Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015 : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : IZIN PEMATANGAN LAHAN No.
Komponen
1.
Dasar Hukum
2.
Persyaratan Pelayanan
3.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4.
Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif
5.
TERPADU
SATU
PINTU
Uraian
1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 3. Peraturan Daerah Kota samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Peraturan Penggunaan Tanah. 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan. 1. Surat permohonan bertandatangan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,2. Fotocopy KTP/Identitas pemohon 1 (satu) lembar 3. Fotocopy NPWP 1 (satu) Lembar; 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan / Badan Hukum 1 (satu) rangkap; 5. Fotocopy Serifikat Tanah / Surat Tanah Rencana Lokasi 1 (satu) rangkap; 6. Fotocopy Dokumen Izin-Izin 7. Dokumen SOP/UPL-UKL; 8. Denah Lokasi; 9. Foto Lokasi; 10. Titik koordinat; 11. SK Izin Lokasi; 12. Untuk KTP Luar daerah agar melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan. 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan; 2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Tehnis; 3. Pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 4. Pengumpulan Rekomendasi; 5. Proses SK/izin; 6. Penyerahan SK/izin. 17 (Tujuh Belas) Hari Kerja Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan
retribusi daerah, tidak dipungut biaya. 6.
Produk pelayanan
Sertifikat Izin Lokasi / Penetapan Lokasi / Peruntukan Kertas HVS Ukuran F4 70 gram, KOP BPPTSP, berlogo Pemerintah Kota Samarinda
7.
Sarana, Prasarana, danatau Fasilitas
11. 12.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Meja kerja 5. Scanner 9. AC 2. Meja Komputer 6. Kursi 10. Gudang arsip 3. Komputer 7. Kertas SK 11. Gedung 4. Printer 8. Lemari 8. Kompetensi 1. SMK/SMU Jurusan Tata Administrasi = Loket Pelayanan Pelaksana 2. Sarjana Terknik DIII/ST/MT = Back Office ( Bagian Teknis ) 3. SH/SE/ST/MT/M.Si = Kepala Bagian Pelayanan Perizinan 4. MT/M.Si = Kepala BPPTSP 9. Pengawasan Internal 1. Kabid. Pelayanan Perizinan 2. Kabid. Pendataan dan Penetapan 1. Kabid. Pengawasan dan Pengendalian. 10. Penanganan 1. Loket Pengaduan/saran Pengaduan, Saran, 2. Kotak Pengaduan/saran dan Masukan 3. SMS Pengaduan (SMS Center) 08115843555 4. Website : bpptsp.samarindakota.go.id
14.
Evaluasi Kinerja
5. Email :
[email protected] 6 (enam) orang 1. 10 Budaya Malu 2. Pengurusan Izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo 3. Kami memberikan layanan kepada anda dengan cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah. 4. Kami akan memberikan pelayanan dengan nilai-nilai akuntable sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 1. Kami sangat berterima kasih jika anda tidak memberikan tips kepada petugas pelayanan kami 1. Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV
2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang 1. Laporan (Dilakukan secara periodik setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan
Unit Pelayanan
No 1
2.
3.
:
Unsur/Aspek Manajemen Tugas dan fungsi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait
Uraian
Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda 2008 tentang Pedoman adalah : Organisasi dan Tata Kerja Tugas : Unit Pelayanan Perizinan Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Terpadu di Daerah; Bidang Peijinan Secara Terpadu. 2. PERWALI Nomor 24 Tahun Fungsi : 2008 Tentang Penjabaran 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi perijinan secara terpadu sesuai dengan Inspektorat, Badan rencana strategis yang ditetapkan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah ; Daerah dan Lembaga Teknis 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, Daerah Kota Samarinda. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pelayanan Administrasi
Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu Instansi/Unit/Satker 1. Badan Pertanahan Nasional yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
1.
2.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja
3.
Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan;
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Jenis Pelayanan
Produk Pelayanan
Pelayanan Administrasi
Izin Pematangan Lahan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan 1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan;
1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.;
Masyarakat/ Pengguna Layanan
Pihak Terkait
Pelaku Usaha
Badan Pertanahan Nasional
Pelaku Usaha
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu
Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
1
Produk Pelayanan
Izin Pematangan Lahan
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi
Persyaratan pelayanan
1. Surat
2.
3. 4.
5.
6. 7. 8.
permohonan bertandatangan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,Fotocopy KTP/Identitas pemohon 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP 1 (satu) Lembar; Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan / Badan Hukum 1 (satu) rangkap; Fotocopy Serifikat Tanah / Surat Tanah Rencana Lokasi 1 (satu) rangkap; Dokumen SOP/UPL-UKL; Titik koordinat; SK Izin Lokasi..
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan; 2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Tehnis; 3. Pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 4. Pengumpulan Rekomendasi; 5. Proses SK/izin; 6. Penyerahan SK/izin.
Biaya
0 Rupiah
Waktu
17 Hari Kerja
Penanggung Jawab Walikota
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No.
Produk Pelayanan
1
Izin Pematangan Lahan
Sarana Prasarana Pelayanan Meja kerja
Anggaran
Keterangan*)
APBD
Meja komputer Komputer Printer Scanner Kursi Kertas SK Lemari AC Gudang arsip Gedung *) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No. 1
Produk Pelayanan Izin Pematangan Lahan
Kualifikasi SDM yang tersedia
1. SMK/SMU
Jurusan Tata Administrasi = Loket Pelayanan
Jumlah SDM
Keterangan*)
6 Orang
2. Sarjana
Terknik DIII/ST/MT = Back Office (Bagian Teknis)
3. SH/SE/ST/MT/M.Si = Kepala Bagian Pelayanan Perizinan
4. MT/M.Si = Kepala BPPTSP *) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur
Dukungan SDM
Sarana
Keterangan
Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan
Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor Pelayanan. - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
- SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No .
Jenis Penanganan
1.
Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentuk Tim Pengaduan.
Dukungan SDM
Sarana
Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
-
Eksternal : Instansi Terkait
-
-
-
-
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Ruang pengaduan; Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; Kotak pengaduan; SMS pengaduan 08115843555; Email : ptsp.samarinda @gmail.com
Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota
Bentuk Organisasi Bidang Pengawasan
Tim POKJA
