BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Isu aktual yang berkembang dewasa ini adalah adalah rendahnya kinerja Badan Pelayanan Perzjinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka dalam mengelola pelayanan perizinan yang berdampak pada belum tercapainya beberapa indikator pelayanan publik. Selanjutnya dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, ukuran yang umum digunakan dalam penilaian pelayanan publik adalah merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPPTPM Kabupaten Majalengka. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPPTPM Tahun 2014-2018. Faktor lingkungan adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi pada pencapaian kinerja, baik yang bersifat positif maupun negatif. Faktor-faktor lingkungan ini diidentifikasi dengan maksud agar dapat mengambil langkahlangkah untuk mewujudkan tujuan organisasi. Terdapat permasalahan terkait dengan upaya pencapaian kinerja yang lebih baik. Permasalahan utama yang memerlukan perhatian khusus adalah: 1.

Kurangnya pemahaman petugas atas peraturan dan prosedur pelayanan, sehingga kurang jelas dalam menyampaikan informasi kepada pemohon.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka

35


2.

Kurangnya

keterampilan petugas dalam

memproses penerbitan

perizinan, sehingga tidak tepat waktu. 3.

Kurangnya jumlah pegawai di lingkungan BPPTP.;

4.

Kurangnya jumlah pegawai yang memahami IT terutama di bagian pelayanan.

5.

Kurangnya intensitas koordinasi dengan tim teknis atau SKPD terkait, sehingga proses pemberian rekomendasi atau kajian dari SKPD teknis terkait tidak lancar.

6.

Adanya sebagian perizinan yang belum diatur dengan Perda, sehingga ada kesulitan dalam memberikan ketentuan dan ketegasan mengenai perizinan.

7.

Adanya satu perizinan yang pelayanannya dilaksanakan di dua tempat di

OPD

masing-masing,

sehingga

prosedur

permohonannya

membingungkan masyarakat dan penerbitan izin tidak menentu seperti IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) masih dikelola oleh Disnakertrans, belum dilimpahkan ke BPPTPM. Solusi dan strategi pemecahan masalah telah dilakukan dalam tahun berjalan, meskipun masih perlu peningkatan.

Strategi pemecahan

masalah yang dilaksanakan selain ditujukan untuk secara langsung dapat meningkatkan kinerja di tahun berjalan juga di masa yang akan datang. Solusi dan pemecahan masalah tersebut diantaranya: 1.

Mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan perizinan dan non

perizinan,

PTSP

dan

bidang

Penanaman

Modal

yang

diselenggarakan oleh instansi terkait di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi. 2.

Melaksanakan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima berorientasi Karakter Building Service From Heart.

3.

Mengajukan penambahan jumlah pegawai ke BKD Kabupaten Majalengka, terutama yang menguasai IT.


36


4.

Meningkatkan koordinasi yang baik dan intens dengan SKPD teknis terkait sehingga dapat mengatasi masalah-masalah teknis yang ditemui.

5.

Membuat draft regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan, sehingga pelayanan perizinan lebih jelas, mudah, transparan, murah dan adil serta pengadministrasian menjadi lebih tertib.

6.

Melaksanakan survey IKM secara rutin untuk mengetahui kinerja aparatur BPPTPM guna meningkatkan kualitas pelayanan.

7.

Resertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk menjamin kualitas pelayanan publik khususnya bidang pelayanan perizinan.

8.

Rehabilitasi gedung kantor sehingga lebih representatif dan pelayanan terhadap masyarakat lebih nyaman sehingga tercipta pelayanan yang prima. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.1


37


Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian (1)

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(2)

(3) - SDM mengarah pada peningkatan kinerja pegawai - Pengembangan teknologi informasi

Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai

Sarana dan prasarana

- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja - Penataan sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan perizinan

Sistem informasi dan pelayanan berbasis standar pelayanan prima


Permasalahan Pelayanan OPD

Internal (Kewenangan OPD)

Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)

(4) - Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas - Intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik horizontal maupun vertikal Sumber dana yang terbatas

(5)

(6)

- Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah - Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah

Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment

- Perubahan lingkungan strategis - Kemajuan teknologi

- Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan - Terlambatnya pelayanan dalam proses perizinan 38

Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah Terpilih Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Badan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. BPPTPM Kabupaten Majalengka sebagai Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati mempunyai tugas mewujudkan rencana strategis yang telah dirumuskan. Dalam implementasinya, rencana strategis tahun 20014 – 2018 yang sedang disusun BPPTPM Kabupaten Majalengka seoptimal mungkin menjabarkan RPJM Kabupaten Majalengka tahun 2004 – 2018. Kondusifitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahaan investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak. Penumbuhkembangan investasi harus juga peningkatan

pemberdayaan

UMKM

merupakan media bagi

sehingga

memiliki

saling

ketergantungan yang pada gilirannya akan mampu memberikan percepatan pertumbuhan

perekonomian

daerah


yang

tinggi.

39


Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : MAJALENGKA MAKMUR (Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius) No. (1) 1.

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Permasalahan Pelayanan OPD

Faktor Penghambat

Pendorong (5) Ketersediaan lahan pertanian dan pengairan yang memadai. Infrastruktur jalan yang menunjang. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang akan menjadi sarana transportasi udara. Potensi Usaha yang cukup beragam, dilihat dari

(2)

(3)

(4)

Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat

- Kurangnya pemahaman petugas atas peraturan dan prosedur pelayanan, sehingga kurang jelas dalam menyampaikan informasi kepada pemohon. - Kurangnya jumlah pegawai yang memahami IT terutama di bagian pelayanan. - Adanya sebagian perizinan yang belum diatur dengan Perda, sehingga ada kesulitan dalam memberikan ketentuan dan ketegasan mengenai perizinan.

- Sumber pendanaan. - Masih rendahnya promosi potensi investasi daerah. - Belumnya adanya insentif dan disentif investasi . - Masih kurangnya regulasi berkenaan dengan percepatan penanaman modal di daerah. - Masih rendahnya iklim investasi. - Masih rendahnya pemanfatan. bahan baku lokal dalam investasi - Masih terbatasnya infrastuktur pendukung atas penanaman modal.


-

-

-

40


- Kurangnya intensitas koordinasi dengan tim teknis atau SKPD terkait, sehingga proses pemberian rekomendasi atau kajian dari SKPD teknis terkait tidak lancar. - Adanya satu perizinan yang pelayanannya dilaksanakan di dua tempat di OPD masingmasing, sehingga prosedur permohonannya membingungkan masyarakat dan penerbitan izin tidak menentu. - Pendidikan dan pelatihan PTSP belum merata kepada semua pegawai. - Belum tersedianya teknologi yang online system.


- Penanganan pelayanan perizinan yang masih bersifat manual belum menggunakan teknologi. - Belum memadainya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur.

sumberdaya alam yang melimpah terdiri dari sektor pertanian, agribisnis agrowisata dan potensi-potensi lainnya di Kabupaten Majalengka yang dapat meningkatkan PAD dari sektor perizinan. - Perkembangan tekhnologi yang semakin pesat. - Kabupaten Majalengka sudah terbentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pelayanan perizinan di harapkan dapat berpengaruh terhadap iklim usaha dalam rangka penyederhanaan perizinan

41


3.3.

Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perizinan, pemerintah Kabupaten Majalengka membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk melaksanakan

pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah,

transparan, pasti dan terjangkau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan perizinan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Majalengka merupakan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan di Kabupaten Majalengka sesuai perundang– undangan yang berlaku dengan melaksanakan koordinasi bersama dinas, badan teknis di Kabupaten Majalengka. Sejarah pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka, berawal dari keinginan pemerintah

Kabupaten

Majalengka

untuk

memberikan

pelayanan

khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu (BPT) pada bulan Maret 2008

melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka. Namun dalam perkembangannya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dimana terjadi perampingan perangkat daerah maupun susunan organisasi lembaga teknis daerah maka Badan Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal kabupaten Majalengka digabung sehingga berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pada bulan Desember 2009 sebagaimana tercantum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka

42


dalam Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Oraganisasi Perangkat daerah Kabupaten Majalengka.

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kondusifitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahaan investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak. Penumbuhkembangan investasi harus juga merupakan media bagi peningkatan

pemberdayaan

UMKM

sehingga

memiliki

saling

ketergantungan yang pada gilirannya akan mampu memberikan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi. Berdasarkan

Rencana

Tata

ruang

wilayah

Kabupaten

Majalengka, kondisi eksisting pemaanfaatan lahan di Kabupaten Majalengka sebagai berikut 1.

Berdasarkan

kemiringan

lahan,

Kabupaten

Majalengka

diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu landai atau dataran rendah (0 – 15 %), dataran menengah (15% - 40%) dan dataran tinggi (>40 %). Sebesar 13,21% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40%, dan 68,26% berada pada kelas kemiringan lahan 0 – 15%.


43


Tabel 3.3. Topografi Kabupaten Majalengka

No. 1

Klasifikasi Dataran Rendah

Kemiringan, Ketinggian, dan Luas 5% – 8%, 15 – 50 m dpl 2

345,69 Km (28,70 %)

2

Dataran Menegah

15% – 25% 50 – 500 m dpl 2

376,53 Km (31,27 %) 3

Dataran Tinggi

Daerah Kecamatan Kadipaten, Dawuan, Kasokandel, Panyingkiran, Jatiwangi, Ligung, Sumberjaya, Kertajati, Jatitujuh, Cigasong, Majalengka, Leuwimunding, dan Palasah Kecamatan Rajagaluh, Maja, Sindang, Sukhaji Bagian Selatan dan sebagian kecamatan Majalengka

25% – 40% Kecamatan Argapura, 500 – 2.000 m dpl Talaga, Cingambul, 2 Banjaran, Bantarujeg, 482,02 Km Lemahsugih, Malausma, (40,03 %) Cikijing dan sebagian kecamatan Rajagaluh dan Sindangwangi

Sumber: Dinas PSDA & PE Kabupaten Majalengka, 2012.

2.

Keadaan Cuaca a. Musim Di Kabupaten Majalengka hanya ada 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, pada bulan Juni sampai dengan September angin bertiup dari arah selatan dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga pada periode waktu tersebut tidak terjadi hujan atau musim kemarau. Sedangkan pada bulan


44


Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang mengakibatkan terjadinya musim hujan. Keadaan ini silih berganti setiap setengah tahun, setelah masa peralihan di bulan April – Mei dan Oktober – November. b. Suhu dan Kelembaban Udara Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut diukur dari permukaan air laut dan jarak dari pantai. Keadaan suhu udara di Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 rata-rata berkisar antara 26,7 oC sampai 29,7 oC. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober yaitu hingga mencapai 35,4 oC, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 22,7 oC. c. Curah Hujan dan Keadaan Angin Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Sepanjang tahun 2012 Kabupaten Majalengka diguyur hujan hampir setiap bulan kecuali bulan Juli, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember 2012 yang mencapai 494 mm dengan jumlah hari hujan 22, dan terendah pada bulan Agustus yaitu 44 mm dengan jumlah hari hujan 1. Kecepatan angin di wilayah Kabupaten Majalengka rata-rata berkisar antara 4 knot sampai 5 knot dan kecepatan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 20 knot. Faktor lain yang mempengaruhi hujan dan arah/kecepatan angin adalah perbedaan tekanan udara Sementara ketataruangan Kabupaten Majalengka berdasarkan penataan pola ruang lebih ditekankan kepada pengembangan kawasan industri yang merupakan prioritas utama dalam kebijakan pengembangan wilayah

Kabupaten

Majalengka

guna


lebih

mempercepat

laju 45


perkembangan daerah dan juga berkaitan dengan upaya penyelarasan kebijakan dengan Provinsi Jawa Barat baik dengan BIJB maupun secara spesifik dalam kebijakan pengembangan industri. Ada dua lokasi kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Majalengka, yaitu: 1.

Kawasan Industri Terpadu yang lokasinya di Kecamatan Kertajati yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Industri Terpadu Kertajati. Luas kawasan industri terpadu kertajati pada perencanaan awal adalah 1.500 Ha, dan sekarang sedang di susun rencana penambahan luas kawasan industri terpadu kertajati sekitar ± 2.600 Ha.

2.

Kawasan Industri yang lokasinya di Kecamatan Palasah yang selanjutnya disebut sebagai kawasan Industri Palasah. Luas kawasan industri palasah adalah 459 Ha. Untuk lokasi Kawasan Industri Terpadu Kertajati, orientasi dan

sistem sirkulasi adalah menuju BIJB dan menggunakan akses interchange tol di kawasan BIJB untuk pergerakan menuju Jakarta/ Cirebon/ Bandung.

Tabel 3.4 Pembagian Wilayah Kawasan Industri Terpadu No 1

Blok Sub Blok Luas (Ha) A

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Buffer Zone Jumlah A

Fungsi Ruang

51.00 65.00 45.00 43.00 44.00 45.00 42.00 44.00

Industri Industri dan RTH Fasilitas Pendukung/ Multifungsi Industri Industri Industri Industri Industri

12.00

RTH

391.00


46


2 B B1 44.00 Industri No Blok Sub Blok Luas (Ha)

3

4

B2 B3 B4 B5 B6 B7 Jumlah B C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Jumlah C D

D1

D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Buffer Zone Jumlah D Jumlah Total

42.00 52.00 54.00 40.00 27.00 21.00 280.00 43.00 35.00 18.00 42.00 27.00 78.00 41.00 76.00 360.00

Fungsi Ruang

Industri Industri Industri Fasilitas Pendukung/ Multifungsi Industri RTH Industri RTH Industri Industri Fasilitas Pendukung/ Multifungsi Industri Industri RTH

38.00 48.00 53.00 56.00 41.00 37.00 48.00 48.00

Fasilitas Pendukung/ Multifungsi dan Danau Fasilitas Pendukung/ Multifungsi Industri Industri Industri Industri Industri Industri Industri

14.00

RTH

86.00

469.00 1,500.00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Majalengka, 2012.


47


Tabel 3.5 Karakteristik Lokasi Kawasan Indutri Terpadu

No.

Karakteristik Lokasi

Kondisi Lapangan

Satuan

1

Jarak ke Pusat Kota

13.00

Km

2

Jarak Terhadap Permukiman

100.00

M

3

Jaringan Jalan yang Melayani

Jalan Kabupaten

4

Sistem Jaringan yang melayani

Kolektor Sekunder

5

Prasarana Angkutan

Angkutan Perdesaan

6

Topografi/Kemiringan Lahan

0-5

%

7

Jarak terhadap Sungai

100.00

M

8

Daya Dukung Lahan

Baik

9

Kesuburan Tanah

Baik

10 Peruntukan Lahan

Kawasan Industri

11 Ketersediaan Lahan

1,500.00

Ha

12 Harga Lahan

50,000.00

Rp

13 Orientasi Lokasi

Kawasan

Perkotaan

Kadipaten 14 Multiplier Effects

1. Pertambahan lapangan kerja 2. Transportasi 3. Perdagangan dan Jasa 4. Perumahan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majalengka, 2012.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis diantaranya : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka

48


a. Faktor penghambat 1) Belum optimalnya fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, Majalengka

kawasan perbatasan dan Kabupaten

sebagai kawasan pendidikan,

parawisata

dan

budidaya pertanian serta kegiatan pendukungnya. 2) Penata ruang kawasan kewilayahan Kabupaten Majalengka masih belum optimal, hal ini terkait dengan belum adanya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada dan belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah. 3) Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar yang belum mendukung percepatan pembangunan (jalan, jembatan, terminal, irigasi, drainase, instalasi air bersih, listrik, komunikasi, tanggap darurat bencana). b. Faktor Pendorong 1) Kabupaten Majalengka sebagai pusat kegiatan parawisata dapat diartikan menjadikan

bahwa

kedepan

parawisata

Kabupaten

sebagai

Majalengka

akan

pendukung

bagi

sektor

peningkatan perekonomian didaerah serta

mengoptimalkan

sumbedaya alam dan budaya sebagai destinasi parawisata, melalui pengembangan objek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran. 2) Kabupaten Majalengka mempunyai kawasan agroindustri dan fungsi kawasan parawisata serta mempunyai sumberdaya alam yang berlimpah di harapkan dapat menunjang perekonomian daerah untuk itu perlu adanya penetapan tata kawasan dan penguatan ruang kawasan pedesaan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka

49


3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam rangka pemetaan dan pengembangan pembangunan nasional yang bersinergis, pemerintah pusat melakukan pemetaan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung,

Semarang dan Cirebon sebagai pusat

pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri. Posisi Kabupaten Majalengka yang merupakan perlintasan antara Jawa Barat

(Bandung)

dan

Jawa

Tengah

(Semarang)

sebagai

PKN

Gerbangkertosusila, menjadi keuntungan sendiri dalam memanfaatkan pengaruh investasi yang mungkin menjalar ke Kabupaten Majalengka. Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan isu strategis nasional, regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Majalengka, adapaun isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan tugas dan fungsi BPPTPM adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance). Merupakan suatu kebutuhan dan harapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat Sangat Baik; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka minimal memperolah katagori “CC”.

2. 3.

Pembangunan kawasan Agropolitan/Minapolitan dan Agroforesty

Perbaikan iklim usaha, investasi dan peningkatan akses permodalan bagi produk pertanian, perkebunan dan peternakan.


50

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Recommend Documents