Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015 : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (SIUJK) No. 1.
Komponen Dasar Hukum
Uraian 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi; 3. Peraturan Penerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa konstruksi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi; 5. Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 349/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemaikaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi; 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
2.
Persyaratan Pelayanan
1. 2. 3. 4.
Mengisi formulir; Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) = 1 ( Satu ) Lembar; Fotocopy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan; Fotocopy NPWP Perusahaan = 1 ( Satu ) Lembar;
5. Fotocopy SITU = 1 ( Satu ) Lembar; 6. Fotocopy KTP Direktur = 1 ( Satu ) Lembar; 7. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT-K) = 1 ( Satu ) Lembar. 3.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; Pemeriksaan berkas; Proses pencetakan izin; Paraf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; Tanda tangan Kepala Badan; Pengambilan izin terbit di loket pengambilan.
4.
Jangka Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja setelah berkas lengkap.
5.
Biaya/Tarif
Tidak dipungut biaya.
6.
Produk Pelayanan
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
7.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
1. Meja kerja 2. Meja komputer
4. Printer 5. Kursi
7. ATK 8. AC
3. Komputer
6. Kertas SK
9. Gedung
8.
Kompetensi Pelaksana
1. 2. 3. 4. 5. 6.
9.
Pengawasan Internal
10.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.
11.
Jumlah Pelaksana
5 (lima) orang
12.
Jaminan Pelayanan
13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan “kami akan memberikan layanan yang terbaik “ dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo; 1. Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV
14.
Evaluasi Kinerja
SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; Jurusan Teknik ST/MT = back office (Bagian Teknis); SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; Pasca Sarjana tehnik sipil = Kepala Seksi dan Kepala Bidang; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas; Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan. Kepala Bidang Tehnik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda Kepala Bidang Pelayanan Perizinan. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan. Loket Pengaduan/saran Kotak Pengaduan/saran SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 Website : bpptsp.samarindakota.go.id Email :
[email protected]
2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang 1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ). 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan
Unit Pelayanan
No
Unsur/Aspek Manajemen
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Uraian
1
Tugas dan fungsi
2.
Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu : Instansi/Unit/Satker 1. Dinas Bina Marga dan Pengairan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
3.
Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait
Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda 2008 tentang Pedoman adalah : Organisasi dan Tata Kerja Tugas : Unit Pelayanan Perizinan Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Terpadu di Daerah; Bidang Peijinan Secara Terpadu. 2. PERWALI Nomor 24 Tahun Fungsi : 2008 Tentang Penjabaran 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perijinan secara terpadu sesuai dengan Struktur Organisasi Inspektorat, Badan rencana strategis yang ditetapkan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah ; Daerah dan Lembaga Teknis 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, Daerah Kota Samarinda. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pelayanan Administrasi
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi; 3. Peraturan Penerintah Nomor
29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa konstruksi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi; 5. Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 349/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemaikaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi; 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Jenis Pelayanan
Produk Pelayanan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan
Pelayanan Administrasi
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
Masyarakat/ Pengguna Layanan
Pihak Terkait
Pelaku Usaha
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Pelaku Usaha
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi; 3. Peraturan Penerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa konstruksi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi; 5. Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 349/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemaikaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi; 1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
1
Produk Pelayanan
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi
Persyaratan pelayanan
1. Mengisi formulir; 2. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) = 1 ( Satu ) Lembar; 3. Fotocopy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan; 4. Fotocopy NPWP Perusahaan = 1 ( Satu ) Lembar; 5. Fotocopy SITU = 1 ( Satu ) Lembar; 6. Fotocopy KTP Direktur = 1 ( satu ) lembar; 7. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT-K) = 1 ( Satu ) Lembar.
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan Biaya Waktu layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas 0 7 Hari permohonan di loket Rupiah pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan
Penanggung Jawab
Kepala Badan
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran
No.
1
Produk Pelayanan
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
Sarana Prasarana Pelayanan Meja kerja Meja komputer
Anggaran
Keterangan*)
APBD
Komputer Printer Kursi Kertas SK Lemari ATK AC Gudang arsip Gedung
*) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit/Satker Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No.
Produk Pelayanan
1
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kualifikasi SDM yang tersedia 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; 2. Strata 1 jurusan Teknik = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksan harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan
Jumlah SDM
Keterangan*)
5 Orang
*) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Dukungan SDM Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan
Sarana
Keterangan
Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor Pelayanan. - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
- SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No 1.
Jenis Penanganan Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentuk Tim Pengaduan.
Dukungan SDM Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Eksternal : Instansi Terkait
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Sarana
Ruang pengaduan; - Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; - Kotak pengaduan; - SMS pengaduan 08115843555; - Email : ptsp.samarinda @gmail.com Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota -
Bentuk Organisasi Bidang Pengawasan
Tim POKJA
