RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (KP2TPM) TAHUN 2013 - 2018
PARIAMAN 2014
BAB I
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah diatur dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah (birokrasi) berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat (public services), melaksanakan manajemen pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan umum. Pemerintah Daerah harus dapat memberi pelayanan publik secara prima yang sesuai dengan keinginan/aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan tatanan pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip good governance mengandung 3 (tiga) pilar utama, yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Demokrasi dan
Partisipasi”.
Akuntabilitas
artinya
penyelenggaraan
fungsi-fungsi
pemerintahan harus dapat dipertanggung jawabkan. Transparansi artinya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus memiliki
mekanisme
yang
jelas
dan
diinformasikan
kepada
semua
pihak/pemangku kepentingan (multi stakeholders). Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi pemerintahan diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta/dunia usaha sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara. Salah satu bidang pelayanan yang sering menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan di bidang administrasi pemerintahan, khususnya administrasi perizinan dan non perizinan. Bidang ini memiliki arti penting dalam kegiatan perekonomian dan berdampak pada bidang-bidang pelayanan lainnya. Kondisi pelayanan perizinan dan non perizinan yang kurang baik akan berdampak pada terganggunya iklim investasi/penyelenggaraan penanaman modal dan aktivitas kegiatan usaha perekonomian masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 151 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.
1
Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman Tahun 2013–2018 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat secara terinci perencanaan program dan kegiatan tahunan sesuai dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Rencana strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan sasaran, meliputi : kebijakan, program dan kegiatan prioritas dan realistis dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Rencana strategis menentukan arah yang ingin dicapai organisasi untuk masa yang akan datang dan menjadi dasar pengukuran kinerja
atas
pelayanan
yang
diberikan
pada
masyarakat
di
bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di Kota Pariaman, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) setiap akhir tahun. 1.2.
Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra KP2TPM Kota Pariaman tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
2
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Daerah
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 17. Peraturan
Bersama
Menteri
Dalam
Negeri,
Menteri
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 18. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Kepmendagri Penilaian
Nomor
Dokumen
050-188/Kep/Bangda/2007 Perencanaan
Pembangunan
tentang
Pedoman
Daerah
(Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD); 20. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187); 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota. 23. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. 1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Kota Pariaman Tahun 2013-2018, adalah untuk:
a) Menunjang perwujudan visi “Kota Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata Budaya dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan Budaya dan Agama” pembangunan jangka menengah yang optimal sebagai Kota Perdagangan dan Jasa visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004-2023) ; b) Memberikan arah dan gambaran yang jelas bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
4
c) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD dengan Renstra Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Kota Pariaman; d) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pariaman. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman Tahun 2013-2018, adalah: a. Sebagai dokumen perencanaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman jangka waktu menengah (5 tahun) yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan jangka pendek (1 tahun) sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. b. Agar visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran. 1.4.
Sistematika Penulisan Adapun pembuatan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) KP2TPM Kota
Pariaman tahun 2013-2018 ini disusun ke dalam 7 (tujuh) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I
PENDAHULUAN : Pada Bab Pendahuluan dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan Rencana Strategis.
Bab II
GAMBARAN PELAYANAN PADA KP2TPM KOTA PARIAMAN Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki, serta Kinerja Pelayanan KP2TPM Kota Pariaman periode sebelumnya dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan KP2TPM Kota Pariman.
Bab III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini berisi uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, Telaahan Renstra K/L dan Renstra
5
Prpvinsi/Kab/Kota, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri Perumusan IsuIsu Strategis. Bab IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, Dalam Bab ini dirumuskan Visi dan Misi KP2TPM Kota Pariaman, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, yang diakhiri
perumusan
Strategi
dan
Kebijakan
KP2TPM
Kota
Pariaman. Bab V
RENCANA,
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK,
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Bab VI
INDIKATOR KINERJA KP2TPM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD : Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja KP2TPM Kota Pariaman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sehingga pelaksanaannya terarah dan tepat sasaran.
Bab VII
PENUTUP
Bab VII
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERIZINAN KP2TPM KOTA PARIAMAN 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KP2TPM Kota Pariaman KP2TPM Kota Pariaman merupakan salah satu SKPD dibawah Pemerintahan Kota Pariaman didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. Lokasi KP2TPM Kota Pariaman di Jl. Nasri Nasar No. 1 terletak di Kel. Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman mempunyai luas tanah : ±600 M2 dengan luas bangunan sekarang ±96M2 yang merupakan kantor milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pariaman dengan batas sebagai berikut : - Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Batang Piaman Akses ke KP2TPM Kota Pariaman ini sangat lancar dan mudah karena bisa dilalui oleh semua jenis angkutan kota dan dekat dengan terminal. Tugas Pokok KP2TPM Pariaman adalah “Membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah“. Selain itu KP2TPM juga melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. KP2TPM Kota Pariaman mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Pariaman . Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 pasal (5) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman, KP2TPM mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan program KP2TPM ; 2. Perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan, penanaman modal dan investasi daerah;
7
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, penanaman modal dan investasi daerah; 4. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan, penanaman modal dan investasi daerah; 5. Pelaksanaan administrasi proses pelayanan perizinan, penanaman modal dan investasi daerah; 6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan, penanaman modal dan investasi daerah; 7. Penanganan
pengaduan
masyarakat
berkaitan
dengan
penyelenggaraan pelayanan publik. 8. Pengembangan sistem pelayanan publik (Pasal 6) 1. Kepala/Sekretaris KP2TPM mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan
sebagian
urusan
yang
menjadi
kewenangan
Pemerintah Daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; 2. Kepala KP2TPM mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang yang diatur dengan Peraturan Walikota. Sesuai dengan struktur yang ada, pelaksanaan tugas pokok KP2TPM dilakukan oleh Kepala Kantor, Kasubag Tata Usaha dan Seksi. Berdasarkan struktur tersebut melalui Perwako Nomor 11/570/2012 diuraikan tugas pokok tersebut sebagai berikut : 1.
Kepala Kantor Mempunyai tugas pokok dan fungsi “melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal ”. Uraian Tugas Kepala Kantor adalah : a. Menyusun dan merumuskan kebijakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan kantor meliputi pembinaan dan penataan ketatausahaan, penyusun program KP2TPM; b. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi di lingkungan kantor agar terjalin kerjasama baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi baik secara lisan maupun secara tulisan sesuai dengan bidang permasalahannya;
8
d. Mengarahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan kelompok
jabatan
fungsional
dilingkungan
kantor
agar
melaksanakan tugas sesuai dengan yang direncanakan; e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepala Sub Bagian
Tata
Usaha,
para
kepala
seksi
guna
mengetahui
perkembangan dan permasalahannya; f.
Merumuskan masalah yang timbul di lingkungan kantor untuk merumuskan konsep lebih lanjut;
g. Mengendalikan pengelolaan pelayanan KP2TPM agar ada kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan; h. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait penyusunan dan perumusan kegiatan kantor baik rutin maupun pembangunan agar terdapat kesesuaian dalam penetapan; i.
Meneliti dan memaraf konsep serta menandatangani surat yang menjadi
kewenangannya
berdasarkan
data
dan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku; j.
Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di KP2TPM sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan;
k. Membuat laporan kegiatan kantor secara priodik untuk disampaikan kepada atasan; l.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota baik lisan maupun tulisan.
2.
Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam arti melaksanakan administrasi umum
dan
kepegawaian,
administrasi
keuangan
perencanaan
ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha ; a. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian Tata Usaha berpedoman kepada rencana strategis KP2TPM; b. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, penggandaan serta mendistribusikannya; c. Menghimpun
dan
mengelola
Peraturan
Perundang-Undangan,
pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan 9
lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, urusan
rumah
tangga,
perlengkapan,
keuangan,
pendataan,
evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan tugas; d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; e. Menyusun dan mengelola administrasi pengadaan barang; f.
Mengusulkan
pelelangan
barang
dan
penghapusan
barang
dilingkungan KP2TPM; g. Menyiapkan bahan dan megatur administrasi alat tulis Kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris KP2TPM; h. Menjaga
dan
memelihara
kebersihan,
ketertiban,
keindahan,
kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan KP2TPM; i.
Mengkoordinir dan memelihara DP3, menyusun DUK dan bezetting pegawai;
j.
Menyiapkan bahan dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun pegawai;
k. Menyiapkan permintaan kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami, dan kartu taspen; l.
Mengusulkan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara;
m. Membuat laporan mutasi barang; n. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai; o. Menyiapkan bahan usulan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional; p. Melaksanakan dan Melaporkan kehadiran pegawai dan Apel; q. Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan atau pemberian tanda kehormatan pegawai; r. Meneliti laporan SPJ bendahara; s. Menyusun dan menyelenggarakan Anggaran Pendapatan dan Belanja KP2TPM dengan berpedoman pada APBD yang telah ditetapkan; t. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas, dan transport serta kesejahteraan pegawai; u. Mengkoordinir pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, Penerimaan, Penyimpanan, Pengeluaran, Pertanggungjawaban, pembukuan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
10
v. Mempersiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan; w. Menghimpun usulan rencana kegiatan yang dilaksanakan KP2TPM; x. Mengumpulkan, Menghimpun, mengkoordinasikan, dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lainnya yang bersifat isedentil; y. Melaksanakan inventaris dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan KP2TPM; z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3.
Seksi Pendataan dan Pelayanan Perizinan 1. Seksi Pendataan dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan
progra
pelayanan
perizinan
dalam
arti
melaksanakan koordinasi, evaluasi, monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi dibidang Pelayanan Perizinan. 2. Uraian tugas Seksi Pendataan dan Pelayanan Perizinan adalah: a) Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Pendataan dan Pelayanan Perizinan sesuai program dan urusan dengan mempedomani visi dan misi KP2TPM; b) Menghimpun bahan dan data-data perizinan; c) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan; d) Melaksanakan pelayanan administrasi dan proses dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. e) Koordinasi dan konsultasi dengan unit teknis terkait. f) Melakukan/memverifikasikan
permohonan,
persyaratan
penerbitan perizinan. g) Menyiapkan bahan fasilitasi pelimpahan kewenangan bidang perizinan. h) Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. i)
Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.
j) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.
11
4.
Seksi Penanaman Modal 1. Seksi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan berkaitan dengan penanaman modal daerah yang berkaitan dengan perizinan Penanaman Modal. 2. Uraian tugas Seksi Penanaman Modal Daerah adalah : a) Menyusun rencanaan kegiatan tahunan seksi penanaman modal sesuai dengan program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait; b) Menghimpun bahan dan data-data perizinan penanaman modal. c) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan. d) Melaksanakan pelayanan Administrasi dan proses di bidag perizinan penanaman modal secra terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. e) Melakukan koordinasi dan konsultasi perizinan penanaman modal dengan
unit
permohonan
teknis dan
terkait.Mengkoordinasikan/memverifikasi
persyaratan
untuk
penerbitan
perizinan
Penanaman Modal f) Menyiapkan bahan fasilitas pelimpahan kewenangan bidang perizinan Penanaman Modal. g)
Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
h) Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan i)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Seksi Evaluasi Pelaporan dan Pelayanan Pengaduan 1. Seksi
Evaluasi
Pelaporan
dan
Pengaduan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan program dibidang pelaporan dan pengaduan dalam arti melaksanakan koordinasi, kajian, analisa dan fasilitas di bidang Pengaduan dan Pelaporan. 2. Uraian tugas Seksi Evaluasi Pelaporan dan Pengaduan adalah : a) Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Evaluasi dan Pengaduan sesuai Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. b) Mempunyai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan.
12
c) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan dengan unit kerja terkait. d) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA. e) Menghimpun
/
menyimpan,
menindak
lanjuti
laporan
dan
pengaduan serta mengevaluasi pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f) Mempertanggungjawabkan tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. g) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
Struktur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman
KEPALA KANTOR ALFIAN, S.Sos Kepala Tata Usaha MUHARSYAF, SH 1. Lindrawati, A.Md 2. Liza Novelia, A.Md 3. Elfira Sari Roza,A.Md
Kepala Seksi Pendataan Pelayanan Perizinan
Kepala Seksi Penanaman Modal
Kepala Seksi TATA USAHA Evapor & Pely.Pengaduan
ASNERI ROZA, S.Sos
ZUHELMI
NURZA DESMELI, SE.MM
1.Ruji Aprilus Al Jasri,SH 2. Mirawati, A.Md 3. Dedi Armansyah
1.Annisa Yuswanita, SE 2.Zuliwarman, A.Md
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
1.Rosidi, SH 2.Ariani Rahman, A.Md
TIM TEKNIS
13
2.2.
Sumber Daya KP2TPM Kota Pariaman
1) Data Kepegawaian KP2TPM Kota Pariaman. No.
Nama
NIP
Pangkat/Gol Jabatan Ruang Pembina (IV/a) Kepala Kantor
1
ALFIAN, S.Sos
2
MUHARSYAF, SH
3
19641227 1986 02 2 001
4
NURZA DESMELI, SE, MM ASNERI ROZA, S.Sos
5
ZUHELMI
19660107 198811 2 001
Penata (III/c)
6
RUJI APRILUS AL JASRI, SH ROSIDI, SH
19840407 201001 1 011
19870325 201001 2 011
9
ANNISA YUSWANITA, SE LINDRAWATI, A.Md
10
DEDI ARMANSYAH
11 12
ARIANI RAHMAN, A.Md LIZA NOVELIA, A.Md
19750906 200312 1 006 19851002 200901 2 001
Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk.I (II/d) Pengatur (II/c)
13
ZULIWARMAN A.Md
14
MIRAWATI, A.Md
15
ELFIRA SARI ROZA, A.Md
7 8
19740726 199311 1 001 19660521 199303 1 004
19701107 199403 2 009
19850715 201101 1 007
19690929 200701 2 007
19791117 201001 2 005 19810522 201101 1 004 19860627 201001 2 010 19860331 201101 2 007
Penata Tk. I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c)
No. HP 081267814009
Kasubag TU
085274598280
Kasi Evapor & Pel.Pengaduan Kasi Pendataan Pely.Perizinan Kasi Penanaman Modal Staf
085278345748
Staf
081266666612
Staf
085274408574
Staf
085263297503
Staf
085364164928
Pengatur Tk I (II/d) Pengatur (II/c)
Staf
081363668141
Staf
083182523957
Pengatur (II/c)
Staf
085263434440
Pengatur (II/c)
Staf
081397978178
Pengatur (II/c)
Staf
081363344657
085363041123 08126752537 085363073762
2) Sarana Bangunan Bangunan KP2TPM Kota Pariaman, terdiri dari : No.
Uraian
Satuan
Jumlah
Merek
Kondisi
1
Ruangan Kepala KP2TPM
1
Baik
2
Ruangan Kasubag Tata Usaha
1
Baik
3
Ruangan Kasi Pendataan
1
Baik
Pely.Perizinan 4
Ruangan Kasi Penanaman Modal
1
Baik
5
Ruangan Kasi Evapor &
1
Baik
14
Pely.Pengaduan 6
Ruangan Pelayanan
1
Baik
7
Ruangan Rapat/staf
1
Baik
8
Toilet
1
Baik
9
Gudang
1
Baik
10
Personal Komputer
unit
1
Acer/Rakita
Baik
n 11
Personal Komputer
unit
1
Acer Aspire
Baik
12
PC. Unit
unit
1
HP Omni
Baik
13
PC. Unit
unit
1
Dell
Baik
14
PC. Unit
unit
1
PC. Zyrex
Baik
15
Laptop
unit
1
Ienovo
Baik
16
Laptop
unit
1
Toshiba
Baik
17
Laptop
unit
3
Toshiba
Baik
Satelit 18
Laptop
unit
1
Toshiba 735
Baik
19
Note Book
unit
1
Axxus
Baik
20
Note Book
unit
1
Toshiba MB
Baik
21
Peralatan Komputer Mainfrme lain-
unit
1
Mainframe
Baik
bh
1
Canon
Baik
lain 22
Printer
IP2270 23
Printer
bh
1
Epson LQ
Baik
310 24
Printer
bh
1
HP 1536
Baik
25
Printer
bh
1
Epson
Baik
26
Printer
bh
1
HP Laser
Baik
27
Printer
bh
2
Canon
Baik
Pixma 28
Printer
bh
1
Canon MP
29
Printer
bh
1
Laser HP
Baik
30
Printer
bh
3
Lexmark.MX
Baik
310
31
Peralatan jaringan lain
bh
1
Wireless
Baik
32
Mesin Ketik Manual Portable
bh
1
SM 18
Baik
33
Mesin Ketik Standar
bh
1
Brother 9
Baik
34
Proyektor + Attachment
bh
1
Infocus
Baik
15
35
Unintemupublic Power Supply
bh
1
UPS APC
Baik
bh
1
UPS
Baik
(UPS) 36
Unintemupublic Power Supply (UPS)
Remingthon s
37
Camera Electronic
bh
1
Galaxi
Baik
Samsung 38
Camera Film
bh
1
Sony/cyber
Baik
39
Peralatan Antena SHF
bh
1
Antena
Baik
40
Televisi
bh
1
Panasonix
Baik
LCD 42
Dispencer
bh
1
Miyako
Baik
42
Meja Kerja Pejabat Eselon IV
bh
1
Baik
43
Meja Kerja Pejabat Eselon III
bh
4
Baik
44
Meja Kerja Pejabat lain-lain
bh
1
Baik
45
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
bh
1
Baik
46
Kursi Kerja Pejabat Eselon III
bh
4
Baik
47
Kursi Kerja Pejabat lain-lain
bh
3
Baik
48
Kursi Kerja diruangan Pejabat
bh
1
Baik
Eselon 3 49
Kursi Pejabat lain-lain
bh
10
Baik
50
Meja Komputer
bh
1
Baik
51
Meja 1/2 biro
bh
10
Baik
52
Bangku Tunggu
bh
4
53
Kursi Putar
bh
3
54
Lemari Penyimpanan/pajangan
bh
1
55
Filling Cabinet
bh
3
Baik
56
Alat penyimpanan lain-lain
bh
1
Baik
57
Papan pengumuman
bh
3
Baik
58
Rak besi/metal
bh
1
Baik
59
Meja Komputer
bh
1
60
Alat rumah tangga lain (piring)
bh
12
Baik
61
Alat rumah tangga lain (gelas)
bh
12
Baik
62
Alat rumah tangga lain
bh
12
Baik
Nikel crom
Baik Baik
Jepara
Baik
Axel/MT
Baik
(sendok/garpu) 63
Bingkai foto Gubernur & Wakil Gub.
bh
2
Baik
64
Rak Mukenah
bh
1
Baik
16
65
Mukenah dan sajadah
Lbr
2
Kohindor
Baik
66
Kotak Saran
bh
1
Kaca
Baik
67
Rel Gorden
bh
1
Baik
68
Rak Piring
bh
1
Baik
69
Kursi Tamu diruangan pejabat
Set
Mezzo
eselon 3 70
Lemari arsip untuk arsip dinamis
Set
3
Kayu
71
Lemari arsip untuk arsip dinamis
bh
1
Lion
72
Lemari arsip untuk pejabat lain
h
5
Kayu/triplek
3) Sarana Fasilitas Lainnya, terdiri dari : No.
Uraian
Satuan
Jumlah
Merek
Kondisi
1
Listrik PLN
bh
1
Baik
2
PDAM
bh
1
Baik
3
Air Condisioner/AC
bh
1
AUK/ASW/18A4/EW/
Baik
4
Air Condisioner/AC
bh
1
LG 5-09 15
Baik
5
PABX
bh
1
Baik
6
CCTV
bh
4
Baik
7
Monitor CCTV
bh
1
Baik
8
Telp/Fax
bh
1
7
Server
bh
1
Baik
8
Internet
bh
1
Baik
Pansonix
Baik
4) Sarana Transportasi, terdiri dari : No
Jenis Kendaraan
Satuan
Jumlah
Merek
Kondisi
Mobil Kepala KP2TPM
bh
1
New Avanza
Baik
. 1
1,5 GM/T, putih 2
Mobil Operasional
bh
1
Avanza/G
Baik
3
Motor Kasubag TU
bh
1
Supra X 125 RPGM 11
Baik
4
Motor Kasi P3
bh
1
NF 125 TRF2
Baik
5
Motor Kasi PM
bh
1
NF 125 TRF2
Baik
6
Motor kasi Evapor
bh
1
Supra X 125 RPGM
Baik
17
2.3.
Kinerja KP2TPM Kota Pariaman Bertitik tolak dari Rencana Stratejik tersebut diatas, disusun beberapa program kerja akan ditetapkan sehingga sasaran dan kegiatan untuk tahun 2013-2018 dapat tercapai. Sebagai ilustrasi untuk menilai tingkat keberhasilan selama 3 (tiga) tahiun terakhir yang telah dilakukan oleh KP2TPM Kota Pariaman, bisa dilihat dari beberapa segi, yaitu :
a. Tingkat Pemanfaatan Sarana Pelayanan KP2TPM Kota Pariaman belum memiliki gedung sendiri namun saat ini telah dilengkapi dengan berbagai sarana berupa ruangan pelayanan perizinan yang dilengkapi dengan alat pendingin, kendaraan operasional, halaman parkir yang luas dan semuanya itu tertata dengan baik sehingga masyarakat yang berurusan akan merasa nyaman. b.
Mutu Pelayanan KP2TPM dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dibidang perizinan kepada masyarakat sehingga kedepannya diharapkan semua jenis perizinan yang ada di Kota Pariaman dapat diproses pada satu tempat yang terkoordinasi dengan SKPD terkait. KP2TPM dalam memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat
berdasarkan
Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki untuk setiap jenis perizinan yang dilayani. Adapun Motto KP2TPM adalah “Melayani dengan muko yang janiah jo hati yang barasiah”. Hal ini dapat dibuktikan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat berupa Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahunnya. KP2TPM Kota Pariaman meraih Juara I antar SKPD katagori Pelayanan Tingkat Kota Pariaman dan meraih Juara 4 Tingkat Provinsi Sumbar (Citra Pelayanan Perizinan/CPP). Selain
itu
KP2TPM
melaksanakan
dalam
berbagai
meningkatkan
pelatihan,
mutu
diantaranya
pelayanan pelatihan
telah Service
Execelent dan Bintek Etika Pelayanan yang diikuti oleh seluruh pegawai KP2TPM dan tim teknis SKPD terkait. Mutu pelayanan KP2TPM Kota Pariaman terus berbenah dan akan terus ditingkatkan agar lebih baik di masa yang akan datang. c. Tingkat Efisiensi Pelayanan. Dalam proses efisiensi pelayanan,
KP2TPM
Kota Pariaman telah
dilengkapi dan memiliki sarana komputer dan server yang canggih mulai dari proses penerimaan, penerbitan izin dan penyerahan izin secara cermat dan cepat, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan efisien.
18
Berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 342/570/2011 tentang pendelegasian wewenang pelayanan perizinan, KP2TPM
Kota
Pariaman telah melayani 11 (sebelas) jenis perizinan, yakni : No.
Jenis Izin
Keterangan
1
Surat Izin Tempat Usaha /SITU
Gratis
2
Surat Izin Bergangguan /HO
3
Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP
Gratis
4
Tanda daftar Perusahaan /TDP
Gratis
5
Tandar Daftar Industri /TDI
Gratis
6
Izin Usaha Jasa Konstruksi /IUJK
Gratis
7
Izin Mendirikan Bangunan /IMB
Retribusi
8
Surat Izin Usaha Warung Internet /Warnet
Gratis
9
Izin Pemasangan Reklame
Gratis
10
Izin Tower (IMB)
Retribusi
11
Izin pertambangan Rakyat/IPR
Retribusi
Retribusi
dan untuk jenis perizinan dibidang Penanaman Modal, meliputi : No.
2.4.
Jenis Izin
Keterangan
1
Izin Prinsip Penanaman Modal
2
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4
Izin Usaha Penanaman Modal
5
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
6
Izin Usaha Perubahan penanaman Modal
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KP2TPM Kota Pariaman
1. Analisa Tantangan KP2TPM Kota Pariaman 1) Aspek Pelayanan Dengan keberadaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman di lokasi yang strategis dengan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk langsung mengurus izinnya. Semua fasilitas umum sudah dekat dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. Dan untuk urusan administrasi pada
setiap
Kelurahan/Desa/Kecamatan
sudah
disediakan
format
perizinan yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak perlu harus 19
mengambil ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. 2) Aspek Keuangan Dengan ditetapkan SOP Perizinan KP2TPM
semua yang menyangkut
biaya sudah ada patokan standarnya jadi masyarakat tidak perlu takut, karena biayanya jelas dan murah. 3) Aspek SDM Ketersediaan PNS KP2TPM sebanyak 16 orang tidak harus dipandang pesimis tapi harus lebih optimis, sebab melihat pengalaman pelaksanaan perizinan di KP2TPM, semua perizinan dapat diselesaikan. Jadi meskipun jumlah aparatur terbatas namun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal.
2. Analisa Peluang KP2TPM Kota Pariaman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman, merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di KP2TPM Kota Pariaman. KP2TPM Kota Pariaman harus mampu
meningkatkan
kinerjanya
baik
dalam
aspek
pelayanan,
administrasi, sumber daya keuangan maupun sarana dan prasarana.
20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas pokok Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor
09
tahun
2009
yakni
“
Membantu
Walikota
dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah “.
Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan penyusunan/program Kantor Pelayanan Perizinan dan Pananaman Modal Kota Pariaman; 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan, penanaman modal dan investasi daerah; 3) Penyelenggaraan
pelayanan
administrasi
pelayanan
perizinan,
penanaman modal dan investasi daerah; 4) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan, penanaman modal dan investasi daerah; 5) Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan, penanaman modal dan investasi daerah; 6) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan, penanaman modal dan investasi daerah; 7) Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 8) Pengembangan system pelayanan publik. Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan di KP2TPM Kota Pariaman, meliputi : a. Faktor Internal 1) Jumlah SDM masih kurang; 2) Belum terpenuhinya tunjangan khusus 3) Motivasi pegawai belum mengarah kepada budaya kerja 4) Perlu perluasan ruangan/bangunan 5) Kurangnya tenaga ahli dibidang IT b. Faktor Ekternal, meliputi : 1) Masih rendahnya kesadaran/ pengetahuan masyarakat dibidang pengurusan perizinan dan penanaman modal ; 2) Masih kurang lancarnya koordinasi dengan SKPD terkait; 3) Masih kurangnya perhatian terhadap kinerja KP2TPM Kota Pariaman. 21
3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pariaman
A. Visi Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja organisasi selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam penentuan visi, dipertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut : 1) Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerjadan peranan organisasi; 2) Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi; 3) Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami; 4) Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat; 5) Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian, sesuai dengan visi dari pimpinan terpilih Kota Pariaman ditetapkan visinya “Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan Budaya dan Agama”. Dengan memperhatikan visi tersebut, serta memperhatikan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang terkandung 3 (tiga) nilai untuk mencapai kesejahteran masyarakat, yaitu : 1. Kepariwisataan Suatu gerakan dengan menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata atau fasilitas umum sehingga menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Ekonomi Kreatif Suatu gerakan pengembangan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, inovasi, keterampilan serta bakat individu menjadi nilai ekonomi tinggi
untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan
pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi daya cipta individu dan potensi daerah 3. Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama Dalam pelaksanaan pembangunan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan
dengan
menjadikan
Pariaman
Kota
hijau
serta
melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam setiap sendi kehidupan.
22
B. Misi Secara umum misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam penentuan Misi, telah mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut : 1) Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku pada periode tertentu; 2) Misi harus dapat menggambarkan penjabaran Renstra organisasi di atasnya
(RPJPD
dan
RPJMD
Kota
Pariaman)
serta
tugas-
tugas/kewenangan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan terkait; 3) Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. C. Berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tersebut di atas, maka telah ditetapkan misinya sebagai berikut : 1) Membangun sumberdaya manuasia yang berkompetensi, berbudaya, beriman, dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta berdaya saing; 2) Penguatan struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah; 3) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri; 4) Optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana daerah dalam menunjang peningktan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan mitigsi bencana. 3.3.
Telaahan Renstra Kota Pariaman Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang berkaitan dengan Tupoksi KP2TPM Kota Pariaman, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa misi yang ke 3 (tiga) yang tepat dan berkaitan langsung dengan Tupoksi KP2TPM Kota Pariaman. Hal tersebut dilihat dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diuraikan sebagai berikut : a. Tujuan, meliputi : 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efisien; 2) Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat. b. Sasaran, diantaranya :
23
1) Terlaksananya akuntabilitas dan Birokrasi Pemerintah berbasiskan Web dan secara On-line (e-Goverment); 2) Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). c. Strategi, meliputi : 1) Pemantapan birokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan; 2) Penggunaan dan pemanfaatan tekhnologi informasi pada system informasi keuangan daerah, mengembangkan one stop service, pengembangan bursa tenaga kerja on-line dan penerapan mekanisme complain; 3) Pemantapan
tata
kelola
pemerintahan
melalui
peningkatan
kualitas SDM dan sarana. d. Arah Kebijakan, meliputi : 1) Pemantapan system birokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan; 2) Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani ; 3) Meningkatkan
pengetahuan,
pemahaman
dan
partisipasi
masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanan pembangunan ; 4) Meningkatkan system informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan; 5) Menyempurnakan Sistem Organisasi dan tata kerja yng efektif dan efisien; 6) Mendorong terwujudnya pertumbuhan dunia usaha/penanaman modal yang kreatif dan mandiri ; 7) Menerapkan system dan prosedur Reward and Punishment dalam upaya meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai. 3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Ada 3 (tiga) Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
yakni : 1) Keterkaitan / holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab-akibat dampak
24
2) Keseimbangan : Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka 3) Keadilan : Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). 3.4.
Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi KP2TPM Kota Pariaman, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala KP2TPM Kota Pariaman,
telaah RTRW dan KLHS dapat ditentukan isu –
isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh KP2TPM Kota Pariaman yaitu : 1) Tersedianya sumber daya yang memadai; 2) Tersedianya anggaran KP2TPM Kota Pariaman yang memadai; 3) Adanya dukungan instansi terkait, DPRD, dan lembaga lainnya; 4) Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pelayanan; 5)
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan yang sudah ada maupun menambah pelayanan yang belum ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
6) Meningkatkan komunikasi dan informasi di seluruh SKPD Kota Pariaman.
25
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi
dan
Misi
Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
dan
Penanaman Modal Kota Pariaman Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai atau cara pandang jauh ke depan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan organisasi KP2TPM Kota Pariaman agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Artinya visi d isini adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan KP2TPM Kota Pariaman sebagai suatu organisasi dalam jangka waktu panjang kedepan, sehingga KP2TPM Kota Pariaman menyatakan visi untuk tahun 2013-2018 adalah “ Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima dan Penanaman Modal yang handal dalam rangka peningkatan pertumbuhan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan budaya dan agama”. Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (pemerintah) yang diwujudkan dalam bentuk produk dan pelayanan, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pernyataan misi mencerminkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Adapun penjabaran dari Visi tersebut, untuk periode 20132018 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi, yaitu : 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-publik melalui pemanfaatan teknologi informasi; 2)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas, sehat dan berdaya saing;
3) Adanya koordinasi yang baik dengan SKPD terkait dalam pelayanan perizinan dan investasi; 4) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; 5) Tersedianya personil, dana dan peralatan yang memadai; 6) Terkelolanya manajemen pelayanan pengaduan masyarakat tentang pelayanan perizinan secara tepat dan cepat ; 7) Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat dengan mendorong dunia usaha dan masyarakat mandiri.
26
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman Berdasarkan Misi yang telah dirumuskan, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KP2TPM Kota Pariaman adalah sebagai berikut :
1. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, berupa terlaksananya akuntabilitas dan Birokrasi Pemerintah berbasiskan Web dan secara Online (E-Goverment) 2. Untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat, berupa terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). 4.3.
Strategi dan Kebijakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman
a. Strategi Strategi jangka menengah KP2TPM Kota Pariaman yang merupakan rumusan perencanaan komprehensip tentang bagaimana KP2TPM Kota Pariaman untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien, yakni : 1. Pemantapan System Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tegas dan mudah dilaksanakan serta membuka peran serta masyarakat untuk mengaksesnya; 2. Penggunaan dan pemanfaatan tekhnologi informasi pada system informasi perizinan secara akurat dan cepat; 3. Pemantapan pengetahuan dan pemahaman SDM KP2TPM Kota Pariaman melalui pendidikan dan pelatihan serta study komparatif. b. Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan mencapai tujuan dan sasaran. Beberapa kebijakan yang diambil adalah : 1. Menetapkan SOP untuk setiap jenis perizinan dan penanaman modal ; 2. Menyediakan sarana dan prasarana tekhnologi yang mendukung pelaksanaan perizinan ; 3. Memberikan kesempatan kepada pegawai KP2TPM Kota Pariaman untuk mengikuti berbagai diklat dan study komparatif guna meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai;
27
4. Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan pembinaan bagi pegawai yang in-disiplin; 5. Mengikuti berbagai ivent investasi yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun pihak swasta; 6. Mengikuti berbagai lomba/kegiatan dibidang pelayanan perizinan guna meningkatkan mutu pelayanan KP2TPM Kota Pariaman.
28
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, StrategI dan kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan 5 program dan kegiatannya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter / indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan kegiatan dapat diuraikan dibawah ini : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini dicapai dengan kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; c. Penyediaan jasa administrasi keuangan; d. Penyediaan jasa kebersihan kantor; e. Penyediaan alat tulis kantor; f.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; h. Penyediaan peralatan rumah tangga; i.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
j.
Penyediaan makanan dan minuman;
k. Rapat-rapat koordiansi dan konsultasi ke luar daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini dapat dicapai dengan kegiatan : a. Pengadaan peralatan gedung kantor; b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional; d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan gedung kantor; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
29
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, meliputi: a. Penyelenggaraan pameran investasi; b. Pengadaan dekorasi pameran pembangunan. 6. Program Kerjasama Pembangunan, meliputi: a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah. 7. Program Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, meliputi; a. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan perizinan dibidang penanaman modal; b. Peningkatan pelayanan prima perizinan; c. Pengadaan dekorasi penilaian Citra Bhakti Abdi Negara; d. Pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Informasi dan Teknologi. 8. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi, meliputi: a. Monitoring dan evaluasi perizinan. Rencana strategis ini akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan sesuai dengan yang tertuang dalam visi, misi KP2TPM Kota Pariaman.
30
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja KP2TPM Kota Pariaman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai KP2TPM Kota Pariaman untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pariaman. Perumusan indikator kinerja KP2TPM Kota Pariaman dalam
Rencana Strategis ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pariaman tahun 2013-2018 Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal adalah guna memberikan pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan KP2TPM Kota Pariaman sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan perizinan di KP2TPM Kota Pariaman. Standar Pelayanan Minimal KP2TPM Kota Pariaman, meliputi jenis indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan perizinan, meliputi : No.
Jenis Izin
Keterangan
1
Surat Izin Tempat Usaha /SITU
Gratis
2
Surat Izin Bergangguan /HO
3
Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP
Gratis
4
Tanda daftar Perusahaan /TDP
Gratis
5
Tandar Daftar Industri /TDI
Gratis
6
Izin Usaha Jasa Konstruksi /IUJK
Gratis
7
Izin Mendirikan Bangunan /IMB
Retribusi
8
Surat Izin Usaha Warung Internet /Warnet
Gratis
9
Izin Pemasangan Reklame
Gratis
10
Izin Tower (IMB)
Retribusi
11
Izin pertambangan Rakyat/IPR
Retribusi
Retribusi
31
dan untuk jenis perizinan dibidang Penanaman Modal, meliputi : No.
Jenis Izin
Keterangan
1
Izin Prinsip Penanaman Modal
Gratis
2
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Gratis
3
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
Gratis
4
Izin Usaha Penanaman Modal
Gratis
5
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
Gratis
6
Izin Usaha Perubahan penanaman Modal
Gratis
Untuk mencapai hasil yang dinginkan pada akhir tahun kelima dari RPJMD tahun 2013-2018, setiap tahunnya diharapkan ada perubahan angka dari indikator kinerja KP2TPM Kota Pariaman yang cukup bermakna.
32
BAB VII PENUTUP Kinerja KP2TPM Kota Pariaman secara umum cukup baik. Ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Namun juga harus disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Rencana
KP2TPM
Kota
Pariaman
ini
disusun
dengan
berusaha
mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Seluruh aspek pelayanan perizinan sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen oganisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi KP2TPM Kota Pariaman.
33
