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dan apa bila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku “
11 VII. JENIS-JENIS LAYANAN Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya dan dirubah dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, Jenis – jenis pelayanan perizinan yang dikelola Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah meliputi : 1. Izin Penanaman Modal. 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3. Izin Gangguan (HO). 4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 5. Izin Trayek. 6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 7. Izin Pengumpulan Uang atau Barang untuk kesejahteraan sosial. 8. Izin Tempat Penjualan Minuuman Beralkohol (ITPMB). VIII. STANDAR PELAYANAN, PROSEDUR PELAYANAN, MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN DAN FORMAT IDA CARD (CANTIK CARD) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA. A. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA. 1. IZIN PENANAMAN MODAL A. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal B. Izin Prinsip Penanaman Modal B.1 Persyaratan : 1.
Mengisi formulir permohonan dengan lampiran : Bukti diri pemohon : a. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran; b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya; c. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan
12
2.
3. 4.
dari Menteri Hukum dan HAM; d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). e. Rekaman Kartu Tanda Penduduk ( KTP ); f. Rekaman Paspor bagi Penanam Modal Asing ( PMA ); Keterangan rencana kegiatan, berupa : a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart; b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
B.2 Biaya Pelayanan TIDAK DIKENAKAN BIAYA B.3 Waktu Penyelesaian Pelayanan 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. B.4 Spesifikasi Surat Izin Prinsip Penanaman Modal. C. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal C.1. Persyaratan : 1. 2. 3. 4.
5.
Mengisi formulir permohonan dengan lampiran : Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM; Keterangan rencana kegiatan, berupa : a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart. b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan : a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman
13 Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk : 1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia; 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia; 3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing; 4. Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing. c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir. 6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan; 7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); 8. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. C.2. Biaya Pelayanan TIDAK DIKENAKAN BIAYA C.3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. C.4. Spesifikasi Surat Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. D. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal D.1. Persyaratan : Mengisi formulir permohonan dengan lampiran : 1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya, 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM; 3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan : a. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart; b. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. 3. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :
14 Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk : Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab. VI dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris. b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk : Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia; Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia; Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing; Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing. c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir. 4. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir. 5. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. D.2. Biaya Pelayanan a.
TIDAK DIKENAKAN BIAYA D.3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. D.4. Spesifikasi Surat Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. E. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan E.1. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan Bagi Perusahaan Berlokasi di Luar Kawasan Industri E.1.1 Persyaratan :
yang
Mengisi formulir permohonan dengan lampiran : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
15 2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM; 3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki; 4. Rekaman NPWP; 5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau b) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah. 6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : a) rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau b) rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan. 7. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir; 9. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat; 11. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan; 12. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. E.1.2. Biaya Pelayanan TIDAK DIKENAKAN BIAYA E.1.3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. E.1.4. Spesifikasi Surat Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri.
E.2. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan Bagi Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri E.2.1. Persyaratan : Mengisi formulir permohonan dengan lampiran : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi
16 kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan 2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM; 3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki; 4. Rekaman NPWP; 5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : a. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau b. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah. 6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : a. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau b. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan. 7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir; 8. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat; 10. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan; 11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. E.2.2. Biaya Pelayanan TIDAK DIKENAKAN BIAYA E.2.3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. E.2.4. Spesifikasi Surat Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri. F. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) F.1. Persyaratan : Mengisi formulir permohonan dengan lampiran : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
17 2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM; 3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki; 4. Rekaman NPWP; 5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : a. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau b. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah. 6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : a. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau b. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan. 7. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 8. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat; 10. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan; 11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan 12. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabungkan (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 13. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung (merging company) tentang rencana penggabungan perusahaan (merger plan) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 14. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha (surviving company). F.2. Biaya Pelayanan TIDAK DIKENAKAN BIAYA F.3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
18 F.4. Spesifikasi Surat Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger).
Perusahaan
G. Izin Usaha Perubahan G.1. Persyaratan : Mengisi formulir permohonan dengan lampiran : 1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan; 2. Data pendukung yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan antara lain kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM dll. 3. Laporan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan. G.2. Biaya Pelayanan TIDAK DIKENAKAN BIAYA G.3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. G.4. Spesifikasi
Surat Izin Usaha Perubahan.
2. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP ) A. Dasar Hukum : a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001, tentang ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan No.119/SJ/II/2002 tanggal 19 Februari 2002, perihal Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan; c. Peraturan Menteri Perdagangan No.09/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; d. Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007, tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag No.36/2007”) e. Peraturan Menteri Perdagangan No.46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag No.46/2009”); f. Peraturan Menteri Perdagangan No.39/MDAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag No.39/2011”)
19 g. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 43/M.Dag/PER/9/2009; h. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan. B. Persyaratan B.1. PERMOHONAN SIUP BARU B.1.1. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas; 1) Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); 2) Fotocopy KTP penanggung jawab Direktur/Ketua Kopersi/ yayasan; 3) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan / Pribadi; 4) Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dari Kelurahan; 5) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/akte notaris yang telah disyahkan oleh Departemen Kehakiman dari PT dan Kanwil Koperasi bagi Koperasi; 6) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/akte notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri (PN) setempat bagi CV dan Firma; 7) Fotocopy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 8) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan; 9) Pas Foto 3 x 4 = 2 lembar; 10)Stopmap Snelhecter warna biru 2 (dua) buah; B.1.2. Perusahaan berbadan hukum Koperasi: 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi; 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; 4) Fotocopy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 5) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan; 6) Pas Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar). 7) Stopmap Snelhecter warna biru 2 (dua) buah; B.1.3. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma : 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan; 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; 4) Foto copy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 5) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan n; 6) Pas Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
20 B.1.4. Perusahaan yang berbentuk Perorangan : 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan; 2) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; 3) Foto copy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 4) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan; 5) Pas Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). 6) Stopmap Snelhecter warna biru 2 (dua) buah; B.2. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG SIUP 1) SIUP Asli; 2) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas); 3) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan. 4) Foto copy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 5) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan; 6) Pas Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). 7) Stopmap Snelhecter warna biru 2 (dua) buah; B.3. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN SIUP 1) Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP; 2) Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan; 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan; 4) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan. 5) Fotocopy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 6) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan; 7) Pas Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). 8) Stopmap Snelhecter warna biru 2 (dua) buah; B.4. PERMOHONAN PERUBAHAN SIUP 1) Surat Permohonan SIUP; 2) SIUP Asli; 3) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas); 4) Data pendukung perubahan; 5) Fotocopy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 6) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan; 7) Pas Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). 8) Stopmap Snelhecter warna biru 2 (dua) buah;
21 B.5. PERMOHONAN PENGGANTIAN SIUP B.5.1. SIUP yang hilang 1) Surat Permohonan; 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; 3) Foto Copy SIUP yang lama (apabila ada); 4) Foto Copy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 5) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan; 6) Pas Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). 7) Stopmap Snelhecter warna biru 2 (dua) buah; B.5.2. SIUP yang rusak 1) Surat Permohonan 2) SIUP Asli 3) Fotocopy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 4) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan; 5) Pas Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). 6) Stopmap Snelhecter warna biru 2 (dua) buah; C. Mekanisme 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Proses SK/Izin dan cetak ID Card (Cantik Card) 4. Penyerahan SK/Izin dan ID Card (Cantik Card) untuk pemohon baru. D. Biaya Pelayanan : TIDAK DIKENAKAN BIAYA E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 3 (tiga) Hari Kerja. 3. IZIN GANGGUAN (HO). A. Dasar Hukum a. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnatie) Tahun 1926 nomor 226 b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; c. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 21); d. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 15); e. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan Dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. B. Persyaratan 1) Surat permohonan bermeterai Rp. 6.000,2) Foto Copy Sertifikat atau bukti kepemilikan / penguasaan tanah dan / atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha; 3) Melampirkan Denah/Lokasi dan ukuran tempat Usaha;
22 4) Melampirkan Persetujuan/Rekomendasi Dokumen AMDAL bagi jenis usaha dan /atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, UKL/UPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak sedang terhadap lingkungan hidup; 5) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga yang Berbatasan yang diketahui RT/RW dan Lurah setempat dan / atau rekomendasi dari Instansi terkait sesuai dengan jenis usaha ; 6) Foto Copy KTP pemohon (dengan memperlihatkan aslinya) dan Foto Copy KTP tetangga yang berbatasan, khusus untuk kegiatan tower adalah masyarakat dalam radius tinggi tower; 7) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi kegiatan usaha badan hukum (dengan memperlihatkan aslinya) ; 8) Fotocopy IMB dan surat sewa apabila IMB bukan nama pemohon (dengan memperlihatkan aslinya) ; 9) Fotocopy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 10) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan; 11)Pas foto ukuran 4 x 6 = 3 lembar; 12)Materai Rp.6000,- 3 (tiga) lembar; 13)Stopmap Snelhecter warna merah 2 (dua) buah; C. Mekanisme 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Penetapan Biaya/Retribusi 4. Proses penerbitan SK/Izin dan cetak ID Card (Cantik Card) 5. Pembayaran di kasir 6. Penyerahan SK/Izin dan ID Card (Cantik Card) untuk pemohon baru. D. Biaya Pelayanan Biaya perhitungan : Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan xTarif 1). Indeks Lokasi : a) Jalan arteri primer dan sekunder = 4 b) Jalan kolektor = 3 c) Jalan lokal = 2 2). Indeks Gangguan a) Perusahaan Besar = 4 b) Perusahaan Sedang = 3 c) Perusahaan Kecil = 2 3). Besarnya Tarif : a) Luas s/d 100 m2 = Rp. 1000,-/m2 b) Luas 101 m2 – 1000 m2 = Rp. 800,-/m2 c) Luas > 1001 m2 = Rp. 600,-/m2 d) Luas > 10.001 = Rp. 400.-/m2 E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 15 (Lima Belas) Hari Kerja 4. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA. A. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan b. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010;
23 c. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. d. Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 22 Tahun 2013 tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Palangka Raya di bidang perizinan dan non perizinan terpadu dan penanaman modal kota palangka raya tanggal 26 september 2013. B. Persyaratan 1) Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah) 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 3) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4) Fotocopy Izin Gangguan (HO) 5) Rekomendasi dari Tim Teknis Terkait 6) Fotocopy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 7) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan; 8) Pas Foto 3 x 4 1 lembar 9) Map 2 (dua) buah C. Mekanisme 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemerikasaan Lokasi/Lapangan 4. Proses penerbitan SK/Izin dan Cetak ID Card (cantik Card) 5. Penyerahan SK/Izin dan ID Card (cantik Card) untuk pemohon baru. D. Biaya Pelayanan : TIDAK DIKENAKAN BIAYA E. Waktu Penyelesaian Pelayanan 3 (Tiga) Hari Kerja 5. IZIN TRAYEK A. Dasar Hukum a. UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. b. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. c. Kepmenhub No. KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum. d. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek. B. Persyaratan 1) Mengisi surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,2) Fotocopy KTP pemilik lama dan baru jika statusnya balik nama; 3) Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya; 4) Pas photo ukuran 4 x 6 cm = 4 lembar dan 3 x 4 = 5) 2 lembar; 6) Fotocopy Buku Uji KIR Mobil; 7) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); 8) Fotocopy Bukti Pemilik Kendaraa Bermotor (BPKB); 9) Foto Copy Izin Usaha Angkutan; 10) Izin Prinsip (untuk pengurusan Izin Trayek Baru);
24 11) 10. Foto Copy Surat Kepemilikan / Penguasaan ( Surat Pelimpahan /Kwitansi Jual / Beli ); 12) Fotocopy Tanda Lunas Pajak; 13) Fotocopy Bukti Lunas PBB 5 (lima) Tahun Terakhir (dengan memperlihatkan aslinya) ; 14) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan; 15) Materai Rp.6.000-, sebanyak 4 (empat) lembar; 16) Stofmap snelhecter warna kuning 2 (dua) buah C. Mekanisme 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemerikasaan Lokasi/Lapangan 4. Penetapan Biaya/Retribusi 5. Proses penerbitan SK/Izin dan Cetak ID Card ( Cantik Card) 6. Pembayaran di kasir 7. Penyerahan SK/Izin dan ID Card ( Cantik Card) untuk pemohon baru. D. Biaya/Retribusi a. Mobil Penumpang kapasitas s/d 8 orang Rp. 50.000,00 b. Mobil Bus terdiri dari: 1. Kapasitas 9 s/d 15 orang Rp. 60.000,00 2. Kapasitas 15 s/d 25 orang Rp. 90.000,00 3. Kapasitas lebih dari 25 orang Rp. 125.000,00 c. Mobil Angkutan Barang 1. Pick Up Rp. 50.000,00 2. Truck Rp. 100.000,00 3. Kendaraan Khusus Rp. 125.000,00 E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 15 (Lima Belas) Hari Kerja 6. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI A. Dasar Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Th. 1999 tentang Jasa Konstruksi; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Th. 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; c. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; d. Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; e. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; f. Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; g. Keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah nomor 369 / kpts/ m / 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
25 h.
i.
Keputusan Menteri PU No : 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
B. Persyaratan 1) Rekaman Akta pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) 2) Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) 3) Rekaman NPWP Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) 4) Rekaman Izin/Keterangan Domisili BUJK 5) Rekaman Reklame/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 6) Rekaman KTP Penanggung Jawab 7) Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) 8) Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik (PJT-BU) 9) Rekaman PBB 5 Tahun Terakhir 10) Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan 11) Rekaman NPWP Perusahaan / Pemilik 12) Daftar Kelengkapan dan Peralatan Kantor / Foto Kantor 13) a.Pasfoto PJU-BU Ukuran 4x6 = 2 Lembar b.Pasfoto PJT-BU Ukuran 3x4 = 2 Lembar C. Mekanisme 8. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 9. Pemeriksaan berkas 10. Pemerikasaan Lokasi/Lapangan 11. Proses penerbitan SK/Izin dan Cetak ID Card ( Cantik Card) 12. Penyerahan SK/Izin dan ID Card ( Cantik Card) untuk pemohon baru D. Biaya Pelayanan : TIDAK DIKENAKAN BIAYA E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 7(Tujuh) Hari Kerja 7. IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PUB ) A. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang; b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial; d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana; e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat; f. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Pengumpulan Uang dan Barang Untuk Usaha Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 3).
26 B. Persyaratan 1) Fotocopy (KTP Pemohon dan Penanggung Jawab) sebanyak 2 (dua) lembar 2) Fotocopy Akte pendirian organisasi sebanyak 2 (dua) lembar 3) Proposal kegiatan sebanyak 2 (dua) lembar 4) Rincian pembiayaan sebanyak 2 (dua) lembar 5) Laporan kegiatan terdahulu (untuk perpanjangan izin) sebanyak 2 (dua) lembar 6) Pasphoto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar 7) Materai 6.000 sebanyak 1 (satu) lembar 8) Semua berkas dimasukkan dalam map snelhecter C. Mekanisme 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Proses SK/Izin dan Cetak ID Card (Cantik Card) 4. Penyerahan SK/Izin dan ID Card (Cantik Card) untuk pemohon baru. D. Biaya Pelayanan : TIDAK DIKENAKAN BIAYA E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 3 (Tiga) Hari Kerja 8. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB). A. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 43/MDAG/PER/9/2009, Pasal 19, 23 (1, 4, 9), 34, 35, 38, 39, dan 40; b. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Label Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Palangka Raya; c. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. d. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 13 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol B. Persyaratan 1) Surat permohonan izin tempat penjualan minuman beralkohol bermaterai Rp. 6.000,-; 2) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan; 3) Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4) Rekomendasi dari : a. Lurah setempat diketahui oleh oleh Camat. b. Sub distributor setempat. 5) Gambar lokasi tempat penjualan minuman beralkohol. 6) Kwitansi/tanda bukti telah membayar retribusi ITPMB (apabila permohonan ITPMB telah disetujui). 7) Syarat-syarat administrasi untuk perpanjangan Izin Tempat. C. Mekanisme 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan Pemeriksaan berkas Pemeriksaan Lokasi/Lapangan Penetapan Biaya/Retribusi Proses penerbitan SK/Izin dan Cetak ID Card (Cantik Card) Pembayaran di kasir
27 7. Penyerahan SK/Izin dan ID Card (Cantik Card) untuk pemohon bar D. Biaya Pelayanan : a). Biaya Izin Golongan A : No Tempat 1. Hotel Berbintang 3,4 dan 5 2. Restoran 3. Bar,Cafe, Pub dan karaoke 4. Klub Malam 5. Diskotik 6. Toko dengan tanda khusus 7. lokalisasi PSK
Tarif Retribusi Rp. 10.000.000,Rp. 5.000.000,Rp. 7.000.000,Rp. 7.000.000,Rp. 7.000.000,Rp. 10.000.000,Rp. 4.000.000,-
b) Biaya Izin Golongan B : No Tempat 1. Hotel Berbintang 3,4 dan 5 2. Restoran 3. Bar, Pub, Karaoke 4. Cafe 5. Klub Malam 6. Diskotik 7. Toko dengan tanda khusus 8. lokalisasi PSK
Tarif Retribusi Rp. 20.000.000,Rp. 9.000.000,Rp. 8.000.000,Rp. 7.000.000,Rp. 8.000.000,Rp. 8.000.000,Rp. 15.000.000,Rp. 7.000.000,-
c) Biaya No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tarif Retribusi Rp. 25.000.000,Rp. 12.000.000,Rp. 10.000.000,Rp. 10.000.000,Rp. 10.000.000,Rp. 10.000.000,Rp. 20.000.000,Rp. 10.000.000,-
Izin Golongan A B: Tempat Hotel Berbintang 3,4 dan 5 Restoran Bar, Pub, Karaoke Cafe Klub Malam Diskotik Toko dengan tanda khusus lokalisasi PSK
e) Biaya Golongan ABC : No Tempat Hotel Berbintang 3,4 dan 1. 5 2. Restoran 3. Bar, Pub, Karaoke 4. Cafe 5. Klub Malam , Diskotik 6. Toko dengan tanda khusus 7. lokalisasi PSK
Tarif Retribusi Rp. 30.000.000,Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
20.000.000,20.000.000,18.000.000,20.000.000,30.000.000,-
Rp. 18.000.000,-
28 D. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 7 (TUJUH) Hari Kerja Ditetapkan di : Palangka Raya Pada Tanggal : 10 Januari 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
Drs. RENSON, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630608 198612 1 002
29 B.
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA. B.1) Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya A. Pemohon 1. Mengisi Formulir Permohonan dan Melengkapi Persyaratan 2. Menyerahkan Berkas kepada Front Office B. Front Office 1. Menerima dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan 2. Mengembalikan Berkas yang Tidak Lengkap kepada Pemohon 3. Mencatat Berkas yang Lengkap dan Memberikan Nomor Berkas kepada Pemohon 4. Memberikan Tanda Terima Berkas kepada Pemohon 5. Meneruskan Berkas kepada Back Office C. Back Office 1. Melakukan Registrasi, Verifikasi, Validasi dan Data Entry serta menjadwalkan Pembahasan Permohonan 2. Peninjauan lapangan 3. Melakukan pemrosesan dokumen perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Melakukan Penomoran Surat 5. Melakukan pengarsipan berkas D. Front Office Menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada Pemohon
B.2) Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya A. 1. 2. 3. 4. 5.
Keterangan Proses Memerlukan Pemeriksaan Lapangan Di Kenakan Biaya Retribusi : Petugas loket informasi menyampaikan informasi berkaitan kelengkapan syarat perizinan melakukan pendaftaran serta perizinan. Pemohon mengisi Formulir dan melengkapi berkas permohonan. Berkas permohonan diisi dan dilengkapi dengan persyaratan, diserahkan kepada petugas loket pendaftaran (front Office). Petugas loket pendaftaran (front Office) menerima berkas permohonan dari pemohon dan melakukan verifikasi atas berkas formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratannya; Setelah berkas diperiksa dan lengkap, petugas loket pendaftaran (front Office) menyerahkan kepada pemohon: - Bukti penyerahan berkas permohonan,
30 Kepastian waktu kapan dokumen izin/non perizinan dapat diambil (Jika berkas/formulir permohonan belum lengkap persyratannya,diberikan catatan atas kekurangan yang harus dipenuhi dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); Petugas Back Office melakukan pemeriksaan dan validasi berkas, selanjutnya mengagendakan permohonan dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk diperiksa diberi paraf jika berkas telah diterima dan lengkap. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk diperiksa diberi paraf jika berkas telah diterima dan lengkap. Berkas permohonan selanjutnya dikembalikan ke Back Office diserahkan ke Tim Peninjauan Lapangan/Tim Pemeriksa Lapangan yang dibentuk dengan Peraturan Walikota yang beranggotakan masing-masing wakil dari SKPD terkait yang didasarkan pada Surat Perintah dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya; Tim Pemeriksa Lapangan melakukan Pemeriksaan Lapangan dan melaksanakan rapat koordinasi Tim untuk: - Menentukan permohonan diterima, ditunda atau ditolak - Menyajikan data hasil pemeriksaan lapangan dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan (BAP); Tim Pemeriksa Lapangan menyerahkan BAP kepada Kepala Dinas terkait/Dinas Teknis; Kepala Dinas Terkait/Dinas Teknis memberikan Surat Rekomendasi sebagai bahan menetapkan nilai retribusi jika permohonan izin diterima, untuk dijadikan dasar pemrosesan lebih lanjut; Back Office melakukan pemrosesan administrasi atas berkas permohonan yang telah lengkap dengan rekomendasi dari Dinas Terkait/ Dinas Teknis dan melakukan entry data ke dalam Aplikasi Perizinan dan atau manual untuk dijadikan data perizinan, mencetak Surat Pemberitahuan Pembayaran ( SPP ) Retribusi, Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) jia ada Sanksi Denda. SPP, SKRD atau STRD dengan dilampiri berkas permohonan yang didalamnya terdapat besaran biaya perizinan/non perizinan sesuai tarif, yang digunakan sebagai dasar bagi pemohon untuk membayar Retribusi kepada bendahara penerima, diberikan paraf Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan jika dokumen perizinan non perizinan (SPP, SKRD atau SKRD) benar sesuai peraturan yang berlaku. SPP, SKRD atau STRD diserahkan pada pemohon melalui loket pengambilan dokumen perizinan dan non perizinan untuk melakukan pembayaran pada bendahara penerima dan diberikan Surat Bukti Pembayaran jika telah membayar dan bukti ini untuk pengambilan SK Izin; SPP, SKRD atau STRD dan Surat Bukti Pembayaran yang dilampiri berkas permohonan diserahkan ke Back Office untuk proses cetak SK Izin dan penomorannya selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan -
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12.
13.
14.
15.
31
16. 17.
18. 19.
Non Perizinan untuk koreksi dan di berikan paraf jika dokumen benar; SK Izin dengan dilampiri berkas permohonan diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penandatangan SK Izin ; Proses cetak Kartu ID Card (Cantik Card) dilakukan oleh Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan yang selanjutnya akan diserahkan kepada pemohon izin baru bersamaan penyerahan SK Izin melalui Loket Penyerahan Dokumen perizinan dan non perizinan; SK Izin yang sudah ditanda tangani diserahkan ke Back Office untuk proses selanjutnya; Petugas loket pengambilan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan, menyerahkan SK Izin dan untuk pemohon baru akan diberikan Kartu ID Card (Cantik Card) dengan memperlihatkan Surat Bukti Pembayaran Retribusi dari Bank/Bendahara Penerima;
B. Keterangan Proses Memerlukan Pemeriksaan Lapangan Tanpa Biaya Retribusi : 1. Petugas loket informasi menyampaikan informasi berkaitan kelengkapan syarat perizinan melakukan pendaftaran serta perizinan. 2. Pemohon mengisi Formulir dan melengkapi berkas permohonan. 3. Berkas permohonan diisi dan dilengkapi dengan persyaratan, diserahkan kepada petugas loket pendaftaran (front Office) 4. Petugas loket pendaftaran (front Office) menerima berkas permohonan dari pemohon dan melakukan verifikasi atas berkas formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratannya; 5. Setelah berkas diperiksa dan lengkap, petugas loket pendaftaran (front Office) menyerahkan kepada pemohon: - Bukti penyerahan berkas permohonan, - Kepastian waktu kapan dokumen izin/non perizinan dapat diambil (Jika berkas/formulir permohonan belum lengkap persyaratannya, diberikan catatan atas kekurangan yang harus dipenuhi dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); 6. Petugas Back Office melakukan pemeriksaan dan validasi berkas, selanjutnya mengagendakan permohonan dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk diperiksa diberi paraf jika berkas telah diterima dan lengkap. 7. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk diperiksa diberi paraf jika berkas telah diterima dan lengkap. 8. Berkas permohonan selanjutnya dikembalikan ke Back Office diserahkan ke Tim Peninjauan Lapangan/Tim Pemeriksa Lapangan yang dibentuk dengan Peraturan Walikota yang beranggotakan masing-masing wakil dari SKPD terkait yang didasarkan pada Surat Perintah dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya; 9. Tim Pemeriksa Lapangan melakukan Pemeriksaan Lapangan dan melaksanakan rapat koordinasi Tim untuk: - Menentukan permohonan diterima, ditunda atau ditolak - Menyajikan data hasil pemeriksaan lapangan dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan (BAP);
32 20. Tim Pemeriksa Lapangan menyerahkan BAP kepada Kepala Dinas terkait/Dinas Teknis; 10. Kepala Dinas Terkait/Dinas Teknis memberikan Surat Rekomendasi jika permohonan izin diterima, untuk dijadikan dasar pemrosesan lebih lanjut; 11. Back Office melakukan pemrosesan administrasi atas berkas permohonan yang telah lengkap dan melakukan entry data ke dalam Aplikasi Perizinan dan atau manual untuk dijadikan data perizinan, mencetak SK Izin; 12. Proses cetak SK Izin dilakukan jika permohonan diterima sesuai persyaratan. 13. SK Izin dengan dilampiri berkas permohonan diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penandatangan SK Izin ; 14. Proses cetak Kartu ID Card (Cantik Card) dilakukan oleh Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan yang selanjutnya akan diserahkan kepada pemohon izin baru bersamaan penyerahan SK Izin melalui Loket Penyerahan Dokumen perizinan dan non perizinan; 15. SK Izin yang sudah ditanda tangani diserahkan ke Back Office untuk proses selanjutnya; 16. Petugas loket pengambilan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan, menyerahkan SK Izin dan untuk pemohon baru akan diberikan Kartu ID Card (Cantik Card) dengan memperlihatkan tanda terima pendaftaran; C. Keterangan Proses Tidak Memerlukan Pemeriksaan Lapangan: 1. Petugas loket informasi menyampaikan informasi berkaitan kelengkapan syarat perizinan melakukan pendaftaran serta perizinan. 2. Pemohon mengisi Formulir dan melengkapi berkas permohonan. 3. Berkas permohonan diisi dan dilengkapi dengan persyaratan, diserahkan kepada petugas loket pendaftaran (front Office). 4. Petugas loket pendaftaran (front Office) menerima berkas permohonan dari pemohon dan melakukan verifikasi atas berkas formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratannya; 5. Setelah berkas diperiksa dan lengkap, petugas loket pendaftaran (front Office) menyerahkan kepada pemohon: - Bukti penyerahan berkas permohonan, - Kepastian waktu kapan dokumen izin/non perizinan dapat diambil (Jika berkas/formulir permohonan belum lengkap persyratannya, diberikan catatan atas kekurangan yang harus dipenuhi dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); 6. Petugas Back Office melakukan pemeriksaan dan validasi berkas, selanjutnya mengagendakan permohonan dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk diperiksa diberi paraf jika berkas telah diterima dan lengkap. 7. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk diperiksa diberi paraf jika berkas telah diterima dan lengkap. 8. Selanjutnya Back Office melakukan pemrosesan administrasi atas berkas permohonan yang telah lengkap dan melakukan entry data ke dalam Aplikasi Perizinan dan atau manual untuk dijadikan data perizinan, mencetak SK Izin; 9. Proses cetak SK Izin dilakukan jika permohonan diterima sesuai persyaratan.
33 10. SK Izin dengan dilampiri berkas permohonan diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penandatangan SK Izin ; 11. Proses cetak Kartu ID Card (Cantik Card) dilakukan Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan yang selanjutnya akan diserahkan kepada pemohon izin baru bersamaan penyerahan SK Izin melalui Loket Penyerahan Dokumen perizinan dan non perizinan; 12. SK Izin yang sudah ditanda tangani diserahkan ke Back Office untuk proses selanjutnya; 13. Petugas loket pengambilan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan, menyerahkan SK Izin dan untuk pemohon baru akan diberikan Kartu ID Card (Cantik Card) dengan memperlihatkan tanda terima pendaftaran; B.3) Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya 1.
2.
3. 4.
5. 6.
7.
Pemohon harus mempunyai alamat email dan nomor Hand Phone atas nama pemohon, hal ini digunakan untuk dapat login/masuk kedalam Sistem Informasi Perizinan Online dan melakukan registrasi permohonan izin; Registrasi permohonan izin oleh pemohon dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain: - Tahap I : Pemilihan Jenis Izin - Tahap II : Update Data Pemohon - Tahap III : Input Data Teknis Permohonan - Tahap IV : Upload Dokumen Persyaratan atau diantar sendiri kekantor DPM-PTSP Kota Palangka Raya - Tahap V : Pernyataan Kebenaran Data - Tahap VI : Cetak Bukti Registrasi setelah diverifikasi Front Office (FO) - Tahap VII : Cetak Tanda Terima Berkas; Setelah menyelesaikan proses registrasi, pemohon akan mendapatkan email terkait status verifikasi registrasi permohonan dan infromasi izin terbit; Apabila registrasi permohonan diterima, pemohon dapat mencetak Tanda Terima Berkas melalui menu Cek Status dengan memasukkan nomor registrasi sesuai dengan nomor registrasi yang tercantum pada Bukti Registrasi Berkas; Pemohon juga dapat melakukan pengecekan status permohonan melalui menu Cek Status; Untuk izin yang memerlukan peninjauan lapangan, setelah berkas sudah diverifikasi, berkas dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis, jika memenuhi persyaratan berkas dapat diproses, jika tidak memenuhi persyaratan akan dikeluarkan surat penolakan; Apabila permohonan diterima : - untuk yang dikenakan retribusi akan ada pemberitahuan pembayaran melalui email dan sms gateway, setelah melakukan pembayaran akan segera dicetak SK izin. - untuk yang tidak dikenakan retribusi akan segera dicetak SK izin. - Setiap pemohon baru akan diberikan ID Card Perizinan ( Cantik Card ); - Proses cetak ID Card (Cantik Card) dilakukan oleh Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
34 8. Apabila proses permohonan sudah selesai, pemohon akan mendapatkan pemberitahuan untuk pengambilan SK izin melalui Email dan Layanan SMS Gateway ( 081391417777 ); 9. Kesengajaan pemalsuan terhadap data-data yang diberikan pada proses perizinan secara elektronik (online) akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan diproses secara hukum seseuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
Ditetapkan di : Palangka Raya Pada Tanggal :10 Januari 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
Drs. RENSON, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630608 198612 1 002
C.
MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA.
35
MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
PEMOHON
Berkas Permohonan
FRONT OFFICE
BACK OFFICE
BACK OFFICE
Proses Pembuatan Perizinan
Pendaftaran
LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 503.I/01/DPM-PTSP/I/2017 TANGGAL : 10 JANUARI 2017
KEPALA DPMPTSP
Penomoran
Ya Setuju
Pencetakan Surat Izin
Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi
Ya
Tidak
Ditolak
Verifikasi Kasi, Kabid Penanaman Modal
Lengkap
Koreksi sk / Penandatanganan
Peninjauan Pengecekan Lapangan Lokasi
Jika diperlukan
Arsip Pengambilan Pengambilan dokumen dokumen /Berkas /Berkas
36
MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 503.I/01/DPM-PTSP/I/2017 TANGGAL : 10 JANUARI 2017
Tidak dikenakan Retribusi
Ya PEMOHON Tidak Lengkap
LOKET PENDAFTARAN 1. Pemeriksaan Berkas 2. Ditolak / diterima Kelengkapan Berkas 3. Input Data 4. Tanda Terima Berkas
Ya
Tidak Lengkap
PENERBITAN SK IZIN 1. Pemeriksaan Dokumen 2. Penomoran SK Izin 3. Cetak Kartu ID Card ( Cantik Card )
VERIFIKASI 1.Paraf tanda terima oleh petugas Loket 2.Paraf Kasi 3.Paraf Kabid
BACK OFFICE
Tanpa peninjauan Lapangan
PENERBITAN SPP / SKRD/STRD 1. Penetapan Retribusi 2. Penomoran
peninjauan Lapangan
Tidak dikenakan Retribusi
LOKET PENYERAHAN DOKUMEN 1. SPP, SKRD DAN STRD 2. SK Izin 3. Surat Penolakan 4. ID Card (Cantik Card)
TIM TEKNIS
Ditolak
1. Peninjauan Lapangan 2. Hasil Pemeriksaan Lapangan 3. Penerbitan Surat ditolak
Diterima
PENGOLAHAN DATA 1. Pengarsipan 2. Cetak ID Card (Cantik Card)
LOKET PEMBAYARAN Memberikan Bukti Pembayaran yang telah di Validasi
PENANDATAN GANAN S K I ZI N
37
MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK (ONLINE) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
LAMPIRAN IV :
PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 503.I/01/DPM-PTSP/I/2017 TANGGAL : 10 JANUARI 2017
PENGAJUAN ONLINE PEMOHON
PENYERAHAN DOKUMEN 1. SK Izin 2. Surat dan permohonan yang ditolak 3.
ID Card (Cantik Card)
1. Pendaftaran/Login 2. Registrasi - Tahap I : Pilih Jenis Izin - Tahap II : Update Data Pemohon - Tahap III : Input Data Teknis Permohonan - Tahap IV : Upload Dokumen Persyaratan atau diantar - Tahap V : Pernyataan Kebenaran Data - Tahap VI : Cetak Bukti Registrasi - Tahap VII : Cetak Tanda Terima Berkas 3. Cek Status Permohonan 4. Update Data Pemohon
BANTUAN BANTUAN// PANDUAN
PROSES 1. Pemohon mendapat Email/SMS Izin ditolak jika syarat tidak lengkap 2. Pemohon mendapat Email/SMS pembitahuan pembayaran retribusi (jika dikenakan retribusi) 3. Pemohon mendapat Email/SMS proses perizinan telah selesai
TIM TEKNIS Pemohon mendapat Email/SMS peninjauan lapangan
BACK OFFICE 1. Pemeriksaan Pada Data Permohonan pada Back Office 2. Verifikasi Data Registrasi, Kasi dan Kabid
38 D.
FORMAT ID CARD (CANTIK CARD) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA.
1. Gambar 1 tampak depan
2. Gambar 2 tampak belakang
Kartu ini milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Sebagai bukti bahwa anda adalah pelanggan kami Harap di jaga dan tidak diserahkan ke sembarang orang
Kepala DPMPTSP Kota Palangka Raya
Ditetapkan di : Palangka Raya Pada Tanggal : 10 Januari 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
Drs. RENSON, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630608 198612 1 002
39 IX. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA. A. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah B. Latar Belakang Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan
masyarakat
yang
efektif
dalam
rangka
ikut
serta
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas kolusi,
korupsi,
dan
nepotisme.
Pengaduan
masyarakat
yang
mengandung kebenaran dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas
umum
pemerintahan
terutama
dalam
memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya standar pelayanan diharapkan penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Walikota palangka Raya dan/atau Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu pintu pada Pemerintah Kota palangka Raya dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, tepat waktu, tepat sasaran, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan pengadu dan yang diadukan. C. Maksud dan Tujuan Maksud penetapan Standar Operasional Prosedur pelayanan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah untuk menyediakan informasi dan panduan yang jelas baik bagi pelaksana pelayanan
maupun
pengguna
pelayanan
mengenai
penanganan
pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik terhadap sasaran
yang
hendak
dicapai
maupun
kemanfaatan
(outcome)
pelayanan. Tujuannya adalah untuk mendorong kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat sesuai proporsinya dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
40 D. Ruang Lingkup 1. Pelayanan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
di
Lingkungan
Pemerintah Kota palangka Raya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota palangka Raya dan/atau Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 2. Pelaksana
pelayanan
adalah
seluruh
pejabat
struktural
dan
fungsional serta pegawai di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya yang secara teknis dan administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung menangani pengaduan masyarakat. 3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dan/atau Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 4. Sasaran yang hendak dicapai adalah tertanganinya pengaduan masyarakat
secara
tepat,
cepat,
tertib,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta rasa keadilan bagi pengadu dan yang diadukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pengguna pelayanan adalah Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota palangka Raya. 6. Keluaran (output) pelayanan adalah naskah dinas yang disampaikan kepada
instansi
terkait
baik
pemerintah
dan
swasta
untuk
menampung dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permasalahan yang disampaikan pengadu kepada Walikota Palangka Raya dan/atau Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. 7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah terwujudnya pelayanan pengaduan
masyarakat
dipertanggungjawabkan
secara kepada
tepat,
cepat,
masyarakat
dan
sesuai
dapat dengan
ketentuan perundang-undangan. 8. Definisi peristilahan a. Pengaduan masyarakat adalah keluhan, pengaduan, sumbang pikiran, gagasan, atau saran yang bersifat membangun baik mengenai instansi pemerintah atau swasta yang disampaikan oleh masyarakat kepada Walikota Palangka Raya dan/atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
41 Pintu Kota palangka Raya secara tertulis, datang langsung, melalui telepon, faximile, sms, email dan kotak pengaduan yang merupakan
bentuk
penerapan
pelaksanaan
pengawasan
masyarakat. b. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi
penerimaan,
pencatatan,
penelaahan,
konfirmasi,
klarifikasi, penyaluran tindak lanjut, pengarsipan, pemantauan, dan pelaporan. c. Pengadu adalah individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan kepada Walikota Palangka Raya dan/atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota palangka Raya secara tertulis, datang langsung, melalui telepon, faximile, sms, email dan kotak pengaduan. d. Yang Diadukan adalah instansi terkait (Pemerintah atau Swasta) dan perorangan atau publik. 9. Standar kompetensi pelaksana: a. Mampu menerapkan prinsip penanganan pengaduan masyarakat (obyektivitas,
koordinasi,
efektivitas,
efisiensi,
akuntabilitas,
kerahasiaan dan transparan) b. Mampu menganalisis berkas pengaduan masyarakat. c. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office. d. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik. e. Menguasai manajemen arsip. f.
Menguasai manajemen perkantoran.
42 E. Kerangka Prosedur Menerima dan mencatat pengaduan masyarakat ( 5 menit/berkas ) Menginput data dan memberikan tanda terima ( 5 menit/berkas ) Verifikasi Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan. ( 2 menit/berkas )
Verifikasi Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan ( 2 menit/berkas ) Pemberian arahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP ( 15 menit/berkas ) Pemeriksaan dan koordinasi lapangan ( 3 hari ) Koordinasi dengan instansi/pihak terkait ( 5 hari ) Analisis permasalahan dan penyusunan laporan oleh Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan (80 menit/berkas)
Pemeriksaan dan persetujuan/penandatanganan hasil analisis oleh Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan ( 40 menit ) Pemeriksaan dan persetujuan/penandatanganan hasil analisis oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( 40 menit ) Pengiriman dokumen ( 1 hari ) Pengarsipan dokumen ( 10 menit ) Pemantauan dan koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dilapangan (7 hari )
Secara Langsung : 1. Pemutakhiran data. 2. Rapat – rapat koordinasi teknis. 3. Kunjungan kerja ke lapangan/instansi yang menangani atau perorangan. 4. Rapat konsultasi dengan pengadu dan yang diadukan.
1. Laporan kepada Walikota Palangka Raya dan/atau Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Pemutakhiran Data Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam website dan data base
Secara tidak langsung : 1. Melalui Komunikasi elektronik 2. Melalui surat menyurat
43 F. Mekanisme Pelayanan Pengaduan 1. Secara lisan. a. Melalui telepon. b. Datang langsung. 2. Secara tertulis melalui. a. Surat. b. Faximile. c. Email. d. SMS gateway. e. Kotak saran/pengaduan. 3. Pemeriksaan berkas/penerimaan dan pencatatan pengaduan. 4. Pemeriksaan dan koordinasi lapangan. 5. Analisa hasil pemeriksaan lapangan. 6. Koordinasi dengan instansi teknis terkait. 7. Pemantauan dan koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dilapangan. 8. Perumusan hasil Pemantauan dan koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dilapangan. 9. Pemberitahuan kepada pemohon hasil tindaklanjut penanganan pengaduan. G. Persyaratan 1. Pengaduan dari masyarakat secara lisan akan diterima dan dicatat oleh petugas. 2. Pengaduan dari masyarakat secara tertulis ditujukan kepada Walikota Palangka Raya Up. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. Pengaduan datang langsung pemohon mengisi formulir pengaduan dan menerima tanda bukti pengaduan. H. Sarana dan Prasarana Pelayanan Alat tulis kantor, komputer/notebook, printer, scanner, mesin fotokopi, telepon, mesin faksimili, LCD projector, mesin ketik, website, surat perintah perjalanan dinas, kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, dan gedung. I. Biaya Pelayanan Tidak kenakan biaya J. Tempat Pelayanan Pelayanan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. K. Waktu Penyelesaian 17 ( Tujuh belas ) hari Ditetapkan di : Palangka Raya Pada Tanggal : 10 Januari 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
Drs. RENSON, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630608 198612 1 002
44 MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
MASYARAKAT / PEMOHON
PENGADUAN MASUK MELALUI : Surat Datang langsung Telepon Faximile Sms E-mail Kotak Pengaduan
Tanda Terima Berkas Pengaduan
LOKET PELAYANAN PENGADUAN
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN Analisa Administrasi dan lapangan
Menerima Pengaduan Verifikasi Data-Data Administrasi
Pemeriksaan dan Koordinasi Lapangan
Koordinasi Dengan Instansi Teknis Terkait Input Data Pemantauan dan koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilapangan
Menerima Informasi Informasi Kepada Pemohon
Tidak Puas ?
Ya Selesai
45
FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT No: ........................................................
Nama
:........................................................................................................
Alamat
:......................................................................................................... .......................................................................................................... .........................................................................................................
Nomor Telepon
:....................................................... ........................................................
Pekerjaan
:........................................................................................................
Nomor KTP
:........................................................................................................
Hal Yang Diadukan :......................................................................................................... .......................................................................................................... ......................................................................................................... .......................................................................................................... .
......................................................................................................... .......................................................................................................... ......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................
.
......................................................................................................... .......................................................................................................... ......................................................................................................... .......................................................................................................... ......................................................................................................... ..........................................................................................................
.
......................................................................................................... .......................................................................................................... .........................................................................................................
.
Palangka Raya, ................................................ Pengadu,
( ............................................)
46
TANDA BUKTI PENGADUAN No: ........................................................
Nama
:........................................................................................................
Alamat
:......................................................................................................... .......................................................................................................... .........................................................................................................
Nomor Telepon
:.......................................................
Pekerjaan
:........................................................................................................
Nomor KTP
:........................................................................................................
Rincian Pengaduan :......................................................................................................... .......................................................................................................... ......................................................................................................... .......................................................................................................... .
......................................................................................................... ..........................................................................................................
.
Palangka Raya, ................................................ Petugas,
( ............................................)
