PERATURAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN MUTU PELAYANAN BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal tentang Kebijakan Mutu Pelayanan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Staatsblaad Tahun 1926 tentang Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor 450; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1). 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12); 14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 39); 15. Sistem Manajemen Mutu Badan Perijinan Terpadu Tahun 2008; 16. Sertifikat ISO 9001 : 2000/ SNI 19-9001:2001 No. QSC 00485; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL TENTANG KEBIJAKAN MUTU PELAYANAN DI BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN
PERTAMA
: VISI “ Unggul dalam pelayanan “
KEDUA
: MISI 1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan; 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan non perizinan 3. Peningkatan citra aparatur pemerintah dengan memberikan perizinan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti 4. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang perizinan dan non perizinan
KETIGA
: MOTTO “ Kepuasan Pelanggan adalah Komitmen Kami “
KEEMPAT
: MAKLUMAT PELAYANAN 1. Siap melayani dengan sepenuh hati dan dedikasi; 2. Bertekad memberikan pelayanan dengan cepat, pasti, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan, standar dan prosedur yang berlaku; 3. Selalu menunjukkan sikap ramah, senyum dan sopan santun dalam memberikan pelayanan; 4. Menjaga dan menghormati etika dan norma yang ada; 5. Siap menerima pengaduan dengan tangan terbuka.
KELIMA
: MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN / STANDART OPERATIONAL PROSEDURE (SOP) 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / 2. Pendaftaran (PPM) 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan lapangan dan dibuat berita acara pemeriksaan 5. Penetapan biaya / retribusi 6. Proses SK / Izin 7. Pembayaran di kasir 8. Penyerahan SK / Izin
KEENAM
: MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN 1. Pengadu dapat melalui : surat, Kotak pengaduan, sms, telp, fax, email, serta dapat datang langsung keruang pengaduan Badan Pelayan Terpadu Kabupaten Sragen 2. Cek administrasi 3. Koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan cek lapangan 4. Kirim jawaban ke pengadu Ditetapkan di : Sragen Tanggal : 2011 KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN
TUGIYONO, SH
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BPTPM KAB. SRAGEN NOMOR : TANGGAL : 2011
PENGADU
SURAT Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen 57211
KOTAK SARAN / PENGADUAN RUANG PENGADUAN SMS (0271) 707 1111 TELEPHONE (0271) 892 348 FAX (0271) 89 44 33 EMAIL
[email protected]
CEK ADMINISTRASI
CEK LAPANGAN INSTANSI TERKAIT
KIRIM JAWABAN KE PENGADU
Alur Pengaduan
Alur Jawaban Pengaduan
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN
TUGIYONO, SH
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BPTPM KAB. SRAGEN NOMOR : TANGGAL : 2011
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN / STANDART OPERATIONAL PROSEDURE (SOP)
PEMOHON
PENYERAHAN IZIN
PENDAFTARAN ( PPM )
PEMBAYARAN / KASIR
PEMERIKSAAN BERKAS
PROSES IZIN
PEMERIKSAAN LAPANGAN
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN
TUGIYONO,SH
