PELAYANAN IZINREKLAME PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PALU N O V I A N T I /D 10110 455 Pembimbing : I. Dr. Surahman, S.H., M.H II.Dr. Abdulah Iskandar, SH, MH ABSTRAK Judul penelitian ini adalah “ Pelayanan Izin Reklame Pada Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Palu “ Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana prosedur pelayanan izin reklame di kota palu ( 2 ) bagaimana pengawasan reklame di kota palu. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, pengawasan penyelenggara reklame dilakukan terhadap aspek masa berlakunya izin, perpajakan, estetika dan keindahan, konstruksi bangunan reklame dan tata ruang. Jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palu tersebut adalah pajak reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Kata kunci: Prosedur,Izin, dan Pengawasan.
kegiatan pemerintah baik tugas pokok
I.PENDAHULUAN
maupun
A.Latar Belakang
dapat
diimbangi oleh adanya pendapatan asli
adalah salah satu sumber keuangan
daerah,
daerah yang juga merupakan ujung dalam
pembantuan
terlaksana secara efektif dan efisien jika
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
tombak
tugas
sebagai
penggerak
penyelenggaraan
salah
program
satu
media
pemerintah.
Pendapatan asli daerah diperoleh dari
pemerintahan daerah otonom. Setiap
hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil
1
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
mampu
menyelenggarakan
tugas,
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli kewajiban
serta
kewenangan
dalam
daerah yang sah yakni hasil penjualan
mengatur
dan
mengurus
rumah
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
tangganya, selain itu juga menjadi ciri
jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan
pokok dan mendasar dari suatu daerah
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
otonom hilang.
uang asing dan komisi, potongan ataupun
Peningkatan
keuangan
daerah
bentuk lain sebagai akibat dan penjualan
utamanya melalui pendapatan asli daerah
dan atau pengadaan barang atau jasa oleh
merupakan hal yang dikehendaki setiap
daerah. 1
daerah karena Keuangan daerah adalah
Dengan adanya Pendapatan Asli hak dan kewajiban. Hak merupakan hak Daerah
maka
akan
meminimalisir
daerah untuk mencari sumber pendapatan
ketergantungan daerah terhadap bantuan
daerah yang berupa pungutan pajak
pusat. Oleh karena itu daerah diberikan
daerah, retribusi daerah atau sumber
kewenangan untuk menggali potensi penerimaan lain-lain yang sesuai dengan daerahnya
masing-masing
untuk
ketentuan
perundangundangan
yang
meningkatkan pendapatan asli daerah.
berlaku. Sedangkan kewajiban adalah
Pelaksanaan otonomi daerah tersebut
kewajiban daerah untuk mengeluarkan
dititik
uang dalam rangka melaksanakan semua
beratkan
pada
pemerintah
urusan pemerintah di daerah.2
kabupaten dan kota, yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang
salah
satu
komponen
Asli
Daerah
yang
dan
potensi
dengan
Pendapatan
kemampuannya sendiri oleh karena itu
mempunyai
perlu upaya serius dilakukan oleh daerah
terbesar di Kabupaten Sinjai adalah pajak
Kabupaten
daerah. Pajak daerah sebagai salah satu
keuangan
sesuai
Adapun
untuk daerahnya.
meningkatkan Tanpa
kontribusi
kondisi
pendapatan daerah diatur dalam Undang-
keuangan yang baik maka daerah tidak
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PRD).
1
Brotodiharjo. Pengantar HukumPajak. Erlangga, Jakarta 1991. 125
Ilmu 2
Marsiasmo. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi Yogyakarta. 2004. Hlm 12.
2
Sumber pendapatan yang lainnya adalah
keindahan kota akan terganggu, serta
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan
dapat mengurangi pendapatan asli daerah
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
Kota Palu
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pemasangan reklame yang semakin
Hal tersebut bertujuan untuk memberikan
liar
keleluasaan
permasalahan di wilayah Kota Palu.
kepada
daerah
dalam
akan
banyak
menimbulkan
menggali pendanaan dalam pelaksanaan
Permasalahan
pertama
akan
otonomi daerah sebagai mewujudkan
menimbulkan estetika dan keindahan
asas desentralisasi.
kota akan berserakan dan menghalanggi
Berdasarkan Peraturan Walikota keindahan kota. Permasalahan kedua Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin
akan menimbulkan permasalahan dari
Penyelenggaraan Reklame, pengawasan
segi
penyelenggara
dilakukan
daerah akan menurun karena adanya
terhadap aspek masa berlakunya izin,
pemasangan reklame liar yang tidak
perpajakan,
keindahan,
membayar biaya retribusi pajak setiap
konstruksi bangunan reklame dan tata
bulannya. Permasalahan yang ketiga
ruang. Namun dalam kehidupan sehari-
akan menimbulkan masalah adanya masa
hari terkadang masyarakat di buat takut
izin berlakunya telah habis dikarenakan
karena keberadaaan papan Reklame yang
pemasangan reklame yang masa izinya
berdiri atau terpasang di atas toko, di
habis bila tidak di tindak lanjuti maka
median jalan, maupun di pinggir jalan, di
akan merugikan pendapatan daerah Kota.
karenakan papan reklame yang terpasang
Permasalahan keempat adalah apabila
tidak sesuai prosedur yang telah di
adanya pemasangan reklame liar akan
tetapkan oleh dinas perijinan di daerah
menimbulkan masalah adanya bangunan
tersebut atau papan reklame tersebut
reklame liar yang konstruksi bangunan
tidak memiliki keamanan yang tinggi.
tidak sesuai dan merusak bangunan yang
Reklame- reklame liar tersebut terpasang
ada
di media jalan dan di pinggir kota.
sekelilingnya.
reklame
estetika
dan
ekonomi,
di
sebelahnya
Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak
Oleh
ditindak tegas maka kenyamanan dan
mengoptimalkan
3
retribusi
karena
pendapatan
maupun
itu
pengelolaan
di
untuk pajak
reklame maka diperlukan adanya sebuah
didengar dari suatu tempat oleh umum
perencanaan,
kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
pelaksanaan
serta
pengawasan sesuai dengan konsep fungsi
Seiring
manajemen.
pertumbuhan perusahaan atau industri
mencakup
Pertama penentuan
perencanaan,
pokok-pokok akan
dengan
semakin
meningkatkan
pesatnya
pendapatan
asli
tujuan, sasaran, target serta stategi yang
daerah melalui pajak reklame karena
akan dilakukan untuk meningkatkan
salah satu bauran pemasaran sebuah
penerimaan
Kedua
industri adalah promosi yang terdiri
pelaksanaan yakni penerapan mekanisme
antara lain iklan, reklame dan promosi
pemungutan, monitoring masa berlaku
penjualan. Pajak Reklame sebagai salah
reklame. Dan ketiga pengawasan yaitu
satu sumber Pendapatan Daerah yang
pemantauan di lapangan terutama batas
berpotensi perlu dilakukan pemungutan
pemasangan reklame. 3
secara efisien, efektif, dan ekonomis
pajak
rekalame.
Jenis pajak yang menarik dari sehingga dapat lebih berperan dalam semua
pajak
yang
dikelola
oleh
usaha
Pemerintah Kota Palu tersebut adalah
peningkatan
Pendapatan
Asli
Daerah di Kota Palu.
pajak reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
B.Rumusan Masalah
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan
Berdasarkan pada latar belakang
corak ragamnya untuk tujuan komersial,
diatas, maka permasalahan yang penulis
dipergunakan untuk memperkenalkan,
rumuskan adalah sebagai berikut :
menganjurkan atau memujikan suatu
1. Bagaimana prosedur pelayanan izin reklame di Kota Palu ?
barang, jasa atau orang, ataupun untuk
2. Bagaimana pengawasan reklame di
menarik perhatian umum kepada suatu
Kota Palu?
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau
II.PEMBAHASAN A.Prosedur Pelayanan Izin Reklame
3
Elmi, Bachrul. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Universitas Indonesia. 2002. Hal 34
Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam
4
hukum
administrasi,
pemerintah
Negara dan penduduk atas barang, jasa,
menggunakan izin sebagai sarana yuridis
dan/atau pelayanan administrative yang
untuk mengemudikan tingkah laku para
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
warga.
publik.
Dalam izin, dinyatakan siapa yang memberikan kewenagan
Kualitas pelayanan mengacu pada
dapat dilihat
segala
sesuatu
yang
dari kepala surat dan penandatanganan
kepuasan
yang memberikan izin. Pada dasarnta
dihasilkan,
baru
pembuat
berkualitas
apabila
aturan
akan
menunjuk
pelanggan.
menentukan Suatu
dapat
produk dikatakan
sesuai
dengan
organisasi dalam suatu sistem perizinan,
keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan
organisasi
berbekal
dengan baik serta diproduksi (dihasilkan)
mengenai materi dan tugas bersangkutan.
dengan cara yang baik dan benar Kualitas
Hampir
selalu berfokus kepada pelanggan atau
yang
selasu
paling
yang
terkait
adalah
organisasi-organisasi pemerintah. 4 Berdasarkan Pendayagunaan
masyarakat, pelayanan yang diberikan
keputusan
Menteri harus mengacu pada segala sesuatu yang
Aparatur
Negara menentukan kepuasan pelanggan. Suatu
NO.63/KEP/M.PAN/7/2003
“Bahwa
produk
barang
atau
pelayanan publik adalah segala kegiatan
berkualitas
pelayanan
keinginan pelanggan. 5
yang
penyelenggara
dilaksanakan
oleh
pelayanan berdasarkan
apabila
jasa
dikatakan
sesuai
dengan
Prosedur pelayanan izin reklame di
ketentuan perundang-undangan” Didalam Kota Palu ditangani oleh Dinas yang Undang-Undang Pelayanan Publik No 25
ditunjuk dalam Peraturan Walikota Kota
Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 sebagai
Palu dalam hal ini Dinas Kebersihan dan
berikut
Pertanaman
:
Pelayanan
Publik
adalah
melakukan
pengaturan,
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
pembinaan, pengawasan, pengendalian,
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
pemasangan dan pemeliharaan terhadap
sesuai
reklame, Dinas Penataan Ruang dan
dengan
dengan
peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga 5
4
Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, 1993, Hal 3
Penjelasan Umum Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5
Perumahan
melakukan
pengaturan
dimaksudkan yakni sebagai proses
terhadap izin IMB untuk reklame yang
mempersiapkan
menggunakan konstruksi baja/besi dan
segala kegiatan-kegiatan yang akan
Badan Pelayanan Perizinan dalam
hal
6
Terpadu
pelaksanaan
administrasi
dilakukan untuk
proses
dimulai
secara
tertentu
dari
sistematis
mencapai tujuan
dengan
memanfaatkan
sumber-sumber yang ada supaya lebih
permohonan/perpanjangan, pemeriksaan
efektif dan efisien.
berkas, penertiban dan penandatanganan
Sebagai
langkah
awal
Izin Penyelenggaraan Reklame, yang
pengelolaan
kemudian dikelola menjadi pajak Daerah.
perencanaan
sangat
Pengelolaan yang dilakukan dapat dilihat
keberhasilan
pengelolaan
dari unsur perencanaan, pelaksanaan dan
reklame. Hal ini mudah dipahami
pengawasan.
karena kegiatan tersebut akan menjadi
Unsur-unsur
tersebut
merupakan suatu kesatuan dimana saling
dasar
terkait satu sama lain sehingga sebuah
selanjutnya.
pembahasan tentang pengelolaan pajak
pengelolaan
reklame
meliputi
dengan
sendirinya
harus
maka
dari
dalam
kegiatan menentukan
melakukan
pajak
kegiatan
Perencanaan pajak
dalam
reklame
penentuan
target
yakni dan
memasukkan ketiga aspek ini. Berikut
mekanisme
deskripsi hasil dari penelitian yang telah
pemasangan reklame. Berikut hasil
dilakukan :
dari
1. Perencanaan
terhadap perencanaan pajak reklame.
Fungsi utama dari manajemen adalah
perencanaan.
merupakan
langkah
penelitian
yang
dilakukan
2. Penentuan Target
Perencanaan awal
pemberian izin untuk
Perencanaan dalam pengelolaan
dari
pajak reklame di Kota Palu dilakukan
pelaksanaan suatu kegiatan begitupun
dengan menentukan besarnya target
dalam pengelolaan pajak reklame
yang ingin dicapai untuk satu tahun
yang dilakukan oleh BP2T Kota Palu.
anggaran. Penentuan target pertahun
Dimana
dapat
perencanaan
yang
menilai 6
Sianipar J. P. G, Manajemen Pelayanan Masyarakat, Rineka Cipta, Jakarta.1997, Hal 4
6
menjadi tolak ukur dalam keberhasilan
realisasi
pemungutan pajak reklame dalam dinaikkan.”(Wawancara tanggal, 1 September 2015)7
kurun waktu yang ditentukan. Upaya Pemerintah Kota Palu dalam menentukan target pajak reklame yakni
dengan
Pernyataan lain diungkapkan oleh
mempertimbangkan
Kepala
BP2T
potensi wilayah Kota Palu yang strategis
penanggung
untuk pemasangan reklame dan pasar
bahwa :
pencapaian
target
jawab
“Penentuan
yang potensial, selain itu juga berdasar pada
Kota
tahun
target
pemasangan
oleh
wawancara yang telah dilakukan kepada
(Wawancara
Kepala BP2T Kota Palu Bapak Ichsan
September 2015)
M.Si
terkait
Reklame,
juga
reklame
Hal ini diperoleh berdasarkan hasil dikehendaki
SH,
Pajak
selaku
memperhitungkan kondisi lokasi
sebelumnya.
Hamsah,
Palu,
fungsi
yang BP2T.”
tanggal,
Adapun
perencanaan, mengatakan bahwa :
1
Mekanisme
perencanaan dalam hal penentuan target sebagai berikut:
“Perencanaan kami lakukan
a. Sebelum menetapkan target, maka
dengan menentukan target pajak
langkah awal yang dilakukan ialah
reklame
memantau spanduk di lokasi yang
pertahun.
Untuk
menentukan target tersebut kami berdasar
pada
masih akan diperpanjang.
tahun-tahun
b. Melihat
sebelumnya, kalau misalnya tahun
hasil
capaian
dari
penerimaan pajak sebelumnya.
sebelumnya mencapai target maka
c. Melakukan pendataan ulang terhadap
tahun berikutnya target dinaikkan,
titik-titik lokasi pemasangan reklame
namun kalau tahun sebelumnya
yang masih kosong dan diizinkan
tidak mencapai target maka target
oleh Badan Perizinan, karena tiap
tahun
tahunnya
berikutnya
tidak
ada
perubahan
lokasi
disebabkan pembangunan yang baru.
7
Ichsan Hamsah, SH, M.Si. fungsi perencanaan. 1 September 2015
7
d. Selain
berpacu
sebelumnya,
juga
pada
tahun
akan
dibuat
dalam Pendapatan Asli daerah melalui pajak reklame 3.Pmberian Izin
dengan pengolahan data, namun
Untuk pemberian izin maka sebuah
lebih cenderung pada patokan tahun
reklame harus dengan standar yang
sebelumnya.
ditentukan, yakni:
e. Setelah target telah ditetapkan maka
a. Memenuhi standar etik yaitu tidak
akan disetujui oleh pihak-pihak yang
bertentangan dengan unsur SARA
berwenang.
(Suku, Agama, Ras, dan Antar
Berikut disajikan data perubahan target pajak reklame beberapa tahun
Golongan)
terakhir :
kesopanan;
dan
menjaga
norma
b. Standar estetis yaitu bentuk dan
Tabel 3.1 Target Pajak Reklame Tahun 2011 –
penampilannya
memperhatikan
aspek keindahan;
2015
c. Standar Teknis yaitu reklame yang
Tahun
Target
2010
40.000.000
dipasang
2011
50.360.000
standar kekuatan konstruksi;
2012
80.000.000
d. Standar fiskal yaitu reklame yang
2013
65.000.000
dipasang telah melunasi seluruh
2014
65.000.000
kewajiban perpajakan daerah;
memenuhi
ketentuan
e. Standar administrasi yaitu reklame Sumber : BP2T tahun, 2015
yang
dipasang
memenuhi
persyaratan perijinan sesuai dengan
Berdasarkan penyajian data di
ketentuan yang berlaku;
atas, dilihat bahwa selama lima tahun f.
berturut-turut target yang ditetapkan
Standar
keselamatan
tidak mengalami adanya peningkatan
reklame
yang signifikan. Hal ini menunjukkan
mengganggu lalulintas dan tidak
masih kurangnya upaya pemerintah
membahayakan
dalam meggenjot pemasukan daerah
disekitarnya.
8
yang
dipasang
yaitu tidak
masyarakat
Dari
hasil
dilapangan
pemantauan
dalam
hal
Rekomendasi dari Dinas
penulis
pemasangan
Kebersihan Pertanaman8
reklame berdasar pada standar di atas, masih
kurang
kenyataannya
maksimal, masih
ada
di
dan
Foto Copy STNK dan
mana
beberapa
sejenisnya
standar yang tidak diperhatikan dalam
(Reklame
berjalan)
pemasangan reklame, padahal ini jelas
Perpanjangan :
telah diatur dalam Peraturan Walikota
Foto Copy Kartu Tanda
Palu Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin
Penduduk
Penyelenggaraan Reklame.
identitas diri yang sah; Surat
Adapun prosedur perizinan serta persyaratan
pemasangan
pemohon/
kuasa
reklame
pengurusan
berdasarkan Peraturan Walikota Palu
dikuasakan
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin
lain
Penyelenggaraan Reklame, yakni :
apabila perizinan
kepada
orang
Foto Copy SK Kepala Dinas
a. Mengajukan permohonan tertulis
tentang ijin penyelenggaraan
kepada Walikota atau pejabat yang
reklame periode sebelumnya;
ditunjuk dengan melampirkan :
Foto Copy STNK dan
Izin Baru :
sejenisnya
Foto Copy Kartu Tanda
berjalan);
Penduduk
pemohon/
(Reklame
Foto lokasi pemasangan
identitas diri yang sah;
terakhir.
Surat kuasa apabila
b. Setiap Wajib Pajak atau kuasanya
pengurusan perizinan
wajib melaporkan data subjek dan
dikuasakan kepada orang lain;
objek pajak (mengisi SPTPD);
Foto
Copy
Akte
Pendirian perusahaan/TDP
yang
8
telah dilegalisir;
9
Suhady. Idup, Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara, LAN RI, Jakarta. 2000. Hal 21
c. Mengisi Surat Pernyataan yang disediakan
oleh
Walikota
h. Surat izin serah pakai tanah dari
atau
Pemerintah Kota Palu untuk tanah
pejabat yang ditunjuk (pernyataan
pemerintah, dan / atau menyerahkan
bersedia bertanggung jawab atas
akta
segala resiko yang terjadi dalam
menerangkan
penyelenggaraan
antara
reklame,
menurunkan/
mencabut/
bukti
otentik
yang
hubungan
hukum
pemohon
dengan
obyek
tanah dalam hal pemohon bukan
memindahkan/ melepas gambar atau
pemilik tanah dalam bentuk :
reklame apabila izin dan jangka
Perjanjian Sewa Menyewa
waktunya berakhir ataupun belum
Perjanjian Sewa Pakai
berakhir
Perjanjian dalam bentuk lain
apabila
tersebut
akan
pada
lokasi
digunakan
untuk
i.
Izin Titik Reklame
pembangunan oleh pemerintah dan
Titik lokasi reklame pada lokasi
pemerintah daerah.);
umum/
d. Surat pernyataan kesediaan untuk
khusus
yang
lebih
diminati dari satu pemohon,
melepaskan / mencabut gambar
pemanfaatannya
reklame bila masa berlaku izin telah
melalui
berakhir (kuhusus untuk reklame
penunjukan/penetapan
berjalan);
pelaksanaanya oleh Walikota
e. Foto/ Gambar situasi/ denah lokasi
akan
atau yang
Berikut data terkait jumlah
f. Gambar Desain dan Contoh Naskah yang
lelang
atau pejabat lain yang ditunjuk.
yang jelas posisi titiknya;
Reklame
proses
dilakukan
reklame yang diberi izin untuk
dipasang
dilakukan pemasangan Kota Palu :
(khusus untuk reklame berjalan); g. Untuk lokasi
pemasangan tanah
melampirkan
reklame
persil surat
di
Tabel Jumlah Pemasangan Reklame
wajib
2011-2015
persetujuan
No
Tahun
pemilik tanah dan diketahui oleh
Banyak Reklame
tetangga yang berbatasan langsung;
10
1
2011
86
2
2012
91
3
2013
103
prasarana yang mendukung. Sumber
4
2014
93
daya manusia terkait dengan pembagian tugas. Dalam organisasi pembagian tugas
Sumber : BP2T tahun 2015
mutlak dilakukan agar tidak terjadi
Dari data yang disajikan di
tumpang
atas maka dapat dilihat bahwa sebagai
wilayah
pekerjaan.
perkotaan,
dilakukan
Sub
Bidang
Pelayanan
Bahar, S.Sos, M.Si sebagai penanggung
reklame tersebut dan jumlah pajak
jawab pajak reklame mengatakan bahwa
yang diterima.
:
4.Pelaksanaan Tahapan perencanaan
pengelolaan yakni
segala
direncanakan
hal
“Memang
setelah
ditunjuk
pelaksanaan yang
telah
direalisasikan
atau
sebagai
dan
penanggung
Dinas
Kebersihan
dan
Pertanaman dalam hal penertiban reklame-reklame
reklame terdiri dari beberapa kegiatan
yang
masih
terpasang namun telah habis masa
yakni pembagian tugas, penghitungan
izinnya maka itu akan ditertibkan
dan
oleh
penagihan.
Dinas
Kebersihan
dan
sebagai
Tim
Pertanaman
Penertib” (Wawancara tanggal, 7
1. Pembagian Tugas melakukan
saya
mengenai kerja sama Pihak BP2T
maksimal. Proses pelaksanaan pajak
pembayaran
kantor
saat ini sudah ada peraturan
yang telah menjadi hak daerah dengan
pajak,
dari
jawab penuh pajak reklame namun
memungut dana dari pajak reklame
Untuk
menimbulkan
Administrasi BP2T Kota Palu Bapak
keseimbangan antara pemasangan
tarif
tidak
Adapun dari hasil wawancara yang
maka
selanjutnya akan ditinjau mengenai
dimana
pelaksanaan
dan kekosongan pada titik yang lain.
Palu termasuk banyak melakukan reklame,
Agar
dalam
penumpukan pekerjaan pada satu titik
pemasangan reklame ini di Kota
pemasangan
tindih
September 2015)9
pengelolaan
2. Penghitungan Tarif Pajak
pajak reklame maka dibutuhkan adanya
9
Bahar, S.Sos, M.Si. pengelolaan pajak reklame. , 7 September 2015
Sumber daya manusia serta sarana dan
11
Sebelum
melakukan
pemungutan
pajak
reklame
yang
mereka
pajak maka terlebih dahulu dilakukan
pasang” (Wawancara tanggal 10
penghitungan
September 2015)
tarif.
Kegiatan
ini
dilakukan oleh Pihak BP2T, sebagai mana hasil wawancara yang dilakukan
Dengan adanya tanggapan seperti
Kepala Bidang Penetapan dan Penerbitan BP2T
Ibu
Rokhmiati,
S.Sos,
itu
menunjukkan
bahwa
ada
M.Si kemungkinan hal tersebut merupakan
mengatakan bahwa :
salah satu faktor penyebab dari tidak
“Tarif pajak reklame dihitung
tercapainya
target
pajak
reklame
oleh kami dengan rumus yang
beberapa tahun terakhir. Hal tersebut
telah
ditetapkan
reklame
dan
setiap
harus ditindak lanjuti segera mungkin
berbeda-beda
cara
sehingga tidak berlarut-larut seperti itu
(Wawancara
terus. Namun penulis berkesimpulan
peritungannya
tanggal 10 September 2015)
bahwa pada dasarnya pihak BP2T kurang tegas dalam melakukan pemungutan
Berikut ini penetapan nilai sewa pajak
ataupun penagihan kepada pihak terkait.
reklame sesuai dengan jenisnya (nilai
Baliho pilkada memang tidak memiliki
kontrak), berdasarkan Peraturan Walikota unsur komersial namun baliho tersebut Palu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin
menarik
perhatian
umum
untuk
Penyelenggaraan Reklame :
memperkenalkan orang/pasangan caleg yang ditempatkan atau dapat dilihat oleh
3. Pembayaran dan Penagihan
umum, sebagaimana dalam pengertian reklame seperti itu. Bukan hanya dari
Kegiatan selanjutnya dari pelaksanaan
pengertian namun juga telah ditetapkan
adalah pembayaran. Kepala Sub Bidang
dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan juga
Penetapan Bapak Yansen Christianus,
Peraturan Walikota Palu Nomor 8 Tahun
SE, MM mengemukakan bahwa :
2012
“Setelah
tentang
Izin
Penyelenggaraan
dilakukan
Reklame yang ada di Kota Palu bahwa
penghitungan maka wajib pajak
baliho pilkada tersebut sama statusnya
datang ke kantor untuk membayar
dengan reklame yang berunsur komersial
12
yakni wajib membayar wajib pajaknya.
merupakan dasar penagihan pajak
Padahal telah diatur dalam Peraturan
dan harus dilunasi dalam jangka
Walikota Palu Nomor 8 Tahun 2012
waktu paling lama 1 (satu) bulan
mengenai Pembayaran dan Penagihan
sejak tanggal diterbitkan.
pajak reklame, 1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD,
SKPDKB,
SKPDKBT,
STPD,
Surat
Keputusan
Pembetulan,
Surat
A. Pengawasan Pajak Reklame di Kota Palu Pengawasan
merupakan
fungsi
Keputusan
organik dari manajemen, yang saling
Keberatan, dan Putusan Banding
terkait dengan perencanaan. Pengawasan
yang tidak atau kurang dibayar oleh
dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari
Wajib Pajak pada waktunya ditagih
hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh
dengan Surat Paksa.
secara
2) Penagihan pajak
dengan Surat
berdaya
guna
(efisien)
dan
berhasil guna (efektif) sesuai dengan
Paksa dilaksanakan berdasarkan
rencana
peraturan perundang-undangan.
sebelumnya. Dengan adanya pengawasan
Dalam Peraturan tersebut juga
maka
disebutkan bahwa :
yang
dapat
ditentukan
meminimalisir
kemungkinan
1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
telah
penyalagunaan
adanya atau
menghindari penyimpangan yang terjadi.
menentukan tanggal jatuh tempo
Adapun
jenis
pembayaran dan penyetoran pajak
dilakukan
dalam
yang terutang paling lama 30
reklame oleh BP2T Kota Palu yaitu
(tiga puluh) hari kerja setelah saat
pengawasan
terutangnya pajak.
pengawasan tidak langsung.
2) \SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
yang
pengelolaan
pajak
secara
langsung
dan
Proses pengawasan yang dilakukan
Keputusan
ialah melakukan pemantauan di lapangan
Keputusan
dan menyesuaikan dengan data yang
Keberatan, dan Putusan Banding,
telah diperoleh, kemudian jika terjadi
yang menyebabkan jumlah pajak
adanya penyimpangan maka telah di atur
yang harus dibayar bertambah
dalam Peraturan Pajak reklame mengenai
Pembetulan,
Surat
pengawasan
Surat
13
pengendalian dan pengawasan pajak reklame
dinyatakan
Tim
STPD dalam tahun pajak berjalan
Penertiban Pajak dan Retribusi Daerah
tidak atau kurang dibayar dikenakan
yang
telah
melakukan pembongkaran
bahwa
1. Kekurangan pajak yang terutang pada
dibentuk
berwenang
sanksi bunga sebesar 2 % (dua persen)
penutupan
dan/atau
setiap bulan paling lama 15 (lima
terhadap
jenis-jenis
belas) bulan sejak saat terutangnya
pemasangan reklame sebagai berikut : a. Pemasangan reklame
yang
pajak.
sudah
2. SKPD yang tidak atau kurang dibayar
berakhir masa berlakunya dan tidak
setelah
diajukan perpanjangan ijin;
dikenakan sanksi administratif berupa
b. Pemasangan reklame yang tidak
bunga
memiliki ijin;
jatuh
tempo
sebesar
2%
pembayaran
(dua
persen)
sebulan dan ditagih melalui STPD.
c. Pemasangan rekalme yang tidak
3. Denda
sesuai dengan ijin yang diberikan;
tersebut
merupakan
penerimaan Negara.
d. Pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui mekanisme yang
III.
PENUTUP
telah ditetapkan.
1. Kesimpulan
Berdasarkan
Kemudian untuk jenis reklame
hasil
tetap yang sudah berakhir tetapi tidak
pada
bab sebelumnya,
diajukan perpanjangan ijin dalam jangka
disimpulkan bahwa :
waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari
a. Prosedur Izin
pembahasan maka
dapat
Reklame di Kota
kerja setelah berakhir masa berlakunya
Palu yang
ijin tidak dibongkar oleh Orang pribadi
Pelayanan Perizinan Terpadu sudah
atau
akuntabel
badan
yang
dilakukan
dalam
mengadakan/menyelenggarakan reklame,
pelayanan.
maka Tim penertiban Pajak dan retribusi
bahwa
daerah berwenang membongkar reklame
berorientasi
yang
pengguna jasa.
bersangkutan
Adapun
terkait
Acuan
b. Pengawasan
masalah sanksi administrasi bagi yang
Hal
oleh
memberikan
ini
berdasarkan
pelayanan
sepenuhnya
Pajak
Badan
yang kepada
Reklame
oleh
BP2T Kota Palu sudah cukup baik.
melakukan pelanggaran yaitu :
14
Akan tetapi penegakan yang hanya berupa penurunan papan reklame menjadi kendala yang dihadapi oleh BP2T.
Sehingga
msih
ada
pelanggaran-pelanggaran selanjutnya yang dilakukan oleh oknum yang memasang reklame tanpa izin. 2.
Saran Dari
hasil
penelitian
dan
kesimpulan yang ada, dengan melihat prospek ke depan, maka penulis dapat mengemukakan saran yang kemudian dijadikan sebagai bahan rekomendasi, yaitu Pemerintah dalam hal ini Kota Palu harus membuat atau merevisi Perda tentang sanksi hukum pada bagi orang atau perusahaan yang menggunakan jasa Reklame tetapi tidak mempunyai izin atau bahkan melanggar izin yang telah dikeluarkan oleh BP2T tentang reklame.
15
DAFTAR PUSTAKA I.BUKU
Brotodiharjo. Pengantar Ilmu HukumPajak. Erlangga, Jakarta 1991. Elmi, Bachrul. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Universitas Indonesia. 2002. Marsiasmo. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi Yogyakarta. 2004. Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, 1993. Suhady. Idup, Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara, LAN RI, Jakarta. 2000. Sianipar J. P. G, Manajemen Pelayanan Masyarakat, Rineka Cipta, Jakarta.1997.
II. PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357)
III. WAWANCARA
Bahar, S.Sos, M.Si. Pengelolaan Pajak Reklame. , 7 September 2015 Ichsan Hamsah, SH, M.Si. Fungsi Perencanaan. 1 September 2015
16
BIODATA PENULIS
Nama
: Novianti
Tempat Tanggal Lahir
: ketong 20 November 1987
Alamat Rumah
: JLN. Ahmad Yani
Alamat E-mail
:
Nomor Telp/HP
: 082293958753
17
18
