KATA PENGANTAR. Serang, Maret Kepala. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Kabupaten Serang

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban atas Tugas yang diamanatkan dalam Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD ) sebagai tindak lanjut dari Revisi RPJMD Kabupaten Serang bahwasanya perlu dibuat Rencana Strategis Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. Kami berharap semoga Rencana Strategis ini ini dapat dapat menjadi pedoman serta dapat dilaksanakan dengan baik demi terwujudnya Kabupaten Serang yang kondusip diiringi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana termaktub dalam Revisi RPJMD Kabupaten Serang.

Serang,

Maret 2014

Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang

H. DEDDY SETIADI, SH. MH NIP. 19620213 198903 1 006

Revisi Rencana Strategis Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2011 - 2015

Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Perkembangan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini, telah memberikan berbagai pengaruh dan kecenderungan terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dari seluruh elemen yang ada dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan-perkembangan terkait dengan upaya penyelenggaraan Negara dan pemerintahan dapat di indikasikan dan ditandai melalui berbagai perubahan terhadap kebijakankebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun regional bahkan di tingkat lokal. Perubahan kebijakan yang terjadi di tingkat nasional terkait dengan penyelenggaraan Negara adalah telah disahkannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah direvisinya Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti serta berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merevisi dan menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. Perkembangan dan perubahan-perubahan seperti di indikasikan di atas, baik menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun kebijakan-kebijakannya, telah mendorong seluruh pihak dan elemen masyarakat untuk melakukan re-orientasi dan proses pengkajian kembali terhadap visi, misi, tujuan maupun sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan kemudian mempertimbangkan untuk melakukan penyempurnaan, penyesuaian atau merumuskannya kembali sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi, terutama dalam rangka mengantisipasi secara pro aktif berbagai bentuk kebutuhan dan tantangan masa depan terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan dimaksud. Disamping sebagai wujud implementasi amanat peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan serta dengan telah penyesuaian terhadap Visi dan misi kepala daerah, maka perlu Revisi


Page 2

Rencana Strategi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal tahun 2011-2015. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, dalam posisi dan kapasitasnya sebagai salah satu SKPD yang berada

dibawah

berkepentingan

struktur dan

pemerintah

mempunyai

Kabupaten relevansi

Serang, langsung

sangat dalam

menterjemahkan seluruh fenomena perkembangan maupun perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, melalui bentuk rencana strategis maupun rencana/program kerja pengembangan lembaga (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara proporsional dan implementatif). Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan di daerah, terkait dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, penyelenggaraannya diatur melalui pasal 151 UU No. 32/2004 yang menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD sebagaimana dimaksud, dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2

LANDASAN HUKUM a)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan


Page 3

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);. d)

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

e)

Undang-Undang

No.

17

Tahun

2007,

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. f)

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.

g)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

h)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

i)

Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

j)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

k)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

l)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

m)

PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

n)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

o)

Peraturan Presiden No. 05 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20092014.

p)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

q)

Instruksi

Preseiden

No.

5

tahun

1984

tentang

Pedoman

Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha r)

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan

Mutu

Pelayanan

Aparatur

Pemerintah

Kepada

Masyarakat;


Page 4

s)

Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

t)

Permendagri No.24 tahun 2006 tetang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);

u)

Permendagri No. 20 tahun 2008 tetang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah;

v)

Permendagri No.27 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Terpadu

w)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

x)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

y)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

z)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

å)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

ä)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2012

ö)

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 Tentang Perijinan Satu Atap di Daerah;

aa)

Peraturan

Daerah

No.

26

Tahun

2006

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Tahun 2006-2026. bb)

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang No. 27 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)


Page 5

cc)

Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

dd)

Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.20 Tahun 2011 tentang Pembentukan organisasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.

ee)

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang

ff)

Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011. Maksud pembentukan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang adalah dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan peningkatan investasi didaerah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan Pelayanan perijinan dan non perijinan serta penanaman modalyang efektif dan efisien serta pelayanan investasi oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara baik dan prima melalui pelayanan terpadu satu pintu, sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

1.3.2 Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008, maka tujuan dan sasaran pembentukan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang adalah: 1.

Tujuan a.

Meningkatkan Investasi.

b.

Meningkatkan kualitas layanan publik.

c.

Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.


Page 6

2.

d.

Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur.

e.

Meningkatkan PAD Kabupaten Serang.

Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang adalah sebagai berikut : a. Melakukan penataan fungsi, mekanisme dan tanggung jawab pelayanan. b. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan serta administrasi perkantoran. c. Meningkatkan kapasitas peranan IPTEK, regulasi/ kaidahkaidah perundangan perijinan dan investasi. d. Meningkatkan kapasitas peranan Arsip dan Data. e. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pihak-pihak terkait f. Meningkatkan pencapaian hasil penyelenggaraan pelayanan g. Meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian. h. Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur dengan pengetahuan pelayanan. i. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap Layanan Informasi j. Meningkatkan komunikasi, sosialisasi serta bimbingan usaha terhadap masyarakat. k. Potensi Pendapatan dari Retribusi tertentu l. Meningkatnya potensi investasi m. Koordinasi dan kerjasama pengembangan investasi n. Meningkatkan Promosi investasi o. Tersedianya kebijakan penanaman modal/ investasi daerah

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan


Page 7

BAB II. Gambaran Pelayanan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Serang

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Oorganiasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang 2.2 Sumber Daya Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi 3.4 Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SERANG 4.1 Visi dan Misi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang 4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Page 8

B A B II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SERANG

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten serang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang, yang melaksanakan fungsi utama di bidang administrasi perijinan dan non perijinan serta urusan Penanaman modal dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. Struktur Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang adalah sebagai berikut : 1. Unsur Pimpinan Top Manajemen, dalam hal ini adalah Kepala Badan ; 2. Unsur Pimpinan Middel Manajemen atau manajemen menengah, ada 5 (Lima) yaitu

Sekretaris,

Kepala

Bidang

Non

Perijinan,

Kepala

Bidang

PenanamanModal, Kepala Bidang Perijinan Usaha dan Kepala Bidang Perijinan Tertentu. 3. Unsur Pimpinan Low Management atau manajemen rendah/ sektor teknis ada 11 (Sebelas) yang ada pada setiap Bidang, Adapun Fungsi dari masing-masing manajemen, diantaranya adalah : a.

Kepala Badan Kepala Badan memiliki tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perijinan dan Penanaman Modal,

b. Sekretaris Badan Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas

Kesekretariatan Badan. Sekretaris Badan membawahi 3 (tiga) Sub bagian dan masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertangunggjawab kepada Sekretaris Badan, ketiga Sub bagian tersebut antara lain : 1).

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


Page 9

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian

yang

merencanakan,

mempunyai

mengatur,

penyelenggaraan

tugas

tugas

pokok

memimpin,

dan

mengawasi

melaksanakan

Pemerintah

Daerah

dalam

urusan

Administrasi umum dan Kepegawaian Badan. 2).

Sub Bagian Keuangan Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang

mempunyai

mengatur,

tugas

pokok

melaksanakan

dan

memimpin, mengawasi

merencanakan, penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dalam urusan Administrasi Keuangan Badan. 3).

Sub Bagian Program dan Evaluasi Sub bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan memimpin, merencanakan,

mengatur,

melaksanakan

dan

mengawasi

penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Badan.

c.

Kepala Bidang Perijinan Usaha Kepala

Bidang

merencanakan,

Perijinan

Usaha

mengatur,

mempunyai

melaksanakan

tugas

memimpin,

dan

mengawasi

penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perijinan Usaha. Kepala Bidang Perijinan Usaha membawahi 2 (dua) sub bidang dan masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertangunggjawab kepada Kepala Bidang Perijinan Usaha, kedua sub bidang tersebut antara lain: 1).

Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Usaha Sub bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Usaha yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur,

melaksanakan

dan

mengawasi

penyelenggaraan urusan Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Usaha. 2).

Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Usaha Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan,

mengatur,

melaksanakan

dan

mengawasi penyelenggaraan urusan Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Usaha.


Page 10

d.

Kepala Bidang Perijinan Tertentu Kepala Bidang Perijinan Tertentu mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur,

melaksanakan

dan

mengawasi

penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Perijinan Tertentu. Kepala Bidang Perijinan Tertentu membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, kedua sub bidang tersebut antara lain : 1).

Sub bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Tertentu Sub bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Tertentu dipimpin oleh kepala Sub bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur,

melaksanakan

dan

mengawasi

penyelenggaraan urusan Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Tertentu, 2).

Sub bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Tertentu Sub bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Tertentu dipimpin oleh seorang kepala Sub bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan,

mengatur,

melaksanakan

dan

mengawasi penyelenggaraan urusan Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Tertentu

e.

Kepala Bidang Non Perijinan Kepala Bidang Non Perijinan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur,

melaksanakan

dan

mengawasi

penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Non Perijinan. Kepala Bidang Non Perijinan membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, kedua sub bidang tersebut antara lain : 1).

Sub bidang Pelayanan dan Pendaftaran Non Perijinan Sub bidang Pelayanan dan Pendaftaran Non Perijinan dipimpin oleh kepala Sub bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur,

melaksanakan

dan

mengawasi

penyelenggaraan urusan Pelayanan dan Pendaftaran Non Perijinan 2).

Sub bidang Pengolahan dan Penerbitan NonPerijinan Sub bidang Pengolahan dan Penerbitan Non Perijinan dipimpin oleh seorang kepala Sub bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan,


mengatur,

melaksanakan

dan

Page 11

mengawasi penyelenggaraan urusan Pengolahan dan Penerbitan Non Perijinan,

f.

Kepala Bidang Penanaman Modal Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur,

melaksanakan

dan

mengawasi

penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal. Kepala Bidang Penanaman Modal membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, kedua sub bidang tersebut antara lain : 1).

Sub bidang Promosi dan Pemasaran Sub bidang Promosi dan Pemasaran dipimpin oleh kepala Sub bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Promosi dan Pemasaran bidang Penanaman Modal.

2).

Sub bidang Potensi dan Kerjasama Sub bidang Potensi dan Kerjasama dipimpin oleh seorang kepala Sub

bidang

merencanakan,

yang

mempunyai

mengatur,

tugas

melaksanakan

pokok

memimpin,

dan

mengawasi

penyelenggaraan urusan Potensi dan kerjasama bidang penanaman modal.

Berikut Struktur Organisasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang :


Page 12

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG PROGRAM DAN EVALUASI

KEPALA BIDANG PERIJINAN TERTENTU

KEPALA BIDANG PERIJINAN USAHA

KEPALA BIDANG NON PERIJINAN

Kasubid Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Tertentu

Kasubid Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Usaha

Kasubid Pelayanan dan Pendaftaran

Kasubid Promosi dan Pemasaran

Kasubid Pengolahan dan

Kasubid Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Usaha

Kasubid Pengolahan dan Penerbitan

Kasubid Bina Potensi dan Kerja sama

Revisi Rencana Strategis Perijinan Badan Perijinan Terpadu danPenerbitan Penanaman Modal Tertentu Tahun 2011 - 2015

Page 13

KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

2.2

SUMBER

DAYA

BADAN

PERIJINAN

TERPADU

DAN

PENANAMAN MODAL Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang masih memerlukan sumber daya yang cukup memadai untuk mendukung berbagai kegiatan yang berlangsung di masing-masing bidang, sumber daya utama yang perlu di informasikan dalam Renstra ini antara lain sumber daya manusia yang ada di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki, besarnya anggaran untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Uraian berikut ini memberikan gambaran secara lebih rinci terkait sumber daya organisasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. 1. Sumber Daya Manusia Dengan pemberlakuan PP Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Serang bahwa Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai. Kondisi sumber daya manusia Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang akan diklasifikasikan atas dasar jumlah personil untuk setiap kelompok fungsi yang terdapat pada Sub Bagian dan Seksi, juga akan dibedakan status, golongan / ruang serta tingkat pendidikan SDM. Sumber daya manusia Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang ada sekarang semuanya berjumlah 43 Orang bila diklasifikasikan atas dasar kelompok fungsi, dimaksudkan agar

dapat

mendukung

kelancaran

pelaksanaan

program-program yang sudah direncanakan, Komposisi SDM Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, dapat dilihat dalam table di bawah ini.


Page 14

Komposisi personil Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Berdasarkan kelompok fungsi

Jenis Kelamin N0.

Bagian / Bidang / Sub Bidang

1

2

Jumlah Laki-laki

Perempuan

3

4

5

1.

Kepala (Top Manajemen )

1

-

1

2.

Sekretariat

8

6

14

3.

Bidang Non Perijinan

5

1

6

4.

Bidang Perijinan Usaha

7

3

10

4.

Bidang Perijinan Tertentu

10

3

13

5.

Bidang Penanaman Modal

9

1

10

SDM Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, diklasifikasikan berdasarkan status, golongan / ruang Tabel : Komposisi SDM menurut status kepegawaian N0.

Status kepegawaian

Jumlah

1.

Pegawai Negeri Sipil

37

2.

Pegawai TKK

6

3.

Pegawai Honorer

12

%

SDM Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, diklasifikasikan berdasarkan status, golongan / ruang Tabel : Komposisi SDM menurut golongan ruang

No.

Golongan Ruang

Jumlah

%

1

2

3

4 -

1.

Golongan I

-

2.

Golongan II

8

3.

Golongan III

24

4.

Golongan IV

5 Jumlah


37

Page 15

2. Sumber Daya Pendukung Sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, secara umum masih sangat kurang dan sangat terbatas, ditinjau dari sudut luasnya cakupan wilayah pelayanan, pembinaan maupun operasional kerjanya. Dalam bagian ini, tidak akan diuraikan seluruh sarana maupun prasarana yang ada, namun hanya terbatas mengindikasikan sarana dan prasarana yang paling banyak berperan dan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas rutin Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. Jenis –jenis sarana dan prasarana tersebut, meliputi : Gedung Kantor pelayanan, kendaraan bermotor, komputer, Printer dan perlengkapan Inventaris yang terdiri dari lemari, rak, kabinet, arsip/ filling kabinet, meja kursi dll Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang berdiri di atas Tanah Seluas + 2.500 m2, yang memiliki beberapa ruang, yakni -

Ruangan Kepala Badan;

-

Ruangan Sekretaris ;

-

Ruangan Sekretariat ;

-

Ruangan Kepala Bidang ;

-

Ruangan

pelayanan

yang

diantaranya

adalah

Layanan

Resepsionis, Layanan Front Office per Bidang Layanan, Ruang tunggu; -

Ruangan pemprosesan data (Back Office);

-

Ruangan Rapat;

-

Ruang Layanan Pengaduan;

-

Ruangan WC;

-

Ruangan Mushala;

-

Tempat parkir.

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dalam melaksanakan kegiatannya, didukung dengan kendaraan dinas Operasional; 9 (Sembilan) Unit kendaraan mobil dan 12 (Dua Belas) unit kendaraan dinas roda dua. Sarana komputer di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang terdistribusi di setiap bidang. Sedangkan perlengkapan-perlengkapan inventaris lainnya terbagi Revisi Rencana Strategis Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2011 - 2015

Page 16

secara merata dan terbatas pada setiap unit kerja yang ada di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.

2. Pelayanan Perijinan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal diberikan kewenangan dalam pelaksanaan perijinan dan non perijinan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 yaitu, meliputi : 1)

Permohonan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);

2)

Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );

3)

Permohonan Ijin Undang-undang gangguan (HO);

4)

Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Milik Negara dan Sarana Prasarana Pemakaian;

5)

Permohonan Ijin Pendirian Keramba Apung;

6)

Permohonan Ijin Budidaya Sarang Walet;

7)

Permohonan Ijin Usaha Bengkel;

8)

Permohonan Ijin Usaha Panglong;

9)

Permohonan Ijin Pemotongan Hewan;

10)

Permohonan Ijin Usaha Penggilingan Padi, Heuleur;

11)

Permohonan Ijin Usaha Peternakan;

12)

Permohonan Ijin Usaha Padang Golf;

13)

Permohonan Ijin Reklame;

14)

Permohonan Ijin Reklamasi Pantai;

15)

Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;

16)

Permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi;

17)

Permohonan Ijin Tempat Usaha;

18)

Permohonan Tanda Pendaftaran Waralaba;

19)

Permohonan Ijin Kursus;

20)

Permohonan Ijin Salon Kecantikan;

21)

Permohonan Ijin Usaha Bar, Karaoke, Diskotik, dan Klub Malam;

22)

Permohonan Ijin Usaha Panti Pijat dan Mandi Uap;

23)

Permohonan Ijin Usaha Gelanggang Permainan/ Ketangkasan;

24)

Permohonan Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;

25)

Permohonan Ijin Usaha Pantai untuk Wisata;

26)

Permohonan Ijin Usaha Kawasan Pondok Wisata;

27)

Permohonan Ijin Usaha Rekreasi;

28)

Permohonan Ijin Usaha Wisata Tirta;

29)

Permohonan Ijin Usaha Angkutan Wisata;


Page 17

30)

Permohonan Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

31)

Permohonan Ijin Pendirian Biro/ Agen Perbelanjaan Wisata;

32)

Permohonan Ijin Pengusahaan Air Tanah;

33)

Permohonan Ijin Pemakaian Air Tanah;

34)

Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi;

35)

Permohonan Ijin Usaha Ketenagaan Listrik Sendiri (IUKS);

36)

Permohonan Ijin Usaha Ketenagaan Listrik Umum (IUKU);

37)

Permohonan Ijin Tangki Solar;

38)

Permohonan SPBU;

39)

Permohonan Depot Lokal;

40)

Permohonan Tangki Timbun;

41)

Permohonan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja;

42)

Pengesahan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja;

43)

Permohonan Ijin Tinggal Pekerja Orang Asing;

44)

Permohonan Ijin Pondok Wisata;

45)

Permohonan Ijin Rumah Makan dan Restoran;

46)

Permohonan Ijin Lokasi;

47)

Permohonan Ijin Pembangunan Dermaga;

48)

Permohonan Ijin Pengerukan;

49)

Permohonan Ijin Perluasan ;

50)

Permohonan Tanda Daftar Industri;

51)

Permohonan Ijin Usaha Industri;

52)

Permohonan Tanda Daftar Perusahaan;

53)

Permohonan Ijin Usaha Perdagangan;

54)

Permohonan Tanda Daftar Gudang;

55)

Permohonan Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;

56)

Permohonan Persetujuan Prinsip (Rekomendasi Pendirian);

57)

Permohonan Ijin Hotel Bintang dan Melati;

58)

Permohonan Ijin Usaha Jasa Boga Katering;

59)

Permohonan Ijin Kawasan Industri.


Page 18

B A B III ISUE – ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pada proses pencapaian kinerja pada tahun 2013 terdapat beberapa permasalahan pokok yang dirasakan cukup menghambat dihadapi dan tentunya harus disikapi demi peningkatan kinerja tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan yang dihadapai pada tahun 2013 serta strategi yang akan ditempuh untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut : 1.

Dari segi SDM yang kurang baik untuk kuantitas maupun kualitas;

2.

Dari segi Strategi Pelayanan dan kebijakan pelayanan;

3.

Dari segi Perencanaan Program dan Kegiatan, BPTPM belum memiliki Renstra dan RPJMD;

4.

Dari segi anggaran yang belum maksimal;

5.

Dari segi administrasi pelayanan belum maksimal;

6.

Dari segi data dan pengarsipan belum optimal;

7.

Dari segi pengendalian dan pengawasan masih belum maksimal.


Page 19

B A B IV ARAH KEBIJAKAN BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SERANG

4.1

Visi dan Misi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Visi : “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Cepat, Pasti dan Terjangkau serta Unggul dalam Investasi Menuju Masyarakat Serang Sejahtera”

Misi : a. Meningkatkan pelayanan yang cepat, pasti dan terjangkau yang sesuai dengan standar operasional prosedur; b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional; c. Meningkatkan

Partisipasi

masyarakat

dalam

mendukung

perkembangan penanaman modal; d. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pelayanan perijinan. e. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008, maka tujuan dan sasaran pembentukan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang adalah : 1.

Tujuan a) Meningkatkan Investasi. b) Meningkatkan kualitas layanan publik. c) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. d) Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur. e) Meningkatkan PAD Kabupaten Serang.

2. Sasaran


Page 20

Sasaran yang ingin dicapai Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang adalah sebagai berikut : a)

Melakukan penataan fungsi, mekanisme dan tanggung jawab pelayanan.

b)

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan serta administrasi perkantoran.

c)

Meningkatkan kapasitas peranan IPTEK, regulasi/ kaidah-kaidah perundangan perijinan dan investasi.

d)

Meningkatkan kapasitas peranan Arsip dan Data.

e)

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pihak-pihak terkait

f)

Meningkatkan pencapaian hasil penyelenggaraan pelayanan

g)

Meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian.

h)

Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur dengan pengetahuan pelayanan.

i)

Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap Layanan Informasi

j)

Meningkatkan komunikasi, sosialisasi serta bimbingan usaha terhadap masyarakat.

4.3

k)

Meningkatkan kualitas Data IMB dan HO

l)

Potensi Pendapatan dari Retribusi tertentu

m)

Meningkatnya kualitas data investasi

n)

Meningkatnya potensi investasi

o)

Koordinasi dan kerjasama pengembangan investasi

p)

Meningkatkan Promosi investasi

q)

Tersedianya kebijakan penanaman modal/ investasi daerah

Strategi dan Kebijakan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Konsep dan kerangka strategi manajemen Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, disusun atas dasar permasalahan dan isu-isu strategis yang ada dan dengan memperhatikan sasaran-sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam revisi RPJMD Kabupaten Serang, secara kontekstual dan konseptual, penyusunan kerangka strategis diorientasikan atas dasar pendekatan aspek internal dan aspek eksternal pada analisa SWOT.


Page 21

Faktor Internal Penanaman Modal Kekuatan 1. Adanya

Kelemahan

dasar

hukum

1. Jumlah SDM yang belum memenuhi dengan

yang jelas

kuantitas dan kualitas yang harus disertai

2. Adanya Komitmen dari

sertifikat.

pimpinan

daerah

dan

2. Personil yang belum memahami tugasnya

seluruh

jajaran

di

mengingat bertambahnya jumlah dan jenis

lingkungan BPTPM 3. Memiliki

perijinan serta terkait SKPD baru.

struktur

organisasi

yang

memenuhi

kebutuhan

3. Sarana dan prasarana pelayanan perijinan yang kurang 4. Masih rendahnya anggaran untuk fasilitasi

pelayanan perizinan dan penanaman modal

pelayanan publik 5. Proses perijinan dianggap berbelit-belit dan

4. Terkumpulnya sebagian

kurangnya

transparansi

sehingga

besar perijinan di satu

menimbulkan biaya tinggi dan berkurangnya

Badan

minat investasi

sehingga

memudahkan

bagi

6. Ketepatan

masyarakat yang perlu mengurus lebih dari satu

waktu

penyelesaian

proses

perijinan sulit di pastikan 7. Waktu pengurusan perijinan masih terlalu

jenis perijinan

lama

5. Tersedianya SDM

8. Belum

6. Adanya fasilitas yang baik

adanya

pengembangan

sistem

informasi perijinan yang ramah-pengguna 9. Belum adanya basis data mengenai peta investasi di Kabupaten Serang yang dapat diakses oleh semua pihak

Faktor Eksternal Penanaman Modal Peluang

Ancaman

1. Adanya dukungan dari KDH

tentang prosedur perizinan yang rumit.

2. Adanya

kemauan

masyarakat

untuk

maju

Pemda

2. Pemahaman

masyarakat/perusahaan

tentang perlunya/manfaat perijinan yang masih rendah

3. Adanya yang

1. Masih adanya pola pikir negatif masyarakat

hubungan baik

antara dengan


3. Masih

rendahnya

pengetahuan

masyarakat/perusahaan mengenai prosedur dan persyaratan perijinan

Page 22

perusahaan-

4. Pemahaman masyarakat/perusahaan akan

perusahaan

tata ruang dan kaitannya dengan perijinan

4. Tersedianya

regulasi

masih kurang

sebagai dasar hukum 5. Tersedianya

5. Adanya regulasi yang perlu dimutakhirkan

potensi

6. Kegiatan

pengendalian

pelaksanaan

investasi di Kabupaten

perijinan masih kurang efektif (misalnya,

Serang

terdapat lokasi yang berkembang tidak

6. Tersedianya teknologi

akses

sesuai dengan peruntukannya, karena lokasi

informasi

tersebut mempunyai nilai strategis.

dan komunikasi untuk

7. Industri Rumah Tangga (Home Industry)

meningkatkan

lokasinya

kapasitas investasi dan

penanganan tersendiri.

pelayanan perizinan

8. Masih

tersebar

rendahnya

sehingga

akses

perlu

masyarakat

terhadap fasilitas permodalan

Mengacu pada strategi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2011 s/d 2015, agar mampu mendorong dan menciptakan pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkesinambungan dalam peningkatan pelayanan publik, guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik ( dual track strategy). Berikut ini beberapa upaya penjabaran strategi dan prioritas pemerintah Kabupaten Serang, yang terkait dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan strategi dari Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.  Upaya mewujudkan pemenuhan pelayanan masyarakat yang akan ditempuh melalui strategi :  Upaya mempercepat proses perijinan  Peningkatan akses masyarakat terhadap Pelayanan perijinan di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal  Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik melalui Sosialisasi  Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perijinan.  Kerjasama dengan lembaga terkait dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan perijinan di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Untuk terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat Kabupaten Serang perlu didukung

dengan informasi birokrasi melalui peningkatan

kualitas pelayanan publik. Revisi Rencana Strategis Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2011 - 2015

Page 23

Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran dilingkup tugas-tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang : a.

Menyelenggarakan tugas pelayanan dengan melakukan optimalisasi pelayanan publik dan melakukan sosialisasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

b.

Menyelenggarakan tugas pengaturan dengan memberikan pembinaan kepada

seluruh

jajaran

pemerintahan

untuk

mengembangkan

pelayanan perijinan dalam pelayanan publik yang baik dan optimal. c.

Melakukan penguatan dan peningkatan kualitas, efektivitas dan akuntabililtas penyelenggaraan perijinan di tiap – tiap SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang. Dengan menyusun dan penetapan Standar Operasioanl Prosedur / SOP (dalam bentuk peraturan dan pedoman) sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam menyederhanakan prosedur pelayanan.

d.

Menyelenggaraan pembinaan, pengembangan infrastruktur pelayanan yang meliputi aspek Sumber Daya Manusia, manajemen pelayanan di seluruh kecamatan pemerintah Kabupaten Serang secara tepat, terencana, efektif, akuntabel dan berkesinambungan.

e.

Menyelenggaraan pembinaan kearsipan yang efektif dan efisien untuk menunjang peningkatan kualitas program, standar operasional, prosedur pelayanan, penyelenggaraan perijinan, SDM pelayanan dalam mendukung sistem administrasi dan tata pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

f.

Peningkatan kualitas dan kuantitas informasi pelayanan yang bernilai guna tinggi sedini mungkin, sebagai pengejawantahan komitmen bersama antara Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dalam

mewujudkan tanggung

jawab dan

kepedulian sebagai warga,

bangsa dalam membangun komitmen

kebangsaan. g.

Membudayakan sikap simpatik, tanggap, ramah dan santun dalam proses pelayanan.

h.

Membantu penyelenggaraan tugas-tugas rutin Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, tugas pengaturan serta tugas pelayanan masyarakat secara maksimal.


Page 24

Dalam upaya untuk mengakomodasi dan merespon perubahan kebijakan pemerintahan secara menyeluruh sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di tataran nasional dan terefleksi pada penyadaran pemikiran masyarakat, berikut ini beberapa perumusan kebijakan terkait dengan reposisi peran pelayanan perijinan di waktu mendatang. 

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal berperan sebagai kantor yang memberikan kemudahan dalam hal membuat perijinan, sehingga perlu mendapatkan kepedulian dari semua pihak pemerintah.



Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang diarahkan

untuk

mampu

mengakomodasi

berbagai

perubahan

kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. 

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang diarahkan untuk mampu mengembangkan kerjasama yang saling mendukung serta menguntungkan dengan seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.



Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang diarahkan untuk dapat mengikuti perkembangan dan berperan secara nyata dalam proses pemberdayaan masyarakat dan daerah.



Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang diharapkan menjadi pusat informasi penting se Kabupaten Serang yang menyediakan informasi tentang Pelayanan perijinan dan non perijinan serta penanaman modal yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Berikut sebagian arah strategi dan kebijakan Badan Perijinan

Terpadu dan Penanaman Modal secara lebih spesifik : a)

Membuat SOP, Membuat Juknis dan Juklak,

b)

Membuat daftar kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan,

c)

Membuat master design perencanaan pelayanan teknolog perijinan.

d)

Menganalisa kaidah-kaidah/ dasar hukum perijinan

e)

Membuat mekanisme arsip dan data serta penanggung jawab.

f)

Mencari peluang/ data kebutuhan tentang layanan publik

g)

Membuat Kajian/ analisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta penyelarasan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

h)

Menyusun/Merapihkan Data serta membuat Tim Pengawasan dan Pengendalian perijinan.


Page 25

i)

Mengikuti Diklat, Seminar, serta pelatihan-pelatihan baik diluar maupun dalam daerah

j)

Terlaksananya study banding ke daerah lain.

k)

Membuat sarana publikasi dan komunikasi tentang layanan perijinan dan investasi

l)

Melaksanakan kerja sama dengan instansi teknis serta membuat Bimbingan teknis usaha dalam hal perijinan investasi

m)

Membuat updating data dengan menggunakan sistem data

n)

Membuat analisa potensi Pendapatan

o)

Membuat pemetaan investasi daerah

p)

Membuat Kajian potensi investasi

q)

Melaksanakan Koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal seta membuat design pengembangan investasi

r)

Melaksanakan promosi daerah dan meningkatkan daya tarik daerah.

s)

Melaksanakan Penyusunan kebijakan penanaman modal/ investasi daerah


Page 26

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1

Rencana Program dan Kegiatan Penyusunan

program

kerja

Badan

Perijinan

Terpadu

dan

Penanaman Modal Kabupaten Serang diorientasikan terhadap sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam periode terakhir revisi RPJMD sampai dengan tahun 2015. Rencana Program dan kegiatan yang mengacu pada misi Kabupaten Serang Tahun 2011-2015 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Kode

Program dan Kegiatan

-1-

-2-

xx 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

xx 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat xx 01 02

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

xx 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor xx 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor xx 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan xx 01 12

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

xx 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor xx 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga xx 01 15

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

xx 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman xx 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah xx 01 19

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

xx 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Page 27

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x

xx 02 03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor xx 02 05 Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional xx 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor xx 02 09 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor xx 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur xx 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor xx 02 24

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

xx 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor xx 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor xx 03

Program peningkatan disiplin aparatur

xx 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu xx 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

xx 05 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal xx 05 02 Kegiatan Sosialiisasi Peraturan Perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar xx 06 01 realisasi kinerja SKPD xx 06

xx 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran xx 06 04 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

xx 07

Program perencanaan kegiatan SKPD

xx 07 01 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja

1

06 15

Program pengembangan data/informasi

1

06 15 02

Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1

25 18

Program kerja sama informasi dengan mas media Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah


Page 28

1

20 23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1

20 23 01

Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan public

1

24 15

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

1

24 15 01 Kegiatan Pembangunan data base informasi kearsipan

1

21 17

1

21 17 06 Kegiatan Penyusunan Instrumen analisis Jabatan PNS

x x x x x x x x 1 1

xx 38

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar

xx 38 01 Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam xx 38 02 Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional xx 38 03

Kegiatan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang

Program Kemitraan Pengambangan Wawasan Kebangsaan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba cpta dalam upaya 19 18 03 peningkatan wawasan kebangsaan 19 18

1

20 26

1

20 26 03 Kegiatan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1

20 26 05 Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan

1

Kegiatan peraturan perundang-undangan daerah terhadap 20 26 06 peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

1

21 15

1

21 15 04 Kegiatan Pembuatan buku juknis/juklak

1

21 15 06 Kegiatan Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

1

16 15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

16 15 01

Kegiatan Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

1

16 15 02 Kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah

1

16 15 05

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal


Page 29

1 1 1 1

Kegiatan Peningkatan dan Kerja sama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Kegiatan Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur 16 15 07 Badan Penanaman Modal Daerah Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan 16 15 08 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan 16 15 09 pelayanan Investasi 16 15 06

1

16 15 10 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

1

16 15 11 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

16 16

1 1

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan Memfasilitasi dan koordinasi kerja sama dibidang 16 16 02 investasi Kegiatan Penyusunan cetak biru (master Plan) pengembangan 16 16 03 penanaman modal

1

16 16 04 Kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal

1

16 16 05

1

16 16 07 Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal

1

16 16 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1

16 17

1

1 1

5.2

Kegiatan Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah

Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah Kegiatan Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan 16 17 01 investasi Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 20 17 19 pendapatan daerah 20 17

Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inpust), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Pernyataan indikator kinerja antara lain dibutuhkan untuk mengukur tingkat keberhasilan (capaian kinerja) pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang dicapai setiap tahunnya (jangka pendek) atau lima tahunan (jangka menengah). Indikator kinerja program setiap tahunnya dinyatakan pada capaian program, sedangkan indikator kinerja kegiatan dinyatakan pada masing-masing kelompok masukan, keluaran dan hasil.


Page 30

Berikut

indikator

kerja Badan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Serang adalah : 5.3

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran kinerja Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang untuk kurun waktu tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

5.4

1)

Aparatur BPTPM Kab. Serang ;

2)

Pelaku Usaha/ Pengusaha ;

3)

Administrasi pelayanan ;

4)

Masyarakat Kabupaten Serang pada umumnya.

Pendanaan Indikatif Keberhasilan suatu rencana kerja sangat bergantung pada anggaran yang tersedia. Guna menunjang keberhasilan Rencana Kerja Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang untuk kurun waktu tahun 2011 – 2015, maka rencana pendanaannya diharapkan naik dalam setiap tahunnya.


Page 31

B A B VI PENUTUP

Rencana strategis Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, merupakan kebijakan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dalam melaksanakan pembangunan Daerah Kabupaten Serang di bidang administrasi Perijinan dan non perijinan serta Penanaman modal daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang sebagai penyempurnaan SKPD, dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan peningkatan investasi daerah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan Pembangunan Perekonomian Daerah melalui penyelenggaraan Pelayanan perijinan dan non perijinan serta penanaman modal yang efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara baik dan prima melalui pelayanan terpadu satu pintu, sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dari Indikator kerja terhadap kegiatan, program dan kebijakan seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kerja seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh semua stake holder. Oleh karena itu perlu ditindak lanjuti secara konkrit melalui pelaksanaan yang baik sebagai impelementasi terhadap perencanaan kebijakan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta dapat menumbuh kembangkan motivasi kerja diantara upaya-upaya pelayanan dan partisipasi masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan semua pihak.

Serang,

Maret 2014 Kepala

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang

H. DEDDY SETIADI, SH. MH NIP. 19620213 198903 1 006 Revisi Rencana Strategis Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2011 - 2015

Page 32

KATA PENGANTAR. Serang, Maret Kepala. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Kabupaten Serang

Recommend Documents