TUGAS POKOK DAN FUNGSI Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu NO
STRUKTUR
TUGAS POKOK
FUNGSI
I
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu.
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu; c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu; d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II
Kepala Badan
Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desentralisasi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu sesuai kewenangannya, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan ketentuan
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu; b. Pelaksanaan kebijakan teknis penanaman modal meliputi pengembangan, kerjasama dan pemasaran; c. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu; d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan perizinan/non perizinan terpadu satu pintu; e. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi
peraturan perundang-undangan serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur.
vertikal dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperlancar pelaksanaan tugas; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
III
Sekretariat
Membantu Kepala Badan dalam penyusunan rencana umum penanaman modal, program dan kegiatan serta pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, aset,umum dan kepegawaian.
a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan terpadu satu pintu; b. Penyusunan rencana umum, program dan kegiatan penanaman modal dan perizinan/non perizinan terpadu satu pintu. c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset; d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keprotokolan; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
III.1
penyiapan bahan Subbagian Program Melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, dan Pelaporan perencanaan dan penyusunan program/kegiatan, pengumpulan dan analisis data serta evaluasi program/kegiatan dan pelaporan.
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi; b. Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan; c. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; d. Menyiapkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Melakukan pengelolaan urusan keuangan dan aset atau barang milik daerah.
III.2
Subbagian Keuangan
III.3
Subbagian Umum dan Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan Kepegawaian keprotokolan di lingkungan Badan.
IV
Bidang Pengembangan
Menyusun kebijakan
dan teknis
melaksanakan di bidang
a. Mengumpulkan/mengolah data keuangan dan aset untuk bahan penyusunan laporan keuangan dan aset; b. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan, pengelola aset dan atasan langsungnya; c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja rutin maupun pembangunan; d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset; e. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut; f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. a. b. c. d.
Melaksanakan urusan ketatausahaan; Melaksanakan urusan kepegawaian; Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan; Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas polok dan fungsinya. a. Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
dan Penanaman Modal pengembangan penanaman modal. dan Kerjasama
IV.1
Subbidang Pengembangan Penanaman Modal
kerjasama
b. Pemetaan investasi daerah terkait dengan SDM dan UMKM serta Usaha Besar; c. Perumusan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi; d. Perumusan usulan dan pemberian insentif diluar fiskal dan non fiskal; e. Fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi; f. Fasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan diklat penanaman modal; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan penanaman modal.
a. Menyiapkan bahan perumusan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup; b. Menyiapkan bahan perumusan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka; c. Menyiapkan usulan inventarisasi dan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan; d. Melaksanakan pemetaan investasi daerah provinsi terkait dengan sumber daya manusia dan UMKM serta usaha besar berdasarkan masukan dari Kabupaten/Kota; e. Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis pelayanan
penanaman modal bagi aparatur pemerintah dan dunia usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha; f. Melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait dengan kerjasama dan pembinaan serta pengembangan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri; g. Menginventarisasi potensi investasi yang perlu dikembangkan dan dipasarkan; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Fasilitasi Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi kerjasama penanaman modal.
IV.2
Subbidang Kerjasama
V
Bidang Potensi dan Menyusun
dan
melaksanakan
a. Menyiapkan perumusan usulan dan pemberian insentif Penanaman Modal di luar fiskal dan non fiskal yang menjadi kewenangan provinsi; b. Memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi; c. Memberikan dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi; d. Melakukan fasilitasi dan koordinasi terhadap penyelesaian masalah investasi; e. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan diklat bagi aparatur dan dunia usaha; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. a. Pengkajian terhadap potensi penanaman modal;
kebijakan teknis di bidang penyiapan potensi dan pemasaran penanaman modal.
b. Mengkoordinasi dan merumuskan materi pemasaran; c. Penyusunan peta potensi sumber daya alam dan potensi lainnya; d. Penyusunan data base potensi penanaman modal; e. Penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan pemasaran penanaman modal tingkat provinsi; f. Penyebarluasan informasi potensi sumber daya dan peluang investasi; g. Pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan pemasaran skala provinsi; h. Pelaksanaan evaluasi kajian potensi dan pemasaran penanaman modal; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
V.1
penyiapan bahan Subbidang Potensi Melakukan pelaksanaan kajian potensi penanaman Penanaman Modal modal.
a. Menyiapkan bahan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan penanaman modal; b. Menyusun peta potensi sumber daya; c. Inventarisasi potensi dan peluang investasi; d. Menyusun data base potensi sumber daya; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
V.2
penyiapan Subbidang Pemasaran Melakukan pelaksanaan pemasaran Penanaman Modal penanaman modal.
a. Menyiapkan dan menyusun bahan pemasaran penanaman modal; b. Menyiapkan bahan promosi potensi sumberdaya melalui media
Pemasaran Penanaman Modal
bahan potensi
elektronika dan media cetak; c. Menyiapkan promosi potensi sumberdaya melalui media pameran roadshow; d. Menyiapkan bahan-bahan promosi dalam rangka temu bisnis; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. VI
dan melaksanakan Bidang Pengendalian Menyusun kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal pengendalian penanaman modal.
a. Perumusan kebijakan teknis operasional pengendalian pelaksanaan penanaman modal; b. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan operasional pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi sesuai dengan ketentuan penanaman modal; c. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal; d. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal; e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota (SPIPISE); f. Merumuskan hasil mengolah data pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; g. Merumuskan langkah kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
h. Mengusulkan langkah kebijakan terhadap hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal; i. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis lain, terkait pelaksanaan Penanaman Modal; j. Melakukan evaluasi pelaksanaan Penanaman Modal; k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. VI.1
penyiapan Subbidang Pendataan Melakukan pendataan penanaman modal. Penanaman Modal
bahan
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan; b. Menyiapkan bahan untuk pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan penanaman modal; c. Menghimpun data-data pelaksanaan penanaman modal; d. Melakukan pengolahan dan analisa data pelaksanaan penanaman modal; e. Menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk laporan sesuai dengan ketentuan; f. Melakukan pemeliharaan data pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan standar yang berlaku; g. Menyimpan dan mengamankan data pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk pengumpulan data pelaksanaan penanaman modal; dan i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
VI.2
Subbidang Pengawasan Penanaman Modal
Melakukan penyiapan bahan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal.
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan; b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; c. Menyusun pedoman teknis operasional pengawasan penanaman modal; d. Merencanakan koordinasi operasional pengawasan penanaman modal dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; e. Melaksanakan pemantauan dan bimbingan terhadap pelaksanaan penanaman modal; f. Melakukan analisa terhadap hasil pengawasan penanaman modal sesuai dengan tata cara pengawasan pelaksanaan penanaman modal; g. Menyiapkan kebijakan teknis terhadap hasil pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi penanaman modal; h. Menyiapkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal; dan i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
VII
dan melaksanakan Bidang Pelayanan Menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan Perizinan Terpadu perizinan terpadu.
a. Perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu; b. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal secara terpadu (PTSP) kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas
c.
d.
e. f. g. h. i. j. k.
VII.1 Subbidang Perizinan
Melaksanakan pelayanan perizinan terpadu di bidang penanaman modal.
Kabupaten/Kota; Menyiapkan pemberian izin usaha dan non perizinan untuk kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi; Melaksanakan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi; Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal yang menjadi kewenagan provinsi; Menyusun pedoman dan tata cara pengembangan sistem informasi skala provinsi; Melakukan verifikasi terhadap permohonan izin dan non izin; Pelayanan umum kepada dunia usaha mengenai perizinan yang diperlukan; Sosialisasi kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan berkoordinasi dengan sekretariat; Pengembangan pelayanan perizinan melalui SPIPISE; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
a. Menyiapkan bahan dalam proses perizinan; b. Melaksanakan pelayanan umum kepada dunia usaha terkait perizinan; c. Menyiapkan draft persetujuan izin pendaftaran dan izin prinsip; d. Menyiapkan draft persetujuan izin usaha;
e. Melaksanakan pelayanan perizinan melalui SPIPISE; f. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan kebijakan pelayanan perizinan; g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang telah memiliki izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha; dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. VII.2 Subbidang Perizinan
pelayanan Non Melaksanakan perizinan penanaman modal.
non
a. Memfasilitasi permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin beserta perubahan/penambahan dan perpanjangannya; b. Memfasilitasi permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan beserta perubahan/penambahan dan perpanjangannya; c. Memfasilitasi permohonan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Badan; d. Memfasilitasi permohonan angka mengenai importir produsen (API-P) beserta perubahannya; e. Memfasilitasi permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) beserta perubahan dan perpanjangannya; f. Memfasilitasi permohonan rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01); g. Memfasilitasi permohonan izin memperkejakan tenaga kerja asing (IMTA) beserta perpanjangannya; h. Memfasilitasi pemberian insentif daerah; i. Memberikan layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
