IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG DON RAY L. PAPULING JANTJE MANDEY JERICHO D. POMBENGI Abstract : Service public by public bureaucracy represent one the materialization of state aparatus function as serving society beside as serving state. Service public by meant public bureaucracy is secure and prosperous of society (citizen). Therefore, government, specially bureaucracy service of public, owning authority to publish various permit type, shall develop;build mechanism and system service of trustworthy permit so that conduct activity service of permit swiftly is, timely, cheap, transparent and akuntabel. To race growth of economics in Town of Bitung, hence government of Town conduct bureaucracy reform, specially area service of permit and cultivation of capital as policy instrument to create climate of effort which kondusif. Pursuant to problems above, writer interest to do research by lifting title : Implementation Policy Service Of Permit is Effort Commerce At Corporation Inwrought Permit And Investation Of Capital Area Town of Bitung. Keyword : Implementation, Policy Service, Public Services. Pelayanan publik (public services) PENDAHULUAN yang
Salah satu tugas pokok pemerintah
oleh birokrasi publik merupakan salah
terpenting
satu perwujudan dari fungsi aparatur
adalah
memberikan
pelayanan kepada masyarakat, karena itu
negara
organisasi sebagai
pemerintah 'pelayan
sebagai
abdi
masyarakat
di
sering
disebut
samping sebagai abdi negara. Pelayanan
masyarakat'
(public
publik (public services) oleh birokrasi
servant).Hal ini sejalan dengan pendapat
publik
Rasyid (1998) bahwa pemerintah tidaklah
mensejahterakan
diadakan untuk melayani dirinya sendiri,
negara) dari suatu negara kesejahteraan
tetapi untuk melayani masyarakat serta
(welfare state). Pelayanan umum oleh
menciptakan kondisi yang memungkinkan
Lembaga Administrasi Negara (1998)
setiap
diartikan sebagai segala bentuk kegiatan
anggota
mengembangkan kreativitasnya
demi
masyaraakat
dimaksudkan masyarakat
untuk (warga
kemampuan
dan
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh
mencapai
tujuan
Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah
bersama.
dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik
1
Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa
Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2008
baik dalam rangka upaya kebutuhan
Tentang Pedoman Organisasi dan Tata
masyarakat
rangka
Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
peraturan
Di Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti
maupun
pelaksanaan
dalam
ketentuan
perundang-undangan. Mahmudi menyatakan
oleh pemerintah daerah melalui Peraturan (2005
bahwa
:
229)
pelayanan
publik
Daerah
(Perda),
dioperasionalkan
kemudian
melalui
Peraturan
adalah segala kegiatan pelayanan yang
Gubernur(Pergub) untuk Daerah provinsi
dilaksanakan
dan Peraturan Bupati/Walikota untuk
oleh
penyelenggara
pelayanan
publik
pemenuhan
kebutuhan
pelaksanaan
sebagai
upaya
publik
ketentuan
perundang-undangan.
Daerah Kabupaten/Kota.
dan
Untuk
peraturan
memacu
pertumbuhan
ekonomi di Kota Bitung, maka pemerintah
Sebagaimana
Kota
melakukan
reformasi
birokrasi,
diketahui bahwa dewasa ini kondisi
khususnya dibidang pelayanan perizinan
masyarakat
suatu
dan penanaman modal sebagai instrumen
dinamis,
kebijakan untuk menciptakan iklim usaha
telah
perkembangan tingkat
terjadi
yang
kehidupan
sangat
masyarakat
yang
yang kondusif. Dengan merujuk pada
semakin baik, merupakan indikasi dari
Permendagri, Nomor 20 Tahun 2008
empowering
Tentang Pedoman Organisasi dan Tata
yang
dialami
oleh
masyarakat (Widodo, 2001).
Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
Dalam kondisi masyarakat seperti
Di Daerah, maka pemerintah kota Bitung
ini, birokrasi pelayanan publik harus dapat
menerbitkan Peraturan Daerah (Perda)
memberikan layanan publik yang lebih
nomor 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi
profesional, efektif, sederhana, transparan,
dan
terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif
Perencanaan
serta sekaligus dapat membangun kualitas
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
manusia
Lain
dalam
arti
meningkatkan
Tata
Kerja
Kota
Inspektorat,
Pembangunan
Bitung,
Badan daerah,
kemudian
kapasitas individu dan masyarakat untuk
ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota
secara aktif menentukan masa depannya
Bitung, Nomor 43 Tahun 2012, tentang
sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001).
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Khusus di tingkat daerah, Menteri
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan
Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
yang tertuang dalam Peraturan Menteri 2
Berdasarkan
data
masih
ada
Perdagangan
Pada
Badan
Pelayanan
keluhan masyarakat pengguna layanan,
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
terutama para pedagang yang sering
Daerah Kota Bitung.
mengurus izin usaha perdagangan (SIUP)
METOE PENELITIAN
dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
A. Jenis Penelitian
masih merasa bahwa kualitas pelayanan
Metode yang digunakan adalah
perlu ditingkatkan lagibeberapa hal yang
metode
sering menjadi keluhan masyarakat dalam
deskriptif, dapat diartikan sebagai proses
mengurus izin diantaranya adalah : a)
pemecahan
Ketidakpastian
tentang
dengan melukiskan keadaan subyek dan
usaha
obyek penelitian pada saat sekarang
perdagangan (SIUP) dan TDP (Tanda
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
Daftar Perusahaan); b) Ketidak-pastian
bagaimana adanya (Nawawi, 1995).
tentang syarat serta dokumen untuk
B. Fokus Penelitian
penyelesaian
waktu pengurusan
izin
mengurus; c) Buruknya sifat para pelayan publik
dalam
deskriptif-kualitatif.
masalah
Metode
yang
diselidiki
Fokus dalam penelitian ini adalah
menyelenggarakan
kajian tentang implementasi kebijakan
pelayanan publik dimana para pelayan
pelayanan perizinan usaha perdagangan
publik dinilai pilih kasih dalam melayani
yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan
masyarakat dalam mengurus izin usaha
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
perdagangan (SIUP) dan TDP (Tanda
Daerah (BPPT-PMD) Kota Bitung.
Daftar
Perusahaan);
Sulitnya
Selain itu, penelitian ini dapat
menghubungi/mencari para pegawai; e).
mengidentifikasi sekaligus menganalisis
Pengenaan biaya yang adil dan wajar
keberhasilan atau kinerja pelayaan publik,
masyarakat
mengeluh
khususnya pelayanan perizinan usaha
mengenai hal ini dimana para aparatur
perdagangan yang dilakukan oleh Badan
dinilai mempersulit masyarakat dalam
Pelayanan
mengurus TDP dan SIUP.
Penanaman Modal Daerah (BPPT-PMD)
juga
d).
sering
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis
tertarik
untuk
melakukan
dalam
rangka
penyusunan
penelitian
Perizinan
Terpadu
dan
Kota Bitung. C. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan
data
dilakukan
skripsi sarjana strata satu (S-1) dengan
dengan teknik pengamatan secara intensif
mengangkat
Implementasi
(observation), wawancara yang dilakukan
Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha
secara mendalam (in-depth interview) dan
judul
:
3
teknik
dokumentasi
kepustakaan.
Untuk
serta melengkapi
telaah
kebijakan pelayanan perizinan dan
data
(BPPT-PMD) Kota Bitung, dan pelaku
primer yang diperoleh dengan cara-cara
usaha
sebagaimana dimaksud di atas, maka
informan
dalam penelitian ini juga menggunakan
ialah analisis deskriptif. Melalui teknik
berkaitan dengan data statistik di Badan Perizinan
Terpadu
ini, akan digambarkan seluruh data atau
dan
fakta
Penanaman Modal Daerah (BPPT-PMD)
pelayanan,
termasuk
penafsiran
maupun di
samping
langsung
digunakan
teknik
di
data
yang
interview
mengajukan
berpedoman
pada
daftar
akan
menarik
dapat
dapat
pula
dideskripsikan
kesimpulan
atas
data
yang
khusus ke bentuk umum, atau penalaran untuk
mencapai
suatu
kesimpulan
mengenai semua unusur-unsur penelitian
informan, perlu didukung dengan data dari
menggunakan
berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk
benar tidaknya jawaban atau pernyataan
didapat
dengan
induktif, yakni penganalisaan dengan cara
lapangan. Selanjutnya untuk membuktikan
yang
penyebaran
Analisis data dilakukan secara
berkembang sesuai kenyataan yang ada di
sekunder
melalui
melalui grafik atau gambar.
pertanyaan tidak hanya terpaku pada tetapi
dianalisa
kemudian
pertanyaan
sebelumnya. Dalam melakukan interview,
wawancara,
data
teknik analisis tabel (Tabel frekuensi)
yang
(interview guide) yang telah disusun
pedoman
analisis
diperoleh melalui penyebaran kuesioner
terhadap
pertanyaan
hasil
teori yang sesuai. Untuk data yang
juga
informan yang telah ditentukan, dengan cara
terhadap
kuesioner dengan berpedoman pada teori-
pengamatan
lapangan,
dengan
deskriptif, baik dari data hasil wawancara
dan lain-lain. memperoleh
diperoleh
relevan dengan tujuan penelitian dan
data
pelayanan perizinan usaha perdagangan,
secara
yang
mengembangkan kategori-kategori yang
Kota Bitung, seperti : data pegawai, data
dibutuhkan,
dalam
Teknik analisis yang digunakan
untuk menjaring data sekunder yang
Untuk
ditetapkan
D. Teknik Analisis Data
. Teknik dokumentasi, dilakukan
produk
yang
Banyaknya
penelitian ini sebanyak 15 orang.
data sekunder.
Pelayanan
perdagangan.
yang telah diperiksa atau diteliti dalam
studi
penelitian
dokumentasi.Informan dalam penelitian
kebijakan
ini, antara lain : unsur pelaksana
mengenai pelayanan
perdagangan. 4
implementasi perizinan
usaha
HASIL DAN PEMBAHASAN
dapat diterima dengan jelas pula
A. Rangkuman Hasil Wawancara dan
oleh implementor, target group dan pihak lain yang berkepentingan,
Pembahasan 1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Keberhasilan
implementasi
kebijakan,
termasuk
terutama berkaitan dengan maksud, tujuan dan sasaran serta substansi
suatu
dari kebijakan publik yang akan
kebijakan
diimplementasikan.
pelayanan perizinan usaha perdagangan
Informasi yang dikembangkan oleh
turut ditentukan oleh beberapa faktor,
manajemen pada BPPT-PMD Kota
diantaranya yaitu : komunikasi, sumber daya,
disposisi
(sikap
Bitung telah terpola dengan baik dan
aparat
sistematis sehingga memudahkan
pelaksana), dan struktur organisasi
dan
pelaksana kebijakan yang merupakan penentu
keberhasilan
terpadu Kota Bitung. Keempat dimensi
pelayanan
perizinan
khususnya
terpadu, perizinan
usaha
perdagangan.Hampir
sebagai berikut :
semua
kelompok sasaran yang dalam hal
a. Dimensi Komunikasi Komunikasi
ini adalah masyarakat pengguna
merupakan
menjadikan memahami
sarana
layanan
pelaksana apa
kebijakan
yang
akan
yang
informasi
yang
pelayanan
perizinan
usaha,
khususnya
layanan
perizinan
belum atau
sehingga mengakibatkan
terjadinya
yang jelas, tepat dan konsisten
menyampaikan
kebijakan
disosialisasikan kepada pengguna
tepat dan konsisten. Komunikasi
dalam
usaha)
dikomunikasikan
yang harus dinyatakan dengan jelas,
efektif
(pelaku
substansi
persyaratan
tepat
(berkompeten) melalui komunikasi
dapat
usaha
menyatakan dengan tegas bahwa
diimplementasikan dapat disalurkan orang-orang
perizinan
perdagangan
yang
seharusnya mereka lakukan. Setiap
diharapkan
substansi
program/kebijakan
pelayanan
tersebut dapat dijelaskan berturut-turut
kepada
untuk
mengimplementasikan
perdagangan dengan sistem pelayanan
kebijakan
pelaksana
kebijakan
implemntasi
kebijakan pelayanan perizinan usaha
untuk
mempercepat
keterlambatan
dalam
proses pelayanan perizinan karena masyarakat mengetahui 5
pengguna pasti
tidak
persyaratan-
persyaratan.Dengan
demikian,
seperti SDM pegawai, fasiitas dan
implementasi kebijakan dari dimensi
peralatan pendukung serta anggaran
komunikasi,
terutama
tentang
cukup tersedia dan memadai untuk
persyaratan
perizinan
usaha
mengimplementasikan
kebijakan
perdagangan belum secara optimal
pelayanan
dilakukan oleh pihak BPPT-PMD
terutama pelayanan perizinan usaha
Kota Bitung.
perdagangan di Kota Bitung.
b. Sumber daya
perizinan
terpadu,
c. Disposisi (Sikap Aparat Pelaksana)
Sumber daya atau risorsis dalam
Motivasi
konteks
merupakan
faktor
implemntasi
kebijakan
pendorong bagi seseorang untuk
pelayanan
perizinan
terpadu,
melakukan sesuatu atau berperilaku
khususnya
pelayanan
perizinan
usaha
perdagangan
dengan
keinginan
faktor
dari
pendorong. Bagi pegawai, dorongan
sumber daya manusia, mulai dari
untuk berperilaku atau melakukan
level
pada
tugas
staf,
termotivasi oleh adanya kompensasi
peralatan, fasilitas kerja, material,
atau insentif yang akan diterima.
financial dan kewenangan. Tanpa
Kompensasi yang diberikan oleh
sumber daya yang memadai, dapat
organisasi dalam berbagai bentuk
dipastikan bahwa kebijakan tidak
atau jenisnya sesuai dengan prestasi
dapat
yang diperlihatkan oleh pegawai itu
pimpinan
pegawai
terdiri
sesuai
samapai
pelaksana
atau
diimplementasikan
secara
dengan
baik
karena
efektif.
sendiri, seperti gaji, uang lembur,
Dari aspek peralatan dan fasilitas
insentif,
kerja, ternyata BPPT-PMD Kota
tunjang dan lain-lain yang bersifat
Bitung dapat dikatakan sangat layak
inmateril seperti penghargaan dan
dan
lain-lain.
memenuhi
syarat
melaksanakan
untuk atau
Dalam
bonus,
berbagai
konteks
jenis
implementasi
mengimplementasikan
kebijakan
kebijakan
pelayanan
perizinan
terpadu Kota Bitung, maka para
terpadu,
dibidang termasuk
pelayanan
pelayanan
implementor
perizinan
memperoleh
perizinan usaha perdagangan. Hal
kompensasi
ini ditekankan oleh semua informan
masing-masing atau dari instansi
bahwa
induknya, disamping ada insentif
sumber
daya
organisasi, 6
dari
unit
kerjanya
yang diterima berdasarkan prestasi
organisasi ini, jelas terlihat bahwa
kerjanya
Dengan
tujuan utama dari struktur organisasi
adanya tingkat motivasi tertentu,
adalah pengendalian. Pengendalian
maka
petugas/pegawai
dalam hal ini mencakup dua hal,
pelayanan memperlihatkan sikap dan
yaitu (1) mengendalikan cara orang-
perilaku yang cukup bervariasi, ada
orang dan mengkoordinir tindakan-
sikap yang ramah dan bersahabat,
tindakan mereka untuk mencapai
ada yang kurang ramah dan bahkan
tujuan
ada yang kurang bershabat pada saat
mengendalikan penggunaan alat-alat
menerima
untuk
masing-masing.
para
masyarakat
pengguna
layanan.
organisasi
dan
memotivasi
(2)
orang-orang
dalam mencapai tujuan organisasi.
d. Struktur Organisasi Kebijakan
Mengacu pada struktur organisasi
Pelaksana
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Struktur organisasi adalah sistem
dan
formal dari beberapa
hubungan
(BPPT-PMD) Kota Bitung, maka
untuk
dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa
mengendalikan orang-orang anggota
secara struktural, Badan Pelayanan
organisasi
Perizinan Terpadu dan Penanaman
tugas
dan
otoritas
dan
mengkoordinir
tindakan-tindakan
mereka
dalam
Penanaman
Modal
daerah
Modal daerah (BPPT-PMD) Kota
menggunakan sumber daya untuk
Bitung
mencapai tujuan organisasi (Jones,
otoritas/kewenangan, yakni Kepala
2003).
Badan sebagai tingkat Pimpinan
Robbins
mengemukakan organisasi
(1994)
bahwa
struktur
adalah ”suatu
memiliki
Puncak,
tiga
Kepala
tingkatan
Bidang
sistem
PelayananPeriziman sebagai tingkat
penetapan tugas-tugas yang akan
Pimpinan Menengah dan Kepala
dibagi, siapa melakukan apa dan
Sub-Bidang
melapor kepada siapa, mekanisme
pimpinan bawah.
sebagai
tingkat
koordinasi formal dan pola interaksi
Pendelegasian wewenang dari
Otoritas
atasan telah diberikan kepada bawahan
yang
akan
diikuti”.
merupakan hak untuk bertindak dan
yang
memerintah
perlaksanaan tugas pokok dan fungsi
(Schermerhorn
seseorang et
al.,
1991).
berkaitan
(Tupoksi)
Mengacu pada pengertian struktur
langsung
sehingga
dapat
dengan
berjalan
secara efisien dan efektif. Petugas 7
pelayanan adalah orang yang paling
berkualitas akan terlaksanakan dengan
dekat dengan masalah dan peluang
baik.
yang dihadapi, baik oleh petugas itu
2. Dimensi Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan
sendiri maupun masyarakat pengguna layanan.Pendelegasian
Mengacu pada rangkuman hasil
wewenang
kepada bawahan akan merangsang
wawancara,
munculnya
beberapa
inovasi
dan kreativitas
dapat
dikemukakan
indikator
dari
dimensi
pegawai/petugas dalam melaksanakan
pelayanan perizinan usaha perdagangan
pekerjaan yang berhubungan langsung
berdasarkan
dengan masyarakat pengguna layanan.
informan,
Dampaknya
dikemukakan sebagai berikut :
adalah
munculnya
wawancara yang
dengan
hasilnya
dapat
a. Persyaratan Pelayanan Perizinan
semangat kerja pegawai yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen dan
Persyaratan pelayanan perizinan
lebih
diberi
yang
harus
persyaratan
semua
administratif
produktif.
Selain
wewenang,
bawahan
dilindungi
karena
juga tidak
dimaksudkan
pimpinan menginginkan campur tangan
untuk
bawahan
perizinan
dalam
pengambilan
adalah
teknis yang
diperlukan
mendapatkan sesuai
dan
pelayanan
dengan
jenis
perizinan yang diurus. Persyaratan
keputusan.
dalam
Dalam hubungan ini, Kepala
setiap
jenis
layanan
BPPT-PMD Kota Bitung, menegaskan
perizinan mungkin saja berbeda,
bahwa
namun
pendelegasian
kewenangan
pada
prinsipnya
setiap
kepada bawahan telah dilakukan dan
pemohon diharuskan memenuhi
hal itu sesuai dengan SOP Badan
atau
sehingga bawahan atau pimpinan pada
tersebut
level bawah (operasional) secara cepat
layanan
perizinan
dapat
dibutuhkan
agar
tidak
operasional yang berkaitan dengan
hambatan
dan
keterlambatan
implementasi
dalam proses pengurusannya dan
perizinan
mengambil
kebijakan
usaha
keputusan
pelayanan
perdagangn
melengkapi sesuai
persyaratan dengan
jenis yang terjadi
dapat terselesaikan sesuai alokasi
tanpa
harus meminta restu atau petunjuk dari
waktu
atasan
Sering muncul masalah bahwa
sehingga
pelayanan
yang
yang
pemohon 8
telah
belum
disiapkan.
meengetahui
dengan pasti persyratan apa yang
mengumumkan (menempelkan di
harus diadakan sesuai jenis izin
papan pengumuman) mekanisme
yang diperlukan, seperti jenis izin
pelayanan tersebut untuk dapat
usaha perdagangan.
dibaca
Persyaratan sebagian unsur
perizinan
besar
menurut
informan
masyarakat
atau
diketahui
oleh
masyarakat pengguna layanan.
dari
Dalam
peningkatan
pelayanan
perizinan
kepada
layanan (pelaku usaha), ternyata
masyarakat
pengguna
layanan
belum disosialisasikan sehingga
perizinan
menyulitkan masyarakat pengguna
terhadap kelancaran dan kualitas
layanan
untuk
pelayanan di Badan Pelayanan
mereka.
Perizinan terpadu dan Penanaman
(pelaku
mengurus Kondisi
usaha)
izin ini
pengguna
rangka
usaha
berdampak
pada
usaha
perdagangan
Modal daerah (BPPT-PMD) Kota
sering terjadi keterlambatan atau
Bitung
penundaan
proses
mengedepankanprinsip pelayanan
karena
primasehingga
dalam
penyelesaian
perizinan,
dengan
tetap
tercapai
mutu
pelaku usaha sering bolak-balik
pelayanan atau tingkat kepuasan
dari dan ke kantor DPPT-PMD
pengguna
Kota Bitung untuk melengkapi
baik.Prosedur pelayanan perizinan
persyaratan yang dibutuhkan.
usaha
b. Prosedur Pelayanan Perizinan Agar
proses
layanan
pada
lebih
BPPT-PMD
agak
karena
harus
berbelit-belit,
penyelenggaraan
yang
melewati beberapa meja petugas,
pelayanan
perizinan
tidak
dan
mengalami
hambatan,
maka
bersangkutan
diperlukan
alur
mekanisme
sering
petugas tidak
yang berada
ditempat.
pelayanan yang sederhana dan
Penelitian ini menunjukkan bahwa
dapat dipahami oleh masyarakat
secara
empiris,
pengguna
layanan.
Untuk
itu,
pelayanan
perizinan
diperlukan
paling
tidak
dua
BPPT-PMD
masih
terkesan
langkah yang harus dilakukan oleh
berbelit-belit
atau
birokratis
petugas
pelayanan,
sehingga
dapat
mengatur
lay-out
percepatan
pelayanan
pelayanan
yang
yakni
mekanisme runtut
dan
kepada 9
pengguna
prosedur di
kantor
menghambat perizinan layanan,
khususnya
para
pelaku
usaha
layanan.
perdagangan.
Hal
kurangnya
c. Kesiapan petugas pelayanan Kesungguhan
petugas
ini
dilihat
disiplin
dari
petugas
pelayanan, dimana sebagian dari dalam
mereka sering datang terlambat,
memberikan pelayanan, terutama
kemudian pulang sebelum jam
terhadap konsistensi waktu kerja
tutup kantor.
sesuai ketentuan yang berlaku. Kesiapan
petugas
d. Kenyamanan Lingkungan
pelayanan,
Lingkungan
pelayanan
harus
menurut Parasutaman dkk (dalam
tertib, teratur, disediakan ruang
Tjiptono, 1996) merupakan salah
tunggu yang nyaman, bersih, rapi,
satu
dari
lingkungan yang indah dan sehat
keandalan (realibility),
serta dilengkapi dengan fasilitas
indikator
dimensi yaitu
penting
kemampuan
memberikan
pendukung
pelayanan,
pelayanan yang dijanjikan dengan
tempat
segera, akurat dan memuaskan.
ibadah dan lain-lain. Kenyamanan
Hal ini bermakna bahwa petugas
lingkungan pelayanan merupakan
pelayanan harus siap atau berada
salah satu indikator yang sangat
ditempat pada saat masyarakat
menentukan
pengguna layanan membutuhkan
publik,
pelayanan
proses
perizinan usaha perdagangan yang
pelayanan dapat berjalan sesuai
diberikan unit pelayanan publik,
target waktu yang ditentukan.
seperti Badan Pelayanan Perizinan
Kecenderungan jawaban informan
Terpadu dan Penanaman Modal
tentang
sejauhmana
kesiapan
daerah (BPPT-PMD) Kota Bitung.
petugas
dalam
melaksanakan
Kondisi kenyamanan lingkungan
tugas pelayanan perizinan usaha
perlayanan di Kantor tersebut,
perdagangan, dapat diamati dari
semua informan pengguna layanan
hasil wawancara dengan informan
mengatakan
dari unsur masyarakat pengguna
dengan
layanan, bahwa petugas pelayaan
ketersediaan
kurang siap dalam memberikan
peralatan penyunjang pelayanan
pelayanan
perizinan
yang cukup memadai.
perdagangan
kepada
sehingga
usaha pengguna 10
parkir,
toilet,
seperti
kualitas
termasuk
tempat
pelayaan pelayanan
cukup didukung fasilitas
nyaman oleh dan
e. Keamanan Pelayanan Proses
dan
baik, kecuali indikator komunikasi
produk
pelayanan
yang berkaitan dengan sosialisasi
publik memberikan rasa aman dan
persyaratan perizinan yang belum
kepastian hukum. Ini bermakna
optimal pelaksanaannya. Sementara
bahwa selain suasana lingkungan
itu, dimensi pelayanan perizinan
pelayanan yang menjamin tidak
usaha,
terjadinya
yang
terealisasi dengan baik, kecuali
merugikan masyarakat pengguna,
aspek persyaratan dan prosedur
seperti pencopetan dan lain-lain,
perizinan
juga produk layanan publik yang
diimplementasikan.
tindakan
diterima
memberikan
hukum,
terutama
kepastian
belum
beberapa
telah
optimal
faktor
sebagai
pencapaian
keautentikannya.
keberhasilan
impelemntasi
Hasil wawancara dari informan
pelayanan
unsur
perdagangan
masyarakat
layanan
pengguna
menegaskan
keamanan,
baik
layanan
sisi
Ada
umumnya
penghambat
produk
dari
2.
pada
bahwa
fisik
perizinan
usaha
adalah
faktor
eksternal, seperti egoisme sektoral
maupun
dan
(keautentikan)
kurangnya
masyarakat
dapat dijamin keamanannya.
pemahaman
pengguna
tentang
persyaratan dan dokumen perizinan usaha perdagangan.
KE S I M PUL A N D A N S A RA N A. Kesimpulan
B. Saran
Berdasarkan
hasil-hasil
Mengacu pada hasil temuan dalam
penelitian yang telah dikemukakan pada
penelitian ini, maka dipandang perlu
bagian sebelumnya, maka dapat ditarik
untuk
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
sebagai berikut :
1.
1.
Secara
umum,
hampir
indikator
dari
kebijakan
pelayanan
usaha
implementasi
perdagangan
diselenggarakan
semua
oleh
memberikan
beberapa
saran,
Implementor perlu mengoptimalkan sosialisasi tentang persyaratan dan
perizinan
prosedur pelayanan perizian kepada
yang
para pelaku usaha perdagangan agar
Badan
mempercepat
proses
Pelayanan Perizinan Terpadu dan
pelayanan
perizinan
usaha
Penanaman Modal Daerah (BPPT-
perdagangan
sehingga
kinerja
PMD) Kota Bitung sudah cukup 11
implementasi
pelayanan
dapat
dicapai
secara
Grindle, Merilee S., 1980.,Politics and
optimal, efisien dan efektif.
Policy Implementation in the Third
2. Untuk megatasi faktor penghambat, seperti
egoisme
sektoral
rendahnya
World.,
dan
usaha
proses
kebijakan
tentang
Sektor Publik. Yogyakarta. UPP
perdagangan,
AMP YKPN.
implementasi
perizinan maka
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology
usaha
Ilmu Pemerintahan Jilid I dan II.
disarankan
Jakarta : PT. Rineka Cipta
kepada pemerintah kota Bitung agar
Peters, B. Guy, 1984, American Public
melakukan koordinasi dan pembinan kepada
intansi/dinas
mengoptimalkan jenis
usaha,
terkait
sosialisasi
Policy : Process and Performance,
serta
New York : Franklin Watts.
jenis-
persyaratan
Tampubolon, Daulat. 2001. Perguruan
dan
Tinggi Bermutu Paradigma Bam
dokumen perizinan.
Manajemen DAFTAR PUSTAKA Abdul
Wahab,
S,
Pendidikan
Tinggi
Menghadapi Tantangan Abad ke 21. 2001,
Analisis
Jakarta: Gramedia.
Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi
Pronceton
Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja
persyaratan dan dokumen perizinan terhadap
Jersey:
University Press
pemahaman
masyarakat/pelaku
New
Sumber Lain :
Kebijaksanaan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20
Negara, Edisi Kedua, Bumi Aksara,
Tahun
Jakarta.
2008
Tentang
Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Dye, Th. R., 1992, Understanding Public
Pelayanan Perizinan Terpadu Di
Policy (Seventh Edition), Prentice
Daerah
Hall, Englewood Cliffs, New Jersey Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah
07632.
Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 Effendi, Sofian., 2001, Implementasi dan
Tentang Organisasi dan Tata kerja
Evaluasi Kebijakan Publik, MAP-
Inspektorat,
UGM, Yogyakarta.
Pembangunan
Frederickson, H. George. 1997. The Spirit of
Public
Administration.
Badan
Perencanaan
Daerah,
Lembaga
lain Kota Bitung
San
Peraturan walikota (PERWAKO) Nomor
Franscisco : Jossey Bass Publishers.
43 Tahun 2012 Tentang Rincian 12
Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja
dan Penanaman Modal Daerah kota
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Bitung
13
