Renja BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARIMUN. [Pick the date] Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 2015

Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 2015

[Pick the date]

Renja

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARIMUN

Penyusun: TIM PERENCANAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARIMUN 1/1/2014

0


[Pick the date] KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Tahun 2015. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2014, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan BPMPT, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya

kami

mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, yang pada akhirnya diharapkan

dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Karimun

“Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Tanjung Balai Karimun,

Maret 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARIMUN

SULARNO,S.Sos,M.Si NIP.19701026 199201 1 001

1


[Pick the date] BAB.I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang awal terbentuknya bernama Kantor Pusat Pelayanan Perizinan Satu Atap lahir tidak lama sejak berdirinya Kabupaten Karimun pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, didasarkan kepada perwujudan dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Karimun untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Akibat dari itu semua membuat pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah menjadi terhambat yang juga otomatis berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Atas dasar itulah, maka Pemerintah Kabupaten Karimun segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81 Tahun 1993 dengan membentuk kelembagaan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan maksud untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan sistem pelayanan perizinan terpadu yang dilakukan secara terkoordinir bersama instansi teknis yang berkompeten didalam proses penerbitan perizinan

sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih baik,

cepat, mudah, transparan, tepat waktu.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan organisasi serta pelayanan bagi masyarakat

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Karimun

melaksanakan

evaluasi

dan

restrukturisasi organisasi dimana yang menjadi prinsip dalam penyusunan organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan, maka pada Pemerintah Kabupaten Karimun memandang perlu untuk untuk melakukan perubahan susunan organisasi pelaksana pelayananan perizinan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang 2


[Pick the date] Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun ditetapkan sebagai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun. Dengan status susunan organisasi kelembagaan yang baru ini maka penanaman modal merupakan menjadi salah satu tugas pokok, dan fungsi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun sehingga mulai saat ini pelaksanaan urusan ini melekat pada BPMPT Kabupaten Karimun yang salah satu tugas prioritasnya adalah percepatan iklim investasi dan iklim usaha yang diamanatkan untuk melaksanakan konsolidasi perencanaan pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal.

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011, dinyatakan bahwa tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun adalah antara lain merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan terpadu, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah. Masing-masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu mengambil peran dan prakarsa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk lebih jeli mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat setempat. Dengan kemampuan itu maka Pemerintah Daerah benar-benar dapat menjadi pelaku utama pembangunan.

Dengan adanya Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu di Kabupaten

Karimun diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan rakyat karimun, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan guna meningkatkan Profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja sebagai wira usaha yang mandiri.

Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan suatu pelayanan pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, transparan, tepat waktu yaitu melalui Rencana Stategis ( RENSTRA ) guna memberi arah kebijakan dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan. Sedangkan Rencana Kinerja Badan Penanaman Modal dan perizinan Terpadu Kabupaten Karimun merupakan 3


[Pick the date] suatu

penjabaran

dari

Tujuan,

Sasaran serta Program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Karimun yang telah dicanangkan untuk kurun waktu tahun 2011-2016 yang membawa visi sebagai berikut:

“TERCIPTANYA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERSAINGAN INVESTASI GLOBAL”.

Untuk mewujudkan visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun maka telah dirumuskan misi yang dapat menggerakan dan mewujudkan tujuan melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya, untuk itu ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Melayani Perizinan secara terpadu dalam rangka peningkatan peluang usaha menjadi investasi riil. 2. Memberikan akses dan proses pelayanan perizinan yang prima dengan menerapkan konsep Good Government. 3. Memberikan layanan informasi perizinan, peluang investasi Kabupaten Karimun bagi investor, masyarakat dunia usaha dan industri.

1.2.

Landasan Hukum LANDASAN HUKUM BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : 1.

Undang- undang No.25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2.

Undang- undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;.

3.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 2043);

5.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

6.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, 4


[Pick the date] Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 7.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

8.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9.

Undang–Undang Nomor

25

tahun

2004,

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 12. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5


[Pick the date] 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Republik

Daerah

(Lembaran

Negara

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di DaerahDaerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repbilik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4892); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6


[Pick the date] 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 26. Perda Provinsi Kepri No.02 Tahun 2009 tentang RPJP Prov Kepri Tahun 20052025 ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 No.07 ) ;. 28. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 ; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun; 30. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; 31. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 32. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

7


[Pick the date] 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 38. Surat Edaran Mendagri No.500/1191/V/BANGDA tanggal 8 juni 2009 tentang Penyempurnaan

Panduan

Nasional

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 39. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara PAN-RB dan Kepala BKPM Nomor 570/3727A/SJ,SE/08/M.PAN-RB/9/2010, 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah; 40. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 41. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun; 42. Peraturan Bupati Karimun Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun. 43. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 09/KEP/188.4/II/2013 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun; 44. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 192.a Tahun 2013 tentang Penetapan Pembagian Tugas dan Penanggungjawab Penyelenggara Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Bidang Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Kabupaten Karimun.

8


[Pick the date] 45. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Staf dan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun. 46. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekretariat Keanggotaan Tim Penyelenggara Perizinan di Bidang Penanaman Modal Pada Badan penananaman Modal dan perizinan Terpadu Kabupaten Karimun; 47. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan perizinan terpadu Kabupaten Karimun

Nomor

18

Tahun

2013

tentang

Pelimpahan

Wewenang

Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun; 48. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Tahun 2011 - 2016.

1.3.

Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan terpadu untuk masyarakat maupun pelanggan. Adapun maksud disusunnya RENJA adalah untuk menyediakan acuan resmi dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014, dan dengan maksud Renja juga merupakan acuan dalam penentuan pilihan – pilihan program kegiatan tahunan, dan Renja juga memberikan gambaran serta acuan terhadap arah kebijakan di bidang pelayanan sehingga dapat didukung oleh kebijakan sektor lainnya, mengingat masalah pelayanan bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah.

1.3.2. Tujuan Sedangkan tujuan disusunnya RENJA agar dapat ditetapkannya tahapantahapan

kebijakan

demi

tercapainya

pelayanan

kepada 9


[Pick the date] masyarakat/pelanggan. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Ranja Tahun 2015 disusun ke dalam bab- bab sebagai berikut :

BAB.I

PENDAHULUAN Memuat rumusan tentang latar belakang. Tupoksi, maksud dan tujuan, proses dan sistematika penyusunan renja BPMPT Kabupaten Karimun Tahun 2015.

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Memuat kisaran review tentang Renja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan.

BAB.III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat Kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2011 – 2016 dan Memuat Program Utama dan Kegiatan Prioritas Badan Penanman Modal dan Perizinan Terpadu.

BAB.IV PENUTUP Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Renja BPMPT Kabuapten Karimun tahun 2015

10


[Pick the date] BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA II.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian renstra SKPD Capaian Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun

dapat dilihat dari Jalannya Renstra 2006-2011, berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya. Bab ini memuat (review) terhadap hasil evaluasi terhadap Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada ABPD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Secara garis besar dapat dilihat dari tabel Berikut ini :

11


[Pick the date] II.2.

Analisis Kinerja Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanman Modal dan Perizinan

Terpadu Kabupaten Karimun dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Capaian Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dinilai berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati Karimun No.155.a tahun 2009. Analisis pencapaian kinerja tersebut disajikan dengan format sebagai berikut :

12


[Pick the date] II.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Berdasarkan pada uraian permasalahan pada Bab 3.1, maka isu-isu strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun adalah: 1. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran 2. Peningkatan disiplin aparatur 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 4. Optimalisasi Pelayanan Perizinan 5. Belum optimalnya pelayanan untuk kegiatan penanaman modal dan usaha

Dalam era persaingan bebas dan semangat otonomi daerah tentu setiap daerah berlomba-lomba untuk mempunyai keunggulan-keunggulan komperatif dibanding daerah lain, untuk menunjukkan kualitas baik di berbagai bidang. Namun isu yang berkembang saat ini dibidang pelayanan sungguh menjadikan keperihatinan yang perlu penyelesaian, antara lain : 1. Pelayanan perizinan di Indonesia yang terburuk di Asia. 2. Waktu penyelesaian perizinan 151 hari. 3. Proses berbelit-belit melalui 27 meja ( media Indonesia, tanggal 13 april 2005) 4. Pungli terjadi di mana-mana, per tahun 3 triliyun. 5. Investor besar banyak yang hengkang ke negara lain.

13


[Pick the date] Isu-isu yang berkembang tersebut menuntut adanya action dan perubahan kearah yang lebih baik, izin-izin yang kurang menggembirakan perlu di rubah menjadi isu yang positif yang mampu merangsang perbaikan iklim investasi di Indonesia, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja, untuk mengurangi pengangguran dan mampu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat.

Upaya memakmurkan masyarakat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan proses panjang yang harus di urai permasalahan satu demi satu. Salah satu sisi yang perlu di urai permasalahan nya adalah ”bagaimana mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan serta ada kepastian waktu dan biayanya”, untuk itu tentu diperlukan perubahan paradigma pelayanan yang selama ini berlaku, perubahan sistem, pengembangan sumberdaya manusia dan perbaikan sarana prasarana, kemudian muncul permasalahan baru, perubahan yang seperti apa?

14


[Pick the date] BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Sebagai tahun ketiga dari pelaksanaan Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun periode 2011- 2016, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia , kondisi ini sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, visi organisasi dan terangkum dalam uraian sebagai berikut : 

Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah;



Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance ) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan;



Peningkatan kinerja dan mutu layanan disemua aspek layanan “ public service “;



Tertib administrasi pemerintahan.

3.2

Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dengan berpedoman kepada Visi, Misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : a. Meningkatkan kemudahan pelayanan melalui keterpaduan layanan. b. Menciptakan iklim kondusif bagi para investor c. Mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional d. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang mudah, tepat dan transparan

15


[Pick the date] 3.2.2. Sasaran Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran Rencana Kerja (RENJA) 2015 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun difokuskan untuk mencapai tujuan, yaitu : a. Tersedianya cakupan pelayanan. b. Adanya peluang berusaha dan berinvestasi c. Terciptanya profesionalisme Sumber Daya Manusia; d. Adanya Sistem Informasi Pelayanan yang Berbasis Teknologi Informasi dan KomunikasiTercapainya kualitas layanan terbaik.

16


[Pick the date] Tabel. 3.1 TUJUAN DAN SASARAN

NO 1.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Persentase Proses Perizinan yang kemudahan pelayanan Tersedianya cakupan bisa diselesaikan tepat waktu. melalui keterpaduan pelayanan layanan. Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai dengan standar

2.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Meningkatnya Kualitas Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Publik Terpenuhinya kepuasan pelanggan dalam pelayanan publik

TARGET KINERJA TAHUN 2014 80%

95%

> 3.00

17


[Pick the date] 3.

Mengoptimalkan Tersusunnya regulasi yang Ada berapa perusahaan yang telah pelaksanaan FTZ dan memberikan kepastian tentang berusaha di kawsan FTZ dan KEK KEK pemanfaatan,penggunaan, dan pengusahaan lahan di kawasan FTZ dan KEK

4.

Menciptakan kondusif bagi investor

iklim Terciptanya pemantauan, Adanya monitoring dan verifikasi para pembinaan dan pengawasan pemeriksaan lapangan terhadap aktivitas investasi sesuai sarana usaha dengan hak, kewajiban dan tanggungjawab penanaman modal bersama tim tekhnis

10 bh

1x

5.

Mewujudkanb sumber Terciptanya profesonalisme Persentase pegawai yang telah daya aparatur yang sumber daya aparatur mengikuti pelatihan, kursus , diklat professional dan lain-lain

70%

6.

Menngoptimalkan mutu pelayanan perizinan yg mudah,tepat dan transparan

70%

Adanya system informasi Ada berapa izin yang telah pelayanan yang berbasis terlayani dengan sistem pelayanan teknologi informasi dan informasi secara elektronik komunikasi tercapainya (SPIPISE) kualitas layanan terbaik

18


[Pick the date]

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

NO

Indikator

1 1 2

2 Investasi (Rp juta) Jumlah Investor di Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Jumlah rata-rata hari dibutuhkan untuk mengurus perizinan usaha Jumlah Investasi di Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas (dalam Rp juta)

3

4

Kondisi Kinerja awal Tahun 0 3 9.503.628,109 35

Tahun 2011 4 9.778.106,223 44

40 Hari

9 Hari

10.134.728

10.337.423

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 5 6 7 10.189.823,395 10.738.779,624 11.219.116,324 48 51 55

Kondisi Kinerja akhir Tahun 2015 Tahun 2016 8 9 11.527.904,203 11.802.382,317 58 60

9 Hari

9 Hari

9 Hari

9 Hari

9 Hari

10.544.171

10.755.054

10.970.156

11.189.559

11.189.559

19


[Pick the date] 5 6 7

8

9

10

Jumlah investor baru Jumlah retribusi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pablik Jmlah perizinan yang dikeluarkan sesuai dengan standard Jumlah pengaduan permasalahan izin yang dikeluarkan Jumlah penyelesaian izin lokasi

2 1M >3.00

2 1M >3.00

2 1M >3.00

3 1M >3.00

4 1M >4.00

5 1M >4.00

6 1M >4.00

80%

80%

95%

95%

95%

95%

95%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20


[Pick the date] 3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu , maka dengan ini mengusulkan program dan kegiatan sebagai berikut : PROGRAM I.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

II

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

FUNGSI SUB FUNGSI EKONOMI Sekretariat - Pelayanan Administrasi Umun Perkantoran EKONOMI Sekretariat Pengadaan Billboard Pembuatan sarana Promosi BPMPT Kab.Karimun Pengadaan Peralatan Sound System dan Persentation Set. Pembuatan Partisi & Meja Set Back Office Perizinan BPMPT Kab.Karimun Pengadaan Pakaian Pelayanan Perizinan Untuk Hari-hari Tertentu Pengadaan Mesin Porporasi BPMPT Kab.Karimun. Pembuatan TV Anjungan Informasi Digital Signage Perizinan Kajian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Peningkatan sarana dan prasaranan pelayanan perizinan Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Muebelair Kantor Pembuatan Gudang BPMPT Kabupaten karimun Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Rehabilitasi WC Gedung Bukit Gading Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi Air di Gedung Bukit Gading Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor /Penambahan Daya Listrik/Ground Pengadaan papan Nama Kantor dan Running Teks

21


[Pick the date] Pengembangan Mesin Antrian Pelayanan Perizinan Pengadaan Sarana Kearsipan Perizinan. Pengadaan Software Arc Gis (Geografis Information System) Pengadaan Media Informasi KIOSK BPMPT Kab.Karimun. EKONOMI Promosi dan Penanaman Modal Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal Mengikuti penyelenggaraan pameran investasi didalam negeri Pembuatan Leaflet/brosur Pelayanan Perizinan BPPT Mengikuti penyelenggaraan pameran investasi di luar negeri Sosialisasi Publikasi Kegiatan SKPD Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan Pembuatan Profil BPMPT Kab.Karimun Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Kab.Karimun Penbuatan Materi Pameran Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Surat Persetujuan Investasi dan Izin Lokasi Pendataan Jumlah UMKMK dan UMKM Sekabupaten Karimun Temu Usaha PMA, PMDN, dan UMKM Sekabupaten Karimun. EKONOMI -

III

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

IV

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

-

Bimtek peningkatan pelayanan public Terhadap Perizinan dan Non Perizinan bagi Aparatur Pemerintah Bimtek Penyusunan dan Pendampingan Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Perizinan Sosialisasi Peraturan Perizinan dan

22


[Pick the date]

V

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan

Penanaman Modal di kab.karimun. Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. EKONOMI Verifikasi Teknis perizinan jasa usaha BPMPT kab.karimun Verifikasi Teknis perizinan tertentu BPPT kab.karimun Pengendalian (Pembinaan,monitoring dan Evaluasi) Penanaman Modal /Investasi Sosialisasi Standar Pelayanan Perizinan dan SOP Perizinan Evaluasi Penerapan Implementasi Penjamin Mutu Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Tahun 2008 Penyusunan Rekapitulasi Data Perizinan Tahun 2014 EKONOMI -

VI

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Perencanaan Penganggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penatausahaan Keuangan SKPD Publikasi Keuangan SKPD EKONOMI -

VII

VIII

IX

Program Peerencanaan Pembangunan Daerah

Program Peerencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Iklim Investasi

Penyusunan Renja BPPT EKONOMI Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal Penyusunan SPM BPMPT Kab.Karimun EKONOMI -

-

Sinergitas Pelaksanaan Fasilitasi Investasi 23


[Pick the date] Pengembangan system Website Kabupaten Karimun Penyusunan Cetak Biru Masterplan Penanaman Modal di Kab.Karimun Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Investasi Pembuatan Multi Media Potensi dan Produk Unggulan Kab.Karimun Penyusunan Program Data Base OSS Investasi Penyusunan Studi Kawasan Industri di Kabupaten Karimun Penyusunan Perda Izin Lokasi Penyusunan Perda SITU dan SIUJK Penilaian PMA dan PMDN dalam Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Perizinan Penanaman Modal (Izin Prinsip dan Izin Lokasi) Penyusunan Masterplan Kawasan Industri Pulau Karimun dan sekitarnya Penyusunan Masterplan Investasi di Kabupaten Karimun EKONOMI -

X

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Realisasi Penanaman Modal Kab.Karimun Pembuatan Sistem Informasi Perizinan Jasa Usaha Pembuatan Sistem Informasi Perizinan Jasa Tertentu Pembuatan Sistem Informasi Pemetaan Kawasan Tahap II EKONOMI -

XI

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT Kab.Karimun. EKONOMI -

XII

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

-

Pembentukan Tim Pemantauan dan Penerbitan Perizinan pada BPMPT Kab,Karimun

24


[Pick the date] BAB.IV PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Penanaman Modal dan Perizianan Terpadu Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Perizinan dan Penanaman Modal guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan

Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara

cepat, mudah,

transparan, tepat waktu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan.

Perencanaan yang realitas dengan berdasarkan analisis yang mendalam guna mewujudkan Karimun Sejahtera melalui bukti nyata yaitu pelayanan cepat, mudah, transparan, tepat waktu, dan kepastian biaya dan waktu serta bebas KKN. Pelayanan prima yang sudah ditunggu dan sangat diharapkan oleh masyarakat harus dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten karimun yang dalam hal ini adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak yang terkait. Dengan keyakinan yang kuat bahwa perencanaan dapat direalisasikan dengan baik, sehingga output dan dampak yang diharapkan dapat diwujudkan.

Untuk itu upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan pengembangan sarana sesuai tuntutan tugas dan sesuai harapan masyarakat merupakan suatau keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda mulai sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang kecil. Sehingga niat baik untuk mensejahterakan masyarakat dan aparatnya diridhoi dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

25


[Pick the date] Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Tanjung Balai Karimun.

Maret 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARIMUN

SULARNO,S.Sos,M.Si NIP.19701026 199201 1 001

26

Renja BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARIMUN. [Pick the date] Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 2015

Recommend Documents