RENCANA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016

RENCANA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016

RENCANA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016

1

DAFTAR ISI

Daftar isi ..............................................................................................................................2 BAB I Pendahuluan ............................................................................................................... 1.1.

Latar Belakang .......................................................................................................3

1.2.

Landasan Hukum ...................................................................................................4

1.3.

Maksud dan Tujuan ................................................................................................5

1.4.

Sistematika Penulisan ...........................................................................................5

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu....................................................7 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ...7

2.2.

Analisis Kerja Pelayanan SKPD .......................................................................... 14

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............................ 16

2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................... 18

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................... 24

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan .................................................... ……25 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ...................................... 25

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ....................................................................... 26

3.3.

Program dan Kegiatan ........................................................................................ 26

BAB IV Penutup ................................................................................................................ 33

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja-SKPD tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahun pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi pada masing-masing SKPD. Dinamika yang terjadi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seputar isu-isu sektoral SKPD atau perkembangan wilayah. Perkembangan ataupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan dapat senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja 3

SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Selain itu untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Renja-SKPD memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-SKPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan RAPBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan. Sehubungan dengan hal dimaksud Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan dalam Renja SKPD sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Anambas serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. RENSTRA BKPM Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut: 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Renja disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja, serta sistematika penulisan.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

5

Bab II memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab III menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP Bab IV menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Evaluasi hasil pelaksanaan renja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu dan realisasi renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau realisasi APBD untuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan hasil evaluasi pada program dan kegiatan pada tahun 2014 pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran program/ kegiatan yang telah direncanakan. Anggaran Tahun 2014 (Belanja Langsung) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 2.773.808.533,- (perubahan) dengan 3 program dan 6 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.773.808.533,dengan capaian kinerja fisik sebesar 100,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,94%. Sampai dengan akhir tahun 2014 Program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah : 1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Melakukan publikasi dan branding position sesering mungkin untuk eksistensi potensi investasi Kabupaten Kepulauan Anambas. Optimalisasi promosi sehingga menarik minat investor dan peningkatan kemitraan dengan mengikuti pameran investasi dalam negeri yakni pada Pameran di Pekanbaru dan di Jakarta pada tahun 2014. Kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2014 yaitu: a.

Penyediaan Bahan Promosi Melaksanakan survey dan pendataan potensi investasi yang ada di seluruh Kecamatan, mengumpulkan data potensi investasi baik berupa foto daftar nama pulau sampai pada status kepemilikan lahan sebagai bahan informasi investasi kepada investor.

b.

Promosi, Event, dan Expo Daerah di Dalam dan Luar Negeri Mengikuti Pameran Dalam Negeri di Batam dan Jakarta

c.

Penyusunan Data Base Potensi Investasi dan Pengemasan Informasi serta jasa desain Proyek-proyek Infrastruktur yang siap ditawarkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) 7

2.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Melakukan peningkatan iklim investasi melalui penciptaan iklim investasi dan realisasi investasi melalui penyederhanaan mekanisme prosedur perizinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan pengesahan SOTK Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam memaksimal Pelayanan tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan hasil sebagai berikut: Terdapat 6 (Enam) realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi: 1.

Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

2.

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

3.

Penyediaan Rutinitas Perkantoran

4.

Penyediaan Bahan Promosi Investasi

5.

Promosi, Event, dan Expo Daerah di Dalam dan Luar Negeri

6.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut: Lebih lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat diamati pada tabel berikut di bawah ini: 1. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator 8

tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. 2. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. 3. Evaluasi Program Tahun 2014 Evaluasi hasil pelaksanaan renja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu dan realisasi renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau realisasi APBD untuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan hasil evaluasi pada program dan kegiatan pada tahun 2014 pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran program/ kegiatan yang telah direncanakan. Anggaran Tahun 2014 (Belanja Langsung) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 2.773.808.533,(perubahan) dengan 3 program dan 6 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 3.478.471.460,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,94%. 4. Perkiraan Pencapaian Tahun 2015 Pada Tahun 2015 atau tahun berjalan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 1.455.720.000,- terurai dalam 2 program dan 3 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2014, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Pada penyusunan Renja apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, pada dasarnya kegiatan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai petunjuk. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat pencapaian kinerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut : 1. Masih kurang dan terbatasnya jumlah SDM yang memadai untuk mengoptimalkan penyelenggaraan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2.

Masih kurangnya media Informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu.

3.

Sarana dan prasarana infrastruktur Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 9

yang

terbatas

dalam

4.

Masih kurangnya koordinasi antar lembaga / unit kerja terkait perizinan dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

5.

Terjadinya depisit Anggaran mengakibatkan tidak optimalnya dalam pelaksanaan program/ kegiatan.

10

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama SKPD : KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lembar : 1/3

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaia n Progra m (Renstr a SKPD) Tahun 2011

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2011)

1

2

3

4

5

Tersediany a Jasa Administra si

80%

100%

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Renja SKPD tahun (2011)

6

Realis asi Renja SKPD tahun (2011)

Tingkat Realisa si (%)

7

8=(7/6)

-

-

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2012)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10=(5+7+9 )

11=(10/4)

100%

200%

250%

Urusan Wajib Bidang Urusan Penanaman Modal

1

0 1

1

0 1

0 1

1

0 1

0 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 1

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi

-

Keuangan

Keuangan

80%

100%

-

-

-

100%

200%

250%

1

0 1

0 1

0 2

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Meningkat nya kualitas administra si perkantora n

1

0 1

0 1

0 3

Penyediaan rutinitas perkantoran

Tercapainy a kinerja Aparatur

80%

100%

-

-

-

100%

200%

250%

1

0 1

0 2

1

0 1

0 2

0 1

Tersediany a bahan promosi

85%

100%

-

-

-

100%

200%

235%

0 1

0 2

0 2

85%

100%

-

-

-

100%

200%

235%

90%

95%

-

-

-

100%

195%

205%

1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyediaan bahan promosi Investasi

Promosi, Event, dan Expo Daerah di Dalam dan Luar Negeri

1

0 1

0 2

0 3

Penyusunan Data Base Potensi Investasi dan Pengemasan

Terlaksana nya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pameran investasi Terlaksana nya Penyusuna n Data

12

Informasi serta jasa desain Proyekproyek Infrastruktur yang siap ditawarkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS)

1

1

0 1

0 1

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

0 3

0 3

Base Potensi Investasi dan Pengemas an Informasi serta jasa desain Proyekproyek Infrastruktu r yang siap ditawarkan dengan skema Kerjasama Pemerinta h dengan Swasta

0 1

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas

Tersediany a Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas

90%

13

100%

-

-

-

100%

200%

200%

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011–2015, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten kepulauan anambas pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Menambah sumberdaya manusia yang berkompeten serta meningkatkan kapasitas dan kopetensi sumberdaya manusia yang ada terkait penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan. 2. Penyediaan Sistem informasi penanaman modal dan perizinan sebagai media informasi investasi dan pelayanan publik yang terpercaya. 3. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan penanaman modal. 4. Memperkuat koordinasi dan konsolidasi dengan dinas teknis terkait dalam rangka peningkatan kapasitas pemahaman guna pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

2.2. ANALISIS KERJA PELAYANAN SKPD 2.2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Penanaman Modal, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. TUGAS DAN FUNGSI a. Tugas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. b. Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan program dan kegiatan kantor dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; 2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran; 3. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 14

4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang teknis penanaman modal; 6. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal. Struktur organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang terdiri dari: 1. Kepala Kantor 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Seksi Promosi dan Kerja Sama 4. Seksi Pelayanan Perizinan 5. Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi

KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

STAFF

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN

SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA

SEKSI PENGAWASAN DAN PENDATAAN INVESTASI

STAFF

STAFF

STAFF

15

Kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas, meskipun masih baru beridiri diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu: 1. Meningkatkan program pelayanan administrasi perkantoran. (pelayanan jasa administrasi keuangan, meningkatkan kualitas aparatur, dan meningkatkan kualitas tenaga pendukung Adm/Teknis perkantoran). 2. Mendorong Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang kondusif dan berdaya saing. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan seluruh stake holder. 4. Menumbuhkembangkan masyarakat yang partisipatif dengan optimalisasi potensi dan peluang investasi di daerah. 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kondisi investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas bertumpu pada 3 pilar pembangunan (peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dukungan para stakeholders dari investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sangat di harapkan dalam meningkatkan investasi menjadi semakin perlu dan mendesak yang secara spesifik, investasi atau penanaman modal antara lain membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan dan kejelasan prosedur serta keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah memandang sangat perlu dan harus segera melakukan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan untuk peningkatan iklim investasi dengan membentuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembentukan kantor ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan mendorong penciptaan perluasan investasi dan iklim investasi yang kondusif. Dalam menyikapi hal tersebut diatas, kendala dan hambatan yang sangat mendasar adalah kurangnya Koordinasi dan konsolidasi terkait penyediaan data dan pelayanan investasi sebagai bahan acuan untuk pengambilan kebijakan dalam menarik investor. Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategis yang harus dihadapi oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan harus segera ditindaklanjuti yaitu ; 1. Urgensi dari Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Data potensi investasi yang tidak lengkap. 6.3.2. Sumberdaya Manusia Aparatur 1. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan jabatan struktural berstandar, sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi. 2. Penempatan Aparatur Sesuai dengan Kompetensi dan bidangnya. 3. Mengikuti Pendidikan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. 16

4. Peningkatan pelayanan pelayanan Investasi dan perizinan terhadap seluruh lapisan masyarakat. 2.3.3 Sarana dan Prasana 1. Optimalisasi Sarana dan Prasana Penunjang sesuai kebutuhan tugas. 2. Optimalisasi penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja.

17

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan tahun 2014, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Rancangan Awal RKPD

N o

( 1 ) 1

Progra m/ Kegiata n

Lok asi

(2)

(3)

Indikator kinerja

(4)

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu indik atif

Targ et cap aian

(Rp. 000)

(5)

(6)

Progra m/ Kegiata n

Lok asi

(7)

(8)

Indikator kinerja

(9)

Targ et cap aian

(10)

Kebutu han Dana

Cat atan Pen ting

(Rp.00 0) (11) (12)

Peningk atan Sarana dan Prasara na Aparatu r

1) Indeks Kepua san Masya rakat (IKM) terhad ap pelaya nan publik paling kurang berkat egori “baik”

> 3,00

Penyed iaan Rutinitt as Perkant oran

2) Pemb angun an

18

KK A

Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkap an Kantor.

1 Tah un

2.452.85 0.000

sarana dan prasar ana perkan toran yang mema dai 2

Peningk atan Disiplin Aparatu r

Nilai efektivita s dan efisiensi kerja dari hasil analisis beban kerja paling kurang 0,70

≥ 0,70

3

Peningk atan Kapasit as Sumber Daya Aparatu r

Pelatiha n sumber daya aparatur

95%

Sosialis asi Pelaya nan Publik Bagi Stake Holder

19

KK A

Terselengg aranya Sosialisasi Pelayanan Publik bagi Stake Holder di KKA

100 Ora ng 2 kali

500.000. 000

4

Peningk atan Promosi dan Kerjasa ma Investa si

Jumlah kerjasa ma investasi PMA dan PMDN .

95%

Promos i, event dan expo investa si daerah didalam dan luar negeri

Terselengg aranya promosi, event dan expo investasi daerah didalam dan luar negeri

2.070.00 0.000

5

Peningk atan Iklim Investa si dan Realisa si Investa si

Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN

70%

Memfasi litasi dan koordina si kerjasa ma di bidang investasi

Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi

1.185.00 0.000

20

Dari tabel di atas, program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkorelasi terhadap prioritas pembangunan Nomor 4 Peningkatan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dengan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT PONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

No

Prioritas Pembangunan

1 Penyiapan dan penataan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah yang bersih, profesional, dan melayani.

Kinerja Program

SKPD Indikator

Target

Penataan dan Revisi Perda Penguatan Organisasi tentang SOTK

100% Setda

Peguatan Akuntabilitas Kinerja

Penetapan IKU dan IKK

100% Setda


Penandatanganan kontrak kinerja oleh seluruh Kepala SKPD

100% Setda


Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pejabat yang relevan

100% Setda

Penataan dan Pembentukan tim Penguatan Organisasi profesional pembantu Bupati

Sekurang- Setda kurangnya dua tim terbentuk

2 Penyiapan rencana Perencanaan pembangunan daerah Pembangunan dan sektoral jangka Daerah menengah yang berkualitas. Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perda tentang RPJMD 2016-2020

100% Bappeda

Penetapan Renstra SKPD

100% Seluruh SKPD

3 Penyiapan kebijakankebijakan daerah yang prioritas guna menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan lingkungan.

Penetapan regulasi daerah tentang kebersihan, keindahan, dan pengelolaan

100% SKPD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan lingkungan hidup

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup / Pengembangan Kinerja Pengelolaan

21

Persampahan

sampah

Penetapan regulasi daerah tentang penanganan penyakit masyarakat 4 Penyiapan sektor Pengembangan kelautan, perikanan dan Budidaya Perikanan pariwisata bahari sebagai sektor unggulan daerah.

100% SKPD yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Jumlah jenis komoditas budidaya kelautan yang dikembangkan

SKPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan

5 Penyiapan produksi Peningkatan Produksi Luas lahan sawah pertanian bagi Hasil siap produksi peningkatan Pertanian/Perkebunan kemandirian pangan.

SKPD yang membidangi urusan pertanian

6 Penyiapan sistem logistik daerah yang handal.

Peningkatan Produksi Penyusunan Hasil rencana Pertanian/Perkebunan hortikultura kabupaten

100% SKPD yang membidangi urusan pertanian

Peningkatan Produksi Penyusunan Hasil rencana Pertanian/Perkebunan perkebunan kabupaten

100% SKPD yang membidangi urusan pertanian

Kestabilan pasokan BBM dan elpiji Operasionalisasi kapal kargo reguler

7 Penyiapan desa.

otonomi

Jumlah tenaga pendamping desa yang terlatih

22

SKPD yang membidangi urusan perdagangan Rutin SKPD yang membidangi urusan perdagangan SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa

Dari tabel di atas, program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas yang berkorelasi terhadap prioritas pembangunan terdapat pada prioritas pembangunan yang kelima yaitu Peningkatan daya tarik investasi dan pengembangan ekowisata bahari. Di tahun 2014 terdapat juga beberapa temuan yang menunjukkan perbedaan terhadap rancangan awal RKPD, antara lain : 1. Pada Program Pelayanan Administrasi Keuangan a. Pada Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan, pagu pada Rancangan Awal RKPD Rp. 147.000.000,- sedangkan Pagu Anggaran di DPA TA 2014 Rp. 95.100.000,b. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, pagu pada Rancangan Awal RKPD Rp. 402.540.000,sedangkan Pagu Anggaran di DPA TA 2014 Rp. 450.000.000,c. Pada Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran, pagu pada Rancangan Awal RKPD Rp. 1.247.330.365,- sedangkan Pagu Anggaran di DPA TA 2014 Rp. 1.421.962.013,2. Pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a. Pada Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Investasi dan PengemasanInformasi serta Jasa Desain Proyek-proyek Infrastruktur yang Siap Ditawarkan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS), pagu pada Rancangan Awal RKPD Rp. 367.575.000,- sedangkan Pagu Anggaran di DPA TA 2014 Rp. 332.950.000,b. Pada Kegiatan Promosi, Event dan Expo Investasi Daerah di Dalam dan Luar Negeri, pagu pada Rancangan Awal RKPD Rp. 370.450.000,- sedangkan Pagu Anggaran di DPA TA 2014 Rp. 373.750.000,c. Pada Kegiatan Penyediaan Bahan Promosi Investasi, pagu pada Rancangan Awal RKPD Rp. 314.000.000,- sedangkan Pagu Anggaran di DPA TA 2014 Rp. 166.950.000,3. Pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a. Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PTSP, pagu pada rancangan awal RKPD Rp. 166.163.000,- sedangkan Pagu Anggaran di DPA TA 2014 Rp. 181.491.000,Selain itu terdapat beberapa temuan di tahun 2015 yang menunjukkan perbedaan terhadap rancangan awal RKPD. Temuan-temuan tersebut antara lain. 1. Pada Program Pelayanan Administrasi Keuangan a. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, pagu pada Rancangan Awal RKPD Rp. 450.000.000,sedangkan Pagu Anggaran di DPA TA 2015 Rp. 393.120.000,23

b. Pada Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran, pagu pada Rancangan Awal RKPD Rp. 1.421.962.013,- sedangkan Pagu Anggaran di DPA TA 2015 Rp. 762.600.000,2. Pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung PTSP serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Kabupaten Kepulauan Anambas, di Rancangan Awal RKPD Rp. 350.000.000,- sedangkan Pagu Anggaran di DPA TA 2014 Rp. 181.491.000,-

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan yang dilaksanakan di masingmasing kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari elemen masyarakat.Dari semua usulan yang diperoleh, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini. Tabel 3 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Kepulauan Anambas No.

Kebijakan Nasional / Provinsi

Sumber

(1)

(2)

(3)

Nasional

1

2

3

4

Promosi, event dan expo investasi daerah didalam dan luar negeri

PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi


Rapat koordinasi teknis persiapan penyederhanaan prosedur perizinan PTSP


Peningkatan Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal


25

Keterangan (4)

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, maka perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dinyatakan pada tabel sebagai berikut: Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas N O

1

2

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan promosi investasi dan optimalisasi dan optimalisasi kemitraan dalam mengembangkan potensi investasi bagi dunia usaha di Kab. Kep. Anambas

Meningkatkan kapasitas kelembagaan sebagai fasilitator pelayanan publik yang terpercaya di Kab. Kep. Anambas

1

2

Meningkatkan minat investor dan dunia usaha terhadap potensi investasi di kab. Kep. Anambas

Penyederhanaan mekanisme perizinan dengan sistem pelayanan prima dan profesional yaitu penyelenggaraan PTSP

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih menitikberatkan pada hal Peningkatan Promosi dan pengembangan potensi dan produk unggulan daerah melalui peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Selain itu rumusan program dan kegiatan mempertimbangkan juga faktor Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan Pencapaian SPM nantinya. Dimana faktor tersebut dapat dicapai melalui Optimalisasi promosi dan kemitraan serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Di dalam Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (Juknis SPM) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada 7 (tujuh) Ruang Lingkup, yaitu : 26

1. Kebijakan Penanaman Modal; 2. Kerjasama Penanaman Modal; 3. Promosi Penanaman Modal; 4. Pelayanan Penanaman Modal; 5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan 7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal. Adapun untuk mendukung SPM Penanaman Modal, Program yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan yang dilakukan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Promosi Penanaman Modal dengan mengikuti Pameran-pameran investasi dalam rangka mempromosikan potensi daerah untuk menarik minat investor menanamkan modal di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk Beberapa Ruang lingkup SPM yang belum terlaksana, dikarenakan depisit anggaran pada Tahun Anggaran 2015 sehingga ada sebagian program dan kegiatan yang tidak terlaksana, serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal belum bisa terlaksana sesuai dengan target SPM bidang Penanaman Modal. Jumlah keseluruhan program Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2015 berjumlah 3 program dengan jumlah seluruh kegiatan yang mencapai 14 Kegiatan. Untuk lebih jelasnya, Rencana Program dan Kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2015 ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini:

27

Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Kepulauan Anambas Nama SKPD : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n

(2)

(3)

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pag u Indikatif

Sumbe r Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

KKA

12 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetka n (20%)

KKA

12 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetka

Lokasi

Catata n Penting

(8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuha Capaian n Dana/ Kinerja Pagu Indikatif

(9)

(10)

Urusan Wajib

1 1

01

1

01

01

1

01

01

1


lembar 1 dari 5

01

Bidang Urusan Penanaman Modal

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

02

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran

- 28 -

95.000.000

393.120.000

APBD


APBD

12 Bulan dari 60 Bulan yang ditargetka

104.610.000

452.088.000

Kode

(1)

1

01

01

1

01

02

1

01

02

1

01

02

03



(2)

(3)

Penyediaan rutinitas perkantoran

Rencana Tahun 2016

Lokasi

(4)

Target Capaian Kinerja


Sumbe r Dana

(5)

(6)

(7)

Catata n Penting

(8)


(9)

(10)

n (20%)

n (40%)

KKA


APBD


1.443.831.240

KKA

1 Kali dari 19 Kali Pameran yang ditargetka n (5,27%)

APBD

4 Kali dari 19 Kali Pameran yang ditargetka n (21%)

540.000.000

KKA

1 Paket dari 5 Paket yang ditargetka n (20%)

2 Paket dari 5 Paket yang ditargetkan (40%)

250.000.000

Tercapainya kinerja Aparatur

962.554.160

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 01

02

Penyelenggaraan Pameran Potensi Investasi

Penyediaan Bahan Promosi Investasi

Terselenggaranya Pameran Potensi Investasi

Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi

- 29 -

180.000.000

180.000.000

APBD

Kode

(1) 1

1

01

01

02

02

1

01

03

1

01

03

03

04



(2)

(3)

Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Investasi

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penanaman Modal dan Investasi

Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Terlaksananya Kegiatan Peningkata Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja


Sumbe r Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

KKA

1 Laporan dari 5 Laporan yang ditargetka n (20%)

KKA

3 Orang dari 15 Orang yang ditargetkan (20%)

Lokasi

200.000.000

125.000.000

Catata n Penting

(8)


(9)

(10)

APBD

2 Laporan dari 5 Laporan yang ditargetka n (40%)

225.000.000

APBD

6 Orang dari 15 Orang yang ditargetka n (40%)

143.750.000

APBD

35 Kali rapat dari 125 Kali rapat yang ditargetka n (28%)

250.000.000

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 01

Rapat Koordinasi Investasi dan Pelayanan Perizinan

Terlaksananya Rapatrapat Koodinasi investasi dan Pelayanan perizinan

KKA

- 30 -

15 Kali Rapat dari 125 kali Rapat yang ditargetka n (12%)

170.000.000


Kode

(1)

(2) Sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal

1

01

03


(3)

Rencana Tahun 2016

Lokasi

(4)

Terselengaranya Sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal

KKA

02



Sumbe r Dana

(5)

(6)

(7)

1 Kali Sosialisasi dari 3 Kali Sosialisasi yang ditargetka n

Catata n Penting

(8)


(9)

(10)

2 Kali dari 3 kali yang ditargetka n (66%) 125.000.000

APBD

350.000.000

(33%)

Monev Pelayanan Perizinan Terpadu 1

01

03

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Investasi

KKA

03

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 1

01

03

04

1

01

03

05

Penyediaan Sarana dan Prasarana PTSP

Terlaksananya Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan

KKA

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur terhadap Pelayanan Investasi

KKA

- 31 -

1 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetka n (20%)

140.000.000

APBD

2 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetka n (40%)

200.000.000

393.800.000

300.000.000

12 Bulan dari 20 Bulan yang di targetkan (20%)

358.000.000

APBD

24 bulan dari 60 bulan yang ditargetka n (40%)

20% dari 100% yang

247.000.000

APBD

60% dari 100% yang

Kode

(1)


(2)


(3) di Kabupaten Kepulauan Anambas

- 32 -

Rencana Tahun 2016

Lokasi

(4)



Sumbe r Dana

(5)

(6)

(7)

ditargetka n (20%)

Catata n Penting

(8)


(9) ditargetka n (60%)

(10)

BAB IV PENUTUP

Terkait dengan pelaksanaan dan alokasi anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan, terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain adalah: Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan spesifikasi unit Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dengan penjabaran keselarasan Visi, Misi dan Arah Kebijakan teknis unit kerja. Kajian lebih mendukung bagaimana arah pembangunan investasi dengan memanfaatkan peluang dan potensi dukungan infrastruktur. Masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari laporan evaluasi kinerja yang dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dalam rangka tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dan peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Rencana kerja di tahun ini merupakan bagian dari strategi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2011 – 2015, dimana diharapkan Rencana Kerja ini diarahkan untuk mencapai program dan sasaran peningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang tertuang dalam Renstra tersebut. KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

EFFI SJUHAIRI, S.Sos PEMBINA NIP : 19710602 200212 1 007

33

RENCANA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016

Recommend Documents