RENCANA STRATEGIS BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG TAHUN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG TAHUN 2010 - 2015

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG

KATA PENGANTAR

Di dalam manajemen, perencanaan merupakan salah satu aktivitas yang sangat menentukan sebagai pedoman awal dari suatu organisasi public maupun swasta. Perencanaan menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka perencanaan harus digambarkan pada analisis kondisi riil dan prediksi, hambatan dan potensi yang dimiliki unit organisasi sehingga apa yang dirumuskan menjadi realisasi artinya dapat dilaksanakan. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang merupakan bagian dari komponen Pemerintah Kota Semarang merupakan salah satu penggerak Unit Pelaksanaan Otonomi Daerah tidak lepas dari satuan kerja yang lain untuk kerjasama secara strategis dalam mewujudkan cita-cita dari Pemerintah Kota Semarang. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai pedoman kerja selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011-2015, dan perlu disadari bahwa dalam perjalanan perencanaan ini akan sulit diprediksi sehingga tidak menutup kemungkinan diadakan revisi untuk penyesuaian dengan realita yang ada yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

Semarang,

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang

MASDIANA SAFITRI, SH. Pembina Tk.I NIP. 196309141990012002

Renstra BPPT 2010 - 2015

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................................................

i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................

ii

BAB I

BAB II

BAB III

: PENDAHULUAN ………………………………………………………

1

1.1. Latar Belakang ..................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ...............................................................................

4

1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………

7

1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………

8

: GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG ……………………………………….

10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ……………………………..

10

2.2 Sumber Daya .....................................................................................

15

2.3 Jenis Pelayanan BPPT Kota Semarang ……………………………..

16

2.4 Kinerja Pelayanan BPPT Kota Semarang …………………………..

18

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPPT KOTA SEMARANG …………………………………… 20 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.. 20 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ……………………………………………………… 21 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota………. 24


ii

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis …………………………………………………….. 28 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………………… 29 3.6. Penyusunan Isu Strategis …………………………………………… 31

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………………………………………. 32 4.1 Visi dan Misi ....................................................................................... 32 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ………………………………33 4.3 Strategi dan Kebijakan ……………………………………………… 34

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………. 36 5.1. Program Unggulan .............................................................................. 36 5.2. Program Penunjang ………………………………………………….. 38

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ………………………………………………. 39

PENUTUP

………………………………………………………………………………… 40


iii

BAB I PENDAHULUAN

1. 1.

Latar Belakang Dengan posisinya yang strategis sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, dan berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, serta merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Kota Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan, dan Barat menuju Kabupaten Kendal menjadikan Kota Semarang sebagai kota yang layak dan menarik untuk berinvestasi. Kondisi yang demikian terlihat dari munculnya berbagai kawasan industri di Kota Semarang, sebut saja : Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma (KITW), Kawasan Industri Terboyo, LIK Bugangan Baru, Taman Industri BSB, Tanjung Emas Export Processing Zone, dan sederet nama lain, yang hampir semuanya sudah terisi. Sebagai hasil pertemuan yang dihadiri oleh 250 pengusaha dan investor dari lokal, regional, nasional bahkan internasional dalam Semarang Business Forum 2010 baru-baru ini yang diselenggarakan di Hotel Grand Candi Semarang, telah ditandatangani letter of interest (LoI) oleh 17 investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Semarang dengan total nilai Rp 2,53 triliun. Potensi lain dari Kota Semarang yang tak kalah pentingnya adalah tersedianya sarana prasarana fisik meliputi : jalan, jembatan, pelabuhan laut, terminal peti kemas, bandar udara internasional, hotel, perbankan, terminal, disamping tentunya sarana penunjang lain yang sifatnya non fisik seperti : kondisi kota yang aman, jumlah penduduknya yang besar, regulasi/kebijakan yang mengatur pelayanan publik dan kepastian hukum. Salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan penanaman modal adalah birokrasi perijinan. Sebagaimana diketahui, bahwa penanaman modal


1

(investasi) sangat diperlukan guna memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan memperluas lapangan kerja baru, yang pada akhirnya akan bermuara pada terserapnya tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Kondisi pelayanan perijinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Instabilitas kebijakan serta peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik, prosedur yang berbelit-belit, infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan cakupan layanan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, serta sikap petugas yang kurang responsif menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. One Stop Service (OSS) atau pelayanan perijinan terpadu merupakan salah satu langkah yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan di daerah. Penerapan OSS diharapkan menjadi salah satu daya tarik investasi, karena dalam OSS terjadi pemangkasan birokrasi, sehingga proses yang semula berbelit-belit menjadi lebih pendek. Untuk Kota Semarang pengembangan dan penyelenggaraan One Stop Service (OSS) atau pelayanan perijinan terpadu diimplementasikan dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008. Sasaran yang ingin dicapai dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang adalah : 1.

Terwujudnya pelayanan perijinan yang mudah, cepat, efisien, transparan dan akurat dalam desain One Stop Service (OSS) kepada masyarakat sesuai dengan SPM ;

2.

Terlaksananya mutu pelayanan perijinan melalui deregulasi dan debirokratisasi pelayanan serta sertifikasi ISO (International Standard Operation) ;


2

3.

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan perijinan yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berjiwa pelayanan prima.

4.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perijinan yang berbasis teknologi informasi.

5.

Terwujudnya peningkatan kompetensi dan daya saing daerah, melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan pengembangan potensi daerah yang berbasis pada sektor-sektor unggulan daerah secara berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan kapasitas, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Semarang telah memasukkan program-program peningkatan kapasitas dalam suatu Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan indikasi kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang selama tahun 2010 s/d 2015, dan diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dari berbagai aspek yang meliputi : aspek peningkatan sarana dan prasarana, aspek pengembangan kelembagaan, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek pengembangan sumber daya manusia, serta aspek keuangan dan penganggaran. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


3

1. 2.

Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tahun 2010 – 2015 selaras dan konsisten dengan peraturan perundangan terkait yaitu : 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6.

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;


4

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

11.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;


5

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;

18.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3) ;

19.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Daerah Kota Semarang Nomor 1) ;

20.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Daerah Kota Semarang Nomor 13) ;

21.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah


6

Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Daerah Kota Semarang Nomor 18) ; 22.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang ;

23.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2025.

24.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

1. 3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang maupun pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan perencanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan terpadu selama kurun waktu tahun 2010 - 2015, serta untuk mewujudkan implementasi kinerja di bidang pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan perencanaan strategis sehingga sistem kepemerintahan daerah yang baik dapat terwujud. Adapun tujuannya adalah : 1.

Merumuskan Visi dan Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

2.

Menyusun program strategis yang merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang sesuai dengan kewenangan kota sebagai dasar perencanaan tahunan dan anggaran pembangunan dan belanja daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang berdasarkan potensi, aspirasi dan partisipasi masyarakat Kota Semarang.

3.

Menyusun tolok ukur evaluasi penilaian kinerja pelaksana kebijakan bidang pelayanan perijinan terpadu secara profesional.


7

1. 4.

Sistematika Penulisan BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1. 1.

Latar Belakang

1. 2.

Landasan Hukum

1. 3.

Maksud dan Tujuan

1. 4.

Sistematika Penulisan

GAMBARAN

PELAYANAN

BADAN

PELAYANAN

PERIJINAN

TERPADU KOTA SEMARANG 2. 1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang

2. 2.

Sumber Daya

2. 3.

Jenis Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang

2. 4.

Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang

BAB III ISU– ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG 3. 1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang

3. 2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3. 3.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota

3. 4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3. 5.

Penentuan Isu-Isu Strategis

3. 6.

Penyusunan Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. 1.

Visi dan Misi


8

BAB V

4. 2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4. 3.

Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG

2. 1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, maka dapat disampaikan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang sebagai berikut : Tugas

: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Fungsi

: Untuk melaksnakan tugas dimaksud, maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang perijinan pembangunan, bidang perijinan perekonomian, bidang perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan.


10

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang perijinan pembangunan, bidang perijinan perekonomian, bidang perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang perijinan pembangunan, bidang perijinan perekonomian, bidang perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan. d. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perijinan dan non perijinan terpadu. e. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan pelayanan proses administrasi penerbitan perijinan. f.

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base dan sitem informasi teknologi investasi dan sistem teknologi pelayanan proses administrasi penerbitan perijinan terpadu.

g. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, bidang perijinan pembangunan, bidang perijinan perekonomian, bidang perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan. h. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.


11

2.1.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, maka dapat disampaikan Susunan dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang terdiri dari : a. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanan dan Evaluasi 2) Sub Bagian Keuangan, dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan Potensi Daerah, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah. 2) Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah. d. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, terdiri dari : 1) Sub Bidang Promosi Investasi. 2) Sub Bidang Kerjasama Investasi. e. Bidang Perijinan Pembangunan. f. Bidang Perijinan Perekonomian. g. Bidang Perijinan Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan. h. Bidang Teknologi Informasi, terdiri dari : 1) Sub Bidang Teknik Informatika. 2) Sub Bidang Pengolahan Data. i. Bidang Pengawasan, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pengawasan Kerjasama. 2) Sub Bidang Pengawasan Perijinan.


12

j. Tim Teknis. k. Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya bagan organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 dicantumkan dalam bagan di bawah ini :


13

STUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG

KEPALA

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PEMBERDAYAAN BUMD DAN POTENSI DAERAH

SUB BAGIAN. PERENCANAAN DAN EVALUASI

BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

SUBBID PEMBERDAYAAN BUMD

SUBBID PROMOSI INVESTASI

SUBBID PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

SUBBID KERJASAMA INVESTASI

BIDANG PERIJINAN PEMBANGUNAN

BIDANG PERIJINAN PEREKONOMIAN

BIDANG PERIJINAN KESRA DAN LINGKUNGAN

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGAWASAN

SUBBID TEKNIK INFORMATIKA

SUBBID PENGAWASAN KERJASAMA

SUBBID PENGOLAHAN DATA

SUBBID PENGAWASAN PERIJINAN


14

2. 2.

Sumber Daya Dalam menjalankan organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan komposisi sebagai berikut :  Jumlah tenaga kerja berdasarkan status / jenis kepegawaian a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

=

56

orang

b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) =

14

orang

Jumlah =

70

orang

 Jumlah tenaga PNS berdasarkan pangkat / gol a. Golongan IV

=

9

orang

b. Golongan III

=

41

orang

c. Golongan II

=

5

orang

d. Golongan I

=

1

orang

=

56

orang

Jumlah

 Jumlah tenaga CPNS berdasarkan pangkat / gol a. Golongan III

=

2

orang

b. Golongan II

=

12

orang

c. Golongan I

=

-

orang

=

14

orang

Jumlah

 Jumlah tenaga berdasarkan pendidikan PNS & CPNS a. S.2

=

12

orang

b. S.1

=

32

orang

c. Sarjana Muda

=

6

orang

d. SLTA

=

20

orang

e. SLTP

=

-

orang

f. SD

=

1

orang

=

70

orang

Jumlah Renstra BPPT 2010 - 2015

15

 Tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin PNS, CPNS a. Laki-laki

=

44

orang

b. Perempuan

=

26

orang

=

70

orang

Jumlah

 Jumlah tenaga kerja berdasarkan tugas jabatan a. Kepala

=

1

orang

b. Sekretaris

=

1

orang

c. Kepala Bidang

=

7

orang

d. Kepala Sub. Bidang

=

8

orang

e. Kepala Sub. Bagian

=

3

orang

d. Staf

=

50

orang

=

70

orang

a. Eselon I

=

-

orang

b. Eselon II

=

1

orang

c. Eselon III

=

8

orang

d. Eselon IV

=

11

orang

=

20

orang

Jumlah  Jumlah tenaga PNS berdasarkan Eselon

Jumlah 2.3.

Jenis Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1 / 2 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, ada 30 (tiga puluh) jenis perijinan dan non perijinan yang dikelola Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Adapun jenis perijinan dan non perijinan yang dikelola Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang adalah sebagai berikut :


16

1.

Ijin Lokasi

2.

Penetapan Lokasi

3.

Persetujuan Pendirian Rumah Sakit

4.

Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Tower Bersama

5.

Persetujuan Pendirian Hotel

6.

Persetujuan Pendirian SPBU

7.

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

8.

Ijin Gangguan (HO)

9.

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

10. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 11. Ijin Usaha Industri (IUI) 12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 13. Tanda Daftar Gudang (TDG) 14. Tanda Daftar Industri (TDI) 15. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) 16. Ijin Waralaba 17. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) 18. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 19. Ijin Usaha Angkutan 20. Ijin Tenaga Kesehatan (kecuali dokter) 21. Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta 22. Ijin Pedagang Eceran Obat / Toko Obat (TO) 23. Ijin Penyelenggaraan Medik Dasar Swasta 24. Ijin Penyelenggaraan Medik Dasar Swasta Rawat Inap 25. Ijin Optik 26. Ijin Klinik Spesialis 27. Ijin Usaha Apotek Renstra BPPT 2010 - 2015

17

28. Ijin Klinik Kecantikan Estetika 29. Ijin Penyelenggaraan Reklame 30. Ijin Titik Reklame 2.4.

Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja yang dilaksanakan pada urusan penanaman modal adalah sebagai berikut : No. 1.

2.

3.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian 2005

2006

2007

2008

2009

Jumlah Investor Berskala Nasional

1.560

1.950

2.056

2.160

2.253

Jumlah Nilai Investasi di Kota Semarang

500.914.298.068

1.218.842.970.113

1.350.746.170.600

1.540.210.674.000

1.748.936.779.411

0,93

0,98

1,00

1,60

1,97

Rasio Serap Kerja

Daya Tenaga

4.

Jumlah tenaga kerja) orang

4.601

6.961

7.086

11.341

13.977

5.

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi

214.470.910.000

717.928.672.045

131.903.200.487

189.464.503.400

208.726.105.411

Sumber : Data Olahan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah investasi selama 5 tahun (2005 – 2009) mengalami kenaikan baik dari sisi jumlah investor, nilai dan realisasi investasi. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya layanan One Stop Service (OSS) yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan (melalui Keputusan Walikota Semarang

Nomor

875.1/57

Tahun

2009

tentang

Pendelegasian

Wewenang

Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang yang kemudian diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Renstra BPPT 2010 - 2015

18

Nomor 875.1/2 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Hubungan Kerja antara SKPD Pemberi Perijinan dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang), disamping keamanan yang kondusif, infrastruktur meningkat lebih baik, dan promosi investasi. Kesemuanya itu akan berdampak pada meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja.. Upaya peningkatan penanaman modal ke depan, adalah perlunya dukungan peraturan yang jelas mengenai insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah guna memacu pertumbuhan investasi. Dengan demikian perwujudan Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa akan lebih mampu bersaing dengan daerah lain dalam menarik minat investor dalam maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan kebijakan Walikota Semarang yang tertuang dalam misi kedua Pemerintah Kota Semarang, yaitu : “Mewujudkan pemerintah kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjunjung tinggi supremasi hukum” dan misi ketiga, yaitu : “Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah”. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diatas, perlu dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran sebagaimana yang tertuang dalam program-program. Adapun program-program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target dalam urusan penanaman modal adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

6.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

7.

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah


19

BAB III ISU– ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Dalam melaksanakan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal 5 (lima) tahun ke depan, akan dimulai dengan mengupas situasi dan kondisi pada saat ini yang menguraikan tentang identifikasi masalah, dan sasaran terhadap bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Dari penjabaran komponen-komponen tersebut selanjutnya akan dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang perlu ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Permasalahan : 1.

Prosedur perijinan penanaman modal yang panjang dan mahal sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi ;

2.

Kurang tersedianya informasi penanaman modal ;

3.

Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi dalam rangka promosi penanaman modal ;

4.

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berjiwa pelayanan prima, serta terbatasnya infrastruktur berbasis teknologi informasi ;

5.

Lemahnya kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan pengembangan potensi daerah yang berdaya saing.

Sasaran : Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka sasaran yang akan dicapai sebagai rumusan langkah-langkah perbaikan dalam pengembangan penanaman modal adalah : Renstra BPPT 2010 - 2015

20

1.

Meningkatkan nilai investasi sebesar 2 % setiap tahun ;

2.

Mewujudkan tersedianya data base penanaman modal ;

3.

Meningkatkan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang profitable dan pengembangan potensi daerah yang berdaya saing tinggi guna peningkatan PADS sebesar 2 % setiap tahun.

3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Selaras dengan motto pembangunan Provinsi Jawa Tengah “Bali Ndeso Mbangun Deso” yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah pedesaan, baik dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, keluhuran budaya serta kearifan lokal maka “Waktunya Semarang Setara” merupakan motto Kota Semarang untuk membangun motivasi guna mengoptimalkan potensi Kota Semarang melalui komitmen seluruh pemangku kepentingan (pemerintah–masyarakat– swasta) untuk bersama membangun dan mensejajarkan dengan kota metropolitan lainnya serta mempermudah implementasi Visi dan Misi Kota Semarang 2010 - 2015. “Waktunya Semarang Setara” juga dimaksudkan sebagai momentum kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar mampu sejajar dengan kota-kota metropolitan lainnya dalam segala aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama. “Setara” juga dimaknai sebagai akronim SEmarang KoTA SejahteRA yang merupakan sasaran akhir pembangunan. Langkah

kongkrit

untuk

mewujudkan

hal

tersebut

dilakukan

dengan

memprioritaskan program-progran pembangunan yang diwujudkan dalam “SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, rob dan banjir, pelayanan publik, tata ruang dan infrastruktur, kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan serta kesehatan. Melalui Sapta Program tersebut diharapkan dapat dijadikan langkah kongkrit untuk mendudukan Kota Semarang sejajar dengan kota metropolitan lainnya di Indonesia dengan lebih cepat. Renstra BPPT 2010 - 2015

21

Rumusan motto tersebut kemudian di-ejawantah-kan dalam visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran sebagai berikut : 1. Visi Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang dipresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005 – 2025 dan penelusuran jejak historis Kota Semarang sebagai kota niaga dimana pada jaman dahulu pernah dinyatakan sebagai kota niaga terbesar kedua sesudah Batavia. Berdasar sejarah sebagai kota niaga tersebut dan didukung oleh analisis potensi, faktor-faktor strategis yang ada pada saat ini serta proyeksi pengembangan kedepan, maka dirumuskan visi sebagai berikut : “TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA” 2. Misi Dalam mewujudkan visi Kota Semarang tersebut diatas, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.

Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Adalah penyelenggaraan Pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-


22

prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintah yang bersih (Clean Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3.

Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

4.

Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

5.

Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana. Dalam mendukung misi yang kedua yakni “Mewujudkan pemerintahan kota

yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjunjung tinggi supremasi hukum”, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada penyederhanaan prosedur dan persyaratan perijinan sesuai SOP (Standart Operating Renstra BPPT 2010 - 2015

23

Prosedur), sistem pengawasan perijinan yang efektif, penyediaan infrastruktur pendukung termasuk sarana pengaduan yang memadai dan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berjiwa pelayanan prima. Sedangkan untuk mendukung misi yang ketiga yakni “Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah” diarahkan pada kebijakan yang berorientasi pada peningkatan nilai investasi atau menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Kota Semarang, upaya peningkatan promosi atau pengenalan potensi dan sumberdaya daerah atau produk-produk unggulan yang ada di Kota Semarang dengan mengikuti berbagai even promosi baik di tingkat regional maupun nasional, upaya penyediaan data dan informasi mengenai potensi daerah, serta peningkatan pemberdayaan perekonomian daerah melalui peningkatan kinerja BUMD. 3.3.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota PROGRAM APBD I Perda Nomor 4 Tahun 2009 PROGRAM POKOK / ANDALAN

PROGRAM APBN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Keg. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). 2. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal : Keg. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal

1. Program Promosi Investasi dan Kerjasama Penanaman Modal 2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah 4. Program Pelayanan Perijinan Penanaman Modal 5. Program Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal

PROGRAM APBD II

1.

2.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


24

Keg. Pengembangan 6. Program Pengendalian Penanaman Modal dan Pengawasan Kawasan Ekonomi Penanaman Modal Khusus (KEK) Keg. Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal PROGRAM PENUNJANG Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah


25

No. 1. 1.

Fokus Kegiatan 2. Penciptaan iklim investasi yang kondusif

Kegiatan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran BPMD Prov. BPPT Kota BKPM Jateng Semarang 3. 4. 5. Penerapan 1. Penyusunan 1. Fasilitasi dan Sistem Perda Investasi Koordinasi Pelayanan dan Insentif Kerjasama di Informasi dan penanaman Bidang Investasi Perizinan modal di Jawa 2. Koordinasi Investasi Secara Tengah Perencanaan dan Elektronik 2. Penyusunan Pengembangan (SPIPISE) sistem Penanaman Modal pelayanan 3. Peningkatan perijinan dan Kegiatan pengawasan Koordinasi dan penanaman Kerjasama di modal Bidang 3. Sosialisasi dan Penanaman Modal fasilitasi dengan Instansi peraturan di Pemerintah dan bidang Dunia Usah investasi 4. Peningkatan 4. Survey iklim Kegiatan usaha di daerah Pemantauan, Pembinaan dan 5. Penyusunan Pengawasan standar Penanaman Modal pelayanan minimal 5. Pengawasan penanaman Pelayanan modal Perijinan 6. Fasilitasi 6. Sosialisasi pemecahan Peraturan masalah Perundanginvestasi (Task Undangan Force)

Ket. 6.


26

1. 2.

3.

2. Peningkatan investasi/ penanaman modal

Pemberdayaan BUMD

3. 4. Penyelenggaraan 1. Monitoring dan Pelayanan evaluasi Terpadu Satu pelaksanaan Pintu (PTSP) PTSP di Kab/Kota 2. Pemantauan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 3. Sistem Pelaporan On line se Jawa Tengah 4. Sinkronisasi perencanaan penanaman modal 5. Peningkatan sarana, prasarana, infrastruktur, dan operasional institusi penanaman modal

1.

2.

3.

4.

5.

Bintek peningkatan 1. kualitas aparatur 2.

5. Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi Pengembangan System Informasi Penanaman Modal di Daerah Penyelenggaraan Pameran Investasi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal (Sertifikasi ISO (9001-2008) Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan, Kesra & Lingkungan dan Perekonomian Pemberdayaan Potensi Daerah Pemberdayaan BUMD

6.


27

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Tujuan Penataan ruang adalah mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sedangkan kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Semarang secara umum terbagi atas : Kebijakan pengembangan struktur ruang dan Kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Semarang dilakukan melalui : 1. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional. 2. Peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan. 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum. Kebijakan pola ruang meliputi kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi : 1. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung. 2. Pelestarian kawasan cagar budaya. 3. Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota. Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi : 1. Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. 2. Perwujudan pemanfaatan ruang yang efisien dan kompak. 3. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai.


28

3.5.

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan kriteria setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis urusan penanaman modal 5 (lima) tahun ke depan (2010-2015) adalah : a. Daya Saing Daerah Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan daya saing daerah adalah penciptaan iklim yang kondusif dalam berinvestasi. Ada lima indikator yang diupayakan dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang, yaitu : 1) Penyederhanaan prosedur perijinan investasi yang dianggap menimbulkan ekonomi biaya tinggi dengan mendelegasikan wewenang penandatanganan perijinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. 2) Membangun ketersediaan informasi penanaman modal (SIMPEDAL) yang menyediakan informasi terkini mengenai potensi investasi, peluang usaha, serta perijinan di Kota Semarang. 3) Meningkatkan promosi investasi yang dikemas dalam bentuk Temu Bisnis (Bussiness Meeting) sebagai upaya promosi langsung terhadap calon investor. 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional dan berjiwa pelayanan prima baik dalam perilaku, maupun penguasaan teknologi informasi dalam mewujudkan pelayanan perijinan yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. 5) Meningkatkan kompetensi dan daya saing daerah, melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan pengembangan potensi daerah yang berbasis pada sektorsektor unggulan daerah.


29

Tingkat keberhasilan mewujudkan Daya Saing Daerah Kota Semarang, sebagaimana, terlihat dalam tabel berikut : Tabel Aspek Daya Saing Investasi dalam Bidang Peringkat Penghargaan Investasi Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 Tahun

Nama Prestasi Pro Investasi seJawa Tengah Kemudahan Investasi Kota Besar Indonesia Sertifikasi ISO 9001-2008

2005 Peringkat 3

2006 -

2007 Peringkat 3

2008 Peringkat 4

2009 Peringkat 6

-

-

-

-

Peringkat 13

-

-

-

-

9 Perijinan

Sumber : Data Olahan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Tahun 2010

b. Infrastruktur Kawasan Industri Kawasan industri merupakan kawasan yang dominansi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan-kegiatan di bidang industri seperti pabrik dan pergudangan. Dalam RTRW Kota Semarang 2010-2030 pengembangan kawasan industri lebih dibatasi, hal ini sesuai dengan visi Kota Semarang yang akan lebih mengedepankan pengembangan sektor tersier (perdagangan dan jasa) sebagai penopang utama perekonomian kota. Kawasan industri direncanakan di BWK III (Kawasan industri dan pergudangan Tanjung Emas), BWK IV (Genuk), BWK X (Kawasan Industri Tugu dan Mijen). Kegiatan industri diprioritaskan untuk pengembangan industri modern dengan kadar polusi rendah. Kebijakan pengembangan infrastruktur kawasan industri ditekankan pada : 1) Membantu perusahaan yang berlokasi di kawasan industri dalam pengurusan ijin investasi bentuk pelayanan satu atap (one stop service). 2) Pemberian ijin lokasi suatu kawasan industri yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.


30

3) Meningkatkan tertib administrasi laporan kegiatan usaha dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara triwulan. c. Insentif dan Disinsentif Investasi. Insentif yang menarik diperlukan untuk mendatangkan investor. Pemberian insentif diwujudkan dalam bentuk memberikan kemudahan-kemudahan (penyederhanaan prosedur) dalam pengurusan ijin investasi sesuai SOP (Standart Operating Prosedur). Sementara itu disinsentif diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi bahkan sampai penolakan pada penyimpangan-penyimpangan pemberian ijin investasi yang tidak sesuai peruntukannya. 3.6.

Penyusunan Isu Strategis Untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan maka digunakan penilaian ranking isu-isu strategis sebagai berikut : KRITERIA No

ISU STRATEGIS

1

2 Penyederhanaan prosedur perijinan investasi yang dianggap menimbulkan ekonomi biaya tinggi Kemudahan-kemudahan dalam pengurusan ijin investasi sesuai SOP (Standart Operating Prosedur) dan pemberian sanksi bahkan sampai penolakan pada penyimpanganpenyimpangan pemberian ijin investasi yang tidak sesuai peruntukan Meningkatkan promosi investasi yang dikemas dalam bentuk Temu Bisnis (Bussiness Meeting) sebagai upaya promosi langsung terhadap calon investor Membangun ketersediaan informasi penanaman modal (SIMPEDAL) yang menyediakan informasi terkini mengenai potensi investasi, peluang usaha, serta perijinan di Kota Semarang

1

2

3

4

a

b

c

d

e

Total SKOR

RANK.

3

4

5

6

7

8

9

5

5

5

5

5

25

I

5

5

5

4

5

24

II

5

4

5

4

5

23

III

5

5

4

4

4

21

IV


31

1

5

6

7

8

9

2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional dan berjiwa pelayanan prima baik dalam perilaku, maupun penguasaan teknologi informasi dalam mewujudkan pelayanan perijinan yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel Pemberian ijin lokasi suatu kawasan industri yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah setempat Meningkatkan kompetensi dan daya saing daerah, melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan pengembangan potensi daerah yang berbasis pada sektor-sektor unggulan daerah Membantu perusahaan yang berlokasi di kawasan industri dalam pengurusan ijin investasi bentuk pelayanan satu atap (one stop service) Meningkatkan tertib administrasi laporan kegiatan usaha dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara triwulan Jumlah

3

4

5

6

7

8

9

5

4

4

4

4

21

V

4

4

4

4

4

20

VI

4

3

4

4

4

19

VII

4

4

3

3

4

18

VIII

4

3

3

3

4

17

IX

41

37

37

35

39

188

Keterangan : 1 2 3 4 5

= tidak penting = kurang penting = cukup = penting = sangat penting

a b c d e

= prioritas manfaat = prioritas waktu = prioritas pendanaan = prioritas keberlanjutan = prioritas keterpaduan program


32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

4.1.

Visi dan Misi 4.1.1. Visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang adalah Terwujudnya kecepatan, ketepatan dalam pelayanan perijinan dan iklim yang kondusif bagi investasi di Kota Semarang. 4.1.2. Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Misi : a. Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, efisien, transparan dan akurat berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur). b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima. c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perangkat hukum pendukung pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi. d. Meningkatkan minat investor dan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha. e. Meningkatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan pengembangan potensi daerah yang berdaya saing tinggi.


33

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2.1. Tujuan a. Tujuan misi 1 Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan sesuai dengan standar ISO 9001 : 2008. b. Tujuan misi 2 dan 3 Meningkatkan penyelenggaraan administrasi, perkantoran dengan akurat dan tepat waktu melalui peningkatan SDM, sarana dan prasarana yang memadai. c. Tujuan misi 4 Meningkatkan capaian kinerja pengembangan investasi di Kota Semarang, baik dalam konteks PMDN maupun PMA. d. Tujuan misi 5 Meningkatkan pemberdayaan perekonomian daerah melalui peningkatan kinerja BUMD dan pengembanganpotensi daerah yang berorientasi pada sektor-sektor unggulan daerah. 4.2.2. Sasaran Secara umum sasaran pembangunan pada urusan penanaman modal yang ingin dicapai adalah : 1.

Meningkatnya penyelesaian proses perijinan sesuai dengan SPM yang ada dengan perincian :

2.

a.

Ijin Pembangunan sebesar 5 % setiap tahun.

b.

Ijin Perekonomian sebesar 4 % setiap tahun, dan

c.

Ijin Kesra dan Lingkungan sebesar 4 % setiap tahun.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas / alat-alat sarana dan prasarana kantor.

3.

Terwujudnya peningkatan investasi di Kota Semarang sebesar 2 % setiap tahun.


34

4.

Terwujudnya peningkatan kompetensi dan daya saing daerah, melalui kegiatan usaha peningkatan kinerja manajemen dan profitabilitas BUMD sebesar 2 % setiap tahun, serta produktivitas komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan.

4.3.

Strategi dan Kebijakan 4.3.1. Strategi Strategi pembangunan urusan penanaman modal adalah bersifat rasional dan obyektif dengan mempertimbangkan keadaan masa lalu dan saat ini, kepentingan kebijakan dan persepsi yang diharapkan oleh pihak pemangku kepentingan. Dalam hal ini penerapan strategi urusan penanaman modal dimaksudkan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan bermanfaat bagi masyarakat saat ini dan bagi generasi mendatang, dengan penekanan pada penanganan masalah prosedur perijinan investasi, prosentase nilai investasi (dalam kontek PMDN maupun PMA), dan jumlah nilai realisasi investasi yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Strategi penanganan penanaman modal adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program-program SKPD sebagai payung hukum pada perumusan dan kegiatan pembangunan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 4.3.2. Kebijakan Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka kebijakan urusan penanaman modal yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan investasi/ penanaman modal dan peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan kinerja BUMD dan pengembangan potensi daerah yang berorientasi pada sektor-sektor unggulan daerah.


35

Program-program

pembangunan

pada

urusan

penanaman

modal

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

2.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3.

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah


36

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan strategis merupakan bentuk atau upaya yang akan dilakukan dalam rangka merespon berbagai masalah yang ada dan berorientasi pada visi dan misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Perumusan program dan kegiatan strategis ini sekaligus merupakan implementasi perencanprogram dan kegiatan jangka menengah (lima tahun) kedepan yakni tahun 2011-2015. Kedudukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang sebagai unit organisasi yang bersifat teknis yang tidak lepas dari unit organisasi lain yang bersifat teknis maupun administrative, maka dalam penetapan program dan kegiatan didasarkan pada anggaran yang juga merupakan kunci keberhasilan dari kegiatan tersebut. Adapun program dan kegiatan strategis yang ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang adalah sebagai berikut : 5.1. Program Unggulan 1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Sasaran

: Potensi Investasi yang akan dipromosikan.

Indator Kinerja : Jumlah dan Nilai Penanaman Modal Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :  Penyelenggaraan Promosi Investasi  Pelaksanaan Kegiatan Temu Bisnis dan Promosi Investasi meliputi : Sembiz (local), CJIBF (Regional), GPID (Nasional) dan Pemenuhan Undangan Expo Investasi . Tahun 2011

: Rp. 700.000.000,-

Tahun 2012

: Rp. 705.000.000,-


37

2.

Tahun 2013

: Rp. 710.000.000,-

Tahun 2014

: Rp. 720.000.000,-

Tahun 2015

: Rp. 725.000.000,-

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Sasaran

: Meningkatnya prosentase tingkat penyelesaian perijinan

sesuai SPM. Indator Kinerja : Tingkat Daya Tarik Investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :  Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan  Pelayanan Perijinan Pembangunan  Pelayanan Perijinan Kesra dan Lingkungan  Pelayanan Perijinan Perekonomian Tahun 2011

: Rp. 675.000.000,-

Tahun 2012

: Rp. 680.000.000,-

Tahun 2013

: Rp. 705.000.000,-

Tahun 2014

: Rp. 710.000.000,-

Tahun 2015

: Rp. 715.000.000,-

 Persandingan Perda Pelayanan Perijinan -

Penyempurnaan Naskah Akademis dan Draf Raperda tentang Pelayanan Perijinan dan ditetapkannya Perda tentang Pelayanan Perijinan. Alokasi Tahun 2011 : Rp. 150.000.000,-

 Penyempurnaan Perda Penanaman Modal. -

Penyempurnaan Naskah Akademis dan Draf Raperda tentang Penanaman Modal dan ditetapkannya Perda tentang Penanaman Modal. Alokasi dana

: Rp. 150.000.000,-


38



Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Penanaman Modal. -

Penyusunan Midleware Aplication ( 1 unit)

-

Pelatihan Aplikasi yang diikuti oleh 4 orang

Alokasi dana

: Rp. 100.000.000,-

5.2. Program Penunjang Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1) Koordinasi Perencanaan dan Penanaman Modal 2) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha. 3) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. 4) Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dibidang Investasi. 5) Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal (Sertifikasi ISO 9001-2008). 6) Pengawasan Pelayanan Perijinan. 7) Penyusunan Pelaporan Data Akhir Tahun. 8) Grand Strategi Investasi di Kota Semarang. 9) Pemberdayaan BUMD 10) Pemberdayaan Potensi Daerah.


39


40


41


42


41


42

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang digunakan sebagai acuan, pedoman, arahan dan tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal dan perijinan selama kurun waktu 2011-2015, agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Rencana Strategis yang telah dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dokumen perencanaan jangka menengah daerah akan dapat berhasil dengan asumsi adanya dukungan alokasi dana serta komitmen penuh dan dukungan sepenuhnya oleh berbagai pihak yang terkait. Koordinasi merupakan prinsip yang paling penting dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pelaksanaan, pemantaun dan evaluasi hingga pelaporan hasilhasil pelaksanaan kegiatan.


43


44

RENCANA STRATEGIS BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG TAHUN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG

Recommend Documents