perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI KOTA SURAKARTA
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Drajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh : Rifki Suhardianto NIM. E0008426
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014
commit to user i
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK Rifki Suhardianto. E0008426.2014. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Mares Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dijalankan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta dan pengaruhnya terhadap iklim investasi di Kota Surakarta Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, dengan jenis dan sumber data primer dan data sekunder dan proses analisa yang digunakan adalah Kualitatif. Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dijalankan, apakah sudah berjalan efektif dan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu dengan penelitian ini juga ingin mengetahui pengaruh yang muncul setelah diberlakukannya pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Setelah dilakukan wawancara dan penelitian dapat diketahui berbagai permasalahan dalam proses pembuatan izin dalam penanaman modal seperti dalam hal, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan mengenai waktu . Dengan adanya dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yaitu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012, selama pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu sudah sesuai dan cukup efektif untuk meningkatkan iklim investasi di Kota Surakarta. Dengan permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan implementasi pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu masih tergolong belum maksimal, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi dengan upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia, secepatnya menyempurnakan dalam hal sarana dan prasana, membuat seluruh kewenangan sudah ada dalam satu kantor dengan memberikan masing-masing wakil dari dinas lain yang terkait dalam penerbitan izin dan harus lebih kreatif dalam mempromosikan potensi yang ada di Kota Surakarta untuk menarik para investor agar berinvestasi di Kota Surakarta. Kata Kunci : Kebijakan, Perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Iklim Investasi
commit to user v
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
Rifki Suhardianto. E0008426.2014. POLICY IMPLEMENTATION ONE STOP SERVICE IN THE INVESTMENT SECTOR IN ORDER TO INCREASE INVESTMENT CLIMATE IN THE CITY SURAKARTA. Faculty Of Law Sebelas Maret University. The aim of this study to determine a system for integrated one-stop services in the field of investment carried out by the Board of Investment and Integrated Licensing Surakarta and they affect the investment climate in Surakarta This study uses an empirical approach, the types and sources of primary data and secondary data and analysis process used is qualitative. In this study discusses about the system One Stop Investment Investment Board and One Stop Service is run, whether it is run effectively and according to the rules. In addition to this study also wants to know the effect that emerged after the enactment of integrated one-stop service. After the interviews and research is the various problems in the manufacturing process permits in capital investment as in the case of, Human Resources, Infrastructure and on time. With the legal basis used by the Office of Integrated Licensing Service Agency and the Investment Coordinating Board Ruling Investment Number 12 of 2009 on Guidelines and Procedures for Application for Investment, Presidential Decree Number. 27 of 2009 on the One Stop Services in the Field of Investment , Act Number. 25 of 2007 on Investment, Regional Regulation 8 of 2012 for the implementation of the licensing system integrated one-stop service of the licensing system integrated one-stop service was appropriate and effective enough to improve the investment climate in Surakarta. With the problems that occur can be concluded implementation of integrated one-stop investment in Investment Board and One Stop Service is still relatively not maximized, so it still needs to be improved further by improving the ability of Human Resources, as soon as complete in terms of facilities and infrastructures, making the whole authority already there in the office by giving each representative of other agencies involved in the issuance of permits and must be more creative in promoting the potential in Surakarta to attract investors to invest in Surakarta. Keywords : Policy, Permit, One Stop Service, Investment Climate,
commit to user vi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, tiada Tuhan selain Engkau. Dengan mengharap Keridhoan-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul: “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI KOTA SURAKARTA”. Penulisan Hukum (Skripsi) ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Ada beberapa permasalahan dan hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang Penulis alami dalam menyusun Penulisan Hukum (Skripsi) ini, namun akhirnya selesai juga berkat bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil maupun non-materiil. Oleh karena itu dengan ketulusan hati dan ketulusan yang mendalam, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 3. Bapak Waluyo S.H., M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis; 4. Bapak Waluyo S.H., M.Si dan Ibu Rosita Candrakirana S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberi izin dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi, menyediakan waktu serta pikirannya untuk memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan sampai tersusunnya skripsi ini ; 5. Bapak Toto Amanto selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta yang telah memberi izin untuk penelitian dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengertian, penjelasan, data, dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan dalam penulisan hukum ini; 6. Bapak Dian Prasetyo Adi selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Dokumentasi Data yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengertian, penjelasan, data, dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan dalam penulisan hukum ini; 7. Keluarga besar Penulis, kedua orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk penulis dalam menyeleseikan penulisan hukum ini;
commit to user vii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .............................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN ..............................................................................
iv
ABSTRAK ............................................................................................................
v
ABSTRACT..........................................................................................................
vi
KATA PENGANTAR ..........................................................................................
vii
DAFTAR ISI.........................................................................................................
ix
DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................................
xi
BAB I
1
BAB II
PENDAHULUAN ............................................................................. A.
Latar Belakang ............................................................................
1
B.
Rumusan Masalah .......................................................................
7
C.
Tujuan Penelitian ........................................................................
8
D.
Manfaat Penelitian ......................................................................
9
E.
Metode Penelitian .......................................................................
10
F.
Sistematika Penulisan Hukum ....................................................
16
TINJAUAN PUSTAKA A.
B.
Kerangka Teori ...........................................................................
18
1.
Tinjauan Tentang Perizinan .................................................
18
2.
Tinjauan Tentang Pelayanan................................................
21
3.
Tinjauan Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ................
26
4.
Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.......................................
36
5.
Tinjauan Tentang Implementasi.............................................
40
Kerangka Pemikiran ...................................................................
commit to user ix
45
perpustakaan.uns.ac.id
BAB III
digilib.uns.ac.id
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..............................
47
A. Deskripsi Lokasi Penelitian ........................................................
47
1.
Lokasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ...
2.
Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ................................................................................
3.
4.
48
48
Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ................................................................................
49
Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan .....................
50
B. Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal........................................................................
53
1.
Izin Prinsip Penanaman Modal ............................................
62
2.
Izin Usaha Penanaman Modal .............................................
65
C. Pengaruh Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Terhadap Peningkatan Iklim Investasi di Kota Surakarta............................................................................... ... 76 BAB IV
PENUTUP ......................................................................................
82
A. Kesimpulan .................................................................................
82
B. Saran ...........................................................................................
83
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................
85
LAMPIRAN
88
.............................................................................................
commit to user x
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR BAGAN
Bagan 1. Model Analisis Interaktif................................................... ............................ 15 Bagan 2. Kerangka Pemikiran................................................................ ...................... 45 Bagan 3. Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta......................................................................... .............................................. 50 Bagan 4. Mekanisme alur perizinan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta......................................................... ....................................... 69
commit to user xi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kantor Badan Penanaman Modan dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.............
57
Tabel 2. Data Investasi Kota Surakarta................................................... ..................
77
Tabel 3. Jumlah Perusahaan dan Daya Serap Tenaga Kerja.................. ...................
78
commit to user xii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Lampiran Form Pendaftaran Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Penanaman Modal
commit to user xiii
