BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Provinsi
Jawa
Tengah tahun
2013
–
2018
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan berbagai
kecenderungan
masalah
kesehatan
ke
depan,
mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu: “Institusi yang Profesionaal dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah” Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sistematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku di jajaran Dinas Kesehatan. Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan di Jawa Tengah baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non pemerintah
serta
masyarakat
secara
profesional
dan
bertanggungjawab termasuk penyediaan sumber daya kesehatan. Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018, telah ditetapkan 4 (empat) Misi yaitu :
IV - 1
1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan paripurna dengan sebaik – baiknya tanpa membedakan kesenjangan
sosial
ekonomi
maupun
geografis,
untuk
itu
penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus bermutu, merata, terjangkau,
berkesinambungan
dan
berkeadilan,
baik
yang
diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan yang bermutu,
merata
dan
terjangkau,
akan
terpenuhi
apabila
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan juga bermutu, merata dan
terjangkau.
Dalam
melaksanakan
pelayanan
kesehatan
tersebut, perlu suatu proses yang mencakup aspek penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan partisipatif. Setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, perlu peningkatan
kemampuan
merencanakan,
mengatasi,
masyarakat
dalam
mengenali,
memelihara,
meningkatkan
dan
melindungi kesehatan dirinya sendiri dan lingkungannya sebagai upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dan kejadian luar biasa. Dalam penggalian
dana
guna
menjamin ketersediaan
sumberdaya pembiayaan kesehatan, perlu advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana, baik pemerintah maupun masyarakat
termasuk
swasta. IV - 2
Dalam
upaya
pengelolaan
sumberdaya pembiayaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam pemeliharaan
kesehatan
masyarakat,
dikembangkan
Sistem
Jaminan Kesehatan Daerah.
2. Mewujudkan
sumber
daya
manusia
kesehatan
yang
berdaya saing Semakin ketatnya persaingan global
termasuk tenaga
kesehatan, diperlukan tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten (cakap, berkuasa untuk menentukan/ memutuskan sesuai kewenangan) sehingga mampu bersaing dengan tenaga kesehatan asing, baik yang akan bekerja di institusi pelayanan kesehatan dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia kesehatan melalui regulasi di bidang kesehatan dan pengembangan profesionalisme dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai pada setiap pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Dinas kesehatan Provinsi harus terakreditasi, baik kurikulum, jumlah peserta, pelatih, penyelenggara pelatihan dan tempat pelatihan (sarana, prasarana pelatihan).
3. Mewujudkan
peran
serta
masyarakat
dan pemangku
kepentingan dalam pembangunan kesehatan Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta lembaga terkait, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan diwujudkan dalam suatu jejaring agar diperoleh sinergisme yang mantap. Untuk itulah diperlukan adanya
IV - 3
penggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
4. Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu Pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan meliputi pelayanan informasi dan administrasi baik internal maupun eksternal. Pelayanan internal meliputi administrasi kepegawaian (Penetapan Angka Kredit bagi tenaga fungsional kesehatan di kabupaten/ kota, UPTD dan Rumah Sakit; penempatan bidan PTT), keuangan (termasuk penggajian bidan PTT) dan aset, yang harus dilakukan
secara
transparan
dan
akuntabel
dalam
rangka
mewujudkan good governance. Pelayanan
administrasi
eksternal
meliputi
pemberian
rekomendasi terkait usulan sarana prasarana dari Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, pelayanan perijinan di bidang farmasi
dan
perbekalan
kesehatan,
peningkatan
kelas
dan
akreditasi rumah sakit umum dan swasta. Pelayanan informasi terdiri dari pelayanan kehumasan dan informasi publik melalui media elektronik (website, televisi, teleconference, radio, dll) dan media cetak (majalah infokes, leaflet, poster, dll), baliho dan spanduk.
Visi dan Misi tidak akan terwujud apabila kondisi penduduk Provinsi Jawa Tengah tidak sehat, sehingga perlu perencanaan strategis yang mampu mengatasi berbagai hambatan dan kendala bidang kesehatan. Pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan sangat penting mengingat penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada saat ini semakin kompleks sejalan dengan permasalahan,
IV - 4
perkembangan demokrasi, desentralisasi dan tuntutan globalisasi yang semakin meningkat. Kesehatan merupakan sektor yang kompleks dengan banyak pelaku di lembaga pemerintah, masyarakat, dan kelompok swasta. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa pelaku antara lain: (1) Pelaku dalam Stewardship mencakup lembaga yang berfungsi sebagai penetap kebijakan dan regulator dalam sistem kesehatan di Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu ada Lembaga dan Unit Pemerintah non Dinas Kesehatan yang terkait dengan sektor Kesehatan sebagai pemangku kepentingan atau SKPD Lain yang terkait sektor kesehatan; (2) Pelaku dalam Financing (Sumber Pendanaan Kesehatan) adalah : Kementerian Kesehatan dan berbagai Kementerian teknis terkait kesehatan yang memberikan Anggaran Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan Anggaran Pemerintah Provinsi; Masyarakat dan Swasta yang memberikan kontribusi; (3) Pelaku dalam Pelayanan Kesehatan (Healthcare Delivery), mencakup Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta; Lembaga Pelayanan Kesehatan non Rumah Sakit milik Pemerintah; Lembaga Pelayanan Kesehatan non - Rumah Sakit milik Swasta; Lembaga Pelayanan kesehatan penunjang lainnya : Apotik/ Toko Obat, Klinik, Praktek dokter bersama, Rumah Bersalin, laboratorium, praktek komplementer. Disamping itu terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesehatan dan Organisasi Profesi serta (4) Pelaku
dalam
Resource
Generation
adalah
berbagai
Lembaga
Pendidikan Tenaga Kesehatan Pemerintah dan Swasta. Selanjutnya, untuk dapat menjalankan peran secara optimal maka sektor kesehatan perlu menggunakan konsep good governance secara baik. Dalam konsep good governance, Dinas Kesehatan Provinsi IV - 5
Jawa Tengah memiliki tiga peran kunci, yakni sebagai: (1) sebagai regulator, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus menjadi penggerak, institusi paling utama, yang terbaik dan paling tahu tentang kesehatan, sebagai panutan, cakap, mampu, proaktif yang dilandasi dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sistematis, transparan dan akuntabel dalam sistem pelayanan kesehatan di wilayahnya untuk mencapai status kesehatan masyarakat yang optimal; (2) sebagai pemberi dana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kesehatan harus menjamin bahwa layanan kesehatan yang
diperlukan
oleh
masyarakat
dapat
diakses
oleh
seluruh
masyarakat, sehingga jika terjadi barier ekonomi dari kelompok masyarakat yang miskin, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus menjadi ujung tombak dan bertanggung jawab menyediakan dana dan atau membuat sistem, supaya pelayanan kesehatan dapat diakses oleh penduduk miskin dengan kualitas yang baik; (3) sebagai pelaksana, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus menjadi motivator, leader, dan institusi yang menjadi tumpuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyediakan layanan kesehatan paripurna yang diperankan oleh semua pelaku di Jawa Tengah baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga-lembaga non
pemerintahan
secara
profesional
dan
bertanggungjawab,
termasuk penyediaan sumber daya kesehatan bagi masyarakat yang bermutu, kompeten, cakap dan bertanggung jawab melalui Unit Pelayanan
Teknis
(UPT),
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/
Kota,
Puskesmas, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) serta Rumah Sakit Umum dan Khusus.
IV - 6
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
secara
umum
adalah
terwujudnya
Institusi
yang
Profesional dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah yang mampu menggerakkan pembangunan bidang kesehatan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan status kesehatan, pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Visi telah dijabarkan dalam 4 (empat) misi. Dalam rangka mencapai Misi-misi tersebut, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah : 1. Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Berkeadilan Untuk mencapai misi ini, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Tujuan : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat b. Sasaran : 1) Meningkatnya kesehatan ibu dan anak 2) Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular 3) Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan 5) Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
IV - 7
2. Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Untuk mencapai misi ini, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Tujuan : 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan 3) Mendayagunakan sumber daya manusia kesehatan b. Sasaran : 1) Meningkatnya masyarakat yang mengikuti pendidikan di institusi pendidikan kesehatan 2) Meningkatnya kualitas institusi pendidikan kesehatan 3) Meningkatnya
sumber
daya
manusia
kesehatan
yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan 4) Meningkatnya pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi 5) Meratanya distribusi tenaga kesehatan
3. Misi III :
Mewujudkan
Peran
Serta
Masyarakat
dan
Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kesehatan a. Tujuan : 1) Meningkatkan advokasi
dan
social
support
pemangku
kepentingan b. Sasaran : 1) Meningkatnya peran pemerintah kabupaten/ kota dalam pembangunan kesehatan 2) Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan kesehatan
IV - 8
3) Meningkatnya
peran
masyarakat
dalam
pembangunan
kesehatan
4. Misi IV : Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu a. Tujuan : 1) Meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kesehatan 2) Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kesehatan b. Sasaran : 1) Meningkatnya penerbitan ijin dan registrasi sumber daya kesehatan 2) Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan,
perencanaan
dan
evaluasi
pembangunan
kesehatan 3) Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran 4) Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan
C. Strategi dan Kebijakan Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2013 – 2018 menurut Misi adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. a. Strategi : 1) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui upaya : a) Penyelenggaraan pelayanan KIA, yang meliputi : i. penemuan kasus risiko tinggi dan tindak lanjutnya ii. penguatan Distric Team Probling Solving (DTPS) Kab/Kota, IV - 9
iii. pelacakan kematian maternal perinatal, iv. pendampingan KIA kab/kota, v. penguatan pelayanan Antenatal Care (ANC) Perinatal Care (PNC) dan SOP kegawatdaruratan obstetri neonatal, vi. Review program KIA Tk. Provinsi, vii. Review
pelaksanaan
ANC
PNC
dan
SOP
kegawatdaruratan obstetri neonatal, viii. Penguatan
manajemen
dan
jejaring
pelayanan
persalinan dan rujukan tingkat Regional, ix. Penguatan
Program
Perencanaan
Pertolongan
Persalinan dan Komplikasi (P4K) Kab/Kota, x. Pembelajaran
hasil
rekomendasi
Audit
Maternal
Perinatal (AMP) Kab/Kota, xi. Pertemuan koordinasi perencanaan, evaluasi program Gizi, KIA dan validasi data, xii. Peningkatan penanganan
kapasitas dan
tenaga
pelayanan
kesehatan
kekerasan
dalam
terhadap
perempuan dan anak (KtPA), xiii. Analisis AMP Kab/Kota xiv. Puskesmas mampu tatalaksana PKPR, xv. Pengembangan screening hipotyroid kongenital. b) Pemantauan Wilayah Setempat KIA, yang meliputi : i. Analisis, penelusuran data kohort dan rencana tindak lanjut, ii. Pembinaan teknis program KIA, reproduksi dan KB iii. Penguatan penyeliaan fasilitatif. c) Peningkatan
upaya
perbaikan
meliputi: IV - 10
gizi
keluarga,
yang
i. Pemantauan pertumbuhan Balita, ii. penatalaksanaan kasus gizi buruk, iii. pemberian suplemen gizi, iv. fasilitasi peningkatan ASI eksklusif, v. pemantauan kasus gizi burk pada Balita, vi. peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana gizi buruk di RS, vii. Peningkatan kapasitas petugas dalam pemantauan pertumbuhan, viii. Peningkatan
kapasitas
petugas
dalam
konseling
menyusui, ix. Sosialisasi pedoman gizi seimbang, x. Implementasi PP-ASI, xi. Workshop dan lomba kreasi menu seimbang.
2) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui upaya: b) Manajemen P2 berbasis wilayah c) Optimalisasi penemuan kasus d) Penguatan tatalaksana kasus e) Peningkatan kualitas SDM f) Penguatan sistem informasi dan Recording Reporting (RR) g) Pengediaan logistik dan perbekalan kesehatan h) Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) i) Pelaksanaan penanggulangan KLB dan Bencana atau krisis kesehatan j) Pelaksanaan program imunisasi
IV - 11
k) Pelaksanaan surveilans Penyakit dapat Ditanggulangi dengan Imunisasi (PD3I) l) Pelaksanaan kesehatan haji
3) Peningkatan koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memenuhi standar melalui upaya: a) Fasilitasi puskesmas PONED; b) Fasilitasi pembinaan akreditasi puskesmas (program dasar dan pengembangan); c) Pendampingan TPKJM; d) Peningkatan pelayanan kesehatann wanita pekerja (WUS dan Bumil) bagi perusahaan/ tempat kerja; e) Penerapan
standar
pelayanan
fasilitas
pelayanan
kesehatan (fasyankes) rujukan; f) Standarisasi PONEK Rumah Sakit; g) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan; h) Pengembangan sistem informasi dalam pelaporan RS; i) Pelayanan kesehatan komunitas.
4) Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan melalui upaya: a) Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar meliputi: i. Surveilans kualitas air; ii. Pembinaan
jejaring
penyelenggaraan
air
minum
(PDAM, DAMIU, BP SPAM); iii. Pengembangan
desa
Masyarakat (STBM);
IV - 12
Sanitasi
Total
Berbasis
iv. Pendampingan
bantuan
keuangan
desa
bidang
kesehatan; v. Pengadaan peralatan surveilans kualitas air. b) Pengawasan Hygiene Sanitasi (HS) TTU dan TPM meliputi: i. Pengawasan HS Sarana fasyankes; ii. Pengawasan HS di embarkasi; iii. Pengembangan pasar sehat; iv. Peningkatan HS di pondok pesantren; v. Pembinaan pengawasan TPM; vi. Pengadaan food contamination test kit.
5) Peningkatan mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) melalui kegiatan: a) Koordinasi dan pembinaan pengawasan dan distribusi sediaan farmasi dan berbekalan kesehatan meliputi: i. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan obat; ii. Fasilitasi
dan
pembinaan
pengawasan
obat
tradisional; iii. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan kosmetika; iv. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan alat kesehatan; v. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan PKRT; b) Koordinasi dan pembinaan dan pengawasan Makanan Minuman meliputi: i. Fasilitasi
dan
pembinaan
pengawasan
makanan
dan
pembinaan
pengawasan
sertifikasi
minuman; ii. Fasilitasi
industri makanan minuman dan rumah tangga. IV - 13
b. Arah Kebijakan 1) Menurunkan kematian ibu, bayi dan anak balita dan meningkatkan status gizi ibu, bayi dan anak balita 2) Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular, mengendalikan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan surveilans 3) Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. 4) Meningkatkan cakupan sanitasi dasar dan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat 5) Meningkatkan distribusi
pengawasan
sediaan
farmasi,
kualitas makanan
penyediaan
dan
minuman,
alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
2. Mewujudkan
sumber
daya
manusia
kesehatan
yang
berdaya saing a. Strategi 1) Peningkatan pendayagunaan lulusan institusi pendidikan kesehatan melalui kegiatan koordinasi organisasi profesi kesehatan, meliputi: a) Optimalisasi
peran
organisasi
profesi
dalam
pembangunan kesehatan; b) Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan; c) Fasilitasi dan pembinaan kuallitas tenaga kesehatan strategis; IV - 14
d) Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Kesehatan. 2) Peningkatan kualitas institusi pendidikan melalui upaya fasilitasi penyelenggaraan institusi pendidikan kesehatan meliputi : a) Rapat koordinasi institusi pendidikan kesehatan, b) Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat, c) Fasilitasi sumpah tenaga kesehatan, d) Pemetaan lulusan tenaga kesehatan, e) Fasilitasi
pelaksanaan
kuliah
umum
di
institusi
Diknakes. 3) Peningkatan SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan melalui upaya penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan meliputi : a) Koordinasi
pelaksanaan
pelatihan
teknis
Dinas
Kesehatan; b) Quality control pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 4) Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi melalui upaya pelaksanaan akreditasi pelatihan, 5) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan
b. Arah Kebijakan 1) Menjalin kerjasama/ jejaring antara institusi pendidikan kesehatan dengan pengguna tenaga kesehatan 2) Akreditasi institusi pendidikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) 3) Memfasilitasi sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
IV - 15
4) Akreditasi pelatihan bidang kesehatan di Provinsi dan Kab/kota
3. Mewujudkan Peran Serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan a. Strategi 1) Peningkatan peran pemerintah kabupaten/ kota dalam pembangunan kesehatan melalui upaya: a) Advokasi/ sosialisasi program kesehatan meliputi: i. Advokasi penyusunan regulasi kesehatan (KTR, ASI Eksklusif dan PSN) ii. Pasar dengan garam beryodium b) Pembiayaan kesehatan meliputi: i. Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ii. Pembiayaan kesehatan c) Peningkatan kemitraan kesehatan meliputi : kerjasama bidang kesehatan antar provinsi MPU dan daerah lintas batas 2) Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan kesehatan melalui upaya: a) kemitraan dengan
dunia
usaha
dan
LSM dalam
penanganan masalah kesehatan b) kemitraan
dengan
institusi
diknakes
dalam
pengembangan desa siaga aktif 3) Peningkatan
peran
masyarakat
dalam
kesehatan malalui upaya: a) Pemberdayaan Masyarakat, meliputi: i. Peningkatan kualitas desa siaga ii. Revitalisasi dan pengembangan UKBM IV - 16
pembangunan
iii. Pembudayaan PHBS b) Peningkatan Kemitraan Kesehatan, meliputi: i. Kemitraan
dengan
institusi
Diknakes
dalam
pengembangan desa siaga aktif ii. Kemitraan dengan organisasi massa, organisasi pemuda, PKK dalam peningkatan kualitas desa siaga
b. Arah Kebijakan 1) Menjadikan pembangunan kesehatan sebagai program prioritas daerah 2) Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM dalam mengatasi masalah kesehatan 3) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
4. Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu a. Strategi 1) Peningkatan mutu pelayanan penerbitan ijin dan registrasi sumber
daya
kesehatan
melalui
upaya
koordinasi
organisasi profesi kesehatan, meliputi : a) optimalisasi peran organisasi profesi, b) Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan 2) Peningkatan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan,
perencanaan
dan
evaluasi
pembangunan
kesehatan melalui upaya perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan, meliputi : a) Sinkronisasi dan koordinasi perencanan, penganggaran dan evaluasi Pembangunan kesehatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, IV - 17
b) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi
pembangunan
kesehatan
Provinsi
Jawa
Tengah, c) Fasilitasi dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan ke Dinas kesehatan kabupaten/ kota, Rumah Sakit Kabupaten/ kota dan UPT, 3) Peningkatan tata kelola administrasi perkantoran melalui upaya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran, penyediaan jasa kebersihan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas smber daya aparatur, peningkatan jasa pelayanan kesehatan 4) Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan melalui upaya: a) Penyebarluasan informasi melalui meliputi:
Penyebarluasan
informasi
berbagai media, melalui
media
cetak, media elektronik dan media luar ruang b) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan, meliputi: i. Penyusunan buku Profil Kesehatan ii. Penyusunan buku saku kesehatan
IV - 18
iii. Penyusunan buku Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan kab/Kota iv. Penyusunan buku Data Dasar Puskesmas dan RS
b. Arah Kebijakan a) Mempermudah dan menyederhanakan penerbitan ijin dan registrasi sumber daya kesehatan melalui pelayanan satu pintu. b) Meningkatkan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan,
perencanaan
dan
evaluasi
pembangunan
kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi c)
Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran dan pembiayaan kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi
d) Meningkatkan
kualitas
berbasis web.
IV - 19
layanan
informasi
kesehatan
