BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi BPPTPM 4.1.1. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Dalam upaya mendukung perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lamandau,
maka
Visi
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
dan
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk periode 2013-2018 adalah: “Terwujudnya Pelayanan Prima dan Terpercaya “ Dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ini, semua bentuk pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Lamandau diharapkan berada di bawah pengelolaan satu badan sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan pelayanan Perizinan dan penanaman modal yang terbaik bagi masyarakat yaitu cepat, akurat, dan transparan serta menjadi Lembaga Pelayanan Yang Prima dan Terpercaya. 4.1.2. Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah : 1. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan.
BPPTPM akan mengembangkan sistem dan prosedur Pelayanan yang Cepat,jelas, akurat dan transparan. Kinerja aparatur BPPTPM juga akan ditingkatkan kompetensinya agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan, didukung oleh Tim Teknis yang handal dengan didukung oleh sistem informasi pelayanan Perizinan yang mudah diakses pemohon. Kesemua hal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk tercapainya pelayanan Perizinan yang cepat, akurat, dan transparan melalui : Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 54
a.
Mengembangkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal berbasis Teknologi
b.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan amanah
c. 2.
Peningkatan kesejahteraan Pegawai
Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal;
BPPTPM akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal; menyediakan tempat pengurusan Perizinan satu atap satu pintu yang nyaman dan memadai, dipadukannya tempat pelayanan Perizinan dalam satu gedung, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan pelaku usaha yang perlu melakukan pengurusan Perizinan, terutama bagi yang perlu mengurus Perizinan lebih dari satu jenis Perizinan atau Perizinan secara paralel, dikumpulkannya semua pelayanan Perizinan,Non Perizinan dan Penanaman Modal dalam satu unit Layanan berbentuk badan diharapkan dapat terselenggara pelayanan Perizinan dan penanaman modal secara terpadu dan terintegrasi serta tersosialisasikannya semua jenis Pelayanan Perizinan ke seluruh masyarakat melalui : a. Peningkatan
sarana
dan
prasarana
penunjang
pelayanan
Perizinan b. Meningkatkan
aksesibilitas
masyarakat
dalam
pelayanan
perizinan c. Pengakselerasian promosi dan investasi
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 55
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah.
Mengacu pada misi tersebut di atas BPPTPM Mengembangkan Sistem
Pelayanan
Informasi dan
Perizinan
Investasi secara
Elektronik (SPIPISE) yang diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Lamandau, disamping itu persaingan akan semakin tajam, baik antara daerah kabupaten/kota atau provinsi maupun negara : dimana hanya daerah-daerah kabupaten/kota atau provinsi ataupun negara yang telah mampu mempersiapkan diri dengan baik, seperti dalam hal penyediaan informasi peluang usaha dan pemberian pelayanan prima yang akan menjadi pilihan utama investor guna melakukan investasi.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPTPM Rumusan dan sasaran jangka menengah BPPTPM memuat indikator kinerja yang disajikan dalam tabel 4.1.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPPTPM
NO.
TUJUAN
(1) 1.
SASARAN
(2) Meningkatkan kualitas
(3)
(4)
1. Terselenggaranya
Tersedianya tingkat IKM
pelayanan
perizinan
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
72
73
76
78
80
80
80
pelayanan
dan
Perizinan
dan
nonperizinan yang
nonperizinan
cepat, akurat, dan transparan 2.
Meningkatnya kinerja aparatur BPPTPM Persentase
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
80
sumberdaya
aparatur
yang
memiliki
80
80
Hlm. 56
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
-
100
1-14 Hari
1-12 Hari
1-12 Hari
1-11 Hari
1-10 hari
9-155 Hari
9-155 Hari
9-155 Hari
9-155 Hari
9-155 Hari
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
100
100
100
100
100
Tingkat kepatuhan pegawai
100
100
100
100
100
Cakupan layanan diseminasi dan pendisburian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradional, media interpersonal dan media luar ruang
-
2
2
2
2
kompetensi dibidangnya Cakupan
layanan
informasi
dan
100
100
100
pengaduan masyarakat Lama proses perizinan (perizinan dasar) Lama proses perizinan (usaha strategis danperizinan tertentu) 2.
Mewujudkan Sarana Tersedianya tempat dan
Prasarana pelayanan Perizinan
pelayanan Perizinan terpadu dan
satu pintu
penanaman yang nyaman dan
modal yang terpadu memadai dan nyaman
3.
Mewujudkan
Terwujudnya
pelayanan Perizinan peningkatan kualitas dan non Perizinan investasi
yang
bidang
iklim
modal.
penanaman memberikan investasi
yang
kondusif
serta
promosi
dan
Nilai realisasi PMDN dan PMA
2.065.11 2.168.37 2.271.62 2.374.88 2.478.1 5.403.75 1.173.94 6.944.12 2.714.31 38.484. 2 0 7 5 503
kerjasama investasi
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
16
19
22
25
28
Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)
94,80
94,80
94,99
95,45
96,15
Hlm. 57
4.3.
Strategi dan Kebijakan BPPTPM Implementasi Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) tersebut dilakukan melalui tujuan, sasaran, dan kebijakan sebagai berikut: Misi 1
:
Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan yang Efektif, Efisien, dan Transparan
Tujuan
:
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
perizinan
dan
Sasaran
1,Terselenggaranya pelayanan Perizinan : penanaman modal yang cepat, akurat, : transparan 2. Meningkatnya kinerja aparatur BPPTPM
dan dan
Indikator
Tingkat efisiensi pelayanan Perizinan
Strategi
1. Pengembangan sistem pelayanan Perizinan yang
nonperizinan
terpadu 2. Pengembangan
SDM
aparatur
badan
yang
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai 3. Peningkatan kesejahteraan pegawai
Kebijakan
1. Mengembangkan
mekanisme
dan
prosedur
pelayanan Perizinan yang jelas, ringkas dan terpadu 2. Mengembangkan SDM yang profesional, ramah, dan jujur didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai 3. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 58
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Misi 2
:
Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Tujuan
Mewujudkan
Sarana
dan
Prasarana
pelayanan
Perizinan dan penanaman modal yang terpadu dan nyaman Sasaran
Tersedianya tempat pelayanan Perizinan terpadu satu atap satu pintu yang nyaman dan memadai
Indikator
1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Persentase kinerja aparatur yang baik
Strategi
Pengembangan
tempat
pelayanan
Perizinan
dan
penanaman modal yang terpadu Kebijakan
Mengembangkan pelayanan Perizinan dan penanaman modal secara terpadu
Program
1.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Disiplin aparatur 3. Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi Terhadap Layanan Publik 4. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 59
Misi 3
: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah
Tujuan
Mewujudkan pelayanan Perizinan dan non Perizinan bidang penanaman modal.
Sasaran
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
investasi
yang
memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi. Indikator
Terselenggaranya
pelayanan
Perizinan
dan
non
perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal Strategi
Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).
Kebijakan
- Meningkatkan fasilitas dalam bidang promosi investasi penanaman modal kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait provinsi/BKPM pusat. - Mengoptimalkan
pelayanan
informasi
penanaman
modal. - Meningkatkan
pengetahuan/wawasan
aparatur
PDKPM dalam bidang penanaman modal Program
1. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi 2.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 60
Perbandingan Misi-Tujuan-Sasaran dengan Isu Strategis: Misi
Tujuan
Sasaran
Isu Strategis
Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan yang Efektif, Efisien, dan Transparan
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan
Terselenggaranya pelayanan Perizinan dan penanaman modal yang cepat, akurat, dan transparan
a. Kinerja aparatur badan - Jumlah SDM yang kurang - Personil aparatur yang belum memahami tugasnya - Sarana dan prasarana pelayanan Perizinan yang kurang.
Meningkatnya kinerja aparatur BPPTPM
Terselenggaranya pelayanan Perizinan dan penanaman modal yang cepat, akurat, dan transparan
Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan
Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah
Mewujudkan Sarana dan Prasarana pelayanan Perizinan dan penanaman modal yang terpadu dan nyaman
Mewujudkan pelayanan Perizinan dan non Perizinan bidang penanaman modal.
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman berbangsa dan bernegara
Meningkatnya investasi mendorong kesempatan penciptaan lapangan kerja
yang dan
Kualitas pelayanan Perizinan - Belum adanya sistem informasi. - Waktu pengurusan Perizinan masih terlalu lama. - Belum terbentuknya Tim Teknis dan mekanisme proses penyetujuan Perizinan. - Masih terdapatnya regulasi yang belum sesuai dengan kondisiterkini - Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi c. Perusahaan tentang proses Perizinan - Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/manfaat mengurus Perizinan. - Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan persyaratan Perizinan - Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang dan kaitannya dengan Perizinan. - Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi - Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi. - Tersedianya SOP/Sistem dan Prosedur serta Sistem Informasi dibidang Perijinan dan Penanaman Modal
Hlm. 61
