BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. NTT a. Visi Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, gambaran yang menantang atau ideal tentang keadaan masa depan kemana dan bagaimana organisasi diarahkan agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta berisi cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi
Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Satu
Pintu
dirumuskan dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018
yaitu
“
Terwujudnya
Masyarakat
NTT
Yang
Berkualitas, Sejahtera, Adil dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Republik Indonesia” Untuk mendukung dan mewujudkan Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur,
maka
KPPTSP
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
telah
menetapkan visi, yaitu “ Mewujudkan pelayanan perijinan yang lebih cepat, lebih baik
dan
lebih
murah untuk
mendorong
pengembangan
aktivitas ekonomi dan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur” Pelayanan yang lebih cepat mengandung efisiensi waktu, karena prosedur yang lebih sederhana dan menghindari waktu menunggu yang lama. Pelayanan lebih baik bermakna pelayanan yang mengutamakan pengguna atau berorientasi pelanggan, ramah, transparan, adil dan pasti.
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 29
Pelayanan lebih murah merujuk pada efisiensi biaya untuk menekan biaya tinggi (high-cost) dalam pengembangan usaha dan investasi, sekaligus mencegah biaya illegal yang sering membebani pelaku usaha. b. Misi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai ke depan. Misi merupakan penjabaran dari visi dan kedua-duanya harus sejalan. Dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka misi KPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : 1. Meningkatkan Kompentensi dan Profesionalisme Aparatur dalam rangka melaksanakan pelayanan prima; 2. Melaksanakan Regulasi dan Debirokratisasi Pelayanan; 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Yang Memadai; 4. Mengembangkan
Integrasi
Sistem
Informasi
Pelayanan
melalui
penerapan teknologi informasi yang Berbasis Komunikasi; 5. Memfasilitasi
Kabupaten/Kota
dalam
pengembangan
pelayanan
perijinan untuk melaksanakan pelayanan prima; 6. Mendorong Peningkatan pelayanan serta terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelayanan perijinan. 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KPPTSP Prov. NTT a. Tujuan 1. Meningkatkan kemampuan aparatur yang profesional dan handal serta adanya kebersamaan aparat KPPTSP dalam peningkatan kinerja pelayanan; 2. Tersedianya standar pengelolaan pelayanan perijinan; 3. Terwujudnya mencapai
peningkatan
pelayanan
Sarana
minimal
dan
dan
Prasarana
peningkatan
pelayanan perijinan yang lebih baik; RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 30
untuk kinerja
4. Terintegrasinya sistem informasi pelayanan perijinan investasi melalui Teknologi informasi Provinsi
informasi dan antara Pusat,
dan Kabupaten/Kota, serta terwujudnya koneksitas
sistem layanan informasi dan perijinan dengan instansi dan kabupaten/kota di NTT; 5. Mengembangkan jejaring kerja pelayanan masyarakat dalam bentuk opsi layanan dan mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel; 6. Meningkatkan sinkronisasi database perijinan antar SKPD teknis untuk efisiensi dan efektifitas fungsi pelayanan dan pengendalian. b. Sasaran 1. Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi dan terwujudnya kelembagaan yang utuh dan kuat; 2. Terwujudnya peningkatan pelayanan perijinan; 3. Pelayanan
perijinan
jelas
cepat,
mudah,
murah,
pasti,
transparan dan terjangkau serta memberikan kepastian hukum dan adanya partisipasi dari masyarakat; 4. Teraksesnya layanan informasi dan perijinan terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh seluruh unit-unit kerja terkait di Pusat,
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
melalui
penerapan
Teknologi Informasi yang terintegrasi; 5. Terwujudnya
pelayanan publik yang dapat diakses dengan
mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kinerja aparatur berbasis kompetensi. 6. Tersedianya database perijinan kewenangan Provinsi yang terpusat dan dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan, pembinaan dan pengendalian oleh pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Timur.
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 31
Tabel 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Terlapir
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 32
4.3
STRATEGI DAN KEBIJAKAN a. Strategi Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai
upaya-upaya
organisasi
yang
meliputi
penetapan
kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari pemahaman ini, maka cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis Untuk mencapai tujuan dan sasaran
Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka ditetapkan strategi “Mewujudkan One Stop Service (OSS) dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas berazaskan
kinerja aparatur yang
transparan, akuntabel, partisipatif, persamaan hak,
efisien, efektif, keseimbangan hak dan profesional. b. Kebijakan Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Adapun kebijakan yang menjadi pedoman sbb : 1. Membangun komitmen segenap aparatur daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara; 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 3. Meningkatkan
fungsi
mengekspresikan
mekanisme
ketidakpuasan
penyampaian atas
penyelenggaraan
pelayanan; 4. Penyederhanaan proses pelayanan perizinan ; 5. Transparansi Pelayanan Perizinan ; 6. Peningkatan Pelayanan Publik.
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
dan
Page 33
RENCANA STRATEGIS KPPTSP PROVINSI NTT 2013 - 2018
Page 34
