BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.1.1 Visi Visi adalah pandangan ideal keadaan masa depan (future) yang realistik dan ingin diwujudkan, dan secara potensial dapat diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi organisasi merupakan visi bersama (share vision), dirumuskan secara bersama, dan menjadi pedoman bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Setelah dilakukan diskusi, akhirnya dirumuskan visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut: ”Mewujudkan fungsi pengawasan intern yang independen, profesional dan berintegritas dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah”
Pengawasan intern yang independen, profesional dan berintegritas ditandai dengan: a. Kualitas sumber daya manusia Independensi adalah sikap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang tidak bias atau netral dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Profesional adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berkompetensi,
taat
pada
kode
etik
dan
etika
pengawasan,
bertanggungjawab, dan melaksanakan pengawasan dengan mematuhi Standar Audit APIP. Berintegritas adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berkepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab yang mendatangkan kepercayaan (kredibilitas) dan rasa hormat (respect). b. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) Dalam hal ini akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakannya kepada pihak yang
memiliki
kewenangan
untuk
meminta
keterangan
atau
pertanggungjawaban sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 34
c. Efektif dan Efisien Dalam
melaksanakan
fungsi
pengawasan
diharapkan
mampu
melaksanakan tugas sesuai prosedur dan menghasilkan output kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.
4.1.2. Misi Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan organisasi berdasarkan visi. Berdasarkan visi yang telah disepakati maka misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah: a. Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. b. Meningkatkan efektivitas menajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. c. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2.1. Tujuan Tujuan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu: a. Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4.2.2. Sasaran Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern secara optimal, maka sasaran jangka menengah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah: 35
a. Peningkatan kuantitas (jumlah) dan kualitas (profesionalisme) auditor dan tenaga fungsional non auditor; b. Menjamin kecukupan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan; c. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; d. Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara (seperti audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran; audit kinerja atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan audit kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban) dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; e. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; f. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; g. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; h. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
36
37
38
4.3. Strategi dan Kebijakan 4.3.1 Strategi Guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dengan mendasarkan hasil analisa stratejik maka ditentukan strategi yang akan ditempuh ditetapkan sebagai berikut: a. Cakupan Kewenangan Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan untuk: 1) Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern; 2) Meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern; 3) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern; 4) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; 5) Meminta
dan
diperlukan,
memperoleh
dukungan
dan/atau
asistensi
baik yang berasal dari internal maupun
yang
eksternal
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern. b. Peningkatan Tanggungjawab Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab untuk: 1) Secara
terus
menerus
mengembangkan
dan
meningkatkan
profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku; 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan
skala
prioritas
dan
sasaran
pengawasan
dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan; 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal; 4) Melaksanakan
fungsi
Penjamin
Mutu
(Quality
Assurance)
dan
Konsultan (consulting); 39
5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. c. Hubungan Kerja dan Koordinasi Untuk
mewujudkan
efektivitas
dan
efisiensi
pelaksanaan
fungsi
pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah perlu menjalin kerjasama
dan
koordinasi
dengan
satuan
kerja
(selaku
objek
pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa. 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan. 3) Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Negara PAN dan RB 1) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN guna penyamaan persepsi
mengenai
kebijakan
pengawasan
nasional,
sinergi
pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan. 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
40
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparat Pengawasan Ekstern 1) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit. 2) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempertimbangkan lingkup penugasan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan limgkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah. 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan
aparat
pengawasan
ekstern
merupakan
bahan
pengawasan bagi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi. 4) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004. 4.3.2 Kebijakan Mengingat luasnya wilayah dan ruang lingkup serta kompleksitas obyek pengawasan, perkembangan IPTEK, dan dalam rangka mencegah praktik KKN yang akan mempengaruhi independensi pengawasan, meminimalkan persepsi negatif dari pihak yang diperiksa, memacu penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan mengingat keterbatasan organisasi, serta dalam rangka penguatan kelembagaan diperlukan kebijakan yang tepat untuk melaksanakan pengawasan. Adapun kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu; c. Peningkatan tata kelola dan adimistrasi perkantoran (Pelaksanaan urusan administratif lingkup Inspektorat); d. Mewujudkan struktur fungsional Pejabat Pengawas Pemerintah; e. Peningkatan kualitas SDM; f. Peningkatan kualitas hasil pengawasan; g. Penambahan personel aparat fungsional; h. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan; i.
Penyusunan laporan hasil pengawasan;
j.
Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. 41
42
43
