1
PERENCANAAN STRATEGIS BADAN ADAN PELAYANAN ELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN ENANAMAN MODAL (BPTPM) DALAM MENINGKATKAN ENINGKATKAN INVESTASI NVESTASI DI KOTA SERANG SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh : Lailatul Aliya 6661111372
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, SERANG NOVEMBER 2015
2
ABSTRAK Lailatul Aliya. NIM. 6661111372. Skripsi. Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Dr. Dirlanudin, M.Si dan Dosen Pembimbing II: Dr. Ayuning Budiati, MPPM Perencanaan strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Namum kenyataannya masih banyak ditemukan masalah dalam perencanaan strategis dalam suatu organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam meningkatkan investasi di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan teori menurut Bryson (2007:227) yang mengemukakan tantangan dalam perencanaan strategis yaitu meliputi manusia, proses, struktural dan institusional. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan perencanaan strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam meningkatkan investasi di Kota Serang belum maksimal karena komitmen pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang khususnya pegawai magang masih rendah yang disebabkan terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya keterampilan pegawai, adanya hambatan komunikasi vertikal, keterbatasan lahan di Kota Serang untuk investasi khususnya bidang industri dan kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional lembaga serta kurangnya interaksi antar lembaga. Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan yaitu melakukan pelatihan atau mengadakan diklat untuk para tenaga magang, sering melakukan diskusi untuk meningkatkan komunikasi antara pimpinan dan bawahan, meningkatkan interaksi yang rutin dengan pihak-pihak terkait serta melakukan pengadaan sarana prasarana yang sudah tidak layak. Kata Kunci: Perencanaan Strategis, Investasi
3
ABSTRACT Lailatul Aliya. Student ID Number. 6661111372. The Strategic Planning of Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) in Increasing Investment in Serang City. Public Administration Program, Social and Political Sciences Faculty, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Major Sponsor: Dr. Dirlanudin, M.Si and Co-Sponsor: Dr. Ayuning Budiati, MPPM
Strategic planning is a system which is developed with concerning the characteristic of specific organization. Strategic planning is an instrument which will help the head of organization in managing and allocating all resources to achieve the objective of organization. But there are still much problems in strategic planning in an organization, in fact. The purpose of this research is to know about the strategic planning of Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) in increasing Investment in Serang City. This research uses a theory from Bryson (2007:227) which proposes challenges in strategic planning which includes human being, process, structural and institutional. The method which is used is a descriptive method with qualitative approach. The result of the research shows that the strategic planning of Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) in increasing investment in Serang City not works well yet due to the commitment of the employee of Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang especially the apprentice which is weak because of the limited of human resource and the lack of the employee skill, the vertical communication which is obstructed, the limits of area in Serang City for investment especially in industry and the lack of service facility and infrastructure of the operational organization and also the lack of interaction between the organization. The recommendations or suggestions which can be given are do the training or provides short training for the apprentices, do the discussions to improve communication between the superiors and the subordinates, increasing the frequently of interactions with the related side, and also do procurement of the unworthy facilities and infrastructures.
Keywords: Strategic Planning, Investment
4
5
6
7
Bismillahirrohmanirrohim
Tidak Pernah Ada Kata Terlambat Untuk Memulai dan Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Bahagia
Mulailah Beraktifitas Dengan Selalu Membaca Basmalah..
Skripsi ini aku persembahkan untuk : Orang tua tercintaku Abah Mamah serta Keluarga Besarku yang Senantiasa Memberikan Doa & Semangat
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr.Wb Alhamdulilah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, kelancaran dan kemudahan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW. Penulisan skripsi yang berjudul Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar srjana (S1) di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan rahmat Allah SWT meskipun banyak rintangan, halangan serta hambatan dalam proses penyusunannya, namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Abah dan Mamah tercinta, serta kakak-kakak yang penulis sayangi, sahabatsahabat dan semua dosen yang dari awal perkuliahan sampai saat ini tak jemujemu membimbing saya. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat :
i
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 3. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 4. Mia Dwiana Widyaningtyas, S.Kom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 5. Gandung Ismanto, S.Sos, M.M., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 6. Rahmawati M.Si., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 7. Ipah Ema Jumiati M.Si., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 8. Dr. Dirlanudin, M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi; 9. Dr. Ayuning Budiati, MPPM., Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi; 10. Drs. Ahmad Yani, M.M., Kepala Bidang Data dan Informasi BPTPM Kota Serang, yang senantiasa membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi;
ii
11. Suherman, SmHk., Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi di BPTPM Kota Serang; 12. Mohamad Urip, Kepala Sub Bagian Program Evauasi dan Pelaporan BPTPM Kota Serang. 13. Seluruh Pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang; 14. Ibu Khori Sri Rahayu, S.T., Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan di Bappeda Kota Serang; 15. Epi Suhepriana, Kepala Sub Bidang Pengendalian BKPMPT Provinsi Banten. 16. Kedua Orang tuaku Abah dan Mamah tercinta yang senintiasa memberikan doa, kasih sayang serta semangat dalam menyelesaikan skripsi, terimaksih yang tak terhingga untuk kalian semoga Allah selalu membuat kalian bahagia, amin; 17. Teteh dan Aa yang juga selalu membantu dan memberikan semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi; 18. Adik tersayangku Dede Rama yang selalu menghibur dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi; 19. Sahabat-sahabat tercintaku Zenita, Iis dan Eka yang selalu membantu dan menemani saat penelitian dalam menyelesaikan skripsi; 20. Kakah tersayang yang selalu menemani dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi;
iii
21. Sahabat-sahabat kampusku tercinta GAC (Anis, Alvi, Vergie, Putri, Kiki, dan Lena) yang senantiasa menjadi sahabat sangat baik saling mendoakan dan menyemangati satu sama lain semoga kita selalu menjadi sahabat yang kompak untuk selamanya amin. Akhir kata kesempurnaan adalah milik Allah, tiada yang sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, semoga penulisan ini memberikan manfaat, amin. Wassalamualaikum Wr.Wb Serang, September 2015 Penulis
iv
DAFTAR ISI ABSTRAK ABSTRACT LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR...................................................................................
i
DAFTAR ISI..................................................................................................
v
DAFTAR TABEL…………………………………………………………
viii
DAFTAR GAMBAR……………………………………………………….
x
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………….
xi
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah.....................................................................
1
1.2 Identifikasi Masalah............................................................................
25
1.3 Perumusan Masalah............................................................................
25
1.4 Pembatasan Masalah………………………………………………...
25
1.5 Tujuan Penelitian……………............................................................
26
1.6 Manfaat Penelitian…………………………………………………..
26
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN ASUMSI DASAR 2.1 Landasan Teori....................................................................................
v
27
vi
2.2 Penelitian Terdahulu………………………………………………...
66
2.3 Kerangka Berfikir...............................................................................
67
2.4 Asumsi Dasar......................................................................................
68
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....................................................
70
3.2 Fokus Penelitian………………..……………………………………
72
3.3 Lokasi Penelitian.................................................................................
72
3.4 Instrumen Penelitian...........................................................................
72
3.5 Informan Penelitian.............................................................................
73
3.6 Teknik Pengumpulan Data…………………………………………..
76
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data................................................
79
3.8 Uji Keabsahan Data............................................................................
82
3.9 Jadwal Penelitian................................................................................
84
BAB 4 HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian…………………………………...……..
85
4.2 Deskripsi Data………………………………..……………………...
129
4.3 Temuan Lapangan………………………………..………………….
136
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian…………………….…..……………...
156
4.5 Tabel Hasil Penelitian………………………..……………………...
174
BAB 5 PENUTUP 5.1 Kesimpulan………………………………………………………….
vi
176
vii
5.2 Saran………………………………………………………………...
178
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………
180
LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
vii
DAFTAR TABEL 1.1
Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)…………………………………………………………
1.2
4
Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000………………..………………………………….
5
1.3
Realisasi Investasi di Provinsi Banten Tahun 2014……………..
13
1.4
Bidang Penyusun Rencana Strategis BPTPM Kota Serang…….
15
1.5
Jumlah Pegawai PNS dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPTPM Kota Serang Tahun 2015…………………..….……….
16
1.6
Daftar Diklat Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang...
18
1.7
Luas Wilayah Provinsi Banten.....................................................
21
3.1
Daftar Informan Peneliti 2015……………..……..……………..
75
3.2
Pedoman Wawancara Peneliti 2015…………...………………..
77
3.3
Jadwal Penelitian Penulis 2014-2015……….……..……………
84
4.1
Luas Wilayah Kota Serang menurut Kecamatan……..…..……..
89
4.2
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang Tahun 2010 – 2013……….……………....…………………………………….
4.3
90
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 20102013.............................................................................................
4.4
Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Pekerjaan Tahun
91 ix
2014…………….……………………………………………….
92
4.5
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2014……..…......
94
4.6
Komposisi Penduduk Kota Serang Berdasarkan Agama atau viii
ix
Kepercayaan Tahun 2013…………………..…...........................
95
4.7
Produk Unggulan Tiap Kecamatan di Kota Serang………..……
96
4.8
Rencana program kegiatan dan indikator kinerja BPTPM Kota Serang Tahun 2013-2018……..………………………………..
4.9
126
Jumlah dan Komposisi Pegawai menurut Status Pada BPTPM Kota Serang 2015………………..……………………………..
161
4.10
Daftar Diklat BPTPM Kota Serang…………………………….
162
4.11
Analisis SWOT Permasalahan Faktor Eksternal Dan Internal BPTPM Kota Serang……………………...…………………….
167
4.12
Peningkatan Nilai Investasi Kota Serang 2013-2014…………...
171
4.13
Capaian Investasi di Kota Serang Tahun 2009 – 2014………….
172
ix
DAFTAR GAMBAR 1.1
Grafik Penggunaan Lahan di Kota Serang 2014……………..
1.2
Skema Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Serang tahun
8
2010-2030……………..……………………………………..
11
1.3
Alur Komunikasi BPTPM Kota Serang…...…………………
20
2.1
Alur Kerangka Pemikiran……………………………………
68
3.1
Model Analisis Data Miles & Hubberman……………...…...
81
x
DAFTAR LAMPIRAN 1
Matriks Hasil Wawancara
2
Surat Penyataan & Catatan Lapangan
3
Pedoman Wawancara
4
1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD sampai dengan tahun 2015 2. Peta Rencana Pola Ruang Kota Serang 2010-2030 3. Daftar Sarana Prasarana BPTPM Kota Serang 4. Anggaran Belanja BPTPM Kota Serang 2014 5. Struktur BPTPM Kota Serang
5
Dokumentasi Foto
6
Surat Izin Penelitian
7
Riwayat Hidup
xi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berjalan selama ini, meskipun telah menghasilkan banyak kemajuan namun disadari bahwa perjalanan ke arah pelaksanaan yang optimal masih jauh dan masih membutuhkan serangkaian usaha perbaikan. Demikian halnya di Kota Serang, pelaksanaan pembangunan selama ini masih dirasakan belum menunjukan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara optimal, baik dalam sudut mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, hingga keseimbangan lingkungan. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dengan demikian tanggungjawab kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut menjadi kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Mengukur tingkat pencapaian pembangunan daerah tidak semata hanya menunjukan berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah yang perlu ditindaklanjuti di masa mendatang, lebih dari itu juga menunjukan peran daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan dalam sudut pandang kewilayahan yang lebih luas.
1
2
Pembangunan suatu daerah salah satunya bisa diwujudkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di daerah tersebut, yaitu misalnya dengan peningkatan nilai investasi yang bisa meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya dapat membangun pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kota Serang adalah adalah salah satu dari delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten yang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang memiliki wilayah seluas 266,74 Km2 atau sekitar 2,83 % dari luas wilayah Provinsi Banten, Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Curug, Walantaka, Cipocok jaya, Serang, Taktakan, dan Kasemen. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Serang, pemerintah Kota Serang salah satunya membuat sebuah organisasi yang dinamakan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang yang bertujuan untuk memberikan kemudahan seperti perijinan, jaminan keamanan, dan kepastian hukum serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk dapat menarik minat para investor untuk dapat berinvestasi di Kota Serang, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Serang bisa meningkat. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman modal (BPTPM) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan
3
Penanaman Modal Kota Serang, dan Peraturan Walikota Serang Nomor 39 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi BPTPM. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai pendukung
tugas
menyelenggarakan
Walikota pelayanan
dalam
melaksanakan
administrasi
di
bidang
koordinasi
dan
perizinan
serta
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal. Dalam upaya pemerintah meningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Serang diperlukan perencanaan strategis dalam mencapai tujuan, salah satunya perencanaan seperti yang dilakukan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang untuk dapat menarik minat investor untuk dapat berinvestasi di Kota Serang. Perencanaan tersebut dapat lakukan dengan melihat kondisi dari peluang investasi Kota Serang serta potensi yang dimiliki oleh Kota Serang. Perkembangan perekonomian Kota Serang dari tahun 2011 sampai tahun 2014, ditinjau dari perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami
kenaikan.
Berikut
ini
tabel
1.1
yang
menggambarkan
perkembangan PDRB Kota Serang atas dasar harga berlaku (ADHB), yaitu :
4
Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
5.657,12 milyar
6.350,67 milyar
7.106,55 milyar
8.058,14 milyar
9.111,55 milyar
(Sumber : Bappeda Kota Serang, 2015) Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan PDRB Kota Serang mengenai perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami kenaikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Serang meningkat 13,87 persen yaitu dari 5.657,12 milyar rupiah pada tahun 2010 menjadi 6.350,67 milyar rupiah pada tahun 2011. Kemudian terus mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 7.106,55 milyar sampai dengan tahun 2014 yaitu 9.111,55 milyar rupiah. Kemudian perkembangan perekonomian Kota Serang ditinjau dari perhitungan atas dasar harga konstan (ADHK) 2000 juga mengalami kenaikan. Berikut ini tabel 1.2 yang menggambarkan perkembangan PDRB Kota Serang atas dasar harga konstan (ADHK) 2000, yaitu :
5
Tabel 1.2 Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
2.884,09 milyar
3.113,01 milyar
3.336,74 milyar
3.567,45 milyar
3.797,81 milyar
(Sumber : Bappeda Kota Serang, 2015) Berdasarkan tabel 1.2 mengenai penghitungan atas dasar harga konstan (ADHK) 2000, PDRB Kota Serang tahun 2010 sampai 2011 meningkat dari 2.884,09 milyar menjadi 3.113,01 milyar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,87 persen. Begitu pula pada tahun 2013 mencapai 3.567,45 milyar rupiah dengan kenaikan terbesar terdapat pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peluang investasi di Kota Serang sendiri cukup menjanjikan terlihat dari dari perekonomian Kota Serang yang terus maju. Kota Serang memang bukan hanya sebagai pusat Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan Kota Serang tetapi juga pusat bisnis dan keuangan. Jadi sangatlah wajar banyak investor datang ke Kota Serang karena mereka sangat yakin akan prospek dan keuntungan yang akan investor dapatkan, apalagi dengan pencanangan Program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh pemerintah dalam mendongkrak perekonomian nasional dan memajukan masyarakat. Dengan adanya program tersebut, akan semakin banyak peluang bagi investor untuk
6
menginvestasikan dananya baik pembangunan infrastruktur utama maupun fasilitas pendidikan, kesehatan, gedung perkantoran, permukiman, hiburan, mall, kafe, restoran, hotel dan lain-lain. Pembangunan sebuah kawasan jasa dan bisnis mempunyai dampak ekonomi yang luar biasa besar terhadap lingkungan sekitarnya. Apalagi kawasan tersebut mempunyai visi dan konsep yang jelas dan kuat, tidak mustahil sejumlah perusahaan berskala multinasional akan hadir di Kota Serang. Kemudian tumbuhnya unit-unit bisnis yang menunjang dan menghidupi warga yang tinggal dikawasan tersebut. Membaiknya trend investasi membuat investor mengincar lahan kawasan strategis. Banyak sekali kawasan strategis yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Serang diantaranya di Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug dan Kecamatan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPTPM Kota Serang tahun 2015, Kota Serang mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk dapat menarik investor agar dapat berinvestasi di Kota Serang. Potensi pengembangan investasi Kota Serang terpusat pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai strategi sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Serang tahun 2010-2030, yaitu : a. Pengembangan potensi pariwisata di luar kawasan cagar budaya Banten Lama.
7
b. Pengembangan potensi cagar alam di luar kawasan cagar alam Pulau Dua. c. Pengembangan potensi perumahan, perkantoran, wisata belanja dan kawasan sport center atau pusat perkotaan olahraga di Kota Satelit Curug dan Kemanisan Curug. d. Pengembangan potensi perdagangan dan jasa serta pendidikan di koridor kawasan cepat tumbuh Cipocok Jaya dan Curug. e. Pengembangan water front city di Kecamatan Kasemen. f. Pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Taktakan. g. Pengembangan potensi kawasan agrowisata buatan di Kecamatan Curug dan Kecamatan Cipocok Jaya. h. Pengembangan kawasan Minapolitan di sepanjang garis pantai Kecamatan Kasemen. Sebagai tindak lanjut dari potensi pengembangan investasi di Kota Serang yaitu dalam bidang properti, bidang perdagangan, hiburan, perkantoran, pengembangan pertanian dan perkebunan, pengembangan perikanan, potensi wisata religi dan wisata buatan, pengembangan wisata menarik lainnya dan potensi investasi pengembangan infrastruktur perkotaan tersebut diharapkan dapat menarik investor lebih banyak supaya bisa tertarik untuk berinvestasi di Kota Serang melihat peluang yang ada di Kota Serang tersebut. Potensi Perekonomian Kota Serang yang tinggi mendorong geliat perekonomian daerah yang sangat dinamis sehingga menyebabkan perubahan
8
alih fungsi lahan untuk tujuan ekonomi dan pengembangan perumahan. Berikut gambar 1.1 mengenai penggunaan lahan di Kota Serang tahun 2014.
Perumahan 18,43 %
Perusahaan 4,32 %
Jasa 0,63 % Perairan 3,64 %
Pertanian 71,66 %
Industri 0,65 % Hutan 0,47 %
Gambar 1.1 Grafik Penggunaan Lahan di Kota Serang 2014 Dilihat dari gambar 1.1 di atas, pertanian menempati urutan pertama dalam penggunaan lahan sebesar 71,66 % yang kemudian disusul oleh perumahan yang kini sedang menjamur di Kota Serang yaitu sebesar 18,43 %, dan yang terkecil yaitu penggunaan lahan untuk Hutan sebesar 0,47 % dari total luas wilayah di Kota Serang.
9
Potensi perekonomian yang tinggi dan mendorong geliat perekonomian tersebut dapat dilihat dari nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Serang pada kurun waktu tahun
2009
sampai
dengan
tahun
2014
yang
mencapai
Rp.
15.901.660.504.365,- dan pengurusan perizinan sebanyak 6.831 izin. Guna menunjang iklim investasi juga dibutuhkan penataan ruang wilayah yang bertujuan untuk menciptakan Kota Serang sebagai kota Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, dan Pariwisata Religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan potensi investasi dalam mendukung Kota Serang sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana pengembangan wilayah strategis yang dimuat dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut, kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting didalam pengembangan ekonomi ditetapkan sebagai berikut : a. Kawasan Perdagangan Pusat Kota. Kawasan perdagangan skala pelayanan Kota Serang terdapat di Kecamatan Serang, yaitu Kawasan Perdagangan Royal dan Pasar lama. Kawasan ini diarahkan sebagai Central Bussines District (CDB) Kota Serang dengan konsep kawasan perdagangan dan jasa yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. b. Kawasan Pelabuhan Karangantu.
10
Pelabuhan Perikanan Karangantu pada tahun 2009 ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Nusantara dan direncanakan adanya Pusat Wisata Kuliner yang dirangkai dengan Kawasan Wisata Banten Lama. c. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten dan Kawasan Cepat Tumbuh Kota Serang. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten yang terletak di Kecamatan Curug telah menjadikan wilayah selatan Kota Serang menjadi berkembang yang kemudian diprediksi dapat menjadikan wilayah Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug sebagai Kawasan Cepat tumbuh. Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting di dalam pengembangan sosial budaya masyarakat dan pelestarian cagar budaya ditetapkan di Kawasan Banten Lama. Kemudian kawasan strategis kota yang memilki pengaruh penting didalam fungsi daya dukung lingkungan meliputi kawasan Cagar Alam Pulau Dua. Penataan ruang wilayah Kota Serang dapat di lihat pada gambar 1.2 berikut ini mengenai skema Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Serang tahun 2010-2030 yang dibuat Pemerintah Kota Serang.
11
RTRW KOTA SERANG Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)
SWP I Serang dan Cipocok Jaya
SWP II
SWP III
SWP IV
SWP V
Curug
Walantaka
Taktakan
Kasemen
- Pemerintahan
- Pemerintahan
- Perumahan
- Resapan Air
- Resapan Air
- Perdagangan
- Perdagangan
- Perdagangan
- Peternakan
- Peternakan
- Jasa
- Jasa
- Jasa dan
- Agropolitan
- Agropolitan
- Perumahan
- Perumahan
- Agribisnis
- Agribisnis
- Permukiman
- Pertanian
- Pertanian Lahan Kering
- Pertanian
- Pertanian
- Pendidikan
lahan kering
- Industri
- Perumahan
Lahan Basah
-Pariwisata buatan
- Pendidikan
- Perumahan
-Pariwisata buatan
- Industri
Gambar 1.2 Skema Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Serang tahun 20102030 (Sumber : Bappeda Kota Serang, 2015) Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing. Upaya penciptaan iklim usaha ini dapat ditunjukkan dengan penerapan program-program unggulan seperti yang dilakukan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang yang membuat program peningkatan iklim investasi yang kondusif sebagai alat untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan.
12
Dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi di Kota Serang, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang terus membuat sebuah perencanaan strategis dalam bentuk Renstra mulai dari penerapkan program iklim investasi yang kondusif serta promosi-promosi mengenai potensi dan peluang investasi di Kota Serang untuk bisa terus mendorong investor menanamkan modalnya di Kota Serang dan bisa terus meningkatkan nilai investasi di Kota Serang. Akan tetapi, nilai investasi di Kota Serang ternyata masih paling kecil dibandingkan Kota/Kabupaten di Provinsi Banten padahal Kota Serang adalah Ibu Kota dari Provinsi Banten. Hal tersebut dilihat dari data realisasi investasi di Provinsi Banten, Kota Serang menempati urutan akhir dengan nilai realisasi investasi yang terendah pada tahun 2014 yaitu hanya 5 proyek senilai US$2.770,5 ribu. Berikut tabel 1.4 mengenai urutan tertinggi hingga terendah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Banten tahun 2014.
13
Tabel 1.3 Realisasi Investasi di Provinsi Banten Tahun 2014 PMA No
PMDN
Kota/Kabupaten Nilai
Proyek
Nilai
Proyek
1
Kabupaten Tangerang
US$460.143,8 ribu
403
Rp. 4.845.967,5 Juta
46
2
Kota Tangerang
US$170.754 ribu
181
Rp. 44.528,5 Juta
16
3
Kota Cilegon
US$522.924,8 ribu
146
Rp. 2.532.856 Juta
19
4
Kabupaten Serang
5
Kota Selatan
6
Kabupaten Lebak
7
Kota Serang
US$603.050,3 ribu
132
Rp. 384. 909,6 Juta
30
72
Rp. 66.490 Juta
6
US$266.463,4 ribu
26
Rp. 74.182,8 Juta
12
US$2.770,5 ribu
5
0
1
Tangerang US$8.519,6 ribu.
(Sumber : BKPMPT Provinsi Banten, 2015) Upaya Badan Pelayanan terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam membuat perencanaan untuk meningkatkan investasi di Kota Serang melalui penciptaan program seperti peningkatan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan birokrasi investasi, meningkatkan daya saing daerah dengan promosi-promosi mengenai peluang investasi serta potensi yang ada di Kota Serang yang ditawarkan kepada investor masih kurang menarik investor karena masih terdapat masalah-masalah atau hambatan yang dihadapi. Sehingga hal tersebut membuat kurang maksimalnya perencanaan strategis
14
yang dibuat BPTPM Kota Serang dalam bentuk renstra (rencana strategis) dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kota Serang. Hal tersebut terlihat pada penjelasan berikut. Berdasarkan
observasi
awal
yang
peneliti
lakukan,
ditemukan
permasalahan sebagai berikut. Pertama bersumber dari wawancara yang penulis lakukan pada Hari Kamis, 28 Mei 2015. Menurut Bapak Suherman selaku Kepala Sub Bidang Bina Potensi & Kerjasama Investasi di BPTPM Kota Serang, perencanaan yang dibuat oleh BPTPM Kota Serang dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Serang masih terkendala pada kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya keterampilan pegawai. Menurut Kasubid Bidang Bina Potensi & Kerjasama Investasi BPTPM mengatakan bahwa kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang membutuhkan pegawai yang profesional utuk melaksanakan rencana strategis yang efektif. Akan tetapi pada kenyataannya pegawai PNS BPTPM masih kurang dan banyak pegawai yang masih kurang terampil, salah satu buktinya ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan/pekerjaan yang mereka pegang sekarang. Individu merupakan bagian dari organisasi yang sangat penting dan juga merupakan bagian dari pelaksana yang tentunya akan berdampak terhadap pelaksanaan strategi. Demikian halnya juga dengan individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan rencana strategi di Badan Pelayanan Terpadu dan penanaman Modal (BPTPM) yang biasa disebut pegawai. Pegawai tentunya
15
merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang akan melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing. Berikut tabel 1.5 yang menggambarkan bidang-bidang yang berkoordinasi menyusun rencana strategis di BPTPM Kota Serang. Tabel 1.4 Bidang Penyusun Rencana Strategis BPTPM Kota Serang
No
Bidang
Nama
1
Bidang Penanaman Modal
Ambas S.Pdi
2
Bidang Data dan Sistem Informasi
Drs. H. Yani, MM
3 4
Jabatan
Suhendi,
Kepala Bidang
Ahmad
Kepala Bidang
Bidang Perijinan Usaha
H. Dul Barid, Se, M.Si
Kepala Bidang
Bidang Perijinan Non Usaha
H. Wahyu Nurjamil, S.STP, M.Si
Kepala Bidang
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015) Dari tabel 1.4 di atas, terlihat ada pegawai yang latar belakangnya memang tidak sesuai dengan jabatan yang dipegang salah satunya terlihat latar belakang dari S.Pdi. Selain Kepala bidang di atas, pegawai pelaksana teknis pun juga ada yang memang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Berikut tabel 1.6 mengenai jumlah pegawai PNS dan daftar urutan kepangkatan (DUK) BPTPM Kota Serang tahun 2015.
16
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai PNS dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPTPM Kota Serang Tahun 2015 No
Nama
1
Mamat Hambali, SH, M.Si
2
Ir. Wawan Hermawan, MM
3
Drs. H. Ahmad Yani, MM
4
Ambas Suhendi, S.Pdi
5
H. Dul Barid, Se, M.Si
6
H. Wahyu Nurjamil, S.STP, M.Si
7
Suherman, S.MHK
8
M. Ngalim, S.Sos, MM
9
Mohamad Urip
10
Tiktik Rahmatika
11
Suyanto S.Pd, M.Si
12
Wiwi Laras W, S.pd, M.pd
13
Novi Kania Mustika, SE
14
Neneng Titin Kurnia, S.pd, M.Si
15
Evan Rivana, SE, MM
Jabatan/Esselon Kepala Badan (II.b) Sekretaris (III.a) Kabid Data dan sistem informasi (III b) Kabid Penanaman Modal (III b) Kabid Perijinan Usaha (III b) Kabid Perijinan non Usaha (III b) Kasubid Potensi dan Kerjasama penanaman Modal (IV a) Kasubag Umum dan Kepegawaian (IV a) Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan (IV a) Kasubid Promosi dan Pemasaran Penanaman Modal (IV a) Kasubid Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Non Usaha (IV a) Kasubid Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (IV a) Kasubag Keuangan (IV a) Kasubid Pelayanan Informasi dan Pengaduan (IV a) Kasubid Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Usaha (IV a)
Pangkat/Gol Ruang IV/c
Pendidikan Terakhir S2
IV/b
S2
IV/a
S2
IV/a
S1
III/d
S2
III/d
S2
III/d
S1
III/d
S2
III/d
S1
III/d
S1
III/d
S2
III/d
S2
III/d
S1
III/c
S2
III/c
S2
17
16
Kiki Baihaqi, SE
Kasubid Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Usaha (IV a) Kasubid Pengolahan dan Penerbitan perijinan Usaha (IV a)
III/b
S1
17
Ratu Nailah, SE
III/b
S1
Mulani, S.Ag
Pelaksana
III/d
S1
19
R. Muhammad Darajat, SE
Pelaksana
III/b
S1
20
Ismetullah, ST, MM
Pelaksana
III/b
S2
21
Diona Cinantya Apriliana, S.S
Pelaksana
III/b
S1
22
Agung Fredy Genius, ST
Pelaksana
III/b
S1
23
Feby Febrianty, ST, MM
Pelaksana
III/b
S2
24
Neti Susanti, S.Sos
Pelaksana
III/b
S1
25
Abdul Muid, SE
Pelaksana
III/b
S1
26
Cecep Haerunasyirin, S.Ip
Pelaksana
III/b
S1
27
Widi Hilma, SE
Pelaksana
III/a
S1
28
Imas Sutianingsih, A.Md
Pelaksana
II/d
D3
29
Nova Kurniawan, A.Md
Pelaksana
II/c
S1
30
Setyo Puruhito, SE
Pelaksana
III/a
S1
18
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015) Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pegawai dengan gelar sarjana atau S-1 di BPTPM Kota Serang adalah yang terbanyak selain jenjang pendidikan yang lain. Hal ini menunjukan bahwa secara pendidikan, pegawai BPTPM memiliki sumber daya yang cukup baik, akan tetapi belum memiliki kompetensi dan keterampilan yang bagus maka diperlukan pelatihan yaitu seperti diadakan diklat terkait dengan peningkatan kemampuan pegawaipegawai di lingkungan BPTPM Kota Serang.
18
Terkait diklat yang perlu dilakukan oleh pegawai-pegawai BPTPM untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang bagus, selama ini beberapa diklat sudah pernah dilakukan pegawai-pegawai BPTPM bidang penanaman modal khususnya, seperti diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berikut ini tabel 1.6 yang menjelaskan mengenai daftar-daftar yang telah mengikuti diklat salah satunya diklat Pelayanan terpadu satu Pintu (PTSP) pada bidang penanaman modal. Tabel 1.6 Daftar Diklat Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang No
Nama Diklat
Nama
Penyeleng
Tahun
gara 1
2
Pendidikan dan pelatihan Pelayanan
Maulani, S.Ag
BKPM
2013
Terpadu Satu Pintu Bidang
Cecep Haerunasyirin, S.IP
BKPM
2011
Penanaman Modal Tingkat Pertama
Suherman, SMHK
BKPM
2013
Abdul Muid, SE
BKPM
2013
Pendidikan dan pelatihan Pelayanan
Cecep Haerunasyirin, S.IP
2011 BKPM
Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Dasar 3
Pendidikan dan pelatihan Pelayanan
Cecep Haerunasyirin, S.IP
2012 BKPM
Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan 4
Pendidikan dan Pelatihan Sistem
Cecep Haerunasyirin, S.IP
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
2011 BKPM
19
Kedua, permasalahan yang membuat terhambatnya perencanaan strategi yang dibuat BPTPM Kota Serang ialah dalam proses pelaksanaan rencana strategis tersebut terdapat masalah yaitu hambatan komunikasi vertikal. Dalam pelaksanaan rencana strategi yang dilakukan antara pemimpin dan pegawai terdapat komunikasi yang kurang baik. Hal ini dipertegas oleh bapak Ambas selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang dalam wawancara pada hari Senin, 30 Juli 2015 mengatakan bahwa pada saat pegawai diinstruksikan sesuatu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rencana strategis peningkatan investasi, seringkali pegawai tidak memahami dan tidak melakukan dengan baik. Komunikasi dalam menyampaikan dan mengatur ide yang baik memiliki peran yang penting diantara pihak pelaksana. Setiap elemen pelaksana rencana strategis (Renstra) perlu mengkoordinasikan pelaksanaan program hingga berada pada tahap evaluasi. Karena sebagai pelaksanaan, perlu ada informasi timbal balik melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara bidangbidang/seksi-seksi/satuan-satuan dalam lingkungan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang. Berikut gambar 1.3 mengenai alur komunikasi bidang penanaman modal BPTPM Kota Serang yang menangani investasi.
20
Bidang Penanaman Modal
Bidang Data dan Sistem Informasi
Rencana Strategis BPTPM Kota Serang
Pihak ke 3 (konsultan)
Bidang Perijinan Usaha
Bidang Perijinan Non Usaha
Tim Teknis
Gambar 1.3 Alur Komunikasi BPTPM Kota Serang (Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015) Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan terdapat komunikasi yang kurang baik antara pimpinan dengan pegawai dalam menghasilkan rangkaian pelaksanaan rencana strategis yang baik bukanlah semata-mata hasil kerja perseorangan atau pegawai atau pimpinan saja melainkan hasil kerja kolektif serta dukungan dari masyarakat. Latar belakang dan keahlian yang dimiliki akan mempengaruhi tingkat komunikasi dalam melaksanakan kegiatan
21
Ketiga, bersumber dari wawancara pada Senin, 25 Mei 2015. Menurut Bapak Ahmad Yani selaku kepala bidang data dan informasi di BPTPM Kota Serang, perencanaan yang dibuat oleh BPTPM Kota Serang dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Serang masih terbentur dengan ketersediaan lahan di Kota Serang yang sempit. Banyak investor tidak bisa berinvestasi di bidang industri karena ketersediaan lahan di Kota Serang yang sedikit. Luas wilayah Kota Serang sangat kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten. Luas Kota Serang yaitu sekitar 266,74 Km2 atau sekitar 2,83 % dari luas wilayah Provinsi Banten. Berikut tabel 1.7 yang menggambarkan luas wilayah di Provinsi Banten tahun 2015. Tabel 1.7 Luas Wilayah Provinsi Banten No
Kabupaten/Kota
Luas (Km2)
Persentase (%)
Kabupaten Serang
1.510,68
16,01
1 2
Kabupaten Lebak
2.599,05
27.53
3
Kabupaten Pandeglang
3.693,08
39,12
4
Kabupaten Tangerang
1,027,84
10,90
5
Kota Serang
266,74
2,83
6
Kota Tangerang
165,45
1,75
7
Kota Cilegon
175,49
1,86
9.438,33
100,00
Provinsi Banten
(Sumber : Bappeda Kota Serang, 2015)
22
Dilihat dari tabel 1.7, luas wilayah Kota Serang hanya 2,38% dari total luas wilayah di Provinsi Banten. Menurut bapak Ahmad Yani sebenarnya banyak investor Asing yang ingin menanamkan modalnya di Kota Serang pada bidang industri, akan tetapi bisa dibilang berbenturan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dibuat karena memang peruntukan lahan dari Bappeda sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah dibuat untuk bidang industi di Kota Serang hanya sedikit yaitu sekitar 0,65% dari luas wilayah Kota Serang. Hal tersebut membuat ketersedian lahan dengan harga wajar untuk industri tersebut masih sulit. Sebagai contoh dapat dilihat di daerah Sawah Luhur, daerah tersebut diperuntukan untuk wilayah industri Kota Serang, akan tetapi karena kontur tanah di wilayah Sawah Luhur tersebut masih seperti tambak (merembes) sehingga harus ditimbun dengan tanah dan diratakan supaya tanahnya kuat dan itu membutuhkan biaya yang lebih. Hal tersebut banyak membuat investor Asing tidak jadi menanamkan modalnya di Kota Serang dalam bidang industri. Kemudian masalah keempat atau yang terakhir, yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan yang akan diberikan. Menurut bapak Suherman selaku Kepala Sub Bidang Bina Potensi & Kerjasama Investasi di BPTPM Kota Serang dalam wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis, 28 Mei 2015. Dari data sarana dan prasarana Badan Pelayanan Terpadu dan penanaman Modal (BPTPM), masih banyak sarana dan prasarana yang kurang untuk penunjang pekerjaan BPTPM Kota Serang, sehingga ini dapat
23
menghambat
pemberian
pelayanan
yang
maksimal
kepada
masyarakat/investor. Sarana dan prasarana yang kurang memadai diantaranya, ruang kerja pegawai masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya ruang pelayanan yang sangat sempit yaitu berkisar 3x3 meter padahal diharapkan untuk ruang pelayanan besar ruangan minimal 6x6 meter. Kemudian, sarana prasarana yang kurang yaitu jumlah komputer, jumlah komputer di BPTPM Kota Serang ada sekitar 70 komputer dan komputer personal sekitar 20 kompter. Akan tetapi jumlah tersebut belum memadai melihat banyaknya pegawai yang harus mengerjakan pekerjaan menggunakan komputer dan juga jumlah tersebut termasuk komputer yang kondisinya sudak tidak baik/rusak. Sehingga, harus segera ditambahkan jumlahnya. Selain itu, pendingin ruangan juga termasuk sarana prasarana yang harus ditambahkan. Jumlah pendingin ruangan/AC di Kantor BPTPM Kota Serang berjumlah 18 buah. Jumlah tersebut masih dirasakan kurang melihat banyaknya ruangan dan aktifitas yang padat khusunya di ruang pelayanan. Dengan adanya fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada investor akan menjadi tidak maksimal. Integritas masyarakat terhadap instansi ini tidak begitu baik, ini tergambar dari
pendapat
dan
hasil
wawancara
lepas
oleh
penulis
dengan
masyarakat/investor yang sedang mengajukan perijinan. Wawancara ini dilakukan pada hari Senin, 27 Juli 2015 mengatakan bahwa pelayanan yang
24
diberikan sudah cukup bagus tetapi ruang pelayanan di kantor BPTPM tersebut sempit, menurutnya ini mungkin disebabkan karena Kantor BPTPM Kota Serang menggunakan gedung serba guna bekas kantor Walikota terdahulu yang terbatas luasnya, karena aset Kota Serang belum sepenuhnya diberikan oleh Kabupaten
karena ruang pelayanan harusnya dibuat senyaman mungkin
sehingga masyarakat yang sedang melakukan pelayanan bisa merasa nyaman dan tidak kepanasan. Banyak masyarakat/investor yang mengeluh mengenai kondisi kantor pelayanan yang sempit dan bisa dikatakan memang sudah tidak layak dan harus segara diperbaiki agar supaya bisa lebih nyaman. Kondisi sarana dan prasarana BPTPM Kota Serang dapat dilihat pada lampiran yang tersedia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah-masalah atau kendalakendala yang ditemukan dalam upaya peningkatan investasi di Kota Serang diharapkan dapat diatasi dengan baik. Dengan latar belakang yang telah paparkan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang”
25
1.2 Identifikasi Masalah 1. Kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya keterampilan pegawai. 2. Hambatan komunikasi vertikal. 3. Kurangnya ketersediaan lahan di Kota Serang untuk investasi khususnya bidang industri. 4. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional lembaga.
1.3 Pembatasan Masalah Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah, peneliti memiliki keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh, oleh karena itu peneliti mencoba membatasi penelitiannya pada Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang. 1.4 Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang?
26
1.5 Tujuan Penelitian Sejalan dengan rumusan masalah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang? 1.6 Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Diharapkan agar hasil penelitian dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian yang berhubungan dengan aspek perencanaan strategis dapat menjadi proses untuk mengembangkan cakrawala berpikir yang telah diperoleh dibangku kuliah. 2. Manfaat Praktis Diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Serang, serta pihak-pihak yang terkait, dan para pelaksana kegiatan yang berkenaan dengan upaya peningkatan investasi di Kota Serang.
BAB II LANDASAN TEORI DAN ASUMSI DASAR 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Perencanaan Sebuah rencana pada dasarnya merupakan sekumpulan dugaan-dugaan tentang masa depan karena penetapan prioritas-prioritas memerlukan perkiraan yang tak tentu mengenai kemungkinan hasil-hasilnya, manfaat-manfaat dan biaya-biayanya. Tak ada formula untuk meramalkan masa depan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mencari persamaan-persamaan di masa lampau. Meskipun seandainya masa depan bisa diramalkan, perencanaan tetap rumit dengan tak adanya tujuan yang satu dan tetap. Rencana merupakan alat pengkoordinasian yang baik. Perencanaan adalah dimana proses manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.
27
28
Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda buat orang yang berbeda. Bagi orang yang tak memiliki profesi tertentu, perencanaan dapat berarti suatu kegiatan khusus yang memerlukan keahlian tertentu, sifatnya cukup rumit, banyak menguras tenaga dan pikiran, serta membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya. Akan tetapi,bagi orang lain perencaan dapat berarti suatu pekerjaan sehari-hari, tidak rumit, bahkan bisa saja orang tersebut tidak menyadari bahwa dia telah melakukan perencanaan (Tarigan, 2010). Rencana dapat berupa rencana informal dan rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Perencanaan juga merupakan fungsi dasar atau fungsi fundamental manajemen yang ditunjukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu setiap instansi/perusahaan harus mempunyai satu perencanaan yang matang dalam mencapai tujuannya. Menurut Terry (2010) memberikan definisi perencanaan sebagai berikut “Perencanaan adalah memilih dan mengubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang
29
akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diperlukan.” Dari pengertian di atas digambarkan bahwa perencanaan dihubungkan dengan masalah memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Pendapat lain mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses. Menurut Tjokroaminoto
(dalam
Usman,
2008)
Perencanaan
adalah
“Proses
mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.” Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Usman, 2008) juga berpendapat bahwa perencanaan adalah “Perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya.” Menurut Conyers dan Hills (dalam Arsyad, 2002), perencanaan adalah “Suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang”. Berdasarkan definisi di atas, Arsyad (2002) berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu : 1. 2. 3. 4.
Merencanakan berarti memilih Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan Perencanaan berorientasi ke masa depan.
30
Dari batasan tersebut terkandung pemikiran bahwa perencanaan tidak lahir dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil pemikiran yang bersumber pada hasil penelitian dan juga perencanaan merupakan ramalan ke masa depan, sehingga mempermudah usaha yang akan dilakukan di dalam mencapai tujuan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari perencanaan. Dalam perencanaan diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpanganpenyimpangan. Berdasarkan pendapat ahli yang diungkapkan di atas jelas bahwa perencanaan dianggap suatu proses, dianggap sebagai suatu fungsi dan dianggap sebagai suatu keputusan, atau pemilihan alternatif untuk mencapai tujuan. Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan rencana itu sendiri (plan).
31
1. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sasaran yang dinyatakan (stated goals) dan sasaran riil. Stated goals adalah sasaran yang dinyatakan organisasi kepada masyarakat luas. Sasaran seperti ini dapat dilihat di piagam perusahaan/organisasi, laporan tahunan, pengumuman humas, atau pernyataan publik yang dibuat oleh manajemen. Seringkali stated goals ini bertentangan dengan kenyataan yang ada dan dibuat hanya untuk memenuhi tuntutan stakeholders perusahaan. Sedangkan sasaran riil adalah sasaran yang benar-benar diinginkan oleh perusahaan/organisasi. Sasaran riil hanya dapat diketahui dari tindakan-tindakan organisasi beserta anggotanya. 2. Rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapa tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan dan frekuensi penggunaannya. Berdasarkan cakupannya, rencana dibagi menjadi rencana strategi dan rencana operasional. Rencana strategis adalah rencana umum yang berlaku di seluruh lapisan organisasi, sedangkan rencana operasional adalah rencana-rencana
32
yang
mengatur
kegiatan
sehari-hari
anggota
organisasi.
Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu tiga tahun, rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu satu tahun. Sementara rencana yang berada di antara keduanya dikatakan memiliki intermediate time frame. Menurut kekhususannya, rencana dibagi menjadi rencana direksional dan rencana spesifik. Rencana Direksional adalah rencana yang hanya memberikan guidelines secara umum, tidak mendetail. Terakhir, berdasarkan frekuensinya penggunanaannya rencana dibagi menjadi dua, yaitu single use dan standing. Single use plan adalah rencana yang didesain untuk dilaksanakan satu kali saja. Sedangkan standing plans adalah rencana yang berjalan selama perusahaan/organsiasi tersebut berdiri, yang termasuk di dalamnya adalah prosedur, peraturan, kebijakan dan lain-lain. 2.1.1.1 Fungsi, Tujuan dan Manfaat Perencanaan Penyelenggaraan program dan proyek pembangunan tentunya harus dilakukan dengan suatu perencanaan yang matang, sehingga dapat
33
memperkecil pemborosan sumber-sumber, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Siagian bahwa ”Agar pembangunan dapat berhasil dengan lebih baik dibutuhkan perencanaan. Sebab dengan perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumbersumber sebaik mungkin dalam mengabdi kepada tujuan yang diinginkan”. Abdurahman mengatakan bahwa tujuan perencanaan adalah “supaya manajemen berhasil dengan kebijakasanaan yang telah ditentukan”. Sedangkan Siswojoherdjodiputro menyatakan bahwa “Adapun tujuan utama daripada perencanaan adalah obyektif. Termasuk pula perencanaan adalah metodemetode dan prosedur-prosedur untuk menilai input dan output untuk merinci secara statistik sifat dari keadaan mendatang” Menurut Robbins dan Coulter (Amelia, 2010). ada beberapa tujuan perencanaan, yaitu : 1. Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan nonmanajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang mereka harus capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual akan bekerja sendiri-sendiri secara sembarangan, segingga kerja organisasi kurang efesien.
34
2. Untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. 3. Untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efesien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefesiensi dalam perusahaan/organisasi. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya
rencana,
manajer
tidak
akan
dapat
menilai
kinerja
perusahaan/organisasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan adalah mempermudah upaya pencapaian hasil yang diharapkan, menetapkan pemilihan berbagai alternatif, memperjelas kegiatan, menentukan metode oprasional dalam meramalkan keadaan yang akan datang dan menciptakan keterpaduan, keseimbangan sumber dana dan daya/tenaga.
35
Selanjutnya, Aji dan Sirait (2002) menyatakan bahwa banyak juga manfaat yang diperoleh dengan adanya perencanaan, yaitu : 1. Terhindar pemborosan waktu, uang dan tenaga. 2. Dimungkinkan dilakukan pemulihan dari berbagai alternatif-alternatif 3. Dimungkinkan perubahan-perubahan yang perlu 4. Dimungkinkan evaluasi terhadap tindakan yang dilaksanakan karena tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.1.1.2 Unsur-Unsur & Prosedur Perencanaan Lebih lanjut Sarwoto (2001) unsur-unsur dalam Pembangunan secara umum adalah sebagai berikut : 1. Unsur tujuan (tujuan-tujuan obyektif) yaitu perumusan yang telah jelas dan terperinci mengenai tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai 2. Unsur kebijaksanaan (unsure policy) yaitu metode atau cara untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai 3. Unsur prosedur, meliputi pembagian tugas serta hubungannya (vertical dan horizontal) antara masing-masing anggota kelompok secara terperinci 4. Unsur progress (kemajuan) dalam planning dari ini ditentukan standarstandar mengenai segala sesuatu yang akan dicapai 5. Unsur program, dalam unsur ini tidak hanya menyimpulkan planning keseluruhannya, sehingga merupakan kesatuan rencana, melainkan juga dalam rangka perencanaan seluruhnya itu harus menyusun secara urutanurutan dari pentingnya macam-macam proyek atau rencana kerja dari planning itu. Dengan unsur-unsur perencanaan yang dijadikan sebaga pedoman maka dapat diketahui mengenai cara atau metode pembagian tugas dan batas kegiatan dalam pelaksanaan rencana kerja. Dalam pelaksanaan
36
rencana, masalah stabilitas perlu mendapat perhatian karena tanpa stabilitas pelaksanaan rencana tidak mungkin akan terlaksana dengan baik. Sedangkan Menurut Manullang (1992) berpendapat bahwa suatu rencana mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. Tujuan Unsur utama dari suatu rencana adalah tujuan. Harus jelas pada setiap rencana apa yang menjadi tujuan. Tujuan itu dapat bersifat material, dapat pula bersifat moral. Bersifat material misalnya mencari keuntungan sebesar-besarnya,
besifat
moral
misalnya
perusahaan
bertuuan
mensukseskan program pemerintah di bidang sandang-pangan atau bertujuan memberi kesempatan kerja kepada anggota masyarakat yang menganggur dan sebagainya. 2. Politik Politik merupakan salah satu unsur yang ada dalam suatu rencana. Poitik itu merupakan peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman yang digariskan bagi tindakan organisasi, untuk mencapai tujuan dengan hasil yang baik. 3. Prosedur Suatu rencana harus juga memuat prosedur, yakni urutan-urutan pelaksanaaan yang harus dituruti oleh seseorang dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
37
4. Budget Budget merupakan suatu anggaran, yakni ikhtisar dari hasil-hasil yang diharapkan untuk dicapai dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, yang dinyatakan dalam angka. Budget itu ada berbagai macam, tetapi yang terpenting adalah budget produksi. 5. Program Program adalah campuran dari pada politik, prosedur, dan budget, yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu rangkaian tindakan-tindakan untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya menurut Widjaja (2004) mengemukakan bahwa “Suatu perencanaan tentunya memiliki prosedur dimana proses ini terdiri dari unsur-unsur tinjauan keadaan dalam masyarakat, penetapan tujuan, penyusunan program kerja dan biaya, pelaksanaan rencana sampai kepada pengawasan/penelitian. Untuk memperoleh hasil yang baik faktor manusia mempunyai peranan yang sangat penting karena selain sebagai pemikir juga sekaligus sebagai pelaksana rencana itu”. Prosedur Penyusunan rencana secara umum digambarkan sebagi berikut : 1.
Mengadakan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kondisi dan situasi dalam masyarakat.
38
2.
Penetapan tujuan rencana pembangunan. Penentuan tujan ini tergantung dari pilihan nasional yang didasarkan pada kondisi serta nilai-nilai yang dianut dalam bidang poitik, ekonomi dan sosial masyarakat yang bersangkutan.
3.
Penyusunan program rencana. Dalam tahap ini diadakan perumusan lebih terperinci mengenai tujuan yang hendak dicapai, perincian jadwal
pembiayaan
penentuan
lembaga-lembaga
mana
yang
melakukan program-program pembangunan. 4.
Tahap pelaksanaan rencana. Dalam pelaksanaan rencana perlu didasari oleh setiap sektor agar bekerja secara serasi dan konsisten dan jika terjadi perubahan maka sebaiknya diberi kemungkinankemungkinan atau kesempatan untuk mengadakan penyesuaian.
5.
Mengadakan pengawasan atau pelaksanaan rencana, baik secara langsung yaitu pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung, sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap hasil akhir dari pekerjaan untuk mengetahuai apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana atau tidak.
Dalam penyusunan rencana handaknya dapat dilakukan koordinasi pada tiap-tiap tahapan sebab jika tidak maka akan terjadi kelemahan dalam informasi, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan rencana yang akhirnya mengakibatkan kegagalan pelaksanaan. Karena itu dalam menyusun suatu rencana kegiatan perlu data dan sumber-sumber yang ada sehingga dapat membuat perkiraan keadaan di masa yang akan datang dengan demikian akan diperoleh suatu perencanaan yang memiliki arah dan tujuan
39
yang pasti. Kemudian dalam membuat perencanaan dibutuhkan strategi yang jitu agar supaya tujuan dari perencanaan tersebut dapat tercapai. 2.1.2 Pengertian Strategi Salah satu alasan mengapa pentingnya mempelajari strategi adalah strategi sebagai suatu kerangka kerja (frame work) dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan, terutama yang berkaitan dengan persaingan guna memahami konsep strategi terkait dengan penelitian ini, maka berikut beberapa definisi mengenai strategi. Dalam suatu organisasi profit maupun non profit, strategi memegang peranan yang sangat penting. Dimana strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “Strategos” (Stratos = militer dan ag = memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para Jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang diwarnai perang, dimana Jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu perang. Untuk melihat apakah strategi yang telah ditentukan tepat atau tidak, baik pada tingkat organisasi maupun bisnis yang ditangani, tidak hanya terletak pada akuratnya analisis strategik yang dilakukan dan tepatnya pilihan yang dijatuhkan pada satu alternatif yang diperkirakan akan mendukung keseluruhan
40
upaya untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran serta mengembang misi yang telah ditentukan, melainkan terutama dan pada analisis terakhir terjadi pada waktu strategi tersebut diimplementasikan (Siagian, 2010). Menurut Hasibuan (dalam Hasibuan, 2008) strategi ialah “Strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus ditempuh agar kemungkinan memperoleh hasil yang maksimal, efektif dan dalam waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan”. Sedangkan menurut Arifin (dalam Hasibuan, 2008) Strategi ialah “Strategi pada dasarnya adalah merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan dipersiapkan dalam suatu rangkaian pertahapan yang masingmasing merupakan jawaban yang optimal terhadap tanggapan-tanggapan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya dan keseluruhan proses ini terjadi dalam suatu arah tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.” Menurut Suwarjono dalam bukunya “Manajemen Strategis”, karena strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan baik yaitu tujuan organisasi atau perusahaan, maka strategi memiliki beberapa sifat antara lain : 1. Menyatu (unifed) yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi atau perusahaan. 2. Menyeluruh (comprehensive) yaitu mencakup seluruh aspek dalam suatu organisasi atau perusahaan. 3. Integral (integrated) yaitu seluruh strategi akan cocok/sesuai dari seluruh tingkatan (corporate, business, and functional).
41
Menurut Ansoff, “Strategi adalah ketentuan untuk dasar penyusunan keputusan dan penetapan garis pedoman”. Sedangkan Quinn menyatakan bahwa
strategi
mengintegrasikan
adalah
suatu
sasaran-sasaran
pola
(pattern)
utama
atau
(major
rencana
goals)
yang
organisasi,
kebijakan-kebijakan dan serangkaian pelaksanaannya dalam keseluruhan perpaduan (a cohesive whole). Seanjutnya Quinn mengemukakan pula bahwa strategi memiliki sifat-sifat sebagai berikut : a. Strategi meliputi unsur sasaran-sasaran (goals) terpenting yang akan
dicapai,
kebijakan-kebijakan
yang
penting
yang
mengarahkan pelaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut; b. Mewujudkan beberapa konsep dan dorongan yang memberikan hubungan (kohesi), keseimbangan dan fokus; c. Strategi mengutarakan sesuatu yang tidak dapat diduga semula atau sesuatu yang tidak dapat diketahui. 2.1.3 Perencanaan Srategis Seperti kita ketahui bahwa tujuan utama dari rencana strategi adalah untuk mengembangkan kesepakatan awal tentang seluruh upaya rencana strategi dan langkah-langkah perencanaan yang utama diantara orang-orang penting pembuat keputusan atau pembuat opini internal dan juga pihak eksternal jika dipandang relevan untuk dilibatkan.
42
Ada beberapa aspek yang memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategi di dalam perencanaan strategi ini. 1. Siapakah yang harus memprakarsai rencana strategi? Secara teoritis adalah eksekutif tertinggi pada organisasi yang bersangkutan, tetapi kegiatan ini dapat saja didelegasikan kepada yang lain atau pihak lain yang ditunjuk untuk memberdayakan bawahan. Namun yang jelas suatu perencanaan strategi meminta komitmen tinggi dari pihak pimpinan tertinggi dari organisasi yang direncanakan. Salah satu
tugas
dalam
memprakarsai
perencanaan
strategi
adalah
menetapkan secara tepat tentang orang-orang yang penting dalam pembuatan keputusan. Orang-orang ini bisa bersumber dari internal maupun eksternal organisasi. Namun kriterianya adalah pihak yang diakibatkan, harus memiliki informasi yang banyak yang relevan dengan perencanaan strategis yang dilakukan. 2. Bagaimana memulai rencana strategis? Kegiatan ini dapat diawali dengan beberapa aktivitas, seperti pengarahan ahli tentang substansi yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis. Selanjutnya dilakukan presentasi kasus oleh wakil-wakil bagian dan stakeholder yang ikut serta dalam perencanaan strategis. Diskusi kasus penting dilakukan untuk memperoleh kesepakatan awal tentang kekuatan, kelemahan dari faktor-faktor internal hak dan kesepakatan
43
serta ancaman yang dihadapi dari lingkungan eksternal organisasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. 3. Berapa banyak kesepakatan awal dalam rencana strategi “awal”? Jumlah kesepakatan awal yang dicapai dalam berbagai kegiatan sebelumnya perlu ditegaskan. Meskipun jumlah ini tidak bersifat kekal, karena terdapat kemungkinan masih ada aspek penting yang belum tercakup dalam kesepakatan yang telah dilakukan. Dalam perencanaan strategis dari suatu organisasi, manajemen puncak harus terlibat secara aktif. Hal ini karena manajemen puncak yang dari posisinya di tempat yang tinggi, mempunyai visi yang diperlukan
untuk
mempertimbangkan
semua
aspek
organisasi,
komitmen manajemen puncak diperlukan untuk menimbulkan dan mendukung komitmen pada tingkat yang lebih rendah. Rencana strategi membantu
para
manajer
untuk
meningkatkan
kemampuan
manajerialnya, juga membantu mereka dan stafnya sehingga dapat lebih mudah menanggapi berbagai peristiwa dengan cepat dan tepat. Perencanaan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuat keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan. Menurut Stonner dan Wenkel (Bryson, 2007) mengemukakan lima karakteristik perencanaan strategi yakni :
44
1. Berkaitan dengan pertanyaan dasar dan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 2. Memberikan kerangka untuk perencanaan yang lebih terinci dan untuk pengambilan keputusan sehai-hari. 3. Menyangkut kurun waktu yang lebih lama dari pada jenis perencanaan lainnya. 4. Membantu memusatkan energi dan sumber daya organisasi pada kegiatan yang menyangkut prioritas tinggi. 5. Merupakan aktivitas dimana manajemen puncak harus secara efektif terlibat. Menurut Bryson (2007:5) mendefinisikan “Perencanaan strategi sebagai upaya yang di disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan orgnisasi, dan mengapa organisasi menegerjakan hal seperti itu.” Menurut Bryson (2007) dalam bukunya “Perencanaan Strategis bagi organisasi sosial” manfaat dari perencanaan strategis adalah : 1) Membantu organisasi berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif 2) Memperjelas arah masa depan 3) Menciptakan prioritas 4) Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan 5) Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan 6) Membantu menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidangbidang yang berada dibawah kontrol organisasi 7) Membantu membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi
45
8) Memecahkan masalah utama bagi organisasi 9) Memperbaiki kinerja organisasi 10) Membantu menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif 11) Membangun kerja kelompok dan keahlian. Meski perencanaan strategis dapat memberikan seluruh manfaat di atas, tidak ada jaminan semuanya akan tersedia. Karena satu hal, perencanaan strategis hanyalah kumpulan konsep, prosedur dan alat. Perencanaa
strategis
menurut
Antony dan
kawan-kawan
(dalam
Sukristono, 1995) ialah “Perencanaan yang mencakup proses penentuan tujuan dan perubahan tujuan organisasi, serta penentuan sumber daya (resources) guna mencapai tujuan tersebut di samping penentuan kebijakan untuk mengatur penggunaan sumber daya yang bersangkutan.” Kemudian perencanaan strategis sebagai aspek penentuan kegiatan pada waktu yang akan datang oleh Steiner (dalam Sukristono, 1995) dikemukakan perencanaan strategis adalah “Suatu proses identifikasi kesempatan (opportunities) dan tantangan-tantangan (threats), disamping diupayakannya berbagai data untuk dasar keputusan perusahaan yang lebih baik
guna
memanfaatkan
kesempatan-kesempatan
dan
mengatasi
tantangan-tantangan yang ada.” Menurut (Allison dan Kaye, 2005) definisi perencanaan stratejik adalah proses sistematik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan
46
diantara stakeholder utama-tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Perencanaan strategis khususnya digunakan untuk mempertajam fokus organisasi, agar semua sumber organisasi digunakan secara optimal untuk melayani misi organisasi itu. Artinya bahwa perencanaan sratejik menjadi pedoman sebuah organisasi harus tanggap terhadap lingkungan yang dinamis dan sulit diramal. Perencanaan stratejik menekankan pentingnya membuat keputusan-keputusan yang menempatkan organisasi untuk berhasil menanggapi perubahan lingkungan. Fokus perencanaan stratejik adalah pada pengelolaan stratejik, artinya penerapan pemikiran stratejik pada tugas pemimpin sebuah organisasi guna mencapai maksudnya. Dalam perencanaan strategi, dibutuhkan analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini biasa menggunakan analisis SWOT, yakni menganalisis kekuatan dan kelemahan lingkungan internal organisasi dan menganalisis ancaman dan peluang dari lingkungan eksternal organisasi. Pada lingkungan internal, bisa dilihat bagaimana kultur organisasi/kultur korporatnya, bagaimana sumber daya yang tersedia, dan bagaimana pula strukturnya. Sedangkan dalam menganalisis lingkungan eksternal, bisa dilakukan apa yang disarankan oleh Robson (Iriantara, 2004), yakni dengan : 1. Mengaudit pengaruh-pengaruh lingkungan;
47
2. Menilai sifat lingkungan untuk memutuskan apakah lingkungannya sederhana atau kompleks; 3. Mengidentifikasi daya-daya lingkungan dengan menggunakan model 5 Daya Porter; 4. Mengidentifikas posisi kompetitif dengan menggunakan analisis siklus hidup; 5. Mengidentifikasi
peluang-peluang
pokok
dan
ancaman
dengan
menggunakan analisis SWOT. Kemudian setelah melakukan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal, dilanjutkan dengan merumuskan strategi. Perumusan strategi dalam perencanaan ini sekaligus juga merupakan pilihan atas strategi yang akan digunakan dari sekian banyak alternatif strategi. Tentu saja, strategi yang dipilih itu diharapkan merupakan strategi yang efektif yang akan membawa organisasi pada pencapaian objektifnya pada masa depan. Ada baiknya, kita mengingat kembali apa yang dinyatakan Quinn (Iriantara, 2004) tentang kriteria strategi yang efektif yang mencakup beberapa hal berikut : 1. Objektif yang jelas dan menentukan. Semua ikhtiar diarahkan untuk mencapai pemahaman yang jelas, menentukan dan bisa mencapai keseluruhan tujuan. Tujuan-tujuan spesifik bagi setiap unit bisa saja berubah karena sengitnya kompetisi, namun tujuan strategis untuk setiap unit/bagian harus tetap jelas sehingga memberi kesinambungan dan kohesi untuk pilihan-pilhan taktis pada kurun waktu pelaksanaan strategis.
48
Semua tujuan itu tidak perlu dibuat secara tertulis, namun yang terpokok bisa dipahami dan menentukan. 2. Memelihara inisiatif. Strategi itu mesti menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya komitmen. Strategi itu mesti menentukan langkah dan menetapkan tindakan terhadap peristiwa, bukannya bereaksi terhadap satu peristiwa. Postur reaktif
yang
berkepanjangan
akan
menyemaikan
ketidakpuasan,
merendahkan moral, tidak bisa memanfaatkan keuntungan waktu, dan tidak kelihatan lawan. 3. Konsentrasi. Strategi itu memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat yang menentukan. Dengan begitu, kompetensi yang distingtif itu akan memberikan keberhasilan yang lebih besar dengan sedikit sumber daya dan menjadi landasan yang penting untuk perolehan (atau keuntungan) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor. 4. Fleksibilitas. Strategi hendaknya diniatkan untuk dilengkapi penyangga dan dimensi sumber daya untuk fleksibilitas dan manuver. Cadangan kemampuan, kemampuan melakukan manuver secara terencana, dan repositioning memungkinkan untuk memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin, namun tetap membuat lawan tdak berdaya. 5. Kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi. Strategi itu hendaknya memberikan kepemimpinan yang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan-tujuan pokok.
49
6. Kejutan. Strategi itu hendaknya dipersiapkan untuk memanfaatkan kecepatan, kerahasiaan, dan kecerdasan, untuk menyerang lawan pada saat yang tak terduga. 7. Keamanan. Strategi itu mesti mengamankan sumber daya dan semua operasi penting organisasi. Perencanaan strategis sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan sistem manajemen dimana keputusan-keputusan strategis disusun secara sistematis. Sistem tersebut lazimnya memiliki unsur sumber informasi dan unsur susunan organisasi yang didukung pelaksanaannya. Perencanaan strategis adalah salah satu cara untuk membantu organisasi dan komunitas mengatasi lingkungan mereka yang telah berubah. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi dan komunitas untuk merumuskan dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi
dan komunitas
membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang penting, sembari organisasi dan komunitas mengatasi atau meminimalkan kelemahan dan ancaman serius. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi dan komunitas menjadi lebih efektif lagi dalam dunia yang sangat bermusuhan.
50
2.1.3.1 Sistem Perencanaan Strategis Sistem perencanaan strategis sering kali dipandang sebagai sistem dimana para manajer membuat, melaksanakan, dan mengendalikan keputusan yang lintas fungsi dan tingkat daam perusahaan. Lorange (dalam Bryson, 2007) misalnya, berpendapat bahwa sistem perencanaan strategis apapun harus menangani empat persoalan penting yaitu : 1. Kemana kita akan pergi? (misi) 2. Bagaimana kita akan pergi kesana? (strategi) 3. Apa blueprint tindakan kita? (anggaran) 4. Bagaimana kita tahu jika kita berada diatas jalur? (Kontrol) Sistem perencanaan strategis berbeda-beda dalam beberapa dimensi. Kekomprehensifan bidang keputusan yang tercakup, rasionalitas formal proses keputusan, dan ketatnya kontrol yang dilakukan terhadap implementasi keputusan. Sistem perencanaan strategis dapat diterapkan kepada organisasi public dan organisasi nirlaba, tanpa memperhatikan sifat organisasi tertentu, masuk akan untuk megkoordinasikan pembuatan keputusan yang lintas tingkat dan fungsi maupun untuk memusatkan pada bagaimana
organisasi
mengimplementasikan
strateginya
dan
menyelesaikan misinya. Menurut Bryson (2007) langkah pertama untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan adalah membuat perencanaan strategik. Inti dari apa yang ingin dilakukan pada tahapan ini adalah bagaimana membuat rencana pencapaian (sasaran) dan rencana kegiatan (program dan anggaran)
51
yang benar-benar sesuai dengan arahan (misi-visi-goal) dan strategi yang telah ditetapkan organisasi. Program berisi tahapan-tahapan kegiatan yang merupakan urutan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran strategik (the step-by step sequence of actions). Sedangkan dalam rumusan anggaran berisi rencana kegiatan/program (biasanya tahunan) yang disertai taksiran sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan semua kegiatan yang direncanakan. Selain itu juga ditunjuk orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana kegiatan. 1) Program Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi organisasi, perubahan budaya internal organisasi, atau awal dari suatu usaha penelitian baru. 2) Anggaran Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari strategi baru dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan performa yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan organisasi.
52
3) Prosedur Prosedur yang kadang disebut Standard Operating System (SOP). Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktifitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program organisasi. Setelah
sebuah
strategi
diformulasikan,
strategi
tersebut
harus
dikembangkan secara logis dalam bentuk tindakan. Tahap inilah yang disebut dengan implementasi strategi. Masalah implementasi ini cukup rumit, oleh karena itu agar penerapan strategi organisasi dapat berhasil dengan baik, manajer harus memiliki gagasan yang jelas tentang isu-isu yang berbeda dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam tahap ini masalah struktur organisasi, budaya perusahaan dan pola kepemimpinan akan dibahas secara lebih mendalam. Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melaluipengembangan
program,
anggaran
dan
prosedur.
Tindakan
pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya organisasi (keuangan, manusia, peralatan dan lain-lain) melalui strategi yang dipilih. Implementasi strategi diperlukan untuk memperinci secara lebih jelas dan tepat bagaimana sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan.
53
Bryson
(2007:225)
dalam
bukunya
“Perencanaan
Strategis
bagi
Organisasi Sosial” berpendapat bahwa perencanaan strategis tidak mengimplementasikan dirinya sendiri. Orang menggunakan perencanaan Strategis untuk memperkuat dan melanjutkan prestasi organisasi harus menghadapi empat tantangan menuju perencanaan strategis yang efektif. Empat tantangan yang dimaksud adalah : 1.
Masalah Manusia Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan preferensi kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi. Manajemen perhatian dan komitmen merupakan masalah bagi individu, kelompok, organisasi dan komunitas.
a. Individu Perlu dipahami karakter individu bahwa orang mempunyai kemampuan terbatas untuk menangani kompleksitas. Orang tidak akan memahami sepenuhnya informasi yang diajukan kepada mereka, atau mereka akan meniru banyak faktor dan secara keliru mendiagnosis situasinya. Perhatian khusus harus dilakukan bukan dengan memberi terlalu banyak informasi kepada orang yang terlibat dalam perencanaan strategis. Individu bersifat sangat adaptif dan tidak mengakui perubahan bertahap.
54
Masalah yang lampau dapat memperbesar proporsi krisis tanpa seorang pun menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Sekali krisis berkembang, peluang untuk membuat perubahan yang dramatis dapat dipertinggi, tetapi secara bersamaan memperbesar bahaya. Dalam krisis, individu suka menyendiri, keras, mencari-cari dalih serta kecenderungan menyalahkan orang lain. Orang yang bekerja dalam tugas yang berulang-ulang tidak memiliki perhatian kepada apa yang mereka sedang kerjakan. Apa yang sering kita pikirkan adalah apa yang akan kita kerjakan keesokan harinya. Dengan kata lain kita mempergunakan mungkin 80 hingga 90% waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang telah menjadi kebiasaan sementara kita memikirkan hal lain. Jika perencanaan strategis menjadi tugas rutin, orang dapat kehilangan kesadaran dan konsentrasi, serta maksud perencanaan strategis akan lenyap. Metode-metode harus ditemukan agar perencanaan strategis menjadi sangat “khusus”, sehingga orang-orang mencurahkan perhatian dan menjalankannya dengan serius. Perencanaan strategis, agar menjadi efektif, harus memasukkan pertimbangan tentang bagaimana menghentikan komitmen yang tidak produktif pada saat yang sama karena perencanaan strategis mengikat cara tindakan baru.
55
b. Kelompok Kelompok memiliki karakteristik yang dapat memunculkan masalah bagi perencanaan strategis. Kelompok memaksakan tekanan kuat untuk menyesuaikan diri, individu cenderung menyesuaikan diri dengan norma yang telah mapan dalam kelompok apapun baik karena mereka mempunyai hasrat kuat untuk menyesuaikan diri didalamnya maupun karena kelompok memaksakan tekanan kuat untuk menyesuaikan diri. Kelompok pembicaraan
juga
berusaha
tentang
isu
meminimalkan strategis
konflik
hampir
pasti
internal
karena
memunculkan
ketidaksepakatan yang serius, kecenderungan yang pasti disesalkan bahwa kebanyakan kelompok akan menindas diskusi. Harmoni kelompok akan menjadi prioritas yang lebih tinggi ketimbang diskusi yang sungguhsungguh mengenai masa depan kelompok dan pilihan fundamental yang dihadapi. Terakhir, kelompok heterogen yang sehari-harinya bekerja bersama-sama akan memperoleh pandangan yang homogen dalam dua hingga tiga tahun. c. Organisasi Beberapa karakteristik organisasi juga memperhadapkan masalah pada perencanaan strategis. Paradoks lainnya dalam kehidupan organisasi adalah sistem perencanaan strategis dapat mengesampingkan pemikiran strategis. Dengan cara yang sama, repetisi dan kompetensi dapat mengakibatkan lemahnya konsentrasi
56
dan kesadaran yang dengan demikian menimbulkan kesulitan serius bagi individu, sehingga juga dapat memformalkan dan sistem perencanaan repetitive menjadi sebab masalah yang mereka coba hindari. Rata-rata MIS (Management Information System) atau laporan penyelidikan lingkungan diisi dengan halaman angka dan grafik, apa yang biasanya terjadi adalah bahwa orang menjadi jemu terhadap pesan-pesan dalam laporan ini. Data numerik saja tidaklah mungkin berguna untuk memformulasikan dan mengimplementaskan strategi. Orang harus dihadapkan secara langsung pada situasi dimana secara pribadi, mereka harus menghadapi isu itu dan harus memikirkan bagaimana membuat sesuatu terjadi. Karakteristik selanjutnya adalah spesialisasi menyaring persepsi dan memaksakan perilaku serta struktur dan sistem menggantikan kepemimpinan. d. Komunitas Komunitas juga mempunyai sejumlah sifat yang memunculkan sejumlah masalah serius bagi pelaksanaan perencanaan strategis. Komunitas terdiri atas individu, kelompok serta organisasi dan karenanya menggambarkan akumulasi karakteristik dan kesulitan yang dibahas sebelumnya. Sebagian besar organisasi dalam komunitas apapun melambangkan solusi kepada masalah lama. Tak ada organisasi dalam komunitas yang mungkin mengandung
57
masalah penting apapun. Di kebanyakan komunitas tidak ada satu orang, kelompok, atau organsasipun yang berkuasa. 2.
Masalah Proses Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency. Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi kearifan yang konvensional. Masalah proses yang terpenting dalam perencanaan strategis adalah manajemen ide strategis menjadi “good currency” dengan kata lain bagaimana anda menjual ide baru kepada cukup banyak orang bahwa kearifan yang tidak konvensional diubah menjadi kearifan yang konvensional. Beberapa prinsip muncul untuk mengelolah ide (the life cycle of ideas).
1. Kebutuhan dan ancaman, tetapi juga peluang adalah induknya penemuan. 2. Ide berjalan baik dalam anarki yang diorganisir tetapi implementasi ide tersebut merupakan sesuatu yang sulit. 3. Ide merupakan tempat berkumpul bagi tindakan kolektif. Ide itu melampaui orang dan organisasi yang terisolasi.orang dan struktur adalah hasil samping dari ide yang sedang berubah. 4. Ide kali sumber daya sama dengan kekuasaan 5. Setelah ide yang baik mati, berilah makam atau kuburan.
58
Lingkaran perencanaan strategis biasanya dimulai dengan apresiasi dan artikulasi kebutuhan dan ancaman. Tetapi peluang juga dapat merebut perhatian, meskipun tampaknya jarang dilakukan ketimbang kebutuhan dan
ancaman,
tujuan
kusus
perencanaan
strategis
adalah
menumbuhkembangkan apresiasi dan artikulasi peluang. Inti perencanaan strategis adalah manajemen ide strategis melalui pernyataan apresiasi, artikulasi, adopsi, institusi, onalisasi dan kerusakan. Selanjutnya, proses mengembangkan ide strategis lebih penting daripada mengisolasi individu dan organisasi. Dalam hal demikian, menciptakan landasan bagi koalisi cukup besar untuk menciptakan tindakan kolektif yang adalah tanda resmi tindakan strategis yang efektif. Dengan kata lain ide kali sumber daya (orang, uang, waktu, keahlian, perhatian) sama dengan kekuasaan, termasuk kekuasaan mempengaruhi perubahan strategis yang bermanfaat. 3.
Masalah Struktural Masalah Struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan. Lingkungan
internal
dan
ekternal
harus
menjadi
kaitan
yang
menguntungkan. Masalah struktural dalam perencanaan strategis adalah mengkaitkan lingkungan internal dan eksternal yang melintasi tingkattingkat. Tantangan bagi para perencana strategis adalah meyakinkan bahwa keseluruhannya terletak dalam bagian-bagiannya, mereka harus
59
Menggunakan
pendekatan
holografik
dan
bukan
pendekatan
komposisional. Para perencana harus berusaha menempatkan seluruhnya dalam tiap-tiap bagiannya, sehingga bagian-bagian itu mempresentasikan seluruhnya. Bila hal ini dapat dilakukan maka masing-masing bagian dari sistem akan mempunyai unsur-unsur penting bagi reproduksi keseluruhan sistem. Perencanaan strategis mungkin akan berhasil bila: 1.
Perencanaan dan implementasi dipikirkan secara simultan
2.
Para perencana dan pelaksana dilibatkan secara simultan melintasi tingkattingkat serta didalam dan diluar
3.
Implementasi dimulai sebelum perencanaan strategis lengkap Haruslah diakui bahwa formulasi dan implementasi strategi merupakan prestasi kolektif, bukan prestasi individu atau kelompok kecil. Manajemen hubungan seluruh bagian dapat dibuat lebih mudah bila organisasi memiliki misi yang disetujui secara luas, bahkan lebih mudah lagi jika memiiliki visi keberhasilan yang disepakati secara luas. Kesepakatan tentang visi dan misi akan melekatkan keseluruhan kedalam bagian-bagian, yang membuat manajemen transisi menjadi lebih mudah, dan akan memfasilitasi prestasi keberhasilan kolektif bahwa perencanaan strategis selalu efektif.
60
4.
Masalah Institusional/Kelembagaan Masalah Institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif. Masalah tersulit yang harus dihadapi perencanaan strategis dapat dipecahkan hanya melalui transformasi institusi. Transformasi semacam itu tidak dapat terjadi tanpa kepemimpinan yang kuat. Masalah yang sangat sulit dalam perencanaan strategis mencakup transformasi lembaga. lembaga (institusional) adalah pola interaksi yang sangat stabil, yang diorganisir diseputar ide penting. Pola-pola interaksi dalam organisasi publik dan nirbala menjadi “lembaga” manakala pola tersebut dimasuki nilai dan karakter-karakter kelembagaan membentang sebagai produk sejarah yang mencakup pola yang terpadu dengan maksud tertentu dan dengan dinamika. Perkembangan karakter lembaga dan komunitas sebagian besar merupakan tanggung jawab kepemimpinan. Tugas utama kepemimpinan lembaga adalah pendefinisian misi lembaga, pengejawantahan maksud menjadi struktur dan sistemnya, pembelaan integritasnya dan pengaturan konflik internal. Seiring dengan itu maka bahwa tugas kepemimpinan transformatif adalah melakukan redefinisi tujuan, pengejawatahan tujuan-tujuan baru menjadi struktur dan sistem, penciptaan pembelaan-pembelaan baru sesuai dengan tujuan-tujuan baru, dan pengaturan baru konflik internal.
61
2.1.3.2 Proses Perencanaan Strategis Proses perencanaan strategis apapun akan bermanfaat hanya jika proses perencanaan strategis membantu berpikir dan bertindak secara strategis kepada orang-orang penting pembuat keputusan. Perencanaan strategis bukanlah tujuan dalam perencanaan strategis itu sendiri, tetapi semata-mata merupakan kumpulan konsep untuk membantu para pemimpin membuat keputusan penting dan melakukan tindakan penting. Bahkan, jika suatu proses perencanaan strategis menimbulkan kesulitan dalam cara berpikir dan bertindak strategis, proses perencanaan harus dikesampingkan bukan pemikiran dan tindakannya. Bryson (2007:55) mengemukakan delapan langkan dalam proses perencanaan strategis, proses ini lebih tertib, bersifat hati-hati dan partisipatif. Langkah-langkah tersebut adalah : 1. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orangorang penting pembuat keputusan (decision makers) atau pembentuk opini (opinion leaders) internal dan eksternal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting. 2. Mengidentifikasi mandate organisasi. Mandat formal dan informal yuang ditempatkan pada organisasi adalah keharusan yang dihadapi organisasi. 3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi organisasi yang berkaitan erat dangan mandatnya, menyediakan raison de’etre-nya, pembenaran sosial bagi keberadaannya, mengurangi konflik, dan merencanakan masa depan.
62
4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman Tim perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan di lingkungan organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. 5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan Untuk mengetahui kekuasaan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (inputs), strategi sekarang (process), dan kinerja (outputs). 6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Lima unsur pertama dari proses secara bersamaan melahirkan unsur keenam, identifikasi isu strategis persoalan kebijakan penting yang mempengaruhi mandat, misi, dan nilai-nilai dalam organisasi. 7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal itu. Strategi dapat berbeda karena tingkat, fungsi, dan kerangka waktu. 8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. langkah terakhir dalam proses perencanaan, organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya. Deskripsi tersebut merupakan visi keberhasilan. Delapan langkah ini harus mengarah kepada tindakan, hasil, dan evaluasi. Ditekankan juga bahwa tindakan, hasil, dan penilaian evaluatif harus muncu ditiap-tiap langkah dalam proses. Dengan kata lain, implementasi dan evaluasi tidak harus menunggu hingga akhir, tetapi harus menjadi bagian yang menyatu dari proses dan terus menerus..
63
2.1.4 Pengertian Investasi Relly dan Brown (dalam Fahmi dan Hadi, 2009:4) memberikan pengertian investasi adalah “investment is the current commitment of dollar for a period of time to derive future payment that will compensate the investor for (1) the time the funds are commited, (2) the expected rate of inflation, (3) the uncertainty of the future payment.” Sedangkan menurut Abdul Halim (dalam Fahmi, 2006) investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Lebih jauh ekonom asal Amerika Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld mengatakan bahwa bagian output yang digunakan oleh perusahaanperusahaan swasta guna menghasilkan output dimasa mendatang ini bisa disebut sebagai investasi. Tentunya proses pencarian keuntungan dengan melakukan investasi ini adalah sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan mendalam dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian (prudent principle).
64
Pentingnya sikap kehati-hatian ini merupakan modal penting bagi seorang investor, jika itu tentunya dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi karena faktor kecerobohan seperti yang dilakukan oleh banyak banyak perbankan di Indonesia baik yang dimilki oleh pihak swasta bahkan pemerintah. 2.1.4.1 Tujuan Investasi Untuk mencapai suatu aktifitas dan efisiensi dalam keputusan maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu : a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut. b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit actual). c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 2.1.4.2 Penanaman Modal Investasi juga dikenal dengan istilah penanaman modal. Konsep penanaman modal ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk yang sering dikampanyekan oleh pemerintah (government) dalam rangka menarik minat investor baik domestik maupun internasional. Untuk penanaman modal dari luar negeri biasa disebut dengan Foreign Direct Investment (FDI).
65
Di Indonsia, kegiatan mengalakkan masuknya investasi langsung ke dalam negeri sudah dikampanyekan oleh pemerintah sejak tahun 1967 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pembentukan lembaga yang lebih serius untuk menggalang dan mengkoordinir penanaman modal asing pada tahun 1973 adalah dengan dibentuknya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pembentukan BKPM berdasarkan keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1973.
66
2.2 Penelitian Terdahulu Kajian penelitian tentang Pelaksanaan Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang sejauh yang peneliti ketahui belum ada yang meneliti, Adapun penelitian dengan tema yang hampir sama pernah dilakukan oleh Florensia Samaya Pagita pada tahun 2012 dengan judul Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dan Dinda Estika Asmarani pada tahun 2006 dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Perencanaan Strategi terhadap Kinerja Perusahaan dalam upaya Menciptakan keunggulan Bersaing. Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian yang penulis teliti dengan yang dilakukan oleh Florensia Samaya Pagita dan Dinda Estika Asmarani ialah penelitiannya sama-sama mengenai perencanaan strategis akan tetapi penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Florensia Samaya Pagita dan Dinda Estika Asmarani tidak mempunyai topik, lokasi, dan aspek penelitian yang sama dengan yang penulis teliti yaitu mengkaji mengenai Perencanaan strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang. Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bila terdapat kesamaan adalah pada kajian pustaka atau teori yang melandasi penelitian ini.
67
2.3 Kerangka Berfikir Kerangka berfikir adalah pemahaman yang paling mendasar yang mendukung pemahaman selanjutnya. Suatu tolak ukur yang mudah adalah apakah kita telah memahami pemahaman yang paling mendasar tersebut, atau pertanyaan sebelum itu apakah kita mengetahui pemahaman yang mendasari
pemahaman-pemahaman
selanjutnya.
Kerangka
berfikir
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masaah penting (Sugiyono, 2005:65) Alur pemikiran penelitian ini terdiri dari permasalahan yang muncul dalam latar belakang masalah yang dirangkum dalam latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah penelitian yang dianalisis dengan penggunaan teori yang relevan dengan penelitian ini untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan penelitian ini. Kerangka berfikir menggambarkan konsep penelitian mengenai “Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang”, yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam
penelitian
ini,
peneliti
menggunakan
teori
Bryson
yang
mengemukakan tantangan dalam Perencanaan Strategis yang terdri dari empat indikator yaitu Masalah Manusia, Masalah Proses, Masalah Struktural
68
dan Masalah Institusional. Berikut adalah alur kerangka berfikir penelitian mengenai
“Perencanaan
Strategis
Badan
Pelayanan
Terpadu
dan
Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang”
1. Kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya keterampilan pegawai. 2. Hambatan Komunikasi Vertikal. 3. Kurangnya ketersediaan lahan di Kota Serang untuk investasi khususnya sektor industri. 4. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional lembaga.
Bryson (2007:227) mengemukakan tantangan dalam Perencanaan Strategis : 1. Masalah Manusia 2. Masalah Proses 3. Masalah Struktural 4. Masalah Institusional Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang berjalan efektif dan optimal Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran
69
2.4 Asumsi Dasar Berdasarkan permasalahan penelitian sebagai mana diuraikan diatas dapat dirumuskan asumsi dasar penelitian sebagai berikut : 1. Semakin matang persiapan dan strategi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam perencanaan strategis dalam upaya meningkatkan investasi maka akan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan yaitu dalam aspek manusia, proses, struktural, dan institusional. Di Samping itu, berhasilnya pelaksanaan strategi akan mengundang banyak investor untuk menanamkan modalnya di Kota Serang. Karena, persiapan yang baik dan matang merupakan awal keberhasilan suatu tujuan. 2. Semakin efisien dan efektif strategi yang dibuat Badan Pelayanan Terpadu dan penanaman Modal (BPTPM) dalam upaya peningkatan investasi, maka akan semakin banyak investor yang tertarik. Kemudian semakin cepat dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan strategis, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan yang dilakukan BPTPM. Hal ini akan bisa mencapai tujuan dari perencanaan strategis yang dilakukan BPTPM Kota Serang.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Pendekatan
penelitian
merupakan
cara
pendekatan
dalam
mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam upaya untuk menemukan jawaban dari hasil perumusan masalah, maka dilakukan pendekatan penelitian untuk mengetahui Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang. Di dalam suatu penelitian terdapat suatu prosedur kerja yang dipandu oleh suatu metode tertentu yang disebut metode penelitian. Menurut Nazir (2009), metode penelitian merupakan satu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Prosedur mengarahkan urutan-urutan yang akan dilakukan, sedangkan teknik penelitian memberikan alat atau cara apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Bungin (2008) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang
70
71
bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya (dan sedalam mungkin) sesuai dengan variasi yang ada. Hanya dengan cara demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus pada representasi terhadap fenomena sosial yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang desain penelitiannya berbentuk deskriptif, yaitu memberikan gambaran ataupun penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi, dimana bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat (Darwiyanta. 2006). Dalam Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan atau menjelaskan bagaimana Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang. Ini akan memberikan gambaran kenyataan dari kejadian yang diteliti atau dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu juga terbatas pada usaha mengungkap suatu masalah atau keadaaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk
72
mengungkap fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Hadari, 2007). 3.2 Fokus Penelitian Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian yang berjudul Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang. ini fokus materi kajiannya terletak pada pelaksanaan rencana strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang yang dilakukan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang. 3.3 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang. 3.4 Instrumen Penelitian Karena Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dalam penelitian ini adalah seorang mahasiswi di Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu bernama Lailatul Aliya.
73
Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan leluasa, dan bahkan adanya yang menyebutnya key instrument. Konsep human instrument dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkapkan data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recoder, video kaset, atau kamera. Tetapi alat-alat ini benarbenar tergantung pada peneliti untuk menggunakannya. 3.5 Informan Penelitian Menurut Morze dalam Denzin (2009: 289) seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan informan dalam penelitian tentang Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang Kota Serang menggunakan teknik purposive sampling.
74
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Penelitian tentang Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang ini menggunakan teknik Purposive sampling karena peneliti mempertimbangkan beberapa pihak yang akan menjadi informan. Pertimbang-pertimbangan tersebut adalah pihak yang membuat rencana strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang, pihak yang melaksanakan perencanaan strategis peningkatan investasi di Kota Serang, serta pihak yang memiliki data terkait pelaksanaan rencana strategis dalam meningkatkan investasi di kota Serang. Informan tersebut terbagi ke dalam dua kriteria informan yakni, key informan dan secondary informan. Key informan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara langsung dalam perencanaan strategi dalam meningkatkan investasi di kota Serang. Sedangkan secondary informan adalah informan yang tidak terlibat secara langsung namun memiliki pengetahuan atau informasi terkait program tersebut.
75
Tabel 3.1 Daftar Informan Peneliti 2015 No
Informan
Kode
Fungsi/Peran Informan
Informan 1.
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang
I1
Organisasi penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal.
I1-1 1) Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang I1-2 2) Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang I1-3 3) Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi I1-4 4) Kepala Bidang Perijinan Usaha BPTPM Kota Serang I1-5 5) Kepala Bidang Perijinan Non Usaha BPTPM Kota Serang 6) Kepala Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan BPTPM Kota Serang 2
I2 Bagian Perencanaan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang
3
Penyusun perencanaan wilayah dan pengkoordinasi diantara dinas-dinas serta organisasi lain.
I3 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten
Pengkoordinasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
76
4
I4 Masyarakat/Investor
Sasaran Kegiatan BPTPM Kota Serang. I4-1
CV Elita Jaya Mandiri I4-2 CV Kaisar Mandala (Sumber: Peneliti, 2015) 3.6 Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Wawancara mendalam atau Interview Wawancara
adalah
teknik
pengumpulan
data
yang
menggunakan pertanyaan lisan kepada responden, baik dilakukan melalui tatap muka atau wawancara telepon untuk melengkapi data yang diperoleh, (Ruslan, 2003 : 277). Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan menyiapkan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan pedoman wawancara untuk membatasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Pedoman wawancara adalah lembar acuan yang sudah disiapkan oleh peneliti sebelumnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan inti masalahmasalah/pertanyaan.
77
Pedoman wawancara yang akan digunakan di dalam penelitian ini mengacu pada teori yang digunakan. Pedoman wawancara yang dibuat yakni menggunakan teori dari buku Bryson 2007 mengenai hambatan perencanaan strategis. Pedoman wawancaranya adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Peneliti 2015 No
Dimensi
1.
Masalah Manusia
Sub Dimensi
Informan
1. Manajemen perhatian I1, I3, I4 2. Komitmen 2
Masalah Proses
I1, I2, I3
1. Manajemen ide strategis 2. Pemahaman
I1, I2, I3 I1, I3
kebutuhan dan ancaman 3
Masalah Struktural
1. Lingkungan Internal
I1, I2, I3
2. Lingkungan Eksternal I1, I2, I3 4
Masalah Institusional
1. Kepemimpinan
I1, I2, I3, I4
Transformatif 2. Pola interaksi
(Sumber: Peneliti, 2015)
I1, I2, I3, I4
78
2. Dokumentasi Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana domumendokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah, baik berupa buku, literatur, laporan dan sebagainya. Menurut Sugiyono (2008 : 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan / menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya hal senada diungkapkan Bogdan (seperti dikutip Sugiyono) “ in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly lo refer to any first person narrative produce by an individual which describes his or her own actions, experience, and beliefs”. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) dokumentasi, dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.
79
Dokumentasi. Dilakukan dengan bahan-bahan tertulis seperti dokumen atau foto. 3. Observasi/Pengamatan Langsung Observasi/pengamatan langsung, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek yang sementara diteliti. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian. 3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (dalam Sugiyono, 2008). Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan mulai saat pengumpulan sampai selesai saat pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008) dalam analisis kualitatif, data yang muncul berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data dikelompokkan agar lebih mudah nantinya untuk menyaring data yang dibutuhkan dan yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih
80
mudah dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan dilakukan langkah-langkah (Sugiyono,2008) sebagai berikut : 1. Pengumpulan data informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi 2. Reduksi data Proses
pemilihan,
pemusatan
perhatian
pada
penyederhanaan,
transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. 3. Penyajian Data Setelah data direduksi, langkah menganalisis selanjutnya adalah penyajian (Display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antarfenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display
81
data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. 4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang teruji validitasnya. Kegiatan dalam menganalisis data terkait dengan data itu mungkin telah dimunculkan dalam beragam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Penelitian kualitatif ini pada dasarnya mengadopsi ketiga alat analisis kualitatif tersebut, namun penggunaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam konteks terapan, penelitian ini lebih banyak berupaya mengemukakan dan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai fenomena yang terkait
82
dengan variabel penelitian.
Proses pelaksanaannya lebih banyak
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Data Colection
Reduksi Data
Display Data
Verifikasi
Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles & Hubberman Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang secara terus menerus dari ketiga hal utama tersebut. 3.8 Uji Keabsahan Data Dalam penelitian ini teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah dengan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dan triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik/triangulasi berbagai cara. Triangulasi sumber artinya pengujian data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian data yang telah diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan
83
suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data tersebut. Selanjutnya
triangulasi
yang
digunakan
adalah
triangulasi
teknik/triangulasi berbagai cara artinya menguji data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Dalam triangulasi teknik, peoses triangulasi dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistic. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder.
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Serang, serta gambaran umum Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang. Hal tersebut dipaparkan dibawah ini. a. Pengumpulan Data Pengumpulan data (data collection). Pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data penelitian . Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Dalam tahap pengumpulan data dilakukan dengan review dokumentasi Profil umum Kota Serang, Direktori BPTPM Kota Serang, Profil Investasi dan Perizinan Terpadu Kota Serang, LKPJ BPTPM Kota Serang 2014, wawancara, observasi, pengumpulan data melalui kajian pustaka dan dokumentasi.
84
85
4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang Kota Serang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang yang terbentuk pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2007. Secara geografis Kota Serang terletak di antara 5099' 6022' Lintang Selatan dan 106o7' – 106o25' Bujur Timur. Apabila diukur dengan menggunakan koordinat sistem Universal Transfer Mercator (UTM) Zone 48E, wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 dari Barat ke Timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari Utara ke Selatan adalah sekitar 21,7 Km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 Km. Dengan bentang alam sebagaimana tersebut di atas, Kota Serang memiliki luas wilayah mencapai 266,74 km2 atau sekitar 3,08% dari luas wilayah Provinsi Banten. Kota Serang adalah Ibukota Provinsi Banten, yang terletak di bagian Utara Provinsi Banten, berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang di batas bagian Barat, Timur, dan Selatannya, serta terkoneksi langsung dengan Laut Jawa di bagian Utaranya. Dengan posisinya yang strategis ini maka Kota Serang menjadi salah satu titik pertumbuhan terpenting di Provinsi Banten mengingat wilayahnya yang dilalui Jalan Tol Jakarta Merak dengan dua pintu keluar di bagian Timur dan Barat Kota Serang, serta berbatasan langsung
86
dengan padatnya lalu lintas Laut Jawa yang di masa depan akan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan daerah. Kota Serang memiliki kawasan pesisir yang membentang sepanjang batas Utara Kota Serang di Teluk Banten Kecamatan Kasemen, yang terkoneksi langsung dengan Laut Jawa. Kawasan pesisir ini merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis secara ekonomi sejak era Kesultanan Islam Banten pada abad ke-15 hingga saat ini. Karenanya, kawasan ini juga memiliki nilai historis yang tinggi dengan eksistensi sejumlah situs cagar budaya yang banyak tersebar di kawasan ini. Sedangkan kawasan pegunungan terbentang dibatas sebelah Barat di Kecamatan Taktakan, yang berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramatwatu di Kabupaten Serang. Sesuai dengan karakteristik kedua kawasan di atas maka wilayah Kota Serang sebagian merupakan dataran rendah dengan bentangan pesawahan yang cukup luas dan produktif serta kawasan budidaya perikanan yang potensial di sebelah Utaranya. Sementara sebagian kawasan lainnya berkarakteristik sebagai daerah perbukitan yang secara alamiah merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang juga masih memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan di masa depan.
87
Kota Serang secara topografis sebagian besar (99%) terdiri dari daratan rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dengan karakteristik alamnya ini maka secara fisiografis sebagian besar lahan di Kota Serang adalah lahan datar dengan iklim tropis yang khas sebagaimana daerah yang terletak di sekitar pantai utara Laut Jawa, dengan suhu udara berkisar antara 23,30C - 33,20C, rata-rata tingkat evaporasi sebesar 4,1 mm dan kelembaban udara 84%, serta tekanan udara sekitar 1.010,8 hPa. Karenanya, curah hujan di Kota Serang terbilang cukup tinggi dengan ukuran tertinggi dalam sebulan mencapai 70 mm atau rata-rata curah hujan berkisar antara 1500 - 2000 mm/tahun, serta rata-rata terdapat 16 hari hujan dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari pada setiap tahunnya. Berdasarkan jenis tanahnya, sebagian besar (61%) tanah di wilayah Kota Serang adalah tanah padsolik yang tersebar merata di seluruh bagian Kota. Demikian pula dengan jenis tanah alluvial (±21%) dan regosol (±16%) yang juga tersebar di bagian Barat hingga Timur, serat Utara hingga Selatan Kota Serang. Sementara secara hidrologis sumber air di Kota Serang berasal dari aliran Sungai Cibanten dan saluran induk irigasi Pamarayan Barat. Di samping itu sebagian masyarakat menggunakan air sumur meski pada beberapa lokasi kualitas air tanah di wilayah Kota Serang kurang layak kualitasnya untuk dikonsumsi.
Secara
administratif Kota Serang dibagi dalam 6
kecamatan
dan
66
kelurahan/desa.
Berikut
menggambarkan luas wilayah Kota Serang menurut Kecamatan.
tabel
4.1
yang
88
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Serang menurut Kecamatan
No
Kecamatan
Jumlah Kelurahan
Luas (Km2)
Persentase (%)
1
Curug
10
49,60
18,59
2
Walantaka
14
48,48
18,18
3
Cipocok Jaya
8
31,54
11,82
4
Serang
12
25,88
9,70
5
Taktakan
12
47,88
17,95
6
Kasemen
10
63,36
23,75
66
266,74
100
Jumlah
(Sumber : BPS Kota Serang, 2014) Berdasarkan tabel 4.1 di atas, Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 63,36 Km2 atau sekitar 23,75% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Serang yang hanya sekitar 9,7% dari luas wilayah Kota Serang, atau sekitar 25,88 Km2. Dalam konteks demografi, jumlah penduduk Kota Serang mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu mencapai sebesar 7,23 % per tahun. Kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi adalah
89
Kecamatan Serang yaitu 8,03%. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya Kota Serang sebagai kawasan pemukiman bagi kaum urban commuter yang bekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut tabel 4.2 yang menggambarkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Serang tahun 2010-2013 per Kecamatan. Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang Tahun 2010 – 2013 No
Kecamatan
Jumlah Penduduk (Jiwa) 2010
2011
2012
2013
LPP (%)
1
Serang
176,406
190,963
212,848
222,149
8.03
2
Kasemen
72,175
75,913
81,494
86,597
6.26
3
Walantaka
62,643
67,470
72,626
75,930
6.63
4
Curug
40,191
42,482
44,837
46,462
4.96
5
Cipocok Jaya
63,462
68,364
74,991
79,195
7.67
6
Taktakan
63,606
68,345
75,766
79,248
7.63
Jumlah
478,483
513,537
562,562
589,581
7.23
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014) Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, Kecamatan Serang merupakan Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbanyak yaitu sebesar 222,149 jiwa atau 8,03 %. Sementara Kecamatan Curug dan Kasemen merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling rendah,
90
yaitu masing-masing 4.96 % atau 46,462 jiwa dan 6.26 % atau 86,597 jiwa meski kedua kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas di Kota Serang. Berikut tabel 4.3 yang menggambarkan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2010-2013. Tabel 4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun
2010-
2013
No
Kecamatan
Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 2010
2011
2012
2013
1
Serang
6,816
7,379
8,224
8,584
2
Kasemen
1,139
1,198
1,286
1,367
3
Walantaka
1,292
1,392
1,498
1,566
4
Curug
810
856
904
937
5
Cipocok Jaya
2,012
2,168
2,378
2,511
6
Taktakan
1,328
1,427
1,582
1,655
Jumlah
1,794
1,925
2,109
2,210
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014) Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, menunjukkan sebaran penduduk di Kota Serang yang kurang merata. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Serang, yang pada tahun 2010 sebesar 6.816 jiwa/km2 sementara pada tahun 2013 telah mengalami penetrasi
91
hingga mencapai 8.584 jiwa/km2. Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Curug, yaitu pada tahun 2010 sebesar 810 jiwa/km2 dan pada tahun 2013meningkat menjadi sebesar 937 jiwa/km2. Akibatnya, dengan luas wilayah yang hanya seluas 266,74 km2 maka kepadatan penduduk di Kota Serang terbilang cukup tinggi, yang rata-rata mencapai 2.210 jiwa per km2 pada tahun 2013. Dilihat dari aneka jenis pekerjaannya, Kota Serang menggambarkan karakter wilayah perkotaan transisional, dimana pada satu sisi masih mewarisi wilayah berkarakter agraris dengan penduduk yang bermata pencaharian di sektor tersebut, serta berkembangnya profesi di sektor jasa, perdagangan dan industri pada sisi lain. Berikut tabel 4.4 yang menggambarkan tentang keragaman pekerjaan penduduk Kota Serang menurut jenis pekerjaan. Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2014
No
Pekerjaan
Jumlah
1
Belum/Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga
308.6
2
Pelajar/Mahasiswa
3
Pensiunan
4.545
4
PNS/TNI/POLRI
17.555
5
Petani/Pekebun/Nelayan/Peternak
7.895
104.796
92
6
Wiraswasta
76.915
7
Tukang Bangunan/Listrik/Kayu/Batu
54
8
Transportasi
459
9
Karyawan Swasta
43.254
10
Karyawan BUMN/BUMD
2.398
11
Buruh Harian Lepas
37.626
12
Wartawan
63
13
Ulama/Pendeta
164
14
Pejabat Negara/Daerah/Desa
70
15
Dosen/Guru/Peneliti
16
Pengacara/Notaris
45
17
Dokter/Perawat/Bidan/Apoteker/Psikiater
563
18
Pedagang/Pialang
19
Perangkat Desa
117
20
Jasa Lainnya
219
21
Lainnya
2.057
2.368
45.769 Total
655.532
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, 2014)
93
Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan terbanyak ditempati oleh Pelajar/Mahasiswa dengan jumlah 104.796. Kemudian disusul oleh Karyawan Swasta dengan jumlah 43.254 dan Buruh Harian Lepas dengan jumlah 37.626 dan jenis pekerjaan lainnya. Sementara jenis pekerjaan yang paling sedikit yaitu Pengacara/Notaris dengan jumlah 45. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikannya tabel 4.5 akan menggambarkan jumlah penduduk menurut pendidikan tahun 2014. Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2014 No
Pendidikan
Jumlah
%
1
Tidak/Belum Sekolah
157.067
23,96
2
Belum Tamat SD/Sederajat
24.467
3,73
3
Tamat SD/Sederajat
220.536
33,64
4
SMP/Sederajat
86.442
13,19
5
SMA/Sederajat
128.388
19,59
6
Diploma I/II
3.64
0,56
7
Akademi/Diploma III
8.079
1,23
8
Diploma IV/Strata I
24.717
3,77
9
Strata II
2.077
0,32
10
STRATA III
119
0,02
655.532
100
Jumlah
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, 2014) Berdasarkan tabel 4.5 di atas, jumlah penduduk menurut pendidikan Kota Serang sebagian besar tamat sekolah dasar dengan persentase 33,64%, Diikuti penduduk yang belum/tidak bersekolah sebanyak 23,96%, serta
94
penduduk berpendidikan SMA/sederajat sebanyak 19,59%, dan berpendidikan SMP/sederajat sebanyak 13,19%. Sementara, jumlah penduduk menurut pendidikan Kota Serang paling sedikit yaitu pada Strata III sekitar 0,02 %. Sebagai sebuah kota, maka Kota Serang juga menjadi daerah yang terbuka dan heterogen. Heterogenitas ini tampak dari keragaman dalam agama dan kepercayaan, meski mayoritas penduduk Kota Serang adalah muslim, mengingat kuatnya pengaruh agama Islam peninggalan Kesultanan Islam Banten di masa lalu. Tabel 4.6 berikut ini menggambarkan komposisi penduduk Kota Serang berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut penduduknya. Tabel 4.6 Komposisi Penduduk Kota Serang Berdasarkan Agama/Keprcayaan Tahun 2013
No
Agama/Kepercayaan
Jumlah
Pesentase %
1
Islam
576.157
97,72
2
Kristen Protestan
67.52
1,15
3
Kristen Katolik
34.26
0,58
4
Hindu
297
0,05
5
Budha
2.945
0,50
6
Kepercayaan
4
0,0007
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, 2014)
95
Berdasarkan
tabel
4.6
di
atas,
komposisi
penduduk
menurut
agama/kepercayaan mayoritas penduduk Kota Serang beragama islam dengan jumlah 641.42 atau sebesar 97,84 %. Sementara, minoritas penduduk dari agama hindu dengan jumlah 377 atau sebesar 0,06 % disusul agama/kepercayaan lainnya. Kota Serang memiliki beberapa produk unggulan asli daerah yang patas dibanggakan dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan industri pengolahan. Produk-produk unggulan ini sangat berperan terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Serang. Berikut tabel 4.7 yang menggambarkan produk unggulan Kota Serang. Tabel 4.7 Produk Unggulan Tiap Kecamatan di Kota Serang
No 1
Kecamatan Curug
Produk Unggulan Sapi Potong, Domba, Kambing, Ayam Petelur, Bakso Ikan, Batu Bata
2
Walantaka
Anyaman Bambu (Bakul, Tampan), Kripik Singkong, Kacang Tanah, Itik Manila, Puyuh
3
Cipocok Jaya
Industri Tempe, Buah-buahan, Batik Banten, Meubelair
4
Serang
Sate
Bandeng,
Wista
Kuliner,
Perdagangan Umum, Wisata Belanja
Pusat
96
5
Taktakan
Sapi
Potong,
Kerbau,
Industri
Emping,
Pengrajin Emas dan Perak, Perkebunan dan Buah-buahan, Roti
6
Kasemen
Wisata Ziarah dan Budaya, Wisata Alam, Wisata Kuliner Laut, Lumbung Padi/Beras. Kue Satu, Gipang, Sagon, Kayu Olahan, Perikanan Laut dan Tambak.
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015) Berdasarkan tabel 4.7 di atas, Produk unggulan di Kota Serang sangat beragam tiap Kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Serang sendiri terdapat produk unggulan seperti Sate Bandeng, Wista Kuliner, Pusat Perdagangan Umum, Wisata Belanja. Dengan adanya produk-produk unggulan yang ditawarkan Kota Serang tersebut, diharapkan akan banyak menarik masyarakat/investor untuk berinvestasi di Kota Serang. 4.1.2 Gambaran Umum Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang BPTPM Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, dan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Serang.
97
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPTPM Kota Serang Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diemban oleh BPTPM menjadi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal. Struktur Organisasi BPTPM Kota Serang terdiri atas : 1. Kepala Badan 2. Sekretaris Sekrataris BPTPM membawahi : a.
Kasubag Umum dan Kepegawaian;
b.
Kasubag Keuangan;
c.
Kasubag Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Perijinan Non Usaha Kepala Bidang Perijinan Non Usaha membawahi : a.
Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Non Usaha;
b.
Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Non Usaha.
4. Kepala Bidang Perijinan Usaha Kepala Bidang Perijinan Usaha membawahi : a. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Usaha; b. Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Usaha. 5. Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi
98
Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi membawahi : a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi; b. Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan. 6. Kepala Bidang Penanaman Modal Kepala Bidang Penanaman Modal membawahi : a. Kepala Sub Bidang Promosi dna Pemasaran; b. Kepala Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi. 7. Tim Teknis 8. Kelompok Jabatan Fungsional Berikut ini akan diuraikan secara ringkas tugas dan fungsi dari masingmasing bagian organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang : 1. Kepala Badan Kepala
Badan
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota di bidang pelayan perizinan di Daerah sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan.
99
b. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Badan. c. Penyelenggaraan
administrasi
pelayanan
perizinan
di
bidang
perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pemerintahan. d. Penyelenggaraan pengendalian perizinan di bidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pemerintahan. e. Pengendalian dan pengkoordinasian seluruh kegiatan kedinasan tiap-tiap unit kerja di lingkungan Badan. f. Perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Badan. g. Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Badan. h. Pengawasan terhadap pelaksanaan program, rencana
kerja, serta
penggunaan anggaran tahunan Badan. i. Evaluasi dan Pelaporan.
2. Sekretaris Badan Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, Program, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk melaksanaan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
100
a. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sekretariat. b. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Badan. c. Penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi Program, Evaluasi dan Pelaporan. d. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian yang dibawahkannya. e. Pelaporan. Sekretaris Badan membawahi dan dibantu oleh : a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Sub-Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian. 2) Pelaksanaan
urusan-urusan
ketatausahaan,
kearsipan,
kepegawaian,
kerumahtanggaan serta perlengkapan perkantoran. 3) Pelaksanaan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan.
101
4) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. 5) Pelaporan. b. Sub-Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 1) Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Keuangan. 2) Penyusunan usulan anggaran tahunan Badan beserta perubahan dan perhitungannya. 3) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan Badan. 4) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. 5) Pelaporan. c. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Sub-Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
102
1) Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 2) Penyusunan usulan program dan rencana kerja tahunan Badan. 3) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi evaluasi dan pelaporan. 4) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. 5) Pelaporan.
3. Kepala Bidang Perizinan Non Usaha Kepala Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai Tugas Pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Non Usaha meliputi pelayanan dan pendaftaran serta pengolahan dan penerbitan perizinan. Untuk melaksanakan tugas di maksud Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi : a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Perizinan Non Usaha. b. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang Non Usaha. c. Penyelenggaraan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang Perizinan Non Usaha.
103
d. Penyelenggaraan pengendalian pelayanan perizinan di bidang Perizinan Non Usaha. e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis. f. Penyelenggaraan distribusi Surat Perizinan di bidang Perizinan Non Usaha. g. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. h. Pelaporan. Bidang Perizinan Non Usaha membawahi dan dibantu oleh: a. Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan Non Usaha Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan Non Usaha mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Perizinan Non Usaha yang berkenaan dengan pemberian pelayanan dan pendaftaran perizinan non usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi : 1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Non Usaha. 2) Pelaksanaan pelayanan dan pendaftaran perizinan non usaha. 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. 4) Pelaporan.
104
b. Sub-Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha Sub-Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Perizinan Non Usaha yang berkenaan dengan Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub-Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi : 1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha. 2) Pelaksanaan pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha. 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. 4) Pelaporan.
4. Kepala Bidang Perizinan Usaha Kepala Bidang Perizinan Usaha mempunyai Tugas Pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Usaha meliputi pelayanan dan pendaftaran serta pengolahan dan penerbitan perizinan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perizinan Usaha mempunyai fungsi:
105
a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Perizinan Usaha. b. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di Bidang Perizinan Usaha. c. Penyelenggaraan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di Bidang Perizinan Usaha. d. Penyelenggaraan pengendalian pelayanan perizinan di Bidang Perizinan Usaha. e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis. f. Penyelenggaraan distribusi Surat Perizinan di Bidang Perizinan Usaha; g. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. h. Pelaporan. Bidang Perizinan Usaha membawahi dan dibantu oleh: a. Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Perizinan Usaha Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Perizinan Usaha mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Perizinan Usaha yang berkenaan dengan pemberian pelayanan dan pendaftaran perizinan usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Perizinan Usaha mempunyai tugas :
106
1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Non Usaha. 2) Pelaksanaan pelayanan dan pendaftaran perizinan usaha. 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. 4) Pelaporan. b. Sub-Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha Sub-Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Perizinan Usaha yang berkenaan dengan Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sub-Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha mempunyai fungsi : 1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Usaha. 2) Pelaksanaan pengolahan dan penerbitan perijinan usaha. 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. 4) Pelaporan.
107
5. Kepala Bidang Data Dan Sistem Informasi Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penyelenggaraan data dan sistem informasi meliputi pengembangan sistem teknologi informasi dan pelayanan informasi dan pengaduan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada bidang data dan sistem informasi dan pengaduan mempunyai fungsi : a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Data dan Sistem Informasi. b. Penyelenggaraan penyajian data melalui sistem teknologi informasi. c. Penyelenggaraan pengembangan sistem teknologi informasi. d. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan. e. Penyelenggaraan pengendalian Data dan Sistem Informasi. f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis. g. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. h. Pelaporan. Bidang data dan sistem informasi membawahi dan dibantu oleh : a. Sub-Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Sub-Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Data dan Sistem Informasi yang berkenaan dengan
108
pengembangan sistem teknologi informasi. Untuk melaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas Sub-Bidang pengembangan sistem teknologi informasi mempunyai fungsi : 1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi. 2) Pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi. 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. 4) Pelaporan. b. Sub-Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan Sub-Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Data dan Sistem Informasi yang berkenaan dengan pelayanan informasi dan pengaduan. Untuk melaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas SubBidang
Pelayanan
Informasi
dan
Pengaduan
mempunyai
fungsi
mempunyai fungsi : 1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan. 2) Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan. 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. 4) Pelaporan.
109
6. Kepala Bidang Penanaman Modal Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan penyelenggaraan promosi dan pemasaran serta pembinaan potensi dan kerjasama investasi. Untuk melaksanaan tugas di maksud pada bidang penanaman modal mempunyai fungsi: a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Penanaman Modal. b. Penyelenggaraan promosi dan pemasaran serta pembinaan potensi dan kerjasama investasi. c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis. d. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. e. Pelaporan. Bidang Penanaman Modal membawahi dan dibantu oleh: a. Sub-Bidang Promosi dan Pemasaran Sub-Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal yang berkenaan dengan promosi dan pemasaran. Untuk melaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas Sub-Bidang promosi dan pemasaran mempunyai fungsi :
110
1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Promosi dam Pemasaran. 2) Pelaksanaan promosi dam pemasaran. 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. 4) Pelaporan. b. Sub-Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi Sub-Bidang bina potensi dan kerjasama investasi mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal yang berkenaan dengan bina potensi dan kerjasama investasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sub Bidang bina potensi dan kerjasama investasi mempunyai fungsi : 1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi. 2) Pelaksanaan Bina Potensi dan Kerjasama Investasi. 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya. 4) Pelaporan.
7. Tim Teknis Tim teknis terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan
111
pembinaan teknis terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan. Tim teknis sebagaimana dimaksud memiliki tugas sebagai berikut : a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan. b. Melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan membuat berita acara pemeriksaaan serta analisis/kajian sesuai bidang tugasnya masing-masing dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan dan pembatalan izin. c. Memberikan rekomendasi teknis terhadap permohonan pelayanan perizinan. d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diberikan sesuai tugas pokokdan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu pimpinan dan melaksanaan sebagai tugas badan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam Sub-Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Kebutuhan jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
112
2.
Visi dan Misi BPTPM Kota Serang Dengan semangat otonomi daerah serta memperhatikan tugas dan fungsi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, dengan mengacu pada visi dan misi Kota Serang serta melihat kecenderungan dan proyeksi masa depan, sebagaimana visi pembangunan Kota Serang 2013-2018 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang yaitu “Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Budaya.” Untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah misi yang merupakan
rumusan
umum
mengenai
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Karenanya, misi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari visi yang dirumuskan dalam bentuk aktivitas yang menggambarkan upaya mewujudkan visi tersebut, yang tercantum dalam RPJMD Kota Serang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut: Misi 1: Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Misi ini mencakup substansi yang terkandung dalam misi ke-9 Walikota yaitu “penciptaan pemerintahan yang bersih dan
113
berwibawa”, serta misi ke-8 yaitu “penciptaan keterbukaan dengan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang sehat” Misi 2: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosisal lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misi ini mencakup substansi yang terkandung dalam misi ke-3 Walikota yaitu “peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan misi ke-5 yaitu “perwujudan kemandirian masyarakat berprilaku sehat”. Misi 3: Menyediakan prasarana dan sarana wilayah sebagai pendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta pengendalian tata ruang kota yang berwawasan lingkungan. Misi ini mencakup substansi yang terkandung dalam misi ke-11 Walikota yaitu “terciptanya pembangunan Kota Serang sesuai fungsinya yang berpedoman pada rencana tata ruang kota yang berwawasan lingkungan sehingga terwujud Kota Serang Madani”. Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah melalui penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif bagi berkembangnya usaha kecil menengah dan koperasi, serta industri yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sosial secara berkelanjutan.
114
Misi ini mencakup substansi yang terkandung dalam misi ke-2 Walikota yaitu “pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tinggi”, dan misi ke-4 yaitu “peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu mengangkat kualitas kehidupan”, Misi 5: Mewujudkan iklim kehidupan sosial dan politik yang religius, berbudaya, aman, dan tertib melalui revitalisasi kearifan lokal masyarakat, serta pembinaan seni, budaya, dan olahraga di kalangan generasi muda. Misi ini mencakup substansi yang terkandung dalam misi ke-1 Walikota yaitu “peningkatan pemahaman dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”, misi ke-6 yaitu “pelestarian kehidupan sosial budaya daerah untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jatidiri serta kepribadian bangsa”, misi ke-7 yaitu “penegakkan dan penghormatan terhadap supremasi hukum serta hak azasi manusia”, srta misi ke-10 yaitu “penciptaan sistem keamana dan ketertiban yang mantap dan terkendali serta stabilitas politik yang kondusif dan demokratis.” Sehingga dari visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Serang tersebut diharapkan periode kedua Rencana Jangka Menengah Kota
115
Serang dapat membuat landasan awal dalam mewujudkan visi Rencana Jangka Panjang Kota Serang tahun 2008-2025. Dan visi misi dalam RPJMD Kota Serang tersebut dijadikan acuan dalam menyusun visi dan misi BPTPM
Kota Serang yang dikaitkan dengan tugas pokok dan
fungsinya. Tugas BPTPM Kota Serang : 1. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal. 2. Mengelola semua perijinan dan non perijinan secara terpadu, kecuali yang secara teknis tidak dapat ditangani oleh BPTPM. BPTPM sebagai unit kerja pembangunan dilingkungan Kota Serang harus memiliki visi yang selaras dengan visi RPJMD Kota Serang, maka dengan itu BPTPM Kota Serang mempunyai visi 2013-2018 yaitu: “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN AKUNTABEL DALAM PERIZINAN INVESTASI YANG HANDAL MENUJU KOTA SERANG MADANI” Makna dan harapan yang terkandung dalam pernyataan visi BPTPM Kota Serang 2013-2018 di atas, merupakan bentuk dedikasi BPTPM pada periode kedua pembangunan daerah dengan menyiapkan diri sebagai lembaga yang memberikan pelayanan prima yang transparan dan
116
akuntabel dalam hal perizinan dan penanaman modal yang handal untuk mewujudkan Kota Serang Madani. Pengertian dari handal adalah profesional dalam pelayanan, teruji dalam melayani dan terpercaya dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan baik dalam pelayanan perizinan maupun investasi. Sehingga BPTPM Kota Serang dapat mewujudkan Kota Serang madani. Sedangkan Akuntabel artinya BPTPM Kota Serang dalam memberikan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas. Kota Serang yang bertumpu pada potensi perdagangan dan jasa, juga merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya upaya untuk merevitalisa sektor perdagangan dan jasa yang secara historis pernah tumbuh dan berkembang
hingga
pada
skala
mancanegara
dengan
Pelabuhan
Karangantu sebagai Bandar utama sekaligus titik pertumbuhannya. Posisi Kota Serang yang berdekatan dengan pintu masuk dan keluar Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, potensi pengembangan kawasan industri padat modal dan berskala besar di wilayah Kota Cilegon, serta potensi berkembang pesatnya perdagangan skala besar di Tanggerang dan sekitarnya, maka Kota Serang memiliki kesempatan untuk menjadi titik simpul pertukaran barang dan jasa bagi wilayah-wilayah titik pertumbuhan yang ada divsekitarnya tersebut. Berkembangnya pemukiman di Kota Serang saat ini merupakan dampak dari
117
perkembangan perekonomin di titik-titik pertumbuhan dimaksud, yang dapat menjadi indikasi potensi bagi tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di masa depan. Sedangkan makna Kota Serang madani sama seperti apa yang diuraikan dalam visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih adalah Kota Serang Madani bermakna sebuah cita-cita untuk menjadikan Kota Serang yang memiliki ciri sebagaimana masyarakat Madinah yang pernah terwujud nyata di masa Rasulullah SAW., yaitu kota yang baldhatun thoyibatun warobbun ghofur sehingga menjadi kota dan masyarakat yang maju, adil, damai, sejahtera, modern, dan Islami. Dalam konteks historis, karakter madani ini pernah terbangun di era Kesultanan Islam Banten yang berpusat di kawasan Banten Lama, sehingga cita-cita ini menemukan relevansinya dengan jejak sejarah Kota Serang di masa lalu yang pada satu sisi merupakan kekayaan historis dan kultural Kota Serang dan di sisi lain dapat direvitalisasi sebagai karakter yang akan dihidupkan kembali sebagai wajah Kota Serang masa kini dan nanti. Semangat besar yang berada dalam visi ini menjadi pemicu kinerja BPTPM untuk menjadi lembaga pelayanan perizinan dan investasi di Kota Serang yang siap menghadapi era globalisasi di bidang pelayanan perizinan dan investasi, serta menyiapkan lembaga dan aparat yang handal (profesional, teruji dan terpercaya) dalam menjalankan tugas serta
118
memberikan pelayanan perizinan dan meningkatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta mengembangkan dan meningkatkan pelayanan yang prima tentunya menjadi harapan BPTPM Kota Serang sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Serang. Tugas BPTPM dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance di Kota Serang, perbaikan dan peningkatan pelayanan setiap saat akan memberikan dampak luas kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Serang, juga berdampak kepada perbaikan manajemen kinerja,
menumbuhkan
komitmen
dari
aparatur
daerah
dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka untuk mencapai visi BPTPM di atas, maka ditetapkan misi BPTPM sebagai upaya umum yang harus dilaksanakan guna mewujudkan visi tersebut. Misi BPTPM adalah: 1. Memperkuat peran kelembagaan dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 2. Meningkatkan keterbukaan sistem informasi manajemen pelayanan yang berbasis teknologi informasi komunikasi. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
119
4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan efektifitas promosi serta kerjasama penanaman modal. 5. Meningkatkan rasa tanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4.1.3 Renstra (Rencana Strategis) BPTPM Kota Serang 2014-2019 Perencanaan strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga sangat diperlukan adanya perencanaan strategis baik itu untuk daerah secara umum atau untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana strategis atau disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan yang dibuat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun dan menjadi bagian dari RPJMD Kota Serang dalam satuan yang lebih spesifik guna mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Serang dalam kerangka perencanaan pembangunan yang strategis dan terintegrasi sesuai dengan
120
amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang adalah salah satu SKPD yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Serang, yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Renstra BPTPM Kota Serang Tahun 2014 – 2019 sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) BPTPM Kota Serang merupakan salah satu unit pelayanan di Kota Serang yang terbentuk pada tahun 2008. Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis, dan prediksi capaian yang diharapkan dimasa depan. Perencanaan strategis menentukan arah suatu organisasi untuk 5 tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Secara umum Renstra Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal di Kota Serang. Renstra Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang tahun 2014 – 2019 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di
121
lingkungan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Serang. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPTPM Kota Serang ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan undang-undang Nomor 12
tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
122
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
123
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang; 19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang; 20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 20082025; 21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Serang; 22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030; 23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; 24. Peraturan WaliKota Serang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang;
124
25. Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang. Maksud penetapan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah : 1.
Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh Kepala BPTPM Kota Serang
sebagai bahan pedoman atau acuan dalam pencapaian tujuan
organisasi. 2.
Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja BPTPM Kota Serang yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi.
3.
Sebagai bahan evaluasi dan penilaian dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPTPM Kota Serang sebagai SKPD yang melayani masyarakat dalam menerbitkan perizinan dan penanaman modal di Kota Serang. Untuk mencapai tujuan dan sasaran misi BPTPM Kota Serang yang disusun dengan menjabarkan langkah-langkah pelaksanaan visi dan misi dalam Renstra BPTPM. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja program dan pendanaan indikatif disusun dengan memperhatikan
125
permasalahan yang dihadapi BPTPM Kota Serang dengan melihat kondisi, potensi serta kemampuan keuangan BPTPM Kota Serang yang tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah Kota Serang dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran dari misi BPTPM. Dalam menjalankan program dan kegiatan, BPTPM Kota Serang dapat menjalin kemitraan dengan unit kerja pemerintahan lain dalam menjalankan program lokalitas BPTPM, program lintas SKPD serta program kewilayahan. Berikut ini tabel 4.8 yang menggambarkan rencana program kegiatan dan indikator kinerja BPTPM Kota Serang Tahun 2014-2019 dalam meningkatkan investasi di Kota Serang : Tabel 4.8 Rencana program kegiatan dan indikator kinerja BPTPM Kota Serang Tahun 2014-2019
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2
3
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Penyelenggaraa Pameran Investasi
Terselenggaranya Pameran Tingkat Nasional dan Tingkat Kota
Desiminasi Informasi Perizinan
Terselenggaranya Kegiatan Pembuatan Alat/Media Informasi
126
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
Terlaksananya Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
Penyusunan Buku Cetak Biru (master plan) Penanaman Modal
Tersedianya Buku Cetak Biru (master plan) Penanaman Modal
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Terlaksananya Penyusunan Buku Direktori Investasi Kota Serang
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat
Terlaksananya Laporan Pelayanan dan Retribusi Perijinan
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
127
konsultasi dalam daerah
koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan LAKIP, LPPD, TAPKIN, RENJA, RKAP 2014, DPPA 2014, RKA 2015 dan LKPJ
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
128
4.2 Deskripsi Data 4.2.1
Operasional Konsep
Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah di dapatkan dari hasil observasi penelitian di lapangan. Penelitian ini mengenai
Perencanaan
Strategis
Badan
Pelayanan
Terpadu
dan
penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang, data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara dalam penelitian ini kata– kata yang diamati dan di wawancarai merupakan sumber data utama, sumber data utama di catat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung. Peneliti menggunakan teori dalam perencanaan strategis menurut Bryson (2007:227) yang mengemukakan tantangan atau hambatan dalam Perencanaan Strategis yaitu meliputi manusia, proses, struktural dan institusional. Teori tersebut memberikan visualisasi yang berguna atas masalah-masalah penting yang terdapat dalam sebuah perencanaan strategis. perencanaan strategis tidak mengimplementasikan dirinya dirinya sendiri. Orang menggunakan perencanaan Strategis untuk memperkuat dan melanjutkan prestasi organisasi harus menghadapi empat hambatan kunci menuju perencanaan strategis.
129
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara mendalam, hasil observasi dan studi dokumentasi. 4.2.2
Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu : 1. Pertama pengumpulan data (data collection). Pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data penelitian . ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Pada penelitian mengenai Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang ini dalam tahap pengumpulan data dilakukan dengan review dokumentasi Profil Investasi dan Perizinan Terpadu Kota Serang, Profil umum Kota Serang, Direktori BPTPM Kota Serang, LKPJ BPTPM Kota Serang 2014, wawancara, observasi, pengumpulan data melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Ha ini dilakukan agar data yang didapatkan dalam penelitian ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
130
2. Langkah selanjutnya yang kedua
yaitu reduksi data (data reduction).
Reduksi data artinya merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan memudahkan pula dalam menyajikan data. Dalam penelitian mengenai
Perencanaan
Strategis
Badan
Pelayanan
Terpadu
dan
Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang ini dalam tahap reduksi data dilakukan dengan cara membaca ulang data-data, dan memilih data-data yang sesuai dengan fokus penelitian dan kemudian berpengaruh dalam penyajian data saat data tersebut disajikan.
3. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga adalah penyajian data (data display). Penelitian mengenai Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meeningkatkan Investasi di Kota Serang ini dalam tahap penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara sistematis dan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, kategori, dan disajikan berupa teks naratif. Dengan mendisplay data dapat mudah dipahami masalah-masalah apa yang terjadi.
131
4. Langkah terakhir atau keempat yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat berupa data yang valid dan temuan dilapangan.
Dengan
menghubungkan hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan datadata yang ada kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. Reduksi Data (data reduction) Analisis dilakukan selama penelitian berlangsung, kemudian data yang diperoleh dilakukan reduksi data (data reduction) untuk mendapatkan tema dan polanya serta diberikan kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan
jawaban-jawaban
yang
sama
dan
berkaitan
dengan
pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Untuk memudahkan proses reduksi data, peneliti melakukan kodefikasi identitas informan untuk membedakan temuan-temuan di lapangan. Dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan kode sebagai berikut : 1. Kode Q menunjukkan daftar pertanyaan. 2. Kode Q , Q , Q , Q , dan seterusnya menunjukkan daftar urutan pertanyaan. 3. Kode I menunjukkan informan. 4. Kode I1-1-I1-6 menunjukkan daftar urutan informan dari kategori Instansi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang.
132
5. Kode I2 menunjukkan daftar informan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang. 6. Kode I3 menunjukkan daftar urutan informan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten. 7. Kode I4-1-I4-2 menunjukkan daftar urutan informan masyarakat/Investor 8. Kode P menunjukkan Peneliti Setelah memberi kode- kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga tema dan polanya di temukan, maka di lakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang di temukan dari penelitian di lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa dimensi yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Dimana dimesi tersebut mengacu pada perencanaan strategis menurut Bryson (2007:227). 4.2.3
Daftar Informan
Pada penelitian mengenai Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive merupakan metode penentuan informan dengan berdasarkan pada
133
kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah instansi terkait baik Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang maupu SKPD terkait dan pihak-pihak lain yang terlibat. Adapun SKPD yang terkait diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten serta masyarakat/investor di Kota Serang. Untuk memudahkan peneliti dalam penulisan, maka peneliti memberikan kode untuk masing-masing informan, kode tersebut yaitu I1 untuk pihak dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang, I2 untuk pihak dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, I3 untuk pihak dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten dan I4 untuk pihak masyarakat. Berikut daftar informan yang dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :
134
1. I1-1 adalah Drs. H. Ahmad Yani, MM (48 th), beliau adalah Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang. 2. I1-2 adalah Ambas Suhendi, S.Pdi (54 th), beliau adalah Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang. 3. I1-3 Suherman, S.MHK (56 th), beliau adalah Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi BPTPM Kota Serang. 4. I1-4 H. Dul Barid, Se, M.Si (42 th), beliau adalah Kepala Bidang Perijinan Usaha BPTPM Kota Serang. 5. I1-5 H. Wahyu Nurjamil, S.STP, M.Si (33 th), beliau adalah Kepala Bidang Perijinan Non Usaha BPTPM Kota Serang 6. I1-6 Mohamad Urip (57 th), beliau adalah Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan BPTPM Kota Serang. 7. I2 Khori Sri Rahayu S.T (37 th), beliau adalah Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan BAPPEDA Kota Serang. 8. I3 Epi Suhepriana (47 th), beliau adalah Kepala Sub Bidang Pengendalian BKPMPT Provinsi Banten. 9. I4-1 Iim Huzaimi (38 th), beliau adalah masyarakat/investor dari CV Elita Jaya Mandiri. 10. I4-2 Noval (26 th), beliau adalah masyarakat/investor dari CV Kaisar Mandala
135
4.3 Temuan Lapangan Temua penelitian adalah fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti dari data yang telah diprosesberdasarkan hasil dari temuan di lapangan. Adapun penelitian yang berjudul Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang, peneliti menggunakan menggunakan teori dalam perencanaan strategis menurut Bryson
(2007:227) yang mengemukakan hambatan
dalam Perencanaan Strategis yaitu meliputi masalah manusia, masalah proses, masalah struktural dan masalah institusional. 1. Masalah Manusia Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan preferensi kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi. Manajemen perhatian dan komitmen merupakan masalah bagi individu, kelompok, organisasi dan komunitas. Individu merupakan bagian dari organisasi yang sangat penting dan juga merupakan bagian dari pelaksana yang tentunya akan berdampak terhadap pelaksanaan strategi. Demikian halnya juga dengan individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan rencana strategi di Badan Pelayanan Terpadu dan penanaman Modal (BPTPM). Pegawai tentunya merupakan
136
modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang akan melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing. Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang akan melaksanakan peran dan tugasnya masingmasing.
Pegawai ada yang berperan sebagai memimpin dalam
melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut, dan pegawai yang melaksanakan perintah dari pimpinan berdasarkan tugas dan pokoknya. Setiap individu memiliki kemampuan terbatas untuk menangani masalahmasalah dalam organisasi. Demikian halnya juga dengan individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan rencana strategi. Pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang perhatian dan komitmen menjadi masalah yang pertama dalam diskusi awal dengan pihak BPTPM Kota Serang. Apabila individu telah bermasalah dalam hal perhatian dan komitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab individu, maka sulit bagi kelompok ataupun komunitas untuk menghindari masalah tersebut sebab individu yang menjadi titik awal dalam membangun komitmen dan perhatian.
137
Dalam masalah ini I1-2 Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang mengatakan bahwa : “Dalam perencanaan strategis, pelaksanaannya dalam bentuk program kerja itu membutuhkan komitmen dari para pimpinan dan pegawai. Akan tetapi selama ini saya melihat bahwa para pegawai yang ada disini komitmennya masih rendah. Sehingga hal ini menyulitkan kita dalam pelaksanaan program dan kami sendiri agak sulit kalau seperti itu keadaannya, jadi sangat memerlukan kesadaran dari individu”. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Pernyataan yang serupa juga diutarakan I1-3 Kepala Sub Bidang Potensi dan Kejasama Investasi BPTPM Kota Serang yaitu : “Untuk komitmen pegawai disini masih ada yang kurang. Apalagi disini kebanyakan masih magang yang memang keterampilannya masih kurang. Kami pimpinan juga per]lu komitmen agar antara pimpinan dan pegawai itu dapat sejalan. Perlu teguran dari atasan jika memang itu menyangkut sikap dan komitmen tapi tidak semua pegawai”. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Kemudian I1-1 Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang, yang mengatakan bahwa : “Komitmen pegawai ada saja yang masih kurang apalagi untuk pegawai magang, sedikit dilematis karena mungkin kembali kepada latar belakang status dan pendidikan tapi untuk selama ini sudah cukup memang ada saja kurangnya misalnya dalam komitmen pengerjaan tugas tapi kita juga sebagai pimpinan berkewajiban untuk mengarahkan dan mengoreksi.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
138
Dari pernyataan-pernyataan tersebut dan dari observasi yang penulis lakukan, dalam hal komitmen pegawai khususnya pegawai magang masih rendah dan ada kecenderungan dimana pegawai lebih banyak duduk ketika hari-hari kerja sebagaimana kecenderungan PNS pada umumnya, tidak ada inisiatif yang muncul dari mereka. Kecuali pada saat mendapat instruksi dari pimpinan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Perhatian dan komitmen merupakan indikator berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada lingkungan Badan/Dinas. Mengenai aspek manusia ini peneliti memberikan pertanyaan kepada I1-1 yakni Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang, yang mengatakan bahwa informasi tentang pegawai BPTPM dalam penyusunan serta pelaksanaan rencana strategis juga masih terkendala oleh sumber daya manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh I1-1 : “Untuk di BPTPM Kota Serang sendiri memang SDMnya masih kurang, disini PNSnya masih sedikit. Perencanaan strategi berupa renstra. Renstra itu merupakan pedoman untuk mencapai tujuan organisasi jadi pasti kita membuat renstra biasanya 5 tahun sekali. Kalau yang buat renstra sendiri memang itu koordinasi semua bidang di BPTPM di sini ada 4 bidang yaitu bidang data dan sistem informasi, bidang penanaman modal, bidang perijinan usaha dan bidang periinan non usaha itupun biasanya juga rancangannya dibuat oleh pihak ke tiga atau konsultan. Kalau untuk pembuatan atau pelaksanaan rencana strategisnya karena memang pegawai pnsnya sendiri masih sedikit, kebanyakan masih magang jadi kadang masih belum bisa maksimal karena ada saja gitu yang bisa dibilang kendor kinerjanya. Masalah ada pegawai yang jabatannya tidak sesuai dengan gelarnya, itu masalah lain bisa di selesaikan, kan ada diklat juga di kita cuma memang sekarang belum ada biasanya diklatnya kita yang
139
ngadain dari BKPMPT.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Hal yang hampir sama diutarakan oleh I1-2 Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang mengenai masalah sumber daya manusia yang terdapat di BPTPM Kota Serang, yaitu: “Renstra sendiri memang dibuat oleh kita tapi memang kerangkanya dari pihak ke tiga atau konsultan. Disini dalam pelaksanaan renstranya sendiri sudah berjalan baik dan sesuai cuma memang hambatannya itu salah satunya dari sumber daya yang masih kurang sama lah di SKPDSKPD lain juga masih banyak yang kurang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Dari kedua pernyataan di atas dapat diketahui bawa perencanaan strategis BPTPM Kota Serang berbentuk pembuatan rencana strategis. Rencana Strategis dibuat 5 tahun. Akan tetapi masih terkendala oleh sumber daya manusianya, hal serupa ini juga dikemukakan oleh I1-3 Kepala Sub Bidang Potensi dan Kejasama Investasi BPTPM Kota Serang yaitu : “Rencana Strategis ini dibuat dari bidang-bidang yang ada di BPTPM Kota Serang yang berkoordinasi. Renstra itu penting untuk pijakan jadi renstra itu pijakan, kita kan harus punya target yang bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Untuk hambatan renstranya banyak pertama SDMnya jumlahnya kurang kemudian sarana prasarananya dan masih banyak tetapi itu yang utama. BPTPM ini membutuhkan pegawai yang profesional untuk membuat dan melaksanakan rencana strategis yang cemerlang, tapi memang yang bapak bilang tadi banyak pegawai disini yang masih kurang terampil karena memang kebanyakan disini masih magang, buktinya saja
140
pegawai disini ada beberapa yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan/pekerjaan yang mereka pegang sekarang dan salah satu yang menghambat juga itu karena mutasi jadi banyak pegawai yang sudah profesional sudah didiklat tapi akhirnya dimutasi kemudian ganti orang baru lagi yang masih belum terampil dan profesional sehingga jadi hambatan.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Pernyataan yang serupa juga diutarakan oleh I1-6 Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan BPTPM Kota Serang yaitu : “Perencanaan strategis BPTPM berbentuk renstra, renstra tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja jadi bisa dikatakan acuan untuk melaksanakan pekerjaan. Renstra itu dibuat koordinasi dari semua bidang di BPTPM ada bidang data dan informasi, ada bidang penanaman modal ada bidang perijinan usaha dan bidang perijinan non usaha biasanya kita buat kerangka renstra juga memakai pihak ke tiga sebagai konsultan, biasanya dosen-dosen untirta yaitu ibu Listya dan bapak Gandung. Untuk masalah meningkatkan investasi bidang penanaman modal yang lebih mengerti. Untuk hambatan di pembuatan atau pelaksanaanya memang dari sumber daya yang masih sedikit jumlahnya karena disini kebanyakan masih tenaga magang jadi kalau untuk didiklat begitu kan tidak bisa kalau tenaga magang belum ada aturannya. Paling-paling ikut bimtek atau seminar-seminar pelayanan. Jadi mungkin karena itu pelaksanaan renstranya sendiri masih belum maksimal. Biasanya dari BKPMPT Provinsi yang suka membantu mengadakan diklat.” (Sumber: Wawancara dengan Mohammad Urip, pada Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Kemudian pernyataan selanjutnya disampaikan I1-4 Kepala Bidang Perijinan Usaha bahwa :
141
“Renstra itu kan rencana strategis tujuannya agar pelaksanaan kegiatannya terukur. Renstra itu 5 tahun sehingga tahapan tiap tahunnya terukur sampai lima tahun ke depan. Renstra itu bisa dikatakan patokan. Hambatan kendalanya banyak ada dari anggaran kemudian dari pegawainya masih kurang disini PNSnya masih sedikit karena memang Kota Serang sendiri masih daerah pemekaran baru pasti masih banyak yang kurang, cuma untuk peningkatan investasi lebih pada bidang penanaman modal yang mengetahui jelasnya”. (Sumber: Wawancara dengan bapak Dul Barid, pada Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penyusunan serta pelaksanaan rencana strategis masih terhambat oleh sumber daya manusia khusunya PNS yang masih kurang dan juga pegawai yang masih kurang terampil yang menyebabkan komitmen pegawai masih rendah karena di BPTPM Kota Serang pegawainya masih banyak yang tenaga magang sedangkan untuk PNSnya masih sedikit. Kemudian pernyataan selanjutnya disampaikan I3 Kepala Sub Bidang Pengendalian BKPMPT Provinsi Banten yang menyatakan bahwa : “BKPMPT itu adalah koordinasi dari BPTPM yang ada di Kota/Kabupaten di Provinsi Banten, untuk BPTPM Kota Serang koordinasinya dengan kami itu seperti pelaporan tentang realisasi investasi kemudian juga kita memang ada pertemuan periodik setiap 3 bulan sekali yang mana membahas biasanya tentang kondisi investasi di masingmasing SKPD tersebut kemudian hambatannya apa saja kemudian kami berusaha untuk membantu. Misalnya dari BPTPM Kota Serang anggarannya masih kurang untuk melaksanakan diklat biasanya kita yang memfasilitasi untuk mengadakan diklat tersebut ya sebisa mungkin membantu.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Epi Suhepriana, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BKPMPT Provinsi Banten).
142
Dalam setiap organisasi/unit kerja terdiri dari beberapa sumber daya yang sangat mendukung kelancaran pelaksananaan dan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya dalam hal ini dapat berarti sumber daya manusia dan nonmanusia. Sumber daya manusia adalah personil/pegawai/karyawan yang mutlak harus ada dan perlu pengembangannya. Tanpa unsur manusia sebagai pegawai, maka tujuan organisasi yang telah ditentukan tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Kerjasama tidak akan terwujud dan alat-alat hanya akan merupakan benda mati dan waktu akan terbuang percuma apabila hal tersebut tidak terpenuhi dengan pegawai yang memiliki keterampilan yang sesuai yang dibutuhkan. Organisasi sebagai suatu wadah, maka pegawai adalah alat yang menggerakkan dan menggiatkan agar segala kegiatan organisasi tersebut berjalan
menuju
tujuannya.
Pegawai
mengerjakan
segala
kegiatan/pekerjaan dengan menghasilkan suatu karya yang diharapkan. Sehingga berhasilnya suatu proses pencapaian tujuan sangat bergantung pada unsur manusia yang melaksanakan tugas-tugas serta kegiatankegiatan dalam usaha yang bersangkutan. BPTPM Kota Serang sendiri memiliki PNS sebanyak 30 orang dan dibantu oleh tenaga magang.
143
2. Masalah Proses Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency. Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi kearifan yang konvensional. Masalah proses yang terpenting dalam perencanaan strategis adalah manajemen ide strategis menjadi “good currency” dengan kata lain bagaimana anda menjual ide baru kepada cukup banyak orang bahwa kearifan yang tidak konvensional diubah menjadi kearifan yang konvensional. Proses yang dimaksud kali ini adalah mengelola ide dalam melaksanakan pilihan strategi, karena ide merupakan tempat bersandar tindakan kolektif. Menciptakan landasan bagi koalisi cukup besar untuk menciptakan tindakan koleftif yang adalah tanda resmi tindakan strategis yang efektif. Dengan kata lain ide kali sumber daya (orang, uang, waktu keahlian, perhatian) sama dengan kekuasaan untuk mempengaruhi perubahan strategis yang bermanfaat. Sesungguhnya, organisasi, agen, lembaga, program, produk dan pelayanan diorganisir di sekitar ide, banyak di antaranya ketinggalan zaman. Untuk mendapatkan perencanaan strategis yang efektif, maka perlu mengganti cara kita mengerjakan sesuatu sekarang dengan cara lainnya, kita harus menemukan cara yang lebih baik untuk mengelola transisi dari cara lama ke cara baru. Hal semacam inilah yang menjadi kebutuhan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang.
144
Dalam hal ini pihak Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang kurang memperhatikannya. Dalam menerima instruksi dari atasan mengenai ide strategis, pegawai tidaklah terlalu memahami apa yang akan hendak dilakukan atau yang dimaksudkan dalam perencanaan strategis yang akan dilakukan. Masalah ini kemudian diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan beberapa informan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam lingkungan BPTPM sendiri menurut Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang selaku I11,
mengungkapkan bahwa: “Komunikasi dalam penyusunan ataupun pelaksanaan renstra itu berbeda. Kalau untuk penyusunannya renstra ini kan koordinasi dari semua bidang di BPTPM Kota Serang jadi dari yang sudah-sudah koordinasi dari bidang data dan sistem informasi bidang penanaman modal bidang perijinan usaha dan bidan perijinan non usaha ya cukup baik. Cuma ya itu saat renstra sudah dibuat kan akan dilaksanakan ke masing-masing bidang sesuai dengan tupoksi dan rencana kerjanya masing-masing. Disitu kadang masih ada kendala, pegawai kadang suka tidak paham renstranya jadi suka ada kendala di renjanya.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Hal yang hampir sama diutarakan oleh I1-2 Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang mengenai masalah dalam proses pelaksanaan rencana strategis yaitu : “Waktu diinstruksikan sesuatu kepada para staff pegawai mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ide-ide strategis dalam rencana strategis misalnya dalam program peningkatan investasi, seringkali pegawai itu kurang paham dan kurang mengerti sehingga dalam pelaksanaannyapun jadi tidak baik. Tapi itu terjadi hanya beberapa hal saja selebihnya memang
145
sudah cukup baik. Faktor kenapa bisa tidak paham ataupun kurang inisiatif mungkin karena memang mereka kebanyakan masih tenaga magang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Dari penyataan yang telah diuraikan informan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis BPTPM terdapat hambatan vertikal yaitu komunikasi yang kurang antara pimpinan dengan pegawai, hai ini juga dikemukanan oleh I1-3 Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi di BPTPM Kota serang yaitu : “Untuk proses pelaksanaan renstra sendiri sudah berjalan cukup kalau masalah komunikasi pasti ada saja yang tidak sepaham ataupun tidak sama misalnya seperti saat pimpinan memberikan instruksi mengenai program promosi investasi, pegawai tim teknis kadang suka tidak sama pemikirannya akhirnya jadi berbeda akhirnya cuma itu masih bisa dirundingkan agar bisa tetap mencapai tujuan dari perencanaan strtategis tersebut. Memang yang bapak bilang tadi banyak pegawai disini yang masih kurang terampil karena memang kebanyakan disini masih magang. Tapi itu tetap bisa dilaksanakan.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan rencana strategis mengenai ide strategis masih terhambat oleh hambatan komunikasi vertikal yaitu nampak dalam proses pelaksanaan terdapat komunikasi yang kurang antara pimpinan dengan pegawai (bawahan) sehingga dalam dalam pelaksanaan rencana strategis menjadi tidak maksimal.
146
Apabila hal ini tidak segera ditangani, maka jelas akan dapat mempengaruhi berhasil tidaknya pelaksanaan Rencana Strategi. Oleh karena dalam menghasilkan rangkaian pelaksanaan Renstra yang baik bukanlah semata-mata hasil kerja perseorangan atau pegawai atau pimpinan saja melainkan hasil kerja kolektif serta dukungan dari masyarakat. Latar belakang dan keahlian yang mereka miliki akan mempengaruhi tingkat komunikasi dalam melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai pada pelaksanaan. 3. Masalah Struktural Masalah Struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan. Lingkungan
internal
dan
ekternal
harus
menjadi
kaitan
yang
menguntungkan. Masalah struktural dalam perencanaan strategis adalah mengkaitkan lingkungan internal dan eksternal yang melintasi tingkattingkat. Tantangan bagi para perencana strategis adalah meyakinkan bahwa keseluruhannya terletak dalam bagian-bagiannya, mereka harus menggunakan
pendekatan
holografik
dan
bukan
pendekatan
komposisional. Para perencana harus berusaha menempatkan seluruhnya dalam tiap-tiap bagiannya, sehingga bagian-bagian itu mempresentasikan seluruhnya. Bila hal ini dapat dilakukan maka masing-masing bagian dari sistem akan mempunyai unsur-unsur penting bagi reproduksi keseluruhan sistem.
147
Dalam hal mengenai struktural ini pihak Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Serang dalam lingkungan eksternal masih terbentur dengan ketersediaan lahan Kota Serang yang sempit . Masalah ini kemudian diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan beberapa informan. Terkait dengan hal tersebut, maka menurut Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang selaku I1-1, mengungkapkan bahwa: “Untuk eksternalnya luas lahan di Kota Serang ini kan kecil hanya 2,83 % dari luas wilayah di Provinsi Banten, jadi dengan luas wilayah Kota Serang yang terbatas ini memang tidak bisa kita menarik banyak investor, karena berbeda dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten yang memiliki luas wilayah yang lebih luas. Untuk Kota serang sendiri memang banyak investor yang ingin menanamkan modal di Kota Serang dalam bidang industri tapi karena luas wilayah Kota Serang yang sempit dan memang peruntukan lahan dari Bappeda sesuai RTRW yang berlaku memang hanya sedikit yaitu di wilayah Kasemen dan Walantaka. Kota Serang sendiri memang bukan merupakan Kota industri melainkan Kota perdagangan dan jasa, sehingga dengan batasan-batasan tersebut banyak investor bidang industri yang tidak jadi menanamkan modalnya di Kota Serang. Sebagai contoh dapat dilihat di daerah Sawah Luhur, daerah tersebut diperuntukan untuk wilayah industri Kota Serang, akan tetapi karena kontur tanah di walayah Sawah Luhur tersebut masih seperti tambak (merembes) sehingga harus ditimbun dengan tanah dan diratakan supaya tanahnya kuat dan itu membutuhkan biaya yang lebih.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Senin/25 Mei 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
148
Hal serupa juga diutarakan oleh I1-3 Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi BPTPM Kota Serang mengenai masalah keterbatasan lahan yaitu : “Kota Serang memang terbatas untuk bidang industri karena memang luas wilayah Kota Serang yang sempit. Untuk bidang industri sesuai dengan RTRW yang telah dibuat peruntukan lahan industri itu di daerah Kasemen dan Walantaka. Memang bisa dikatakan perencanaan strtategisnya terkadang berbenturan dengan RTRW yang dibuat karena pernah terjadi ada investor yang ingin menanamkan modalmnya di Kota Serang bidang industri Semen, kemudian mereka menginginkan tanah di Desa Banten Kecamatan Kasemen waktu sudah deal dengan pihak-pihak terkait kemudian saat dilihat RTRWnya ternyata tidak sesuai daerah tersebut diperuntukan untuk pertambakan bukan industri padahal sudah dicek di lapangan kalau untuk pertambakan sudah tidak produktif tapi karena RTRWnya sudah seperti itu ya mau tidak mau investor tersebut tidak jadi padahal kalau misalnya jadi ini bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak bisa meningkatkan PAD tapi mau bagaimana lagi karena RTRW sudah seperti itu jadi kita harus mengikuti. Memang ada evaluasi stiap 5 tahun sekali terhadap RTRW tersebut tapi waktu itu belum waktunya jadi tidak bisa.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Pernyataan yang hampir sama diutarakan oleh I1-2 Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang yaitu : “Luas Kota Serang memang lebih kecil dari Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten, jadi memang nilai realisasi investasi PMAnya lebih kecil karena memang PMA kebanyakan bergerak di bidang industri sedangkan untuk Kota Serang, peruntukan lahan untuk industri hanya sedikit menurut RTRW yang telah dibuat yaitu di daerah Walantaka dan Kasemen Sawah Luhur. Jelas menurut kita ini menghambat investasi faktor eksternal yang terjadi khususnya bidang industri
149
karena ada beberapa investor tidak jadi menginvestasikan modalnya di Kota Serang dalam bidang Industri karena keterbatasan luas wilayah dan berbenturan dengan RTRW yang ada. Jelas ini meghambat terjadinya investasi di Kota Serang tapi memang kita bisa saja mengkoordinasikan hal tersebut dengan Bappeda untuk mencari solusi tapi itu sulit kalau belum waktunya evaluasi RTRW yang dilakukan setiap 5 tahun. Kita juga tidak bisa sembarangan menerima investor karena Bappeda itu kan membuat rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah kan tidak sembarangan itukan dibuat berdasarkan pemikiran kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Dari penyataan yang telah diuraikan informan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis BPTPM Kota Serang dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Serang masih terkendala pada faktor eksternal yaitu terbentur dengan RTRW yang ada dan ketersediaan lahan di Kota Serang yang sempit. Kemudian pernyataan yang sama juga diutarakan oleh I2 Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan BAPPEDA Kota Serang. “Kalau kita lihat di RTRW memang sudah jelas kawasan untuk industri itu ditetapkan di dua Kecamatan yaitu di Desa Pabuaran dan Desa Pengapelan Kecamatan Walantaka dan di Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen. Untuk pernyataan-pernyataan sudah ada sebenarnya RTRW itu bukan menghambat tapi memang disana itu infrastrukturnya belum mendukung tapi suatu saat akan dibangun infrastruktur disana sehingga bisa lebih menarik minat investor dalam bidang industri. Bukannya kita tidak mendukung bidang industri masuk di Kota Serang akan tetapi memang Kota Serang ini utamanya adalah sebagai Kota perdagangan dan jasa. Kota Serang memang memiliki luas wiayah yang kecil dibandingkan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten karena itu memang untuk industri juga terbatas. Jika memang ada masalah pihak BPTPM bisa berkoordinasi dengan kami melalui surat terlebih dahulu
150
kemudian jika memang harus diadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut kita welcome selagi sesuai dengan waktunya.” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Khori Sri Rahayu, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor Bappeda Kota Serang). Pernyataan serupa juga diutarakan oleh I3 Kepala sub bidang Pengendalian BKPMPT Provinsi Banten. “Untuk investasi di Provinsi Banten, memang investor masih banyak yang melirik Banten utara (Tangerang) dan Cilegon. Kalau sekarang Kota Serang memang belum terlalu dilirik. Kota Serang kan memang diputuskan bukan daerah industri tapi lebih ke jasa. Jadi memang kenapa nilai realisasi investasi PMA/PMDN Kota Serang kecil. Keterbatasan luas wilayah juga pasti mempengaruhi, ketika RTRW misalnya tidak mendukung investasi pasti juga investor akan memikir ulang, makanya mengapa Kota Serang harus lebih mempromosikan dan bersolek mengenai potensi-potensi yang ada di Kota Serang sehingga bisa menarik investor untuk berinvestasi di Kota Serang bukan hanya di sektor industri tapi tonjolkan sektor jasanya.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Epi Suhepriana, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BKPMPT Provinsi Banten). Dari pernyataan-pernyataan wawancara yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpukan bahwa Luas Kota Serang sendiri yaitu yaitu sekitar 266,74 Km2 atau sekitar 2,83 % dari Luas Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten. Kawasan yang diperuntukan untuk bidang industri terbatas yakni hanya dua kecamatan saja yaitu di Kecamatan Walantaka dan Kasemen akan tetapi dari hal ini seharusnya BPTPM bisa mengatasi hambatan struktural ini sehingga tidak mempengaruhi dan menghambat dalam meningkatkan investasi di Kota Serang.
151
4. Masalah Institusional Masalah Institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif. Masalah tersulit yang harus dihadapi perencanaan strategis dapat dipecahkan hanya melalui transformasi institusi. Masalah yang sangat sulit dalam perencanaan strategis mencakup transformasi lembaga. lembaga (institusional) adalah pola interaksi yang sangat stabil, yang diorganisir di seputar ide penting. Berbicara mengenai pola-pola interaksi dalam organisasi menjadi lembaga manakala pola tersebut dimasuki oleh nilai dan karakter. Perkembangan karakter lembaga dan komunitas sebagian besar merupakan tanggung jawab kepemimpinan. Dalam hal ini tugas utama kepemimpinan lembaga adalah pendefinisian misi lembaga, struktur dan sistemnya, pembelaan integritasnya dan pengaturan konflik internal. Satu yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah jika para pemimpin gagal dalam tugas kepemimpinan transformatif, integritas lembaga akan dipertanyakan. Hilangnya integritas lembaga menyebabkan penyimpangan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka menurut Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang selaku I1-1, mengungkapkan bahwa: “Interaksi antara pimpinan dan pegawai sudah cukup baik dan tidak melenceng dari ketentuan yang ada. Hanya saja dalam hal penyampaiannya masih kurang komunikasi sehingga masih terjadi kebingungan yang berakibat pada kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan untuk
152
interaksi dengan lembaga lain memang masih kurang seperti terlihat pada masalah terbenturnya perencanaan strategis BPTPM dalam hal industri dengan RTRW yang dibuat Bappeda, besar harapan kami bisa berkoordinasi dengan baik dengan pihak-pihak dari lembaga lain sehingga hal berbenturan seperti itu tidak terulang lagi.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Senin/25 Mei 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Hal serupa juga diutarakan oleh I1-3 Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi BPTPM Kota Serang yaitu : “Kepemimpinan di BPTPM ini sudah sangat baik terlihat dari pemimpin yang selalu memberikan arahan dan contoh yang baik kalau ada kurang-kurang sih wajar tetapi sejauh ini baik. Untuk hal kerjasama interaksi bukan hal yang sulit tapi memang pada satu instansi dengan instansi lain memang pasti ada saja miss komunikasi tapi itu terus akan kita perbaiki. Contohnya seperti dalam hal koordinasi mengenai wilayah yang dapat digunakan untuk investasi bidang industri pihak kita dengan bappeda kurang adanya interaksi sehingga adanya benturan seperti itu.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Kemudian pernyataan selanjutnya diutarakan oleh I1-2 Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang yaitu : “Untuk interaksi pemimpin dengan bawahan sejauh ini sudah cukup baik misalnya dalam hal tugas, pemimpin memberikan keleluasaan kepada para pegawai untuk mengembangkan ide-ide strtategis. Tetapi, untuk masalah interaksi dengan pihak-pihak lembaga lain ini yang masih kurang dan perlu peningkatan contohnya saja dalam hal sarana prasarana yang kurang di BPTPM ternyata hal ini terjadi karena kurang
153
adanya interaksi dengan pihak-pihak terkait yaitu Kabupaten Serang yang memang belum sepenuhnya memberikan aset-aset Kota Serang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). Kemudian pernyataan selanjutnya di ungkapkan oleh I2 Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan BAPPEDA Kota Serang. “Sebenarnya RTRW itu bukan menghambat tapi memang disana itu infrastrukturnya belum mendukung. Jika memang ada masalah pihak BPTPM bisa berkoordinasi dengan kami melalui surat terlebih dahulu kemudian jika memang harus diadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut kita welcome selagi sesuai dengan waktunya. Akan tetapi memang dari interaksi kita dengan pihak BPTPM dirasa masih kurang buktinya dari adanya masalah seperti berbenturannya dengan RTRW mungkin di waktu yang akan datang bisa lebih intens lagi koordinasinya.” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Khori Sri Rahayu, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor Bappeda Kota Serang). Dari penyataan yang telah diuraikan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Dari pernyataan-pernyataan wawancara yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpukan bahwa perencanaan strategis BPTPM Kota Serang dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Serang masih terhambat pada interaksi yang kurang antar lembaga yaitu BPTPM Kota Serang dengan pihak Bappeda Kota Serang sehingga ini menghambat dalam peningkatan investasi. Integritas masyarakat terhadap instansi ini juga tidak begitu baik, itu tergambar dari pendapat dan hasil wawancara penulis dengan
154
masyarakat/investor yang sedang melakukan perijinan. Menurut Bapak Iim Huzaimi dari CV Elita Jaya Mandiri selaku I4-1 mengatakan : “Saya juga tadinya tidak tahu kantor BPTPM itu disini karena tempatnya mojok, ruang pelayanannya juga sempit dan juga ruang tunggunya hanya ada sedikit kursi jadi kalau lagi ramai suka tidak kebagian tempat duduk, akhirnya pada nunggu di luar kepanasan. Harusnya kan kantor pelayanan itu dibuat lebih besar dan ruang tunggunya dibuat nyaman supaya kita juga enak nunggunya.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Iim Huzaimi, pada Rabu/19 Agustus 2015, di Halaman Kantor BPTPM Kota Serang). Pernyataan yang serupa juga diutarakan oleh I4-2 Bapak Noval dari CV Kaisar Mandala yang mengatakan : “Kalau untuk pelayanannya sudah cukup bagus tapi memang sarana prasarananya memang kurang karena mungkin aset Kabupaten yang dimiliki Kota belum diberikan ke Kota Serang seharusnya Kabupaten sudah pindah ke Ciruas tapi mungkin pembangunan di Ciruas belum selesai jadi aset Kota Serang belum diberikan jadi untuk ruang pelayanan di BPTPM Kota Serang ini harusnya luas supaya para investor nyaman tapi karena memang seperti itu keadaannya jadi kita juga harus memahami karena ini kan sebenarnya gedung serbaguna bekas kantor walikota dulu. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Noval, pada Kamis/17 September 2015, di Halaman Kantor BPTPM Kota Serang). Dari penyataan-pernyataan yang telah diuraikan di atas banyak masyarakat/investor yang mengeluh mengenai kondisi kantor pelayanan yang sempit dan bisa dikatakan memang sudah tidak layak dan harus segara diatasi dan diperbaiki agar supaya bisa lebih nyaman.
155
c. Penyajian Data Pembahasan pada penyajian data (data display) merupakan hasil analisis dan fakta yang peneliti temukan di lapangan. Peneliti menggunakan teori perencanaan strategis menurut menurut Bryson
(2007:227) yang
mengemukakan tantangan dalam Perencanaan Strategis yaitu meliputi masalah manusia, masalah proses, masalah struktural dan masalah institusional. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan sebagai berikut. 4.4
Pembahasan Hasil Penelitian Pembahasan penelitian merupkan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dalam perencanaan strategis menurut Bryson (2007:227) yang mengemukakan hambatan dalam Perencanaan Strategis yaitu meliputi masalah manusia, masalah proses, masalah struktural dan masalah institusional. Perencanaan strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.
156
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga sangat diperlukan adanya perencanaan strategis baik itu untuk daerah secara umum atau untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana strategis atau disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan yang dibuat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang adalah salah satu SKPD yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Serang, yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Renstra BPTPM Kota Serang Tahun 2014 – 2019 sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) BPTPM Kota Serang merupakan salah satu unit pelayanan di Kota Serang yang terbentuk pada tahun 2008. Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis, dan prediksi capaian yang diharapkan dimasa depan. Perencanaan strategis menentukan arah suatu organisasi untuk 5 tahun ke depan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Secara umum Renstra Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal di Kota Serang.
157
Ada empat tantangan dalam perencanaan strategis menurut Bryson yang perlu diwaspadai dalam membuat suatu perencanaan strategis. Sehingga nantinya diharapkan tantangan tersebut dapat dihadapi dan diatasi secara efektif sehingga perencanaan strategis yang dibuat dapat berjalan secara optimal dan dapat mencapai tujuan dari perencanaan strategis tersebut. Adapun temuan yang di dapatkan dalam penelitian mengenai Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang yakni sebagai berikut : 1. Masalah Manusia Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan preferensi kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi. Manajemen perhatian dan komitmen merupakan masalah bagi individu, kelompok, organisasi dan komunitas. Untuk mewujudkan pelaksanaan yang maksimal atau yang efektif dan efesien, tidak hanya membutuhkan komunikasi yang baik, dana yang banyak tetapi juga perhatian dan komitmen dari para pelaksana untuk serius dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan dan hal yang paling bermasalah dalam perencanaan adalah pelaksanaan. Sering kali secara konseptual apa yang direncanakan sudah sangat baik bahkan sempurna, namun tiba pada fase pelaksanaan muncul berbagai macam kendala yang jika tidak diatasi dengan
158
cepat akan menghambat semua pelaksanaan rencana. Tuntutan akan perhatian dan komitmen yang tinggi sangat diperlukan terlebih mengingat tugas pokok dan fungsi baik dari organisasi maupun semua elemen yang ada dalam organisasi. Kepemimpinan yang ditampilkan oleh para pengambil dan pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi hasil dari kebijakan itu sendiri nantinya. Pada temuan lapangan terlihat bahwa dalam hal komitmen pegawai yang terdapat di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang khususnya pegawai magang masih rendah dan ada kecenderungan dimana pegawai lebih banyak duduk ketika hari-hari kerja sebagaimana kecenderungan PNS pada umumnya, tidak ada inisiatif yang muncul dari mereka. Kecuali, pada saat mendapat instruksi dari pimpinan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Perhatian dan komitmen merupakan indikator berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada lingkungan Badan/Dinas. Komitmen yang masih kurang tersebut berdampak pada kinerja dan realisasi capaian program dan kegiatan yang dilakukan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang. Hal ini terlihat pada rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD sampai dengan tahun 2015 yang dapat dilihat pada lampiran yang tersedia.
159
Kemudian pada temuan lapangan mengenai komitmen yang masih kurang tersebut, ternyata hal ini terjadi juga karena pegawai atau sumber daya manusia yang terdapat di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang jumlahnya masih kurang dan juga masih kurang dalam hal keterampilan karena pegawai BPTPM lebih banyak tenaga magang. Kurangnya keterampilan tersebut terjadi dikarenakan belum diadakan diklat atau pelatihan-pelatihan yang diadakan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang untuk dapat meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya khusunya untuk pegawai magang sehingga hal tersebut mempengaruhi komitmen dari pegawai. Berikut tabel 4.9 yang menggambarkan data pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 4.9 Jumlah dan Komposisi Pegawai menurut Status Pada BPTPM Kota Serang 2015
No
Status Pegawai
Golongan I
II
III
Total IV
1
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
-
2
24
4
30
2
Tenaga Magang
-
-
-
-
33
2
24
4
63
Jumlah
Kerja
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
%
160
Berdasarkan tabel 4.9 tersebut terlihat bahwa pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang pada tahun 2015 memiliki jumlah tenaga kerja magang sebanyak 33 orang atau lebih besar dari jumlah PNS yang ada d BPTPM Kota Serang yakni sebanyak 30 orang. Banyaknya tenaga magang yang ada di BPTPM Kota Serang ternyata tidak diimbangi dengan pembekalan pelatihan-pelatihan atau diklat yang diadakan untuk para tenaga magang tersebut sehingga terjadi kendala atau hambatan dalam keterampilan yang masih kurang. Selama ini pihak BPTPM sudah mengadakan diklat atau pelatihan akan tetapi hanya untuk pegawai PNS saja. Berikut tabel 4.10 mengenai diklat yang sudah dilakukan BPTPM Kota Serang. Tabel 4.10 Daftar Diklat BPTPM Kota Serang
No
Nama Diklat
Penyelenggara
1
Diklat Peningakatan Kapasitas Aparatur BPTPM Kota Serang
BPTPM Kota Serang
2
Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama
BKPM
3
Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah Kursus Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013
BKPM
4
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penata Usahaan Aset di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
BKPM
5
Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah
BKPM
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
161
2. Masalah Proses Proses yang dimaksud kali ini adalah mengelola ide dalam melaksanakan pilihan strategi, karena ide merupakan tempat bersandar tindakan kolektif. Menciptakan landasan bagi koalisi cukup besar untuk menciptakan tindakan koleftif yang adalah tanda resmi tindakan strategis yang efektif. Dengan kata lain ide kali sumber daya (orang, uang, waktu keahlian, perhatian) sama dengan kekuasaan untuk mempengaruhi
perubahan
strategis
yang
bermanfaat.
Untuk
mendapatkan perencanaan strategis yang efektif, maka perlu mengganti cara kita mengerjakan sesuatu sekarang dengan cara lainnya, kita harus menemukan cara yang lebih baik untuk mengelola transisi dari cara lama ke cara baru. Strategi
merupakan
langkah-langkah
berisikan
program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dari hasil analisa faktor lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi oleh BPTPM, maka terdapat beberapa strategi yang disiapkan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi yaitu: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang perizinan dan penanaman modal dan meningkatkan kualitas serta disiplin aparatur. 2. Pemenuhan teknologi lembaga dalam menyajikan keterbukaan sistem informasi manajemen dan dalam memberikan pelayanan serta
162
kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan non usaha yang cepat, mudah, murah dan transparan dan investasi. 3. Pemenuhan daya dukung sarana dan prasana pelayanan penunjang operasional lembaga. 4. Penataan terhadap daya dukung potensi investasi, kerjasama dan promosi serta adanya jaminan hukum yang berkaitan dengan investasi di Kota Serang. 5. Menyusun regulasi yang berkaitan dengan investasi di Kota Serang. 6. Menyusun
SOP
dalam
memberikan
pelayanan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan tugas dan fungsi. Pada temuan lapangan terlihat bahwa pada penyampaian ide-ide strategis, komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan mengenai ide strategis tersebut masih terhambat oleh hambatan komunikasi vertikal yaitu nampak dalam proses pelaksanaan terdapat komunikasi yang kurang antara pimpinan dengan pegawai (bawahan) sehingga dalam dalam pelaksanaan rencana strategis menjadi tidak maksimal. Apabila hal ini tidak segera ditangani, maka jelas akan dapat mempengaruhi berhasil tidaknya pelaksanaan Rencana Strategi. Oleh karena dalam menghasilkan rangkaian pelaksanaan Renstra yang baik bukanlah semata-mata hasil kerja perseorangan atau pegawai atau pimpinan saja melainkan hasil kerja kolektif serta dukungan dari masyarakat.
163
Latar belakang dan keahlian yang mereka miliki akan mempengaruhi tingkat
komunikasi
dalam
melaksanakan
kegiatan
mulai
dari
perencanaan, pengelolaan sampai pada pelaksanaan. Komunikasi dalam pelaksanaan menyampaikan ide-ide strategis dibutuhkan dimana merupakan simbol berlangsungnya tata hubungan informasi dari dan ke arah pelaksanaan yang diikuti dengan pemahaman lingkungan dan potensi yang dimiliki, Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi yang disampaikan. Komunikasi dalam menyampaikan dan mengatur ide yang baik memiliki peran yang penting, setiap elemen pelaksana Renstra perlu mengkoordinasikan pelaksanaan program hingga berada pada tahap evaluasi. Karena sebagai pelaksanaan, perlu ada informasi timbal balik melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara bidang-bidang/seksi-seksi/satuan-satuan dalam lingkungan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang. 3. Masalah Struktural Masalah
Struktural
adalah
manajemen
hubungan
bagian
dan
keseluruhan. Lingkungan internal dan ekternal harus menjadi kaitan yang menguntungkan. Masalah struktural dalam perencanaan strategis adalah mengkaitkan lingkungan internal dan eksternal yang melintasi tingkat-tingkat.
164
Pada temuan lapangan terlihat bahwa perencanaan strategis BPTPM Kota Serang dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Serang pada lingkungan eksternal masih terbentur dengan ketersediaan lahan di Kota Serang yang sempit dan RTRW yang ada. Luas Kota Serang sendiri yaitu sekitar 266,74 Km2 atau sekitar 2,83% dari Luas Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten. Kawasan yang diperuntukan untuk bidang industri menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang Tahun 2010-2030 terbatas yakni hanya dua kecamatan saja yaitu di Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Kasemen. Keterbatasan tersebut membuat investasi khusunya dalam bidang industri juga terbatas adanya. Peta Rencana Pola Ruang Kota Serang tahun 2010-2030 dapat dilihat pada lampiran yang tersedia. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang memang sudah membuat perencanaan strategis dengam melihat faktor internal dan eksternalnya dengan menganalisis menggunakan analisis SWOT, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang memiliki tantangan dan peluang baik itu dari internal maupun eksternal yang digambarkan dalam tabel 4.11 berikut.
165
Tabel 4.11 Analisis SWOT Permasalahan Faktor Eksternal Dan Internal BPTPM Kota Serang
STRENGTH (kekuatan) Internal
Perda Kota Serang Nomor 12 Tahun 2008 dan Perwal Kota Serang Nomor 39 Tahun 2008.
WEAKNESS (kelemahan) Terbatasnya personil teknis yang terlatih di bidang perizinan dan penanaman modal
Tersedianya sumber daya aparatur dan sarana prasarana
Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan pemeriksaan dilapangan;
Tersedianya sumber dana/ anggaran
Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kinerja; Terbatasnya informasi pelayanan perizinan dan investasi;
Eksternal OPPORTUNITY (Peluang) Berada di wilayah yang menjadi pusat ibukota Laju pertumbuhan ekonomi cukup tinggi di kota serang Perusahaan-perusahaan belum seluruhnya mendapatkan bimbingan teknis/pembinaan/penyul uhan tentang perizinan
Strategi S-O
Melaksanakan regulasi sesuai kewenangan untuk menjadikan daerah yang ramah investasi (S1,O1,O2); Optimalisasi Kinerja aparatur untuk menggali dan meningkatkan pendapatan daerah(S2-O2) Optimalisasi sumber dana untuk melakukan bimbingan/ pembinaan/ penyuluhan bagi perusahaan guna meningkatkan pendapatan daerah(S3O2,O3)
Strategi W-O
Meningkatkan sarana prasarana dan dana guna menunjang operasional lembaga dan aparatur yang berkualitas dalam menghadapi peluang investasi dan sebagai pintu gerbang investasi di Ibukota provinsi;((W1,W2,W3O1,O2) Meningkatkan kemampuan dan kualitas teknis personil untuk melakukan bimbingan teknis/ dan penyuluhan pada perusahaan dan melakukan sosialisasi dan promosi;(W3,-O3,04)
166
THREAT (ancaman)
Strategi S-T
Strategi W-T
Belum terbangunnya kerja sama dinas/instansi terkait dalam hal pelayanan perizinan dan jasa;
Menjadikan regulasi sebagai landasan kerjasama dengan instansi terkait untuk memenuhi tugas pelayanan dan perizinan (S1-T1)
Meningkatkan koordinasi dan membangun kesepahaman antar lembaga untuk mengatasi masalah perizinan dan penanaman modal (W1),
Masyarakat belum seluruhnya mengetahui perizinan;
Mengoptimalkan sumber daya lembaga untuk melakukan kajian tentang potensi pendapatan daerah,melakukan sosialisasi dan promosi serta memberikan input bagi (eksekutif)/legislatif untuk lahirnya perda (S2,S3-T2, T3)
Belum adanya peraturan yang berkaitan dengan perizinan dan investasi/penanaman modal;
Meningkatkan kemampuan pegawai, sarana prasarana dan dana penunjang operasional lembaga untuk melakukan sosialisasi dan promosi serta mendorong regulasi yang berkenaan dengan investasi.
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015) Dalam upaya tercapainya misi pembangunan pada periode 2014-2019, BPTPM menyusun perencanaan strategis guna mencapai sasaran dan tujuan, sebelum menyusun rencana strategis terlebih dahulu melakukan analisis lingkungan untuk melihat faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan melakukan pendekatan analisis lingkungan strategis eksternal dan internal yang dihadapi oleh BPTPM kota Serang. Akan tetapi dilihat dari pelaksanaannya ternyata masih ada saja hambatan atau kendala yang di temukan dalam pelaksanaan rencana strategis tersebut saah satunya masih terbentur dengan ketersediaan lahan
167
di Kota Serang yang sempit dan RTRW yang ada seperti yang telah dijelaskan di atas. 4. Masalah Institusional Berbicara mengenai pola-pola interaksi dalam organisasi menjadi lembaga manakala pola tersebut dimasuki oleh nilai dan karakter. Perkembangan karakter lembaga dan komunitas sebagian besar merupakan tanggung jawab kepemimpinan. Dalam hal ini tugas utama kepemimpinan lembaga adalah pendefinisian misi lembaga, struktur dan sistemnya, pembelaan integritasnya dan pengaturan konflik internal. Berdasarkan temuan di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penting adanya peningkatan kerjasama Badan/Dinas dengan lembaga atau organsasi lain guna memperlancar dalam merealisasikan program peningkatan investasi di Kota Serang. Interaksi dalam hal kerjasama sebenarnya bukan hal yang sulit tapi karena adanya sikap masa bodoh dan keengganan berkomunikasi dengan baik. Perkembangan karakter lembaga dan komunitas sebagian besar merupakan tanggung jawab kepemimpinan. Satu yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah jika para pemimpin gagal dalam tugas kepemimpinan transformatif, integritas lembaga akan dipertanyakan. Hambatan-hambatan kunci dalam pelaksanaan Strategi tidak dapat dipisahkan satu sama lain
168
karena semua saling berkaitan. Selain hambatan kunci di atas, tentunya ada pula hal-hal yang mendukung pelaksanaan Strategi ini yang tentunya tidak keluar dari lingkup keempat hal di atas. Visi dari Bupati merupakan hal yang bisa membantu dalam pelaksanaan programprogram pembangunan Kota Serang dalam meningkatkan investasi di Kota Serang, dan ditambah dengan potensi dan peluang-peluang investasi yang ada di Kota Serang. Pada temuan lapangan juga terlihat bahwa perencanaan strategis BPTPM Kota Serang dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Serang masih terhambat pada interaksi yang kurang antar lembaga yaitu BPTPM Kota Serang dengan pihak Bappeda Kota Serang sehingga ini menghambat dalam peningkatan investasi. Kemudian juga banyak masyarakat/investor yang mengeluh mengenai kondisi kantor pelayanan yang sempit dan bisa dikatakan memang sudah tidak layak dan harus segara diperbaiki agar supaya bisa lebih nyaman. Kondisi ini terjadi karena terbatasnya anggaran BPTPM Kota Serang dan juga masalah Kabupaten Serang belum sepenuhnya memberikan aset-aset yang dimiliki Kota Serang sehingga pemerintahan Kota Serang termasuk BPTPM Kota Serang masih menggunakan gedung serbaguna bekas kantor Walikota untuk Kantor BPTPM terlebih lagi ternyata masih terdapat badan atau dinas pemerintah Kota Serang lainnya yang masih menyewa rumah untuk dijadikan kantor. Anggaran
169
Belanja dan Kondisi sarana dan prasarana Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran yang tersedia. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam meningkatkan investasi di Kota Serang sudah melakukan perencanaan strategis yang baik akan tetapi belum dapat berjalan maksimal dikarenakan masih terdapat hambatanhambatan yang dialami BPTPM Kota Serang. Akan tetapi, dengan adanya perencanaan strategis yang dilakukan BPTPM dalam meningkatkan investasi di Kota Serang memang memberikan hasil yang baik dalam peningkatan investasi di Kota Serang ini terlihat dari meningkatnya nilai investasi tahun 2013 ke tahun 2014 berkat adanya perencanaan strategis yang dibuat BPTPM Kota Serang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini : Tabel 4.12 Peningkatan Nilai Investasi Kota Serang 2013-2014
No
Tahun
Jumlah Proyek
Nilai Investasi
1.
2013
1.417
2.631.707.634.615
2.
2014
1295
3.234.634.300.000
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
170
Dilihat dari tabel 4.12 di atas, nilai investasi Kota Serang meningkat dari tahun 2013 sebelum adanya perencanaan strategis renstra 2014-2019 ke tahun 2014 sesudah dibuatnya perencanaan strategis renstra 2014-2019 yaitu naik dari Rp. 2.631.707.634.615 menjadi Rp. 3.234.634.300.000 atau naik sekitar 22,9 %. Selain itu juga dapat dilihat pada capaian investasi Kota Serang yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini terlihat pada tabel 4.13 berikut ini yang menggambarkan kondisi eksisting iklim investasi di Kota Serang. Tabel 4.13 Capaian Investasi di Kota Serang Tahun 2009 – 2014
No 1
Uraian Jumlah
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total
699
1.059
968
1.393
1.417
1.295
6.831
696
1.058
965
1.393
1.417
1290
6819
3
1
3
3
izin investasi
2
Jumlah Investor PMDN PMA
3
Nilai Investasi
-
5
15
171
PMDN
3.060.282.
3.413.823.
1.144.729.
1.832.177.
2.631.707.
204.413
729.000
000.000
174.947
634.615
207.856.8
10.643.14
144.830.0
220.976.4
55.224
4.776
00.000
61.390
2.904.324. -
PMA
300.000 330.310.0 00.000
14.987.04 4.042.975 914.616.4 61.390
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015) Dilihat dari data tabel 4.12, nilai investasi di Kota Serang terjadi peningkatan walaupun sempat mengalami penurunan. Terlihat pada tahun 2009 nilai investasi dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) naik dari Rp. 3.060.282.204.413 menjadi Rp. 3.413.823.729.000 pada tahun 2010 atau naik sekitar 11, 56 %. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2011 sampai tahun 2012 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013. Nilai investasi tahun 2013 yaitu Rp. 2.631.707.634.615 mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.904.324.300.000 atau naik sekitar 10,36 %. Untuk nilai investasi dari PMA (Penanaman Modal Asing) di Kota Serang juga mengalami kenaikan dan penurunan nilai investasi. Pada tahun 2009 nilai investasi yaitu Rp. 207.856.855.224 mengalami penurunan di tahun 2010 yaitu menjadi Rp. 10.643.144.776 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi Rp. 144.830.000.000. Pada tahun berikutnya 2012 nilai investasinya yaitu Rp. 220.976.461.390 sampai dengan tahun 2014 menjadi Rp. 330.310.000.000 atau mengalami kenaikan sekitar 49,48 %.
172
Perekonomian Kota Serang terus maju sehingga menarik bagi investor untuk berinvestasi. Sampai dengan tahun 2014 total investasi yang terealisasi di Kota Serang mencapai Rp. 15,9 triliun yang terdiri dari PMA maupun PMDN, dan pengurusan perizinan sebnyak 6.831 izin. Hal tersebut terwujud berkat adanya iklim usaha/investasi yang kondusif berkat kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Serang dengan masyarakat. Selain karena terciptanya iklim usaha/investasi yang kondusif, meningkatnya jumlah investasi di Kota Serang juga disokong dengan pelayanan yang diberikan badan yang melayani investasi dan memberikan kemudahan dalam pelayanan serta keberadaan fasilitas lainnya seperti rumah sakit, bank, restoran, pemukiman lahan hijau dan lain-lain.
173
174
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, adapun kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan yaitu bahwa Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam meningkatkan investasi di Kota Serang belum maksimal, hal ini dikarenakan berbagai hambatan atau kendala yang dialami yaitu : 1. Dalam aspek masalah manusia yang berkaitan dengan manajemen Perhatian dan Komitmen, Komitmen pegawai yang terdapat di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang khususnya pegawai magang masih rendah yang disebabkan oleh sumber daya manusia atau pegawai yang terdapat di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang jumlahnya masih kurang dan juga masih kurangnya keterampilan pegawai BPTPM Kota Serang khususnya pegawai magang. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum diadakan diklat atau pelatihan-pelatihan yang diadakan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang untuk dapat meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya khusunya untuk pegawai magang. 2.
Dalam aspek masalah proses yang berkaitan dengan manajemen ide strategis, komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan rencana strategis mengenai ide strategis masih terhambat oleh hambatan komunikasi 175
176
vertikal yaitu nampak dalam proses pelaksanaan terdapat komunikasi yang kurang antara pimpinan dengan pegawai (bawahan) sehingga dalam pelaksanaan rencana strategis menjadi tidak maksimal. 3. Dalam aspek masalah Struktural yang berkaitan dengan lingkungan internal dan ekternal, Perencanaan strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Serang pada lingkungan eksternal masih terbentur dengan ketersediaan lahan di Kota Serang yang sempit dan RTRW yang ada.. Hal tersebut terjadi karena Luas Kota Serang yaitu hanya sekitar 266,74 Km2 atau sekitar 2,83 % dari Luas Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten dan kawasan yang diperuntukan untuk bidang industri menurut RTRW Kota Serang Tahun 2010-2030 terbatas yakni hanya dua kecamatan saja yaitu di Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Kasemen. 4. Dalam aspek masalah institusional yang berkaitan dengan Pola interaksi dan kepemimpinan transformatif, Perencanaan strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang masih terhambat pada interaksi yang kurang antar lembaga yaitu BPTPM Kota Serang dengan pihak Bappeda Kota Serang.
5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran agar Perencanaan Strategis Badan Pelayanan
177
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam meningkatkan investasi di Kota Serang dapat berjalan maksimal, yaitu : 1. Melakukan pelatihan-pelatihan atau mengadakan diklat untuk para pegawai BPTPM Kota Serang tidak hanya PNS tetapi juga untuk para tenaga magang sehingga dengan adanya pelatihan atau diklat tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pegawainya serta nantinya akan berdampak pada tingginya komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas. 2. Perlu peningkatan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan dan bawahan dengan bawahan agar segala ide-ide strategis yang akan dilakukan jelas dan mudah dipahami, sehingga akan terbangun komitmen bersama misalnya dengan sering mengadakan diskusi bersama secara rutin setiap minggu. 3. Dengan ketersediaan lahan yang sempit di Kota Serang seharusnya pemerintah Kota Serang bisa lebih meningkatkan potensi lain berdasarkan RPJMD Kota Serang misalnya bidang perdagangan jasa sehingga tidak mempengaruhi dan menghambat dalam meningkatkan investasi di Kota Serang, serta untuk RTRW yang telah ada harusnya bisa dievaluasi lebih fleksibel
sehingga
tidak
terbentur
dengan
upaya
peningkatan
pembangunan Kota Serang. 4. Meningkatkan interaksi yang rutin dengan pihak-pihak terkait seperti Bappeda Kota Serang karena penting adanya interaksi yang rutin untuk peningkatan kerjasama Badan/Dinas dengan lembaga atau organsasi lain
178
guna memperlancar dalam merealisasikan program peningkatan investasi tersebut dan juga melakukan pengadaan sarana prasarana yang sudah tidak layak digunakan dan melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait agar supaya aset-aset yang sekarang masih digunakan Kabupaten Serang bisa cepat diberikan sepenuhnya kepada Kota Serang.
DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku : Abdullah, S. 1987. Studi Implementasi ; Latar Belakang, Konsep, Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan. Ujung Pandang : Persadi. Allison, M dan Jude Kaye. 2005. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Aji, F.B. dan Martin, Sirait. 2002. Perencanaan dan Evaluasi (PDE) Suatu sistem untuk proyek pembangunan. Jakarta : Bumi Aksara. Anies. 2006. Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pencegahan dari Aspek Prilaku dan Lingkungan. Jakarta : PT Alex Media Komputindo. Arsyad, L. 2002. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE. Bryson, J.M. 2007. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Bungin, B. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Fahmi, I. 2006. Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik. Bandung : PT Refika Aditama. Fahmi, I dan Yovi Lavianti Hadi. 2009. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Bandung : Alfabeta. Hasibuan, M.S.P.1989. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta : Haji Mas Agung. Iriantara, Y. 2004. Manajemen Strategi Public Relations. Jakarta : Ghalia Indonesia. Manullang, M. 1992. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia Nazir, M. 2009. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Poerwadarminta. 19976. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. Poerwandari, E.K. 2005. Pendekatan Kualitatif Untuk Peneitian Prilaku Manusia. Jakarta : LPSP3 UI.
179
180
Sarwoto. 2001. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia. Siagian, S. 2010. Manajement Strategis. Jakarta : Bumi Aksara. Soekidjo, N. 2002. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. : PT Rineka Cipta.
Jakarta
Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Sukristono. 1995. Perencanaan Strategis Bank. Jakarta : LPPI/IBI. Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : Bumi Aksara. Terry, G.R. dan Rue, Leslie W. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara. Usman, H. 2008. Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara. Widjaja, A.T. 2004. Manajemen Strategik Edisi Pertama. Jakarta : Harvarindo. Wijayanti, I.D.S. 2008. Manajemen. Yogyakarta : Mitra Cendikia Press. Dokumen : Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang. 2014. Modul Profil Investasi dan Perizinan Terpadu Kota Serang. Serang : BPTPM Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. 2014. Direktori Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang. Serang : BPTPM Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. 2014. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2014. Serang : BPTPM Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. 2014. Kota Serang Dalam Angka Tahun 2014. Serang : BPS
181
Sumber Lain : Tim Peliput BPTPM Kota Serang. 2012. “Tingkatkan Iklim Investasi, BPTPM Kota Serang gelar Diseminasi Informasi Investasi dan Pelayanan Perizinan”. http://btpm.serangkota.go.id/detail/tingkatkan-iklim-investasi.html diakses pada 10 Oktober2014 Kelas
Kyuti. 2013. “Delapan Langkah Pendekatan Strategis”. http://lingkarlsm.com/delapan-langkah-pendekatan-perencanaan-strategis diakses pada tanggal 20 Juni 2015
Tarida
Sinaga. 2013. “Perencanaan Strategis”. http://taridasinaga.blogspot.com/2013/05/perencanaan-strategis.html?m=1 diakses pada tanggal 22 Juni 2015
182
LAMPIRAN
183
Transkrip Data Matriks Hasil Wawancara Reduksi Data No
I Perencanaan Q1
strategis
di
Badan
Pelayanan
Terpadu
dan
Penanaman Modal (BPTPM) dalam meningkatkan investasi di Kota Serang itu seperti apa ?
1
I1-1 “Perencanaan strategis ya berupa renstra. Renstra itukan pedoman untuk mencapai tujuan organisasi jadi pasti kita membuat renstra biasanya 5 tahun sekali. Kalo yang buat renstra sendiri memang itu koordinasi semua bidang di BPTPM yah disini ada 4 bidang yaitu bidang data dan sistem informasi, bidang penanaman modal, bidang perijinan usaha dan bidang periinan non usaha itupun biasanya juga rancangannya dibuat oleh pihak ketiga atau konsultan.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
2
I1-2 “Renstra itu rencana strategis jadi di BPTPM perencanaan strategisnya ya itu tadi renstra jadi dengan dibuatnya renstra itu kan bisa menjadi pedoman untuk kita meakukakan pekerjaan.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
3
I1-3
“Rencana Strategis ini dibuat dari bidang-bidang yang ada di BPTPM Kota Serang yang berkoordinasi. Renstra itu penting untuk pijakan jadi renstra itu pijakan kita kan harus punya target yang bisa mencapai tujuan yang lebih baik.” (Sumber:
184
Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). 4
I1-4 “Renstra itukan rencana strategis tujuannya agar pelaksanaan kegiatannya terukur. Renstra itu 5 tahun sehingga tahapan tiap tahunnya terukur sampai lima tahun kedepan. Renstra itu bisa dikatakan patokan.” (Sumber: Wawancara dengan Dul Barid, pada Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
5
I1-6 “Perencanaan strategis BPTPM berbentuk renstra, renstra tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunanan rencana kerja jadi bisa dikatakan acuan untuk melaksanakan pekerjaan. Renstra itu dibuat koordinasi dari semua bidang di BPTPM ada bidang data dan informasi, ada bidang penanaman modal ada bidang perijinan usaha dan bidang perijinan non usaha biasanya kita buat kerangka renstra juga memakai pihak ketiga sebagai konsultan, biasanya dosen-dosen untirta. Untuk masalah meningkatkan investasi bidang penanaman modal yang lebih mengerti. (Sumber: Wawancara dengan Mohammad Urip, pada Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
5
I3 “BKPMPT itu adalah koordinasi dari BPTPM yang ada di Kota/Kabupaten di Provinsi Banten, untuk BPTPM Kota Serang koordinasinya dengan kami itu seperti pelaporan tentang realisasi investasi kemudian juga kita memang ada pertemuan periodik setiap
3
bulan
sekali
yang
mana
membahas
tentangkondisi investasi di masing-masing SKPD tersebut
biasanya
185
kemudian hambatannya apa saja kemudian kami berusaha untuk membantu. Misalnya dari BPTPM Kota Serang anggarannya masih kurang untuk melaksanakan diklat biasanya kita yang memfasilitasi untuk mengadakan diklat tersebut ya sebisa mungkin membantu.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Epi Suhepriana, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BKPMPT Provinsi Banten).
Teori tantangan dalam perencanaan strategis menurut Bryson (2007:227) 1. Masalah Manusia No
I
Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam Q2 pelaksanaan rencana strategis ?
1
I1-1 “Untuk di BPTPM Kota Serang sendiri memang SDMnya masih kurang ya, disini PNSnya masih sedikit. Klo untuk untuk pembuatan atau pelaksanaan rencana strategisnya karena memang pegawai pnsnya sendiri masih sedikit, kebanyakan masih magang ya jadi kadang masih belum bisa maksimal karena ada aja gitu yang bisa dibilang kendor kinerjanya.masalah ada pegawai yang jabatannya ga sesuai sama gelarnya sih ya itu masalah lain bisa diselesaikan kan ada diklat juga dikita cuma memang sekarang belum ada. biasanya diklatnya kita yang ngadain dari BKPMPT.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
186
2
I1-2 “Renstra sendiri memang dibuat oleh kita tapi memang kerangkanya dari pihak ketiga. Disini dalam pelaksanaan renstranya sendiri sudah berjalan sesuai baik cuma memang hambatannya itu salah satunya dari sumber daya yang masih kurang samalah di SKPD-SKPD lain juga masih banyak yang kurang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
3
I1-3 “Untuk hambatan renstranya banyak pertama SDMnya jumlahnya kurang kemudian sarana prasarananya dan masih banyak yah cuma itu yang utama. BPTPM inikan membutuhkan pegawai yang profesional untuk membuat dan melaksanakan rencana strtategis yang cemerlang, tapi memang yang bapak bilang tadi banyak pegawai disini yang masih kurang terampil karena memang kebanyakan disini masih magang, buktinya saja pegaai disini ada beberapa yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan/pekerjaan yang mereka pegang sekarang dan salah satu yang menghambat juga itu karena mutasi jadi banyak pegawai yang sudah profesional sudah didiklat tapi akhirnya dimutasi kemudian ganti orang baru lagi yang masih belum terampil dan profesional kan itu juga jadi hambatan juga.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
4
I1-6 “Untuk hambatan di pembuatan atau pelaksanaanya memang dari sumber daya yang masih sedikit jumlahnya karena disini
187
kebanyakan masih tenaga magang jadi klo untuk didiklat gitu kan ga bisa klo tenaga magang belum ada aturannya. Paling-paling ikut bimtek atau seminar-seminar pelayanan gitu. Jadi mungkin karena itu pelaksanaan renstranya sendiri masih belum maksimal. Biasanya
dari
BKPMPT
Provinsi
yang
suka
membantu
mengadakan diklat.” (Sumber: Wawancara dengan Mohammad Urip, pada Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). 5
I1-4 Hambatan kendalanya banyak ada dari anggaran kemudian dari pegawainya masih kurang disini PNSnya masih sedikit karena memang Kota Serang sendiri masih daerah pemekaran baru pasti masih banyak yang kurang, cuma untuk peningkatan investasi lebih pada bidang penanaman modal yang mengetahui jelasnya”. (Sumber: Wawancara dengan Dul Barid, pada Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). 2. Masalah Proses
No
I
Bagaimana Komunikasi yang dilakukan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam pelaksanaan Q3 rencana strategis untuk meningkatkan investasi di Kota Serang ?
1
I1 “Komunikasi dalam penyusunan ataupun pelaksanaan renstra itu berbeda. Kalo untuk penyusunannya renstra ini kan koordinasi dari semua bidang di BPTPM Kota Serang jadi dari yang sudahsudahkoordinasi dari bidang data dan informasi bidang penanaman modal bidang perijinan usaha dan bidan perijinan
188
non usaha ya cukup baik. Cuma ya itu saat renstra sudah dibuat kan akan dilaksanakan ke masing-masing bidang sesuai dengan tupoksi dan rencana kerjanya masing-masing. Disitu kadang masih ada kendala, pegawai kadang suka tidak paham renstranya jadi suka ada kendala di renjanya.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
2
I1-2 “Waktu diinstruksikan sesuatu kepada para staff pegawai mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rencana strategis misalnya dalam program peningkatan investasi, seringkali pegawai itu kurang paham dan kurang mengerti sehingga dalam pelaksanaannyapun jadi tidak baik. Tapi itu terjadi hanya beberapa hal saja selebihnya memang sudah cukup baik. Faktor kenapa bisa tidak paham ataupun kurang inisiatif mungkin karena memang mereka kebanyakan masih tenaga magang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
3
I1-3 “Untuk proses pelaksanaan resntra sendiri ya sudah berjalan cukuplah kalo masalah komunikasi pasti ada saja yang tidak sepaham ataupun tidak sama seperti kita misalnya memberikan instruksi mengenai program promosi investasi, pegawai tim teknis kadang suka ga sama pemikirannya akhirnya jadi berbeda akhirnya cuma itu masih bisa dirundingkan agar bisa tetap mencapai tujuan dari perencanaan strtategis tersebut. Memang yang bapak bilang tadi banyak pegawai disini yang masih kurang
189
terampil karena memang kebanyakan disini masih magang. Tapi itu tetap bisa dilaksanakanlah.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
3. Masalah Struktural No
I
Bagaimana kondisi investasi di Kota Serang saat ini dan bagaimana potensinya serta mengapa kawasan industri terbatas di Q4 Kota Serang ?
1
I1-1 “Luas lahan di Kota Serang ini kan kecil hanya 2,83 % dari luas wilayah di Provinsi Banten, jadi dengan luas wilayah Kota Serang yang terbatas ini memang tidak bisa kita menarik banyak investor, karena berbeda dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten yang memiliki luas wilayah yang lebih luas. Untuk Kota serang sendiri memang banyak investor yang ingin menanamkan modal di Kota Serang dalam bidang industri tapi karena luas wilayah Kota Serang yang sempit dan memang peruntukan lahan dari Bappeda sesuai RTRW yang berlaku memang hanya sedikit yaitu di wilayah Kasemen dan walantaka. Kota Serang sendiri memang bukan merupakan Kota industri melainkan Kota perdagangan dan jasa, sehingga dengan batasan-batasan tersebut banyak investor yang tidak jadi menanamkan modalnya di Kota Serang. Sebagai contoh dapat dilihat
di daerah Sawah Luhur,
daerah tersebut
diperuntukan untuk wilayah industri Kota Serang, akan tetapi karena kontur tanah di walayah Sawah Luhur tersebut masih
seperti tambak (merembes) sehingga harus ditimbun dengan tahan
190
dan diratakan supaya tanahnya kuat dan itu membutuhkan biaya yang lebih. Hal tersebut banyak membuat investor Asing tidak jadi menanamkan modalnya di Kota Serang dalam bidang industri.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Senin/25 Mei 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). 2
I1-2 “Luas Kota Serang memang lebih kecil dari Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten, jadi memang nilai realisasi investasi PMAnya lebih kecil karena memang PMA kebanyakan bergerak di bidang industri sedangkan untuk dikita (Kota Serang) peruntukan lahan untuk indutrsi hanya sedikit menurut RTRW yang telah dibuat yaitu di daerah Walantaka dan Kasemen Sawah Luhur. Jelas menurut kita ini menghambat investasi yang terjadi khususnya bidang industri karena ada beberapa investor tidak jadi menginvestasikan modalnya di Kota Serang dalam bidang Industri karena keterbatasan luas wilayah dan berbenturan dengan RTRW yang ada. Jelas ini meghambat terjadinya investasi di Kota Serang tapi memang kita bisa saja mengkoordinasikan hal tersebut dengan Bappeda untuk mencari solusi tapi itu sulit kalu belum waktunya evaluasi RTRW yang dilakukan setiap 5 tahun. Kita juga tidak bisa sembarangan menerima investor karena Bappeda itukan membuat rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah kan tidak sembarangan itukan dibuat berdasarkan pemikiran kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
3
I1-3 “Kota Serang memang terbatas untuk bidang industri karena
191
memang luas wilayah Kota Serang yang sempit. Untuk bidang industri sesuai dengan RTRW yang telah dibuat peruntukan lahan industri itu di daerah Kasemen dan Walantaka. Memang bisa dikatakan perencanaan strtategisnya terkadang berbenturan dengan RTRW yang dibuat karena pernah terjadi ada investor yang ingin menanamkan modalmnya di Kota Serang bidang industri Semen, kemudian mereka menginginkan tanah di Desa Banten Kecamatan Kasemen waktu sudah deal dengan pihakpihak terkait kemudian saat dilihat RTRWnya ternyata tidak sesuai daerah tersebut diperuntukan untuk pertambakan bukan industri padahal sudah dicek dilapangan klo untuk pertambakan sudah tidak produktif tapi karena RTRWnya sudah seperti itu ya mau tidak mau investor tersebut tidak jadi padahal kalo misalnya jadi ini bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak bisa meningkatkan PAD tapi ya mau bagaimana lagi karena RTRW sudah seperti itu jadi kita harus mengikuti. Memang ada evaluasi stiap 5 tahun sekali terhadap RTRW tersebut tapi waktu itu belum waktunya jadi tidak bisa.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang). 4
I2 “Klo kita lihat di RTRW kan sudah jelas ya kawasan untuk industri itukan di Desa Pabuaran dan Desa Pengapelan Kecamatan Walantaka dan di Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen. Untuk pernyataan-pernyataan sudah ada sebenarnya RTRW itu bukan menghambat tapi memang disana itu
infrastrukturnya belum mendukung tapi suatu saat akan dibangun
192
infrastruktur disana sehingga bisa lebih menarik minat investor dalam bidang industri. Bukannya kita tidak mendukung bidang industri masuk di Kota Serang akan tetapi memang Kota Serang inikan utamanya adalah sebagai Kota perdagangan dan jasa. Kota Serang memang memiliki luas wiayah yang kecil dibandingkan Kota/Kabupaten lain di provinsi Banten karena itu memang untuk industri juga terbatas. Jika memang ada masalah pihak BPTPM bisa berkoordinasi dengan kami melalui surat terlebih dahulu kemudian jika menag harus diadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut kita welcome selagi sesuai dengan waktunya.” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Khori Sri Rahayu, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor Bappeda Kota Serang). 5
I3 “Klo untuk investasi di Provinsi Banten, memang investor masih banyak yang melirik Banten utara (Tangerang) dan Cilegon. Klo sekarang Kota Serang memang belum terlalu dilirik. Kota Serang kan memang diputuskan bukan daerah Industri tapi lebih ke jasa. Jadi memang kenapa nilai realisasi PMA/PMDN Kota Serang kecil. Keterbatasan luas wilayah juga pasti mempengaruhi, ketika RTRW misalnya tidak mendukung investasi pasti juga investor akan memikir ulang, makanya mengapa Kota Serang harus lebih mempromosikan dan bersoleh mengenai potensi-potensi yang ada di Kota Serang sehingga bisa menarik investor untuk berinvestasi di Kota Serang bukan hanya di sektor industri tapi tonjolkan sektor jasanya.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Epi Suhepriana, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BKPMPT
193
Provinsi Banten). 4. Masalah Institusional No
I
Mengapa sarana dan prasarana di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang tidak layak dan apakah hal tersebut menghambat dalam memberikan pelayanan kepada Q5 investor ?
1
I1-1 “Sarana Prasarana di BPTPM Kota Serang masih kurang memadai. Lihat aja kantor BPTPM ini sebenarnya ini adalah gedung serbaguna sehingga memang pegawai-pegawai termasuk saya sendiripun kurang nyaman apalagi investor yang datang lihat gedungnya aja nyempil disini trus acak-acaka. Sebenarnya harusnya kita sudah pindah ke gedung-gedung yang sekarang masih ditempati pemerintah kabupaten tapi karena memang assetasetnya belum diberikan ke Kota Serang jadi ya masih seperti ini. Seharusnya mereka sudah pindah 3 tahun yang lalu dan memberikan asetnya kepada pemerintah Kota tapi memang belum. Malahan masih ada dinas atau badan yang menyewa rumah untuk dijadikan kantor seperti contohnya Kesbangpol Kota Serang. Karena itu disinikan masih terbatas tempatnya jadi kenapa ruang pelayanannya sempit harusnya kan ruang pelayanan itukan luas lega tapi karena keterbatasan tersebut BPTPM sendiri belum bisa memberikan
pelayanan
prima
dan
maksimal.”
(Sumber:
Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Senin/25 Mei 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
194
2
I1-3 “Perencanaan strategis BPTPM juga terhambat dari sarana dan prasarananya. Sarana prasarana disini masih kurang salah satunya ruang kerja para pegawai bisa dikatakan sempit-sempitan disini ini kan bisa berdampak pada kinerja yang dihasilkan belum lagi ruang pelayanan disni memang masih kurang ya bisa dilihat kecil harusnya kan memang ruang pelayanan itu dibuat luas dan nyaman sehingga investor-investor bisa nyaman saat melakukan permohonan pelayanan disini. Kenapa kondisi kantor BPTPM sempit-sempitan berbagi dengan dinas lain seperti Disnakertrans Kota itu karena sebenarnya kantor BPTPM ini memakai gedung serba guna bekas kantor walikota terdahulu karena memang aset dari Kabupaten Serang belum semuanya diberikan ke Kota Serang” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
3
I1-6 “Memang kendala kita juga dari sarana prasarana. Banyak sarana dan prasarana yang kurang untuk menunjang pekerjaan BPTPM Kota Serang seperti ruangan kerja yang sempit, jumlah komputer, notebook , ac yang masih kurang. Sarana dan prasarana yang kurang tersebutkan berdampak pada pelayanan yang diberikan jadi kurang maksimal.” (Sumber: Wawancara dengan Mohammad Urip, pada Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
4
I4-1 “Ruang pelayanannya sangat sempit dan juga ruang tunggunya
195
hanya ada sedikit kursi jadi kalo lagi rame suka ga kebagian tempat
duduk,
akhirnya pada nunggu diluar
kepanasan.
Harusnyakan kantor pelayanan itu dibuat lebih besar dan ruang tunggunya dibuat nyaman supaya kita juga enak nunggunya.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Iim Huzaimi, pada Rabu/19 Agustus 2015, di Halaman Kantor BPTPM Kota Serang). 5
I4-2 “Kalo untuk pelayanannya ya sudah cukup baik cuma kalo menurut saya kantornya kecil saya juga tadinya gatau kalo kantor BPTPM itu disini karena tempatnya nyempil mojok, ruang pelayanannya sempit cuma ada beberapa kursi aja terus kebanyakan nunggu diluar gitu kepanasan. Semoga aja bisa diperbaiki kondisinya supaya para pemohon atau investor bisa lebih nyaman klo nunggu. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Noval, pada Kamis/17 September 2015, di Halaman Kantor BPTPM Kota Serang).
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
Panduan Wawancara No
Dimensi
1.
Masalah Manusia
Sub Dimensi
Informan
3. Manajemen perhatian I1, I3, I4 4. Komitmen 2
Masalah Proses
I1, I2, I3
3. Manajemen ide strategis 4. Pemahaman
I1, I2, I3 I1, I3
kebutuhan dan ancaman 3
Masalah Struktural
3. Lingkungan Internal
I1, I2, I3
4. Lingkungan Eksternal I1, I2, I3 4
Masalah Institusional
3. Kepemimpinan
I1, I2, I3, I4
Transformatif 4. Pola interaksi (Sumber: Peneliti, 2015)
I1, I2, I3, I4
215
Pertanyaan Wawancara 1. Pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang. 1) Bagaimana kondisi Investasi di Kota Serang? 2) Bagian mana di BPTPM Kota Serang yang membuat perencanaan strategis dalam peningkatan investasi di Kota Serang? 3) Bagaimana pelaksanaan perencanaan strategis dalam peningkatan investasi di BPTPM Kota Serang ? 4) Mengapa perencanaan strategis dalam peningkatan investasi di BPTPM Kota Serang diperlukan ? 5) Bagaimana keterampilan pegawai dalam pelaksanaan perencanaan strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 6) Bagaimana pemahaman pegawai dalam pelaksanaan perencanaan strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 7) Bagaimana inisiatif pegawai dalam pelaksanaan perencanaan strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 8) Bagaimana interaksi pegawai dalam pelaksanaan perencanaan strategis peningkatan investasi di Kota Serang ?
216
9) Apakah intensitas pertemuan pegawai dalam pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang sering dilakukan ? 10) Apakah informasi yang disampaikan kepada para pegawai dalam pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang dapat dipahami ? 11) Bagaimana komitmen para pegawai dalam pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 12) Bagaimana tanggung jawab pegawai dalam pelaksanaan rencana strategis ? 13) Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh BPTPM Kota Serang dalam pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 14) Bagaimana proses pelaksanaan rencana strategis BPTPM dalam peningkatan investasi di Kota Serang? 15) Hal-hal apa saja (kekuatan) yang dapat mendukung pelaksanaan rencana strategi BPTPM Kota Serang? 16) Apa saja yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan perencanaan strategis BPTPM dalam meningkatkan investasi di Kota Serang ?
217
17) Peluang apa saja yang bisa mendukung pelaksanaan rencana strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 18) Manfaat apa saja yang diperoleh dengan adanya perencanaan strategis dalam peningkatan investasi? 19) Faktor eksternal apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perencanaan strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang? 20) Ancaman apa saja yang menhambat dalam pelaksanaan perencanaan strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang dilaksanakan? 21) Faktor internal apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perencanaan strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang? 22) Bagaiaman cara menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan investasi di Kota Serang ? 23) Apa keterkaitan BPTPM Kota Serang dengan BKPMPT Provinsi Banten dalam upaya peningkatan investasi di Kota serang ? 24) Apa keterkaitan BPTPM Kota Serang dengan Bappeda Kota Serang dalam upaya peningkatan investasi di Kota serang ?
218
25) Kegiatan/program apa yang digunakan oleh BPTPM dalam meningkatkan investasi di kota Serang? 26) Bagaimana
konsistensi
pelaksanaan
perencanaan
strategis
dalam
meningkatkan investasi di Kota Serang dilaksanakan? 27) Bagaimana kondisi organisasi saat pelaksanaan perencanaan strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang dilaksanakan? 28) Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perencanaan strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang dilaksanakan?
219
2. Bagian Perencanaan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang. 1. Apa keterkaitan BPTPM Kota Serang dengan Bappeda Kota Serang dalam upaya peningkatan investasi di Kota serang ? 2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh BPTPM Kota Serang dalam pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang terkait RTRW yang dibuat ? 3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BPTPM Kota Serang dalam pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 4. Peluang apa saja yang bisa mendukung pelaksanaan rencana strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 5. Ancaman apa saja yang bisa mendukung pelaksanaan rencana strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 6. Hal-hal Apa saja yang dikoordinasikan BPTPM Kota Serang dengan Bappeda Kota Serang? 7. Bagaimana cara menentukan konflik jika terdapat kendala atau permasalahan terkait dengan benturan antara renstra yang telah dibuat BPTPM dalam menarik investor untuk berinvestasi dengan RTRW yang sudah dibuat?
220
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten 1. Apa keterkaitan BPTPM Kota Serang dengan BKPMPT Provinsi Banten dalam upaya peningkatan investasi di Kota serang ? 2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh BPTPM Kota Serang dalam pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BPTPM Kota Serang dalam pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 4. Peluang apa saja yang bisa mendukung pelaksanaan rencana strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 5. Ancaman apa saja yang bisa mendukung pelaksanaan rencana strategis peningkatan investasi di Kota Serang ? 6. Hal-hal Apa saja yang dikoordinasikan BPTPM dengan BKPMPT Provinsi Banten? 7. Bagaimana Pemahaman, inisiatif dan kreatifitas pegawai BPTPM Kota Serang dalam melaksanakan rencana strategis peningkatan investasi di Kota Serang ?
221
8. Masyarakat/Investor 1. Apakah bapak/ibu mengetahui kondisi investasi di Kota Serang? 2. Bagaimana pelayanan yang diberikan pegawai BPTPM Kota Serang? 3. Bagaimana Kondisi kantor pelayanan BPTPM Kota Serang ? 4. Apakah Bapak/ibu mengetahui program-program yang dilakukan BPTPM Kota Serang dalam peningkatan investasi di Kota Serang ? 5. Bagaimana Keterampilan Pegawai BPTPM Kota Serang pada saat melayani ? 6. Bagaimana kejelasan informasi yang diberikan pegawai BPTPM Kota Serang pada saat melayani ? 7. Apakah bapak/ibu memahami informasi apa yang disampaikan oleh BPTPM terkait peluang atau potensi yang di tawarkan Kota Serang dalam upaya peningkatan investasi di Kota Serang ?
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN 2015 (tahun BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SERANG
KODE REKENING
1 1.
16. 01. 01.
1.
16. 01. 01. 01.
1.
16. 01. 01. 02.
1.
16. 01. 01. 08.
1.
16. 01. 01. 10.
1.
16. 01. 01. 11.
1.
16. 01. 01. 15.
1.
16. 01. 01. 17.
1.
16. 01. 01. 18.
1. 16. 01. 01. 20 1.
1.
1.
16. 01. 02.
16. 01. 02. 05
16. 01. 02. 07.
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air ListrikTersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan Kantor. Penyediaan Makanan & Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Hasil Rapat-Rapat Koordinasi & Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahHasil Rapat-Rapat Koordinasi & Knsultasi dalam Daerah Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
TARGET & REALISASI KIN REALISASI TARGET PROGRAM & KELUARAN KE TAHUN 2014 KINERJA HASIL TARGET KINERJA PROGRAM & CAPAIAN PROGRAM KELUARAN (Renstra SKPD) 2014 Target Renja Realisasi KEGIATAN S.D SKPD Tahun Renja SKPD TAHUN n-3 2014 Tahun 2014 4
5 17.82
3000 materai @6000 & 1000 materai @3000
-
600 materai 600 materai @6000 & 180 @6000 & 180 materai @3000 materai @3000
60 bulan
-
12 bulan
12 bulan
60 bulan
-
12 bulan
12 bulan
60 bulan
-
12 bulan
12 bulan
105 paket cetak,2075000 lbr Fhotocopy & 1750 penjilidan
-
21 paket cetak,415000 lbr Fhotocopy & 350 penjilidan
21 paket cetak,415000 lbr Fhotocopy & 350 penjilidan
60 bulan
-
12 bulan
12 bulan
60 bulan
-
12 bulan
12 bulan
60 bulan
-
12 bulan
12 bulan
60 bulan
-
-
12 bulan
19.12
17.82
12 bulan
16.12
30 unit (kendaraan R4 dan R2)
1 Unit 1 unit Kendaraan roda kendaraan R4 & 4 dan 3 unit 3 unit kendaraan roda kendaraan R2 2
41 unit perlengkepen
3buah 3buah kalkulator,1 kalkulator,1 unit mesin unit mesin penghitung penghitung uang,1 mesin uang,1 mesin antrian,1 buah antrian,1 buah TV,1 unit TV TV,1 unit TV Media Promosi, Media Promosi 1 paket CCTV, 1 1 paket CCTV, 1 unit Lemari unit Lemari arsip,1 unit Roll- arsip,1 unit Rol O-Pack,4 unit O-Pack,4 unit kunci pintu kunci pintu otomatis,1 unit otomatis,1 unit kulkas2 kulkas2 pintu,1unit pintu,1unit kulkas 1 pintu kulkas 1 pintu
Tersedianya Kendaraan Dinas/
222
7
-
100%
Tersedianya Perlengkapan Kantor
6
100%
-
223
KODE REKENING
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)
1
2
3
1.
16. 01. 02. 09.
1.
16. 01. 02. 10.
1. 1.
16. 01. 02. 24. 16. 01. 02. 22
1.
16. 01. 02. 28.
1.
16. 01. 02.
42
1.
16. 01. 05.
1.
16. 01. 05. 04
1.
16. 01. 06.
1.
16. 01. 06. 01.
1.
16. 01. 06. 02.
1. 1.
16. 01. 06. 03. 16. 01. 06. 05
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningktnya Kemampuan Teknis aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Kinerja hasil capaian SKPD kinerja dan realisasi kinerja BPTPM Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Laporan keuangan per semester Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan keuangan akhir tahun Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
-
160 unit
-
60 bulan
-
60 bulan
-
12 bulan
12 bulan
60 bulan
-
12 bulan
12 bulan
3 Kgtn
-
-
-
100%
-
16.42
16.42
5 kali kgtn
-
1 kgtn
1 kgtn
100%
64 dokumen
320 dokumen
-
64 dokumen
50 Exemplar
-
10 exp Laporan 10 exp Laporan
50 Exemplar
-
10 exp Laporan 10 exp Laporan
25 Exemplar
-
5 exp Laporan
5 exp Laporan
100%
-
23.82
23.82
5 Kgtn
-
-
-
1 kali 1 x pameran Tk. Nasional, Regional, & 1kali Lokal 1 keg
1 kali 1 x pameran Tk. Nasional, Regional, & 1kali Lokal 1 keg
21.36
21.36
3 x kgt
3 x kgt
1 paket
1 paket
1.
16. 01. 15.
1.
16. 01. 15. 02
Pengembangan Potensi Unggulan
1.
16. 01. 15. 08.
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal Penanaman yang terarah Modal
5 kali Sosialisasi
-
1.
16. 01. 15. 10.
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Terselenggaranya pameran tingkat nasional, regional dan lokal
15 x pameran Tk. Nasional, Regional, & 5 Lokal
-
1.
16. 01. 15. 12.
Desiminasi Informasi Perizinan
Terselenggaranya sosialisasi perizinan
5 kali kgtn
-
1.
16. 01. 16.
1. 1.
Terediannya Kegiatan Kajian Potensi Unggulan Kota Serang
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 100% Investasi 15 kali kgtn Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 16. 01. 16. 02. 16. 01. 16. 03 Penyusunan Cetak Biru(Master Plan) PengembanganTersususunnya Penanaman Modal Rencana Umum(buku Materi Cetak Biru) Penanaman Modal Kota Serang5 paket
1.
16. 01. 16. 03.
1.
16. 01. 16. 06
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Tersedianya di Daerah sistem informasi penanaman moda; Penyederhanaan Prosedur Perijinan & Peningkatan Pelayanan Terlaksananya Penanaman Kemudahan Modal Pemohon untuk Pembuatan IMB
7 4 unit mesin penghancur kertas,6 hexust,3 PC,2 PC all in one, 4Printer A4, 1 printer A3, 1 kamera,1 paket Audio Visual,1 unit GPS,2 Meteran Digital 5 meja Kerja,2meja kerja printer,1 meja rapat,10 kursi kerja,1kursi esl II,4 kursi esl III,4 kursi esl IV,1 unit sofa,1 kursi tamu 12 bulan
104 unit
Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan atas kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6 4 unit mesin penghancur kertas,6 hexust,3 PC,2 PC all in one, 4Printer A4, 1 printer A3, 1 kamera,1 paket Audio Visual,1 unit GPS,2 Meteran Digital 5 meja Kerja,2meja kerja printer,1 meja rapat,10 kursi kerja,1kursi esl II,4 kursi esl III,4 kursi esl IV,1 unit sofa,1 kursi tamu 12 bulan
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeulair Tersedianya Mebeulair Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terperliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpelihara nya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Terlaksannaya Rehabilitasi Gedung Kantor
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
TARGET & REALISASI KIN REALISASI TARGET PROGRAM & KELUARAN KEG TAHUN 2014 KINERJA HASIL TARGET KINERJA PROGRAM & CAPAIAN PROGRAM KELUARAN (Renstra SKPD) 2014 Target Renja Realisasi KEGIATAN S.D SKPD Tahun Renja SKPD TAHUN n-3 2014 Tahun 2014
15 paket
-
6 paket
6 paket
5 Kgtn
-
-
-
224
KODE REKENING
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)
1
2
3
1. 16. 01. 16.
10
1. 16. 01. 17. 1. 16. 01. 17. 01
1. 16. 01. 17. 02.
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha Derah
Terjalinnya Kerjasama Kemitraan Usaha Daerah
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Kajian Potensi Sumber Daya terkait Dengan Investasi Tersediannya Dokumen Kajian Potensi IMB,HO dan IPTN Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Hasil kajian IKM
TARGET & REALISASI KIN PROGRAM & KELUARAN KE TAHUN 2014
REALISASI TARGET KINERJA HASIL TARGET KINERJA PROGRAM & CAPAIAN PROGRAM KELUARAN (Renstra SKPD) 2014 Target Renja Realisasi KEGIATAN S.D SKPD Tahun Renja SKPD TAHUN n-3 2014 Tahun 2014 4
5
6
7
15 kali sosialisasi
-
1 Kali Sosialisasi
1 Kali Sosialisasi
100%
-
19.12
19%
15 Dokumen Kajian Potensi
-
1000 responden
-
3 Dokumen Kajian Potensi IMB 200 Responden
3 Dokumen Kajian Potensi IMB 200 Responden
225
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SERANG TAHUN 20102030
I.
TUJUAN Tujuan penataan ruang Kota Serang adalah untuk mewujudkan Kota Serang sebagai kota pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan potensi investasi dalam mendukung Kota Serang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). II. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 1. Pusat Pelayanan Kota Pusat Pelayanan Kota meliputi kawasan pusat Kota Serang, yaitu Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya dengan pusat di Kelurahan Serang dengan fungsi primer pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan fungsi sekunder perumahan, pertanian lahan kering serta pariwisata buatan. 2. Sub Pusat Pelayanan Kota Sub Pusat di Desa Kasemen, yang melayani Kecamatan Kasemen, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pariwisata religi dan pariwisata lainnya, pertanian berkelanjutan, perikanan, pergudangan dan industri, serta fungsi sekunder perumahan; Sub Pusat di Desa Taktakan, yang melayani Kecamatan Taktakan, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai resapan air, agropolitan, agribisnis pertanian dan fungsi sekunder perumahan, pedagangan dan jasa, serta pergudangan dan militer; Sub Pusat di Desa Walantaka, yang melayani Kecamatan Walantaka, diarahkan mempunyai fungsi primer perumahan skala besar, perdagangan dan jasa, industri, dan fungsi sekunder pertanian lahan kering; dan Sub Pusat di Desa Sukajaya, yang melayani Kecamatan Curug, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, perumahan skala besar, dan fungsi sekunder agribisnis, pertanian lahan kering, serta pariwisata buatan 3. Pusat Pelayanan Lingkungan
226
Wilayah Serang, mencakup Kelurahan Serang, Kelurahan Cipare, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Lontar Baru, Kelurahan Kagungan, dan Kelurahan Lopang; Wilayah Cipocok Jaya, mencakup Desa Dalung, Desa Tembong, Desa Karundang, Kelurahan Cipocok, dan Kelurahan Penancangan; Wilayah Kasemen, mencakup Desa Kasunyatan, Desa Margaluyu, Desa Kasemen, Desa Banten, dan Desa Warung Jaud; Wilayah Curug, mencakup Desa Cilaku, Desa Sukajaya, Desa Kemanisan, dan Desa Curug, Wilayah Walantaka, mencakup Desa Walantaka, Desa Kepuren, Desa Kalodran, Desa Kiara, dan Desa Nyapah, Wilayah Taktakan, mencakup Desa Taman Baru, Desa Drangong, Desa Panggungjati, Desa Kuranji, dan Desa Sepang. III. RENCANA POLA RUANG WILAYAH 1. Kawasan Lindung Kawasan suaka alam; Kawasan pelestarian alam; Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; Kawasan perlindungan bawahan; Kawasan perlindungan setempat; Kawasan rawan bencana alam; dan Ruang terbuka hijau. 2. Kawasan Budidaya kawasan hutan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pariwisata; kawasan permukiman; kawasan industri dan pergudangan; kawasan pergudangan, perdagangan dan jasa; kawasan pertahanan dan keamanan; dan kawasan budidaya lainnya. IV. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 1. Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting didalam pengembangan ekonomi ditetapkan sebagai berikut: Kawasan Perdagangan Pusat Kota; Kawasan Pelabuhan Karangantu; dan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten dan Kawasan Cepat Tumbuh Kota Serang. 2. Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting didalam pengembangan sosial budaya masyarakat dan pelestarian cagar budaya ditetapkan Kawasan Banten Lama. 3. Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting di dalam fungsi daya dukung lingkungan meliputi Kawasan Cagar Alam Pulau Dua.
227
4. Kawasan Strategis Provinsi Banten yang berada di wilayah administrasi Kota Serang, meliputi: Kawasan Banten Waterfront City di Kecamatan Kasemen Kawasan Sport Centre di Kecamatan Curug; dan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten di Kecamatan Curug.
228
229
230
231
232
233
234
235
BELANJA Anggaran Belanja BPTPM Kota Serang untuk Tahun Anggaran 2014 terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Anggaran Belanja BPTPM Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.5.709.376.666,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.5.425.472.841,00 atau terserap sebesar 95,03%. Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan BPTPM untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp.2.597.264.666,00
dan dana yang terealisasi sebesar Rp.2.429.281.322,00 atau sebesar 93.53%. Sedangkan anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp.3.112.112.000,00
dan
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.2.996.191.519,00 atau terserap sebesar 96,28%
PROGRAM / KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI
%
SISA
5.709.376.666
5.425.472.841
95.03
283.903.825
2.597.264.666
2.429.281.322
93.53
167.983.344
1.695.628.969
1.593.935.861
93.53
101.693.108
Tambahan Penghasilan PNS
786.160.697
740.490.500
90.83
45.670.197
Insentif
115.475.000
94.854.961
82.14
20.620.039
3.112.112.000
2.998.394.519
96.35
113.717.481
754.884.140
742.202.927
98.32
12.681.213
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan
BELANJA LANGSUNG Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan
4.140.000
4.140.000
100
-
98.493.940
89.300.438
90.67
9.193.502
79.052.000
78.994.000
99.93
58.000
31.943.000
31.943.000
100
-
Tulis
169.300.000
169.300.000
100
-
Penyediaan Barang Cetakan dan
27.000.000
24.370.000
90.26
2.630.000
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik 3.
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor 4.
Penyediaan
Jasa
Alat
Kantor 5.
Penggadaan
236
6.
Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 7.
Penyediaan
Makanan
dan
Koordinasi
dan
Minuman 8.
Rapat-Rapat
26.155.200
25.526.500
97.60
628.700
310.000.000
309.948.989
99.98
51.011
8.800.000
8.680.000
98.64
120.000
PAGU ANGGARAN
REALISASI
%
SISA
1.085.114.360
1.040.915.377
95.93
44.198.983
345.390.000
325.751.500
94.31
19.638.500
185.652.400
181.753.000
97.90
3.899.400
243.273.760
237.754.000
97.73
5.519.760
103.066.000
101.310.000
98.30
1.756.000
66.168.200
65.688.200
99.27
480.000
127.344.000
114.438.677
89.87
12.905.323
14.220.000
14.220.000
100
57.697.90
57.697.90
100
-
57.697.90
57.697.90
100
-
210.298.400
196.165.000
93.28
14.133.400
101.632.600
100.166.600
98.56
1.466.000
6.620.000
6.445.000
97.36
8.002.000
8.002.000
100
94.043.800
81.551.400
86.72
402.913.200
385.199.771
95.60
17.713.429
59.990.000
58.685.000
97.82
1.305.000
246.188.200
230.399.771
93.59
15.788.429
Konsultasi ke Luar Daerah 9.
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi ke dalam Daerah PROGRAM / KEGIATAN
Program Peningkatan Prasarana Aparatur
Sarana
dan
10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 13. Pengadaan Mebeulair 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
16. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
-
Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17. Peningkatan Kemampuan Teknisa Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 19. Penyusunan Pelaporan Keuangan
175.000
Semesteran 20. Penyusunan Pelaporan Keuangan
-
Akhir Tahun 21. Monitoring Evaluasi dan
12.492.400
Pelaporan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 22. Peningkatan Kegiatan Pemantauan,Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal 23. Penyelenggaraan Pameran
237
Investasi 24. Desiminasi Informasi Perijinan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 25. Memfasilitasi dan Koordinasi
96.735.000
96.115.000
99.36
418.560.900
394.755.244
94,31
620.000 23.805.656
60.580.000
60.580.000
100
-
186.140.900
174.162.129
93,56
11.978.771
111.840.000
108.914.575
97.38
60.000.000
51.098.540
85.16
182.643.100
179.255.300
98.15
3.387.800
133.783.100
132.775.000
99.25
1.008.100
48.860.000
46.480.300
95.13
2.379.700
5.709.376.666
5.425.472.841
Kerjasama di Bidang Investasi 26. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal 27. Pengembangan Sistem Informasi
2.925.425
Penanaman Modal 28. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan
8.901.460
Usaha Daerah Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 29. Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi
30. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) TOTAL
95.03
283.903.825
238
Struktur Organisasi BPTPM Kota Serang
239
DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN
Gambar 1 Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015 Gambar 1 : Wawancara dengan Informan I1-1 Bapak Drs. Ahmad Yani , MM selaku Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang. (Rabu 12 Agustus 2015 di Kantor BPTPM Kota Serang).
Gambar 2 Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015 Gambar 2 : Wawancara dengan Informan I1-3 Bapak Suherman, S.MHK selaku Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi BPTPM Kota Serang. (Rabu 12 Agustus 2015 di acara Kota Serang Expo 2015)
240
Gambar 3 Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015 Gambar 3 : Wawancara dengan Informan I3 Bapak Epi Suhepriana beliau adalah Kepala Sub Bidang Pengendalian BKPMPT Provinsi Banten. (Selasa 18 Agustus 2015 di Kantor BKPMPT Provinsi Banten)
Gambar 4 Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015 Gambar 4 : Wawancara dengan Informan I1-3 Bapak Suherman, S.MHK selaku Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi BPTPM Kota Serang.
241
(18 Agustus 2015 di Kantor BPTPM Kota Serang)
Gambar 5 Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015 Gambar 3 : Wawancara dengan Informan I2 Khori Sri Rahayu S.T selaku Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan BAPPEDA Kota Serang. (Rabu 12 Agustus 2015 di Kantor Bappeda Kota Serang)
Gambar 6 Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015
242
Gambar 6 : Wawancara dengan Informan I4 Bapak Noval beliau adalah masyarakat/investor dari CV Kaisar Mandala (Kamis 17 September 2015 di Halaman Kantor BPTPM Kota Serang)
DOKUMENTASI KANTOR BPTPM KOTA SERANG
Kantor BPTPM Kota Serang
Ruang tunggu pelayanan kantor BPTPM Kota Serang
243
Ruang Pelayanan BPTPM Kota Serang
Ruang Pelayanan BPTPM Kota Serang
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Data Pribadi Nama
: Lailatul Aliya
Tempat, Tanggal Lahir
: Serang, 12 April 1993
Agama
: Islam
Kewarganegaraan
: Indonesia
Jenis Kelamin
: Perempuan
Email
:
[email protected]
Telepon
: 081906199485
Alamat
: Jalan Tasikardi Km.02 Kp. Cibelut Ds. Pegadingan Kecamatan Kramatwatu Serang, Banten
Riwayat Pendidikan SD
: SD Negeri 1 Pegadingan
(1999-2005)
SMP
: SMP Negeri 1 Kramatwatu
(2005-2008)
SMA
: MAN 2 Kota Serang
(2008-2011)
Perguruan Tinggi (S1) : Administrasi Negara-Untirta
(2011-2015)
