RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011-2016

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Unit 1 : Jl Perwakilan No. 2 Wates Telp/Fax (0274) 775208 Unit 2 : Jl. KHA. Dahlan Wates Telp/Fax (0274) 774402 Website : bpmpt.kulonprogokab.go.id

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana;(2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Pada tingkat SKPD, disusun juga Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Renstra merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Demikian juga dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kulon Progo yang menyusun Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kulon Progo untuk periode 2011-2016. Renstra Kulon Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra BKPM Pusat/KL, Renstra BKPM DIY, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Selain itu juga terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

1 Renstra BPMPT 2011-2016

daerah yang berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun belanja daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 20112016. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, demikian juga Badan Penanaman Modal dan Perizinan Tepadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) “baru” di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun perubahan terhadap Renstra KPM dan KPT sekaligus penyusunan Renstra tahun 2011-2016.

1.2. Landasan Hukum Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Tepadu (BPMPT)

Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032; f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;


i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; j. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Th 2010-2014; k. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal; l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu m. Keputusan Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY No. 050/10524/S Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) BKPM DIY n. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 297 tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu o. Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kulon Progo Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2011-2016

yang

dilaksanakan

secara

terpadu,

sinergis,

harmonis

dan

berkesinambungan. Sedangkan Perubahan Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah, juga karena adanya penggabungan Kantor Penanaman Modal (KPM) dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) menjadi SKPD baru Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT). Tujuan disusunnya Rencana strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) adalah:


1. Sebagai pedoman bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun. 2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2011-2016. 3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT). Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra BPMPT adalah seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).

1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPT 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) 2.2 Sumber Daya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) 4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT) YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT)

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan Perda tersebut, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu,

Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok : a) Melaksanakan kegiatan penanaman modal; b) Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaduan; c) Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengelolaan data dan informasi; dan d) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Adapun Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari : 1. Sub Bidang Kerjasama dan Promosi; 2. Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan.


d. Bidang Pelayanan dan Pengaduan terdiri dari : 1. Sub Bidang Perizinan; 2. Sub Bidang Survei; dan 3. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi. e. Bidang Pengawasan Data dan Informasi,terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengawasan; dan 2. Sub Bidang Data dan Informasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan g. Unit Pelaksana Teknis Badan. Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPMPT Kulon Progo

KEPALA

SEKRETARIAT

SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENANAMAN MODAL

BIDANG PELAYANAN DAN PENGADUAN

SUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

BIDANG PENGAWASAN DATA & INFORMASI

SUBID KERJASAMA & PROMOSI

SUBID PERIZINAN

SUBID PENGAWASAN

SUBID FASILITASI & PENGEMBANGAN

SUBID SURVEI

SUBID DATA & INFORMASI

SUBID PENGADUAN & ADVOKASI

Adapun uraian tugas di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai berikut: 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan. Sekretariat mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;


b. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan; c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Badan; d. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan ke rumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan serta administrasi kepegawaian Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana serta program kerja, koordinasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan serta koordinasi administrasi keuangan.

2. Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi penyelenggaraan kerjasama dan promosi serta fasilitasi dan pengembangan penanaman modal. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas : a. menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan promosi; b. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan pengembangan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya. Sub Bidang Kerja Sama dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan promosi penanaman modal. Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengembangan penanaman modal

3. Bidang Pelayanan dan Pengaduan Bidang Pelayanan dan Pengaduan mempunyai fungsi pelayanan perizinan terpadu, survei serta informasi dan penanganan aduan. Untuk menyelenggarakan fungsi Bidang Pelayanan dan Pengaduan mempunyai tugas : a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu; b. menyelenggarakan kegiatan survei; c. menyelenggarakan kegiatan penanganan aduan dan advokasi; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya. Sub Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemrosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan


Sub Bidang Survei mempunyai tugas melaksanakan peninjauan lokasi. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan penanganan aduan

4. Bidang Pengawasan Data dan Informasi Bidang Pengawasan Data dan Informasi mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan internal dan perizinan, pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan terpadu. Bidang Pengawasan Data dan Informasi mempunyai tugas : a. menyelenggarakan kegiatan pengawasan; b. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan data dan informasi; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya. Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian penanaman modal dan perizinan terpadu. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

2.2. Sumberdaya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) didukung oleh sumber daya dengan kondisi sebagai berikut: Tabel 2.1. Data Pegawai BPMPT menurut Golongan Ruang Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jabatan

Gol.I

Kepala Sekretaris Subag Umum dan Kepegawaian Subag Perencanaan dan Keuangan Kabid Penanaman Modal Subid Kerjasama dan Promosi Subid Fasilitasi dan Pengembangan Kabid Pelayanan dan Pengaduan Subid Survey Subid Pengaduan dan Advokasi Subid Perizinan Kabid Pengawasan, Data dan Informasi Subid Pengawasan Subid Data dan Informasi Jumlah Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .

Golongan Ruang GoI lI Gol III Gol IV 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 1 3 1 2 3 5 1 1 1 1 1 8 25 5

Jml 1 1 4 5 1 2 3 1 4 3 8 1 2 2 38


Pegawai di Badan Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh pegawai dengan Golongan III, kemudian diikuti pegawai dengan golongan II, dan golongan IV. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Gambar 2.2 Jumlah Pegawai BPMPT berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2014 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang 5; 13% 0; 0%

8; 21% Gol.I GoI lI Gol III

25; 66%

Gol IV

Sedangkan kondisi pegawai menurut jenis kelamin digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 2.2. Data Pegawai BPMPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jenis Kelamin Pria Wanita Kepala 1 Sekretaris 1 Subag Umum dan Kepegawaian 1 3 Subag Perencanaan dan Keuangan 1 4 Kabid Penanaman Modal 1 Subid Kerjasama dan Promosi 1 1 Subid Fasilitasi dan Pengembangan 2 1 Kabid Pelayanan dan Pengaduan 1 Subid Survey 4 Subid Pengaduan dan Advokasi 1 2 Subid Perizinan 5 3 Kabid Pengawasan, Data dan Informasi 1 Subid Pengawasan 2 Subid Data dan Informasi 2 Jumlah 24 14 Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian . Jabatan

Jml 1 1 4 5 1 2 3 1 4 3 8 1 2 2 38

Komposisi pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berdasarkan jenis kelamin digambarkan dalam grafik 2.3 di bawah ini :


Gambar 2.3 Jumlah Pegawai BPMPT Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

24 25

20 14

Pria Wanita

15

10

5

0 Jenis Kelamin

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu lebih banyak pegawai pria dibandingkan dengan pegawai wanita. Kondisi personalia komposisi pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 (14 orang), kemudian diikuti oleh pendidikan SLTA (14 orang), S2 (6 orang), D3 (3 orang) dan SLTP (1 orang). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidkan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi personalia Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kurang dari segi kuantitas (terutama Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pengawasan Data Informasi dan Pengawasan), namun secara kualitas jumlah personil cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi.

Kondisi tersebut digambarkan

pada table dan grafik di bawah ini :


Tabel 2.3. Data tingkat pendidikan pegawai BPMPT Tahun 2014

No

Jabatan

SLTP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kepala Sekretaris Subag Umum dan Kepegawaian 1 Subag Perencanaan dan Keuangan Kabid Penanaman Modal Subid Kerjasama dan Promosi Subid Fasilitasi dan Pengembangan Kabid Pelayanan dan Pengaduan Subid Survey Subid Pengaduan dan Advokasi Subid Perizinan Kabid Pengawasan, Data dan Informasi Subid Pengawasan Subid Data dan Informasi Jumlah 1 Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tingkat Pendidikan D-3 / SLTA S-1 AKTA 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 14 3 14

S-2 1 1 1 1 1 1 6

Gambar 2.4 Jumlah Pegawai BPMPT berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

S-2 16%

S-1 37%

SLTP 2%

D-3 / AKTA 8%

SLTA 37%

SLTP SLTA D-3 / AKTA S-1 S-2

Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut :


JML. 1 1 4 5 1 2 3 1 4 3 8 1 2 2 38

Tabel 2.4. Kondisi Asset BPMPT tahun 2013-2014 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Nama Barang/ Prasarana

Tanah Bangunan Mobil Motor Komputer Mesin ketik Mesin Antrian Finger Scan Brankas Filling Kabinet Filling Kayu/Bacdrop White Board Display Almari Kursi Kerja Meja Rapat Rak Arsip Meja Resepsionis Meja Kutsi tamu Bangku Tunggu Gorden AC Meja Komputer Kipas Angin TV Wereles UPS Kamera Digital Handycamp GPS Dispenser Internet APC /UPS Perangkat SMS Gateway Tauch Screen Laptop LCD Proyektor Scanner Printer Jaringan Komputer Kursi Rapat Telephon Faximile Buku

Jumlah (Unit) 1 2 3 7 15 3 1 1 1 7 2 2 1 12 54 4 8 9 5 9 6 4 2 1 3 2 1 2 1 0 2 1 1 1 4 2 2 8 1 39 1 2 10

2013 Kondisi Baik 1 2 3 7 15 3 1 1 1 7 2 2 1 6 38 4 8 9 2 9 6 4 1 1 3 2 1 2 1 0 2 1 1 1 4 1 2 8 1 38 1 2 10

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 70 100 100 100 40 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 50 100 100 100 97 100 100 100

Jumlah (Unit) 1 2 3 8 15 3 1 1 1 7 2 2 1 12 54 4 8 9 5 9 6 4 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 4 1 2 8 1 39 1 2 10

2014 Kondisi Baik 1 2 3 8 15 3 1 1 1 7 2 2 1 6 38 4 8 9 2 9 6 4 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 4 2 8 1 38 1 2 10

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 70 100 100 100 40 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100 100


No.

44 45

Nama Barang/ Prasarana

2013 Jumlah Kondisi (Unit) Baik % Meja Kerja 53 37 70 Meja 1 1 100 Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jumlah (Unit) 53 1

2014 Kondisi Baik 37 1

% 70 100

Tabel tersebut menggambarkan bahwa kondisi sarana dan prasarana BPMPT sebagian dalam kondisi baik.

2.3. Kinerja pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) selama 2 periode RKPD dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo No.

Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD

Satuan

Target SPM

Target IKK

1 A

2 Urusan Penanaman Modal SPM Kebijakan Penanaman Modal Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi / Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota Promosi Penanaman Modal Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat nasional. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat kabupaten/kota. Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

3

4

5

Sector

1

2

3

4

Target Indikator Lainnya 6

Target Renstra SKPD Tahun

Rasio Capaian Pada Tahun 2012 2013 14 15

2012 7

2013 8

2014 9

2015 10

2016 11

1

5

5

5

5

5

5

5

100

100

Pengusa ha

40

40

40

40

40

40

40

40

100

100

Kali

1

4

4

3

3

3

4

4

100

100

Kali

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100


Realisasi Capaian Tahun 2012 2013 12 13

No.

1 5

6

Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD 2 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1 2

Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha IKK Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) IKU SKPD Cakupan realisasi nilai investasi Peningkatan jumlah investor

3 4

Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah pengaduan yang ditangani

7

1

Satuan

Target SPM

Target IKK

3

4

5

Kali

%

Target Indikator Lainnya 6

Target Renstra SKPD Tahun

%

PMA/PM DN Izin Kali

2013 8

2014 9

2015 10

2016 11

1

2

2

2

2

2

2

2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

100

100

6,00%

6,00%

14048,74%

0,04%

0,05%

31,73%

146,53%

...

...

100 22

114.207 3

121.059 3

17.128.322 3

17.136.021 4

17.144.182 5

3.236.109 3

5.765.630 3

100 100

100 100

34.176 70

3.850 10

3.900 12

4.000 14

4.100 16

4.200 18

4.516 8

4.126 12

117 80

105 100

1

100


Rasio Capaian Pada Tahun 2012 2013 14 15

2012 7

100 Kali

Realisasi Capaian Tahun 2012 2013 12 13

Berdasarkan tabel di atas, target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah tercapai 100 %, target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sudah tercapai 100 %. Sedangkan Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.

Renstra BPMPT 2011-2016

17

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan SKPD Kabupaten Kulon Progo Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Anggaran

Program dan Kegiatan

1 Belanja Tidak Langsung

2012 2

2013 3

realisasi 2014 4

2012 5

rata- rata pertumbuhan (%)

rasio 2013 6

2012 7

2013 8

anggaran

realisasi

9

10

1.658.314.134

1.962.344.864

2.049.712.627

1.575.205.158

1.867.850.034

0,95

0,95

11,39

18,58

Belanja Pegawai

1.658.314.134

1.962.344.864

2.049.712.627

1.575.205.158

1.867.850.034

0,95

0,95

11,39

18,58

Belanja Langsung

730.530.620

936.337.025

974.002.500

672.589.590

901.038.070

0,92

0,96

16,10

33,97

Belanja Pegawai

147.639.000

157.690.000

205.650.000

141.749.900

153.860.000

0,96

0,98

18,61

8,54

Belanja Barang dan Jasa

551.868.620

654.496.025

730.591.900

500.074.690

623.878.470

0,91

0,95

15,11

24,76

31.023.000

124.151.000

37.760.600

30.765.000

123.299.600

0,99

0,99

115,30

300,78

Belanja Modal


Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uraian

Anggaran

Realisasi

2012 KPM

2013

KPT

1

Rata- rata pertumbuhan

2014

JUMLAH

KPM

2

3

4

rasio

2012

2013

KPT

2012

JUMLAH

KPM

5

6

2013

anggaran

realisasi

8

9

10

KPT 7

Urusan Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

70.302.550,00

131.400.000,00

201.702.550,00

174.832.900,00

244.449.250

61.089.713

97.783.895,00

158.873.608,00

157.709.688,00

0,87

0,74

0,90

13,25

-0,73

Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

59.937.700,00

61.128.870,00

121.066.570,00

185.327.375,00

164.092.600

58.721.600

50.865.207,00

109.586.807,00

183.264.732,00

0,98

0,83

0,99

20,81

67,23

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

-

30.000.000,00

-

-

-

-

25.000.000,00

-

-

0,83

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.095.000,00

1.499.000,00

3.594.000,00

2.912.000,00

5.276.000

2.095.000

1.499.000,00

3.594.000,00

2.902.000,00

1,00

1,00

1,00

31,10

-19,25

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

2.288.000,00

2.247.900,00

4.535.900,00

1.999.900,00

5.783.000

2.288.000

2.247.900,00

4.535.900,00

1.997.350,00

1,00

1,00

1,00

66,63

-55,97

Program Pengawasan dan Pengendalian Program

3.630.250,00

1.249.450,00

4.879.700,00

3.203.000,00

3.202.950

3.630.250

1.249.450,00

4.879.700,00

3.203.000,00

1,00

1,00

1,00

-17,18

-34,36

178.379.250,00

207.893.750,00

197.240.000

175.239.250

-

175.239.250,00

207.090.200,00

0,98

-

1,00

5,71

18,18

30.587.250,00

127.661.000,00

130.374.900

30.080.750

-

30.080.750,00

123.237.650,00

0,98

-

0,97

159,75

309,69

17.465.500,00

-

-

17.465.500

-

17.465.500,00

-

1,00

-

-

-

-100,00

15.873.700,00

-

-

15.873.700

-

15.873.700,00

-

1,00

-

-

-

-100,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

178.379.250,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

30.587.250,00

Program Peningkatan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Investasi

17.465.500,00

Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Investasi

15.873.700,00

-


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uraian

Anggaran

Realisasi

2012 KPM

2013

KPT

1

2014

JUMLAH

KPM

2

3

4 216.083.800

2013

KPT

145.047.200,00

145.047.200,00

197.647.600,00

Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

-

-

-

4.859.500,00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

-

5.140.000,00

5.140.000,00

-

-

-

ProgramMengintensifkanPenanganan Pengaduan Masyarakat

-

2.259.000,00

2.259.000,00

-

-

-

7.500.000

2012

JUMLAH

KPM

5

-

20

rasio

2012

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan


Rata- rata pertumbuhan

6

2013

anggaran

realisasi

8

9

10

KPT 7

-

140.676.075,00

140.676.075,00

195.084.350,00

-

0,97

0,99

22,80

38,68

-

-

-

1.549.100,00

-

-

0,32

-

-

4.850.000,00

-

-

-

-

-100,00

819.000,00

-

-

-

-

-100,00

4.850.000,00 819.000,00

0,94 0,36

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) 2.4.1. Tantangan dan Peluang Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) merupakan institusi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut

Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu (BPMPT) mempunyai tantangan sebagai berikut : (1) Adanya resistensi sebagian masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten Kulon Progo. (2) Lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat harganya tinggi, sehingga menimbulkan investasi biaya tinggi (high cost invesment). (3) Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri. (4) Dasar hukum terkait dengan penanaman modal dan perizinan sebagai acuan pelaksanaan tugas baik secara yuridis teknis maupun operasional belum maksimal / ada tumpang tindih. (5) Koordinasi antar instansi/lembaga baik pemerintah maupun dunia usaha belum optimal. (6) Pelayanan Perizinan membutuhkan transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum pelayanan untuk terwujudnya pelayanan prima. Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dalam pengembangan pelayanan adalah : (1) Mega proyek di Kulon Progo berupa pembangunan pelabuhan perikanan dan rencana pembangunan bandara internasional, pabrik pengolahan pasir besi. (2) Potensi pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi. (3) Minat investasi di kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri. (4) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional (5) Perkembangan teknologi informasi. (6) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan pelayanan prima.

2.4.2. Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah maka urusan penanaman Modal menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).


21

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) memberikan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan. Untuk pelayanan perizinan terdapat 61 izin yang menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).


22

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok : a) Melaksanakan kegiatan penanaman modal; b) Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaduan; c) Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengelolaan data dan informasi; dan d) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu dilaksanakan melalui kegiatan penanaman modal. Fungsi pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan dan pengaduan. Fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu dilaksanakan melalui pengawasan, pengelolaan data dan informasi. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2:


23

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian (1) Gambaran pelayanan SKPD

Capaian/Kondisi Saat ini (2)  Pelayanan fasilitasi investasi

Standar yang Digunakan

(3)  UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah  Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik

Faktor yang Mempengaruhi EKSTERNAL INTERNAL (DILUAR KEWENANGAN (KEWENANGAN SKPD) SKPD) (4) (5)  Promosi potensi  Anggaran promosi investasi  Ketersediaan aturan tentang  Belum representatifnya tata ruang sarana prasarana kerja  Rendahnya realisasi (ruangan pelayanan, investasi kendaraan operasional untuk melayani investor, ruang kerja)  Koordinasi antar SKPD dalam fasilitasi investasi


Permasalahan Pelayanan SKPD (6)  Keterbatasan lahan untuk investasi  Tingginya harga lahan untuk investasi  Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi,  Aktualitas data potensi investasi

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

(1)

(2)

 Pelayanan perizinan


Faktor yang Mempengaruhi EKSTERNAL INTERNAL (DILUAR KEWENANGAN (KEWENANGAN SKPD) SKPD) (4) (5)

(3)  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal  Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032  UU No. 25 Tahun 2007  Belum representatifnya tentang Penanaman Modal sarana prasarana kerja (ruangan pelayanan,  Peraturan Pemerintah mobil survey, ruang Nomor 45 Tahun 2008 kerja, papan nama, tentang Pedoman dan plakat penunjuk arah) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan  Koordinasi antar SKPD Penanaman Modal Di Daerah


Permasalahan Pelayanan SKPD (6)

Beberapa perizinan masih  Adanya perbedaan ada yang dilaksanakan oleh peraturan pelaksanaan SKPD lain Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara BKPM RI dengan Kementerian Dalam Negeri

Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)  Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2013. tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032



Permasalahan Pelayanan SKPD (6)  Belum optimalnya jaringan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik  Belum sinkronnya beberapa peraturan perundangundangan

Aspek Kajian


(1)

(2)

 Pelayanan penyediaan data


(3)  Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu  Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 297 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala  UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik


 Belum representatifnya sarana prasarana kerja (jaringan internet masih terbatas)  Koordinasi antar SKPD



 Penyampaian Laporan  Masih ada perbedaan Kegiatan Penanaman Modal penghitungan data realisasi dari investor investasi

Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2013. tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032  UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Kajian terhadap Renstra SKPD BKPM DIY

 Koordinasi dengan BKPM DIY


Koordinasi antar SKPD


Koordinasi dengan BKPM DIY


Belum optimalnya koordinasi Penanaman modal dan perizinan

Aspek Kajian (1)

Kajian terhadap Renstra BKPM RI

Capaian/Kondisi Saat ini (2)  Pelaporan ke BKPM DIY tepat waktu

Kesesuaian produk perencanaan dengan peraturan diatasnya


(3)  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2013. tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang




Koordinasi dengan BKPM RI


Belum sinkronnya beberapa peraturan perundangundangan tentang Penanaman modal dan perizinan

Aspek Kajian


(1)

(2)

Kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wiayah (RTRW)


(3) Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kesesuaian lokasi Peraturan Daerah Nomor 1 investasi dan perizinan Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah




 Telah memiliki Perda RTRW


Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi dan perizinan

No (1) 1

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis Dinamika Regional/Lokal Dinamika Internasional Dinamika Nasional Lain-lain (3) (4) (2) (5) Globalisasi semakin  Masih rendahnya daya  Minimnya berpengaruh dalam saing infrastruktur proses pembangunan  Iklim investasi nasional pendukung di Indonesia Megaproyek dan yang kurang kondusif (perdagangan bebas, investasi lainnya perkembangan  Persepsi masyarakat Teknologi Informasi, terhadap investasi dan lain-lain)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah: 1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan

kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. 2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi

pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance). 3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas,

industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) maka fungsi dan tugas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) terkait erat dengan pencapaian misi 3 yaitu mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:


31

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa Faktor Misi dan Program Permasalahan No KDH dan Wakil KDH terpilih Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong (1) (2) (3) (4) (5) 1 Misi 3 Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Program Peningkatan Iklim  Belum optimalnya  Keterbatasan  Potensi Investasi dan Realisasi iklim investasi dan lahan untuk sumberdaya Investasi realisasi investasi investasi alam dan sumber daya  Tingginya manusia harga lahan untuk  Banyaknya investasi investor yang berminat  Kepastian tata menanamkan ruang untuk modalnya di investasi Kulon Progo  Belum ada  Mulai standar yang tumbuhnya baku dalam kesadaran penghitungan masyarakat nilai realisasi untuk menerima investasi investor sehingga terjadi perbedaan data realisasi investasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Belum terwujudnya Pelayanan Prima

 Adanya perbedaan peraturan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara BKPM RI dengan Kementerian Dalam Negeri

 Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat / dunia usaha akan pentingnya perizinan (legalitas).  Adanya fasilitasi dan kemudahan dalam pengurusan perizinan

32

Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa Faktor Misi dan Program Permasalahan No KDH dan Wakil KDH terpilih Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong (1) (2) (3) (4) (5)  Belum  Tersedianya optimalnya sarana dan jaringan prasarana yang Sistem memadai dalam Pelayanan pengurusan Informasi dan perizinan dengan Perizinan adanya (Sistem Investasi Pelayanan Secara Informasi dan Elektronik Perizinan Investasi Secara  Belum Elektronik) sinkronnya SPIPISE beberapa peraturan perundangundangan

3.3 Telaahan terhadap Renstra BKPM Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanman modal, Persebaranan penamanam modal, focus pengembangan pangan infrastruktur, dan energy, Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahaan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal Visi dan misi sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan/hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan Investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.


33

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan terhadap Renstra BKPM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Kebijakan Nasional

(1) (2) 1 Kebijakan penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat (3) (4)  Minimnya anggaran  Keterbatasan promosi lahan untuk investasi  Keterbatasan lahan untuk investasi  Tingginya harga lahan  Tingginya harga untuk lahan untuk investasi investasi  Belum ada legalitas  Kepastian tata ruang untuk RDTR sebagai investasi acuan kepastian tata ruang untuk investasi

Pendorong (5)  Potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia  Banyaknya investor yang berminat menanamkan modalnya di Kulon Progo  Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerima investor

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi menempatkan Kulon Progo dalam rencana struktur ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah, yaitu pengembangan sitem perkotaan yang menetapkan Wates sebagai kota besar (hirarki II) Sentolo, Nanggulan, Galur dan Temon sebagai kota hirarki III, Kokap, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang sebagai kota hirarki IV. Kabupaten Kulon Progo menetapkan Kawasan Industri Sentolo, Kawasan Industri Temon, Kawasan Peruntukan Industri Nanggulan, Kawasan Strategis Ekonomi (Galur, Lendah, Sentolo), dan Kawasan Strategis Koridor yang menghubungkan Temon-Wates-Yogyakarta. Kawasan-kawasan yang tersebut diatas direncanakan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan khusunya Kulon Progo. Semakin dinamisnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dimana Kabupaten Kulon Progo menjadi primadona tujuan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta maka rencana tata ruang wilayah menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah. Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Rencana Tata Ruang Permasalahan No. Wilayah terkait Tugas Pelayanan SKPD dan Fungsi SKPD (1) (2) (3) 1 Fasilitasi Investasi dan  Belum optimalnya Perizinan fasilitasi investasi dan Perizinan


Faktor Penghambat (4) Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi

Pendorong (5)  Telah memiliki Perda RTRW

34

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-3 yaitu mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, maka dirumuskan isu strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yaitu : (1) Pengembangan investasi yang mendukung Mega proyek di Kulon Progo. (2) Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Peruntukan Industri. (3) Pengembangan kerjasama dan promosi inventasi. (4) Pengembangan teknologi informasi penanaman modal dan perizinan. (5) Ketersediaan lahan untuk investasi. (6) Peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan dan penanganan pengaduan. Dengan telah dimulainya tahapan awal Pembangunan Bandara, Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa mega proyek segera akan terealisasikan. Oleh karena itu perlu dipersiapkan pengembangan investasi untuk mendukung mega proyek tersebut antara lain hotel dan restoran, industri perikanan, industri besi dan baja. Sesuai tata ruang Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Peruntukan Industri. Kawasan tersebut memiliki potensi yang sangat luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang mendominasi di kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi kegiatan perdagangan dan jasa (non industri), dengan kegiatan pendukungnya antara lain perkantoran pemerintah dan pemukiman. Kabupaten Kulon Progo memiliki berbagai macam potensi sumber daya daerah yang sangat potensial. Peluang dan potensi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri terutama para investor. Guna mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Kulon Progo, salah satu upaya untuk menarik dan memberikan informasi kepada investor tentang peluang dan potensi yang ada di Kulon Progo maka perlu dilakukan pengembangan kerjasama dan promosi inventasi. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat pesat sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Untuk itu pengembangan teknologi informasi penanaman modal dan perizinan dirasa sangat penting untuk memberikan kemudahan bagi calon investor dan para pemohon izin untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Salah satu daya tarik investasi adalah ketersediaan lahan yang dukung dengan peningkatan infrastruktur dan pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Guna mendukung ketersediaan lahan untuk investasi, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu


35

memfasilitasi investor dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memperoleh lahan investasi. Dalam rangka meningkatan kualitas pelayan publik, pengawasan dan penanganan pengaduan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menerapkan sistem Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lebih efisien dan akomodatif. Selain itu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu telah menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam melayani investor. Dengan dirumuskannya isu – isu strategis diatas diharapkan iklim investasi akan meningkat sehingga dengan sendirinya daya saing investasi di Kabupaten Kulon Progo juga akan meningkat. Hal ini akan menjadi modal besar untuk menghadapi persaingan yang intens dengan daerah lain dalam realisasi investasi sehingga realisasi investasi di Kabupaten Kulon Progo juga akan turut meningkat.


36

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Rumusan visi dan misi jangka menengah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) didasarkan pada isu strategis dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. 4.1.1. Visi Visi yang ingin dicapai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah “Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berbasis pada sumber daya daerah dan pelayanan perizinan yang prima”. Pernyataan visi tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :  Berdaya Saing : dalam arti persaingan yang kompetitif untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian daerah sehingga dapat mewujudkan peningkatan investasi baik nilai investasi maupun jumlah investasi yang sesuai dengan kekuatan/daya dan potensi yang ada untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain.  Berkelanjutan : Diharapkan bahwa investasi dapat berkembang dan berkesinambungan.  Berwawasan Lingkungan : Diharapkan peningkatan investasi yang berdaya saing dan berkesinambungan tersebut tetap memperhatikan keselamatan dan keselarasan lingkungan yang ideal sebagai tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Berbasis pada Sumber Daya Daerah : Diharapkan peningkatan investasi di Kulon Progo dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki Kulon Progo secara optimal baik SDM maupun SDA sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomian dan kemandirian daerah.  Pelayanan Perizinan Prima : Bahwa Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu siap memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan dunia usaha secara mudah, cepat, transparan dan pasti. 4.1.2. Misi Untuk mencapai visi, dirumuskan misi sebagai berikut: 1.

Mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

2.

Mewujudkan pelayanan prima perizinan Misi mewujudkan peningkatan daya saing daerah : peningkatan investasi sangat

dipengaruhi adanya iklim investasi yang kondusif yaitu terciptanya situasi yang aman, nyaman, adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, jaminan keamanan dan insentif serta kemudahan-kemudahan dalam perijinan serta perpajakan. Selain itu juga dengan kesiapan sarana prasarana /infrastruktur dibidang investasi seperti ketersediaan lahan investasi dan infrastruktur pendukung. Kerjasama strategis dan hubungan yang sinergis antar instansi pemerintah dan dunia usaha merupakan katalisator realisasi investasi, disamping itu untuk meningkatkan investasi juga perlu adanya peningkatan daya tarik


37

investasi dengan peningkatan promosi secara intensif dan berkelanjutan. Peningkatan data informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal dan perizinan diperlukan untuk mendukung meningkatknya investasi dan realisasi investasi. Data potensi investasi yang akurat sebagai sumber informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal, Misi mewujudkan pelayanan prima perizinan : peningkatan investasi perlu didukung dengan Pelayanan Prima dalam bidang investasi. Pelayanan prima tersebut dapat tercapai dengan adanya regulasi/kebijakan yang jelas di bidang investasi, peningkatan SDM yang kompeten dibidangnya serta didukung adanya fasilitas pendukung PTSP yang memadai sehingga terwujud pelayanan prima. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah. 2. Terwujudnya pelayanan prima perizinan Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) adalah : 1. Meningkatnya realisasi nilai investasi 2. Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) NO .

TUJUAN

(1) (2) 1 Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah 2 Terwujudnya pelayanan prima

SASARAN (3) Meningkatnya realisasi nilai investasi

INDIKATOR KINERJA (4) Nilai investasi PMA/PMDN (juta Rp)

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan (%) perizinan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2013 2014 2015 2016 2012 (5) (6) (7) (8) (9) 143.654 363.137 406.916 450.694 494.471

81,30

77,82

78

79

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:


38

80

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : “Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berbasis pada sumber daya daerah dan pelayanan perizinan yang prima”. MISI I : Mewujudkan peningkatan daya saing investasi daerah. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya Meningkatnya realisasi Meningkatkan daya  Pemberian fasilitas pendapatan masyarakat nilai investasi saing investasi daerah dan kemudahan di dan daya saing investasi melalui perbaikan iklim bidang investasi, investasi daerah investasi berupa  Peningkatan ketersediaan lahan infrastruktur untuk investasi yang pendukung investasi dukung dengan  Peningkatan promosi peningkatan investasi infrastruktur pendukung investasi dan promosi investasi MISI II : Mewujudkan pelayanan prima perizinan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya pelayanan Meningkatnya pelayanan  Meningkatkan  Penerapan PTSP dan prima perizinan perizinan sistem pelayanan SPIPISE perizinan  Diklat SDM pelayanan  Meningkatkan perizinan kualitas SDM pelayanan perizinan


39

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2.


40

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BPMPT Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2012-2014) Tujuan

1

Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah

Sasaran

2 Meningkatnya realisasi nilai investasi

Indikator Sasaran

Kode

3

4

Nilai Investasi PMA/PMDN

1.16.16

Kegiatan

5

Indikator kinerja program (outcomes) dan kegiatan (outputs)

6

Satuan

Data capaian pada tahun awal perenca naan 2011

2012 Target

2013 Rp

Lokasi

2014 Rp

Target

Rp

7

8

9

11

12

13

14

15

16

100

100

164.539.508

100

174,832,900.00

100

239,202,250.00

BPMPT Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo

Tersedianya jasa surat menyurat

bulan

12

12

2.369.290,00

12

1.845.500,00

12

1.850.000,00

BPMPT Kulon Progo


Penyedia jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik, fksimili dan internet

bulan

12

12

18.611.368,00

12

22.235.863,00

12

24.575.400,00

BPMPT Kulon Progo


Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Operasional

Terlaksananya jasa pemelliharaan dan perizinan kendaraan dinas

bulan

12

12

1.969.500,00

12

2.619.200,00

12

4.200.000,00

BPMPT Kulon Progo


Peyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honor pengelolaan kauangan dan barang

bulan

12

12

23.605.000,00

12

13.555.000,00

12

13.680.000,00

BPMPT Kulon Progo


Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor

bulan

12

12

2.224.450,00

12

994.900,00

12

7.274.900,00

BPMPT Kulon Progo


Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan fungsi dan tugas SKPD (%)

Jasa surat menyurat

10

Target

Unit kerja SKPD Penanggung jawab

%

Program Pelayanan administrasi perkantoran


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1

Sasaran

2

Kode

3

4

Kegiatan

5


6

Satuan


2012 Target

2013 Rp

Target

10

11


2014 Rp

Target

12

13

Lokasi

Rp

7

8

9

15

16

penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja

bulan

12

12

6.500.000,00

12

3.000.000,00

12

5.300.000,00

BPMPT Kulon Progo


Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

bulan

12

12

18.016.100,00

12

11.519.625,00

12

13.147.450,00

BPMPT Kulon Progo


Penyediaan barang cetak penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

bulan

12

12

35.523.300,00

12

31.840.500,00

12

34.235.700,00

BPMPT Kulon Progo


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

bulan

12

12

1.121.600,00

12

600.000,00

12

714.400,00

BPMPT Kulon Progo


Penyediaan peralatan pendukung kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

bulan

12

12

1.214.500,00

12

4.712.000,00

12

986.000,00

BPMPT Kulon Progo


Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

bulan

12

12

2.440.000,00

12

1.490.000,00

12

1.380.000,00

BPMPT Kulon Progo


Penyediaan makanan dan minuman rapat

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu

bulan

12

12

8.552.000,00

12

7.543.000,00

12

21.210.000,00

BPMPT Kulon Progo


Rapat - rapat koordinasi & konsultasi Keluar daerah

Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi keluar daerah

bulan

12

12

22.420.000,00

12

50.304.100,00

12

57.345.400,00

BPMPT Kulon Progo


Rapat - rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah

bulan

12

12

19.972.000,00

12

3.305.000,00

12

2.180.000,00

BPMPT Kulon Progo




14

Tujuan

1

Sasaran

2

Kode

3

4

Kegiatan

5



2012

2013

Target

Rp 10

Target

Rp

Target

12

13

Lokasi

15

16

BPMPT Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

Rp

7

8

9

bulan

12

0

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana SKPD dalam kondisi baik (%)

%

20%

20%

110.036.807,00

20,00%

183.264.732,00

20%

164.092.600,00

Pengadaan peralatan gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

unit

2

2

14.894.100,00

7

65.950.000,00

2

16.425.000,00

BPMPT Kulon Progo

Pengadan peralatan kantor lainya

Tersedianya peralatan kantor

unit

-

-

-

8

20.493.600,00

-

-

BPMPT Kulon Progo

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2

unit

1

1

15.871.500,00

-

-

1

21.335.600,00

BPMPT Kulon Progo

pengadaan meubelaur

Tersedianya mebelair

unit

-

-

0

15

36.856.000,00

-

-

BPMPT Kulon Progo

pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

unit

10

10

55.676.807,00

10

59.305.132,00

10

124.620.000,00

BPMPT Kulon Progo

Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor

bulan

12

12

630.000,00

12

660.000,00

12

1.712.000,00

BPMPT Kulon Progo


unit

1

1

22.964.400,00

orang

-

-

-


Terpeliharanya gedung kantor

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

43

11

2014


Terbayarnya tenaga sopir

Program peningkatan sumberdaya aparatur



Penyedia jasa pelayanan kantor

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

6

Satuan

0

12

-

20

2,145,000.00

12

14 8,580,000.00

BPMPT Kulon Progo

-

-

-

BPMPT Kulon Progo

25.000.000,00

-

-

BPMPT Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

Tujuan

1

Sasaran

2

Kode

Kegiatan

5


Satuan


2012

2013

2014

Target

Rp

Target

Target

Rp

Target

10

11

12

13

14

20

25.000.000,00

-

100

2.902.000,00

100


Lokasi

15

16

BPMPT Kulon Progo


BPMPT Kulon Progo


6

7

8

9

pendidikan dan pelatihan formal

Terwujudnya pendidikan dan pelatihan non formal untuk pelayanan prima

orang

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memadai

%

100

100

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinreja SKPD

buku

5

5

2.694.500,00

5

1.596.000,00

5

2.482.000,00

BPMPT Kulon Progo


Penyusunan pelaporan keuangan

Tersusunnya laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun

Buku

5

5

899.500,00

5

1.306.000,00

5

2.794.000,00

BPMPT Kulon Progo


Program penyusunan dokumen perencanan SKPD

Dokumen perencanaan SKPD

%

100

100

4.535.900,00

100

1.997.350,00

100

5.783.000,00

BPMPT Kulon Progo


penyusunan rencana strategis

Tersusunnya Renscana Strategis SKPD

buku

5

5

2.356.000,00

-

-

5

2.989.000,00

BPMPT Kulon Progo


penyusunan rencana kerja

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

buku

5

5

2.179.900,00

5

1.997.350,00

5

2.794.000,00

BPMPT Kulon Progo


Program pengawasan & Pengendalian program

Pengawasan dan pengendalian program

%

100

100

1.249.450,00

100

3.203.000,00

100

3.202.950,00

BPMPT Kulon Progo




-

3.594.000,00

-

5.276.000,00

Tujuan

1

Sasaran

2

Kode

3

4

Kegiatan


Satuan

5

6

7

Monitoring, evaluasi, pengendalian,& pelaksanaan program kegiatan

Tersusunnya laporan evaluasi bulanan, triwulanan, tahunan dan penerapan SPIP

buku

Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Iklim dan realisasi nilai investasi

Penyusunan sistem informasi penanaman modal

Tersusunnya informasi penanaman modal

Data capaian pada tahun awal perenca naan 2011 8

%

sistem

2012

2013

2014

Target

Rp

Target

Target

Rp

Target

9

10

11

12

13

14


Lokasi

15

16

12

12

1.249.450,00

12

3.203.000,00

12

3.202.950,00

BPMPT Kulon Progo


17,28

24,67

30.080.750,00

43,95

123.237.650,00

62,63

130.374.900,00

BPMPT Kulon Progo


79.327.200,00

-

-

BPMPT Kulon Progo


1

1

30.080.750,00

1

Penyederhanaan prosedur perizinan

Tersusunnya 1 draft perbup sistem dan prosedur pelayanana perijinan dan fasilitasi investasi

kali

-

-

-

1

4.203.000,00

-

-

BPMPT Kulon Progo


Penyusunan kebijakan investasi bagi pengembangan fasilitas infra struktur

Tersedianya aturan kebijakan investasi untuk pengembangan fasilitas infra struktur

draft raperbup

-

-

-

1

23.104.550,00

-

-

BPMPT Kulon Progo


Peningkatan pengembangan sarana & prasarana investasi

Terlakasananya pengemabangan investasi

kecamata n

4

-

-

4

16.602.900,00

-

-

BPMPT Kulon Progo


Pengembangan dan Pengolahan sistim informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Tersusunya dan tersedianya sistem informasi investasi

sistem

-

-

-

-

-

1

24.999.900,00

BPMPT Kulon Progo




Tujuan

1

Sasaran

2

Kode

3

4

1.16.15

Kegiatan


Satuan

Data capaian pada tahun awal perenca naan 2011 8

2012

2013

2014


Lokasi

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

5

6

7

Penyusunan data & informasi PM

Tersusunya dan tersedianya data potensi investasi yang lengkap dan akurat dalam bentuk profil investasi, booklet, lieflet dan teraksesnya data potensi investasi dalam

Booklet, leaflet

-

-

-

-

-

500; 3000

45.475.000,00

BPMPT Kulon Progo


Pengembangan sarana dan prasarana investasi

Terlaksananya penembangan sarana dan prasarana investasi

kecamata n

-

-

-

-

-

3

30.000.000,00

BPMPT Kulon Progo


Pemantauan, pengendalian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PM

Pemantauan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal

PMA

25

-

-

-

-

25

29.900.000,00

BPMPT Kulon Progo


Program Peningkatan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Investasi

Peningkatan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Investasi

%

33.339.200,00

-

-

-

-

BPMPT Kulon Progo


Penyiapan sarana & prasarana investasi

Tersedianya sarana & prasarana Investasi

bulan

12

12

17.465.500,00

-

-

-

-

BPMPT Kulon Progo


fasilitasi investasi & promosi investasi

Terfasilitasinya investor

bulan

12

12

15.873.700,00

-

-

-

-

BPMPT Kulon Progo


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

20%

100,0%

175.239.250,00

100,0%

207.090.200,00

100,0%

197.240.000,00

BPMPT Kulon Progo


100

%



100

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4

Kegiatan

5


Satuan


2012

2013

2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp


Lokasi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan PMA/PMDN

Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan PMA dan PMDN

bulan

12

12

15.405.950,00

-

-

-

-

BPMPT Kulon Progo


Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal

Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal antar instansi pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif (usaha besar, menengah dan kecil) (%)

kali

2

-

-

2

19.017.800,00

4

50.000.000,00

BPMPT Kulon Progo


Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal Daerah, Regional dan Nasioanal

Terlaksananya perencanaan dan pengembanga penanaman modal daerah, regional dan nasional

kali

5

5

5.461.300,00

-

-

-

-

BPMPT Kulon Progo


Pemantauan, pengendalian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PM

Pemantauan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal

kali

2

2

3.838.000,00

25

19.016.000,00

-

-

BPMPT Kulon Progo


Penyelenggaran pameran investasi

Pameran investa dan promosi potensi investasi (Invesda Expo, PRJ, Surabaya Fair, Kabupaten Expo, Batam TTI) (%)

kali

3

3

150.534.000,00

5

169.056.400,00

4

147.240.000,00

BPMPT Kulon Progo




Tujuan

1 Terwujudnya pelayanan prima perizinan

Sasaran

2 Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu

Indikator Sasaran

3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (%)

Kode

4

Kegiatan

5


6

Satuan


2012

2013

2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp


Lokasi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

%

20%

100%

140.676.075,00

100%

195.084.350,00

100%

216.083.800,00

BPMPT Kulon Progo


Program peningkatan pelayanan perizinan

Capaian peningkatan pelayanan perijinan

Sosialisasi kebijakan pelayanan perizinan

Terlaksananya sosilalisasi kebijakan perijinan

lokasi

4

4

14.576.800,00

4

16.793.950,00

-

-

BPMPT Kulon Progo


Koordinasi administrasi pelayanan perizinan

Terlaksananya sosilalisasi kebijakan perijinan

bulan

12

12

21.053.375,00

12

28.039.400,00

1

71.408.800,00

BPMPT Kulon Progo


Pengelolaan SIM layanan perizinan

Terlaksananya pengelolaan Sim Layanan Perijinan

bulan

12

12

-

12

8.139.000,00

-

-

BPMPT Kulon Progo


Koordinasi penelitian lapangan/ Survey perizinan

Terlaksananya penelitian lapangan dan koordinasi pelayanan perijinan)

peizinan

28

28

105.045.900,00

28

142.112.000,00

61

144.675.000,00

BPMPT Kulon Progo


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Capaian Pemanfaatan Teknologi Informasi

bulan

12

12

4.850.000,00

12

-

-

-

BPMPT Kulon Progo


Pengelolaan SIM layanan perizinan

Terlaksananya pengelolaan Sim Layanan Perijinan

bulan

12

12

4.850.000,00

-

-

-

-

BPMPT Kulon Progo

Program intensifikasi penanganan pengaduan Msyarakat

Capaian penanganan aduan masyarakat

%

20%

1

819.000,00

20%

1.549.100,00

1

7.500.000,00

BPMPT Kulon Progo


Penanganan aduan mayarakat

Terlaksananya penyelesaian aduan masyarakat

kali

1

1

819.000,00

1

1.549.100,00

1

7.500.000,00

BPMPT Kulon Progo




Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2015 - 2016) Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 target

1 Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya saing investasi daerah

2 Meningkatnya realisasi nilai investasi

3 Nilai Investasi

1

4 16

5 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

7

target

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target

Lokasi

15

Rp

%

8 20

9 151.418.000

10 20

11 166.559.800

12 100

13 836.885.846

14 BPMPT Kulon Progo


Penyediaan jasa/peralatan perkantoran

persuratan, jasa pegawai tidak tetap, peralatan kantor ,ATK, cetak, penggandaan dan bahan pustaka

bulan

12

67.300.000

12

74.030.000

60

416.566.546

BPMPT Kulon Progo


Penyediaan jasa administrasi keuangan

honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

bulan

12

13.680.000

12

15.048.000

60

79.568.000

BPMPT Kulon Progo


Penyediaan Rapatrapat, Konsultasi dan Koordinasi

makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi

bulan

12

70.438.000

12

77.481.800

60

340.751.300

BPMPT Kulon Progo


Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Capaian ketersediaan sarana dan prsarana kondisi baik

%

89.84

285.630.000

89.97

314.193.000

91.26

1.057.217.139

BPMPT Kulon Progo



Rp

Tahun 2016

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4



Satuan Tahun 2015

5

6

7

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

lap top 2 unit, printer dot metrik 1 unit, printer HP laser jet 2 unit, LCD 1 unit, filing kabinet 1 unit

unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

aset ,sarana prasarana perkantoran, peralatan pemeliharaan gedung kantor

Unit, bulan, bulan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

Pendidikan dan Pelatihan Formal

kemampuan dan pengetahuan SDM

Pengadaan Seragam PDH Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program SKPD Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan

Tahun 2016

target

Rp

target

Rp

8

9

10

11

7

29.630.000,00

7

32.593.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp 12

13

50 254.048.800,0 0


Lokasi

14

15

BPMPT Kulon Progo


47;12;12

256.000.000,00

47;12;12

281.600.000

47;12;12

803.168.339

BPMPT Kulon Progo


20

25.350.000,00

20

27.885.000

100

78.235.000

BPMPT Kulon Progo


orang

5

17.500.000,00

5

19.250.000

30

61.750.000

BPMPT Kulon Progo


pakaian PDH PNS

PNS

38

7.850.000,00

38

8.635.000

76

16.485.000

BPMPT Kulon Progo

Capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja

%

19.03

12.605.000,00

19.03

13.865.500

100

58.214.150

BPMPT Kulon Progo


rencana kerja SKPD

dokumen

1

2.794.000,00

1

3.073.400

1

18.183.650

BPMPT Kulon Progo

laporan capaian kinerja keuangan

dokumen

2

4.697.000,00

2

5.166.700

2

21.635.700

BPMPT Kulon Progo




Tujuan

Sasaran

Kode



Satuan


1

2

3

4

5 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

6 laporan evaluasi dan pengendalian bulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD

7 dokumen

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pelayanan dan fasilitasi investasi

Cakupan realisasi nilai investasi

%

Pelayanan dan fasilitasi investasi

Penyelenggaraan Pameran Investasi

target

Rp

target

Rp


Lokasi

8 19

9 5.114.000,00

10 19

11 5.625.400

12 19

13 18.394.800

14 BPMPT Kulon Progo

15 Kabupaten Kulon Progo

91.15

349.183.100

100

375.006.600

100

1.620.791.650

BPMPT Kulon Progo


investor

24

41.337.500

24

45.612.200

24

194.199.350

BPMPT Kulon Progo

pameran dan Promosi Investasi

even

4

155.343.400

4

166.217.000

4

788.390.800

BPMPT Kulon Progo

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

sistem Informasi perijinan(SPIPISE) dan investasi(subdomain , Jogja invest dan GIS)

System

4

28.115.400

4

30.083.500

4

192.606.750

BPMPT Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan

Penanaman Modal; perizinan

Perusaha an, izin

25;135

35.083.000

25;135

37.538.800

25;135

125.375.800

BPMPT Kulon Progo


Penyusunan data dan Informasi Penanaman Modal

booklet dan leaflet

Booklet; leaflet

500;3000

47.330.800

500;3000

50.644.000

500;3000

143.449.800

BPMPT Kulon Progo



Rp

Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tujuan

Sasaran

Kode



Satuan


1

Terwujudnya pelayanan prima perizinan

2

Meningkatnya pelayanan perijinan

3

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

4

5

6

7

8

11

target 12

Rp 14

15

Letter of intent; orang

1;1

41.973.000

1;1

44.911.100

1;1

176.769.150

BPMPT Kulon Progo


Capaian peningkatan pelayanan perijinan

%

93,7

215.257.950

94

236.783.745

94

1.018.604.020

BPMPT Kulon Progo


penelitian lapangan dan rekomendasi hasil survey

pemohon

2050

125.985.700

2050

138.357.745

2050

656.176.345

BPMPT Kulon Progo


Penanganan aduan masyarakat

aduan masyarakat

aduan

Pelayanan administrasi perizinan

pelayanan perijinan ; petugas front office

Ijin; orang


Penyebarluasan informasi pelayanan perijinan

Sosialisasi pelayanan perijinan, leaflet informasi perizinan, spanduk

Orang; leaflet; buah

7.073.400

10

Rp

kerjasama penanaman modal.

12

9

target

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Lokasi

Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Survey Perizinan


Rp

Tahun 2016


13

12

7.781.000

12

24.722.500

BPMPT Kulon Progo

3500;2

68.886.200,00

3500;2

76.000.000

3500;2

157.875.200

BPMPT Kulon Progo

280;500;5

13.312.650,00

280;500;5

14.645.000

280;500;5

179.829.975

BPMPT Kulon Progo


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 0 – tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam tabel berikut: Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011-2016

No.

Indikator Kinerja Program

Satuan

(1) (2) 1 Nilai investasi Juta Rp. PMA/PMDN 2 Nilai Indeks Kepuasan % Masyarakat (IKM)

Baseline Capaian Kinerja Program dan Kerangka SKPD Data Pendanaan Penanggung Tahun Jawab 2012 2013 2014 2015 2016 2011 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 123.871 143.654 363.137 406.916 450.694 494.471 BPMPT 80,20

81,30

77,82

78

79

80

BPMPT

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

Indikator Kinerja Program

(1) (2) 1 Cakupan realisasi nilai investasi 2 Capaian Peningkatan Pelayanan Perizinan


Satuan

% %

Baseline Capaian Kinerja Program dan Kerangka SKPD Data Pendanaan Penanggung Tahun jawab 2012 2013 2014 2015 2016 2011 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 25,05 29,05 73,44 82,29 91,15 100,00 BPMPT 94,06 94,39 93,18 93,40

93,70

94,00

BPMPT

53

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Perubahan Restra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2011-2016 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dokumen ini untuk kinerja dan keuangan daerah tahun 2011-2013 merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2014-2016. Perubahan Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan menjadi pedoman bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2015 – 2016 serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi tahun 2017. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Tahun 2011- 2016, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2015-2016 dan masa transisi Tahun 2017. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2011-2016. Wates, Agustus 2014 Kepala BPMPT Kabupaten Kulon Progo

AGUNG KURNIAWAN, S.IP, M.Si NIP. 19680805 199603 1 005


54

DAFTAR ISI Halaman BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V BAB VI BAB VII

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …..………………………………………………………………………… 1.2 Landasan Hukum ..................................................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................... GAMBARAN PELAYANAN ……………………………………………………………………. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur …………………………………………………………….. 2.2 Sumber Daya BPMPT ............................................................................................. 2.3 Kinerja Pelayanan BPMPT ...................................................................................... 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPT ................................. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …………………………… 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPT...... 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih ........................................ 3.3 Telaahan Rencana Strategis BKPM …………………………………………………….. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah................................................................... 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ...................................................................................... VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..................................... 4.1 Visi dan Misi BPMPT .............................................................................................. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPT ..................................................... 4.3 Strategi dan Kebijakan BPMPT ............................................................................... RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ..................................................................... INDIKATOR KINERJA BPMPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................................................................................

1 1 2 3 4 6 6 9 14 21 23 23 31 33 34 35 37 37 38 38 40

PENUTUP…………………………………………………………………………………………

54

53

i

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Tabel 2.5 Tabel 2.6. Tabel 2.7

Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 5.1

Tabel 5.2

Tabel 6.1 Tabel 6.2

Data Pegawai Badan Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo menurut Golongan Ruang Tahun 2014 ………………………….. Data Pegawai Badan Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo menurut Jenis Kelamin Tahun 2014……………………………… Data tingkat pendidikan pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 ………. Kondisi Asset Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2014 ………………………………. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo …………………. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan SKPD Kabupaten Kulon Progo ……………………………………………………. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo ……………………………………………………. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kabupaten Kulon Progo …………………………………………………….. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) BPMPT ………….

9 10 12 13 15 18 19

24 31

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah …………………………………………………………………………. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan terhadap Renstra BKPM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ……………………………………………… Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) …………………………………. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ……………………………….

32

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BPMPT Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2012 - 2014) …………………………………………………………………. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2015 2016) ………………………………………………………………………….. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011-2016 ………………………………………………….. Indikator Kinerja Bupati yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ………………………………………………………………………..

41

34

34

38 39

49

53 53

ii

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 2.1

Struktur Organisasi BPMPT Kulon Progo …………………………………..

7

Gambar 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang ………………………….

10

Gambar 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ……………………………..

11

Gambar 2.4

Gambar Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan …………….

12

iii

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN

Recommend Documents