KATA PENGANTAR
Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara
untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya. Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Sidoarjo telah menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan suatu proses yang berorientasi pada
Tahun 2012 yang
Perencanaan Stratejik
dengan
memperhitungkan situasi kondisi, potensi, peluang, strategi dan kendala yang ada. LAKIP mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kedepan. Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja. Sidoarjo,
Maret 2013
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO
Drs. JOKO SANTOSA, MM Pembina Tingkat I NIP. 19650923 199103 1 007
Tim Lakip Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka mewujudkan Good Governance di lingkungan Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, maka setiap kinerja penyelenggara pemerintah, wajib menyusun laporan akuntabilitas. Dasar hukum penyusunan LAKIP yaitu : 1. Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239 / IX/ 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Punyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyusunan Laporan Kinerja. 4. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja
dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Sehubungan hal tersebut diatas, maka implementasi/pelaksanaan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : Tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal; 2. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dibidang pelayanan sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima; 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal; 4. Meningkatkan sosialisasi, informasi dan promosi potensi peluang investasi. Adapun Sasaran yang hendak dicapai berkaitan dengan program dan kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yaitu : 1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya disiplin, etos kerja dan kualitas SDM 4. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal / investasi 5. Terwujudnya peningkatan promosi dan kerjasama investasi 6. Terwujudnya peningkatan pelayanan perijinan dan realisasi investasi.
Sedangkan Strategi yang merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu didalam mewujudkan visi dan misi, yaitu : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang pelayanan sesuai kompetensinya (profesional); 2. Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 secara konsisten; 3. Sosialisasi pelayanan perijinan dan penanaman modal, serta promosi potensi peluang investasi secara rutin; 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perijinan dan penanaman modal secara bertahap; 5 Menyempurnakan pengolahan data base perijinan dan data potensi investasi daerah secara lengkap dan akurat; 6. Melakukan evaluasi dan revisi peraturan perundangan perijinan dan penanaman modal.
Sehubungan hal tersebut diatas, maka implementasi atau pelaksanaan pencapaian sasaran, program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut: Kesatu; Sesuai Kepmenpan Nomor : Kep/25/M/PAN/2/2004
tentang pedoman
penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan instansi Pemerintah, maka hasil survey IKM tahun 2012 untuk 25 jenis ijin pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 82,37 % (kategori Sangat Baik).
Kedua; terjadi kenaikan terhadap jumlah
penerbitan
ijin dalam
sejumlah yaitu 13.680 ijin dibanding Tahun 2011 yaitu 13.594 ijin
Tahun 2012 ( Naik 0,99 %
). Ketiga; terjadi Kenaikan Nilai Investasi Lokal (Non PMDN/PMA/Swasta Murni) Tahun 2012
sebesar
Rp. 15.678.201.769.488,- dibanding
Tahun 2011
sebesar Rp.
9.317.069.917.627,- Terjadi kenaikan sebesar Rp 6.361.131.851.861,- (Naik 59,42 %). Meningkatnya realisasi jumlah investasi lokal di Kabupaten Sidoarjo karena : a. Perberlakuan perda RTRW, sehingga ada kepastian peruntukan investasi dibidang industri, perdagangan, perumahan dan jasa; b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus legalitas ijin usahanya;
c. Diberlakukan sosialisasi dan program jemput bola di Kecamatan – Kecamatan (one day service); d. Penyederhanaan persyaratan perijinan dan kemudahan pelayanan perijinan (pemberlakuan paket perijinan); e. Promosi melalui leaflet, baliho, media elektronika, dan pameran. Keempat; Realisasi jumlah investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 sebesar Rp.
1.708.389.295.869
4.477.145.111.279
,-
,-
dibandingkan
terjadi
dengan
penurunan
realisasi
jumlah
Tahun
investasi
2011
PMDN
Rp. sebesar
Rp.2.768.755.815410,- (turun 262,06 %). Menurunnya jumlah investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo karena : 1. Semakin sedikitnya permohonan PMDN yang fasilitas; 2. Kewenangan pengurusan ijin PMDN diatas 10 M masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ( BPM ), padahal di Kabupaten Sidoarjo banyak perusahaan yang nilai investasinya di atas 10 M. 3. Belum maksimalnya pelaporan realisasi PMDN diatas 10 M dari Provinsi
( BPM
Provinsi Jawa Timur ) ke Kabupaten / Kota ( belum online ). Kelima; Realisasi jumlah investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 sebesar Rp. 326.159.793.347,- Apabila dibandingkan dengan realisasi jumlah investasi PMA Tahun 2011
yang
sebesar
Rp.
27.392.774.677,-.
terjadi
kenaikan
sebesar
Rp.298.767.018.670,Tingginya pencapaian target indikator ini karena: a. Banyaknya surat tembusan ijin usaha yang dikirim dari BKPM ke BPPT karena Kabupaten / Kota tidak mempunyai kewenangan untuk menangani Ijin PMA; b. Adanya promosi ( pameran ) investasi secara berkelanjutan c.
Kenaikan nilai mata uang dolar
d. Adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Sedangkan Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan BPPT (urusan penanaman modal) sebesar Rp. 5.304.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.916.658.100,- dan sisa anggarannya adalah Rp 387.881.900,-.
Jadi
secara keseluruhan penyerapan
anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sudah penyerapan anggarannya adalah 92,69 %.
Baik
karena prosentase
Terobosan atau Inovasi pemberian pelayanan perijinan sebagai Kebijakan Kepala BPPT Kabupaten Sidoarjo,
dalam rangka
memberikan
kemudahan
dan
mempercepat
pelayanan perijinan yaitu : Sejak tanggal 23 Juli 2009, khusus untuk SIUP, TDP, TDI dan IUI tidak dipungut biaya retribusi atau gratis. Pelayanan yang tidak memerlukan tinjau lapangan yaitu SIUP, TDP dan TDI waktu penyelesaiannya 1 (satu) hari kerja. Penyederhanaan persyaratan perijinan. Pelayanan perijinan 1 (satu) paket, terdiri dari : 1) Perijinan Paket I meliputi Perubahan Status Tanah Sawah, IMB, Ijin Gangguan (HO), TDI, SIUP, serta TDP; 2) Perijinan Paket 2 meliputi Perubahan Status Tanah Sawah, IMB, Ijin Gangguan (HO), dengan hanya 1 (satu) kali tinjau lapangan mulai diberlakukan pada bulan Oktober Tahun 2011. Pelayanan perijinan secara online yang di mulai diberlakukan pada bulan September 2012 Beberapa Prestasi atau penghargaan yang berhasil diperoleh urusan penanaman modal (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo) pada Tahun 2012 sebagai berikut : Investment Award 2012 Propinsi Jawa Timur, yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 26
Desember 2012, Sebagai Juara Umum di Bidang
Kelembagaan, Promosi Investasi dan Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten / Kota. Juara I kategori Inovatif pada Pameran Ekonomi Expo & Forum 2012 di JCC Jakarta yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai langkah pemecahan masalah yang akan dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan perencanaan program dan kegiatan selanjutnya sebagai berikut : 1. Pelayanan perijinan 1 (satu) paket lebih dioptimalkan, dimana dari beberapa ijin bisa diajukan dalam waktu bersamaan, sehingga bisa efisien, mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya.
2. Perlunya dilakukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan yang mengarah kepada
perbaikan
mutu
pelayanan
kepada
masyarakat dunia usaha
atau
pengguna jasa perijinan. Dengan pelayanan perijinan satu pintu (PTSP) termasuk memfasilitasi penerimaan berkas dan penyerahan produk Kajian Teknis, seperti Siteplan, Amdal, UKL/UPL, Andalalin dsb dalam satu tempat tanpa mengambil kewenangan masing-masing SKPD teknis. 3. Penerapan System Manajemen Mutu ISO 9001:2008 secara konsisten, diharapkan pelayanan perijinan yang menjadi kebutuhan masyarakat dunia usaha atau pengguna jasa akan semakin cepat, jelas, sederhana, aman, adil, efisien dan transparan. 4. Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi & Promosi pelayanan perijinan dan penanaman modal
sehingga tepat sasaran, termasuk memberikan pemahaman dan informasi
terkini tentang lumpur Lapindo yang hanya sebatas Kecamatan porong (± 1 % dari luas wilayah), sedangkan wilayah 17 Kecamatan lainnya relatif aman bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Sidoarjo, terutama dengan telah disyahkannya Perda RTRW sehingga bisa lebih memberikan kepastian. 5. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal, seperti : Penataan atau renovasi ruang rapat, garasi/parkir kendaraan, sehingga lebih memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap. Pengembangan system teknologi informasi pelayanan perijinan dan penanaman modal secara komprehensif dan berkelanjutan (data base). 6. Perlunya penambahan kuantitas dan kualitas SDM staff BPPT sesuai tupoksi dan instruksi kerja masing-masing, serta perlu adanya penambahan nomenklatur dan struktur organisasi pejabat setingkat eselon IV pada Bidang Perijinan Tertentu dan Bidang Perijinan Usaha. 7. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun SKPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
.
Tim Lakip Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pelayanan perijinan dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Dan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi, agar instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir anggaran. Oleh karena itu, LAKIP dibuat dalam rangka wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, serta Lakip berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dasar hukum ketentuan penyusunan LAKIP, adalah sebagai berikut : a. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja; a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
:
Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; c. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
:
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik;
d. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
:
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; e. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
:
KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; f.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; h. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara
Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Indikator Kinerja Utama h. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
20
Tahun 2008
tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu; i.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
j. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
Kabupaten Sidoarjo; k. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 Jo. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Jo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo; l. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan; m. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan; n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ijin Gangguan; o. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang izin Gangguan; p. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame; q. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Juklak Penyelenggaraan Reklame;
r. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan; s. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2009 tentang Prosedur Pemberian Ijin Usaha Kepariwisataan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan Olah Raga; t. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerbitan Ijin Lokasi dan Persetujuan pemanfaatan Ruang; u. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2010 tentang SIUP, TDI, IUI, TDG dan Pendaftaran Perusahaan.
1.2 Gambaran Umum SKPD 1.2.1 Struktur Organisasi Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
: Kepala Badan
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Sub Bagian Keuangan. c. Unsur Pelaksana
: Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Perijinan Tertentu 2. Bidang Perijinan Usaha 3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : a). Sub Bidang Pengembangan dan Promosi b). Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. d. Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan Bagan Struktur Organisasi BPPT dapat dilihat sebagai berikut :
Struktur Orgnisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo
A. KEPALA BADAN
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN & PELAPORAN
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor
21
Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 Jo. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Jo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 12 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo , dengan kewenangan 37 ( tiga puluh tujuh ) jenis ijin maka tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yaitu :
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi, penyelenggaraan serta pelayanan administrasi
di bidang
perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi : a. Penyusunan program pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal; b. Penyelenggaraan perijinan yang menjadi kewenangannya; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan penanaman modal; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan penanaman modal; e. Pemantauan evaluasi pelaksanaan perijinan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berwenang menandatangani jenis ijin yang meliputi : 1. Ijin Perubahan Status Tanah Sawah; 2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. Ijin Gangguan (HO); 4. Ijin Surat Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA); 5. Ijin Reklame; 6. IUKU;
7. IUKS; 8. IUPTL; 9. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 10.Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 11. Tanda Daftar Gudang (TDG); 12. Tanda Daftar Industri (TDI); 13. Ijin Usaha Industri (IUI); 14. Ijin Usaha Pusat Pembelanjaan (IUPP); 15. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT); 16. Ijin Usaha Tokoh Modern (IUTM); 17. Ijin Pendirian Rumah Sakit (IPRS); Ijin Usaha Sarana Pariwisata, meliputi : 18. Ijin Usaha Hotel; 19. Ijin Usaha Pondok Wisata/Pemondokan; 20. Ijin Usaha Restoran/Rumah Makan; 21. Ijin Usaha Jasa Boga; 22. Ijin Usaha Angkutan Wisata; 23. Ijin Usaha Sarana Wisata Tirta; 24. Ijin Usaha Kawasan Pariwisata; 25. Jasa Biro Perjalanan Wisata; 26. Jasa Cabang Biro Perjalanan Wisata; 27. Jasa Biro Perjalanan Wisata; 28. Jasa Pramuwisata; 29. Jasa Konvensi Pertemuan & Pameran; 30. Jasa Impresariat; 31. Jasa Konsultan Pariwisata ; 32. Jasa informasi Pariwisata; Izin Penanaman Modal Dalam Negeri, meliputi : 33. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri 34. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri 35. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal ( merger ) dan Izin Usaha Perubahan 36. Ijin Lokasi (Kewenangan Bupati); 37. Persetujuan Pemanfaatan Ruang
khusus Point No. 36 & 37 yaitu Ijin Lokasi & persetujuan pemanfaatan Ruang penandatanganan oleh Bapak Bupati
( Kewenangan
Bupati ) A. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Sesuai dengan salah satu Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah Mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, professional dalam kerangka good governance, maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo bertekad untuk senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan Ruang Lingkup 37 (tiga puluh tujuh)
Jenis Ijin dan Paket Perijinan merupakan
komitmen Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo
(Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu) yang bekerja sama dengan
PT. Sucofindo Unit SICS
Jakarta yang bertindak sebagai Badan atau lembaga yang mengeluarkan sertifikasi. Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yaitu dengan menyusun Pedoman Mutu yang dipakai sebagai arah kegiatan pelayanan dalam proses perijinan, yang didalamnya memuat : a. Kebijakan Mutu, yaitu : bertekad untuk senantiasa memenuhi kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan prima melalui : Pengembangan SDM :
Pelatihan Awareness/SQ/EQ/Outbond. Pelatihan Performance. Pelatihan Audit Internal dll.
Peningkatan Proses dan Teknologi :
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPP); Komputerisasi Kearsipan; Situs Perijinan : www.perijinan.sidoarjokab.go.id Email :
[email protected].
Pemenuhan Harapan Pelanggan :
Penyederhanaan Persyaratan/Prosedur Perijinan dll.
b. Sasaran Mutu : Jumlah ijin terlambat waktu penyelesaiannya maksimal 2,5 % yang dicapai s/d bulan Desember 2012 dan dapat dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan secara periodik, melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Adapun keterlambatan pemrosesan jenis ijin secara kumulatif dalam Tahun 2012 yaitu : 0,62 %.
Mempertahankan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2012 untuk semua jenis ijin, sedangkan hasil survey IKM Tahun 2012 untuk 25 Jenis Ijin sebesar
82,37 (Kategori Sangat Baik).
Penentuan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perijinan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan setiap Tahun sekali.
Dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 ini memiliki arti yang sangat penting bagi pengguna jasa perijinan dan tentunya bagi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sendiri yang telah menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang berorientasi pada kepuasan pelanggan,
maka
diharapkan pelayanan perijinan yang menjadi kebutuhan masyarakat akan semakin cepat, sederhana, efisien, adil, berhasil guna dan transparan.
Adapun manfaat penerapan ISO 9001:2008 adalah : 1. Adanya pedoman kerja yang berstandart, sehingga lebih efektif dan efisien. 2. Senantiasa melakukan inovasi-inovasi dan perubahan yang lebih baik. 3. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 4. Meningkatkan image organisasi, serta meningkatkan investasi di daerah.
c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operational Prosedur (SOP) yaitu : 1. Monitoring Monitoring terhadap pelayanan perijinan dan penanaman modal dilakukan melalui: 1). Audit Internal, dilaksanakan oleh Tim Auditor Internal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo 2 (dua) kali setahun. (bulan Mei dan Oktober) 2). Audit Eksternal, oleh Auditor PT. Sucofindo Unit SICS Jakarta dilaksanakan setahun sekali (bulan Desember). Pelaksanaan
Audit
Internal
dan
Audit
Eksternal
dimaksudkan
untuk
memastikan apakah penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, sudah efektif dan diimplementasikan ke seluruh area pelaksana sesuai lingkup organisasi yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Secara umum peranan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo selaku Manager memadai dan berkomitmen untuk memastikan penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu berjalan dengan baik didalam organisasi.
2. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi dilakukan melalui : 1). Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan minimal kali setahun, dimaksudkan
untuk
4
(empat)
mengevaluasi hal-hal yang bersifat
mendesak untuk segera ditindak lanjuti, seperti : Hasil penerapan Standart Manajemen Mutu (SMM), pelayanan perijinan terkait persyaratan/prosedur, kebutuhan sumber daya (SDM/sarana-prasarana), serta pencapaian sasaran mutu dsb.
2). Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Lembaga Independen dari unsur pergurusan tinggi, konsultan dan LSM, yang dilaksanakan setahun sekali.
IKM dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja
pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
yang nantinya dipakai
sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan
publik,
sesuai
Kepmenpan
Nomor
:
KEP/25/M.PAN/2/2004 dengan 15 indikator pelayanan. 3). Pemberian Reward dan Punishment. Dalam rangka tertib administrasi, disiplin dan mengetahui tingkat kinerja staf pelayanan Perijinan secara periodik (4 kali setahun), maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Tim Reward and Punishment) perlu memberikan reward and punishment. Ketentuan Pelaksanaan Reward and Punishment sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pebruari
tanggal 14
2012 Nomor: 188/818/404.6.2/2012, dengan kriteria penilaian
meliputi : Disiplin, Loyalitas, Tanggung Jawab, Jujur, Kerjasama
dan
Prakarsa (Inisiatif).
1.3 Aspek Stratejik ( Prioritas Pembangunan Daerah / SKPD ) Aspek Strategis meliputi kegiatan yang menjadi prioritas SKPD dalam hal ini mengacu kepada Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015, sebagaimana dalam Lampiran 1
1.4 Sistematika Penyajian BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang, Gambaran umum SKPD yang mencakup struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi serta aspek stratejik yang merupakan prioritas pembangunan daerah / SKPD termasuk sistematika penyajian laporan
BAB II
: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Bab
ini
berisi
tentang
Perencanaan
dan
Perjanjian
Kinerja
Meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan juga Program dan kegiatan organisasi dan pencapaian tujuan dan sasaran. Juga berisi
tentang Perjanjian Kinerja yang berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah disahkan.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini menjelaskan realisasi program dan kegiatan, hasil pengukuran
capaian
kinerja,
Analisis
Capaian
Kinerja
serta
akuntabilitas kinerja keuangan.
BAB IV : PENUTUP Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan saran yang menyimpulkan pencapaian kinerja dan mengulas permasalahan pencapaian kinerja secara umum untuk tidak lanjut tahun anggaran berikutnya.
.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 PERENCANAAN 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Pada Bab ini akan dijabarkan tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, 1. VISI Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Keberadaan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo memiliki visi yang jelas, yaitu: “Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima”, Yakni memberikan pelayanan perijinan dan penanaman modal secara terpadu dalam satu tempat yang berorientasi kepada konsumen yang dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu : a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit. b. Kejelasan dan Kepastian, prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian. c. Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman. d. Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses pelayanan. e. Efisiensi,
biaya
pelayanan
diterapkan
secara
wajar
dengan
memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa. f. Keadilan Yang Merata, Jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin. g. Ketepatan Waktu, pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo sesuai Visi, yaitu sebagai pelopor pelaksanaan pelayanan perijinan dan penanaman modal secara terpadu dalam satu tempat yang menangani 37 jenis ijin, hal ini Tim Lakip Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
menunjukan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan perijinan dan penanaman modal. Sedangkan Bisnis Proses Pelayanan Perijinan sebagai implementasi dari Visi BPPT Kabupaten Sidoarjo Sebagai Berikut :
BISNIS PROSES
CUSTOMER SERVICE 1. Menerima berkas permohonan 2. Menyerahkan SK
PEMOHON
KEPALA BIDANG 1. Meneliti keabsahan berkas 2. Peninjauan Lapangan 3. Koordinasi dengan SKPD / Instansi terkait 4. Perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi 5. Pembuatan & tandatangan BAP 6. Pembuatan draft SK
KABAN BPPT Tandatangan SK
PEMBAYARAN RETRIBUSI BANK JATIM
2. MISI Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka MISI Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah : a. Mewujudkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat, pelaku usaha atau investor sesuai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008
b. Mewujudkan citra aparatur pemerintah dibidang pelayanan sesuai prinsipprinsip pelayanan prima dengan memberikan pelayanan sederhana, mudah, jelas dan pasti, terbuka, efisien, adil, cepat dan tepat waktu c. Mewujudkan kompetensi Aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi tenaga trampil dalam bidangnya
( profesional ).
d. Mewujudkan sosialisasi, informasi dan monev pelayanan perijinan, serta promosi potensi dan peluang investasi, sehingga kesadaran masyarakat, pelaku usaha atau investor semakin meningkat dalam memperoleh legalitas ijin atau usahanya. 3. TUJUAN Adapun tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal; 2. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dibidang pelayanan sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima; 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal; 4. Meningkatkan sosialisasi, informasi dan promosi potensi peluang investasi.
4. SASARAN Dalam rangka mencapai Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya disiplin, etos kerja dan kualitas SDM 4. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal / investasi 5. Terwujudnya peningkatan promosi dan kerjasama investasi 6. Terwujudnya peningkatan pelayanan perijinan dan realisasi investasi. 4.1 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Strategi merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo didalam mewujudkan Visi dan Misi, yaitu : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang pelayanan sesuai kompetensinya (profesional); 2. Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 secara konsisten; 3. Sosialisasi pelayanan perijinan dan penanaman modal, serta promosi potensi peluang investasi secara rutin; 4. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perijinan dan penanaman modal secara bertahap; 5 Menyempurnakan pengolahan data base perijinan dan data potensi investasi daerah secara lengkap dan akurat; 6. Melakukan evaluasi dan revisi peraturan perundangan perijinan dan penanaman modal. ANALISA SWOT Bertitik tolak pada tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo amatlah strategis dimasa mendatang, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang perijinan dan penanaman modal dan apabila dikaitkan dengan Visi BPPT yaitu Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima, maka keberhasilan mewujudkan visi dimaksud sangatlah ditentukan oleh kualitas mutu pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat (investor). Namun demikian apabila memperhatikan kondisi internal dan eksternal, maka dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam pembangunan, dapat dilakukan dengan memakai Analisa SWOT yaitu : 1. Pencermatan Lingkungan Internal a. Faktor Kekuatan (Strenght) : 1. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan 2. Pembentukan
Badan
Pelayanan
Perijinan
kewenangan 37 ( tiga puluh tujuh ijin ) Jenis Ijin.
Terpadu
dengan
3. Terlaksananya pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai standart manajemen mutu, sehingga prosesnya terukur dan tepat waktu. 4. Tersedianya data dan informasi perijinan dan penanaman modal 5. Terlaksananya penanganan administrasi tata usaha dan pelayanan Perijinan 6. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan promosi investasi, serta produk unggulan daerah 7. Pemberian reward and punishment bagi staf setiap 3 (tiga) bulan sekali. b. Faktor Kelemahan (Weaknesses) : 1. Terbatasnya ketersediaan SDM yang menguasai teknis pelayanan perijinan sesuai kompetensi. 2 Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal, seperti komputer dll. 3. Kinerja penanaman modal dalam rangka menciptakan peluang investasi belum optimal, karena terkait dengan regulasi kewenangan pemerintah pusat maupun tupoksi SKPD lain. 4. Pemahaman yang tidak sama terkait tupoksi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, khususnya pasca perijinan dimana setelah dikeluarkan SK Ijin maka hal tersebut merupakan kewenangan dari SKPD teknis. 2. Pencermatan Lingkungan Eksternal a. Faktor peluang (Opportunities) : 1. Terjalinnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait dengan penerapan pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal. 2. Dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan transparan, maka minat dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus perijinan semakin meningkat.
3. Otonomi
Daerah
sebagai
peluang
menarik
investasi
dengan
memberikan kemudahan dalam proses pemberian perijinan, seperti pelayanan perijinan sehari jadi untuk SIUP, TDP & TDI. b. Faktor Tantangan/Ancaman (Treats) : 1. Adanya persaingan kompetensi pelayanan publik sesuai standart manajemen mutu dalam menarik minat investor, yaitu bagaimana memberikan pelayanan prima, Menciptakan inovasi baru & peluang Investasi, serta melakukan promosi Investasi & produk-produk unggulan Daerah. 2. Pelimpahan kewenangan perijinan yang bersifat paralel dan ada keterkaitan dengan ijin-ijin lainnya pada penyelenggara PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dari analisa tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan (Bupati, legislatif dan internal organisasi), pemantapan organisasi kelembagaan dan peningkatan pelaksanaan pelayanan perijinan sesuai standart ditetapkan yaitu cepat, mudah, transparan dan
mutu yang telah
tepat waktu, sehingga
diharapkan dapat mengatasi kelemahan ancaman dan tantangan, serta dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas mutu pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat dan pelaku usaha (kepuasan pelanggan), sehingga nantinya akan berimplikasi kepada pencapaian target kinerja dan peningkatan PAD.
5. KEBIJAKAN Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, ditempuh arah Kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan meliputi : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik ( Public Service Excellence ), khususnya prioritas peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan PTSP, serta pengelolaan SDM Pelayanan perijinan berbasis kompetensi.
2. Meningkatkan
pengembangan
investasi
yang
difokuskan
pada
peningkatan promosi potensi peluang investasi sebagai daya tarik investasi dari dalam dan luar negeri. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pemberian kemudahan perijinan serta peningkatan kualitas sistem informasi ( data base perijinan dan penanaman modal ), melalui optimalisasi SIPP, SPIPISE, Aplikasi Kearsipan, dan paket Perijinan, Serta Perijinan Online.
6. PROGRAM KERJA Ada 7 (tujuh) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Urusan Penanaman modal) adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b. Penyediaan jasa administrasi keuangan c. Penyediaan jasa kebersihan kantor d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangUndangan h. Penyediaan bahan logistik kantor i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional b. Pengadaan peralatan Gedung kantor c. Pengadaan Meubeleur d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN/PMA. b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal
c. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan dunia usaha 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a. Pengembangan system informasi penanaman modal. b. Penyusunan system informasi penanaman modal. c. Monitoring evaluasi dan pelaporan. d. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi. e. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal. 7. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah. a. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi. 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2012 Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012, diuraikan ke dalam Sasaran, Indikator dan Target yang tertuang di dalam Rencana Kerja Tahun 2012 sebagaimana pada Lampiran 2, yang disesuaikan dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, sebagaimana dalam Lampiran 3.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2012 di lakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja sasaran atau juga dengan membandingkan antara realisasi Tahun 2012 dengan tahun sebelumnya tingkat capaian kinerja Tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 4 Beberapa sasaran strategis berikut indikator kinerjanya dapat dicapai atau merupakan keberhasilan, namun demikian beberapa dari sasaran strategis tidak berhasil diwujudkan. Terhadap sasaran maupun indikator kinerja dilakukan evaluasi pengukuran pencapaian sasaran untuk melihat tingkat keberhasilan, seperti tabel berikut :
Evaluasi Pengukuran Pencapaian Sasaran Sasaran 1 : Meningkatnya Tertib Administrasi Perkantoran No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2011 Tahun 2012
1
1. Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik dan air. 2. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan. 3. Terciptanya kondisi bersih kantor. 4. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 5. Terpanuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 6. Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan 7. Terpenuhinya bahan bacaan (surat kabar) dan peraturan perundangundangan 8. Terpenuhinya bahan logistik kantor (BBM) 9. Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat 10.Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah
Capaian Kinerja Tahun 2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
72.32
100
70
70
100
98,26
100
96
96
100
100
100
100
100
100
97,64
100
96
96
100
93,90
100
61
61
100
100
100
98
98
100
100
100
90
90
100
100
100
100
100
100
99,75
100
87
87
100
88,77
100
99
99
11.Terealisasinya laporan capaian kinerja dengan tepat waktu.
100
98,48
100
100
100
Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2011 Tahun 2012
2
1. Peningkatan Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional 2. Prosentase jumlah meubeler kondisi baik 3. Peningkatan jumlah peralatan kantor 4. Prosentase Gedung kantor kondisi baik 5. Prosentase jumlah kendaraan dinas / operasional kondisi baik 6. Prosentase jumlah peralatan kantor (komputer, printer dan jaringan) kondisi baik. 7. Prosentase Peningkatan jumlah gedung kantor
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
98,63
100
96
96
-
-
100
98
98
100
97,66
100
96
96
100
98,02
100
99
99
100
94,42
100
99
99
100
97,72
100
100
100
100
99,58
100
99
99
Sasaran 3 : Meningkatnya disiplin, etos kerja dan kualitas SDM No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2011 Target 3
1. Prosentase pegawai yang memakai pakaian dinas danatribut kelengkapannya
100
Realisasi
Tahun 2012 Target
97,52
Realisasi
100
Capaian Kinerja Tahun 2012
98
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi. No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2011 Tahun 2012
4
Capaian Kinerja Tahun 2012
98
Capaian Kinerja Tahun 2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1. Prosentase peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 2. Terlaksananya system informasi penanaman modal 3. Tersedianya data pelayanan perijinan dan penanaman modal.
100
99,75
100
95
95
100
84,52
100
98
98
100
98,91
100
96
96
4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perijinan
100
94,17
100
96
96
5. Terlaksananya Pelatihan SDM ( Outbound, Pelatihan Peningkatan Pribadi dan Citra Diri,
100
97,86
-
-
-
Kursus Bahasa Inggris)
Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan promosi dan kerjasama investasi. No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2011 Tahun 2012
5
Capaian Kinerja Tahun 2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1. Terlaksana kordinasi antara pemerintah dengan pengusaha dan kerjasama / kemitraan di bidang penanaman modal
100
98,53
100
97
97
2.
Tercapainya investasi daerah
promosi
80
97,82
100
97
97
3.
Prosentase peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal
100
93
100
95
95
4. Terlaksananya sosialisasi / Fasilitasi terwujudnya legalitasi perijinan di pengusaha rokok
100
57,75
-
-
-
Sasaran 6 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perijinan dan realisasi investasi. No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2011 Tahun 2012
6
Capaian Kinerja Tahun 2012
Target
Realisasi
Target
Realisasi
90
95,96
100
94
94
100
81,52
100
99
99
100
85,62
100
98
98
1.
Tercapainya Jumlah penerbitan ijin. 2. Tercapainya peningkatan pelayanan perijinan dalam pelayanan penanaman modal. 3. Tersusunnya data potensi lokasi investasi.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada
Pengukuran
Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran & indikator kinerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan dimaksud, sebagaimana dalam lampiran 4. Menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, strategi dan tujuan yang telah ditetapkan mewujudkan visi dan misi sebagaimana
dalam
terlampir dalam Lampiran 5.
rangka
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan dan
sasaran
yang ingin dicapai, maka
Sesuai visi, misi, tujuan, strategi
dalam LAKIP
Tahun 2012
hanya
diidentifikasikan 6 ( enam ) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu inputs, output (keluaran) dan outcome (hasil).
Dan untuk mengetahui capaian kinerja dapat
kami jelaskan sebagai berikut : Dari pencapaian sasaran diatas dapat kami simpulkan, bahwa 6 (enam) sasaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan pada Tahun 2012 dapat
tercapai secara keseluruhan, meskipun
indikator kinerja yaitu Input (dana) tidak terserap 100 %. Dan untuk lebih jelasnya akan kami uraikan sebagai berikut :
1. Sasaran 1 ( Meningkatnya Tertib Administrasi Perkantoran ) Dimaksudkan pelayanan
perijinan
untuk dan
lebih
meningkatkan
penanaman
kualitas/kinerja
modal
secara
pemberian
prima
kepada
masyarakat/pengguna jasa, khususnya terkait pemberian pelayanan program administrasi perkantoran, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Adapun Indikator kinerja (Output) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah : a) Tersedianya biaya rekening telepon, listrik, air, alat listrik, benda pos dan surat kabar, dengan target 1 tahun, realisasi 1 tahun dan
tercapai 100 %
dengan realisasi anggaran 70,43 %. b). Tersedianya honor pengguna anggaran, KPA, PPK, Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pemegang Barang, staf pelaksana dan administrasi, dengan target 1 tahun, realisasi 1 tahun dan tercapai 100 % dengan realisasi anggaran 95,77 %. c). Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor, serta honor tenaga kebersihan, dengan target 1 tahun, realisasi 1 tahun dan tercapai 100 % dengan realisasi anggaran 100 %. d). Tersedianya alat tulis kantor, dengan target 1 tahun, realisasi 1 tahun dan tercapai 100 % dengan realisasi anggaran 96,00%. e). Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
dengan target 1 tahun,
realisasi 1 tahun dan tercapai 100 % dengan realisasi anggaran 60,54%. f). Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan, dengan target 1 tahun, realisasi 1 tahun dan tercapai 100 % dengan realisasi anggaran 97,74 %.
g). Tersedianya bahan bacaan (surat kabar) dan peraturan perundang-undangan, dengan target
1 tahun, realisasi 1 tahun
dan
tercapai
100 %
dengan
realisasi anggaran 89,56 %. h). Tersedianya bahan logistik kantor (BBM), dengan target 1 tahun, realisasi 1 tahun dan tercapai 100 % dengan realisasi anggaran 100 %. i). Tersedianya makanan dan minuman rapat AI, AE, RTM, serta rapat lainnya, dengan target 1 tahun, realisasi 1 tahun dan tercapai 100 % dengan realisasi anggaran 87,10 %. j). Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah (rapat koordinasi & konsultasi), dengan target 1 tahun, realisasi 1 tahun dan tercapai 100 % dengan realisasi anggaran 99,45 %. l). Tersusunnya laporan capaian kinerja (Program Kerja/RKPD dan Lakip), dengan target 2 dokumen, realisasi 2 dokumen dan tercapai 100 %, dengan realisasi anggaran 99,97 %.
2. Sasaran 2 (Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur) Dimaksudkan untuk lebih meningkatkan proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu sebagai sarana peningkatan kualitas/kinerja pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal secara prima kepada masyarakat/pengguna jasa. Adapun Indikator kinerja (Output) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah : a). Tersedianya kendaraan dinas operasional (roda 4 dan roda 2), dengan target masing-masing 4 unit, realisasi 4 unit dan tercapai 100 %, dengan realisasi anggaran 96,39 %. b). Tersedianya peralatan kantor (Papan Informasi, AC, Komputer, Note Book, Hard Disk, Printer, LCD, Rak Arsip, Rak Server, Casing Nomor Antrian, Peralatan Dapur, Alat-alat Studio), dengan target 65 unit, realisasi 65 unit dan tercapai 100 % dengan realisasi anggaran 97,63 %. c). Terpeliharanya
gedung kantor (Renovasi Kamar Mandi Kaban, Perbaikan
Meubelair, Pemeliharaan Taman), dengan target 3 unit, realisasi 3 unit dan tercapai 100 %, dengan realisasi anggaran 99,19 %.
d). Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, dengan target 10 unit Kendaraan Roda 4 dan 11 unit Kendaraan Roda 2, Masing-masing realisasi 10 unit dan 11 unit tercapai 100 %, dengan realisasi anggaran 99,08 %. e). Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor (Perawatan AC, Perawatan Komputer, dll), dengan target 1 tahun, realisasi 1 tahun dan tercapai 100 %, realisasi anggaran 99,94 %. f). Tersedianya pengadaan rehabilitasi Bangunan Rehabilitasi Gedung Kantor (Renovasi Ruang Rapat, Renovasi Kamar Mandi Pemohon, Pembuatan Garasi), dengan target 3 unit, realisasi 3 unit dan tercapai 100 %, realisasi anggaran 98,76 %. . 3. Sasaran 3 ( Meningkatnya Disiplin, etos kerja dan kualitas SDM ) Dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kedisiplinan aparatur dalam proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal melalui program peningkatan disiplin Aparatur. Adapun Indikator kinerja (Output) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah : a) Terpenuhinya Kebutuhan pakaian seragam kantor beserta kelengkapannya, dengan target seluruh pegawai, realisasi seluruh pegawai dan tercapai 100 % dan realisasi anggaran 98,14 %. 4. Sasaran 4 ( Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Investasi ) Dimaksudkan untuk lebih menarik minat investor dalam menanamkan modalnya untuk meningkatkan nilai investasi, melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan Program Peningkatan Ikilim Investasi dan Realisasi Investasi. Untuk lebih jelasnya dapa dilihat dalam Lampiran 7 (Rekapitulasi Nilai Investasi),
Lampiran 8 (Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Perijinan) dan
Lampiran 9 ( Tabel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ) terlampir. Adapun Indikator kinerja (Output) yang digunakan untuk mengukur Pencapaian Sasaran ini adalah : a). Terlaksananya Surveilance Audit Sertifikasi ISO 9001:2008, dengan target 1 ( satu) paket/keg, realisasi 1 ( satu) paket/keg dan tercapai 100 %, realisasi anggaran 99,75 %.
b). Terlaksananya Pelatihan SDM (Pelatihan Audit Mutu Internal, Pelatihan Peningkatan PTSP, Pelatian Peningkatan SDM) dengan target 3 ( tiga ) kali paket / kegiatan , realisasi 3 ( tiga ) kali paket / kegiatan dan tercapai 100 %, realisasi anggaran 95,35 % c). Terlaksananya Renewal Pendampingan dan Penataan kearsipan, dengan target 2 ( dua ) kali paket / kegiatan, raealisasi 2 ( dua ) kali paket / kegiatan dan tercapainya 100 %, realisasi anggaran 97,94 %. d). Tersusunnya Data Base Penanaman Modal , Aplikasi SIPP dan SPIPISE, dengan target 2 ( dua ) paket / kegiatan, realisasi 2 ( dua ) kali paket/kegiatan dan tercapainya 100 %, realisasi anggaran 95,66 %. e). Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Proses penanaman modal dan Evaluasi Kinerja Petugas Pelayanan Perijinan dengan target 12 kali kegiatan, realisasi 12 kali kegiatan dan tercapainya 100 %, realisasi anggaran 95,90 %.
5. Sasaran 5 ( Terwujudnya peningkatan promosi dan kerjasama investasi ) Dimaksudkan untuk meningkatkan nilai investasi daerah melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Adapun Indikator kinerja (Output) yang digunakan untuk mengukur Pencapaian Sasaran ini adalah : a). Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Investasi PMA / PMDN serta promosi dan pameran investasi daerah dengan target 3 ( tiga ) kali kegiatan, realisasi 3 ( tiga ) kali kegiatan dan tercapai 100 %, realisasi anggaran 96,86 % b). TerlaksananyaSosialisasi Perijinan dan Pelayanan One Day Service ( di 2 Kecamatan Sukodono dan Sedati ) dengan target 2 ( dua ) kali kegiatan, realisasi 2 ( dua ) kali kegiatan dan tercapai 80 %, realisasi anggaran 95,38 % 6. Sasaran 6 ( Terwujudnya peningkatan pelayanan perijinan dan realisasi investasi ) Dimaksudkan untuk meningkatkan Jumlah Penerbitan Ijin melalui Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dan Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Adapun Indikator kinerja (Output) yang digunakan untuk mengukur Pencapaian Sasaran ini adalah : a). Terlaksananya operasional pelayanan perijinan (Tim Sidang Persetujuan Pemanfaatan Ruang, Tim Ijin Lokasi dan ijin Reklame) dengan target 3 ( tiga ) paket / kegiatan, realisasi 3 ( tiga ) paket / kegiatan dan tercapai 90 %, realisasi anggaran 93,93 %. b) Terlaksananya Sosialisasi Perda IMB dan Perda Ijin Gangguan (HO) dan Peningkatan Kinerja PelaksanaTehnis IMB Kecamatan dengan target 2 ( dua ) paket, realisasi 2 ( dua ) paket dan tercapai 100%, realisasi anggaran 93,93 % c). Terlaksananya Penyederhanaan Perijinan dan Penanaman Modal
(
Tersusunnya Buku Kajian PTSP di Kabupaten Sidoarjo ) dengan target 1 (satu) kali kegiatan, realisasi 1 ( satu ) kali kegiatan dan tercapai 100 %, realisasi anggaran 98,66 %. 3.2.1 Beberapa kendala atau permasalahan umum yang dihadapi pada urusan penanaman modal antara lain : 1.
Belum dirubahnya struktur organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yaitu tidak adanya eselon IV dibawah Bidang Perijinan Tertentu dan Perijinan Usaha;
2.
Permasalahan
yang
dihadapi
Penanaman
Modal,
masih
banyaknya
perusahaaan yang tidak mengirimkan LKPM ( Laporan Kegiatan Penanaman Modal ) ke BPPT, sehingga sulit dilakukan pemantauan dan pengawasan. 3.
Kurangnya Kesadaran masayarakat dan Pelaku usaha untuk mengurus legalitas perijinan;
4.
Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal.
3.2.2 Solusi dari permasalahan tersebut adalah : 1. Perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 jo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsí dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), dimana perlu adanya penambahan nomenklatur dan struktur
organisasi pejabat setingkat eselon IV pada Bidang Perijinan Tertentu
dan
Bidang Perijinan Usaha. 2. Perlunya penambahan kuantitas dan kualitas SDM staff BPPT sesuai tupoksi dan instruksi kerja masing-masing dalam pemberian proses pelayanan perijinan kepada masyarakat dan pelaku dunia usaha/investor. 3.
Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi & Promosi pelayanan perijinan dan penanaman modal sehingga tepat sasaran, yaitu melalui : a. Pelaksanaan sosialisasi dan klinik pelayanan sehari jadi (One Day Service) di Kecamatan-Kecamatan bekerja sama dengan berbagai pihak (seperti Forda UKM maupun pihak ketiga lainnya) b. Penyebaran brosur/leaflet/poster perijinan, serta promosi melalui media radio
dan
surat
kabar,
serta
Situs
perijinan
(http://www.perijinan.sidoarjokab.go.id) yang berisi tentang profil BPPT, potensi
lokasi
investasi,
produk-produk
unggulan,
buku
tamu
(pengaduan/saran) dsb. c. Keikutsertaan dalam kegiatan agenda rutin tahunan yaitu pameran pelayanan publik, Pameran
internasional yang diselenggarakan oleh
Kementrian PAN setiap bulan Juni dan pameran promosi potensi investasi dan produk-produk unggulan secara periodik/berkelanjutan. d.
Memberikan pemahaman dan informasi terkini tentang lumpur Lapindo yang hanya sebatas Kecamatan porong (± 1 % dari luas wilayah), sedangkan wilayah 18 Kecamatan lainnya relatif aman bagi para investor melakukan investasi di Kabupaten Sidoarjo, terutama dengan telah disyahkannya Perda RTRW sebagai langkah antisipasi hal tersebut, serta dengan memanfaatkan peluang-peluang, terobosan dan inovasi pelayanan prima
(PTSP
terhadap
semua
perijinan
usaha),
dalam
rangka
meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan dan promosi investasi daerah. 4. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal, seperti : Pembangunan garasi atau tempat parkir kendaraan dan pos jaga, serta perbaikan/renovasi ruang rapat sehingga lebih memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap.
Penambahan
sarana
prasarana
penunjang
(komputerisasi)
sebagai
konsewensi penambahan kewenangan perijinan dari 25 jenis ijin menjadi 37 jenis ijin dan adanya program perijinan online. Pengembangan system teknologi informasi pelayanan perijinan dan penanaman modal secara komprehensif dan berkelanjutan (data base). 3.2.3 Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaian target adalah:
Meningkatkan kegiatan promosi Investasi daerah ( Pameran, Media, Elektronik dsb )
Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang PTSP.
Peningkatan pelayanan perijinan melalui IT secara online.
(kemudahan
Pelayanan Perijinan)
Penyempurnaan Regulasi terkait investasi berupa perda/perbup yang terkait dengan investasi.
Penyederhanaan dalam proses Pelayanan Perijinan (Optimalisasi Paket Perijinan)
Penerapan SMM ISO 9001 : 2008
Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target adalah: a. Meningkatkan kegiatan promosi Investasi daerah. b. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang PTSP. c. Peningkatan pelayanan perijinan melalui IT secara online. d. Penyempurnaan Regulasi terkait investasi berupa Perda/Perbup yang terkait dengan investasi. e. Proses pelayanan paket perijinan. f. Mewujudkan rencana pembentukan PTSP sesuai Perpres 27 tahun 2009 tentang
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
dibidang
penanaman
modal
(pelimpahan kewenangan ijin) 3.2.4 Beberapa Prestasi atau penghargaan yang berhasil diperoleh urusan penanaman modal (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo) pada Tahun 2012 sebagai berikut : Investment Award 2012 Propinsi Jawa Timur, yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 26 Desember 2012 yaitu :
Juara Umum Di Bidang Kelembagaan, Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota. Juara I kategori Inovatif pada Pameran Ekonomi Expo & Forum 2012 di JCC Jakarta yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Program dan Kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2012 dibiayai dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung yang dituangkan dalam APBD/DPA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun Anggaran 2012 sebagaimana Lampiran 6 (Alokasi Anggaran Tahun 2012) terlampir. Berdasarkan Lampiran 6 (Alokasi Anggaran Tahun 2012) diatas dapat diuraikan bahwa anggaran pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal sebesar
Rp. 5.304.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
4.916.658.100,- (92,69 %) dan sisa anggarannya adalah Rp.387.881.900,-. Jadi secara keseluruhan penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012 sudah Baik, karena prosentase penyerapan anggarannya adalah ( 92,69 %)
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 2. Untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yaitu : “Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima“ sangatlah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan dukungan semua pihak (stakeholders) dan dalam penerapan bisnis proses perijinan dan penanaman modal sesuai SMM ISO 9001:2008 dan Standart Pelayanan Publik (SPP). 3. Inovasi pemberian pelayanan perijinan dalam rangka memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan perijinan yaitu : -
Pelayanan yang tidak memerlukan tinjau lapangan yaitu SIUP, TDP dan TDI waktu penyelesaiannya 1 (satu) hari kerja;
-
Penyederhanaan persyaratan perijinan dengan berlakunyaPerda IMB dan Ijin Gangguan (HO) yang baru;
-
Pemberlakuan Pelayanan perijinan1(satu) paket, melalui sistem online
4. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2012 sebesar 82,37 (Kategori Sangat Baik), untuk 25 ( Dua Puluh Lima ) jenis ijin
Pengukuran
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat
terhadap kinerja pelayanan perijinan yang
diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo
yang
dilaksanakan setiap Tahun sekali. 5. Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal sebesar Rp. 5.304.540.000,- dengan realisasi sebesar anggarannya adalah Rp. 387.881.900,-.
Rp.4.916.658.100,- dan sisa
Jadi secara keseluruhan penyerapan
anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sudah
Baik
karena
prosentase penyerapan anggarannya adalah 92,69 %. 6. Dari pencapaian sasaran disimpulkan, bahwa 6 (enam) sasaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan pada Tahun 2012 yaitu 6 (enam) tercapai secara keseluruhan meskipun beberapa indikator kinerja yaitu Input (dana) ada yang tidak terserap 100%.
7. Realisasi jumlah investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 sebesar Rp. 326.159.793.347,- Apabila dibandingkan dengan realisasi jumlah investasi PMA Tahun 2011 yang sebesar Rp. 27.392.774.677,-. terjadi kenaikan sebesar Rp. 298. 767.018.670,Tingginya pencapaian target indikator ini karena: a. Banyaknya surat tembusan ijin usaha yang dikirim dari BKPM ke BPPT karena kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan untuk menangani ijin PMA b. Adanya promosi ( pameran ) investasi secara berkelanjutan c. Kenaikan nilai mata uang dolar d. Adanya pembangunan dan pengembangan Infrastruktur. 8. Realisasi jumlah investasi PMDN Fasilitas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 sebesar Rp. 1.708.389.295.869,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang sebesar Rp 4.477.145.111.279,- Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 terjadi penurunan jumlah investasi PMDN sebesar Rp. 2.768.755.815.410,-. Penurunan jumlah investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo karena: 1) Semakin sedikitnya permohonan PMDN yang mendapat fasilitas 2) Kewenangan pengurusan ijin PMDN diatas 10 M masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (BPM), padahal di Kabupaten Sidoarjo banyak perusahaan yang nilai investasinya diatas 10 M. 3) Belum maksimalnya pelaporan realisasi PMDN diatas 10 M dari Pemerintah Provinsi (BPM Provinsi Jawa Timur) ke Kabupaten/Kota (belum online). 9. Realisasi jumlah investasi PMDN Non Fasilitas Tahun 2012 sebesar Rp. 13.643.652.680.271,- Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan Tahun 2011 yang sebesar Rp. 9.317.069.917.627,-
terjadi peningkatan sebesar
Rp.
4.326.582.762.644,Meningkatnya realisasi jumlah investasi lokal di Kabupaten Sidoarjo karena: a. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang melakukan kegiatan usaha untuk mengurus ijin. b. Meningkatnya promosi investasi c. Kemudahan pelayanan perijinan seperti pelayanan perijinan sehari jadi dan paket perijinan. 10. Tersusunnya kajian prospek dan peluang / kebijakan investasi
Pada tahun 2012 telah diterbitkan kajian prospek dan peluang investasi SSWP V di Kabupaten Sidoarjo dan Kajian Rumput Laut di Kecamatan Jabon sebagai sumber informasi untuk menarik minat calon investor, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu menyusun kajian mengenai prospek dan peluang investasi. Informasi ini akan memberikan gambaran awal bagi calon investor sesuai dengan bidang yang akan dikembangkan investor tersebut. Kajian yang lengkap dengan kebijakan investasi, semakin meyakinkan calon – calon investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. 11. Persentase Penerbitan Ijin Tepat Waktu Kemudahan yang langsung dirasakan oleh para investor adalah penerbitan perijinan yang tepat waktu apabila dokumen yang disampaikan investor dalam permohonan ijinnya lengkap. Pada tahun 2012 dari 13.763 ijin yang diterbitkan, sebanyak 13.422 diantaranya terbit tepat waktu. Dengan demikian persentase ijin yang terbit terlambat (tidak tepat waktu) adalah 1,27 % lebih baik dari target sebesar 3 %. 12. Persentase Perusahaan bukan saja terkait PAD, namun juga memberikan kepastian
hukum
dan
meminimalkan
perselisihan
yang
mungkin
terjadi
dimasyarakat, terutama dengan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut beroperasi. Untuk itu pada Tahun 2012 ditargetkan 5 % perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki ijin. Dari sebanyak 38.909 perusahan yang terpantau, perusahan yang telah memiliki ijin sebanyak 26.230 perusahaan atau sebesar 67 %. Persentase ini meningkatkan disbanding tahun 2011 yang mencapai 64 % perusahaan berijin. B. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan berikutnya yaitu : 8. Optimalisasi pelayanan perijinan 1 (satu) paket, sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya. 9. pengembangan pelayanan perijinan berbasis sistem online dan pararel secara bertahap, sehingga efisien dan akumulasi database terukur.
10. pelimpahan kewenangan perijinan yang bersifat administarasi dan pararel serta ada keterkaitan dengan ijin- ijin lainnya yang masih tersebar di SKPD-SKPD teknis (± 40 jenis ijin) pada PTSP. 11. Konsistensi Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sehingga pelayanan perijinan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha semakin cepat dan jelas sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan. 12. Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi & Promosi pelayanan perijinan dan penanaman modal
sehingga tepat sasaran, termasuk keikutsertaan dalam
pameran promosi investasi dan pelayanan publik secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sidoarjo. 13. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun SKPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. 14. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal, seperti : Penataan atau renovasi ruang rapat, garasi/parkir kendaraan, sehingga lebih memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap, maupun sarana penunjang lainnya. 15. Perlunya penambahan kuantitas dan kualitas SDM staff BPPT sesuai tupoksi dan instruksi kerja masing-masing, serta perlu adanya penambahan nomenklatur dan struktur organisasi pejabat setingkat eselon IV pada Bidang Perijinan Tertentu dan Bidang Perijinan Usaha. Kami menyadari bahwa pembuatan LAKIP ini
masih banyak terdapat
kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, kami ucapkan banyak terima kasih.
Tim Lakip Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
Gambar I
Struktur Orgnisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO
B. KEPALA BADAN
SEKRETARIAT KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG PERIJINAN TERTENTU
SUB BAGIAN PERENCANAAN & PELAPORAN
BIDANG PERIJINAN USAHA
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
SUB BIDANG PENGMBANGAN & PROMOSI
SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
SUB BAGIAN KEUANGAN
Gambar II Bisnis Proses Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo
BISNIS PROSES
PEMOHON
CUSTOMER SERVICE 3. Menerima berkas permohonan 4. Menyerahkan SK
KEPALA BIDANG 7. Meneliti keabsahan berkas 8. Peninjauan Lapangan 9. Koordinasi dengan SKPD / Instansi terkait 10. Perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi 11. Pembuatan & tandatangan BAP 12. Pembuatan draft SK PEMBAYARAN RETRIBUSI BANK JATIM
KABAN BPPT Tandatangan SK
Lampiran 7 Rekapitulasi Nilai Investasi
REKAPITULASI NILAI INVESTASI DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 s/d 2012
NO.
SEKTOR USAHA
1.
Industri Pengolahan
2.
Jasa
3.
Perdagangan
4.
Perumahan
5.
Pertambangan
6.
2010
2011
2012
251.054.373.804 4.692.993.430.164
2.880.047.323.041
22.354.723.210 1.339.243.552.093
1.632.297.245.481
3.830.295.579.357 3.082.673.012.706
9.920.664.052.705
686.820.402.033
425.054.781.620
1.043.769.397.661
15.500.000.000
-
-
Pariwisata
5.795.000.000
44.957.000.000
55.776.750.599,88
7.
Pertanian
2.150.000.000
-
-
8.
Perikanan
25.000.000.000
8.000.000.000
9.700.000.000
9. 10.
Kesehatan Lain – lain
4.091.423.044 -
220.986.000.000 7.700.000.000
135.947.000.000 -
4.843.061.501.448
9.821.607.776.583
15.678.201.769.488
TOTAL
Lampiran 8 Rekapitulasi Jumlah Pernebitan Perijinan REKAPITULASI JUMLAN PENERBITAN PERIJINAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2012
Jenis Ijin Izin Lokasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang IMB Izin Gangguan (HO) Perubahan Status Tanah Sawah SIPA Izin Reklame SIUP IUI Izin Prinsip Penanaman Modal PMDN Izin Usaha Penanaman Modal PMDN Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ( IUKS ) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum ( IUKU ) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) Izin Pendirian Rumah Sakit ( Milik Pemerintah dan Swasta ) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP ) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUP2T ) Izin Usaha Toko Modern TDI TDP TDG Pendaftaran Penanaman Modal PMDN TDUP Usaha Hotel TDUP Usaha Restoran / Rumah Makan TDUP Usaha Pondok Wisata / Pemondokan TDUP Usaha Jasa Boga TDUP Usaha Angkutan Wisata TDUP Usaha Sarana Wisata Tirta TDUP Usaha Kawasan Pariwisata TDUP Biro Perjalanan Wisata TDUP Cabang Biro Perjalanan Wisata TDUP Agen Perjalanan Wisata
Jml ijin Tepat waktu 62 62 638 638 1268 1252 1118 1118 71 71 176 176 1662 1662 4424 4382 112 112 14 14 2 2
Terlambat 0 0 16 0 0 0 0 42 0 0 0
% 0 0 1,26 0 0 0 0 0,95 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 79 3895 36 0 20 12 2 7 0 0 0 21 0 0
61 78 3872 36 0 20 12 2 7 0 0 0 21 0 0
0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1,27 0,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 34 35 36 37
TDUP Pramuwisata TDUP Konvensi, Pertemuan dan Pameran TDUP Impresariat TDUP Konsultan Pariwisata TDUP Informasi Pariwisata TOTAL
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13680
13598
82
0,60
Lampiran 9 Tabel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
TABEL NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TAHUN 2010 – 2012 TAHUN DAN NILAI
KETERANGAN
1. TAHUN 2010 : 80,80 %
PT. SURVEYOR CABANG SURABAYA
2. TAHUN 2011 : 79,06 %
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO (BERDASARKAN 5 IZIN YAITU IMB, IZIN REKLAME, SIUP, TDI, HO)
3. TAHUN 2012 : 82,37 %
CV. ENER 31 SURABAYA
1
Lampiran 10 Penjelasan Nilai Investasi
TABEL NILAI INVESTASI TAHUN 2012
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas
Rp. 13.643.652.680.272,-
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Fasilitas
Rp. 1.708.389.295.869,-
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Rp. 15.352.041.976.141,-
Penanaman Modal Asing (PMA)
Rp.
326.159.793.347,-
Keterangan : Berdasarkan petunjuk BKPM Jakarta, untuk istilah Penanaman Modal Dalam
Negeri
(PMDN)
non
fasilitas
sama
dengan
Investasi
Lokal
(Non
PMDN/PMA/Swasta Murni) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sama dengan PMDN yang mendapat fasilitas.
2
