PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) KOTA PONTIANAK

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) KOTA PONTIANAK Oleh : SEPTI ORLANDINA NIM. E21108071 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, tahun 2015 Email : [email protected]

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah : a. retribusi IMB dirasakan terlalu tinggi, b. jangka waktu penyelesaian tidak tepat waktu, c. birokrasi terlalu berbelit belit, d. tidak sesuai dengan SPO, e. banyak pungutan liar. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pelayanan yang diberikan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak kepada masyarakat yang membuat perizinan IMB dan Ingin mengetahui hambatan pelayanan IMB di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak. Pendekatan teori yang di gunakan oleh KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, mengacu kepada penyelenggaraan pelayanan publik satu pintu dalam pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya: 1) prosedur pelyanan 2) waktu pelayanan 3) biaya pelayanan 4) produk pelayanan 5) sarana dan prasarana 6) kompetensi petugas pelayanan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang ada dan yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian sesuai dengan wawancara yang dilakukan masih adanya prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak jelas, masih adanya oknum-oknum yang bermain sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat yang sedang mengurus permohonan IMB. Adapun Saran dalam penelitian ini untuk Upaya untuk meningkatkan pelayanan IMB harus disertai dengan penambahan Sumber Daya Manusia di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak dan Hendaknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak melakukan sosialisasi kepada msyarakat Kota Pontianak akan pentingnya perizinan IMB sekaligus menjelaskan prosedur-prosedur mengenai Izin Mendirikan Bangunan Kota Pontianak. Kata-kata Kunci : Pelayanan, IMB

1 SEPTI ORLANDINA, NIM. E21108071 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

pemerintah

A. PENDAHULUAN

akan

lebih

baik

menyelanggarakan ketimbang dilakukan Dengan dikeluarkannya Undang-

secara nasional dan sentralistik.

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah

sebagai

pengganti

Disamping itu dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah

Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999,

Kota

Dimaksudkan

untuk

mempercepat

pemerintah akan dijalankan dengan baik,

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

karena pemerintah di daerah sudah sangat

pelayanan,

memahami

melalui

peningkatan

Pontianak

maka

konteks

kehidupan

ekonomi,

Dengan

lingkungannya. Dimana pemerintah daerah

seluas-luasnya

yang

yang

sangat

mampu meningkatkan daya saing dengan

masyarakat serta bagaimana mobilisasi

memperhatikan

semua

pemerataan

keadilan

keanekaragaman

daerah

demokrasi,

dalam

rangka

potensi

mendukung fungsidan pelaksaan tugas

dalam

system

pemerintah. Beberapa kecamatan yang ada di

Sejalan dengan berlakunya otonomi maka

daya

kebutuhan

serta

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

daerah

sumber

betul

diseitar

diberikan kepada daerah, diharapkan daerah

pronsip

memahami

ada

social,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. otonomi

politik

tugas-tugas

setiap

pemerintah

Kabupaten/Kota diserahi wewenang untuk

Kota

Pontianak

menjadi

perhatian

pemerintah daerah dalam pembangunan tata kota,

salah

satu

diantaranya

adalah

Kecamatan Pontianak Kota.

melaksanakan urusan pemerintahan sebagai

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun

urusan rumah tangganya yang bertujuan

2008

untuk meningkatkan daya guna, hasil guna

Perangkat Daerah Kota Pontianak dan

penyelenggaraan pemerintah dalam rangka

Keputusan Walikota Pontianak Nomor 14

pelayanan

dan

Tahun 2004 tentang Pelayanan Perizinan

Pemberian

Terpadu di Lingkungan Pemerintah Kota

wewenang (devolution of authority) kepada

Pontianak dan memperhatikan Peraturan

unit-unit satuan pemerintah yang lebih

Walikota

rendah dan lebih kecil merupakan suatu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

dihindari. Mengingat begitu tinggi tingkat

Pontianak serta perubahan atas Peraturan

fregmentasi social dalam sebuah Negara,

Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang

maka ada hal-hal tertentu yang harus

Organisasi

diselenggarakan

Pontianak. Mempelajari dari keputusan

pelaksanaan

terhadap

masyarakat

pembangunan.

secara

local

dimana

tentang

Pembentukan

Nomor

7

Perangkat

Organisasi

Tahun

Daerah

2002

Kota

2 SEPTI ORLANDINA, NIM. E21108071 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

tersebut cukup beralasan, karena semakin

mengenai kelemahan yang terjadi dalam

banyak

pembuatan

masyarakat

Mendirikan

membuat

Bangunan

perizinan

adalah

pelayanan

yang

semakin meningkat pula pendapatan asli

Pelayanan

Perizinan

daerah dari sector perizinan.

prosedur pelayanan yang berbelit belit,

yang

diberikan

di

proses

maka

Adapun

(IMB)

Izin

Terpadu

Badan (BP2T)

menjadi

kurangnya evaluasi dari pegawai yang

permasalahan, masih kurangnya kesadaran

membidangi perizinan dalam pembuatan

masyarakat untuk memiliki Izin Mendirikan

IMB sehingga banyak sekali masyarakat

Bangunan (IMB) masih rendah. Hal ini

yang

dikarenakan biaya yang terlalu tinggi dan

operasional prosedur yang telah ditetapkan.

tidak transparan, waktu yang terlalu lama,

Serta masih banyak lagi beberapa hambatan

serta proses pembuatan yang berbelit-belit

dalam pengurusan pembuatan IMB seperti

dan birokrasi yang panjang disatu sisi

tidak tepatnya waktu dalam pengurusan

masyarakat

yang

sehingga masyarakat harus menunggu lama,

sebaliknya, dengan biaya yang serendah-

dan biaya administrasi yang tidak sesuai

rendahnya dan transparan serta dapat

dengan ketentuan yang berlaku.

menginginkan

hal

diselesaikan dalam waktu yang singkat.

tidak

memperhatikan

Mengingat

standar

luasnya

cakupan

Dengan dibentuknya pelayanan terpadu

pelayanan pembuatan IMB maka ruang

oleh pemerintah daerah Kota Pontianak

lingkup penelitian dalam penelitian ini

maka diharapkan akan menjawab semua

adalah Pelayanan Pembuatan Surat Izin

permasalahan yang ada. Oleh karena itu

Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan

penulis mencoba mengangkat judul skripsi

Terpadu (BP2T) Kota Pontianak.

“

Pelayanan

Pembuatan

Izin

Dengan adanya Badan Pelayanan

Mendirikan Bangunan Di Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak

Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak

dengan maksud untuk dapat memberikan

”.

pelayanan Permasalahan

Surat

pelayanan

publik

prima

kepada

pelayanan terpadu di BP2T melayani

sangat banyak dilapangan. Dalam hal ini

bermacam

izin

salah

Badan

pembuatan

Izin

Mendirikan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

masyarakat,

satunya

adalah

Bangunan

(BP2T) Kota Pontianak adalah suatu badan

(IMB). Bertitik tolak dari uraian pada

yang

umum

Identifikasi masalah diatas agar penelitian

dalam

ini lebih terarah dan terfokus maka ruang

terdapat

lingkup penelitian ini difokuskan pada

memberikan

pembuatan

perizinan

perjalanannya

banyak

pelayanan bangunan sekali

kelemahan yang ada. Hal yang dapat dilihat 3 SEPTI ORLANDINA, NIM. E21108071 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

pelayanan

pembuatan

Izin

Mendirikan

Bangunan di BP2T Kota Pontianak. Dengan

latar

Sugiyono,2006:11).

belakang

dan

dapat pula diartikan sebagai penelitian yang

Bagaimanakah Pelayanan Pembuatan Izin

fenomena

Mendirikan Bangunan (IMB) Di Badan

kelompok

Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota

kekinian.

Pontianak?

dimaksudkan untuk individual, tertentu

memotret situasi

yang

atau

terjadi secara

Teknik pengumpulan data dilakukan

Dalam penelitian ini ada beberapa yang

menurut

Sudarwan (2002:17), penelitian deskriptif

identifikasi masalah yang telah diuraikan

hal

Sedangkan

ingin

dicapai

diantaranya

secara

Observasi,

wawancara,

dan

dokumentasi. Dengan analisis data menurut

mendeskripsikan dan menginterprestasikan

Miles dan

aspek-aspek yang berhubungan dengan

2007:18) bahwa terdapat aktivitas dalam

permasalahan penelitian. Adapun tujuan

analisis data, yang mana aktivitas ini

penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui

saling

proses pelayanan yang diberikan di Badan

data yang didapat. Jadi pada penelitian

Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota

ini dalam menganalisa data menggunakan

Pontianak

kepada

membuat

perizinan

yang

reduksi

IMB,

Ingin

verifikasi.

mengetahui hambatan pelayanan IMB di Badan

Pelayanan

berhubungan

masyarakat 2)

Perizinan

Terpadu

(BP2T) Kota Pontianak.

Hiberman (dalam

data,

Sugiyono,

dalam menganalisa

penyaian

dan

serta

Adapun subjek penelitian ini adalah orang-orang

yang

dianggap

mampu

memberikan keterangan informasi atau data yang berkaitan dengan pembuatan Izin Mendirikan

Bangunan,

yang

menjadi

subjek penelitian adalah :

B. METODE PENELITIAN

1. Petugas Pelayanan di Badan Pelayanan Jenis penelitian dalam penelitian

ini

yang

digunakan

Perizinan

adalah penelitian

Pontianak

deskriftif. Penelitian deskriptif penelitian

yang

dilakukan

adalah

Terpadu

(BP2T)

Kota

2. Masyarakat sebagai pengguna IMB

untuk

mengetahui nilai variable mandiri, baik satu

variable atau

tanpa

lebih

(independen)

membuat perbandingan

atau

menghubungkan antara variable yang satu dengan

variable yang

lain

(dalam 4

SEPTI ORLANDINA, NIM. E21108071 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

C. HASIL

PENELITIAN

daerah

DAN

6. penelitian

pembahasan

dari

dilakuakan

kemudian

ini

merupakan

wawancara

yang

dianalisis

untuk

dijadikan rujukan. Wawancara tersebut

disampaikan

Pemohon membayar retribusi pada petugas bendaharawan penerima BP2T.

7.

Petugas pemroses mencetak surat izin / sertifikat izin

8.

diantaranya adalah: 1.

dan

kepada pemohon.

PEMBAHASAN

Hasil

(SKRD)

Penanda tanganan surat izin sertifikat izin oleh kepala BP2T

Menurut

pendapat

Bapak,

9.

Penyerahan surat izin / sertifikat izin

bagaimana prosedur pelayanan di

kepada pemohon oleh petugas loket

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

BP2T

(BP2T) Kota Pontianak? Berikut tata cara prosedur dalam mengurus

Bapak,

Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota

biaya perizinan di Badan Pelayanan

Pontianak :

Perizinan Terpadu (BP2T) Kota

2.

3.

4.

5.

di

pendapat

bagaimana waktu penyelesaian dan

Pemohon

IMB

Menurut

Badan

1.

perizinan

2.

mengisi

formulir

Pontianak?

permohonan yang telah disediakan

Berdasarkan hasil wawancara yang

pada loket informasi dan kemudian

didapat peneliti bahwa waktu penyelesaian

melengkapi persyaratan perizinan.

perizinan, serta biaya perizinan berdasarkan

Pemohon

berkas

Perda Nomor 2 Tahun 2011, Perwa Nomor

loket

55 Tahun 2012 dan keputusan walikota

loket

Pontianak Nomor 300 Tahun 2012 dimana

menyampaikan

permohonan

kepada

pendaftaran,

dan

petugas petugas

memeriksa, dan meneliti kelengkapan

jangka

berkas.

rekomendasi / pendahuluan selama 5 hari

Berkas permohonan yang lengkap di

kerja, Surat Keterangan Rencana Kota

teruskan pada BP2T diproses bersama

(SKRK) Advice Planning keluar selama 17

tim teknis sebagai bahan pertimbangan

hari kerja serta Izib Mendirikan Bangunan

untuk diputuskan.

(IMB) selama 25 hari kerja. Total waktu

Apabila tidak di izinkan berkas akan

penyelesaian

dikembalikan kepada pemohon

dalam waktu 47 hari kerja.

Apabila diizinkan berkas diteruskan pada

bidang

penetapan

untuk

diterbitkan surat ketetapan retribusi

waktu

Untuk Mendirikan

penyelesaian

seharusnya

dapat

biaya

pengurusan

Bangunan

(IMB)

untuk

selesai

Izin dapat

dirincikan sebagai berikut : 5

SEPTI ORLANDINA, NIM. E21108071 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

1.

2.

Biaya administrasi dan pendaftaran

bangunan, serta jumlah harga retribusi yang

sebesar Rp. 15.000,-

dibayarkan.

Biaya survey lapangan sebesar 0.05% dari nilai bangunan

3.

4.

5.

6.

Biaya

pengukuran

4. dan

pematokan

Menurut bagaimana

pendapat dengan

Bapak,

sarana

dan

sebesar 0.05% dari nilai bangunan

prasarana

Biaya pemeriksaan gambar dan koreksi

Perizinan Terpadu (BP2T) Kota

gambar yang meliputi konstruksi dan

Pontianak?

arsitektur sebesat 0.05% dari nilai

Untuk

di

Badan

menunjang

Pelayanan

kelancaran

bangunan

tahapan pelaksanaan pelayanan IMB di

Biaya pengawasan sebesar 0.05% dari

BP2T Kota Pontianak, dalam hal ini tidak

nilai bangunan

dapat terlepas dari sarana dan prasarana

Biaya plat IMB sebesar Rp. 5.000,-

operasional yang digunakan pada setiap

Biaya

diatas

tersebut

belum

aktivitas di kantor BP2T. Sarana pelayanan

termasuk biaya retribusi yang nantinya akan

yang dimiliki ada beberapa unit computer,

kita setor langsung kepada Bank Daerah

meja, alat tulis kantor, printer, dan scanner.

yang berkerja sama dalam hal perizinan

Sedangkan untuk prasarana yang terdapat di

tersebut. Biaya retribusi akan dibayarkan

BP2T ini adalah gedung untuk pelayanan

setelah surat IMB telah jadi dan selesai.

guna melayani masyarakat yang ingin mengurus perizinan, kemudian ruangan

3.

Menurut

pendapat

Bapak,

tunggu beserta kursi tunggu, dan juga

dengan

produk

terdapat toilet yang ada pada belakang

Badan

Pelayanan

bagaimana pelayanan

di

gedung. Untuk kompetensi pelayanan di

Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak? Setelah melakukan tahapan-tahapan

BP2T dirasa sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

diatas produk pelayanan yang dihasilkan

Namun tidak pada masyarakat yang

dari pengurusan IMB itu berupa SK IMB

merasakan rumitnya dalam hal pengurusan

atau bisa disebut juga sertifikat IMB,

IMB, dari hasil wawancara peneliti kepada

sertifikat ini terdiri atas cover kertas ukuran

masyarakat ada beberapa yang belum puas

A3, berwarna kuning, bercorak. Jadi pada

dengan

cover tersebut ada tulisan IMB dan pada

Pontianak.

pelayanan

pada

BP2T

Kota

selembaran tersebut menjelaskan tentang informasi IMB pemilik / pemohon, sketsa 6 SEPTI ORLANDINA, NIM. E21108071 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

5.

Menurut

pendapat

Bapak/Ibu

6.

Apa saran Bapak/Ibu untuk Dinas di

kendala apa saja yang Bapak/ Ibu

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

rasakan dalam mengurus perizinan

(BP2T)

IMB di Badan Pelayanan Perizinan

pelayanannya semakin efektif?

Kota

Dari

Terpadu (BP2T) Kota Pontianak?

Pontianak,

segi

waktu

agar

penyelesaian

perizinan sudah sangat tepat, semoga tidak Dari berbelit

prosedur

belit

yang

pelayanan

yang

dirasa masyarakat

ada

kendala

dan

molornya

waktu

penyelesaian perizinan IMB.

kurang mengerti dengan prosedur yang ada

Penyelenggaraan

kegiatan

dalam pelayanan tersebut. Diakibatkan

penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat

kurangnnya sosialisasi pelayanan dalam

baik secara langsung maupun di media

pengurusan perizinan IMB, dimana dalam

massa tentang pelayanan perizinan IMB

hal

dirasa sangat perlu sehingga masyarakat

penyelenggaran

pelayanan

public

haruslah bersifat transparan yang meliputi

dapat

kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan

prosedur pelayanan, produk pelayanan dan

pengawasan.

perizinan, biaya, serta waktu. Juga sebagai

Dari segi rincian biaya pelayanan dirasa masih ada oknum yang bermain

mengetahui

informasi

tentang

sarana aspirasi keluhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dilapangan.

contohnya sketsa draft gambar yang sudah pemohon

masukkan

untuk

dilakukan

D. PENUTUP

perizinannya ternyata tidak sesuai dengan

Dalam proses pelayanan perizinan

gambar yang ditentukan oleh pegawai di

IMB hal yang dapat dijadikan prosedur

BP2T Kota Pontianak sehingga mereka

dalam pengurusan perizinan IMB adalah

harus merogoh kembali kocek mereka

sebagai pedoman BP2T dan Satuan Kerja

untuk membayar sketsa gambar yang baru

Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam

yang sudah ditentukan pihak BP2T Kota

menyelenggarakan proses perizinan serta

Pontianak.

untuk

Namun

untuk

pendaftaran

meningkatkan

kualitas

sampai dengan penyetoran retribusi dirasa

penyelenggaran

perizinan

kepada

baik dan sudah sesuai dengan ketentuan

masyarakat

efisien

efektif.

peraturan yang berlaku.

Berfungsi sebagai acuan untuk menjamin

yang

dan

tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai sebagai penyedia pelayanan perizinan

kepada

mencapai

tujuan

masyarakat. tersebut

Untuk

berdasarkan 7

SEPTI ORLANDINA, NIM. E21108071 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

pedoman

prosedur

kerja

BP2T

Kota

E. REFERENSI

Pontianak telah melaksanakan prosedur pelayanan

sesuai

dengan

Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

melalui

Peraturan

Walikota

Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Standard an Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Walaupun

dalam

proses

waktu

penyelesaian ada factor pemghambat dalam pengurusan IMB di BP2T Kota Pontianak karena kurangnya kesadaran masyarakat dengan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi. Sebagian besar masyarakat belum memahami tentang standar pelayanan yang harusnya diterima

Widodo Joko, MS, 2006. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Bayu Media Publishing

dan sesuai dengan

prosedur pelayanan yang diberlakukan. Hal inilah yang menyebabkan sekalipunsudah

Wasistono Sadu, 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah. Jakarta: Fokus Media Yuwono Teguh, 2001. Manajemen Ototnomi Daerah: Membangun Daerah Berdassarkan Paradigma Baru. Semarang:Pusat Kajian Otonomi Daerah Dan Kebijakan Publik. Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

sesuai dengan SOP namun masih ada ditemui

lamanya

perizinan.

proses

Permintaan

pembuatan

perizinan

yang

banyak tidak sebanding dengan jumlah pegawai

yang

memberikan

pelayanan

tersebut. Upaya

untuk

meningkatkan

pelayanan IMB harus disertai dengan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak (RT-RW) 20022012. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Dalam Rangka Program Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (PIMBA) di Kota Pontianak.

penambhan Sumber Daya Manusia di BP2T Kota Pontianak. Hendaknya BP2T Kota Pontianak melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pontianak akan pentingnya perizinan IMB

sekaligus

menjelaskan

dan

memberikan informasi mengenai pelayanan IMB. 8 SEPTI ORLANDINA, NIM. E21108071 Program Studi Ilmu Administrasi Fisip UNTAN