Renstra Dinsosnakertrans 2011-2016
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD Dengan mempertimbangkan visi Kepala Daerah serta guna mengatasi permasalahan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka Visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 adalah ”Terwujudnya Tenaga Kerja yang kompeten, iklim kerja yang kondusif dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial”. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten adalah tenaga kerja yang memiliki etos kerja tinggi, berketrampilan, profesional, produktif,kreatif, dan inovatif. Terwujudnya iklim kerja yang kondusif artinya adalah suatu kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1). Terjaminnya hak semua pihak (pekerja dan pengusaha), 2). Terwujudnya tata niaga yang berkeadilan, yaitu dengan meningkatnya fungsi pemerintah daerah, bisnis yang beretika dan pemberdayaan konsumen.
3). Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas tenaga kerja, serta kemajuan perusahaan. Terwujudnya kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap orang untuk melaksanakan fungsi sosialnya dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya setempat. Untuk mewujudkan visi di atas, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan misi sebagai berikut :
1) Meningkatkan kompetensi, produktifitas dan perlindungan tenaga kerja . 2) Meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat. Misi meningkatkan kompetensi, produktifitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja mengandung makna yaitu : meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, artinya meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi, serta produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM.
Renstra Dinsosnakertrans 2011-2016 Mengembangkan sistem pelatihan dengan menumbuhkembangkan lembaga latihan kerja yang sehat, dinamis, mandiri dan
meningkatkan mutu pelatihan yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan produktifitas kerja artinya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan management usaha bagi usaha sektor informal sesuai dengan kemajuan teknologi dan pola pikir yang berorientasi pada kualitas dan produktifitas. Peningkatan kompetensi dan produktifitas juga diarahkan pada upaya perluasan kesempatan kerja dan pelayanan ketenagakerjaan artinya mengkondisikan keadaan untuk menumbuhkan kegiatan – kegiatan ekonomi atau jabatan baru dalam proses produksi sehingga dengan keadaan ini ada kesempatan kerja atau penempatan kerja. Pelayanan ketenagakerjaan mencakup penyebarluasan informasi pasar kerja, fasilitasi antara pencari kerja dengan pengguna kerja sehingga terjadinya penempatan tenaga kerja dan mendorong kesempatan kerja produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran baik di perdesaan maupun di perkotaan serta memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional/internasional. Peningkatan produktifitas tenaga kerja juga diartikan sebagai upaya memberikan pelayanan ketransmigrasian. Kegiatan yang dilakukan mulai dari tahapan sosialisasi, seleksi, pelatihan Calon Transmigran, peningkatan kerjasama dengan daerah tujuan, penempatan, dan perlindungan transmigrans. Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat transmigrasi ditujukan untuk mendorong dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. Perlindungan tenaga kerja artinya memberikan perlindungan terhadap hak – hak tenaga kerja yang secara normatif sudah diatur melalui ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, mengupayakan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan pengupahan dan pemberian pendapatan diluar upah (non upah) berupa pemberian THR keagamaan, bonus produksi, gratifikasi dsb. Disamping itu melalui kepesertaan Jamsostek dan pemberian fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Perlindungan tenaga kerja juga diartikan dalam hubungan industrial yang harmonis artinya mewujudkan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara pelaku proses produksi barang dan jasa dalam hal ini pengusaha, pekerja dan pemerintah dengan didasarkan pada kesadaran akan fungsi dan peranan masing-masing sebagai pelaku proses produksi barang dan jasa. Misi meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat melalui upaya perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan sosial bagi PMKS. Perlindungan sosial diartikan sebagai
Renstra Dinsosnakertrans 2011-2016 upaya pelayanan yang diberikan atau ditujukan kepada individu atau masyarakat
dari
berbagai resiko sosial yang kemungkinan akan terjadi akibat berbagai faktor sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk bantuan dan jaminan sosial kepada PMKS seperti korban bencana alam, bencana sosial, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat berat dan penderita penyakit kronis lainnya. Perlindungan sosial antara lain diwujudkan dalam pemberian bantuan kebutuhan dasar pangan, sandang papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat serta bantuan rumah tidak layak huni, serta pemberian bantuan bagi korban bencana dan lain-lain. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan upaya untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan serta ketrampilan bagi fakir miskin agar mampu melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara dinamis dan melembaga melalui pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan bagi wanita rawan sosial ekonomi. Pemberdayaan PMKS juga dilakukan melalui upaya pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial
dalam
pembangunan
kesejahteraan
sosial
dengan
meningkatkan partisipasi masyarakat, kemampuan dan kepedulian masyarakat, pilar-pilar pembangunan bidang sosial (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), Wanita Penggerak Pembangunan Sosial (WPKS) dan kelompok peduli lainnya). Misi ini juga bertujuan memelihara dan mengamalkan nilai-nilai kepeloporan dan kejuangan serta menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan sosial.
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya
disajikan dalam tabel 4.1 berikut : Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD SASARAN
INDIKATOR SASARAN
NO
TUJUAN
1
Terwujudnya peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta penciptaan iklim kerja yang kondusif
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
Capaian penempatan tenaga kerja
2
Terwujudnya peningkatan fungsi sosial PMKS
Meningkatnya Penanganan PMKS
Cakupan Penanganan PMKS
TARGET KINERJA PADA TAHUN 2012 70,34
2013 64,30
2014 67,13
2015 76,79
2016 79,96
67,85
63,42
67,33
71,62
76,03
Renstra Dinsosnakertrans 2011-2016
4.3.
Strategi dan Kebijakan Berdasarkan isu-isu strategis dan tugas serta fungsi, maka pembangunan sosial,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dirumuskan dalam strategi sebagai berikut :
a.
Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelaksanaan program three in one (training, certification dan placement ),
b. Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja,
c.
Peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta optimalisasi sarana hubungan industrial.
d. Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan PMKS;
e.
Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
f.
Peningkatan kerjasama dalam upaya penempatan dan perlindungan transmigrans dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan mencakup sasaran pokok yang
dilaksanakan melalui strategi untuk mencapai tujuan pembangunan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Adapun kebijakan yang ditempuh sebagai berikut : 1.
Urusan Ketenagakerjaan a.
Meningkatkan capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja dari 75, 89% menjadi 88,89% .
b.
Meningkatkan capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja menjadi 91,07%.
c.
Meningkatkan capaian perlindungan tenaga kerja dari 47,99 % menjadi 58,25%.
2. Urusan Sosial a.
Meningkatkan cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS dari 33,92 % menjadi 38,01 %.
b. 3.
Meningkatkan cakupan pemberdayaan PMKS dari 54,64% menjadi 70,37%.
Urusan Ketransmigrasian a.
Meningkatkan Capaian penempatan transmigrasi dari 70,67% menjadi 100%. Untuk lebih jelas melihat keterkaitan antara visi, misi SKPD dengan tujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut :
Renstra Dinsosnakertrans 2011-2016 Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Terwujudnya Tenaga Kerja yang kompeten, iklim kerja yang kondusif dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial MISI I : 1) Meningkatkan kompetensi, produktifitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Terwujudnya peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta penciptaan iklim kerja yang kondusif
Menurunnya angka pengangguran
Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelaksanaan program three in one (training, certification dan placement ) Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta optimalisasi sarana hubungan industrial
Meningkatkan capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja dari 75, 89% menjadi 88,89% Meningkatkan capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja menjadi 91,07% Meningkatkan capaian perlindungan tenaga kerja dari 47,99 % menjadi 58,25% Meningkatkan Capaian penempatan transmigrasi dari 70,67% menjadi 100%
Peningkatan kerjasama dalam upaya penempatan dan perlindungan transmigrans dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi MISI II : 2) Meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat Tujuan Terwujudnya peningkatan fungsi sosial PMKS
Sasaran Meningkatnya penanganan PMKS
Strategi Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan PMKS Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial
Kebijakan Meningkatkan cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS dari 33,92 % menjadi 38,01 %. Meningkatkan cakupan pemberdayaan PMKS dari 54,64% menjadi 70,37%
Renstra Dinsosnakertrans 2011-2016
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan Dinas Sosial Tenaga Keja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : 1. Urusan Wajib a. Program Perlindungan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kegiatan dari program ini adalah ; 1) Peningkatan kualitas pelayanan bagi PMKS. 2) Penanganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. 3) Koordinasi Pendistribusian Raskin 4) Pelayanan panti sosial. 5) Peningkatan kemampuan berusaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 6) Pembangunan Panti Pelayanan Sosial Multi Guna. b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan dari program ini adalah 1) Peningkatan kapasitas pelaku usaha kesejahteraan sosial. 2) Peningkatan kelembagaan kesejahteraan sosial. c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan dari program ini adalah 1) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran; 2) Penyediaan jasa keuangan; 3) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi. d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kegiatan dari program ini adalah 1)
Pendidikan dan pelatihan non formal;
2)
Penilaian prestasi kerja pegawai lewat angka kredit;
3)
Pengadaan pakaian PDH.
e. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja. Kegiatan dari program ini adalah 1) Penyusunan pelaporan keuangan SKPD;
Renstra Dinsosnakertrans 2011-2016
2) Penyusunan perencanaan SKPD; 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan. f.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tujuan program ini adalah mendorong perluasan kesempatan kerja dan mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran baik di pedesaan maupun di perkotaan serta meningkatkan aksesibilitas pencari kerja terhadap berbagai lowongan kerja. Kegiatan program ini adalah: 1). Peningkatan pengembangan Informasi Pasar Kerja (IPK); 2). Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD); 3). Penempatan AKL, AKAD dan AKAN, 4). Pemberdayaan tenaga mandiri sektor informal. 5). Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya,
g. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tujuan Program ini adalah meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas, sedangkan peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM. Kegiatan program ini sebagai berikut : 1). Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencaker; 2). Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat; 3). Peningkatan produktivitas tenaga kerja; 4). Pemberdayaan LPK; 5). Pengelolaan layanan kios 3 in 1. 6). Revitalisasi sarana dan prasarana pelatihan BLK. h. Program Perlindungan Ketenagakerjaan Tujuan program ini adalah untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan sarana hubungan industrial bagi pelaku proses produksi barang dan jasa. Kegiatan program ini adalah: 1). Pelayanan dan pengembangan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja; 2). Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, 3). Koordinasi penyusunan kebijakan pengupahan kabupaten.
Renstra Dinsosnakertrans 2011-2016
2. Urusan Pilihan a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Tujuan program ini adalah untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat wilayah dikawasan transmigrasi. Kegiatan program ini adalah: 1). Penyediaan transmigrasi; 2). Penempatan dan perlindungan transmigrasi; 3). Penyelenggaraan kerjasama bidang Transmigrasi, 4). Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 sebagai berikut :
Renstra Dinsosnakertrans 2011-2016
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator rencana program prioritas Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo mencakup program-program dan kegiatan untuk mencapai visidan misi jangka menengah SKPD serta untuk memenuhi layanan SKPD dalam menjalankan urusan wajib bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program (outcomes) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Bupati yang capaiannya merupakan agregasi dan akumulasi dari capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan oleh SKPD. Ada 2 (dua) indikator Bupati yang nilai capaiannya sangat dipengaruhi oleh Kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti yang ada dalam Tabel 6.1 berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
1 2
Indikator
Capaian penempatan tenaga kerja Cakupan Penanganan PMKS
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2011
Target Capaian Setiap Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun -1 -2 -3 -4 -5 2012
2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2016
%
67.33
70.34
64.30
67.13
76.79
79.96
79.96
%
62.01
67.85
63.42
67.33
71.62
76.03
76.03
Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.2. berikut :
Renstra Dinsosnakertrans 2011-2016 Tabel 6.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011-2016
No
1
2
1
3
2
1
Indikator Kinerja Program
Urusan Sosial Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS Cakupan pemberdayaan PSKS Urusan Ketenagakerjaan Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja Capaian perlindungan ketenagakerjaan Urusan Ketransmigrasian Capaian penempatan transmigrasi
Baseline Data Satuan Tahun 2011
Target Capaian Setiap Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun -1 -2 -3 -4 -5 2012
2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2016
%
17.22
33.92
31.71
33.67
35.81
38.01
38.01
%
27.50
54.64
65.58
68.00
69.23
70.37
70.37
%
96.74
92.20
84.95
96,10
89,29
91,07
91,07
%
64.98
75.89
72.58
79.63
87.50
88.89
88.89
%
40.83
47.99
25.75
51.89
55.83
58.25
58.25
%
65.33
70.67
62.67
100.00
100.00
100.00
100.00
Renstra Dinsosnakertrans 2011-2016
BAB VII PENUTUP Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 adalah dokumen perubahan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Perubahan RPJM Daerah Tahun 2011-2016 (Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016). Perubahan Rencana Strategis ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pencapaian visi dan misi SKPD sehingga lebih terukur dan akuntabel. Dengan komitmen yang telah ditetapkan bersama Review Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011-2016 ini selanjutnya harus dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Strategis yang lebih rinci dan operasional serta Rencana Kerja (Renja) oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan menjadi dasar dalam masa transisi perencanaan tahun 2017. Disadari, bahwa penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011–2016 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan-masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih berdaya guna dan berhasil guna. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah - Nya kepada kita semua. Amiin.
Wates, 19 Agustus 2014 Kepala Dinas, ttd Drs. EKA PRANYATA Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19650723 198602 1 004
