Jurnal Administrasi Publik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO
FRAHMAWATI DJUKISANA Dibimbing Oleh : 1. Drs. J. Mandey, M.Si 2. Dr. Verry Londa Y., S. Sos, M.Si ABSTRACT : Trading License is a license to be able to carry out trading business. But in reality the policy implementation services business trading license has not run baiktolak of the matter, this study dimasuksudkan to answer the question of how policy implementation services business license trade. In this study using the model of George C. Edwards III where implementation can be started from the abstract state and a question of whether the conditions for policy implementation to be successful is communication, communication is between implementing policies / programs with community target groups. Resources, is the human resources and financial resources available or provided for the implementation of policies / programs. Disposition, is characteristic that attaches to the pelakana like honesty, commitment and democratic attitudes. Bureaucratic structure, the structure of the mechanism is operational procedures and organizational structure implementing policy. This research uses descriptive qualitative approach through in-depth interviews to 10 informants, observation and tracking documents and this research is assisted by an additional instrument in the form of a list of guidelines for interviewing, recording equipment and stationery. The results showed that in general the overall results of the interview on the results of the implementation of service policies Trade Permit the conclusion that the rate of successful implementation of service policies Trading License in Integrated Licensing Service Agency Manado pretty good. Keywords: Implementation of Policies, Services Trade Permit. alat atau bukti pengesahan dari usaha PENDAHULUAN Surat Izin Usaha Perdagangan seperti
perdagangan yang anda lakukan. Surat izin
yang kita kenal dengan singkatan SIUP yaitu
usaha
perdagangan
dikeluarkan
oleh
surat izin untuk bisa melaksanakan usaha
pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh
perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan
pelaku usaha perseorangan maupun pelaku
wajib dimiliki oleh orang atau badan yang
usaha yang telah berbadan hukum.
memiliki usaha perdagangan. Surat Izin
Surat Izin Usaha Perdagangan tidak
Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai
hanya dibutuhkan oleh usaha berskala besar
14
Jurnal Administrasi Publik
saja melainkan juga
dan
pemerintah dalam hal perbaikan kualitas
dilakukan
pelayanan publik khususnya terkait dengan
mendapatkan pengakuan dan pengesahan
pelayanan perizinan. Pelayanan satu pintu
dari pihak pemerintah. Hal ini untuk
merupakan
menghindari terjadi masalah yang dapat
pemerintah tehadap dunia usaha terhadap
mengganggu
usaha
ketidakpuasan usahawan terhadap proses
usaha
perizinan
menengah
dikemudian
agar
usaha kecil
usaha
yang
perkembangan hari.
Surat
izin
perdagangan sebagai salah satu jenis izin
pelayanan
jasa
dalam
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
sektor
aktifitas pasar dan pengusaha swasta untuk
usaha kecil dan menengah. Sektor ini
menciptakan produksi barang dan jasa.
merupakan salah satu sektor pemohon yang
Dengan demikian kebutuhan masyarakat
cukup besar dalam pengurusan Surat izin
akan terpenuhi dengan baik, sebaliknya
usaha perdagangan, dan mempunyai peranan
sistem pemerintahan yang buruk akan
besar dalam sistim perekonomian.
menghambat kinerja aktifitas pasar dan
Pelayanan
termasuk
kepedulian
Sistem pemerintah yang baik akan
yang dibutuhkan oleh
kalangan perdagangan,
dan
dari
berinvestasi.
pada pelayanan satu pintu merupakan salah satu jenis izin
wujud
surat
izin
usaha
pengusaha swasta yang berdampak pada
perdagangan yang berkualitas dibutuhkan
kehancuran
sebagai salah satu faktor yang mendorong
kebutuhan dan pelayanan publik ditambah
terciptanya pertumbuhan ekonomi melalui
dengan
usaha-usaha perdagangan dan jasa yang
Pemerintahan
lebih baik di Manado. Surat izin usaha
kewenangan yang tinggi dalam proses
perdagangan yang didapatkan tentu akan
penyelenggaraan
memberikan
terhadap
begitu juga didalam sektor perdagangan.
usaha perdagangan/jasa yang akan dilakukan
Salah satu bentuk campur tangan pemerintah
serta
daerah sebagai alat administrasi negara
kepastian
memudahkan
hukum
kalangan
usahawan
ekonomi,
terbengkalnya
meningkatnya
pengangguran.
Daerah
pemerintah
daerahnya,
untuk mendapatkan akses modal secara lebih
adalah
luas.
pintu
keputusan. Bentuk ketetapan atau keputusan
merupakan salah satu usaha yang dilakukan
yang berkaitan dengan perdagangan adalah
Pelayanan
terpadu
satu
15
membentuk
mempunyai
ketetapan
atau
Jurnal Administrasi Publik
berupa perizinan. Didalam suatu perusahaan
perdagangan,
dagang, salah satu kewajiban para pelaku
pendidikan, ekonomi dan lain-lain agar
usaha adalah harus mempunyai Surat Izin
masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.
Usaha
Perdagangan.
izin
pariwisata,
usaha
Di Kota Manado, Badan Pelayanan
perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku
Perizinan Terpadu ( BP2T ) yang antara lain
usaha perdagangan karena sebagai bukti
menyebutkan tentang jenis-jenis perizinan
legalitas
yang diselenggarakan di BP2T ini meliputi
atas
Surat
budaya,
perusahaannya
dalam
melakukan segala kegiatan usahanya.
75 (tujuh puluh lima) 49 izin dan 26 non
Dengan adanya surat izin usaha
izin.
Untuk
mewujudkan
pelayanan
perdagangan ini para pengusaha akan lebih
perizinan yang berkualitas maka Badan
leluasa dan tenang dalam menjalankan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado
usahanya karena sudah dilindungi oleh
telah menetapkan beberapa kebijakan, antara
hukum dan sudah diakui oleh pemerintah.
lain ialah merumuskan visi, misi, dan
Surat izin usaha perdagangan dimaksudkan
program kegiatan. Visi BP2T Kota Manado
sebagai sumber informasi resmi dari suatu
ialah “ Meningkatkan Investasi Daerah
perusahaan perdagangan baik mengenai
dalam Pelayanan Perizinan yang Prima dan
identitas pendirinya, jenis usahanya, ruang
Terpadu ”; sedangkna Misi-nya ialah : (1)
lingkup kegiatannya dan tempat pendirian
Meningkatkan
perusahaannya. Dengan adanya surat izin
ketepatan waktu dan profesionalisme; (2)
usaha perdagangan tersebut akan dapat
Memberikan kepastian pelayanan perizinanl
didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai
dan (3) Membentuk sumber daya manusia
pertumbuhan perekonomian daerahnya serta
yang profesional dalam melayani perizinan.
mempermudah
Untuk
mengawasi,
pemerintah memberi
dalam pengarahan,
efektivitas
mewujudkan
pelayanan
pelayanan,
standarisasi
tersebut,
maka
waktu
ditetapkan
bimbingan dan lain-lain. Pemerintah daerah
mekanisme alur pelayanan dengan empat
diberikan kebebasan untuk mengelola dan
dasar
mengelola potensi daerahnya masing-masing
transparan.
dengan tujuan memajukan daerah dan mengembangkan
daerah
baik
yaitu
mudah,
Masalah
sektor
yang
cepat,
pasti,
terjadi
dan
dalam
pengurusan surat izin usaha perdagangan
16
Jurnal Administrasi Publik
berdasarkan studi pendahuluan atau pra
baik. Masyarakat yang membuat surat izin
survei yang dilakukan menunjukkan adanya
usaha perdagangan adalah masyarakat yang
beberapa masalah atau kendala dalam rangka
mempunyai tempat usaha, karena tidak
pelaksanaan pelayanan surat izin usaha
semua masyarakat yang mempunyai tempat
perdagangan
Pelayanan
usaha. Sarana dan prasarana kantor yang
Perizinan Terpadu Kota Manado antara lain
masih kurang menyebabkan pekerjaan untuk
adalah jumlah personil atau pegawai masih
penerbitan izin sering terhambat dan juga
kurang,
ruangan kantornya sendiri masih terasa
pada
sarana
Badan
peralatan
dan
fasilitas
pendukung masih terbatas dan koordinasi
belum
memadai
khususnya
dengan instansi terkait lainnya belum efektif,
penyelenggaraan perizinan.
diruangan
dan kendala lainnya yang bersifat teknis.
Koordinasi dengan instansi terkait
Kondisi tersebut dapat berdampak pada tidak
belum efektif yaitu masih terasa kurang
maksimalnya
implementasi
koordinasi dengan instansi teknis terutama
kebijakan/program pelayanan perizinan yang
instansi teknis yang lokasinya berada jauh
telah ditetapkan.
dengan Kantor Badan Pelayanan Perizinan
Kurangnya personil atau pegawai
Terpadu Kota Manado.
bisa membuat lambatnya suatu penyelesaian
Masyarakat yang memiliki surat izin
pelayanan kepada masyarakat yang ingin
usaha perdagangan adalah sebagai alat
membuat surat izin usaha perdagangan.
pengesahan yang diberikan oleh pemerintah,
Sangat dirasakan bahwa jumlah personil
sehingga dalam kegiatan tersebut tidak
yang bertugas di Badan Pelayanan Perizinan
terjadi
Terpadu Kota Manado masih sangat kurang
perdagangan ekspor dan impor sebagai
jika dibandingkan dengan beban kerja yang
syarat untuk mengikuti kegiatan lelang yang
ada.
diselenggarakan oleh pemerintah. Surat izin Sarana
peralatan
dan
fasilitas
masalah
dapat
memperlancar
usaha perdagangan sangat diperlukan untuk
pendukung masih sangat terbatas sehingga
menunjang
mereka menginginkan agar bertambahnya
adanya surat izin usaha perdagangan maka
sarana peralatan yang dibutuhkan agar
usaha yang dijalankan akan lebih aman dan
pelayanan tersebut bisa berjalan dengan
tenang
17
usaha
karena
perdagangan
terhindar
dari
dengan
berbagai
Jurnal Administrasi Publik
masalah perizinan yang sering berakibat
belakang keadaan sekarang dan interaksi
hingga penggusuran tempat usaha.
suatu unit sosial.
Bentuk
pelayanan
publik
dalam
B. Fokus Penelitian
masalah perizinan yang dilakukan oleh
Fokus
penelitian
ini
ialah
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota
Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat
Manado sangat menarik untuk dijadikan
Izin Usaha Perdagangan dalam penelitian ini
objek penelitian. Terdorong oleh indikasi
sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang
permasalahan tersebut tertarik untuk melakukan
menjadi fokus penelitian ini adalah proses
penelitian tentang “ Implementasi Kebijakan
implementasi kebijakan adalah :
Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di
1. Rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam
Badan Pelayanan Perizinan
rangka pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini
Terpadu Kota
Manado ”.
prosees implementasi dilihat dari empat
METODE PENELITIAN A. Penelitian Kualitatif Dalam
faktor
penelitian
penting
dalam
pencapaian
implementasi
mengenai
implementasi kebijakan pelayanan Surat Izin
2. Hasil kebijakan yang dilihat dari tingkat
Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan
pencapaian
Perizinan Terpadu Kota Manado, peneliti
kebijakan/program yang telah ditetapkan
menggunakan
oleh dan perizinan terpadu kota Manado;
metode
kualitatif
dengan
melalui penelitian deskriptif kualitatif ini berusaha
untuk
atau
sasaran
C. Sumber Data
pendekatan deskriptif. Dengan demikian
hanya
tujuan
Sumber
data
yang
dikumpulkan
menggambarkan
untuk dalam penelitian ini adalah data
permasalahan yang ada dalam kaitannya
primer atau data yang bersumber langsung
dengan kebijakan implementasi pelayanan
dari informasi/responden yang ditentukan
Surat Izin Usaha Perdagangan di Badan
tentang
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado,
Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan
dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk
Terpadu Kota Manado. Selain itu juga
mencermati individu atau sebuah unit secara
dikumpulkan data sekunder yang bersumber
mendalam,
dari
tujuannya
adalah
untuk
mempelajari secara intensif tentang latar
pelayanan
Surat
dokumen-dokumen
Izin
tertulis
Usaha
yang
berfungsi sebagai pelengkap data primer.
18
Jurnal Administrasi Publik
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Hasil Penelitian
D. Informan Penelitian Untuk penelitian ini peneliti telah melakukan observasi awal dengan beberapa
Sebagaimana
informan di Badan Pelayanan Perizinan
telah
DAN
dikemukakan
bahwa yang dimaksud dengan implementasi
Terpadu Kota Manado yang terdiri dari 5
kebijakan pelayanan Surat
(lima) orang yaitu 1 (satu) orang Kepala
Izin
Usaha
Perdagangan disini yaitu pelayanan yang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, 1 (satu)
diberikan
orang Kepala Bidang Surat Izin Usaha
kepada
masyarakat
dalam
pelaksanaan pembuatan surat izin usaha
Perdagangan, 3 (tiga) orang Pegawai Staf
perdagangan yang diwajibkan pemerintah.
dan 5 (lima) orang Masyarakat yang telah
a.
membuat Surat Izin Usaha Perdagangan.
Komunikasi Semua informan yang diwawancarai
Informan yang diperoleh dari para informan
menyatakan bahwa komunikasi antar
tersebut dianggap cukup sehingga tidak
pimpinan pelaksana dengan masyarakat
dilakukan lagi penambahan informan.
sudah baik. Informasi tentang program
E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Instrumen dan teknik pengumpulan
pelayanan surat izin usaha perdagangan diberitahukan
secara
data yang digunakan dalam penelitian ini
oleh
yaitu:
setempat lewat kepala bidang pelayanan
Wawancara,
Observasi,
Studi
Pimpinan
terang-terangan
kepada
masyarakat
Kepustakaan
maupun pegawai staf. Seluruh informan
F. Teknik Analisis Data
menyatakan
Analisis merupakan
deskriptif-kualitatif suatu
teknik
yang
mudah
dipahami
setempat.
arti data-data yang telah terkumpul dengan
b. Sumber Daya
oleh
masyarakat
Pada umumnya informan menyatakan
sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti
bahwa jumlah pegawai/staf pelaksana
pada
memperoleh
program pelayanan surat izin usaha
gambaran secara umum dan menyeluruh
perdagangan belum memadai, tapi jika
tentang keadaan sebenarnya.
dilihat dari hasil kerja dilapangan,
itu,
dan
yang
merekam
saat
perhatian
informasi
diberikan sudah sangat jelas serta
menggambarkan dan menginterpretasikan
memberikan
bahwa
sehingga
19
Jurnal Administrasi Publik
sebagian informan mengatakan petugas
program/kegiatan
atau
program
prioritaskan karena semua izin yang ada
pelayanan surat izin usaha perdagangan
disana sama pentingnya. Menurut semua
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
informan
Kota Manado perlu di tambah lagi,
keberhasilan pelaksana program Surat
karena sebagian banyak izin usaha yang
Izin Usaha Perdagangan, pimpinan telah
lama diselesaikan oleh pegawai. Karena
menyediakan dana yang cukup insentif
jika dilihat dari jumlah staf/pegawai
untuk
pelaksana masih kurang memadai jika
kekurangan
dibandingkan dengan banyaknya beban
pegawai/pelaksana tinggal menunggu
kerja dalam pelaksanaannya. Program
kebijaksanaan
surat izin usaha perdagangan adalah
pimpinan.
tanggung jawab pemerintah pusat, jadi
informan mengatakan bahwa pelayanan
dalam pelaksanaannya ada juga ada
surat izin usaha perdagangan hanya
orang-orang
pegawai-
kekurangan pegawai, sikap dari petugas
pegawai yang berkompotensi dikirim
pelaksana sangat baik dilihat dari segi
langsung dari pusat.
keramahan maupun kesopanannya.
pegawai
pelaksana
khusus
atau
c. Disposisi atau Sikap
yang
untuk
para
tidak
mewujudkan
pegawai,
jika
dana
Dalam
di
terjadi nantinya,
selanjutnya
dari
pelayanan
semua
d. Struktur Birokrasi
semua informan yang diwawancarai
Semua informan mengatakan untuk
mengatakan bahwa untuk program surat
struktur birokrasi sudah ditata dengan
izin
semua
jelas, tetapi dalam perencanaan akan
baik
dirubah sesuai petunjuk departemen
mendukung
dalam negeri. Prosedur atau mekanisme
implementasi
pelayanan surat izin usaha perdagangan,
Kebijakan Pelayanan surat izin usaha
pertama-tama masyarakat datang ke
perdagangan yang merupakan salah satu
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu,
program dari pemerintah pusat. Di
pemohon langsung keloket pelayanan
dalam
Perizinan
setelah itu diperiksa oleh pegawai
merupakan
setelah itu penelitian lapangan apakah
usaha
perdagangan
unsur/komponen pimpinan sepenuhnya
Terpadu
pemerintah
maupun
staf
terhadap
Badan
Pelayanan
pelayanan
20
Jurnal Administrasi Publik
surat izin usaha perdagangan itu layak
kebijakan kemendagri tentang program Surat
dikeluarkan
atau
tidak
dan
Izin Usaha Perdagangan. Kebijakan tersebut
tim
teknis
dibuat dimaksudkan agar tidak terjadi lagi
setelah itu penerbitan izin dan diberikan
hal-hal negatif yang dilakukan oleh pihak-
penyerahan pengambilan izin setelah
pihak yang tidak bertanggungjawab yang
diambil
dapat
direkomendasikan
oleh
pemohon
pembayaran
langsung
retribusi
ke (kas
merugikan
masyarakat.
pemerintah
Dampak
negatif
dan yang
Daerah/Bank). Menurut semua informan
dimaksudkan pemerintah diantaranya yaitu,
untuk standar operasional prosedur telah
kurang pegawai padahal sudah lama mereka
tersedia dan dipahami oleh petugas
melaporkan hal untuk tersebut.
pelaksana karena SOP telah dijalankan lewat
pekerjaan
sehari-hari
Hasil
oleh
penelitian
yang
diperoleh
melalui wawancara, observasi, dan studi
petugas/pegawai pelaksana. Umumnya
kepustakaan
untuk hubungan kerja yang terkait
implementasi kebijakan pelayanan Surat Izin
dalam pelaksanaan program ini adalah
Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Perizinan Terpadu Kota Manado baik secara
pelaksanaan
bahwa
kuantitas maupun kualitas dirasakan masih
B. Pembahasan Hasil Penelitian Kebijakan
menunjukkan
program
kurang memadai, sementara kemampuan
Surat Izin Usaha Perdagangan berdasarkan
sumber
Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Pernyataan kepala badan, kepala bagian tata
Indonesia
usaha, dan pegawai staf fungsional umum
tentang
No:36/M-DAG/PER/9/2007 penerbitan
dinilai
cukup.
tentang kesediaan dan komitmen/konsistensi
kebijakan
para pelaksana kebijakan tersebut setidak-
merupakan suatu proses yang dinamis,
tidaknya dapat menunjukkan bahwa tingkat
dimana pelaksana melaksanakan aktivitas
disposisi yang tinggi para pegawai Badan
atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan
Pelayanan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan
melaksanakan kebijakan sesuai dengan arah
tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
kebijakan atau ketentuan dan petunjuk yang
Bentuk
telah ditetapkan. Pernyataan para informan
Implementasi
kegiatan
Izin
finansial
Usaha
Perdagangan.
Surat
daya
implementasi
dari
21
Perizinan
Terpadu
dalam
Jurnal Administrasi Publik
menunjukkan bahwa struktur birokrasi dan
banyaknya beban kerja yang ada. Peralatan
pembagian tugas dan tanggung jawab di
pendukung pelaksanaan program surat izin
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam
usaha
pelaksanaan pelayanan Surat Izin Usaha
peralatan pemprosesan data tersedia secara
Perdagangan sebenarnya sudah jelas, namun
memadai karena jika sudah ada komputer
seringkali tidak dapat berjalan sebagaimana
yang rusak pasti langsung digantikan dengan
mestinya karena masih harus berhubungan
komputer yang baru.
dengan instansi teknis yaitu Bagian Ekonomi
penelitian
ini
seperti
komputer,
Disposisi menunjukkan bahwa untuk
& Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam
perdagangan
program surat izin usaha perdagangan semua
hasil
unsur/komponen pemerintah baik pimpinan
implementasi kebijakan dilihat dari aspek
maupun
komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi
terhadap implementasi Kebijakan Pelayanan
dan
Surat
disposisi
pelayanan
yang
sudah
staf
Izin
mendukung
Usaha
sepenuhnya
Perdagangan
dilakukan. Komunikasi menunjukkan bahwa
merupakan
salah
satu
komunikasi antar pimpinan, pegawai dan
pemerintah
pusat.
Di
masyarakat sudah baik. Informasi tentang
Pelayanan Perizinan Terpadu pelayanan
program
usaha
merupakan program/kegiatan yang tidak di
perdagangan diberitahukan secara terang-
prioritaskan karena semua izin yang ada
terangan dari pimpinan kepada masyarakat
disana sama pentingnya. Menurut semua
setempat lewat kepala bidang pelayanan
informan untuk mewujudkan keberhasilan
maupun pegawai staf. masyarakat dan
pelaksana
pegawai staf menyatakan bahwa informasi
perdagangan, pimpinan telah menyediakan
yang diberikan sudah dimengerti oleh semua
dana yang cukup insentif untuk para
masyarakat yang akan mengurus surat izin
pegawai, jika terjadi kekurangan dana
usaha perdagangan.
nantinya,
pelayanan
surat
izin
program
program
yang
dalam
surat
izin
pegawai/pelaksana
dari Badan
usaha
tinggal
Sumber daya menunjukkan bahwa
menunggu kebijaksanaan selanjutnya dari
jumlah pegawai staf pelaksanaan program
pimpinan. Dalam pelayanan semua informan
pelayanan surat izin usaha perdagangan
mengatakan bahwa pelayanan surat izin
masih kurang memadai karena melihat
usaha
22
perdagangan
hanya
kekurangan
Jurnal Administrasi Publik
pegawai, sikap dari petugas pelaksana sangat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
baik dilihat dari segi keramahan maupun
secara umum pelayanan surat izin usaha
kesopanannya.
perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan
Struktur
menunjukkan
Terpadu kota Manado sudah menunjukkan
bahwa untuk struktur organisasi sudah
tingkat yang cukup baik dengan kata lain
tertata dengan baik dan jelas, tetapi dalam
pelaksanaan pelayanan surat izin usaha
perencanaan akan dirubah sesuai petunjuk
perdagangan sudah cukup dilihat dari waktu
departemen dalam negeri. Prosedur atau
penyelesaian pelayanan. Keseluruhan hasil
mekanisme pelayanan surat izin usaha
wawancara
perdagangan,
kebijakan
datang ke Terpadu,
Birokrasi
pertama-tama Badan
masyarakat
Pelayanan
pemohon
langsung
Perizinan
tentang pelayanan
perdagangan
keloket
kesimpulan
hasil
implementasi
surat
izin
tersebut bahwa
usaha
memberikan
tingkat
keberhasilan
pelayanan setelah itu diperiksa oleh pegawai
implementasi kebijakan pelayanan surat izin
setelah itu penelitian lapangan apakah surat
usaha perdagangan di Badan Pelayanan
izin usaha perdagangan itu layak dikeluarkan
Perizinan Terpadu Kota Manado cukup baik.
atau tidak dan direkomendasikan oleh tim
KESIMPULAN DAN SARAN
teknis setelah itu penerbitan izin dan
A. Kesimpulan
diberikan
penyerahan
setelah diambil
pengambilan
Sesuai
dengan
permasalahan
langsung ke
penelitian yang dilihat dari kedua aspek
pembayaran retribusi (kas Daerah/Bank).
indikator fokus penelitian yaitu : 1) proses
Menurut semua informan untuk standar
implementasi kebijakan pelayanan yang
operasional prosedur telah tersedia dan
dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya,
dipahami oleh petugas pelaksana karena
disposisi,
SOP telah dijalankan lewat pekerjaan sehari-
implementasi kebijakan pelayanan Surat Izin
hari
pelaksana.
Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan
Umumnya untuk hubungan kerja yang
Perizinan Terpadu kota Manado yang dilihat
terkait dalam pelaksanaan program ini
dari
adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
penyelenggaraan pelayanan oleh sebab itu
oleh
pemohon
izin
petugas/pegawai
23
segi
dan
struktur
efektivitas
birokrasi.
dan
2)
efisiensi
Jurnal Administrasi Publik
dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai
ditunjukkan
berikut :
jaminan biaya pelayanan, namun dari
1.
Proses
implementasi
pelayanan
Surat
Perdagangan
di
kebijakan Izin
Badan
segi
Usaha
masih
Pelayanan
kelompok
sasaran),
sering
tidak
Berdasarkan
pelayanan
sesuai
yang
kesimpulan
hasil
dengan
penelitian tersebut dapat disarankan secara
sumberdaya
umum kepada Badan Pelayanan Perizinan
(ketersediaan dan ketercukupan SDM
Terpadu kota Manado yaitu :
dan sumberdaya finansial), disposisi
1.
Menata media informasi untuk publikasi
(kesediaan dan komitmen pelaksana
proses pembuatan surat izin usaha
kebijakan),
perdagangan
struktur
birokrasi
(mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/pembagian
tugas
2.
dan
tanggung jawab). Dari empat aspek
Penambahan
pegawai
memperhatikan
kompetensi
dengan secara
teknis yang menguasai bidang perizinan
tersebut yang terindikasi belum optimal
3.
Penataan struktur organisasi dengan
adalah aspek sumberdaya yaitu sumber
menempatkan
daya manusia yakni tenaga kerja yang
dibawah Badan Pelayanan Perizinan
dirasakan masih kurang memadai baik
Terpadu
dari segi kuantitas maupun kualitas. 2.
penyelesaian
atau
B. Saran
dilihat dari aspek : komunikasi (antara kebijakan
kepastian
disebabkan terutama oleh aspek teknis.
Perizinan Terpadu (BP2T) kota Manado
penyelenggara
waktu
adanya
4.
tim
Perlu pelatihan custumer satisfaction
Izin Usaha Perdagangan di Badan
DAFTAR PUSTAKA
Pelayanan
Abdulwahab,
Manado
yang
efektivitas tingkat
Terpadu
dilihat
yang
pencapaian
dari
ditunjukkan target
langsung
kepada petugas di loket pelayanan
Implementasi kebijakan pelayanan Surat
Perizinan
teknis
kota
S.
2008,
Analisis
tingkat
Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke
oleh
Implementasi Kebijaksanaan Negara,
penerima
Bumi Aksara, Jakarta.
Surat Izin Usaha Perdagangan sudah
Arikunto, S., 2000, Prosedur Penelitian,
optimal. Sedangkan tingkat efisiensi
Rineka Cipta, Jakarta.
24
Jurnal Administrasi Publik
Bungin, B. M., 2010, Penelitian Kualitatif,
Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi
PT. Kencana, Jakarta.
Publik, Alfabeta, Bandung.
Daniel, Moehtar. 2003, Metode Penelitian
Persons, Wayne. 2005, Public Policy:
Sosial Ekonomi, PT Bumi Aksara,
Pengantar Teori & Praktik Analisis
Jakarta.
Kebijakan, Kencana, Jakarta.
Danim, Sudarwan 2005, Pengantar Studi Penelitian
Kebijakan,
PT
Suradinata, Ermaya, 1994. Organisasi dan
Bumi
Manajemen Pemerintahan, Bandung:
Aksara, Jakarta.
Ramadhan
Dunn, W.N., 1998, Pengantar Analisis Kebijakan
Publik.
(terjemahan),
Edisi
Sumber lain :
Kedua
Gadjah
Undang-Undang Dasar 1945
Mada
George III Edward 1980, Implemeting
University Press, Yogyakarta.
Publik Policy
Dye, Thomas R. 1987. Policy Analysis, USA:
Perda Nomor 5 Tahun 2000
The University of Alabama press. Iskandar. Pendidikan
2008. dan
Metodologi Sosial
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008
Penelitian
(Kuantitatif
Peraturan Mentri Perdagangan Republik
dan
Indonesia
Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada
Nomor
36/M-
DAG/PER/9/2007
Press.
Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013
Juliartha,
Edward.
Implementasi
2009. Kebijakan
Model
tentang penyelenggaraan perizinan
Publik.
dan non perizinan pada Badan
Jakarta: Trio Rimba Persada
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Keban, Y. T., 2008, Enam Dimensi Strategis
Manado
Administrasi Publik : Konsep Teori dan Isu, Gava Media, Yogyakarta Kusumanegara, S., 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta. Moleong,
Lexy
Penelitian
J.
2005,
Kualitatif,
Metodologi Pt.
Remaja
Rosdakarya : Bandung 25
