Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015. : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN USAHA PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN PROMOSI (SIUPIP) No. Komponen 1. Dasar Hukum
1. 2. 3. 4. 5.
6.
Uraian Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga penyiaran Berlangganan. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi Dalam Kota Samarinda; Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. Surat permohonan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,Fotocopy SITU 1 ( Satu ) lembar; Fotocopy KTP 1 ( Satu ) lembar; Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan 1 ( Satu ) lembar; Pas photo warna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 ( dua ) lembar; Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda. ( Proses rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungut biaya ).
2.
Persyaratan Pelayanan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan.
4.
Jangka Waktu Penyelesaian
3 (tiga) hari kerja setelah berkas lengkap.
5.
Biaya/Tarif
Tidak dipungut biaya.
6.
Produk Pelayanan
Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi
7.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
1. Meja kerja 2. Meja komputer 3. Komputer
4. Printer 5. Kursi 6. Kertas SK
8. ATK 9. AC 10. Gudang arsip
7. Lemari 8.
Kompetensi Pelaksana
9.
Pengawasan Internal
11. Gedung
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); SMK/SMU Jurusan Komputer = Bagian Operator Komputer; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan. 1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 2. Kepala Bidang Pendataaan dan Penetapann; 3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
10.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
11.
Jumlah Pelaksana
12.
Jaminan Pelayanan
13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14.
Evaluasi Kinerja
1. Loket Pengaduan/saran 2. Kotak Pengaduan/saran 3. SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 4. Website : bpptsp.samarindakota.go.id 5. Email :
[email protected] 5 (Lima) orang 1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan “kami akan memberikan layanan yang terbaik “ dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo; 1. Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV
2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang 1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan
Unit Pelayanan
No 1
2.
3.
:
Unsur/Aspek Manajemen Tugas dan fungsi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Negeri Nomor 20 Tahun adalah : 2008 tentang Pedoman Tugas : Organisasi dan Tata Kerja Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Unit Pelayanan Perizinan Bidang Peijinan Secara Terpadu. Terpadu di Daerah; Fungsi : 2. PERWALI Nomor 24 Tahun 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang 2008 Tentang Penjabaran perijinan secara terpadu sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja rencana strategis yang ditetapkan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah ; Inspektorat, Badan 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, Perencanaan Pembangunan pembinaan dan pengendalian kebijakan Daerah dan Lembaga Teknis teknis di bidang perijinan secara terpadu ; Daerah Kota Samarinda. 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Uraian
Kewenangan Pelayanan Administrasi menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu Instansi/Unit/Satker 1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi yang terkait dengan dan Informasi penyelenggaraan pelayanan
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga
penyiaran Berlangganan. 4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. 5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi Dalam Kota Samarinda; 6.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
Jenis Pelayanan
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Produk Pelayanan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan
Pelayanan Surat Izin Usaha 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Administrasi Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik. Informasi dan 2. Undang – Undang Nomor 44 Promosi Tahun 2008 tentang Pornografi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga penyiaran Berlangganan. 4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. 5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi Dalam Kota Samarinda; 1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
Masyarakat/ Pengguna Layanan
Pihak Terkait
Pelaku Usaha
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.
Pelaku Usaha
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu
Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
1
Produk Pelayanan
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi
Persyaratan pelayanan
Surat Izin Usaha 1. Surat permohonan di atas kertas bermaterai Rp. Penyelenggaraan 6.000,Informasi dan 2. Fotocopy SITU 1 ( Satu ) Promosi lembar; 3. Fotocopy KTP 1 ( Satu ) lembar; 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan 1 ( Satu ) lembar; 5. Pas photo warna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 ( dua ) lembar; 6. Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda. ( Proses rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungut biaya ).
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan.
Biaya
0 Rupiah
Waktu
3 hari
Penanggung Jawab Kepala Badan
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No.
Produk Pelayanan
1
Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Informasi dan Promosi
Sarana Prasarana Pelayanan Meja kerja
Anggaran
Keterangan*)
APBD
Meja komputer Komputer Printer Kursi Kertas SK Lemari ATK AC Gudang arsip Gedung
*) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No. 1
Produk Pelayanan Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Informasi dan Promosi
Kualifikasi SDM yang tersedia 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; 2. Strata 1 semua jurusan = back office (BagianTeknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan.
Jumlah SDM
Keterangan*)
5 Orang
*) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur
Dukungan SDM
Sarana
Keterangan
Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan
Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor Pelayanan. - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
- SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No
Jenis Penanganan
1.
Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentu k Tim Pengaduan.
Dukungan SDM Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Eksternal : Instansi Terkait
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Sarana
Bentuk Organisasi
Ruang pengaduan; Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; Kotak pengaduan; SMS pengaduan 08115843555; Email : ptsp.samarinda@gm ail.com
Bidang Pengawasan
Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota
Tim POKJA
-
-
