Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015. : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) No. Komponen 1. Dasar Hukum
2.
3.
Persyaratan Pelayanan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Uraian 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. 2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; 1. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6000 2. 3. 4. 5. 6.
Fotocopy KTP = 1 (satu) lembar; Fotocopy NPWP = 1 (satu) lembar; Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar; Akta Pendirian Perusahaan (berbadan hukum PT / CV ); Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda ( Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungut biaya ).
1. 2. 3. 4.
Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; Pemeriksaan berkas; Proses pencetakan izin; Paraf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;
5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan. 5 (lima) hari kerja setelah berkas lengkap.
4.
Jangka Waktu Penyelesaian
5.
Biaya/Tarif
6.
Produk Pelayanan
7.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
1. Meja kerja 2. Meja komputer 3. Komputer
8.
Kompetensi Pelaksana
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tidak dipungut biaya. Tanda Daftar Industri 4. Printer 8. ATK 5. Kursi 9. AC 6. Kertas SK 10. Gudang arsip 7. Lemari 11. Gedung SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi
terhadap pelayanan.
9.
Pengawasan Internal
10.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
11.
Jumlah Pelaksana
6 (enam) orang
12.
Jaminan Pelayanan
1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan “kami akan memberikan layanan yang terbaik “ dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo;
13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. 2. 3. 4.
14.
Evaluasi Kinerja
1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Loket Pengaduan/saran Kotak Pengaduan/saran SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 Website : bpptsp.samarindakota.go.id Email :
[email protected]
Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang Tersedianya Tabung APAR. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang
1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan Unit Pelayanan
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No
Unsur/Aspek Manajemen
1
Tugas dan fungsi
2.
Kewenangan Pelayanan Administrasi menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu : Instansi/Unit/Satker 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan yang terkait dengan Koperasi penyelenggaraan pelayanan
3.
Uraian
Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait
Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda 2008 tentang Pedoman adalah : Organisasi dan Tata Kerja Tugas : Unit Pelayanan Perizinan Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Terpadu di Daerah; Bidang Peijinan Secara Terpadu. 2. PERWALI Nomor 24 Tahun Fungsi : 2008 Tentang Penjabaran 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perijinan secara terpadu sesuai dengan Struktur Organisasi Inspektorat, Badan rencana strategis yang ditetapkan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah ; Daerah dan Lembaga Teknis 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, Daerah Kota Samarinda. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Masyarakat/ Pengguna Layanan
Jenis Pelayanan
Produk Pelayanan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan
Pelayanan Administrasi
Tanda Daftar Industri ( TDI )
1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
Pelaku Usaha
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Pelaku Usaha
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Pihak Terkait
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
1
Produk Pelayanan
Tanda Daftar Industri ( TDI )
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan Persyaratan pelayanan Biaya Waktu layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Surat Permohonan diatas 1. Pengajuan berkas 0 5 Hari kertas bermaterai Rp. permohonan di loket Rupiah 6000 pelayanan; 2. Fotocopy KTP = 1 (satu) 2. Pemeriksaan berkas; lembar; 3. Proses pencetakan 3. Fotocopy NPWP = 1 izin; (satu) lembar; 4. Paraf Kepala Bidang 4. Fotocopy SITU = 1 (satu) Pelayanan Perizinan; lembar; 5. Tanda tangan Kepala 5. Akta Pendirian Badan; Perusahaan (berbadan 6. Pengambilan izin hukum PT / CV ); terbit di loket pengambilan 6. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda ( Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungut biaya ).
Penanggung Jawab
Kepala Badan
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran
No.
1
Produk Pelayanan
Tanda Daftar Industri ( TDI )
Sarana Prasarana Pelayanan Meja kerja Meja komputer
Anggaran
Keterangan*)
APBD
Komputer Printer Kursi Kertas SK Lemari ATK AC Gudang arsip Gedung
*) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit/Satker Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No.
Produk Pelayanan
1
Tanda Daftar Industri ( TDI )
Kualifikasi SDM yang tersedia 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; 2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksan harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan
Jumlah SDM
Keterangan*)
6 Orang
*) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Dukungan SDM Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan
Sarana
Keterangan
Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor Pelayanan. - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
- SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No 1.
Jenis Penanganan Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentuk Tim Pengaduan.
Dukungan SDM
Sarana
Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
-
Eksternal : Instansi Terkait
-
Ruang pengaduan; Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; Kotak pengaduan; SMS pengaduan 08115843555; Email : ptsp.samarinda @gmail.com
Bidang Pengawasan
Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota
Tim POKJA
-
-
-
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Bentuk Organisasi
