Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun

Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Keberadaan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Dalam era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang serta seiring semakin maraknya kehidupan berdemokrasi di Indonesia,maka acana tentang pelayanan publik telah menjadi isu strategis di negara ini, karena pelayanan publik merupakan hak dasar setiap negara yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam perkembangannya,pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaharuan baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan, meskipun belum memuaskan. Saat ini desakan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sangat kuat, termasuk membangkitkan kesadaran masyarakat atas peran dan fungsi pemerintah biokrasi sebagai pelayan masyarakat. Otonomi daerah memberikan kesempatan pada setiap daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk salah satunya adalah urusan pemberian pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur semuanya dan tentu saja didukung oleh peraturan dan Serta Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana dalam bab 1 pasal 1 menyebutkan, bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik,sedangkan masyarakat adalah penerima manfaat publik baik langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan Implementasi pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah , yang ditunjang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah,maka keberadaan BPPT kabupaten Sidoarjo merupakan suatu otonomi daerah, dimana merupakan urusan penanaman modal yang wajib dilaksanakan suatu daerah. Adapun dasar hukum dan sejarah keberadaan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah adalah sebagai berikut : 1. UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal


2

3. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah 6. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 560/3172/SJ tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyelengaraan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Kelembagaan PTSP di Daerah 7. Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Sidoarjo; 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 jo. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 jo. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. 9. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo

1.1.1. Perkembangan Kelembagaan Secara Historis Tahun 1995 Kabupaten Sidoarjo ditunjuk sebagai daerah percontohan otonomi daerah mewakili Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik sebagai upaya perwujudan esensi otonomi daerah itu sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Unit Pelayanan Terpadu ( UPT ) sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 310 Tahun 1997, sebagai wadah koordinasi pola pelayanan terpadu antara instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan disatu tempat/lokasi sesuai dengan batas kewenangan masing–masing instansi. Instansi pemerintah yang terlibat adalah dinas teknis pengeluaran izin yang berkaitan dengan aktifitas usaha. Jumlah perijinan usaha yang dikelola 11 ( sebelas ) jenis izin. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) hanya sebatas koordinasi sebagai pelayanan terpadu, sehingga proses pelayanan perijinan masih mengalami kendala, yaitu : birokrasi menjadi panjang, tidak ada kejelasan waktu penyelesaian dan kurangnya transparansi biaya. Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi setiap produk izin yang dikeluarkan maka dibentuk Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2001 dan SK Bupati Nomor 16 Tahun 2001 dengan memberikan kewenangan secara langsung kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

3

Modal Kabupaten Sidoarjo untuk menangani dan menandatangani 15 jenis izin. Kebijakan ini diambil tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk senantiasa memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan profesional sebagai esensi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan sesuai Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka ada perubahan nomenklatur menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Dan sesuai Perbup. Nomor 57 Tahun 2008 jo Perbup. Nomor 18 Tahun 2011 jo Perbup. Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

dan

penyelenggaraan

serta

pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. Jumlah perijinan yang ditangani menjadi 37 jenis izin, Dan mendasari Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas ,Fungsi dan Tata Kerja badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, maka tertanggal 1 Nopember 2014 kewenangan BPPT menjadi 40 jenis Ijin dan tertanggal 1 januari 2015 kewenangan BPPT menadi 73 jenis Ijin. Hal ini menunjukan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perijinan.

1.1.2. Urusan Penanaman Modal Kinerja urusan pemerintah bidang penanaman modal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo yang meliputi: 1. Jumlah investasi PMA,investasi PMDN dan investasi lokal daerah 2. Jumlah Bangunan yang ber IMB 3. Jumlah perusahaan yang berijin Kegiatan pelaksanaan pembangunan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mencakup urusan penananman modal dan menangani penerbitan 73 ijin sebagai berikut: 1

Izin Lokasi *)

2

Persetujuan Pemanfaatan Ruang *)

3

Izin Perubahan Status Tanah Sawah (PSTS)

4

Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB )

5

Ijin Gangguan (HO)

6

Ijin Reklame

7

Ijin Lingkungan

8

Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL)


4

9

Ijin Penyimpanan Sementara Limbah (B3)

10 Ijin Pengumpulan Limbah (B3) 11 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 12 Izin Usaha Industri (IUI) 13 Izin Pendirian Rumah Sakit ( Milik Pemerintah dan Swasta ) 14 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP ) 15 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUP2T ) 16 Izin Usaha Toko Modern ( IUTM ) 17 Tanda Daftar Industri (TDI) 18 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 19 Tanda Daftar Gudang (TDG) TDUP USAHA JASA PERJALANAN WISATA

20 21

22 23 24 25

Pilihan TDUP : Biro Perjalanan Wisata Agen Perjalanan Wisata TDUP USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI Pilihan TDUP : Hotel (hotel bintang dan hotel non bintang) Bumi Perkemahan Persinggahan Karavan Villa

26 Pondok Wisata 27 Akomodasi lain TDUP USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN Pilihan TDUP : 28 Restoran 29 Rumah Makan 30 Bar/Rumah Minum 31 Kafe 32 Pusat Penjualan Jajanan Makanan 33 Jasa Boga 34 USAHA JASA KAWASAN PARIWISATA TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA Pilihan TDUP : 35 36 37 38 39 40

Angkutan jalan wisata Angkutan kereta api wisata Angkutan sungai dan danau wisata Angkutan laut domestik wisata Angkutan laut Internasional wisata TDUP USAHA DAYA TARIK WISATA TDUP USAHA PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN REKREASI (GELANGGANG OLAHRAGA)

PILIHAN TDUP : 41 Lapangan golf 42 Rumah bilyar 43 Gelanggang renang Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

5

44 Lapangan tenes 45 Gelanggang bowling TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN (GELANGGANG SENI)

DAN REKREASI

Pilihan TDUP : 46 Sanggar Seni 47 Galeri seni 48 Gedung pertunjukan seni 49

TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (ARENA PERMAINAN) TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (HIBURAN MALAM)

Pilihan TDUP : 50 Kelab malam 51 Diskotek 52 Pub 53 TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (PANTI PIJAT) TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (TAMAN REKREASI) Pilihan TDUP : 54 Taman Rekreasi 55 Taman Bertema 56 TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (KARAOKE) 57 TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI (IMPRESARIAT/PROMOTOR) 58 TDUP USAHA JASA PRAMUWISATA TDUP USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN Pilihan TDUP : Penyelenggaraan pertemuan Perjalanan insentif Konferensi Pameran

59 60 61 62 63 TDUP USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA 64 TDUP USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA TDUP USAHA WISATA TIRTA (WISATA BAHARI) Pilihan TDUP: 65 Wisata selam 66 Wisata perahu layar 67 Wisata memancing 68 Dermaga bahari TDUP USAHA WISATA TIRTA (WISATA SUNGAI) Pilihan TDUP : 69 Wisata arung jeram 70 Wisata dayung


6

71 TDUP USAHA SPA 72 Ijin Usaha Penanaman Modal 73 Ijin Prinsip Penanaman Modal

1.2 Gambaran Umum SKPD 1.2.1.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan

: Kepala Badan

b. Unsur Pembantu Pimpinan

: Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Sub Bagian Keuangan. c. Unsur Pelaksana

: Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Perijinan Tertentu 2. Bidang Perijinan Usaha 3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : a). Sub Bidang Pengembangan dan Promosi b). Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. d. Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan Bagan Struktur Organisasi BPPT dapat dilihat sebagai berikut : Gambar 1 Struktur Orgnisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo

A. KEPALA BADAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PERIJINAN TERTENTU

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PELAPORAN

BIDANG PERIJINAN USAHA

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG PENGEMBANGAN & PROMOSI

SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI


7

1.2.2.

Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor

21

Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 Jo. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Jo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 12 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo , dengan kewenangan 37 ( tiga puluh tujuh ) jenis ijin.Adapun sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian,Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, maka tertanggal 1 Nopember 2014 kewenangan BPPT menjadi 40 jenis Ijin dan tertanggal 1 Januari 2015 kewenangan BPPT menjadi 73 jenis Ijin. Adapun tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yaitu : 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi, penyelenggaraan serta pelayanan administrasi

di bidang

perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. 

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi : a. Penyusunan program pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal; b. Penyelenggaraan perijinan yang menjadi kewenangannya; c.Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan penanaman modal; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan penanaman modal; e. Pemantauan evaluasi pelaksanaan perijinan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3.

Kondisi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo didukung oleh beberapa faktor antara lain :


8

a. Sumber Daya Manusia (SDM) / Kepegawaian Tabel .1 KARYAWAN/TI (PNS, KONTRAK, HONORER) BERDASARKAN JENIS KELAMIN PNS

PEGAWAI KONTRAK

PEGAWAI HONORER

JUMLAH

LAKI-LAKI

30

1

14

45

PEREMPUAN

23

-

4

27

JUMLAH

53

1

18

72

JENIS KELAMIN

Tabel .2 KARYAWAN/TI (PNS, KONTRAK, HONORER) BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL TINGKAT PENDIDIKAN

NO

PNS

PEGAWAI KONTRAK

PEGAWAI HONORER

JUMLAH

1

S2

13

-

-

13

2

S1

22

1

4

27

3

SARMUD

-

-

1

1

4

SLTA

15

-

8

23

5

SLTP

3

-

3

6

6

SD

-

-

2

2

53

1

18

72

Jumlah

Tabel .3 TINGKAT PENJENJANGAN APARATUR NO

DIKLATPIM

JUMLAH

1

Diklatpim II

1

2

Diklatpim III

3

3

Diklatpim IV

6

Jumlah


10

9

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan bertambahnya kewenangan serta masih kurangnya jumlah SDM, maka telah dilakukan perekrutan pegawai tidak tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pagu anggaran yang tersedia.

Tabel .4 TINGKAT GOLONGAN KEPANGKATAN

NO

PANGKAT / GOLONGAN RUANG

JUMLAH

1

Pembina Tingkat I / (IVc)

1

2

Pembina / ( IVa)

4

3

Penata Tingkat I / (IIId)

5

4

Penata / (IIIc)

3

5

Penata Muda Tingkat I / (IIIb)

22

6

Penata Muda / (IIIa)

5

7

Pengatur Tingkat I / (IId)

0

8

Pengatur / (IIc)

6

9

Pengatur Muda Tingkat I / (IIb)

5

10

Pengatur Muda / (IIb)

0

JUMLAH TOTAL

53

b. Sarana dan Prasarana Untuk menunjang layanan pada BPPT Kabupaten Sidoarjo telah tersedia sarana dan prasarana antara lain: 1. Tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang, antara lain:  Ruang Kepala Badan.  Ruang Sekretaris.  Ruang Kepala Bidang.  Ruang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang.  Ruang pemrosesan berkas.  Ruang tunggu pelayanan yang ber AC. Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

10

 Ruang informasi / konsultasi / pengaduan.  Loket pembayaran (Bank Jatim).  Ruang tamu.  Ruang rapat.  Ruang server.  Ruang arsip.  Tempat ibadah.  Toilet/kamar mandi tamu dan pegawai.  Kantin.  Areal parkir dan pos keamanan. 2. Sarana kantor untuk memberikan pelayanan, yang meliputi : Kendaraan operasional, Petugas Informasi, Nomor antrian, Media TV, surat kabar, Touch screen kepuasan pelanggan, CCTV, kamera digital dan handycam, Infocus (kamera proyektor), screen projector, Scanner, printer, Komputer, Laptop, Telepon, faksimil, air, listrik, Jaringan internet (Wi-fi), Genset, Informasi melalui radio, Papan Informasi, Buku Standar Pelayanan Publik, Buku Peluang dan Investasi, Buku Profil Perijinanan BPPT Kabupaten Sidoarjo, CD Profil, Leaflet. Adapun data sarana dan prasarana, sebagaimana pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 5 Data Sarana dan Prasarana NO

JENIS BARANG

JUMLAH

1

Kendaraan Roda Empat

10 Unit

2

Kendaraan Roda Dua

11 Unit

3

Server

6 Unit

4

Komputer

36 Unit

5

Laptop / Notebook

8 Unit


11

6

Mesin Ketik

10 Unit

7

Infocus

3 Unit

8

Screen Projector

2 Unit

Display

Indek

Kepuasan

9

2 Unit Masyarakat/Customers

10

Touchscreen Indek Kepuasan Masyarakat

1 Unit

11

Handycam

2 Unit

12

Printer

25 Unit

13

Finger Print / Absensi Sidik jari

1 Unit

14

Scanner

6 Unit

15

Wareless (TOA)

2 Unit

16

Tape Recorder

2 Unit

17

Camera Digital

5 Unit

18

DVD Player

2 Unit

19

Speaker Aktif

2 Unit

20

Air Conditioner

26 Unit

21

Hot Spot (Wi-fi)

1 Unit

22

Fax

2 Unit

23

Genset

2 Unit

24

Nomor Antrian

1 Unit

25

CCTV

8 unit

c. Standar Pelayanan Publik dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Standar Pelayanan Publik adalah pedoman yang dipakai oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, yang telah ditetapkan. Adapun Standar Pelayanan Publik meliputi sebagai berikut : 1.

Dasar Hukum;

2.

Persyaratan;

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;


12

4.

Jangka Waktu Penyelesaian;

5.

Biaya / Tarif;

6.

Produk Pelayanan;

7.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;

8.

Kompetensi Pelaksana;

9.

Pengawasan Internal;

10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; 11. Jumlah Pelaksana; 12. Jaminan Pelayanan; 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk

Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya, dan Resiko Keragu-raguan

dan; 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 sejak Tahun 2003 dan pada bulan Nopember 2014 akan dilakukan audit pembaharuan ke 5 ( perpanjangan sertifikasi ISO 9001 : 2008 ) yang berlaku mulai 22 Pebruari 2015 sampai dengan 21 Pebruari 2018. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan dunia usaha. Adapun manfaat penerapan ISO 9001 : 2008 adalah : 1. Adanya pedoman kerja yang berstandar, sehingga lebih efektif dan efisien. 2. Senantiasa melakukan inovasi dan perubahan yang lebih baik. 3. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 4. Meningkatkan image organisasi serta meningkatkan investasi daerah.

 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 1. Melakukan rekapitulasi proses pelayanan perijinan terhadap 37 jenis izin paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 2. Melaporkan hasil rekapitulasi jumlah perijinan kepada SKPD/Instansi terkait paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; 3. Memberikan Respon dan tindak lanjut pengaduan masyarakat sesuai waktu yang telah ditetapkan, yaitu : a)

Pengaduan langsung

: 2 hari kerja;

b)

SMS Gateway

: 2 hari kerja;

c)

Pengaduan melalui situs Perijinan

: 3 hari kerja;

d)

Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M)

: 7 hari kerja.

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Usulan Kenaikan gaji berkala dilakukan 5 (lima) hari sebelum batas waktu 2 (dua) bulan kenaikan gaji berkala;


13

2. Usulan Kenaikan pangkat pegawai dilakukan 10 (sepuluh) hari sebelum batas waktu 6 (enam) bulan kenaikan pangkat; 3. Peningkatan Kualitas SDM Pegawai dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 4. Melaporkan hasil Rekapitulasi penerima, penyimpan dan pengurus barang pakai habis paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah permintaan diterima dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPPKA ) Kabupaten Sidoarjo; 5. Melaporkan hasil rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) tahunan oleh Pengurus Barang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja detelah hasil rekonsiliasi

barang

milik

daerah

selesai

dengan

Dinas

Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPPKA ) Kabupaten Sidoarjo; 6. Penyelesaian permohonan legalisir : a). Legalisir IMB Pemecahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; b). Lagalisir selain IMB Pemecahan paling lambat 1 (satu) hari kerja; 7. Pendistribusian surat masuk, disposisi dari Kepala Badan ke bidang-bidang maksimal 1(satu) hari kerja.

 Sub Bagian Keuangan 1. Pengajuan SPP-SPM UP/GU/TU dilakukan setelah minimal 75 % SPJ kegiatan lengkap ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang BUD); 2. Pengajuan SPP-SPM LS Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan setelah diperiksa PPK dan lengkap, maksimal 2 hari kerja diajukan ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang BUD); 3. Laporan pertanggungjawaban Penerimaan Retribusi (PAD) paling lambat tanggal 15

bulan berikutnya ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang

Akuntansi). 4. Laporan Pertanggung jawaban Pengeluaran (Belanja tidak langsung dan Belanja langsung) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang Akuntansi). 5. Penyelesaian pemeriksaan berkas LS oleh PPK : 1 (satu) hari/berkas

 Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi 1. Melaksanakan Monitoring Evaluasi PMA & PMDN 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dengan target 16 perusahaan; 2. Melaporkan hasil Monitoring Evaluasi Kepada Bupati, BPM Provinsi & BKPM pertribulan, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya; 3. Melaksanakan penyisiran wajib ijin 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dengan target 20 perusahaan; 4. Melaporkan hasil Tim Sisir Perijinan kepada Bupati pertribulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;


14

5. Melaporkan rekapitulasi nilai investasi Kepada Bupati, BPM Provinsi dan BKPM pertribulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

 Sub Bidang Pengembangan dan Promosi 1. Keikutsertaan dalam pameran promosi Investasi & Pelayanan Publik minimal 2 (dua) kali setahun;

2. Melaporkan kegiatan Implementasi SIPPADU & SPIPISE kepada Bupati pertribulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

d. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Secara singkat prosedur penyelesaian pelayanan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo mulai dari proses permohonan masuk s/d pengambilan surat keputusan di Customer Service (satu pintu) adalah sebagai berikut : Gambar 2

BISNIS PROSES

PEMOHON

PEMBAYARAN : - Bendahara Penerima - BANK JATIM

IUPTL IUPTL IUPTL IUPTL CUSTOMER SERVICE IUPTL

1. Menerima berkas BISNIS PROSES permohonan 2. Menyerahkan SK

KEPALA BIDANG 1. Meneliti keabsahan berkas ( validasi ) 2. Peninjauan Lapangan 3. Koordinasi dengan SKPD / Instansi terkait 4. Perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi 5. Pembuatan & tandatangan BAP 6. Paraf draft SK ( + Korlap ijin )

KABAN BPPT Tandatangan SK

* Dalam pengambilan SK izin, sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menunjukkan SSRD ( Surat Setoran Retribusi Daerah ) sebagai tanda bukti resmi pembayaran retribusi.


15

e. Manfaat Memiliki Izin Usaha 1.

Memudahkan akses ke lembaga keuangan.

2.

Memudahkan bersinergi dengan program pemerintah dan bantuan.

3.

Mengembangkan hubungan rekanan dengan perusahaan/pembeli besar.

4.

Memudahkan kegiatan ekspor.

5.

Berhak mengikuti tender pengadaan di instansi pemerintah.

6.

Adanya kepastian badan hukum dan perlindungan hukum.

7.

Pencitraan merek, merek dagang, paten (Hak Kekayaan Intelektual).

8.

Kepastian lokasi.

9.

Persetujuan/standar produk.

10. Perluasan dan pengembangan usaha.

f. Pengembangan dan Inovasi Pelayanan Perijinan Sesuai dengan Kebijakan Mutu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah pengembangan SDM, teknologi informasi dan senantiasa melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan

perijinan. Inovasi yang dilakukan antara lain : 1.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, yaitu : -

Audit Eksternal oleh PT.

SUCOFINDO ICS Jakarta setiap bulan

Desember.

2.

-

Audit internal, setiap bulan Juni dan Oktober.

-

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), minimal 4 kali.

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPADU) secara online dan tracking system.

3.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

4.

Sistem aplikasi kearsipan yang berbasis komputer.

5.

Pelaksanaan perijinan 1 ( satu ) paket ( reguler dan online )

6.

Paket I

:

Perubahan Status Tanah Sawah, IMB, HO, SIUP, TDP,

:

Perubahan Status Tanah Sawah, IMB dan HO.

TDI 7.

Paket II

8.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

9.

New Mobile Service ( Pelayanan perijinan usaha ).

10. Sistem Aplikasi Peta Data Pokok Perijinan Usaha 11. Sistem Aplikasi Surat Menyurat ( Surat keluar dan masuk ) 12. LKPM ( Laporan Kegiatan Penanaman Modal ) secara online di website : http://lkpmonline.bkpm.go.id 13. Promosi melalui media elektronik (internet, radio) dan surat kabar serta pameran investasi.


16

14. Sosialisasi pelayanan perijinan di tingkat kecamatan (program jemput bola) yaitu pelaksanaan workshop & klinik

pelayanan

satu hari jadi (one day

service) khususnya NPWP, SIUP dan TDP. 15. Mekanisme & Penanganan Pengaduan : Gambar 3

ALUR MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG

MASYARAKAT (Pengguna Jasa Ijin)

BAKOHUMAS/ TIM RESPON SMS GATEWAY

SMS GATEWAY SITUS PERIJINAN

PENGENDALI SITUS ( Rekam Data )

P3M

JANGKA WAKTU Pengaduan Langsung

: Max 2 (dua) hari kerja

Pengaduan SMS Gateway

: Max 2 (dua) hari kerja

Pengaduan Melalui Situs

: Max 3 (tiga) hari kerja

Pengaduan Melalui P3M

: Max 7 (tujuh) hari kerja

a) Pengaduan langsung : Datang langsung ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan No. 141 Sidoarjo, selanjutnya akan dilayani

petugas pengaduan, dengan waktu penyelesaian 2 (dua) hari kerja. b) Pengaduan tidak langsung : - Melalui surat menyurat atau mengisi form saran yang selanjutnya dimasukkan kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk customer service atau mengisi buku pengaduan serta melalui :  Website

BPPT

Kabupaten

Sidoarjo

:

http://www.perijinan.sidoarjokab.go.id  Email

:

[email protected]

dan

perijinan

[email protected]  Telepon: 031-8052090  Fax

: 031-8953472

dengan waktu penyelesaian 3 hari kerja - SMS Gateway ke nomor : 08233370003 - Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) melalui website : - http//p3m-intrasidoarjo.net, dengan waktu penyelesaian 7 tujuh hari kerja


17

16. Pembayaran Retribusi Pelayanan Perijinan kerjasama dengan Bank Jatim di loket BPPT. Untuk mempercepat proses pelayanan, pembayaran retribusi 3 ( tiga ) jenis izin meliputi Retribusi IMB, izin Gangguan (HO) dan Pemakaian Kekayaan Daerah (reklame), dengan cara pembayaran secara transparan membayar langsung di loket pembayaran Bank Jatim untuk pembayaran secara tunai (BG/Giro/Cek/transfer).

g. Analisa SWOT Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Bertitik tolak pada tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo amatlah strategis dimasa mendatang, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang perijinan dan penanaman modal dan apabila dikaitkan dengan Visi BPPT yaitu Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima, maka keberhasilan mewujudkan visi dimaksud sangatlah ditentukan oleh kualitas mutu pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat (investor). Namun demikian apabila memperhatikan kondisi internal dan eksternal, maka dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam pembangunan, dapat dilakukan dengan memakai Analisa SWOT yaitu : i.

Pencermatan Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strenght) : 1. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan 2. Pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (PTSP) dengan kewenangan 73 (tujuh puluh tiga) Jenis Ijin. 3. Terlaksananya pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai standart manajemen mutu, sehingga prosesnya terukur dan tepat waktu. 4. Tersedianya data dan informasi perijinan dan penanaman modal 5. Terlaksananya penanganan administrasi tata usaha dan pelayanan Perijinan 6. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan promosi investasi, serta produk unggulan daerah 7. Pemberian reward and punishment bagi staf setiap 3 (tiga) bulan sekali.


18

b. Faktor Kelemahan (Weaknesses) : 1. Terbatasnya pelimpahan kewenangan perijinan, karena masih ada yang

tersebar

di

SKPD

lain,

termasuk

kewenangan

penandatanganan Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R), Ijin Lingkungan, Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL), Ijin Penyimpanan Sementara Limbah (B3) dan

Ijin Pengumpulan

Limbah (B3) oleh Bapak Bupati Sidoarjo. 2. Terbatasnya ketersediaan SDM yang menguasai teknis pelayanan perijinan sesuai kompetensi. 3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal. 4. Kinerja penanaman modal dalam rangka menciptakan peluang investasi

belum

optimal,

karena

terkait

dengan

regulasi

kewenangan pemerintah pusat maupun tupoksi SKPD lain.

ii. Pencermatan Lingkungan Eksternal a. Faktor peluang (Opportunities) : 1. Terjalinnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait dengan penerapan pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal. 2. Dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan transparan, maka minat dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus perijinan semakin meningkat. 3. Otonomi Daerah sebagai peluang menarik investasi dengan memberikan kemudahan dalam proses pemberian perijinan, seperti pelayanan paket perijinan (online) dan perijinan sehari jadi untuk SIUP, TDP & TDI, serta penggunaan tanda tangan elektronik untuk semua jenis ijin. b. Faktor Tantangan/Ancaman (Treats) : 1. Adanya persaingan kompetensi pelayanan publik sesuai standart manajemen mutu dalam menarik minat investor, yaitu bagaimana memberikan pelayanan prima, Menciptakan inovasi baru & peluang Investasi, serta melakukan promosi Investasi & produk-produk unggulan Daerah. 2. Pelimpahan kewenangan perijinan yang bersifat paralel dan ada keterkaitan dengan ijin-ijin lainnya pada penyelenggara PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).


19

Dari analisa tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan (Bupati, legislatif dan internal organisasi), pemantapan organisasi kelembagaan dan peningkatan pelaksanaan pelayanan perijinan sesuai standart mutu yang telah ditetapkan yaitu cepat, mudah, transparan dan tepat waktu, sehingga diharapkan dapat mengatasi kelemahan ancaman dan tantangan, serta dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas mutu pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat dan pelaku usaha (kepuasan masyarakat), sehingga nantinya akan berimplikasi kepada pencapaian target kinerja dan peningkatan PAD.


20

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

VISI VISI KABUPATEN SIDOARJO Menuju masyarakat Sidoarjo, Sejahtera dan berkeadilan MISI MISI KABUPATEN SIDOARJO Misi ke 5 RPJMD Meningkatkan Profesional Aparatur untuk mencapai Pelayanan prima Misi ke 6 RPJMD Peningkatan Investasi yang berdaya dukung tinggi

VISI BPPT KABUPATEN SIDOARJO Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu yang Prima

MISI BPPT KABUPATEN SIDOARJO Mewujudkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal Meningkatkan Potensi dan Peluang Investasi

TUJUAN TUJUAN KABUPATEN SIDOARJO Tujuan Misi Ke 5 RPJMD Meningkatkan Pelayanan Publik Tujuan Misi Ke 6 RPJMD Peningkatan Investasi yang berdaya dukung tinggi

TUJUAN BPPT KABUPATEN SIDOARJO Terwujudnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal secara prima Meningkatnya potensi dan peluang investasi

SASARAN SASARAN KABUPATEN SIDOARJO Sasaran Misi ke 5 RPJMD Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintah Sasaran ke 6 RPJMD Peningkatan Investasi baik PMA maupun PMDN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KAB SIDOARJO - Jumlah Investasi Lokal di daerah ( Non PMA PMDN) - Jumlah Investasi PMDN di daerah - Jumlah Investasi PMA di daerah

SASARAN BPPT KABUPATEN SIDOARJO Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

-

INDIKATOR KINERJA BPPT KAB SIDOARJO Survey Kepuasan Masyarakat (SKM ) terhadap Layanan Perijinan dan Penanaman Modal Realisasi Investasi Daerah  Nilai Investasi Lokal ( Non PMA PMDN)  Nilai Investasi PMDN  Nilai Investasi PMA


21

-

Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi Daerah  Prosentase Peningkatan Investasi Lokal  Prosentase Peningkatan Investasi PMDN  Prosentase Peningkatan Investasi PMA

Tabel diatas menunjukkan keterkaitan antara Visi,Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010 – 2015 yang disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPPT Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 – 2015. Menunjukkan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BPPT Kabupaten Sidoajo. Sehingga implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPT Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Renstra yang telah disusun.

2.2. Perencanaan Strategis a) Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Visi

: Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima Indikator Tujuan Indeks / Survey Kepuasan Masyarakat

MISI

TUJUAN

Mewujudkan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

Terwujudnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal secara prima

Meningkatkan Potensi dan Peluang Investasi

Meningkatnya - Realisasi Potensi dan Investasi Peluang Daerah Investasi - Peningkat an Realisasi Investasi Daerah

SASARAN Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal

Meningkatny a realisasi Investasi Daerah

INDIKATOR KINERJA Indeks / Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan

- Realisasi Investasi Daerah - NIlai Investasi Lokal (Non PMA dan PMDN) - NIlai Investasi PMDN - Nilai investasi PMA - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi Daerah (PMA dan


PROGRAM KEGIATAN Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi Kegiatan Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMA /PMDN Kegiatan Peningkatan koordinasi dan kerjasama di 22

PMDN) - Prosentase Peningkatan Investasi Lokal - Prosentase Peningkatan Investasi PMDN

- Peningkatan prosentase Investasi PMA

bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Kegiatan Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di Bidang Investasi Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Kegiatan Penyederhanaan prosedur Perijinan dan Peningkatan pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

b) Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Visi, Misi , Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo disusun dalam Matrik Renstra 2010 – 2015. Pada saat pendampingan SAKIP Tahun 2014 dengan Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, BPPT Kabupaten Sidoarjo melakukan Review Renstra terkait dengan Misi Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya. Perubahan tersebut diatur Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

23

dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor 560/4275/404.6.2/2014 tentang Review Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo 2011 – 2015. Matriks Renstra BPPT Kabupaten Sidoajo yang telah di review seperti tabel di bawah ini :


24

MATRIK RENSTRA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARO

Visi

: Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima

Misi 1

: Mewujudkan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

Tujuan 1

: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal secara prima

Target Tahun No. 1.

Indikator Kinerja Tujuan Survey Kepuasan Masyarakt (SKM)

Kondisi Awal 2010

Rumus Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

80

Sasaran

Uraian

Indikator

1 Meningkatny a kualitas Pelayanan Perijinan dan Investasi

2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)

2015 85

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran

Definisi Operasional dan Formula Perhitungan

Kon disi Awal 2010

2011

2012

2013

2014

3 Untuk mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan SKPD

4 80

5 81

6 82

7 83

8 84

Ket

Target Tahun 2015

Strategi Kebijakan

Program

9 85

10

11

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik (Publik Service Excelent) khususnya prioritas peningkatan pelayanan publik melalui PTSP, serta Pengelo-laan SDM berbasis kompe-tensi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


12

25

Misi 2 Tujuan 2

: Meningkatkat potensi dan peluang Investasii : Meningkatnya potensi dan peluang investasi

No. 1.

Indikator

Rumus

Realisasi Investasi Daerah

Nilai Investasi Daerah (PMA, PMDN dan investasi Lokal) dalam Rupiah

Peningkatan Nilai Investasi Daerah ( % )

2.

Prosentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah

Kondisi Awal 2010

Target Tahun

5,4 T

6,8 T

9%

54%

2015

Cara Mencapai Tujuan dan

Sasaran

Ket

sasaran Uraian

Indikator

Definisi Operasional dan Rumusan

Kondisi Awal 2010

Target Tahun 2011

2012

2013

2014

2015 10

1

2

Meningkatnya 1.

3 Nilai Realisasi Investasi

4

5

6

7

8

11

9

Untuk Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

26


Daerah ( Rp )

pengembangan investasi yang difokuskan pada peningkatan promosi potensi peluang investasi sebagai daya tarik investasi dari dalam dan luar negeri

mengukur realisasi jumlah / nilai Investas Daerah ( PMA,PMDN dan Investasi Lokal )

Nilai

Realisasi Investasi Lokal

4,7 T

4,98 T

5.23 T

5,49 T

615 M

627 M

640 M

653 M

125 M

128 M

130 M

5.76

6,03

666

679

T

T

Nilai

Realisasi Investasi PMDN

Nilai Investasi Daerah (Rp) Nilai Realisasi Investasi PMA

M

M

133 M

136

138 M

Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pemberian kemnudahan perijinan serta peningkatan kualitas sistem informasi

Untuk mengukur

Prosentase Peningkatan 2.


peningkatan realisasi jumlah / nilai Investasi Daerah Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

27

perijinan (database perijinan dan penanaman modal), melalui optimalisasi SIPPASU, SPIPISE, Aplikasi kearsipan dan Paket Perijinan (Online), Integrasi SIPPADU, kearsipan dan SMS Gateway

Prosentase Peningkatan Investasi Lokal Nilai Realisasi Investasi

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Daerah tahun ini - Nilai Realisasi Daerah tahun sebelumya

Nilai Realisasi Prosentase Peningkatan Investasi PMDN

Daerah tahun sebelumya x 100 %


28

Prosentase Peningkatan Investasi PMA

2%


29

4%

c) Program dan Kegiatan Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menjalankan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan didukung

7 (Tujuh)

Program dan 28 ( Dua Puluh Delapan ) Kegiatan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Untuk Urusan Penanaman modal di dukung oleh 2 Program yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan

4 (empat) kegiatan dan Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi dengan 4 (empat) kegiatan adalah sebagai berikut : Tabel 6 Program Kegiatan BPPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

No

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

2

3

4

Indikator Program (Outcome ) 3

Indikator Kegiatan (Output)

Jumlah Anggaran

4

5

Tingkat Kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan Administr a-si Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

Pengiriman Surat Pemberita huan dan Penagihan retribusi maupun surat lainnya

10.000.000,00

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Biaya Rekening Air, listrik dan telephone

221.500.000,00

Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksana nya dana untuk jasa administra si

131.860.000,00

Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga outsourcing kebersihan

240.400.000,00


30

dan jumlah jenis peralatan kebersihan

5

6

7

8

9

10

11

Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor

Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan

158.500.000,00

Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jenis dan jumlah barang cetakan dan pengganda an

212.650.000,00

Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Jumlah komponen listrik/pene rangan yang disediakan

22.265.000,00

Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang tersedia

10.000.000,00

Jumlah Bahan Logistilk kantor yang disediakan

238.350.000,00

Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Makanan Dan Minuman yang disediakan

34.120.000,00

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanak an

223.500.000,00

Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi


31

layak fungsi

12

Prosentase Meubelair dalam kondisi baik

171.050.000,00

13

Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor

Jenis dan jumlah perlengkap an dan peralatan kantor yang tersedia

1.145.655.000,00

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Unit gedung kantor yang terpelihara

159.250.000,00

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas / operasiona l dalam kondisi baik

90.000.000,00

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah perlengkap an dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

60.000.000,00

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

103.255.000,00

Kegiatan : Pengadaan Meubeleur

14

15

16

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

17

Tingkat penyelesa ian tugas setelah mengikuti peningkat an kualitas SDM

Kegiatan : Pelatihan dan Kursus Ketrampilan Non Formal


32

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

18

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan dokumen SKPD yang tepat waktu

Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

PROGRAM PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Jumlah dokumen perencana an yang disusun dan jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun

40.750.000,00

391.750.000,00

Meningkat nya nilai investasi daerah

19

Kegiatan : Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN

Tercapainy a koordinasi dan konsultasi investasi PMA/PMD N, serta promosi dan pameran investasi

20

Kegiatan : Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan investasi modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Terlaksana nya hubungan kemitraan dengan pengusaha

102.299.000,00

Kegiatan : Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Terlaksana nya perijinan usaha terhadap pelaku ijin usaha

161.160.000,00

21

22

Kegiatan : Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi


Tersediany a sertifikasi dan rekomenda si ISO 9001: 2008 selama 1 tahun

115.000.000,00

33

PROGRRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

Kegiatan : Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

Terlaksana nya pelayanan perijinan

116.490.000,00

Kegiatan : Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Jumlah Sistem informasi Penanama n Modal yang tersedia

270.800.000,00

25

Kegiatan : Penyusunan sistem informasi penanaman modal didaerah

Terlaksana nya Aplikasi SIPPADU & SPIPISE

527.483.000,00

26

Kegiatan : Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal

Tersusunn ya dokumen kajian

75.000.000,00

Tercapainya monitoring proses penanaman modal dan evaluasi kinerja petugas pelayanan perijinan

115.176.000,00

Terlaksana nya kajian dan analisa perkemban gan

332.350.000,00

23

24

27

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH

28

Tersusun nya kajian dan analisa perkemba ngan investasi

Kegiatan : Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

5.480.613.000,00

2.3. Perjanjian Kinerja Perjanijian Kinerja Tahun 2015 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo, disusun mengacu kepada Peraturan Menteri PAN – RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

34

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Periinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo indikator Kinerjanya telah disesuaikan dengan indikator kinerja Sasaran yang ada di Review Matriks Renstra, Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : Tabel 7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO No 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan

Indikator Kinerja

A. Hasil

Survey

Kepuasan

Target 85

Masyarakat

Investasi

B. Realisasi Investasi Daerah - Nilai Realisasi Investasi Lokal - NIlai Realiasi PMDN - Nilai Realisasi PMA

C.

Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Daerah - Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Lokal - Peningkatan Nilai Realisasi PMDN - Peningkatan Nilai PMA

5,827 T 678,9 M 138 M

5% 2% 2%

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015

NO.

1

PROGRAM

Program Peningkatan Iklim

ANGGARAN

KET

Rp. 1.104.949.000,-

Investasi dan Realisasi Investasi 2.

Program Peningkatan Promosi

Rp.

770.209.000,-

dan Kerjasama Investasi 3.

Program Pelayanan Administrasi

Rp. 1.503.145.000,-

Perkantoran 4.

Program Peningkatan Sarana dan

Rp. 1.625.955.000,-


35

Prasarana Aparatur 5

Program Peningkatan Kapasitas

Rp.

103.255.000,-

Rp.

40.750.000,-

Rp

332.350.000,-

Sumber Daya Aparatur 6.

7.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penyiapan Potensi SumberDaya Sarana dan Prasarana Daerah JUMLAH

Rp. 5.480.613.000,-


36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA a). Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada masing – masing indikator kinerja tujuan, dan selanjutnya membandingkan antara realisasi Tahun 2015 dengan tahun sebelumnya ( selama periode Renstra ). Hasil pengukuran indikator tersebut juga sebagai lampiran laporan Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan. Tabel 8 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TUJUAN

NO.

TUJUAN

2015

Indikator Tujuan

1.

Terwujudnya Kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal

Indeks / Survey Kepuasan Masyarakat

2.

Meningkatnya potensi dan peluang investasi

- Realisasi Investasi Daerah -Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)

Target

Realisasi

Capaian %

85

83,90

98,71

5.588T

71,207 T

1274,29%

54%

1274,29% 2359,80%

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa : 1. Tujuan 1 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan perijinan dan Penanaman Modal

dengan indikator tujuannya yaitu Indeks/Survey Kepuasan

Masyarakat target pada tahun 2015 sebesar 85 dengan realisasi sebesar 83,90 (Kategori Sangat Baik). Adapun capaian dari kinerja Tujuan sebesar 98,71 % 2. Tujuan 2 : Meningkatnya Potensi dan Peluang Investasi

dengan

indikator tujuannya yaitu :


37

-

Realisasi Investasi Daerah dimana menunjukkan Nilai Investasi baik PMDN Non Fasilitas (Investasi Lokal), PMDN Fasilitas dan PMA selama Tahun 2011 – 2015. Target sampai dengan

tahun 2015

menunjukkan Investasi sebesar Rp.28.901.500.372.701,- dan Realisasi sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp. 71.207.414.822.019,- adapun capaian Kinerja Tujuannya sebesar 246,38 % -

Peningkatan Nilai Investasi Daerah berupa besarnya Prosentase peningkatan investasi baik PMDN Non Fasilitas (Investasi Lokal), PMDN Fasilitas dan PMA selama Tahun 2011 – 2015. Target sampai dengan Tahun 2015 sebesar 54% dan realisasi sampai akhir tahun 2015 sebesar

1.274,29 %, Dengan demikian Capaian Kinerja

Tujuannya sebesar 2.359,80. %

b) Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran

Kinerja

Sasaran

Tahun

2015

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara target sebagaimana dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perubahan, dengan realisasi pada masing – masing indikator kinerja sasaran. Dan selanjutnya juga membandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran tahun 2015 dengan realisasi tahun sebelumnya selama periode renstra. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersebut dijadkan satu dengan hasil indikator kinerja tujuan sebagai lampiran laporan ini. Tabel 9 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

NO.

SASARAN

2015

Indikator Sasaran

Target Realisasi

1.

2.

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal

Indeks / Survey pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perijinan

Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

Realisasi Investasi Daerah - Investasi Lokal - Investasi PMDN -Investasi PMA


85

83,90

5.239 T

13.527 T

547,1M

2.480 T

130,25M

624,91 M

Capaian %

98,71

258,21% 453,27 % 479,78 %

38

-Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%) - Investasi Lokal (Non PMA/PMDN) - Investasi PMDN -Investasi PMA

5%

258,21%

5,164,20%

2%

453,27%

22.672 %

2%

479,78%

23.987,5%

Dari hasil Tabel diatas menunjukkan bahwa : 1. Sasaran 1 : Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal dengan indikator sasarannya Indeks /Survey Pelayanan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan, Target pada tahun 2015 sebesar 85 sedangkan realisasinya sebesar 83,90 (kategori Sangat baik), sehingga Capaian Kinerja dari Sasaran diatas sebesar 98.71. 2. Sasaran 2 : Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah dengan indikator sasarannya ; - Realisasi Investasi Daerah menunjukkan nilai dari masing- masing Investasi. PMDN Non Fasilitas (Investasi Lokal) pada Tahun 2015 targetnya sebesar Rp. 5.239.115.588.065,- dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 13.527.830.909.823,- , Menunjukkan Capaian Kinerja Sasarannya sebesar 258,21 %. PMDN Fasilitas pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar Rp. 547.141.527.567,- dan besarnya capaian realisasi pada tahun 2015 Rp. 2.480.950.645.485,-. Capaian Kinerja sasaran yang dicapai sebesar 453,27 %. Sedangkan untuk PMA pada tahun 2015 targetnya sebesar Rp. 130.259.681.420,- dan pencapaian realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 624.915.738.700,-, Capaian kinerja sasarannya sebesar 479,78 % - Peningkatan

Nilai

Investasi

Daerah

menunjukkan

prosentase

peningkatan Investasi dari tahun ke tahun. PMDN Non Fasilitas (Investasi Lokal) pada tahun 2015 untuk peningkatan di targetkan setiap tahunnya 5 %, realisasi peningkatannya sebesar 5,164,20 %, PMDN Fasilitas pada tahun

2015 ditarget

sebesar 2% dan realisasi

peningkatannya tercapai 22.672 %, Sedangkan untuk PMA target yang ditetapkan di Tahun 2015 sebesar 2% dan pencapaian realisasinya sebesar 23.987,50 %


39

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA a) Evaluasi Capaian Kinerja Per Tujuan dan Per Sasaran Setelah pengukuran Indikator tujuan dan sasaran seperti diatas, kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian targetnya. Hasil evaluasi dan analisa tersebut diperoleh dari hasil perbandingan antara target dan realisasi ataupun kondisi yang seharusnya terwujud, sebagaimana tabel dibawah ini :


40

Tabel 10 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PER TUJUAN DAN PER SASARAN

TAHUN DASAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

TARGET

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Indeks / Survey pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perijinan

Untuk mengukur Indeks / Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan SKPD 80%

81%

-

82%

82%

83%

82%

84%

84%

85%

84%

4,745 T

4,840 T

9,317 T

4,936T

13,643 T

5,035 T

10,050 T

5,136 T

11,563 T

5.229 T

13.527 T

615 M

621,89M

4,477 T

628,11M

1,708 T

634,39 M

294,54M

640,73 M

1,804 T

547,14 T

2.480 T

125 M

126,41M

27,39 M

127,17M

326,16M

128,06 M

653,52 M

129,08 M

707,57 M

130 M

624,9 M

SASARAN STRATEGIS NO URAIAN

1

1.

2.

2 Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal

A


A

TARGET TAHUNAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015 Realisasi

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )


Untuk Mengukur realisasi jumlah / nilai Investasi Daerah

Yang dimaksud Nilai Investasi Daerah adalah Nilai Investasi lokal, PMA dan PMDN

Investasi Lokal (Non PMA/PMDN) Investasi PMDN Investasi PMA

Nilai Realisasi Investasi Daerah (Rp)


41

B

Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi Daerah

Untuk Mengukur peningkatan realisasi jumlah / nilai Investasi Daerah Yang dimaksud Nilai Investasi Daerah adalah Nilai Realisasi Investasi lokal, PMA dan PMDN

Investasi Lokal (Non PMA/PMDN) Investasi PMDN

Nilai Realisasi Investasi Daerah Tahun ini(Rp) - Nilai Realisasi Investasi Daerah tahun sebelumnya (Rp)

Investasi PMA

5%

10%

192,50%

15%

276,40%

20%

199,61%

25%

225,14%

30%

258,70%

2%

4%

719,71%

6%

271,93%

8%

46,43%

10%

281,56%

12%

453,27%

2%

4%

21.35%

6%

256,48%

8%

510,33%

10%

548.17%

12%

480.70%

Nilai Realisasi Investasi Daerah Tahun Sebelumnya (Rp)


42

b) Perkembangan Capaian Tujuan dan Sasaran selama 5 (lima) Tahun Perkembangan Capaian Tujuan dan Sasaran selama 5 tahun akan menggambarkan tren hasil kinerja Capaian Tujuan dan Sasaran.

1. Perkembangan Capaian Hasil Survei Masyarakat 2011 Target 81%

2012

Realisasi

Target

79.06

2013

Realisasi

82%

82.17%

Target 83%

2014

Realisasi

Target

82.36%

2015

Realisasi

84%

Target

83.70

85%

Realisasi 83.90

Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2015 dicapai sebesar 83,90 berada dalam kategori A (sangat baik),

sedangkan realisasi

pada tahun 2014 sebesar 83,70, Dengan demikian terjadi peningkatan capaian Survey Kepuasan Masyarakat 0,20 atau tercapai 98,71% dari target tahun 2015 Grafik 1

Jutaan Rupiah

Grafik Perkembangan Capaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 90.00 85.00 80.00 75.00

2011

2012

2013

2014

2015

TARGET

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

REALISASI

79.06

82.17

82.36

83.70

83.90

Kenaikan target Survey Kepuasan Masyarakat dari tahun ketahun dikarenakan 1. Penyederhanaan

persyaratan

dan

prosedur

perijinan

dengan

pelayanan berbasis IT untuk percepatan proses pelayanan 2. Inovasi – inovasi yang berkelanjutan terhadap proses pelayanan, seperti tanda tangan elektronik ijin. 3. Melakukan

pembenahan

terhadap

indikator-indikator

Survey

Kepuasan Masyarakat yang mendapat penilaian rendah.


43

Gambar 1 : Ekspose Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2015

2. Perkembangan Capaian Nilai Realisasi Investasi Daerah a. Investasi PMDN Non Fasilitas (Investasi Lokal) Investasi Lokal ( Non PMA dan PMDN ) Investasi local adalah investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah pemberian fasilitas dari pemerintah seperti bebas bea impor mesin, bebas pajak tanah dll. Investasi lokal meliputi : SIUP, TDP, TDI, IUI, Hotel, Resaurant, Perumahan dll. Realisasi investasi lokal ( Non PMDN / PMA ) merupakan indicator kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya peningkatan pelayanan perijinan dan realisasi investasi. Untuk mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, melalui program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan kegiatan Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi. Dalam Rencana Strategi ( Renstra 2011 – 2015 ) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo indikator kinerja Realisasi Investasi lokal ditetapkan targetnya naik 5 % setiap tahun, dengan baseline di tahun 2010 sebesar Rp. 4,7 Trilyun. Cara

pengukuran

Realisasi

investasi

lokal

adalah

dengan

menghitung kenaikan jumlah realisasi investasi lokal dalam nilai rupiah

Berikut adalah tabel dan grafik Capaian Nilai Investasi (Non PMA dan PMDN) : Perkembangan Capaian Nilai Investasi Lokal (Non PMA dan PMDN) 2011 Target 4,840 T

Realisasi 9,317 T

2012 Target 4,936 T

Realisasi 13,643 T

2013 Target 5.035 T

Realisasi 10.050 T


2014 Target 5.136 T

Realisasi 11.563 T

2015 Target 5,239 T

Realisasi 13.527

44

Grafik 2

Tahun

2015

Jumlah

Realisasi

Investasi

lokal

mencapai

nilai

Rp. 13.527.830.909.823,- dengan jumlah unit usaha 5.443. Apabila dibandingkan dengan PMDN Non Fasilitas tahun 2014 sebesar Rp

11.563.388.898.345,-.

terjadi

peningkatan

sebesar

Rp 1.964.442.011.478,- atau 16,99 %. Dibandingkan juga dengan target yang ditetapkan di Tahun 2015 sebesar Rp. 5.239.115.588.065,- maka capaian realisasi investasi lokal mencapai 258,21 % Kenaikan Realisasi Nilai Investasi Daerah dikarenakan beberapa hal, antara lain : 1. Semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha atau masyarakat untuk melegalkan usahanya 2. Kemudahan dalam pelayanan dan proses perijinan 3. Banyaknya UKM yang tumbuh di Kabupaten Sidoarjo

b. Investasi PMDN Fasilitas Sasaran strategis Terwujudnya peningkatan pelayanan perijinan dan realisasi investasi, indikator kinerjanya selain Realisasi Investasi lokal ( Non PMA / PMDN ) juga jumlah Realisasi PMDN yang menjadi indikator kinerjanya untuk mewujudkan indikator kinerja ini dengan melaksanakan Program Peningkatan Ikilim Investasi dan realisasi Investasi dengan Penyederhanan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Dalam Rencana Strategi ( Renstra 2011 – 2015 ) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo indikator kinerja Realisasi Investasi PMDN ditetapkan targetnya naik 2 % setiap tahun, dengan baseline di tahun 2010 sebesar Rp. 615 Milyar. Cara pengukuran Realisasi investasi PMDN adalah dengan menghitung kenaikan jumlah realisasi investasi PMDN dalam nilai rupiah.

Berikut adalah Tabel dan Grafik Capaian Nilai Investasi PMN Fasilitas Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

45

Perkembangan Capaian Nilai Investasi PMDN Fasilitas Target

2011 Realisasi

621,89M

4,477 T

Target

2012 Realisasi

628,10 M

1.708 T

Target

2013 Realisasi

634,39 M

294,52 M

Target

2014 Realisasi

640,73 M

1.804 T

Target

2015 Realisasi

547,73 M

2.480 T

Grafik 3

Tahun 2015 Jumlah Realisasi Investasi PMDN mencapai nilai Rp. 2.480.950.645.485,dibandingkan Rp.

dengan

dengan jumlah unit usaha 17,. Apabila Investasi

1.804.621.718.411,-.

PMDN terjadi

tahun

2014

peningkatan

sebesar sebesar

Rp 676.328.927.074,- atau 37,48 %. Dibandingkan juga dengan target yang ditetapkan di Tahun 2015 sebesar Rp. 547.141.527.567,- maka capaian realisasi investasi lokal mencapai 453,44 %

Gambar 2 : Workshop Pembinaan Penanaman Modal Tahun 2015


46

c. Investasi PMA Sasaran strategis Terwujudnya peningkatan pelayanan perijinan dan realisasi investasi, indikator kinerjanya selain Realisasi Investasi lokal ( Non PMA / PMDN ) dan Realisasi PMDN, jumlah Realisasi PMA juga menjadi indikator kinerja, untuk mewujudkan indikator kinerja ini dengan melaksanakan Program Peningkatan Ikilim Investasi dan realisasi Investasi dengan Penyederhanan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Dalam Rencana Strategi ( Renstra 2011 – 2015 ) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo indikator kinerja Realisasi Investasi PMDN ditetapkan targetnya naik 2 % setiap tahun, dengan baseline di tahun 2010 sebesar Rp. 125.786.720.000 Milyar. Cara pengukuran Realisasi investasi PMA adalah dengan menghitung kenaikan jumlah realisasi investasi PMA dalam nilai rupiah.

Berikut adalah grafik dan tabel Capaian Kinerja Nilai Investasi PMA : Target

2011 Realisasi

126.41 M

27,39 M

Target

2012 Realisasi

127,17 M

326,16M

Target

2013 Realisasi

128,06 M

653,52 M

Target

2014 Realisasi

129,08 M

707,57 M

Target

2015 Realisasi

130,26 M

624,91 M

Grafik 4

Realisasi Investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 adalah sebesar Rp. 624.915.738.700,-, Realisasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 707.576.344.654,- Dengan demikian terjadi penurunan sebesar Rp. 82.660.605.954 ,- atau 11,69 %.


47

Gambar 3 : Business Gathering Peluang Investasi Kerjasama Indonesia – China Tahun 2015 3. Perkembangan Capaian Peningkatan Nilai Investasi Daerah Berikut adalah grafik dan tabel Capaian Peningkatan Nilai Investasi Daerah :

Perkembangan Capaian Peningkatan Nilai Investasi Daerah

Investasi Lokal Investasi PMDN Investasi PMA

Target

2011 Realisasi

Target

2012 Realisasi

Target

2013 Realisasi

Target

2014 Realisasi

Target

2015 Realisasi

10%

192,50%

15%

276,40%

20%

199,61%

25%

225,14%

30%

258,70%

4%

719,71%

6%

271,93%

8%

46,43%

10%

281,56%

12%

453,72%

4%

21.35%

6%

256,48%

8%

510.33%

10%

548,17%

12%

480,70%

Gambar 1 : Penerimaan Penghargaan Investment Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

48

Grafik 5

Perkembangan Capaian Peningkatan Investasi Lokal (Non PMA dan PMDN) Tahun 2015 sebesar 454,45 % sedangkan pada tahun 2014 Peningkatan Investasi Daerah sebesar 200,49 %. Peningkatan Investasi tersebut diatas target kinerja tahun 2015 sebesar 30 %.

Grafik 6

Perkembangan Capaian Peningkatan Investasi PMDN Fasilitas Tahun 2015 sebesar 265,36 % sedangkan pada tahun 2014 Peningkatan Investasi Daerah sebesar 275,25 %. Peningkatan Investasi tersebut diatas target kinerja tahun 2015 sebesar 12 %.


49

Grafik 7

Target dan Realisasi Peningkatan Investasi PMA 1,200.00

Jutaan Rupiah

1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 TARGET

2011

2012

2013

2014

4.00

6.00

8.00

10.00

Berdasarkan capaian kinerja diatas, indikator kinerja survey kepuasan masyarakat (SKM) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan di BPPT Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dapat dilihat dari jumlah penerbitan ijin dari tahun ke tahun meningkat

seiring

dengan

peningkatan

jumlah

invetasi

sehingga

menciptakan iklim investasi yang kondusif. Berdasarkan capaian kinerja realisasi investasi daerah dari tahun ke tahun menunjukkan capaian yang sangat tinggi dari target yang telah ditentukan. Investasi

yang

sangat

tinggi

ini

memberikan

kontribusi

terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. c) Evaluasi Keberhasilan dan Kegagalan Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya akan dilakukan analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu berupa penjelasan terhadap keberhasilan maupun kegagalan dan upayaupaya yang telah dan akan dilakukan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan dalam pencapaian kinerja tersebut dan rencana yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran selanjutnya. 1. Sasaran 1 Pencapaian Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat kendala/ permasalahan yang dihadapi yaitu : a) Percepatan waktu pelayanan b) Ruang Pelayanan Kurang luas c) Ruang konsultasi kurang luas dan terbuka d) Persyaratan pelayanan yang mudah e) Penambahan jam pelayanan ataupun buka kios pelayanan di Mall/ Pusat pertokoan


50

f) Internet yang mudah di akses masyarakat

Upaya – upaya yang dilakukan oleh BPPT Kabupaten Sidoarjo untuk pencapaian target kinerja Survey Kepuasan Masyarakat : a) Unsur pelayanan yang telah memiliki mutu pelayanan yang berada dalam katagori yang sangat baik

agar senantiasa dapat

dipertahankan dan selalu ditingkatkan. b) Upaya peningkatan kecepatan pelayanan dapat dilakukan dengan menghitung beban kerja untuk menambah karyawan c) Meningkatkan

kedislipinan

petugas

pelaksanan

dalam

melaksanakan pelayanan dan senantiasa selalu mentaati dan berpedoman pada SOP Pelayanan. d) Penguatan pelayanan,

aspek

administratif

persyaratan

seperti

pelayanan,

sosialisasi

tersedianya

prosedur

infrastruktur

pelayanan. e) Penguatan aspek Sumberdaya Manusia di semua bagian melalui pendidikan dan latihan secara rutin sesuai tupoksinya agar profesionalisme karyawan tetap terjaga. f) Diperlukan pengadaan brosur yang lebih banyak yang dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat g) Memperbaiki aspek infrastruktur yang ada untuk diperbaiki kalau fungsinya sudah menurun seperti web site, penataan ruang pelayanan dan ruang konsultasi, memperbanyak brosur sebagai sosialisasi dan pelayanan jemput bola di mall atau pusat pertokoan.

2. Pencapaian kinerja Realisasi Investasi Daerah dan Kinerja Peningkatan Realisasi Investasi Daerah, mengalami beberapa kendala/permasalahan antara lain : a) Nomenklatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT),tidak mencantumkan kata “penanaman modal”, serta tidak adanya pejabat setingkat eselon IV dibawah Bidang Perijinan Tertentu dan Perijinan Usaha, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal. b) Terbatasnya kewenangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), karena masih banyak jenis ijin yang ditandatangani SKPD lain,

termasuk

penandatanganan

Izin

Lokasi,

Persetujuan

Pemanfaatan Ruang (P2R), Ijin Lingkungan, Ijin Pembuangan Air


51

Limbah (IPAL), Ijin Penyimpanan Sementara Limbah (B3) dan Ijin Pengumpulan Limbah (B3) oleh Bapak Bupati Sidoarjo. c) Kurangnya Kesadaran masayarakat dan Pelaku usaha untuk mengurus legalitas perijinan,serta masih banyaknya perusahaaan yang tidak mengirimkan LKPM ( Laporan Kegiatan Penanaman Modal ) ke BPPT, sehingga sulit dilakukan pemantauan dan pengawasan. d) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal.

Upaya-upaya

yang

perlu

dilakukan

untuk

meningkatkan

pencapaian target adalah: a) Perubahan nomenklatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), menjadi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT),dengan

melalui

perubahan

Perda

terkait

SOTK,

sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan PTSP. b) Penambahan dan Pelimpahan kewenangan administrasi perijinan pada PTSP. c) Meningkatkan kegiatan sosialisai dan promosi investasi daerah secara berkelanjutan. d) Implementasi peraturan daerah tentang penanaman modal dan penyusunan Regulasi Investasi terkait petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tentang penanaman modal,yaitu Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan,serta Peraturan Bupati tentang Tata Cara pembelian insantif dan kemudahan Penanaman modal. e) Peningkatan pelayanan paket perijinan online dan perijinan omline untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perijinan. f)

Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang PTSP.

d) Capaian Kinerja Lainnya Selain Survey Kepuasan Masyarakat, Realisasi Investasi Daerah dan Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi Daerah sebagai Indikator Kinerja Sasaran,

- indikator Penerbitan Ijin Tepat waktu merupakan

Capaian kinerja yang mendukung indikator Kinerja Sasaran. a. Penerbitan Izin tepat waktu


52

Dalam sasaran mutu yang telah ditetapkan sesuai Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008, ditetapkan bahwa keterlambatan pelayanan penerbitan perijinan sebesar 1,5 % dari jumlah penerbitan ijin. Yang dimaksud dengan ijin penerbitan tepat waktu adalah penerbitan ijin sesuai dengan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Cara perhitungan penerbitan tepat waktu adalah :

Jumlah penerbitan izin yang tepat waktu Jumlah total penerbitan izin

X 100

Tabel 11 REKAP PENERBITAN IZIN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 – 2015

NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Jumlah Penerbitan Izin tepat waktu

13.624

13.680

12.191

13.852

16.054

2.

Jumlah total penerbitan izin

13.452

13.598

12.174

13.848

16.055

3.

Jumlah keterlambatan penerbitan ijin

172

82

17

4

1

4.

Prosentase penerbitan izin tepat waktu

98.74

99,40

99,86

99,98

99,99

5.

Prosentase keterlambatan

1.26

0,60

0,14

0,02

0,01


53

Grafik 8

Grafik Perkembangan Jumlah Penerbitan Izin Jumlah Penerbitan Izin Jumlah Keterlambata n

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Penerbitan Izin

13,624

13,680

12,191

13,852

16,054

Jumlah Keterlambatan

172

82

17

4

1

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa prosentase keterlambatan dari tahun 2011 – 2015 semakin menunjukkan penurunan jumlah keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan perijinan semakin baik sehingga perlu dipertahankan. Pada tahun 2015 dari 16.055 ijin yang diterbitkan, sebanyak 16.054 diantaranya terbit tepat waktu. Dengan demikian persentase ijin yang terbit tidak tepat waktu (terlambat) sebanyak 1 ijin (0,01%) lebih baik dari sasaran mutu yang telah ditetapkan sebesar 1,5 %. Tabel 12 CAPAIAN KINERJA PENERBITAN IZIN TEPAT WAKTU NO 1. 2. 3.

URAIAN Target (%) Realiasi (%) Capaian (%)

Kinerja

2011 100

2012 100

2013 100

2014 100

2015 100

98.74

99,40

99,86

99,98

99,99

98.74

99,40

99,86

99,98

99,99

b. Pelayanan Perijinan berbasis IT Dalam melaksanakan proses pelayanan perijinan BPPT Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa inovasi di bidang IT antara lain : Sistim Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPADU) 1. Aplikasi Database dan Kearsipan 2. Aplikasi Surat Menyurat 3. Sistem

Pelayanan

Informasi

Perijinan

Investasi

Secara

Elektronik

(SPIPISE) 4. Aplikasi Tracking System Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

54

5. Aplikasi SMS Gateway 6. Aplikasi Tanda tangan Elektronik 7. Aplikasi Paket Perijinan dan Perijinan Online

e) Program / Kegiatan yang mendukung Untuk program dan kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang mendukung Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran sesuai dengan DPPA BPPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 adalah seperti tabel sebagai berikut : Tabel 13 PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR PROGAM (OUTCAME)

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)

ANGGARAN (RP)

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal

Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Terpenuhinya kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan

45.000.000


1.Program peningkat an Promosi dan Kerjasama Investasi

1.Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

1. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMA dan PMDN

Tercapainya koordinasi dan konsultasi Investasi PMA dan PMDN serta promosi dan pameran Investasi

391.750.000

2. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 3. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan penanaman Modal 4. Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan pelayanan investasi

Terlaksananya hubungan kemitraan dengan pengusaha

102.299.000

Terlaksanaanya perijinan usaha bagi pelaku ijin usaha

161.160.000

Tersedianya sertifikasi dan rekomendasi ISO 9001 : 2008

70.000.000


55

2.Program peningkat an iklim investasi dan realisasi Investasi

2. Tercapainya target jumlah ijin yang diterbirkan dalam 1 tahun

1. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

Terlaksananya pelayanan perijinan

116.490.000

2. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Mpodal

Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang tersedia

270.800.000

3. Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Penanaman Modal 4. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

Terlaksananya Aplikasi SIPPADU dan SPIPISE

527.483.000

Tersusunnya dokumen peta data pokok perijinan

75.000.000

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa : 1.Sasaran 1 : Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal didukung Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

pada kegiatan Peningkatan Kualitas SDM guna

Peningkatan Pelayanan Investasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-

dengan

sasaran

kegiatan

untuk

terpenuhinya

kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan perijinan guna mendukung peningkatan Nilai Investasi Daerah.

2.Sasaran 2: Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah didukung dalam 2 program yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan 4 (empat) Kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp, 725.209.000,- dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan 4 (empat) kegiatan dan besarnya alokasi anggaran Rp.989.773.000,-

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2015, bahwa anggaran dan pendapatan pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal dengan rincian sebagai berikut : 1. BELANJA - Belanja Langsung

Rp. 5.480.613.000,-

- Belanja Tidak Langsung

Rp. 7.400.781.585,-

- Total Belanja

Rp. 12.881.394.585,-


56

Secara keseluruhan penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015 seperti tabel dibawah ini :


57

Tabel 14 REALISASI ANGGARAN 2015 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO

No 1

PROGRAM DAN KEGIATAN 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

1

Penyediaan jasa surat menyurat (001)

2.

Jumlah Anggaran

Realisasi

%

3

4

5

10.000.000,00

8.477.500,00

84,78

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (002)

221.500.000,00

194.104.340,00

87,63

3.

Penyediaan jasa administrasi keuangan (007)

131.860.000,00

123.877.929,80

93,95

4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor (008)

240.400.000,00

235.190.000,00

97,83

5.

Penyediaan alat tulis kantor (010)

158.500.000,00

158.138.250,00

99,77

7.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (011)

212.650.000,00

211.197.150,00

99,32

8.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

22.265.000,00

22.250.000,00

99,93

10.000.000,00

7.993.000,00

9.

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (015) Penyediaan bahan logistik kantor (016)

11

Penyediaan makanan dan minuman (017)

12.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (018)

79,93 238.350.000,00

237.300.000,00

99,56

34.120.000,00

16.505.000,00

48,37

223.500.000,00

158.218.376,00

70,79

171.050.000,00

168.579.000,00

98,56

1.145.655.000,00

938.425.000,00

81,91

159.250.000,00

116.189.000,00

72,96

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13.

Pengadaan Meubeleur (010)

14.

Pengadaan peralatan gedung kantor (009)

15.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (022)

16.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (024)

90.000.000,00

90.000.000,00

100,00

17.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (028)

60.000.000,00

60.000.000,00

100,00


58

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 18.

Pelatihan dan Kursus Ketrampilan Non Formal (004)

103.255.000,00

58.464.457,00

56,62

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

19.

20.

Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (001) PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan

40.750.000,00

87,52

369.059.450,00

94,21

95.649.000,00

93,50

161.160.000,00

141.628.000,00

87,88

115.000.000,00

105.571.478,00

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi (002)

116.490.000,00

116.334.000,00

99,87

25

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal (004)

270.800.000,00

261.000.000,00

96,38

26

Penyusunan sistem informasi penanaman modal didaerah (005)

527.483.000,00

521.303.000,00

98,83

27

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal (006)

75.000.000,00

69.462.000,00

92,62

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (009)

115.176.000,00

92.436.000,00

80,26

PROGRAM Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi (001)

332.350.000,00

328.225.000,00

98,76

5.480.613.000,00

4.941.241.930,80

90,16

21.

22

23

24

28

29

investasi PMDN/PMA (004) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha (006) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (008) Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi (009)

TOTAL

391.750.000,00

35.665.000,00

102.299.000,00


91,80

59

Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2015 di atas dapat di uraikan bahwa anggaran pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman Modal sebesar Rp. 5.480.613.000,,-. Dengan realisasi sebesar Rp. 4.941.241.930,80 ( 90,16 %) dan sisa anggarannya adalah Rp. 539.371.069,20. Jadi secara keseluruhan penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 sudah baik anggarnya adalah

karena prosentase penyerapan

90,16 %

2.PENDAPATAN BPPT Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tupoksi juga diberikan target untuk Pendapatan Asli Daerah, yaitu Retribusi IMB , Ijin Gangguan (HO) dan Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) berikut Rincian PAD yang di capai pada tahun 2015 : Tabel 15 Target Dan Realisasi Retribusi BPPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 NO

NAMA RETRIBUSI

1

IMB

2

Ijin Gangguan (HO)

3

PKD

TARGET

REALISASI

55.900.000.000 60.947.715.595

109,03

8.800.000.000 10.343.167.450

117,54

300.000.000 TOTAL

PROSENTASE

337.233.960

112,41

65.000.000.000 71.628.117.005

110,20

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan kepada BPPT Kabupaten Sidoarjo pada awal tahun 2015 sebesar Rp. 35.500.000.000,- setelah penetapan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2015 target PAD dinaikkan menjadi Rp. 65.000.000.000,- naik sebesar Rp. 29.500.000.000,- atau naik

sebesar

45,39%.

Dan

realisasi

pada

tahun

2015

sebesar

Rp.

71,628.117.005,- atau capaian realisasinya 110,20 % dari target PAD setelah PAPBD 2015.


60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Untuk

mewujudkan

Sidoarjo

Visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten

yaitu : “Terwujudnya

Pelayanan Satu Pintu Yang Prima“

sangatlah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan dukungan semua pihak (stakeholders) dan dalam penerapan bisnis proses pelayanan perijinan dan

penanaman

modal

sesuai SMM ISO 9001:2008

dan

Standart

Pelayanan Publik (SPP). 2. Inovasi pemberian pelayanan perijinan dalam rangka memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan perijinan yaitu : a) Pelayanan yang tidak memerlukan tinjau lapangan yaitu SIUP, TDP dan TDI waktu penyelesaiannya 1 (satu) hari kerja dan gratis. b) Pelayanan New Mobile Service untuk SIUP dan TDP sehari jadi bertempat di pusat perbelanjaan. c) Penyederhanaan persyaratan perijinan melalui Pelayanan Paket Perijinan Online d) Tanda Tangan Elektronik untuk produk perijinan.

Gambar 5 : Launching Tanda Tangan Elektronik BPPT Kabupaten Sidoarjo


61

3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2015 sebesar (Kategori Sangat Baik),

untuk 73

(

Tujuh

Puluh Tiga

83,90

) jenis ijin

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat

terhadap kinerja pelayanan

perijinan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan setiap Tahun sekali. 4. Realisasi

jumlah

PMDN

13.527.830.909.823,-

Non

Fasilitas

tahun

2015

sebesar

Rp.

apabila dibandingkan dengan PMDN Non Fasilitas

tahun 2014 sebesar Rp 11.563.388.898.345,-. terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.964.442.011.478,- atau 16,99 %. Untuk tetap mempertahankan Investasi lokal pada nilai investasi optimal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan tetap melakukan upaya sebagai berikut: a. Pemberlakuan Perda RT / RW sesuai dengan RDTRK, sehingga ada kepastian

peruntukkan

investasi

sesuai

dengan

bidang

industry,

perdagangan, perumahan dan jasa. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang melakukan kegiatan usaha untuk mengurus legalitas ijin usahanya melalui sosialisasi dan New Mobile Service

yaitu

melaksanakan

pelayanan

perijinan

di

tempat-tempat

prasarana umum, seperti Mall, Pusat Pertokoan dan Pasar, serta pelaksanaan workshop dan gathering bagi para pelaku usaha. c. Meningkatkan promosi investasi

melalui pameran investasi, pameran

pelayanan publik, leaflet , baliho, media elektronik dan situs BPPT (www.perijinan.sidoarjokab.go.id) dan situs Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (www.sidoarjokab.go.id ). d. Kemudahan pelayanan perijinan dengan online

dan

tanda

tangan

elektronik

pemberlakuan sehingga

paket perijinan

mempermudah

dan

mempercepat proses penyelesaian perijinan 5. Realisasi jumlah investasi PMDN Fasilitas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sebesar Rp. 2.480.950.645.485,-, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 1.804.621.728.411, -

terjadi peningkatan , sebesar Rp.

676.328.917.074 atau sekitar 37,48%. Kenaikan Pencapaian realisasi PMDN Fasilitas ini disebabkan : a. Adanya kepastian peruntukan lahan yang bisa di akses melalui Website BPN untuk informasi status tanah, letak dan batas bidang tanah serta nilai tanah. b. Penyederhanaan persyaratan dan prosedur perijinan dengan pelayanan berbasis IT untk percepatan proses pelayanan iklim investasi yang kondusif. c. Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang semakin lengakap dengan adanya rencana pengembangan Bandara Internasional Juanda dan Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

62

Rencana pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) sebagai akses baru di Sidoarjo Timur. d. Iklim Investasi yang kondusif. e. Tersedianya tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi / keahlian yang dibutuhkan perusahaan f. UMK yang memadai bagi pekerja g. Promosi Investasi yang berkelanjutan baik ditngkat domestik maupun internasional. 6. Realisasi jumlah investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sebesar Rp.

624.915.738.700,-

Rp. 707.576.344.654,-

.

Realisasi

pada

tahun

2014

Dengan demikian terjadi penurunan

sebesar

sebesar Rp

82.660.605.954,- atau 11,69 % Penurunan pencapaian target dikarenakan : a. Proses perijinan PMA kewenangan berada di BKPM Jakarta, sehingga pelaporan ke daerah kurang optimal b. Tidak stabilnya kurs dollar sehingga mempengaruhi kegiatan investasi c. PMA

lebih tertarik masuk di Kawasan Zona Industri sedangkan Izin

Kawasan Industri di Sidoarjo tidak ada d. Tingginya UMK di Kabupaten Sidoarjo 7. Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal sebesar

Rp,.

5.480.613.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 4.941.241.930,- dan sisa anggarannya adalah Rp. 539.371.070,-.

Jadi

secara keseluruhan penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sudah Baik karena prosentase penyerapan anggarannya adalah 90,16 %. 8. Persentase Penerbitan Ijin Tepat Waktu Kemudahan yang langsung dirasakan oleh para investor adalah penerbitan perijinan yang tepat waktu apabila dokumen yang disampaikan investor dalam permohonan ijinnya lengkap. Pada tahun 2015 dari 16.055 ijin yang diterbitkan, sebanyak 16.054 diantaranya terbit tepat waktu. Dengan demikian persentase ijin yang terbit tidak tepat waktu (terlambat) sebanyak 1 ijin (0,01%) lebih baik dari target sebesar 1,5 %. 9. Pendapatan Asli Daerah

yang dibebankan yaitu Retribusi untuk IMB, Ijin

Gangguan / HO dan Pemakaian Kekayaan Derah (PKD) pada Tahun 2015 ditarget

sebesar

Rp.

65.000.000.000,

dengan

Realisasi

sebesar

Rp. 71.628.117.005,- atau tercapai 110,20%.


63

B. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan berikutnya yaitu : 1. Perlu adanya perubahan

nomenklatur BPPT menjadi BPMPTSP dan

penambahan struktur organisasi pejabat setingkat eselon IV pada Bidang Perijinan Tertentu peraturan

presiden

dan

Bidang Perijinan Usaha sebagaimana amanat

nomor

97

tahun

2014

tentang

penyelenggaraan

PTSP,serta perlunya peningkatan kualitas SDM staff BPPT sesuai tupoksi dan instruksi kerja masing-masing secara berkelanjutan. 2. Mengintensifkan fungsi koordinasi,komunikasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun SKPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. 3. Menjaga konsistensi dan komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu SPP, SOP dan SMM ISO 9001 : 2008. 4. Optimalisasi paket perijinan online, dan tanda tangan elektronik sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya. 5. pengembangan pelayanan perijinan berbasis sistem online dan pararel secara bertahap, sehingga efisien dan akumulasi database terukur. 6. Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi, Workshop/Gathering Promosi pelayanan perijinan dan penanaman modal

sehingga tepat sasaran, termasuk

keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan pelayanan publik secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sidoarjo. 7. Pelimpahan kewenangan perijinan yang bersifat administrasi dan pararel serta ada keterkaitan dengan ijin- ijin lainnya yang masih tersebar di SKPD-SKPD teknis (± 40 jenis ijin) pada PTSP (BPPT), termasuk kewenangan penandatanganan Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R), Ijin Lingkungan, Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL), Ijin Penyimpanan Sementara Limbah (B3) dan Ijin Pengumpulan Limbah (B3). 8. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal, sehingga lebih memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap. Kami menyadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja

ini

masih

banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan.


64

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih.


65

Laporan Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun

Recommend Documents