RENCANA KINERJA TAHUN 2015 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH 2014

RENCANA KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2015

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH 2014

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Rencana Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Tahun 2015, telah tersusun dengan baik. Penyusunan rencana kinerja ini disusun dengan berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk yang berlaku, dokumen ilmiah dan pengamatan kebutuhan riil yang diharapkan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh guna mewujudkan visi dan misi Badan secara proporsional sehingga dapat memberikan konstribusi dalam pencapaian visi dan misi. Rencana Kinerja yang disusun dimaksudkan sebagai rencana untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam jajaran Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian penyusunan Rencana Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh tahun 2015, diharapkan

dapat

bermanfaat

dalam

penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan.

Banda Aceh,

Maret 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JALALUDDIN, SE.Ak, MBA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640607 199002 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ......................................................................................... iv BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................... 1.1 Latar Belakang ................................................................... 1.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja .................................. 1.3 Landasan Hukum ............................................................... 1.4 Sistematika .........................................................................

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA ....................................................... 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Tahun 2013 dan Capaian Renstra ............................................................................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh .................................................. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................

BAB III

BAB VI

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............. 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................ 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh ................................. 3.3 Program dan Kegiatan .......................................................

1 1 3 5 8

10

10 14 18 20 20 25 26

PENUTUP ................................................................................... 29

ii

LAMPIRAN I .

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh s.d Tahun 2013.

LAMPIRAN II .

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.

LAMPIRAN III

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2014.

LAMPIRAN IV

Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Tahun 2015.

LAMPIRAN V .

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016.

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Komposisi Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang .............................. 4

iv

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan penyusunan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan semua stakeholders,

guna

optimalisasi

pengalokasian

sumberdaya

yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam periode dan jangka waktu tertentu. Proses

perencanaan

pembangunan

daerah

sebagaimana

diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

diimplimentasikan

melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelalaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD). Rencana kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan

program

pembangunan

daerah,

yang

dirumuskan

berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, penganggaran dan sumber daya yang diperlukan.

1

Sebagai sebuah Unit Kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Aceh, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok dalam hal melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip kepastian, keamanan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simplikasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BP2T mempunyai fungsi:  pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;  pelaksanaan penyusunan program badan;  penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  pengelolaan sistim informasi secara efektif, efisien, dan mudah di akses;  penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan sifat, jenis, dan karakteristik perizinan;  penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;  pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;  penanganan pengaduan;  pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan perizinan dan nonperizinan;  pelaksanaan

evaluasi

dan

penilaian

terhadap

kinerja

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara periodik untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat;

2

 penyampaian laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Gubernur secara periodik; dan  pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam kerangka inilah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyusun perencanaan kinerja tahun 2015 sebagai suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran mendatang sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2012 s/d 2017. 1.2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sesuai dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh, susunan organisasinya adalah sebagai sebagai berikut : 1. Kepala Badan; 2. Bagian Tata Usaha;  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 3. Bidang Pelayanan Perizinan SDA; 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan; 5. Bidang Pelayanan Perizinan Non SDA; 6. Tim Teknis; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

3

Adapun jumlah pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat kami klasifikasi dalam Pangkat/Gol. Ruang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Komposisi Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang No.

Pangkat / Gol. Ruang

Jumlah

1.

Pembina Utama Muda (IV/c)

1

2.

Pembina Tingkat I (IV/b)

3

3.

Penata Tk. I (III/d)

5

4.

Penata (III/c)

6

5.

Penata Muda Tingkat I (III/b)

9

6.

Penata Muda (III/a)

12

7.

Pengatur Tingkat I (II/d)

1

8.

Pengatur (II/c)

5

9.

Pengatur Muda (II/a)

2

10.

Tenaga Kontrak

15

Ket

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, April 2013. Dilihat dari tabel diatas jumlah pegawai yang ada pada BP2T Aceh masih belum memadai mengingat volume pekerjaan yang begitu besar,

4

maka untuk itu perlu adanya penambahan pegawai agar tugas dapat terbagi habis sesuai yang diharapkan. Adapun kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan sangat mendesak untuk ke depan ini diantaranya : 1. Sarjana Pertambangan 2. Sarjana Teknik Informatika 3. Diploma III Kearsipan

1.3

Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dijadikan acuan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut : 1.3.1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

1.3.2

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5

1.3.3

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1.3.4

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

1.3.5

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

1.3.6

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

1.3.7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3.8

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman

6

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.3.9

Peraturan

Kepala

239/IX/6/8/2003

Lembaga

tentang

Administrasi

Pedoman

Negara

Penyusunan

Nomor

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.3.10 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 1.3.11 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 20122017. 1.3.12 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh. 1.3.13 Surat Gubernur Aceh Nomor 050/2534 tanggal 28 Januari 2014 tentang Penyusunan Rencana Kinerja SKPA Tahun 2015.

7

1.4 Sistematika Rencana kinerja ini disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAB I,

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4

Latar Belakang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Landasan Hukum Sistematika.

BAB II, EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2013. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2013 dan Capaian Renstra (Tabel terlampir) 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Tabel terlampir). 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. BAB III, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 3.3 Program dan Kegiatan. BAB VI, PENUTUP. LAMPIRAN I

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu s.d Tahun 2013.

LAMPIRAN II

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

8

LAMPIRAN III

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2014.

LAMPIRAN IV

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Tahun 2015

LAMPIRAN V

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2013

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013. Dalam Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2012 s.d 2017, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki 5 (lima) program yaitu program pelayanan administrasi kantor, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan pelayanan publik. Perencanaan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Tahun 2013 telah disusun berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan

prioritas-prioritas

kegiatan

sesuai

dengan

kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun dana yang diberikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Tahun 2013 sebesar Rp.7.858.361.154,- dan terealisasi sebesar Rp.7.368.307.455,- atau 93.76%.

10

Dalam

tahun

merencanakan

2015

usulan

Badan

Pelayanan

program

dan

Perizinan

Terpadu

kegiatan

dengan

mempertimbangkan skala prioritas terdapat 27 (dua puluh tujuh) kegiatan untuk mendukung 5 (lima) program yaitu : Belanja

Tidak

Langsung

dengan

kebutuhan

anggaran

sebesar

Rp.7.221.954.000,A. Program Pelayanan Administrasi Kantor : 1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.52.278.000,2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.33.840.000,3. Penyediaan alat tulis kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.144.480.000,-. 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.147.240.000,-. 5. Penyediaan

peralatan

dan

perlengkapan

kantor

dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp.850.000.000,-. 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.36.960.000,-. 7. Penyediaan makanan dan minuman dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.22.872.000,8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.691.200.000,-.

11

9. Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp.693.372.000,-.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan: 1. Pengadaan

kendaraan dinas/operasional

dengan

kebutuhan

anggaran sebesar Rp.500.000.000,2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.244.680.000,3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.69.420.000,4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,-

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.165.132.000,-.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 1. Pendidikan dan pelatihan formal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.235.080.000,-.

12

E. Program Peningkatan Pelayanan Publik: 1. Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.203.784.000,-. 2. Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.203.664.000,-. 3. Pengendalian dan pengembangan manajemen P2TSP dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.108.000.000,-. 4. Monitoring tim terpadu instansi terkait perizinan/non perizinan ke

kabupaten/kota

dengan

kebutuhan

anggaran

sebesar

kabupaten/kota

dengan

Rp.521.928.000,-. 5. Sosialisasi

dan

pembinaan

P2TSP

kebutuhan anggaran sebesar Rp.138.324.000,-. 6. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.156.000.000,-. 7. Bimtek perizinan dan non perizinan bidang sumber daya alam dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.387.720.000,-. 8. Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.193.860.000,-. 9. Rakerda PPTSP kabupaten/kota dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.48.510.000,-. 10. Bimtek perizinan dan non perizinan bidang non sumber daya alam dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.387.720.000,-.

13

11. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang SDA dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.726.864.000,-. 12. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang Non SDA dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.631.404.000,-. Total kebutuhan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam tahun 2015 adalah sebesar Rp.16.816.286.000,- (Enam belas milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Secara umum analisis kinerja pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, target yang ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari jumlah alokasi dana dan realisasi anggaran setiap tahunnya, dapat diserap sesuai target yang ditetapkan secara penuh. Sebagai ilustrasi untuk mewujudkan program dan kegiatan tahun anggaran

2013,

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Aceh

mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.7.858.361.154 dan terealisasi sebesar Rp.7.368.307.455 atau 93.76%. Adapun uraian tingkat pencapaian realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :

14

1. Penyediaan jasa surat menyurat. Dana yang dialokasikan untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.800.000,- atau 96,00%. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Alokasi dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.200.000,dengan realisasi sebesar Rp. 4.197.000,- atau 99,93%. 3. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan. Alokasi dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.57.840.000,- dan realisasi sebesar Rp. 57.480.000,- atau 99,38%. 4. Penyediaan alat tulis kantor. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.98.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.97.984.300,- atau 99,98%. 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.82.901.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.860.000,- atau 99.95%. 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 12.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.240.000,- atau 100%.

15

7. Penyediaan makanan dan minuman. Pengalokasian

dana

untuk

kegiatan

ini

adalah

sebesar

Rp.29.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.27.627.000,- atau 92,86%. 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Untuk pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dana sebesar Rp.342.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.324.376.400,- atau 94,79%. 9. Pengadaan peralatan gedung kantor. Dengan dukungan dana sebesar Rp.7.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.7.452.500,- atau 99.37%. 10. Pengadaan komputer. Dengan dukungan dana sebesar Rp.28.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.27.445.000,- atau 98,02%. 11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.101.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.100.170.465,- atau 99.08%. 12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.43.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.42.960.000,- atau 99.91%.

16

13. Pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.188.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.167.172.300,- atau 88,54%. 14. Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu. Dengan dukungan dana sebesar Rp.75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.74.712.000,- atau 99,62%. 15. Peningkatan kompetensi pegawai P2TSP. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.135.330.000,- dengan realisasi sebesar Rp.117.624.700,- atau 86,92%. 16. Monitoring tim instansi terkait perizinan/non perizinan ke kabupaten/kota. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.489.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp.471.463.500,- atau 96,36%. 17. Penyusunan

indeks

kepuasan

masyarakat

bidang

pelayanan

perizinan dan non perizinan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.530.730.000,- dengan realisasi sebesar Rp.529.011.000,- atau 99,68%. 18. Bimtek perizinan dan non perizinan bidang sumber daya alam. Dengan dukungan dana sebesar Rp.95.855.000,- dan realisasi sebesar Rp.75.848.800,- atau 79,13%.

17

19. Rakerda PPTSP kabupaten/kota. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.79.454.000,- dengan realisasi sebesar Rp.74.046.900,- atau 93.19%. Secara lebih terperinci pencapaian kinerja pelayanan SKPA dapat lihat sebagaimana formulir 2.2 terlampir.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2009, dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas, antara lain :  Telaahan teknis dari SKPA terkait dalam penyampaiannya tidak tepat waktu,  Tim teknis masih ragu-ragu dalam memberikan pertimbangan teknis terhadap boleh tidaknya pemberian izin dan non izin dikarenakan Dinas teknis masih enggan memberikan jawaban dalam proses perizinan,  Rendahnya kepercayaan aparatur pada Dinas/Badan dalam proses perizinan dikarenakan pemahaman pelayanan belum merata, karena tugas yang dilakukan oleh BP2T, seakan-akan pekerjaan mereka dikerjakan oleh BP2T Aceh,

18

 Belum adanya Qanun retribusi yang baru untuk penetapan biaya izin dan non izin, karena peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan. Sejalan dengan kebijakan nasional yang dituangkan pada RPJMN tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)

tahun

2012-2017,

juga

diarahkan

untuk

mendukung

pencapaian visi, dan misi Pemerintah Aceh yaitu ”Aceh Yang

Bermartabat Sejahtera Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan UndangUndang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki”. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dijabarkan dalam 5 misi pembangunan yang meliputi : 1) Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan

20

Undang-Undang

Pemerintahan

Aceh

(UUPA)

untuk

menjaga

perdamaian yang abadi, 2) Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat, 3) Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, 4) Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan, 5) Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Menyikapi tuntutan perubahan dalam segala aspek pelayanan kehidupan kemasyarakatan, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh dilaksanakan melalui prioritas pembangunan secara proporsional yaitu: (1) Reformasi birokrasi, (2) Pelaksanaan Dinul Islam, Sosial dan Budaya, (3) Peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian, (4) pengurangan kemiskinan dan pengangguran, (5) Peningkatan

dan

terintegrasi,

(6)

optimalisasi Optimalisasi

pembangunan pemanfaatan

infrastruktur

Sumber

Daya

yang Alam

berkelanjutan, (7) Peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, (8) Bina keberlanjutan perdamaian, (9) Peningkatan kualitas lingkungan dan pengangguran resiko bencana. Dalam kerangka terwujudnya kesembilan prioritas pembangunan tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh menetapkan visi : ”Terwujudnya pelayanan perizinan dan

non perizinan yang prima dengan prinsip kesederhanaan, transparansi,

21

tepat waktu dan amanah”. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh mengemban Misi:  Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan;  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;  Menumbuh kembangkan iklim usaha dan investasi dalam rangka percepatan memperoleh layanan perizinan melalui satu pintu;  Terciptanya kemudahan dan ketepatan waktu proses perizinan yang diharapkan oleh masyarakat;  Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih;  Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Aceh melaui pemberian perizinan dalam usaha terciptanya lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi masyarakat. Sesuai

dengan

arah

kebijakan

Pemerintah

Aceh

dalam

pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, maka melalui amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/MPAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, perwujudan kepemerintahan yang baik ditempuh melalui kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumberdaya aparatur serta penataan sistem administrasi pemerintahan daerah, dengan strategi sebagai berikut:

22

1. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, mudah, murah dan cepat;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atau pelaku usaha kepada Pemerintah dalam hal pemrosesan perizinan dan nonperizinan;

3. Meningkatkan ketersediaan sistem informasi perizinan dan non perizinan;

4. Tersedianya indeks kepuasan masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan; 5. Meningkatkan kompetensi pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Untuk

mendukung

kebijakan

pemerintah

daerah

dalam

peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan non perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh menetapkan kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 2. Menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih dengan prinsip profesional, transparansi, akuntabel, dan amanah. Kebijakan

Nasional

reformasi

birokrasi

pada

hakikatnya

merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai

23

permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus

segera

diambil

langkah-langkah

yang

bersifat

mendasar,

komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan kebijakan yang telah dituangkan kedalam rencana, program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh sangat selaras dengan kebijakan nasional reformasi birokrasi khususnya dalam Birokrasi Pemerintahan Aceh.

24

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA SKPA 3.2.1 Tujuan Rencana Kinerja Penyusunan Rencana Kinerja bertujuan untuk merumuskan kembali komitmen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2012 – 2017, guna menentukan arah dalam penetapan prioritas program dan kegiatan tahun 2015 yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pengajuan anggaran yang berbasis kinerja. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015. Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut yaitu Memberikan Kemudahan dalam pelayanan perizinan dan non

perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha dengan cara : a. Menyajikan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan; b. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja; c. Meningkatkan pembakuan prosedur kerja; d. Menyederhanakan prosedur pelayanan; e. Mempersingkat waktu layanan;

25

f. Mempercepat waktu proses dokumen; g. Meningkatkan transparansi; h. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan kepada masyarakat; i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelola pelayanan perizinan dan non perizinan; 3.2.2 Sasaran Rencana Kinerja Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Menerapkan sistem pelayanan satu pintu dalam pelayanan perizinan dengan rentang waktu penyelesaian yang pasti;

2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur terhadap pemahaman perizinan dan non perizinan;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 3.3.1 Program Penjabaran

kebijakan-kebijakan

yang

telah

ditetapkan,

dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu:

26

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Program Peningkatan Pelayanan Publik. 3.3.2 Kegiatan Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program tersebut diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan nyata yang dilakukan pada tahun 2015 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu : 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. Penyediaan alat tulis kantor; 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 7. Penyediaan makanan dan minuman; 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 9. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran; 10. Pengadaan kendaraan dinas/operasional; 11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor; 13. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;

27

14. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 15. Pendidikan dan pelatihan formal; 16. Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu; 17. Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu; 18. Pengendalian dan pengembangan manajemen P2TSP; 19. Monitoring tim terpadu instansi terkait perizinan/non perizinan ke kabupaten/kota; 20. Sosialisasi dan pembinaan P2TSP kabupaten/kota; 21. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; 22. Bimtek perizinan dan non perizinan bidang sumber daya alam; 23. Tatacara pelayanan perizinan penanaman modal; 24. Rakerda PPTSP kabupaten/kota; 25. Bimtek perizinan dan non perizinan bidang non sumber daya alam; 26. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang SDA; 27. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang Non SDA.

28

BAB VI PENUTUP Sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Rencana Kinerja (Renja) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Tahun 2015 merupakan Dokumen Rencana Kinerja yang diselaraskan dengan Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dalam rangka pengajuan kebutuhan program, kegiatan dan pengalokasian anggaran Tahun 2015. Penyusunan rencana kinerja tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu disusun berdasarkan indentifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk merespon perkembangan dan penerapan kebijakan reformasi birokrasi ke dalam tatanan Pemerintahan Aceh. Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dipergunakan seperlunya.

29

TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015 PROVINSI ACEH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH Rancangan Awal RKPA No.

1

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan

Belanja Tidak Langsung Provinsi Aceh Tersedianya gaji aparatur

1 tahun

Provinsi Aceh Program Peningkatan Administrasi Kantor

1

2

3

4

6,145,057,000 Gaji dan Tunjangan

Program Peningkatan Administrasi Kantor

Penyediaan jasa surat menyurat

Outputs : Tersedianya jasa surat menyurat

100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Outputs : Tersedianya jasa komunikasi

100%

Penyediaan alat tulis kantor

Outputs : Tersedianya alat tulis kator

100%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Outputs : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%

Provinsi Aceh

Tersedianya gaji aparatur

1 tahun

7,221,954,000

Provinsi Aceh

Penyediaan jasa surat 56,000,000 menyurat


100%

52,278,000

Penyediaan jasa 65,400,000 komunikasi, sumber daya air dan listrik

Outputs : Tersedianya jasa komunikasi

100%

33,840,000

Penyediaan alat tulis 145,600,000 kantor

Outputs : Tersedianya alat tulis kator

100%

144,480,000

100%

147,240,000

Penyediaan barang 120,480,000 cetakan dan penggandaan

Outputs : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Catatan Penting

12

Rancangan Awal RKPA No.


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5

5

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Outputs : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Outputs : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Penyediaan makanan dan minuman

Outputs : Tersedianya makan dan minum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Outputs : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Outputs : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

6

7

8

9

Banda Aceh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Program/Kegiatan

Lokasi

6

7

8

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

9

10

11

100%

Penyediaan peralatan 14,680,000 dan perlengkapan kantor

Outputs : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

Penyediaan bahan 14,680,000 bacaan dan peraturan perundang-undangan

Outputs : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Penyediaan makanan 75,700,000 dan minuman


100%

100%

100%

Rapat-rapat 556,000,000 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Peningkatan 250,000,000 pelayanan administrasi perkantoran

Outputs : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Banda Aceh

100%

850,000,000

100%

36,960,000

100%

22,872,000

100%

691,200,000

100%

693,372,000

Catatan Penting

12


1


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

11 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Outputs : Tersedianya kendaraan dinas/operasional

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Outputs : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kator

Outputs : Terpeliharanya peralatan kantor

14 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Outputs : Terlaksananya rehab gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

15 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 unit

100%

100%

100%

Banda Aceh


Program/Kegiatan

Lokasi

6

7

8

100%

Kebutuhan Dana

9

10

11

Pengadaan 150,000,000 kendaraan dinas/operasional


Pemeliharaan 117,120,000 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Pemeliharaan 117,120,000 rutin/berkala peralatan kator


Rehabilitasi 75,000,000 sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Outputs : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pengadaan pakaian 180,000,000 dinas beserta perlengkapannya

Outputs : Terlaksananya rehab gedung kantor

1 unit

500,000,000

100%

244,680,000

100%

69,420,000

100%

2,000,000,000

100%

165,132,000

Banda Aceh

Outputs : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Catatan Penting

12


1


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Banda Aceh

16 Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Pelayanan Publik


Program/Kegiatan

Lokasi

6

7

8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Outputs : Keikutsertaan pada pelatihan dan kursus-kursus singkat

100%

Banda Aceh

17 Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu

Outputs : Terlaksananya penanganan kasus pengaduan pelayanan perizinan

17 Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu

Outputs : Tersusunnya sistem aplikasi pelayanan terpadu satu pintu

18 Pengendalian dan pengembangan manajemen P2TSP

Outputs : Terlaksananya pengembangan manajemen PTSP

Kebutuhan Dana

9

10

11

Banda Aceh

Pendidikan dan 325,000,000 pelatihan formal


Indikator Kinerja

Target Capaian

Outputs : Keikutsertaan pada pelatihan dan kursus-kursus singkat

Penanganan kasus 300,000,000 pengaduan pelayanan terpadu satu pintu


100%

Penyusunan sistem 300,000,000 informasi pelayanan terpadu satu pintu

Outputs : Terupgradenya sistem aplikasi pelayanan terpadu satu pintu

Pengendalian dan 450,000,000 pengembangan manajemen P2TSP

235,080,000

100%

203,784,000

100%

203,664,000

100%

108,000,000

Banda Aceh

100%

100%

100%


Catatan Penting

12


1


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

18 Monitoring Tim Terpadu Instansi Terkait Perizinan/Non Perizinan ke Kab/Kota

Outputs : Terlaksananya proses pelayanan perizinan dan non perizinan

19 Sosialisasi dan Pembinaan P2TSP Kabupaten/Kota

Outputs : Terbina/terbimbing nya pegawai dibidang perizinan dan non perizinan

20 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan

Outputs : Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan

21 Bimtek perizinan dan non perizinan bidang sumber daya alam

Outputs : Terselenggaranya bimtek perizinan dan non perizinan bidang SDA

22 Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal

Outputs : Terselenggaranya bimtek perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal

100%

50 orang


Program/Kegiatan

Lokasi

6

7

8

Monitoring Tim 450,000,000 Terpadu Instansi Terkait Perizinan/Non Perizinan ke Kab/Kota

Sosialisasi dan 185,700,000 Pembinaan P2TSP Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

9

10

11

Outputs : Terlaksananya proses pelayanan perizinan dan non perizinan

Outputs : Terbina/terbimbing nya pegawai dibidang perizinan dan non perizinan

Penyusunan indeks 150,000,000 kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan

Outputs : Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan

1 keg

Bimtek perizinan dan 193,000,000 non perizinan bidang sumber daya alam

Outputs : Terselenggaranya bimtek perizinan dan non perizinan bidang SDA

1 keg

Tata cara pelayanan 550,000,000 perizinan penanaman modal


1 keg

100%

521,928,000

50 orang

138,324,000

1 keg

156,000,000

1 keg

387,720,000

1 keg

193,860,000

Catatan Penting

12

Rancangan Awal RKPA No. Program/Kegiatan 1 2 23 Rakerda PPTSP kabupaten/kota

Lokasi 3

24 Bimtek perizinan dan non perizinan bidang non sumber daya alam

Indikator Kinerja 4 Outputs : Terselenggaranya rakerda PPTSP sekabupaten/kota

Outputs : Terselenggaranya bimtek perizinan dan non perizinan bidang non SDA

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian


5

6

1 keg

1 keg

7 Rakerda PPTSP 275,500,000 kabupaten/kota

26

11,460,537,000

Lokasi 8

Bimtek perizinan dan 198,500,000 non perizinan bidang non sumber daya alam

25

JUMLAH ANGGARAN

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja 9 Outputs : Terselenggaranya rakerda PPTSP sekabupaten/kota

Outputs : Terselenggaranya bimtek perizinan dan non perizinan bidang non SDA

Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang SDA

Outputs : Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang SDA

Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang Non SDA

Outputs : Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang Non SDA

JUMLAH ANGGARAN

Target Capaian

Kebutuhan Dana

10

11

1 keg

48,510,000

1 keg

387,720,000

477 izin/non

726,864,000

1.839 izin/non izin

631,404,000

16,816,286,000

Banda Aceh, Maret 2014 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH JALALUDDIN, SE.Ak, MBA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640607 199002 1 001

Catatan Penting

12

TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH TAHUN 2015 PROVINSI ACEH

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

1

2

4

5


1

Program Peningkatan Administrasi Kantor 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

1.2

1.3

1.4

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Provinsi Aceh

BESARAN/ VOLUME

CATATAN

6

7


Rupiah

7,221,954,000

Input Output

: - Dana : - Tersedianya jasa surat menyurat

Rupiah bulan

52,278,000

Outcome

: - Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Input Output

: - Dana : - Tersedianya jasa listrik dan layanan internet

Outcome


Input Output

: - Dana : - Tersedianya alat tulis kator

Outcome


Input Output

: - Dana : - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Outcome


Provinsi Aceh

%

Rupiah bulan

%

Rupiah bulan %

Rupiah bulan

%

12

100

33,840,000

12

100

144,480,000

12 100

147,240,000

12

100

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

1

2

4

5

1.5

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Input Output

1.7

1.8

1.9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan



Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

CATATAN

6

: - Dana : - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : - Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Rupiah paket

Input

: - Dana

Rupiah

Output

: - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

bulan

Outcome


%

Input Output

: - Dana : - Tersedianya makan dan minum

Rupiah bulan

Outcome


%

Input Output

: - Dana : - Terlaksananya koordinasi lintas lintas sektor

Rupiah bulan

Outcome


%

Input Output

: - Dana : - Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Outcome


Outcome

1.6

BESARAN/ VOLUME

%

Rupiah bulan

%

7

850,000,000

1 100

36,960,000

12

100

22,872,000

12 100

691,200,000

12

100

693,372,000

12

100

NO. 1 2

PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1

2.2

2.3

2.4

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan ru n/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan ru n/berkala peralatan kator

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

4

5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

CATATAN

6

Input Output

: - Dana : - Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Outcome


Input Output

: - Dana : - Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Outcome


Input Output

: - Dana : - Terpeliharanya peralatan kantor

Outcome


%

Input Output

: - Dana : - Terlaksananya rehab gedung kantor : - Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Rupiah paket

Input

: - Dana

Rupiah

Output

: - Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

paket

Outcome


Outcome

3

BESARAN/ VOLUME

Rupiah unit

%

Rupiah bulan

%

Rupiah bulan

%

%

7

500,000,000

1

100

244,680,000

12

100

69,420,000

12 100

2,000,000,000

1 100

165,132,000

1

100

NO. 1 4

PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1

5

Pendidikan dan pela han formal

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

4

5

Input

: - Dana

Output

: - Keikutsertaan pada pela han dan kursus-kursus singkat

Outcome

: - Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Input

: - Dana

Output

: - Terlaksananya penanganan kasus pengaduan pelayanan perizinanan

Outcome

: - Efek vitas pelaksanaan pelayanan

Input

: - Dana

Output

: - Terupgradenya sistem aplikasi pelayanan terpadu satu pintu

Outcome

: - Efek vitas pelaksanaan pelayanan

BESARAN/ VOLUME

CATATAN

6

Rupiah

7

235,080,000

kegiatan

13

%

100


5.1

5.2

Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu

Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu

Rupiah keg

%

Rupiah keg

%

203,784,000

1

100

203,664,000

1

100

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

1 5.3

5.4

5.5

5.6

2 Pengendalian dan pengembangan manajemen P2TSP

Monitoring Tim Terpadu Instansi Terkait Perizinan/Non Perizinan ke Kab/Kota

Sosialisasi dan Pembinaan P2TSP Kabupaten/Kota

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

4

BESARAN/ VOLUME

5

CATATAN

6 Rupiah

7

108,000,000

Input

: - Dana

Output

: - Terlaksananya pengembangan manajemen PTSP

keg

Outcome

: - Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

%

Input

: - Dana

Output

: - Terlaksananya monitoring pelayanan perizinan ke kab/kota

Outcome

: - Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang penanaman modal

Input

: - Dana

Rupiah

Output

: - Jumlah SDM yang terbimbing

orang

50

Outcome

: - Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur penyelenggara pelayanan perizinan/non perizinan

%

100

Input

: - Dana

Output

: - tersusunnya buku laporan indesk kepuasan masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan

buku

Outcome

: - Nilai indeks kepuasan masyarakat

indeks

Rupiah

1

100

521,928,000

keg

1

izin/non izin

20

Rupiah

138,324,000

156,000,000

2

85.99

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

1

2

4

5

5.7

5.8

5.9

5.10

Bimtek perizinan dan non perizinan bidang sumber daya alam

Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal

Rakerda PPTSP kabupaten/kota

Bimtek perizinan dan non perizinan bidang non sumber daya alam

Input

: - Dana

Output

: - Terselenggaranya bimtek perizinan dan non perizinan bidang SDA

Outcome


Input

: - Dana

Output

: - Terselenggaranya bimtek perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal

Outcome


Input

: - Dana

Output

: - Terselenggaranya rakerda PPTSP se-kabupaten/kota

Outcome

: - Terjalinnya koordinasi antar kepala PPTSP se-Kab/Kota

Input

: - Dana

Output

: - Terselenggaranya bimtek perizinan dan non perizinan bidang non SDA

Outcome


BESARAN/ VOLUME

CATATAN

6 Rupiah kegiatan

%

Rupiah kegiatan

%

Rupiah kegiatan

%

Rupiah kegiatan

%

7

387,720,000

1

100

193,860,000

1

100

48,510,000

1

100

387,720,000

1

100

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

1 5.11

2 Pelaksanaan koordinasi dan peneli an lapangan bidang SDA

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

4

5.12 Pelaksanaan koordinasi dan peneli an lapangan bidang Non SDA

Jumlah Anggaran

BESARAN/ VOLUME

5

CATATAN

6 Rupiah

7

726,864,000

Input

: - Dana

Output

: - Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang SDA

izin/non izin

477

Outcome


%

100

Input Output

: - Dana : - Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang Non SDA

Rupiah izin/non izin

Outcome


%

631,404,000

1,839

100

16,816,286,000

Banda Aceh, Maret 2014 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH

JALALUDDIN, SE.Ak, MBA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640607 199002 1 001

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

LOKASI

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5

Provinsi Aceh

100%



Program Peningkatan Administrasi Kantor

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6

7

7,221,954,000

Provinsi Aceh

CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN

9


100%

8,666,344,800

APBA

100%

52,278,000

100%

62,733,600

Penyediaan jasa Outputs : komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa air dan listrik komunikasi

100%

33,840,000

100%

40,608,000


100%

144,480,000

100%

173,376,000

100%

147,240,000

100%

176,688,000

Penyediaan jasa surat menyurat



SUMBER DANA

Outputs : Tersedianya alat tulis kator Outputs : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016




LOKASI

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5


SUMBER DANA

7

CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN

9


Penyediaan peralatan Outputs : dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

850,000,000

100%

450,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Outputs : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

36,960,000

100%

44,352,000



100%

22,872,000

100%

27,446,400



100%

691,200,000

100%

829,440,000

Peningkatan pelayanan Outputs : administrasi perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100%

693,372,000

100%

832,046,400





LOKASI

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5


SUMBER DANA

7

CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN

9


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional


1 unit

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


100%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kator


100%

Rehabilitasi sedang/berat Outputs : gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor

1 paket

500,000,000

244,680,000

69,420,000

100%

293,616,000

100%

83,304,000

100%

198,158,400

2,000,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas Outputs : beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

100%

165,132,000





LOKASI

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5


SUMBER DANA

7

CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN

9


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Outputs : formal Keikutsertaan pada pelatihan dan kursuskursus singkat

100%

235,080,000

100%

282,096,000

Program Peningkatan Pelayanan Publik Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu


100%

203,784,000

100%

244,540,800

Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu

Outputs : Terupgradenya sistem aplikasi pelayanan terpadu satu pintu

100%

203,664,000

100%

244,396,800

Pengendalian dan pengembangan manajemen P2TSP


100%

108,000,000

100%

129,600,000



1



LOKASI

2 Monitoring Tim Terpadu Instansi Terkait Perizinan/Non Perizinan ke Kab/Kota

3 Outputs : Terlaksananya proses pelayanan perizinan dan non perizinan

Sosialisasi dan Pembinaan P2TSP Kabupaten/Kota

Outputs : Terbina/terbimbingnya pegawai dibidang perizinan dan non perizinan

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan

Outputs : Tersusunnya buku laporan indeks kepuasan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan

2 buku

Bimtek perizinan dan non Outputs : perizinan bidang sumber Terselenggaranya bimtek daya alam perizinan dan non perizinan bidang SDA

Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal


4

TARGET CAPAIAN

5 100%

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

8

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 10 626,313,600

50 orang

165,988,800

156,000,000

1 keg

187,200,000

1 keg

387,720,000

1 keg

465,264,000

1 keg

193,860,000

1 keg

232,632,000

138,324,000

7

CATATAN PENTING

9 100%

50 orang

6 521,928,000

SUMBER DANA





LOKASI

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5

Rakerda PPTSP kabupaten/kota

Outputs : Terselenggaranya rakerda PPTSP sekabupaten/kota

Bimtek perizinan dan non Outputs : perizinan bidang non Terselenggaranya bimtek sumber daya alam perizinan dan non perizinan bidang non SDA


SUMBER DANA

7

CATATAN PENTING

8

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

TARGET CAPAIAN

9

10

1 keg

48,510,000

1 keg

58,212,000

1 keg

387,720,000

1 keg

465,264,000

Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang SDA

Outputs : Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang SDA

477 izin/non izin

726,864,000

95%

872,236,800

Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang Non SDA

Outputs : Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang Non SDA

1.839 izin/non izin

631,404,000

1 keg

757,684,800

JUMLAH ANGGARAN

16,816,286,000

16,609,543,200

Banda Aceh, Maret 2014 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH JALALUDDIN, SE.Ak, MBA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640607 199002 1 001

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH

Recommend Documents