RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2012-2017

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2012 – 2017. Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh ini disusun berdasarkan Rencana Pe mbangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2012 – 2017. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh diharapkan dapat memberikan arahan, tujuan dan sasaran di bidang pelayanan perizinan sehingga dapat tercapai pelayanan yang diharapkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra sebagai dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga masih kami perlukan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait demi tercapainya pelayanan perizinan yang prima di masa yang akan datang. Banda Aceh,

Februari 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JALALUDDIN, SE.Ak, MBA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640607 199002 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ DAFTAR ISI .........................................................................................................................

i ii

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................................. 1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1.2 Landasan Hukum ................................................................................. 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................. 1.4 Sistema ka Penulisan .........................................................................

1 1 2 3 3

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH ............................................................................................. 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi BP2T ............................ 2.2 Sumber Daya BP2T .............................................................................. 2.3 Kinerja Pelayanan BP2T ....................................................................... 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan BP2T ....................................

5 5 6 8 8

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............................ 3.1 Inden ﬁkasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP2T ................................................................................... 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ........................................................................ 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................................

12

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ................ 4.1 Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh .................... 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP2T ...................................... 4.3 Strategi dan Kebijakan ........................................................................

15 15 15 16

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .................................. 5.1 Program BP2T Aceh ............................................................................. 5.2 Kegiatan BP2T Aceh ............................................................................. 5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indika f ..........

17 17 17 19

12 12 13

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA ................. 28

BAB VII

PENUTUP ....................................................................................................... 29

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Untuk mewujudkan aparatur yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan pemerintah.

Perencanaan strategis merupakan suatu system yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrument yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.

Bahwa perencanaan strategis ini dalam penyusunannya dijiwai oleh visi dan misi Pemerintah Aceh. Demikian pentingnya peranan perencanaan strategis bagi organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh komponen organisasi serta untuk bahan pertanggung jawaban kepada masyarakat luas. Unsur-unsur yang terdapat pada suatu perumusan perencanaan strategis adalah (1) memuat keputusan untuk waktu yang akan datang (2) merupakan proses (3) sebagai filosofi organisasi dan (4) terdiri dari bagian-bagian yang terstruktur dengan baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh setiap 5 (lima) tahun akan menetapkan Perencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang pelayanan. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitasi dan penyelenggaraan perizinan, sementara kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administrative, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan personil. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik berupa kegiatan pokok maupun penunjang dikategorikan kedalam beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Rencana Strategis yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah memuat keputusan-keputusan strategis sesuai dengan mandat dan ruang lingkup tugas dan fungsi organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh yang dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan organisasi.

1

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rancangan Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh Tahun 2012-2017, merujuk pada : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negar` Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2

10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penetapan rencana strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penetapan rencana strategis ini adalah : 1. Tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi. 2. Tersedianya instrument awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh para pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi. 3. Tersedianya instrument yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan Rencana Strategis ini adalah : I.

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH 2.1

Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

2.2

Sumber Daya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

2.3

Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

3

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

3.2

Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Penentuan Isu-isu Strategis

IV. VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

4.2

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

4.3

Strategis dan Kebijakan

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA

VII. PENUTUP

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BP2T A. TUGAS POKOK Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip kepastian, keamanan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simplifikasi.

B. FUNGSI Untuk menyelenggarakan tugas yang tersebut diatas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan; b. pelaksanaan penyusunan program badan; c. penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan; d. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien, dan mudah diakses; e. penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan sifat, jenis, dan karakteristik perizinan; f.

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

g. pelaksanan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; h. penanganan pengaduan; i.

pengelolaan evaluasi, prasarana, dan fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan;

j.

pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodik untuk mengetahui endeks kepuasan masyarakat;

k. penyampaian laporan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Gubernur secara periodik; dan l.

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5

C. SUSUNAN ORGANISASI I. Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Pelayanan SDA; d. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan; e. Bidang Pelayanan Non SDA; f. Tim Teknis; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

II. Bagian Tata Usaha, terdiri atas : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.

2.2 SUMBER DAYA BP2T Jumlah pegawai yang terisi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 44 orang PNS dan 13 orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan : No

Golongan

Jumlah

1

IV/b

4

2

IV/a

1

3

III/d

4

4

III/c

4

5

III/b

11

6

III/a

12

7

III/a

12

6

8

II/d

1

9

II/c

5

10

II/a

2

Jumlah

44

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Klasifikasi Pendidikan : No

Golongan

Jumlah

1

S2

5

2

S1

26

3

DIII

8

4

SMA

5

Jumlah

44

Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Klasifikasi Pendidikan : No

Pendidikan

Jumlah

1

SI

7

2

DIII

4

3

DII

2

4

SMA

1

Jumlah

13

7

2.3 KINERJA PELAYANAN BP2T Kami membagi dua kelompok pelayanan yaitu pelayanan eksternal dan internal : A. Pelayanan Eksternal Pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan jaminan kepastian waktu penyelesaian proses perizinan, kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya yang harus dibayar. B. Pelayanan Internal Pelayanan internal dilaksanakan untuk menunjang kualitas pelayanan eksternal. Pelayanan internal diberikan kepada pegawai BP2T berupa pelayanan kepegawaian dan keuangan. Petugas pelayanan dilarang meninggalkan kantor pada jam kerja dan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada pegawai BP2T diberikan tunjangan khusus.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP2T A. Kondisi Aktual dan Yang Diharapkan Analisis lingkungan strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunities, Treats). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan diinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan pleh organisasi. Adapun kondisi awal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut :

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh cenderung bersikap sebagai koordinator SKPA teknis pengelola izin dan non izin. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum terstandar dan dalam pembiayaan belum mempunyai indeks biaya. Hubungan kerja/koordinasi teknis antara sesama SKPA pengelola izin belum optimal. Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional. Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.

8

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut : 1. Menjadi fasilator administrasi perizinan dan non perizinan. 2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen. 3. Pelayanan perizinan yang akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standart biaya yang realistis. 4. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dengan semua SKPA pengelola izin. 5. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan. 6. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga. 7. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.

B. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Organisasi

Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi yang diharapkan dapat dicapai perlu diidentifikasi berbagai faktor eksternal maupun internal organisasi yang akan mempengaruhi pencapaiannya. Faktor eksternal dikelompokkan atas peluang dan ancaman sementara faktor internal dikelompokkan atas kekuatan dan kelemahan.

Faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : 1. Peluang : a. Tuntutan terhadap Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh yang prima dan transparan sangat tinggi b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi c. Adanya regulasi yang mendukung terwujudnya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan d. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh e. Tersedianya tenaga ahli dalam mendukung kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh 9

2. Ancaman : a. Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama proses transisi pembentukan organisasi b. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan non perizinan c. Masih rendahnya kesadaran aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku

Faktor internal organisasi dapat di identifikasi sebagai berikut : 1. Kekuatan : a. Kapasitas kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh yang semakin berkembang. b. Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan dan non perizinan. c. Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju dan berkembang

2. Kelemahan : a. Sumber daya keuangan yang sangat terbatas. b. Sumber daya manusia yang profesional yang masih terbatas. c. Koordinasi yang kurang optimal.

C. Interaksi Antar Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan di rumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu comperative advantge, mobilization, investment/divestment dan status quo. Isu-isu strategis tersebut sebagai berikut : 1. Comperative advantage (interaksi antara peluang dan kekuatan) : a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan. b. Mengimplementasikan kewenangan yang mendukung jaminan kesejahteraan pegawai, dan teknologi informasi. c. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli.

10

2. Mobilization (interaksi antara kekuatan dan ancaman) : a. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk sistem dan prosedur yang baku untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. b. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. c. Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan dan terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa. 3. Investment/Diviestment (interaksi antara peluang dan kelemahan) : a. Sumber keuangan ditingkatkan dengan pemberdayaan BP2T sebagai sumber pendapatan dan pengungkit pembangunan ekonomi. b. Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme. c. Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja. 4. Status Quo (Interksi Antara Kelemahan dan Ancaman) : a. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan. b. Meningkatkan sumber daya keuangan melaui pengembangan organisasi yang stabil dan terarah. c. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan aparat terhadap hukum.

11

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP2T

Kondisi awal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BP2T Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bertujuan memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat untuk dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam hal perizinan dan non perizinan. Melihat situasi dan kondisi sekarang ini, yang diwarnai oleh kehidupan masyarakat yang semakin sulit ditunjukkan dengan kian bertambahnya pengangguran dan semakin rumitnya berbagai macam proses pengurusan di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta, BP2T menggagas suatu ide yang cemerlang dengan Motto “MELAYANI ANDA TUGAS KAMI, KEPUASAN ANDA KEBANGGAAN KAMI ’’ Yang dimaknai bahwa dalam pelayanan masyarakat tidak perlu membayarkan/memberikan biaya-biaya tambahan apapun diluar dari yang ditetapkan dalam Qanun, dalam hal pengurusan perizinan dan non perizinan. Sebelum terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, sistem proses perizinan dan non perizinan sering mengalami hambatan yang disebabkan : 1. Proses pengurusan izin sering terlambat dan berbelit-belit; 2. Biaya pengurusan izin besar; dan 3. Tidak Transparan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih A. Visi “ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MOU HELSINKI”

B. Misi Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi;

12

Menerapkan Nilai-Nilai Budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat; Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia; Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan; Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Interaksi Antara Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan faktor-faktor erksternal dan internal yang disebutkan diatas, selanjutnya akan dirumuskan strategis yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu Comperative advantage, mobilizatioan, investment/bivestment dan status quo. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Comperative advantage (interaksi antara peluang dan kekuatan) : a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan. b. Mengimplementasikan kewenangan yang didukung jaminan kesejahteraan pegawai, dan teknologi informasi. c. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli. 2. Mobilization (interksi antara kekuatan dan ancaman) : a. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk sistem dan prosedur yang baku untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. b. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. c. Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa. 3. Investment/Divestment (interksi antara peluang dan kelemahan) : a. Sumber keuangan ditingkatkan dengan pemberdayaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh sebagai sumber pendapatan yang mengungkit pembangunan ekonomi. b. Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme. c. Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja.

13

4. Status Quo (interaksi antara kelemahan dan ancaman) : a. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan. b. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan organisasi yang stabil dan terarah. c. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap hokum.

14

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh A. Visi Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dengan prinsip kesederhanaan, transparan, tepat waktu, dan amanah. B. Misi Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan; Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; Menumbuhkembangkan iklim usaha dan investasi; Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih; Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Aceh. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP2T A. Tujuan  Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima;  Terciptanya sistem dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang sederhana;  Membentuk wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;  Terciptanya aparatur pelayanan yang bersih dan berwibawa;  Membangun sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi;  Tersedianya media informasi publik melalui jaringan internet;  Menyebarluaskan data dan informasi tentang perizinan.

15

B. Sasaran Jangka Menengah  Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;  Menerapkan sitem pelayanan satu pintu dalam pelayanan perizinan dengan rentang waktu penyelesaian yang pasti;  Melakukan sosialisasi tentang sistem dan prosedur pelayanan perizinan;  Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap pemahaman perizinan dan non perizinan;  Memberikan kemudahan bagi calon investor untuk melakukan penanaman modal;  Mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang perizinan;  Membangun kantor yang representative dan mudah dijangkau masyarakat.

4.3 Strategi dan Kebijakan A. Strategi  Melakukan konsultasi dengan instansi terkait;  Melarang pegawai BP2T Aceh melakukan pungli;  Pelaksanaan secara berkala rapat koordinasi teknis bidang perizinan;  Penyediaan sarana pengaduan;  Penyampaian informasi melalui kegiatan sosialisasi, website dan pamplet.

B. Kebijakan  Penyerapan dana secara optimal;  Penerapan Pelayanan Pro Aktif;  Pengaduan masyarakat sebagai salah satu alat kontrol kinerja;  Transparansi dalam pelayanan perizinan;  Penerapan kemudahan dalam pelayanan perizinan.

16

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut : 5.1 Program BP2T Aceh Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BP2T Aceh sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh BP2T Aceh terdiri dari : a.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c.

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e.

Program : Peningkatan Pelayanan Publik

5.2 Kegiatan BP2T Aceh Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa yang merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi BP2T Aceh Tahun 2012-2017, sebagai berikut :

17

A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. Penyediaan alat tulis kantor; 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 7. Penyediaan makanan dan minuman; 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 9. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

B.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : 1. Pengadaan gedung kantor; 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional; 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor; 5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

C.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan formal.

E.

Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan : 1. Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu; 2. Monitoring

tim

terpadu

instansi

terkait

Kabupaten/Kota; 3. Sosialisasi dan pembinaan P2TSP Kabupaten/Kota;

18

perizinan/non

perizinan

ke

4. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; 5. Bimtek perizinan dan non perizinan bidang sumber daya alam; 6. Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal; 7. Rakerda PPTSP Kabupaten/Kota; 8. Bimtek perizinan dan non perizinan bidang non sumber daya alam; 9. Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu; 10. Pengendalian dan pengembangan manajemen P2TSP; 11. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang SDA; 12. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang Non SDA.

5.3

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Indikator Kinerja merupakan tolak ukur pencapaian pembangunan selama periode waktu 2012 – 2017 dengan memperhatikan kontribusi pemangku kepentingan di Pemerintahan Aceh. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi BP2T Aceh Tahun 2012 – 2017. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BP2T Aceh Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.

Kegiatan

: Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Kinerja

: Tersedianya jasa surat menyurat

Kelompok Sasaran

: Aparatur BP2T Aceh, masyarakat/dunia usaha dan pengguna jasa layanan (Coustumer).

Pendanaan Indikatif

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)

19

2.

Kegiatan

: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Kinerja

: Tersedianya jasa komunikasi dan listrik

Kelompok Sasaran


3.

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Penyediaan alat tulis kantor

Indikator Kinerja

: Tersedianya alat tulis kantor

Kelompok Sasaran


4.

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator Kinerja

: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kelompok Sasaran


5.

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator Kinerja

: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kelompok Sasaran

: Aparatur BP2T Aceh, masyarakat/dunia usaha dan pengguna jasa layanan (Coustumer)

Pendanaan Indikatif


20

6.

Kegiatan

: Penyediaan

bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang-undangan Indikator Kinerja

: Tersedianya bahan bacaan

Kelompok Sasaran


7.

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Penyediaan makanan dan minuman

Indikator Kinerja

: Tersedianya makan dan minum

Kelompok Sasaran

: Aparatur BP2T Aceh, masyarakat/dunia usaha dan pengguna jasa layanan (Coustumer) serta instansi teknis terkait.

8.

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Indikator Kinerja

: Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

9.

Kelompok Sasaran

: Aparatur BP2T Aceh

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Peningkatan pelayanan admistrasi perkantoran

Indikator Kinerja

: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran


Pendanaan Indikatif


21

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1.

2.

3.

Kegiatan

: Pengadaan gedung kantor

Indikator Kinerja

: Tersedianya gedung kantor

Kelompok Sasaran


Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja

: Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Kelompok Sasaran


Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

4.

Indikator Kinerja

: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Kelompok Sasaran


Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Indikator Kinerja

: Terpeliharanya peralatan kantor

Kelompok Sasaran


5.

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Indikator Kinerja

: Terehabnya gedung kantor

Kelompok Sasaran


Pendanaan Indikatif


22

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1.

Kegiatan

: Pengadaan

pakaian

dinas

beserta

perlengkapannya Indikator Kinerja

: Tersedianya pakaian dinas

Kelompok Sasaran


Pendanaan Indikatif


D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1.

Kegiatan

: Pendidikan dan pelatihan formal

Indikator Kinerja

: Keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan formal

Kelompok Sasaran


Pendanaan Indikatif


E. Program Peningkatan Pelayanan Publik. 1.

Kegiatan

: Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu

Indikator Kinerja

: Tersedianya dan terupgradenya sistem informasi pelayanan terpadu

Kelompok Sasaran


Pendanaan Indikatif


23

2.

Kegiatan

: Monitoring

tim

terpadu

instansi

terkait

perizinan/non perizinan ke Kabupaten/Kota Indikator Kinerja

: Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan

Kelompok Sasaran


3.

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Sosialisasi dan pembinaan P2TSP Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja

: Terbimbingnya Aparatur PTSP Kab/Kota

Kelompok Sasaran

: Aparatur

BP2T

Aceh

dan

Kab/Kota,

masyarakat/dunia usaha dan pengguna jasa layanan (Coustumer).

4.

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan

Indikator Kinerja

: Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Kelompok Sasaran

: Masyarakat/dunia usaha dan pengguna jasa layanan (Coustumer).

Pendanaan Indikatif


24

5.

Kegiatan

: Bimtek perizinan dan non perizinan bidang sumber daya alam

Indikator Kinerja

: Terbimbingnya Aparatur PTSP Prov. Dan Kab/Kota di bidang SDA

Kelompok Sasaran

: Aparatur

BP2T

Aceh

dan

Kab/Kota,

masyarakat/dunia usaha dan pengguna jasa layanan (Coustumer) dan instansi teknis terkait.

6.

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal

Indikator Kinerja

: Terlaksananya pelayanan perizinan di bidang penanaman modal

Kelompok Sasaran

: Aparatur

BP2T

Aceh

dan

Kab/Kota,


7.

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Rakerda PPTSP Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja

: Terlaksananya

koordinasi

dengan

PPTSP

Kab/Kota. Kelompok Sasaran

: Aparatur BP2T Aceh dan Kab/Kota.

Pendanaan Indikatif


25

8.

Kegiatan

: Bimtek perizinan dan non perizinan bidang non sumber daya alam

Indikator Kinerja

: Terbimbingnya Aparatur PTSP Prov. dan Kab/Kota di bidang Non SDA

Kelompok Sasaran

: Aparatur

BP2T

Aceh

dan

Kab/Kota,


9.

Pendanaan Indikatif


Kegiatan

: Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu

Indikator Kinerja

: Tertanganinya

kasus

pengaduan

di

bidang

pelayanan perizinan dan non perizinan. Kelompok Sasaran

: Aparatur

BP2T

Aceh

dan

Kab/Kota,

masyarakat/dunia usaha dan pengguna jasa layanan (Coustumer) dan instansi teknis terkait. Pendanaan Indikatif

10. Kegiatan


: Pengendalian dan pengembangan manajemen P2TSP

Indikator Kinerja

: Terlaksananya pengembangan manajemen PTSP

Kelompok Sasaran

: Aparatur

BP2T

Aceh

dan

Kab/Kota,

masyarakat/dunia usaha dan pengguna jasa layanan (Coustumer) dan instansi teknis terkait. Pendanaan Indikatif


26

11. Kegiatan

: Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang SDA

Indikator Kinerja

: Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang SDA

Kelompok Sasaran

: Aparatur BP2T Aceh, masyarakat/dunia usaha dan pengguna jasa layanan (Coustumer) dan instansi teknis terkait.

Pendanaan Indikatif

12. Kegiatan


: Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang Non SDA

Indikator Kinerja

: Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang Non SDA

Kelompok Sasaran

: Aparatur BP2T Aceh, masyarakat/dunia usaha dan pengguna jasa layanan (Coustumer) dan instansi teknis terkait.

Pendanaan Indikatif

13. Kegiatan


: Peningkatan kompetensi pegawai P2TSP

Indikator Kinerja

: Meningkatnya kompetensi pegawai PTSP

Kelompok Sasaran

: Aparatur BP2T Aceh, Aparatur PTSP Kab/Kota dan instansi teknis terkait.

Pendanaan Indikatif


27

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi BP2T Aceh, yang secara khusus mengukur keberhasilan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. Prestasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh 5 (lima) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan BP2T Aceh, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja BP2T Aceh kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) BP2T Aceh itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012 – 2017. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja BP2T Aceh yang termuat dalam RPJMA maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2012 – 2017 dapat diuraikan sebagaimana tabel terlampir.

28

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh Tahun 2012 – 2017 ini berisi pedoman pelaksananan pelayanan dan ketentuan-ketentuan lain yang perpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 – 2017 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan BP2T Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Aceh menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua. Rencana Strategis BP2T Aceh mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pelayanan tersebut sejauh tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sehingga diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam memberikan pelayanan dan membangun investasi di Aceh yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran bagi masyarakat Aceh khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia secara umum. Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program lima tahunan ini atau biasa disebut Renstra ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program, khususnya para pemangku kepentingan. Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis BP2T Aceh Tahun 2012 – 2017 ini kami ucapkan terimakasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan renstra ini.

29

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh No.

Tujuan

Sasaran

1

2

3

1

Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

78

81.90

85.99

90.29

94.79

6296

5743

5189

4636

4083

- Sub bidang perkebunan

1-30 hari

1-30 hari

1-30 hari

1-30 hari

1-30 hari

- Sub bidang perikanan

1-18 hari

1-25 hari

1-25 hari

1-25 hari

1-25 hari

- Sub bidang kehutanan

1-30 hari

1-30 hari

1-30 hari

1-30 hari

1-30 hari

- Sub bidang peternakan

1-14 hari

1-23 hari

1-23 hari

1-23 hari

1-23 hari

- Sub bidang pertambangan

1-30 hari

1-30 hari

1-30 hari

1-30 hari

1-30 hari

- Sub bidang Bapedal

1-14 hari

1-14 hari

1-14 hari

1-14 hari

- Sub bidang Pengairan

1-23 hari

1-23 hari

1-23 hari

1-23 hari

4 Indek kepuasan masyarakat Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan

2

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -

Terciptanya sistem dan prosedur Menerapkan sitem pelayanan satu pintu pelayanan perizinan dan non perizinan Lamanya proses perizinan dalam pelayanan perizinan dengan yang sederhana rentang waktu penyelesaian yang pasti Bidang SDA

Bidang Non SDA - Sub bidang pariwisata

1-14 hari

1-17 hari

1-17 hari

1-17 hari

1-17 hari

- Sub bidang kebudayaan

1-5 hari

1-2 hari

1-2 hari

1-2 hari

1-2 hari

3

Terciptanya aparatur pelayanan yang bersih dan berwibawa

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap pemahaman perizinan dan non perizinan

- Sub bidang perhubungan

1-21 hari

1-30 hari

1-30 hari

1-30 hari

1-30 hari

- Sub bidang tenaga kerja

1-14 hari

1-17 hari

1-17 hari

1-17 hari

1-17 hari

- Sub bidang bina marga

1-21 hari

1-7 hari

1-7 hari

1-7 hari

1-7 hari

- Sub bidang kesehatan

1-14 hari

1-17 hari

1-17 hari

1-17 hari

1-17 hari

- Sub bidang sosial

1-14 hari

1-17 hari

1-17 hari

1-17 hari

1-17 hari

- Sub bidang perindustrian

1-14 hari

1-23 hari

1-23 hari

1-23 hari

1-23 hari

- Sub bidang perdagangan

1-14 hari

1-23 hari

1-23 hari

1-23 hari

1-23 hari

- Sub bidang koperasi

1-14 hari

1-14 hari

1-14 hari

1-14 hari

1-14 hari

- Sub bidang Penanaman Modal

1-7 hari

1-7 hari

1-7 hari

1-7 hari

1-7 hari

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

Jumlah Sumber Daya Aparatur penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terbimbing

Banda Aceh, Februari 2013 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JALALUDDIN, SE.Ak, MBA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640607 199002 1 001

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN

Recommend Documents