PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Jl. Bung Karno No. 01 Komplek Kemutar Telu Center Taliwang 84355 Telp./Fax. (0372) 8281831, e-mail:
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR : 503/399/ BPMPPT/VIII / 2015 TENTANG PROSEDUR TEHNIS PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Menimbang
:
1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, diterapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 2. bahwa dalam rangka kejelasan operasionalisasi pelayanan perizinan terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, perlu ditetapkan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang zpenetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 5657 ); 2.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890); 3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7.
Peraturan
Presiden
Nomor
97
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat
Sebagai
Kabupaten
Daerah
Sumbawa
Otonom
Barat
(Lembaran
Tahun
2008
Daerah
Nomor
3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77); 9.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Lembaga-Lembaga
Teknis
Daerah
Kabupaten
Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 Nomor 7);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun
2012
tentang
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Kabupaten Sumbawa Barat 2011-2031 11.
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Sumbawa Barat
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PROSEDUR TEKNIS PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA BARAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2.
Pemerintah
Daerah
adalah
Bupati
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; 3.
Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan;
5.
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat;
6.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat;
7.
Tim Teknis adalah tim kerja teknis terdiri dari unsur –unsur SKPD teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
8.
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan di BPMPPT;
9.
Pelayanan Perizinan adalah pemberian satu atau lebih izin kepada orang atau badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha;
10.
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11.
Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin;
12.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
13.
Front Office adalah Pegawai BPMPPT Kabupaten Sumbawa Barat yang bertugas didepan/berhadapan langsung dengan pemohon atau pegawai tempat pemohon izin meendapatkan informasi perizinan, berkas perizinan dan penerimaan dokumen izin;
14.
Back Office adalah Pegawai BPMPPT Kabupaten Sumbawa Barat yang bertugas di belakang/tidak berhadapan langsung dengan pemohon dan melakukan proses perizinan lanjutan;
15.
Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan;
16.
Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat (IMB) adalah izin yang diberikan
oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan; 17.
Izin Gangguan (HO) adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18.
Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat (IUJK); adalah izin untuk melakukan usaha bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
19.
Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat (IUI) adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi persyaratan dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana maupun memenuhi ketentuan lain menurut aturan perundangundangan yang berlaku
20.
Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta yang selanjutnya di singkat (IPLLS) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada lembaga yang kegiatan
utamanya menyelenggarakan latihan karyawan meliputi bidang teknis atau manajemen kepemimpinan dan kewirausahaan dengan pengelolaan pihak swasta. 21.
Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya disingkat
IUA adalah izin yang diberikan
kepada pengusaha yang melakukan kegiatan pemindahan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan 22.
Izin Trayek Angkutan yang selanjutnya disingkat ITA) adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melayani angkutan penumpang pada trayek tetap dan teratur di wilayah daerah.
23.
Izin Operasi Angkutan yang selanjutnya disingkat IOA adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melayani angkutan penumpang tidak dalam trayek tetap didalam daerah
24.
Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang diberikan oleh PemerintahDaerah kepada perusahaan yang merupakan persyaratan utama untuk dapat memanfaatkan fasilitas gudang yang dikuasainya;
25.
Rekomendasi Pembentukan Kantor Cabang PJTKI adalah rekomendasi yang diberikan kepada PJTKI yang akan membuka atau membentuk kantor cabang di Sumbawa Barat.;
26.
Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnnya disebut Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha;
27.
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut izin perluasan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
28.
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan selanjutnya.
29.
Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut izin prinsip penggabungan perusahaan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan untuk melaksanakan bidang usaha perubahan hasil penggabungan;
30.
Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
31.
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang
menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. 32.
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya
33.
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Dalam Negeri adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan;
BAB II JENIS PELAYANAN Pasal 2
1). Pelayanan
perizinan
meliputi
pemberian
perizinan
baru,
perubahan
perizinan,perpanjangan perizinan, dan pemberian salinan perizinan. 2). Jenis pelayanan perizinan BPMPPT Kabupaten Sumbawa Barat meliputi: 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3. Izin Usaha Industri (IUI) 4. Izin Usaha Angkutan (IUA) 5 Izin Trayek Angkutan (ITA) 6.Izin Operasional Angkutan (IOA) 7. Izin Gangguan (HO) 8. Tanda Daftar Gudang (TDG) 9. Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta (IPLLS) 10. Rekomendasi Pembentukan Kantor Cabang PJTKI 11.Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri 12. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri 13.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri 14.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri 15.Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri 16.Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri 17.Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
18.Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri
Pasal 3 Pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan jenis izin
sebanyak 1(satu)
atau lebih jenis izin disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku.
BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN Pasal 4 Prosedur Pelayanan Perizinan pada BPMPPT adalah sebagai berikut : 1. Pemohon mendapatkan informasi dari Front Office tentang Perizinan/Non Perizinan dan mendapatkan blangko formulir izin sesuai dengan izin yang dimohon; 2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan; 3. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke meja Front Office sesuai dengan izin yang di mohon; 4. Front
Office
melakukan
pemeriksaan
berkas
permohonan
dan
kelengkapan
persyaratan; 5.
Pemohon yang bukan merupakan penanggung jawab/pemilik usaha diharuskan untuk membawa surat kuasa bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah)
dari penanggung
jawab/pemilik. Apabila tidak membawa surat kuasa maka tidak akan dilayani pengurusan perizinannya. 6. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi disertai catatan atas kekurangan berkas; 7.Jika lengkap, maka : a. Front Office melakukan registrasi dan mencetak tanda terima permohonan. b. Front Office menyampaikan tanda terima kepada pemohon. 8.Front Office selanjutnya meneruskan bekas permohonan tahap pertama untuk diserahkan kepada back office untuk dilakukan pemeriksaan tahap kedua. 9. Setelah dilakukan pemeriksaan tahap kedua maka berkas diteruskan ke Kepala Badan untuk memberikan disposisi apakah permohonan tersebut dapat langsung diproses atau perlu tim teknis.
10.Apabila permohonan tersebut disposisinya langsung proses maka berkas akan dilanjutkan ke back office untuk dilakukan pencetakan dokumen izin. 11.Berkas di Paraf oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang, Sekretaris Badan dan ditandatangani Kepala Badan.
Penandatanganan izin tetap bisa dilaksanakan oleh
Kepala Badan dengan cukup satu paraf, apabila yang lain berhalangan. 12.Apabila permohonan tersebut disposinya harus menurunkan tim teknis, maka back office membuat surat kepada tim teknis untuk melakukan peninjauan lapangan. 13.Pemohon membayar retribusi kepada bendahara penerima (bagi izin yang ada retribusinya) sebelum berkas dilanjutkan ke Kepala Badan untuk ditandatangani. 14.Izin yang sudah ditanda tangani diteruskan ke Front Office, distempel dan dilakukan penomoran dan selanjutnya diserahkan ke pemohon. BAB IV IZIN PENANAMAN MODAL Pasal 5 Izin Penaman Modal terdiri dari: 1. Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Penanam Modal Asing sedangkan untuk Penanam Modal Dalam Negeri dari BPMPPT Kabupaten Sumbawa Barat 2. Izin Pemanfaatan Ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sumbawa Barat dan diusulkan oleh BPMPPT Kabupaten Sumbawa Barat 3. Izin lokasi (jika diperlukan); 4. Izin Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat; 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Izin Gangguan (HO) 7. Izin Sektoral dari Instansi/dinas tehnis terkait 8. Izin Usaha Penanaman Modal dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Penanam Modal Asing sedangkan untuk Penanam Modal Dalam Negeri dari BPMPPT Kabupaten Sumbawa Barat;
Pasal 6 Penyelesaian Perizinan didasarkan urutan perizinan pada pasal 6
BAB V BIAYA/TARIF PERIZINAN Pasal 7 Semua jenis perizinan
yang dilayani di BPMPPT tidak dikenai biaya kecuali Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) (tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. BAB VI MASA BERLAKU IZIN Pasal 8 Masa Berlaku izin tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB VII PERSYARATAN IZIN Pasal 9 Persyaratan izin tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB VIII SURAT IZIN YANG HILANG Pasal 10 Untuk mendapatkan salinan surat izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan
permohonan
tertulis
kepada
Kepala
BPMPPT
dengan
persyaratan sebagai berikut : a. Mengisi formulir permohonan; b. Foto copy KTP pemegang izin; c. Bukti laporan Kehilangan dari Kepolisian (untuk dokumen yang hilang); d. Menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen yang rusak).
melengkapi
BAB IX TATA HUBUNGAN KERJA Pasal 11 1)
Koordinasi antara BPMPPT dengan SKPD dalam pemerosesan perizinan dilakukan melalui pembentukan tim teknis yang terdiri dari perwakilan unsur SKPD yang memiliki kompetensi di bidangnya.
2)
Setiap dokumen perizinan yang dikeluarkan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, terdiri dari asli untuk diserahkan kepada pemohon, lembar kedua sebagai arsip Badan, selebihnya diserahkan kepada SKPD terkait.
BAB X PENGADUAN Pasal 12 1.
Pemohon
dapat
menyampaikan
pengaduan
melalui
Front
Office
apabila
penyelenggaraan perizinan tidak memuaskan. 2.
Pengaduan dapat dilakukan melalui loket pengaduan, baik secara lisan, tulisan atau media lain yang disediakan oleh BPMPPT.
3.
Pengaduan yang disampaikan harus di respon dan di tindak lanjuti selambatlambatnya 5 hari kerja, sejak pengaduan diterima. BAB XI PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 13
1.
Pengawasan dan Pembinaan terhadap izin yang sudah diterbitkan dilakukan oleh Bidang Pengendalian BPMPPT
2.
Izin-izin yang sudah terbit akan diawasi tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
3
Penanam modal wajib membuat Laporan Kemajuan Penanaman Modal 3 (tiga) bulan sekali ditujukan kepada BPMPPT.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Jika dikemudian hari terjadi perubahan regulasi dan kebijakan, keputusan ini dapat diperbaharui mengikuti regulasi dan kebijakan yang ada.
Pasal 15 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan an di : Taliwang Pada Tanggal :
2015
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat
Drs. HAJAMUDDIN, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19610818 198903 1 014
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2015 TANGGAL 2015 TENTANG BIAYA/TARIF PERIZINAN PERIZINAN/NON /NON PERIZINAN DI BADAN PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NO
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BIAYA/TARIF RETRIBUSI
1
2
3
1
Izin Gangguan (HO)
390.000475.000 X INDEKS
2
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
300.000 XLbxTbxGb
3
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
-
4
Izin Usaha Industri (IUI)
-
5
Izin Usaha Angkutan (IUA)
-
6
Izin Trayek Angkutan (ITA)
-
7
Izin Operasional Angkutan (IOA)
-
8
Tanda Daftar Gudang (TDG)
-
9
Izin Pendirian rian Lembaga Pelatihan Pel Swasta
-
10
Rekomendasi Pembentukan Kantor Cabang PJTKI
-
11
Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
-
12
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
-
13
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
-
14
Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam
-
15
Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
-
16
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
-
17
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
-
18
Izin Usaha PenggabunganPenanaman Modal Dalam
-
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat,
Drs. HAJAMUDDIN, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19610818 198903 1 014
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2015 TANGGAL 2015 TENTANG MASA BERLAKU PERIZINAN PERIZINAN/NON PERIZINAN INAN DI BADAN PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NO
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
MASA BERLAKU
1
2
3
1
Izin Gangguan (HO)
2
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2-3 Tahun Selama Tidak ada Perubahan
3
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3 Tahun
4
Izin Usaha Industri (IUI)
3 Tahun
5
Izin Usaha Angkutan (IUA)
5 Tahun
6
Izin Trayek Angkutan (ITA)
5 Tahun
7
Izin Operasional Angkutan (IOA)
5 Tahun
8
Tanda Daftar Gudang (TDG)
3 Tahun
9
Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Pel Swasta
3 Tahun
10
Rekomendasi Pembentukan Kantor Cabang PJTKI
11
Izin Prinsip p Penanaman Modal Dalam Negeri
3 Tahun
12
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam
3 Tahun
13
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam
3 Tahun
14
Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam
3 Tahun
15
Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
Selama Beroperasi
16
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam
Selama Beroperasi
17
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Selama Beroperasi
18
Izin Usaha PenggabunganPenanaman Modal Dalam
Selama Beroperasi
Selama Beroperasi
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat,
Drs. HAJAMUDDIN, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19610818 198903 1 014
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2015 TANGGAL 2015 TENTANG LAMA WAKTU PELAYANAN PERI PERIZINAN/NON /NON PERIZINAN DI BADAN PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NO
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
MASA BERLAKU
1
2
3
1
Izin Prinsip
2
Izin Gangguan (HO)
3
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5 Tahun 2-3 Tahun Selama Tidak ada Perubahan
4
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3 Tahun
5
Izin Usaha Industri (IUI)
3 Tahun
6
Izin Usaha Angkutan (IUA)
5 Tahun
7
Izin Trayek Angkutan (ITA)
5 Tahun
8
Izin Operasional Angkutan (IOA)
5 Tahun
9
Tanda Daftar Gudang (TDG)
3 Tahun
10
Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Pel Swasta
3 Tahun
11
Izin Usaha Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
Selama Beroperasi
Rekomendasi Pembentukan Kantor Cabang PJTKI
Selama Beroperasi
12
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat,
Drs. HAJAMUDDIN, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19610818 198903 1 014
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2015 TANGGAL 2015 TENTANG PERSYARATAN PERIZINAN/NON PERIZINAN DI BADAN PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA BARAT
1.
IZIN GANGGUAN (HO) 1. Surat Permohonan kepada Kepala BPMPPT 2. Fotocopy Sertifikat/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan Penguasaan tanah yang di Tanda Tangani Kepala Desa/Lurah dan Camat 3. Surat keterangan Tidak Keberatan Tetangga mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum 5. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat 6. Sket Lokasi Tempat Usaha mengetahu Kepala Desa/Lurah dan Camat 7. Fotocopy IMB 8. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 9. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dari BKPRD Sumbawa Barat 10. Pas Photo penanggung Jawab 3x4 (3 lembar)
2.
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 1. Permohonan Tertulis Kepada Kepala BPMPPT 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Sertifikat/Keterangan Kepemilikan Tanah 4. Surat Keterangan Tidak Keberatan Tetangga mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat 5. Izin Pemanfaatan Ruang 6. Gambar Rencana Bangunan yang telah disyahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum 7. Rencana Anggaran Biaya 8. Bukti Pembayaran Pajak Galian C 9. Pas Photo 3x4 (3lembar)
3.
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 1.Permohonan tertulis kepada Kepala BPMPPT 2. Fotocopy KTP/ Penanggung Jawab Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) 3. Copy akta perusahaan/akta perubahan untuk BUJK 4. Copy sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga 5. Copy sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat Ketentuan (SKT) untuk penanggung jawab teknik atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajiban BUJK 6. Bukti penyelesaian pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajiban BUJK 7. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) 8. Sket lokasi kantor mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat sebagai keterangan domisili BUJK
8. Foto kantor dan papan nama BUJK 9. Struktur dan daftar pengurus BUJK 10. Daftar peralatan yang dimilik/dikuasai BUJK 11. Pas Photo penanggung jawab utama (PJU-BUJK) ukuran 3x4 (3 lembar) 12. Map jepit plastik 3 (tiga) buah 4.
IZIN USAHA INDUSTRI 1. Permohonan tertulis kepada Kepala BPMPPT 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari instansi berwenang 4. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat 5. Surat keterangan Tidak Keberatan Tetangga Surat mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat 6. Izin dasar yang diperlukan 7. Pas Photo 3x4 (3lembar) 8. Map jepit plastik 3 (tiga) buah
5.
IZIN USAHA ANGKUTAN 1. Permohonan tertulis kepada Kepala BPMPPT 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari instansi berwenang 5. Data kendaraan yang dimiliki/dikuasai 6. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 8. Izindasar yang diperlukan 9. Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon pemohon 10. Pernyataan Kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan/pool 11. Pas Photo 3x4 (3 lembar) 12. Map jepit plastik 3 (tiga) buah
6.
IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN 1. Permohonan tertulis kepada Kepala BPMPPT 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari instansi berwenang 4. Data kendaraan yang dimiliki/dikuasai 5. Pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan 6. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat 7. Memiliki Izin Usaha Angkutan 8. Surat Rekomendasi dari instansi yang menangani urusan perhubungan 9. Izindasar yang diperlukan 10. Pas Photo 3x4 (3 lembar)
11. Map jepit plastik 3 (tiga) buah 7.
IZIN TRAYEK ANGKUTAN 1. Permohonan tertulisa kepada Kepala BPMPPT 2. Memilik Izin Usaha Angkutan 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari instansi berwenang 5. Data kendaraan yang dimiliki/dikuasai yang layak jalan, dibuktikan dengan STNK dan Uji Fisik Kendaraann 6. Pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan 7. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat 8. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 9. Izindasar yang diperlukan 10. Pas Photo 3x4 (3 lembar) 11. Map jepit plastik 3 (tiga) buah
8.
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA LATIHAN SWASTA 1. Permohonan tertulis kepada Kepala BPMPPT 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari instansi berwenang 4. Fotocopy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana prasarana dan fasilitas pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan 5. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan 6. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat 7. Memiliki Izin Usaha Angkutan 8. Izindasar yang diperlukan 9. Pas Photo 3x4 (3 lembar) 10. Map jepit plastik 3 (tiga) buah
9.
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1. Surat permohonan izin prinsip 2. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya 3. Rekomendasi dari dinas terkait 4. Fotocopy pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Fotocopy KTP
10. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1. Surat Permohonan Izin Prinsip Perubahan 2. Izin Prinsip yang ada 3. Fotocopy akta pendirian perusahaan 4. Rekomendasi dari dinas terkait 5. Fotocopy pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan Perubahan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM
6. 7. 8. 9.
Tanda terima penyampaian LKPM terakhir Hasil Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Fotocopy KTP
11. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1. Surat Permohonan Izin Prinsip Perluasan 2. Fotocopy akta pendirian perusahaan 3. Rekomendasi dari dinas terkait 4. Fotocopy pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM 5. Rekapitulasi data seluruh proyek 6. Tanda terima penyampain LKPM terakhir 7. Hasil pemeriksaan lapangan terakhir (bila diperlukan) 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 9. Fotocopy KTP 12. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1. Surat Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan 2. Fotocopy Izin Usaha masing-masing Perusahaan 3. Fotocopy akta pendirian perusahaan 4. Rekomendasi dari dinas terkait 5. Fotocopy pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 7. Fotocopy KTP 13. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1. Fotocopy Izin Prinsip 2. Fotocopy Izin Pemanfaatan Ruang 3. Fotocopy Izin lokasi (jika diperlukan) 4. Fotocopy Izin Lingkungan beserta dokumen lingkungan 5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO) 7. Fotocopy Izin Sektoral dari Dinas Terkait 8. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan dari MENKUMHAM 9. Fotocopy hasil pemeriksaan lapangan 10. Tanda Terima penyampaian LKPM periode terakhir
14. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1. Fotocopy Izin Prinsip Perubahan 2. Fotocopy Izin Usaha/Izin usaha perluasan 3. Data Pendukung perubahan jenis produksi 4. Fotocopy Izin Pemanfaatan Ruang 5. Fotocopy Izin lokasi (jika diperlukan) 6. Fotocopy Izin Lingkungan beserta dokumen lingkungan
7. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8. Fotocopy Izin Gangguan (HO) 9. Fotocopy Izin Sektoral dari Dinas Terkait 10. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan dari MENKUMHAM 11. Fotocopy hasil pemeriksaan lapangan 12. Tanda Terima penyampaian LKPM periode terakhir 15. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1. Fotocopy Izin Prinsip Perluasan 2. Fotocopy Izin Pemanfaatan Ruang 3. Fotocopy Izin lokasi (jika diperlukan) 4. Fotocopy Izin Lingkungan beserta dokumen lingkungan 5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO) 7. Fotocopy Izin Sektoral dari Dinas Terkait 8. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan dari MENKUMHAM 9. Fotocopy hasil pemeriksaan lapangan 10. Tanda Terima penyampaian LKPM periode terakhir 16. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAANPENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 1. Fotocopy Izin Prinsip Penggabungan 2. Fotocopy Izin usaha masing-masing perusahaan 3. Fotocopy Izin Pemanfaatan Ruang 4. Fotocopy Izin lokasi (jika diperlukan) 5. Fotocopy Izin Lingkungan beserta dokumen lingkungan 6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7. Fotocopy Izin Gangguan (HO) 8. Fotocopy Izin Sektoral dari Dinas Terkait 9. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan dari MENKUMHAM 10. Fotocopy hasil pemeriksaan lapangan 11. Tanda Terima penyampaian LKPM periode terakhir
17. TANDA DAFTAR GUDANG 1. Permohonan tertulis kepada Kepala BPMPPT 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari instansi berwenang 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Fotocopy SIUP 6. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan gudang 7. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat
8. Fotocopy Izin Gangguan (HO) 9. Izin dasar yang diperlukan 10. Pas Photo 3x4 (3 lembar) 11. Map jepit plastik 3 (tiga) buah
18. REKOMENDASI PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PJTKI 1. Permohonan tertulis kepada Kepala BPMPPT 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari instansi berwenang 4. Struktur Organisasi perusahaan 5. Surat pengangkatan kepala cabang oleh direktur utama 6. Surat izin usaha pekerja 7. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat 8. Suratt Rekomendasi dari instansi terkait TenagaKerja dan Transmigrasi 9. Izindasar yang diperlukan 10. Pas Photo 3x4 (3 lembar) 11. Map jepit plastik 3 (tiga) buah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat,
Drs. HAJAMUDDIN, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19610818 198903 1 014
