PENGAWASAN PENYELENGGARAAN WARALABA OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPMPPTSP) KABUPATEN PANDEGLANG (Studi Pada Jenis Waralaba Minimarket Indomart dan Alfamart)
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik
Oleh: Yogi Muhamad Akbar NIM. 6661093241
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2015
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu sudah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah kamu berharap” (Terjemahan Q.S. Al-Insyirah)
Kebahagiaan besar adalah kumpulan perjuangan yang panjang "The big happiness is a collection of the long time struggle." …….. ^_^
“Skripsi ini aku persembahkan kepada
kedua
orang
tua
ku
motivator terbaik yang senantiasa mendo’akan ku selama ini …. “Serta kepada Sahabat-Sahabat seperjuangan
yang
senantiasa
memberikan
semangat
dalam
menyelesaikan penelitian ini ….
ABSTRAK
Yogi Muhamad Akbar. NIM. 6661093241. Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Gandung Ismanto, S.Sos.,MM. II Juliannes Chadith, S.Sos.,M.Si. Proses penyelenggaraan waralaba minimarket Indomart/Alfamart di Kabupaten Pandeglang ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP). Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengawasan penyelenggaraan waralaba yang dilaksanakan oleh BPMPPTSP di Kabupaten Pandeglang. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori pengawasan George R.Terry. Hasil penelitian bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan waralaba minimarket Indomart/Alfamart di Kabupaten Pandeglang belum berjalan optimal. Karena masih terdapat waralaba minimarket di Kabupaten Pandeglang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba ini disebabkan karena kurangya komunikasi dan koordinasi yang baik antara BPMPPTSP dan Tim pelaksana teknis dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang khususnya pada saat proses perizinan ditempuh. Oleh karena itu berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan masukan agar pengawasan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan optimal.
Kata kunci : Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba.
\
i
ABSTRACT
Yogi Muhamad Akbar. NIM.093241. NIM.2015. Script. Control of Franchising By the Board of Investment and Licensing Services One Door Implementation of Program Social Rehabilitation of Houses Uninhabitable (BPMPPTSP) in PandeglangDistrict. Program Study of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. University of Sultan Ageng Tirtayasa. 1st Advisor: Ismanto, MM., and 2nd Advisor: Juliannnes Chadith, M.Si. The process of implementation the franchise minimarket Indomart / Alfamart in Pandeglang handled by Control of Franchising By the Board of Investment and Licensing Services One Door Implementation of Program Social Rehabilitation of Houses Uninhabitable (BPMPPTSP). The purpose of this study is to get an idea of how the supervision of the implementation of the franchise by BPMPPTSP in Pandeglang District. The research is this with method used is a qualitative method with using of the theory Controlling from George R.Terry. The research concludes that oversight in the operation of the franchise minimarket Indomart / Alfamart in Pandeglang District not run optimally. Because there are franchises minimarket in Pandeglang District which is not in accordance with Regional Regulation No. 12 Year 2010 on Guidelines for the Implementation of the Franchise is caused lack of communication and coordination between BPMPPTSP and team technical implementation and lack of oversight in the management of the franchise in Pandeglang in particular during the licensing process adopted. Therefore, based on the conclusions derived from the results of this study, the researchers provide advice or recommendations that can be used as input for monitoring the implementation of the franchise in Pandeglang District can run optimally.
Keywords : Controlling, Franchise, Services, Licensing.
ii
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Rabb yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terus tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa penerang hingga akhirnya mampu mengubah zaman yang jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang dewasa ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini merupakan tantangan tersendiri bagi peneliti. Karenanya peneliti mengalami beberapa kekeliruan dan perlu banyak tenaga, pikiran, waktu dan tentunya kerja keras untuk menuntaskan penelitian skripsi ini. Akan tetapi dengan tekad dan kesungguhan hati peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini meski di dalamnya masih diperlukan beberapa perbaikan yang mendalam. Skripsi yang berjudul “Pengawasan Penyelenggraan Waralaba Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) di Kabupaten Pandeglang.” ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 yang nantinya akan di ujikan pada sidan skripsi. Tentu peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Abi & Umi yang senantiasa mendoakan dan memberikan supportnya yang tiada akhir. Tak lupa peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademika Untirta yang terhormat :
i
1. Bapak Prof. Dr. Soleh Hidayat sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta jajarannya, semoga saya menjadi Mahasiswa yang akan mempraktekan tridharma perguruan tinggi. 2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nasihat bapak akan saya ingat selalu. 3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos.,M.Si., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini. FISIP Broother Hood. 4. Ibu Mia Dwianna, S.Sos.,M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 5. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos.,MM., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sekaligus Dosen Pembimbing 1 skripsi dan juga sebagai teman diskusi yang tidak henti hentinya memberikan pencerahan, nasehat, dan sopportnya. Terimakasih Bapak atas semuanya Bapak telah menjadi inspirasi bagi saya. 6. Ibu Rahma, S.Sos.,M.Si., Sebagai Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, beserta jajaran, staf dan dosen Administrasi Negara trimakasih semuanya atas ilmu dan nasehatnya selama ini. 7. Ibu Ipah Ema, S.Sos.,M.Si., selaku Sekretari Prodi Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas bimbingannya. 8. Bapak Juliasnnes Chadith, S.Sos.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing II skripsi, terimakasih Bapak atas bimbingannya selama ini semoga skripsi ini
ii
bermanfaat dan tentunya akan menjadi kenang-kenangan yang berharga dari Bapak untuk saya. 9. Kepada Sahabatku Mirojul Husain, Deni Setiadi, Aditia Andriana, Rizki MC, Dalikal Rizal, Fahrudin Penggerak Perubahan, Ismatullah, Adi Fajar Nugraha, Anwar Musyadad Trimakasih atas supportnya selama ini. 10. Kepada Kawan-kawan Seperjuangan Akademisi Bundo Syandi Negara, Aat Syafaat, Noel Ricky R, Iwan Setiawan, Agus, Syaipul Bahri, Karyadi, Indri Sutopo, Ikhwan Effendi, Asep Hidayat, Arif, Wahyu Firmansayah, Ajil dan Ade Adhar, yang telah memberikan semngat. 11. Kepada Teman-teman Kelas G angkatan 2009 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimaksih semuanya semoga kita tetap menjadi keluarga.
Peneliti menyadari bahwa baik subtansi dan tulisan dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu Peneliti. Oleh karenanya peneliti memohon maaf atas kekurangan didalam skripsi ini dan peneliti berharap ada kritik dan saran agar kedepan penulis bisa memperbaikinya. Semoga skripsi ini bermanfaat Amin.
Pandeglang, Juni 2015
Yogi Muhamad Akbar
iii
DAFTAR ISI
PERNYATAAN ORSINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PERSEMBAHAN ABSTRAK………………………………………………………………………...i ABSTRACT………………………………………………………………………ii KATA PENGANTAR………………………………………………………......iii DAFTAR ISI…………………………………………………………………….vi DAFTAR TABEL……………………………………………………………….ix DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………x DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………xi
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah……………………………………………………1 1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah…………………………………………..14 1.3. Rumusan Masalah……………………...…………………………………...14 1.4. Tujuan Penelitian……………………………………………………………14 1.5. Manfaat Penelitian…………………………………………………………..15 1.6. Sistematika Penulisan………………………………………………………..16
iv
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR 2.1.
Deskripsi Teori…………………………………………………………21
2.1.1. Pengertian Pengawasan………………………………………………...21 2.1.2. Sistem Pengawasan…………………………………………………….23 2.1.3. Tujuan Pengawasan…………………………………………………….25 2.1.4. Jenis Pengawasan………………………………………………………28 2.1.5. Proses Pengawasan……………………………………………………..29 2.1.6. Sifat dan Waktu Pengawasan…………………………………………..33 2.1.7. Fungsi Pengawasan……………………………………………………..34 2.1.8. Teknik Pengawasan……………………………………………………..35 2.1.9. Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan……………………………….35 2.1.10. Pengertian Waralaba…………………………………………………….36 2.1.11. Penelitian Terdahulu…………………………………………………….37 2.1.12. Kerangka Berfikir……………………………………………………….39 2.1.13. Asumsi Dasar……………………………………………………………41
BAB III HASIL METODOLOGI PENELITIAN 3.1.
Metode Penelitian………………………………………………………42
3.2.
Instrumen Penelitian. …………………………………………………..43
3.3.
Teknik Pengumpulan Data……………………………………………...44
3.4.
Informan Penelitian……………………………………………………..48
3.5.
Teknik Pengelolaan dan Analisis Data………………………………….49
3.6.
Informan Penelitian……………………………………………………...54
v
3.7.
Tempat dan Waktu Penelitian …………………………………………...54
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1.
Deskripsi Objek Penelitian……………………………………………….55
4.2.
Profil Kabupaten Pandeglang……………………………………………55
4.3
Gambaran Umum Daerah Kabupaten Pandeglang………………….…..56
4.4.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang…………..….59
4.5
Rekapitulasi Waralaba Di Kabupaten Pandeglang 2015……….……….62
4.6.
Gambaran Umum BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang…………..…….64
4.7.
Visi dan Misi ……………………………………………………………65
4.8.
Tujuan dan Sasaran………………………………………………………66
4.9.
Izin-Izin Yang Di Kelola Oleh BPMPPTSP ……………………………66
4.9.1. Struktur Organisasi……………………………………………………...68 4.9.2. Struktur Organisasi ………………………………………..…………...69 4.9.3. Gambaran Umum Tentang Waralaba …….……………..………….…..72 4.9.4. Deskripsi Data………………………………………………..……..….74 4.9.5
Informan Penelitian ……………………………………………………76
4.9.6
Pembahasan ……………………………………………………………77
4.9.7
Mengukur Hasil Pekerjaan …………………………………………….81
BAB V HASIL PENELITIAN 5.1.
Kesimpulan……………………………………………………………..124
5.2.
Saran…………………………………………………………………….125
vi
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - LAMPIRAN DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Waralaba………………………………………………………7 Tabel 1.2. Pertumbuhan Waralaba……………………………………………….8 Tabel 1.3 Data Informan…………………………………………………………43 Tabel 4.1 Pedoman Wawancara …………………………………………………48 Tabel 4.2 Transkip Triangulasi Data……………………………………………..77
vii
DAFTAR GAMBAR
2.1.
Kerangka Berfikir………………………………………………………...38
3.3.
Teknik Pengumpulsn Data…………………………………………….…54
3.4.
Informan Penelitian………………………………………………………58
4.5.
Peta Kabupaten Pandeglang……………………………………………...60
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Surat Keterangan dan Rekomendasi Penyusunan Skripsi Lampiram 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian Lampiran 3 : Catatan Lapangan Lampiran 4 : Catatan Bimbingan Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Lampiran 6 : Data Matriks Wawancara Lampiran 7 : Data Hasil Wawancara Lampiran 8 : Fhoto Lapangan Lampiran 9 : Arsip Lampiran 10:Profil BPMPPTSP Lampiran 11: Perpres No 12 Tahun 2009 Lampiran 12: Permen Perdagangan No.31 Tahun 2008 Lampiran 13: Perda No 12 Tahun 2010 Lampiran 14: Perbub No 32 Tahun 2014 Lampiran 15: Data Waralaba Lampiran 16: Data Profil Lampiran 17: Biodata Peneliti
ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan tujuan nasional yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamayan yang abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, itu semua tentu bisa diwujudkan melalui penyelenggara negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dan diperkuat dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Atas dasar tersebut oleh karenanya pemerintah sebagai pelaksana dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini harus memperhatikan kepentingan-kepentingan umum agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, dibentuknya sebuah sistem hukum yang menjadi dasar dan sarana utama dalam merealisasikan tujuan bangsa dan negara karena keberadaan negara diharapkan dapat menjadi wadah terciptanya suatu iklim perekonomian yang adil dan merata. Hal ini dapat tercipta jika didukung dengan sistem perekonomian nasional yang efektif dan efisien, kerenanya dengan demikian pelaksanaan pembangunan nasional harus senantiasa
1
2
memperhatikan keserasian dan keseimbangan dalam berbagai bidang termasuk pada bidang ekonomi. Di era globalisasi dewasa ini pertumbuhan perekonomian di Indonesia semakin meningkat pesat, itu ditandai dengan diberlakukannya pasar bebas masuknya usaha-usaha asing di Indonesia dengan berbagai sistem bisnis yang beragam seperti sistem bisnis waralaba yang saat ini berkembang di Indonesia. Istilah waralaba mulai disebut dalam perundang-undangan di Indonesia sejak di undangkannya UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil, kemudian pemerintah mengeluarkan PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba, yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/7/1997, tentang ketentuan dan pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Menurut PP Nomor 16 Tahun 2010 waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba dalam peraturan perundangundangan tersebut ditegaskan bahwa waralaba merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau memanfaatkan hak kekayaan intelektual dan atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. Dalam rangka untuk membangun usaha waralaba di Indonesia maka dikeluarkanlah Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MDAG/PER/3/2006 yang mengatur mekanisme waralaba di Indonesia kemudian perkembangan waralaba di Indonesia yang teraktual adalah diberlakukannya
3
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang waralaba dan kemudian Pemerindag
Nomor
31/MEN-DAG/PER/8/2008
Tentang
Penyelenggaraan
waralaba sebagai peraturan yang di dalamnya mengatur terkait pelaksanaan dan penyelenggaraannya dengan munculnya peraturan tersebut mulai terlihat adanya indikasi penggunaan usaha waralaba sebagai sistem bisnis yang digunakan sebagai alternatif usaha yang sangat menjanjikan untuk dijadikan kemudian dijadikan diantaranya seperti bisnis waralaba makanan siap saji seperti KFC, Hokabento, dan McDonals. Kemudian selain itu di Indonesia juga berkembang bisnis waralaba seperti supermarket dan minimarket seperti supermarket Matahari, Carefour dan Lottemart kemudian minimarket seperti Alfamart/Indomart. Di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Pandeglang usaha bisnis waralaba yang saat ini berkembang cukup pesat yakni waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart dan Alfamart, terlihat hampir disetiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang dapat dijumpai waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart dan Alfamart bahkan disetiap perempatan jalan di Kabupaten Pandeglang dapat dijumpai waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart. Berikut data jumlah waralaba berbentuk minimarket di Kabupaten Pandeglang :
Tabel 1.1 Jumlah Waralaba Berbentuk Minimarket Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2015
JUMLAH
4
No
KECAMATAN
PT.INDOM ARCO
PT.MIDI UTAMA
PT.MIDI UTAMA
PT.GLOBA L NIAGA
(Indomart)
(Alfamart)
(Alfamidi)
(Ceriamart)
Total
1
Cadasari
2
1
0
0
3
2
Karang Tanjung
2
2
1
0
5
3
Pandeglang
7
7
0
0
14
4
Majasari
4
4
1
0
9
5
Kadu Hejo
3
3
1
1
8
6
Cipeucang
1
0
0
0
1
7
Saketi
3
2
0
0
5
8
Mandalawangi
3
2
0
0
5
9
Jiput
1
0
0
0
1
10
Menes
3
3
0
0
3
11
Labuan
4
5
1
0
10
12
Carita
1
0
0
1
2
13
Sukaresmi
1
0
0
0
1
14
Panimbang
4
3
1
0
8
15
Pagelaran
5
1
0
0
6
16
Sobang
2
1
0
0
3
17
Munjul
2
0
0
0
2
18
Cibaliung
2
3
0
0
5
19
Sumur
1
1
0
0
2
20
Cimanggu
0
1
0
0
1
21
Cikeusik
1
1
0
0
2
22
Cikeusal
2
0
0
0
2
23
Bojong
1
1
0
0
2
55
41
5
2
103
Sumber : BPMPPTSP Kab.Pandeglang 2015.
Tabel 1.2 Pertumbuhan Waralaba Berbentuk Minimarket di Kabupaten Pandeglang Dari Tahun 2010-2015 No.
Tahun Nama Perusahaan
Jumlah
5
2010 2011 2012
2013
2014
215
1.
Indomart
12
27
4
3
2
2
50
2.
Alfamart
16
30
4
1
2
3
46
3.
Alfamidi
1
1
1
0
1
1
5
4.
Sejenisnya
1
1
0
0
0
0
2
Total
103
Sumber: BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2015
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan usaha bisnis waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart dan Alfamart dari tahun 20102015 mengalami pertumbuhan yang signifikan terlihat adanya peningkatan jumlah di tahun 2010 jumlah waralaba berbentuk minimarket tercatat berjumlah 30 gerai dan di tahun 2015 meningkat menjadi 103 gerai waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart dan Alfamart di Kabupaten Pandeglang, ini membuktikan bahwa usaha waralaba di Kabupaten Pandeglang saat ini berkembang cukup pesat yang persebarannya hampir merata diseluruh daerah di Kabupaten Pandeglang. Berkembangnya usaha waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart di Kabupaten Pandeglang tentu di satu sisi akan membawakan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di daerah
menciptakan investiasi dan
membuka lapangan pekerjaan, namun di sisi lain keberadaan waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart dan Alfamart
juga dapat membawakan dampak
negative bagi iklim perekonomian di daerah timbulnya persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha di Kabupaten Pandeglang yang pada kenyataannya saat ini sudah terlihat adanya persaingan yang kurang sehat antara waralaba dengan
6
pedangan kecil khususnya kios-kios kecil,
pedagang kecil dipaksa bersaing
dengan waralaba yang memiliki modal besar dan didukung dengan tempat, fasilitas dan layanan yang prima tentu ini akan berpengaruh kepada minat konsumen yang akan memilih berbelanja ke waralaba Indomart/Alfamart karena dirasa lebih nyaman dan harga yang lebih murah, tentu ini akan merugikan pedagang kios kecil yang dari segi tempat maupun fasilitas dibawah waralaba seperti Indomart maupun Alfamart ditambah lagi saat ini waralaba seperti Indomart dan Alfamart sudah sangat menjamur dan persebarannya saat ini sangat luas dan hampir disetiap perempatan didaerah Kabupaten Pandeglang dapat mudah dijumpai waralaba seperti Indomart dan Alfamart, jika kondisi seperti ini terus berlangsung maka tidak menutup kemungkinan pedagang kios kecil akan semakin melesu dan boleh jadi mereka terpaksa gulung tikar karena tidak sanggup bersaing dengan waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart jika keberadaan waralaba tidak diatur dan di awasi dengan baik oleh pemerintah, mengingat bahwa di Kabupaten Pandeglang juga banyak terdapat usaha-usaha kecil seperti pedagang warung kecil dan pasar tradisional yang keberadaanya juga harus di perhatikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Perda tersebut diatur mengenai penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dimulai dari prosedur perizinan hingga pengaturan tata lokasi atau zonasi bangunan waralaba
7
diatur secara rinci dalam perda tersebut. Seperti pada pasal 1 ayat 4 dijelaskan jarak antara bangunan waralaba dengan pasar tradisional diatur minimal 200 meter dan pada pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa waralaba wajib memasarkan produk lokal. Tentu harapan dibuatnya perda tersebut dapat mengatur dan mengendalikan usaha bisnis waralaba yang saat ini berkembang pesat agar terciptanya iklim perekonomian yang adil dan sehat di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan observasi awal di lapangan peneliti melihat bahwa dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik meski penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak serta merta dapat mengendalikan dan mengatur keberadaan waralaba di Kabupaten Pandeglang itu semua terlihat pada saat peneliti melakukan observasi awal di lapangan dan melakukan pengamatan peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dimulai dari waralaba yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda seperti jarak antara bangunan waralaba dengan pasar tradisional yang kurang dari 200 meter dan tidak ditemukannya produk lokal yang dipasarkan oleh waralaba Indomart dan Alfamart, sampai pada waralaba yang diisinyalir tidak mengantongi izin namun tetap dibiarkan beroprasi, padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana yang di maksud pada pasal 1 ayat 4 bahwa waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart/Alfamart harus berjarak minimal 200 meter dari pasar tradisional dan waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart/Alfamart
8
wajib menjual atau memasarkan produk lokal yang ada di Kabupaten Pandeglang. Namun pada saat peneliti melakukan observasi dilapangan peneliti menemukan beberapa waralaba di Kabupaten Pandeglang yang jaraknya kurang dari 200 meter dari pasar tradisional kemudian secara acak peneliti mengunjungi beberapa waralaba yang ada di Kabupaten Pandeglang tidak ditemukan produk lokal yang di pasarkan oleh waralaba Indomart/Alfamart di Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan yang di lansir oleh salah satu media online memberitakan bahwa ada tiga waralaba di Kabupaten Pandeglang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam Perda tersebut diatur jarak bangunan waralaba dengan pasar tradisional minimal berjarak 200 meter namun bangunan waralaba yang ada di Kecamatan Majasari, Kecamatan Menes dan Kecamatan Cadasari jarak dari pasar tradisional kurang dari 200 meter dari pasar tradisional. (Sumber: Wartaharian 10/7/2014). Menurut Kepala Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Satpol PP Kabupaten Pandeglang. “Agus Mulyana, ketika diwawancarai menerangkan bahwa memang ada laporan dari masyarakat terkait adanya waralaba minimarket yang melanggar ketentuan dalam perda seperti jarak antara bangunan dengan pasar tradisional yang kurang dari 200 meter, pihak Satpol PP Sudah berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang sebagai instansi yang mempunyai kewenangan terkait pengeluaran izin dan pencabutan izin usaha waralaba tersebut.” ujar Agus Mulyana, pihak Satpol PP akan bergerak untuk
9
memberikan tindakan setelah ada rekomendasi dari BPMPPTSP untuk menertibkan waralaba yang melanggar ketentuan dalam perda. (wawancara kamis 19/07/2014/pkl 10.00/Kantor Satpol PP Kabupaten Pandeglang). Sementara ketika peneliti mengkonfirmasi kepada BPMPPTSP Selaku instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberian izin usaha maupun pencabutan izin usaha, Kepala Bidang Pengendalian.”Suryana ketika diwawancarai memberikan keterangan bahwa dalam proses penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang itu bukan hanya ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Peizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) namun ada tim teknis yang juga menangani proses perizinan di lapangan dintaranya Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Koperasi dan Perdangan dan Satpol PP Kabupaten Pandeglang, tim teknis tersebut bertugas di bawah koordinasi Bidang Pengendalian BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang oleh karenanya pada saat proses perizinan ditempuh kami membutuhkan informasi yang akurat dari tim plaksana teknis apakah izin yang di tempuh sudah sesuai dengan prosedur atau belum, tim teknis tersebut di bawah koordinasi bidang pengendalian BPMPPTSP dan bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Menurut.”Suryana saat diwawancarai pada (jumat 20/07/2014/pkl 10.00/Kantor BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang). Kemudian peneliti melanjutkan observasi dan wawancara kembali untuk menggali informasi terkait pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dan menanyakan tentang permasalahan yang telah di ungkapkan pada wawancara sebelumnya kali ini peneliti mewawancarai langsung peneliti melanjutkan obeservasi kembali kelapangan guna menggali informasi lebih dalam
10
kali ini wawancara dilakukan peneliti kepada “Revan, salah satu LSM di pandeglang memberikan tanggapannya terkait pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, menurutnya adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang semua tidak terlepas dari kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang selaku instansi atau lembaga yang mengurusi setiap proses perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang. Termasuk di dalamnya perizinan usaha waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pengendalian Pengawasan serta Evaluasi Terkait Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan Usaha di Kabupaten Pandeglang yang sudah seharusnya bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanat dalam perbub tersebut. BPMPPTSP lah yang mempunyai tugas mengawasi proses perizinan usaha waralaba di Kabupaten Pandeglang. Menurutnya Revan’ juga pemerintah dalam hal ini eksekutif kurang tegas terhadap waralaba yang terbukti melanggar ketentuan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Menurutnya Pemerintah kurang tegas dalam menerapkan peraturan
11
yang ada dan tidak adanya sangksi tegas yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha waralaba yang melanggar perda ini yang menyebabkan para pengusaha waralaba tidak mengindahkan peraturan yang ada.“(Wawancara Pada Kamis 21/07/2014/pukul 14.00 WIB di Rumah Revan LSM). Dari uraian diatas maka hasil pengamatan (observation) peneliti di lapangan yang dapat dilihat dan di simpulkan oleh peneliti atas permasalahan yang terjadi terkait Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba (Indomart/Alfamart) oleh BPMPPTSP di Kabupaten Pandeglang, yaitu : Pertama, Terdapat waralaba yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu terdapat bangunan waralaba minimarket yang jaraknya kurang dari 200 meter antara bangunan waralaba dengan pasar tradisional padahal diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba dalam pasal 4 ayat 1 yang menerangkan bahwa jarak antara waralaba dengan pasar tradisional minimal harus berjarak 200 meter akan tetapi bangunan waralaba yang ada di majasari, pasar cadasari dan pasar menes jaraknya dengan pasar tradisional kurang dari 200 meter ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda, dan pada saat observasi peneliti tidak menemukan produk lokal yang dipasarkan oleh para waralaba seperti Indomart/Alfamart padahal ketentuan untuk menjual produk lokal juga ada dalam perda nomor 12 tahun 2010.
12
Kedua, Kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara BPMPPTSP dan Tim Teknis juga bisa menjadi faktor tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan BPMPPTSP dalam mengawasi proses pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. menyampaikan bahwa dalam peroses pemberian izin usaha waralaba BPMPPTSP sangat membutuhkan informasi yang akurat dari tim teknis dalam memberikan informasi dari hasil survey lapangan apakah waralaba tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam pendirian waralaba. Ketiga, Kurang adanya pengawasan dari pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPTSP) dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba minimarket Indomart/Alfamart di Kabupaten Pandeglang, pengawasan/monitoring dilakukan hanya pada saat proses perizinannya saja dan tidak Continue sehingga pada saat observasi peneliti menemukan menemukan beberapa bangunan waralaba yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda. seperti jarak antara waralaba dengan pasar tradisional diatur dalam perda nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba dalam pasal 4 ayat 1 yang menerangkan bahwa jarak antara waralaba dengan pasar tradisional minimal berjarak 200 meter akan tetapi bangunan waralaba yang ada di majasari, pasar cadasari dan pasar menes jaraknya dengan pasar tradisional kurang dari 200 meter, dan pada saat observasi peneliti tidak menemukan produk lokal yang
13
dipasarkan oleh waralaba Indomart/Alfamart di Kabupaten Pandeglang padahal itu ada dalam perda. seharusnya BPMPPTSP beserta seluruh unsur pelaksana dalam penyelenggaraan waralaba dapat melakukan pengawasan secara optimal. Keempat, belum adanya sanksi tegas yang diberikan terhadap pengusaha waralaba yang terbukti telah melakukan pelanggaran, ini yang kemudian pada akhirnya banyak pengusaha waralaba yang tidak mempedulikan peraturan yang ada atau tidak mengindahkan peraturan yang ada. Seharusnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penenaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang
sebagai
instansi
yang
menjadi
pelaksana
dalam
penyelenggaraan waralaba bisa bersikap tegas terhadap waralaba yang terbukti melakukan pelanggaran agar penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dapat terkelola dengan baik, tanpa merugikan pihak manapun. Dari permasalahan yang yang telah diuraikan di atas maka muncul pertanyaan bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan waralaba oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( BPMPPTSP ) Kabupaten Pandeglang, selaku instansi yang membidangi proses perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang termasuk yang menangani peroses penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, kemudian sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Tugas Fungsi dan Tatakerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP)
14
pasal 17 ayat 3 (BPMPPTSP) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pengendalian Pengawasan dan Evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul. “Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba Oleh Badan Penanaman
Modal
dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Satu
Pintu
(BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang”.
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa permasalahan yaitu diantaranya sebagai berikut: 1) Terdapat waralaba Indomart dan Alfamart yang melanggar perda nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. 2) Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara BPMPPTSP
dan pelaksana teknis dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. 3) Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPMPPTSP dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. 4) Belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pihak waralaba Indomart dan Alfamart yang terbukti melakukan pelanggaran.
15
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah
1.3.1
Batasan Masalah Dalam penelitian tentunya diperlukan suatu pembatasan-pembatasan
dalam masalah yang akan diteliti. Hal ini agar penelitian yang dilakukan tidak meluas dari fokus penelitian. Oleh karena itu Maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan ini hanya pada Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba Minimarket Indomart dan Alfamart oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu BPMPPTSP di Kabupaten Pandeglang. 1.3.2
Rumusan Masalah Setelah masalah penelitian dibatasi ruang lingkupnya, maka rumusan
dalam penelitian ini yaitu: Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang. 1.4 Tujuan Penelitian Sesuai rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba Minimarket seperti Indomart dan Alfamart oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) di Kabupaten Pandeglang. 1.5 Manfaat Penelitian Berdasarkan maksud dan tujuannya maka hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teori maupun praktis sebagai berikut:
16
1. Bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan tentang Bagaimana pengawasan penyelenggaraan waralaba oleh BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. 2. Manfaat atau kegunaan teori, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi instansi terkait. 3. Bagi kegunaan praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. 1.6 Sistematika Penulisan Dalam penelitian ini, peneliti membagi ke dalam 5 (lima) bagian yang masing-masing terdiri dari sub bagian yaitu sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Terdiri dari: 1.1 Latar Belakang Masalah, yaitu menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang umum hingga kepada masalah yang spesifik yang relevan dengan judul skripsi. 1.2 Identifikasi Masalah, yaitu mengidentifikasi dikaitkan dengan tema/ topik/judul dan fenomena yang akan diteliti. 1.3 Batasan dan Rumusan Masalah,
17
1.3.1
Batasan Masalah, yaitu pemfokusan masalah-masalah yang akan diajukan dalam rumusan masalah.
1.3.2
Rumusan Masalah, yaitu mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan operasional.
1.4 Tujuan Penelitian, yaitu mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian sejalan dengan isi dan rumusan permasalahan. 1.5 Manfaat Penelitian, yaitu menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari temuan penelitian. Bab II : Deskripsi Teori dan Asumsi Dasar Terdiri dari: 2.1 Deskripsi Teori, yaitu mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep yang
relevan
dengan
permasalahan
penelitian,
kemudian
menyusunnya secara teratur dan rapi. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep maka peneliti akan memiliki konsep penelitian yang jelas, dapat menyusun pertanyaan dengan rinci untuk penyelidikan sehingga memperoleh temuan lapangan yang menjadi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Hasil penting lainnya
18
dari kajian teori adalah didapatkan kerangka konseptual menurut peneliti, yang di dalamnya tergambar pedoman wawancara.
2.2 Kerangka Berfikir, yaitu menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca.
2.3 Asumsi Dasar, yaitu anggapan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti.
Bab III : Metodologi Penelitian
Terdiri dari: 3.1 Metode Penelitian, yaitu menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penelitian. 3.2 Sasaran Penelitian, yaitu menjelaskan akan sasaran-sasaran yang akan diteliti dalam penelitian. 3.3 Instrument Penelitian, yaitu menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. 3.4 Teknik Pengumpulan Data, yaitu menjelaskan bagaimana peneliti bisa mendapatkan data saat melakukan penelitian. 3.5 Informan Penelitian, yaitu menjelaskan tentang pihak-pihak mana saja yang dipilih secara langsung untuk pengumpulan data-data penelitian.
19
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis data, yaitu menjelaskan tentang teknik analisa beserta rasionalisasinya. 3.7 Pengujian Keabsahan Data, yaitu menjelaskan keabsahan suatu data penelitian. 3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian, yaitu menjelaskan jadwal penelitian secara rinci beserta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.
Bab IV : Hasil Penelitian Terdiri dari: 4.1 Deskripsi Objek Penelitian, yaitu menjelaskna tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi/sampel. 4.2 Informan Penelitian, yaitu menjelaskan siapa saja yang menjadi sumber informasi penelitian. 4.3 Deskripsi Data, yaitu menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan. 4.4 Pembahasan, yaitu melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Bab V : Penutup Terdiri dari:
20
5.1 Kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara ringkas dan padat. 5.2 Saran, yaitu berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR
2.1 Deskripsi Teori 2.1.1
Pengawasan Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi pengawasan
berasal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baikbaik, waspada, dan hati-hati. Kemudian Menurut Harahap (2001:14) Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasibenar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah kepada upaya mencapai keseluruhan tujuan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004 : 61) mengemukakan pengawasan adalah peroses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu menurut Dessler (2009:2) Menerangkan bahwa pengawasan (Controlling) adalah merupakan penyusunan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan oleh para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya pengawasan adalah merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian
21
22
tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2001:242) mengemukakan hal sebagai berikut : “Controlling can be defined as the procces of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard.”
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Kemudian menurut Henry Fayol dalam Harahap (2001:10) : “Controlling consist in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. Ithas objective to point out weaknesses and errors in order to rectify then prevent recurrence.”
Pengawasan mencangkup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinship yang
23
dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. 2.1.2
Sistem Pengawasan Sistem pengawasan yang efektif haruslah memenuhi beberapa prinsip
pengawasan yaitu adaya rencana tertentu dan adanya pemberian intruksi serta wewenang-wewekepada bawahan. Rencana merupakan standar alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan rencana tersebut menjadi petunjuk pakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian intruksi dan wewenangnya dilakukan agar sistem pengawasan tersebut memang benar - benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan intruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah kemudian dapat diketahui apakah bawahannya sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diintruksikan oleh atasannya. Menurut Duncan dalam Harahap (2001:246) mengemukakan
bahwa
beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut : a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu harus dikomunikasikan. Kemudian masing - masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem kegiatan lain. oleh karena itu sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi. b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi, karena titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia
24
itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usahan atau organisasi yang bersangkutan. Karyawan merupakan aspek-aspek intern yang kegiatannya tergambar dalam pola organisasi maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan maka penyimpangan yang terjadi ditunjukan pada organisasi yang bersangkutan. c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi, karena tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang telah direncanakan bisa tercapai. Oleh karenanya agar sistem pengawasan berjalan dengan efektif, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi didalam organisasi. Dengan adanya identifikasi maka kesalahan yang terjadi dalam organisai bisa teratasi. d. Pengawasan harus fleksibel karena suatu sistem pengawasan bisa berjalan efektif bilamana sistem pengawasan yang dibangun memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa pengawasan itu tetap dapat dipergunakan meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan. e. Pengawasan harus ekonomis, karena sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sunguh-sungguh diperlukan karena tidak ada gunanya suatu sistem yang mahal bila tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan dengan
25
suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Tidak ada suatu sistem pengawasan yang berlaku untuk semua situasi dan semua organisasi. 2.1.3
Tujuan Pengawasan Pelaksanaankegiatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan
direncanakan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dan disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karenanya manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya dan menghukumnya, tetapi dididik dan dibimbing agar kemudian tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti yang dikemukakan oleh Husnaini (2001:400) tujuan pengawasan diantaranya sebagai berikut : 1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan pemborosan dan hambatan. 2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan. 3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik. Menurut Griffin (2004:163) mendeskripsikan tujuan pengendalian seperti Gamabar 2.1 berikut :
26
Beradaptasi dengan perubahan lingkungan
Membatasi akumulasi kesalahan
Pengendalian membantu organisaasi
Mengatasi kompleksitas
Meminimasi biaya
Gambar 2.1 : Tujuan Pengendalian (Sumber Griffin 2004:163)
Keterangan Gambar 2.1 Tujuan Pengendalian adalah sebagai berikut : a. Beradaptasi dengan perubahan lingkungan Organisasi akan menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis yang tidak stabil dalam rentang waktu antara penepatan tujuan dan pencapaian tujuan, banyak kejadian didalam organisasi dan lingkungannya yang dapat menuntun pergerakan kearah tujuan atau menyimpangkan tujuan itu sendiri. Sistem pengawasan yang baik dapat membantu para manajer mengantisipasi memantau dan merespon perubahan. Beradaptasi dengan perubahan lingkungan membatasi akumulasi kesalahan pengendalian membantu organisasi mengatasi kompleksitas. b. Membatasi Akumulasi Kesalahan Kesalahan-kesalahan kecil umumnya tidak menimbulkan kerusakan serius pada kinerja organisasi. Namun dari waktu ke waktu kesalahan-kesalahan kecil dapat terakumulasi dan berdampak serius bagi berjalannya organisasi
27
Oleh karena itu pengawasan diperlukan untuk menghindari terjadinya kembali kesalahan yang sama kemudian dengan adanya pengawasan, manajer dapat melihat penyebab terjadinya kesalahan dan dapat akhirnya dapat mengambil sebuah keputusan untuk memperbaikinya. c. Mengatasi Kompleksitas Organisasi Perusahaan jika hanya menggunakan satu jenis bahan baku atau sumber daya, untuk membuat suatu jenis produk atau jasa, memiliki desain organissasi yang sederhana, dan mengalami permintaan produk yang konstan, maka para manajernya dapat membangun sistem pengawasan yang minim dan sederhana. d. Meminimisasi Biaya Pengawasan juga dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan output apabila dipraktekan secara efekif. Secara filosofis dikatakan bahwa pengawasan sangat penting karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam organisasi perlu diawasi. Menurut Maringan (2004:61) menyatakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut: a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan. b. Agar pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya.
28
Tujuan organisasi dapat tercapai, jika fungsi pengawasannya dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan dan kesalahan. Sehingga lebih bersifat mencegah (Prefentive Control), dibandingkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan ketika sudah terjadi penyimpangan dan kesalahan. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pengawasan merupakan langkah yang diambil untuk menjaga pelaksanaan dari tujuan organisasi agar bisa mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama. 2.1.4
Jenis-jenis Pengawasan Menurut maringan (2004:62) pengawasan dibagi menjadi empat :
a. Pengawasan dari dalam organisasi Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran organisasi. b. Pengawasan dari luar organisasi Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar organisasi ini dibentuk untuk kepentingan tertentu. c. Pengawasan prefevtif Pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, dengan tujua untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kerja. d. Pengawasan represif Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanaka. Menurut Ernie dan Saefullah (2005:327) jenis pengawasan dibagi menjadi tiga : a. Pengawasan awal
29
Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan kegiatan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. b. Pengawasan proses Pengawasan dilakukan pada saat proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. c. Pengawasan akhir Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir dilaksanakannya proses pekerjaan. 2.1.5
Proses Pengawasan Sistem pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah fundamental
dalam setiap prosesnya (Griffin, 2004:167) kemudian langkah-langkah tersebut telah diilustrasikan dalam Gambar 2.2 sebagai berikut :
Menetapkan standar
Mengukur kinerja
Mempertahankan setatus quo
Membandingkan kinerja dengan standar
Menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi
Mengoreksi penyimpangan
Mengubah standar
Gambar 2.2 Langkah-Langkah Dalam Proses Pengawasan (Sumber : Griffin 2004:167) Masing-masing langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :
30
1. Menetapkan Standar (Control standard) adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Kemudian tandar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Setrategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja, adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Standar bagi hasil kerja karyawan pada umumnya terdapat rencana keseluruhan maupun rencana-rencana bagian, agar standar tersebut harus dikemukakan dan dijelaskan kepada karyawan sehingga karyawan akan memahami tujuan yang sebenarnya ingin dicapai. 2. Mengukur kinerja Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi, agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif. Ukuranukuran kinerja harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail. 3. Membandingkan kinerja dengan standar Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan dapat diketahui melalui laporan tulisan yang disusun karyawan baik laporan rutin maupun laporan khusus. Selain itu atasan dapat juga langsung mengunjungi karyawan untuk menanyakan langsung hasil dari pekerjaan tersebut atau dengan
31
cara memanggilnya langsung dan mendengarkannya secara lisan. kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar. Pada beberapa perusahaan perbandingan dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan menetapkan standar namun dalam beberapa kasus perbandingan ini standar ini jelas dan relative mudah dihitung untuk menentukan apakah apakah standar telah tercapai atau belum. Namun dalam beberapa kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail jika kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan. 4. Menentukan kebutuhan tindakan korektif Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnosis seorang manajer. Setelah membandingkan kinerja dengan standar manajer dapat memilih salah satu tindakan: yang mempertahankan status quo (tidak melakukan apa-apa) mengoreksi penyimpangan, atau merubah standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar kemudian sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan perbaikan maka harus diketahui apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan. Ada beberapa sebab yang memungkinkan dapat terjadinya penyimpangan diantaranya yaitu : 1. Kekurangan factor produksi
32
2. Tidak cakapnya pimpinan dalam mengorganisasi human resources 3. Sikap sikap pegawai yang apatis Oleh karenanya, dalam proses pengawasan diperlakukannya laporan yang dapat menyesuaikan bentuk-bentuk penyimpangan kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut George R Terry (1986:397) pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yakni : 1. Mengukur hasil pekerjaan 2. Membandingkan hasil dari pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan) 3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Dari beberapa teori yang telah di jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar kaitannya dengan proses pengawasan langkah-langkah secara universal yang harus dilakukan adalah meliputi mengukur hasil pekerjaan kemudian membandingkan hasil pekerjaan dengan standar artinya dalam pengawasan harus ada standar yang telah di tetapkan agar dapat membandingkan apakah hasil dari pekerjaan pengawasan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau belum, kemudian mengoreksi
33
penyimpangan artinya ketika pengawasan berlangsung dan menemukan penyimpangan maka langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan agar tidak kembalik melakukan kesalahan yang sama. 2.1.6
Sifat dan Waktu Pengawasan Menurut Hasibuan (2001:247) sifat dan waktu pengawasan terdiri dari : 1. Prefentive contrlol adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpanganpenyimpangan dalam proses pelaksanaanya. Prefentive control ini dilakukan dengan cara : a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan. b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu. c. Mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu. d. Mengorganisasi segala macam kegiatan. e. Menentukan jabatan bagi setiap karyawan. f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan. g. Menetapkan sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan 2. Repressive control, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaanya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan repressive kontroll ini dilakukan dengan cara : a. Membandingkan dengan hasil dengan rencana b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikan c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaanya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
34
d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana
2.1.7
Fungsi Pengawasan Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12) fungsi pengawasan yaitu : a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. c. Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan Menurut maringan (2004:62) fungsi pengawasan adalah : a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang deberikan amanah atau tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan. b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelenggaraan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian.
35
Dalam penjelasan tersebut maka dapat diambil seuah kesimpulan bahwa pengawasan merupakan tindakan untuk mengevaluasi hasil dari aktivitas pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu perusahaan atau organisasi dan melakukan tindakan koreksi bila diperlukan.
2.1.8
Teknik-Teknik Pengawasan Menurut Siagian (2003:112) proses pengawasan pada dasarnya dilakukan
dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu : a. Pengawasan langsung Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan, dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung dapat berbentuk :
1. Inspeksi langsung 2. On thespot observation 3. On thespot report
b. Pengawasan tidak langsung Pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Baik itu tertulis maupun lisan.
2.1.9
Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Faktor yang mempengaruhi pengawasan, berikut akan dikemukakan oleh
para ahli sebagai berikut :
36
Menurut mulyadi (2007:770) mengemukakan beberapa factor yang dapat mempengaruhi pengawasan adalah : a. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi. b. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan. c. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.
2.1.10 Pengertian Waralaba Waralaba menurut Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.259/MPR/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, yaitu adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau cirri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam rangka menyediakan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam rangka menyediakan dan atau penjualan barang dan jasa. Kemudian pengertian waralaba menurut PP RI No. 42 tentang waralaba, revisi atas PP No.16 Tahun 1997 dan Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPR/KEP/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara
37
Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba menjelaskan bahwa Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha/jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Adapun Waralaba Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern waralaba adalah merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 2.1.11 Penelitian Terdahulu Temuan-temuan hasil dari penelitian sebelumnya merupakan sebagai alat/bahan pertimbangan dan data pendukung dalam penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu, harus ada keterkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, sehingga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pendukung data. Oleh karena pentingnya melihat hasil penelitian yang terdahulu, maka peneliti akan memaparkan setidaknya dua hasil penelitian yang sudah ada. Pemaparan hasil penelitian akan dijelaskan di bawah ini. A.Peneliti Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Imas Masruroh Tahun 2014 dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No 12 Tahun 2010
38
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Tujuan
penelitian
ini
adalah
untuk
mengetahui
bagaimana
implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Impelementasinya masih belum optimal itu
semua
terlihat
dari
hasil
penelitian
dilapangan
ternyata
dalam
penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang banyak yang menyalahi ketentuan dalam Perda. B.Peneliti Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Agus Prasetyo di Universitas Mataul Anwar (UNMA) Penelitian dengan judul Pengaruh Keberadaan Waralaba Terhadap Pedagang Kecil di Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak keberadaan waralaba terhadap pedagang kecil di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan waralaba di Kabupaten Pandeglang seperti indomart dan alfamart disatu sisi membawakan dampak positif terhadap perkembangan prekonomian didaerah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pandeglang namun disisi keberadaan waralaba juga membawakan dampak negative bagi iklim perekonomian didaerah karena terjadi persaingan tidak sehat antara waralaba dan pedagang kecil didaerah. Saran dari peneliti adalah kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan waralaba di pandeglang harus lebih memperhatikan pedagang kecil dengan membuat aturan yang lebih memperhatikan keberadaan pedagang kecil atau pasar tradisional.
39
2.1.12 Kerangka Berfikir Kerangka berfikir adalah merupakan alur pemikiran peneliti dalam suatu penelitian sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk kemudian memberikan penjelasan dari penelitian mengenai Pengawasan Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan, Perizinan Terpadu Satu Pintu, (BPMPPTSP) dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. Maka dalam penelitian ini dibuatkanlah suatu kerangka berfikir agar baik peneliti dan pembaca dapat mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Menurut Sugiyono (2010:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah. Oleh karenanya peneliti berangkat dari identifikasi masalah peneliti kemudian membuat kerangka berfikir adapun permasalahan-permasalahan terkait pengawasan Penyelenggaraan Waralaba oleh BPMPPTSP Kab.Pandeglang diantaranya : 1) Terdapat waralaba yang melanggar perda nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. 2) Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pelaksana teknis dan BPMPPTSP. 3) Belum adanya sanksi tegas dari pemerintah terhadap waralaba yang melakukan pelanggaran. 4) Kurangnya pengawasan oleh BPMPPTSP dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang.
40
Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka kiranya dibutuhkan suatu alat untuk mengukur pengawasan penyelenggaraan waralaba oleh BPMPPTSP. Di bawah ini akan dikemukakan mengenai indikator Pengawasan yang menjadi titik acuan untuk mengetahui pengawasan BPMPPSTP dalam penyelenggaraan waralaba minimarket Indomart danAlfamart di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan Langkah-langkah Pengawasan Menurut G.R Terry ( 1986:397 ) yaitu: 1. Mengukur hasil pekerjaan 2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan ( apabila ada perbedaan ) 3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Langkah-langkah pengawasan yang telah disebutkan di atas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada pengawasan penyelenggaraan waralaba oleh BPMPPTSP di Kabupaten Pandeglang. Dengan diadakannya pengukuran pengawasan sesuai indikator pengawasan yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan Badan Penanaman Modal dan Pelayangan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang dapat lebih optimal lagi dalam melakukan pengawasannya terhadap penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat di lihat pada gambar 2.3 di bawah ini :
41
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir
Identifikasi Masalah : 1. Terdapat waralaba Indomart dan Alfamart yang melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang. 2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara BPMPPTSP dan pelaksana teknis dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. 3. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPMPPTSP dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. 4. Belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pihak waralaba Indomart dan Alfamart yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba Oleh BPMPPTSP Di Kabupaten Pandeglang
Langkah-langkah pengawasan menurut Teori G.R Terry : 1. Mengukur hasil pekerjaan 2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan setandar dan memastikan perbedaan (apabila ada)
Optimalnya Pengawasan BPMPPTSP dalam Penyelenggaraan Waralaba di KabupatenPandeglang
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan
2.1.13 Asumsi Dasar Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dibuat suatu asumsi dasar dalam penelitian, yang merupakan anggapan peneliti terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri mengasumsikan bahwa Pengawasan penyelenggaraan Waralaba oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( BPMPPTSP ) di Kabupaten Pandeglang belum berjalan optimal.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian agar dapat mengumpulkan data-data untuk mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan adanya suatu metode yang sesuai dan tepat untuk menunjang tercapainya tujuan suatu penelitia. Menurut Sugiyono (2010:1) secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2007:3) mengemukakan bahwa, metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
42
43
3.2 Sasaran Penelitian Adapun sasaran dalam penelitian “Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat berjalan dengan optimal. 3.3 Instrument Penelitian Dalam penelitian ini mengenai Pengawasan penyelenggaraan waralaba Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) di Kabupaten Pandeglang yang menjadi instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri. Menurut Sugiyono (2008:31) meneliti adalah mencari data yang teliti atau akurat. Sehubungan dengan kaitannya peneliti sebagai instrument atau alat penelitian, maka peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap suatu bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Sejalan dengan pendapat Irawan (2006:17) yang menyatakan bahwa dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrument terpenting adalah peneliti sendiri. Sedangkan menurut Moleong (2007:19) pencari tahu alamiah (peneliti) dalam mengumpulkan data lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat pengumpul data. Oleh sebabnya, instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dengan membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi dalam rangka mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Sehingga
44
peneliti dapat mengumpulkan data secara lebih utuh dan alamiah dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam. 3.4 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. 1) Observasi Menurut Moleong (2007:176) mengemukakan observasi (pengamatan) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan untuk peneliti dari segi motif, kepercayaan,perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Kemudian pengamatan diklasifikasikan atas pengamatan melaui cara berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta, peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja. Sedangkan pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai non partisispan atau tidak beperan serta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan waralaba yang dilakukan oleh (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi dari objek penelitian.
45
2) Wawancara
Moleong (2007:186) menerangkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu sendiri dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber dari aparatur dan masyarakat yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. Berikut ini peneliti membuat pedoman wawancara penelitian dengan menggunakan indikator Teori Langkah-langkah Pengawasan menurut G.R Terry (1986:397 ) dapat di lihat pada tabel 3.1. Tabel 3.1 Pedoman Wawancara No
Dimensi
1.
Mengukur hasil pekerjaan
2.
Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan)
3.
Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Sumber: Peneliti 2015.
Informan BPMPPTSP, Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, LSM, Masyarakat, Kab.Pandeglang,SATPOL PP BPMPPTSP, Dinas PU Dinas. Perindustrian dan Perdagangan Tata Ruang ,Waralaba, SATPOL PP, BPMPPTSP, Dinas PU,Dinas, Perindustrian dan Perdagangan Tata Ruang, Waralaba, SATPOL PP, Masyarakat, LSM.
46
3) Dokumentasi
Studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan-laporan berupa foto atau dokumen elektronik (rekaman), catatan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil berupa foto-foto dan dokumentasi elektronik yang berupa rekaman. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan wawancara. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Buku Catatan Buku catatan ini digunakan peneliti untuk mencatat setiap informasi dari sumber data pada saat wawancara dengan sumber data dan mencatat perkembangan penelitian di lapangan. Menurut Satori dan Komariah (2010:177), buku catatan adalah catatan lengkap yang bukan saja berisi hasil pengamatan atau wawancara di lapangan tetapi juga sudah ada refleksi dari peneliti atas hasil atau deskripsi yang dikerjakan setelah selesai melakukan suatu pengamatan atau wawancara. 2) Alat Perekam Alat perekam ini digunakan peneliti untuk merekam setiap pembicaraan pada saat wawancara dengan sumber informasi. Menurut
47
Satori dan Komariah (2010:177-178), tape recorder dapat merekam semua percakapan dengan baik, tetapi sayang tidak dapat menangkap ekspresi wajah dan gerak-gerik informan. Seandainya informan keberatan dengan dengan pemakaian tape recorder, maka peneliti tidak boleh memaksa dan atau tidak boleh mensiasatinya dengan cara tersembunyi karena kalau ketahuan hal ini dapat merusak hubungan baik. 3) Kamera Digital dan Handphone Kamera digital dan Handphone ini digunakan peneliti untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian, yang berupa foto-foto lokasi penelitian ataupun sumber data. 4) Studi Kepustakaan Menurut Sugiyono (2009:144), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkaitan dengan situasi sosial yang diteliti. Sedangkan Soekidjo (2005:93), mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pencarian data-data yang berhubungan dari berbagai sumber pustaka untuk kelengkapan data yang dibutuhkan.
48
3.5 Informan Penelitian Setelah mempelajari peran dan hubungan antar partisipan, peneliti akan mampu menentukan informan yang cocok untuk penelitiannya. Menurut Morse dalam Denzin (2009:289), seorang informan yang baik adalah seorang adalah seorang yang mampu menangkap, memahami dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat dalam berperan serta dalam penelitian. Penentuan informan
dalam
penelitian
mengenai
Pengawasan
BPMPPTSP
dalam
penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang menggunakan teknik Snowball yaitu jumlah informan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah: Tabel 3.2 : Informan Penelitian Informan I1-2
Spesifikasi Informan Kepala BPMPPTSP Kab.Pandeglang Kepala Bidang Pengendalian
Keterangan Key Informan
Tim Pelaksana Teknis : Key Informan I3-6
Dinas Tata Ruang, Dinas PU, Dinas Koprasi dan Perdagangan, Satpol PP Kab.Pandeglang
I7-8
Waralaba Indomart dan Alfamart
I9-I15
LSM, Masyarakat, Kios Kecil Sumber: Peneliti 2015.
Key Informan
Secondary Informan (Snowball)
49
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data diperoleh sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Irawan (2006:73), mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah: “Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip interview, catatan di lapangan,dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan,yang kesemua itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) yang membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain”. Data yang diperoleh selama penelitian yang didapat dari berbagai sumber kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh. Pada akhirnya data yang terkumpul tersebut menjadi sebuah kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain ketika mempelajari hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, proses analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (2010:340). Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang terjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Aktivitas dalam analisis dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :
50
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif
Data Collection
Data Reduction
Data Display
Conclutions Drawing/ Verification
(Sumber: Miles dan Huberrman)
Berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwa dalam pandangan ini, tiga jenis dalam kegiatan analisis data dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti bergerak diantara empat sumbu kumpuran tersebut selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian. Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Koleksi Data Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang kita cari harus sesuai dengan tujuan penelitian.
51
Dengan teknik sampling yang benar, kita sudah mendapatkan strategi dan prosedur yang akan kita gunakan dalam mencari data di lapangan. 2. Reduksi Data Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasis data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diferivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan. Reduksi data ini membantu untuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu. 3.
Penyajian Data Setelah data direduksi, maka alur yang kedua yang penting dalam kegiatan
analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian
52
data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif selain itu dapat berupa grafik, matriks, network (jaringan kerja) dan bagan. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 4. Penarikan Kesimpulan/verifikasi Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk
dijadikan suatu kesimpulan penelitian.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. 3.7 Uji Keabsahan Data Untuk menetapkan keabsahan (trustworthines) maka diperlukan pengujian dalam keakuratan data. Terdapat banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan dua cara yaitu:
53
3.7.1. Triangulasi (Triangulation) Untuk menguji keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi. Triangulasi menurut Paton dalam Moleong (2005:330-331) Triangulasi adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan cara: 1. Membandingkan data pengamatan dan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan Peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber. Menurut Satori dan Komariah (2010:170-171) menyatakan bahwa triangulasi sumber adalah cara meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Sedangkan triangulasi teknik yaitu penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. 3.7.2. Mengadakan Membercheck Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya.
54
3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian
3.8.1. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Kabupaten Pandeglang. 3.8.2. Jadwal Penelitian Adapun waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada table 3.3 berikut ini : Tabel 3.3 Jadwal Penelitian No.
Tahun 2014-2015
Kegiatan Fe b
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Observasi Awal Ke Lapangan Pengurusan Perizinan Tahap Penyusunan Proposal Penelitian Seminar Proposal Revisi Proposal Reduksi Data Penyajian Data Verifikasi Data Penarikan Kesimpulan Penyusunan Laporan Akhir Sidang AkSkripsi
Sumber Peneliti :2015.
M ar
M ei
Ju n
Jul
Au g
Se p
Ok t
No v
De s
M art
Ap ril
M ei
Ju ni
Ju li
Agu st
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1
Objek Penelitian Penelitian ini bertempat di Dinas Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang. BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20014 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rician Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang. (Profil BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang tahun 2014) Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut di atas, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan
55
56
koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di biang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan
4.1.2
Gambaran Umum Daerah dan Perekonomian Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang adalah salah satu Kabupaten yang terletak di bagian Selatan Provinsi Banten secara geografis, Secara administratif Kabupaten Pandeglang dibentuk pada tanggal 1 April 1874 ( Sumber Humas Pandeglang. jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berdasarkan sensus Penduduk pada bulan Mei 2010 adalah 1.149.610 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 589.056 orang dan perempuan sebanyak 560.554 orang. Berdasarkan data diatas, rasio jenis kelamin pada tahun 2010 sebesar 105,08. Sebaran penduduk perkecamatan relative tidak merata. Kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu kecamatan sumur dengan ratarata sebanyak 88 jiwa/Km2, sementara wilayah yang terpadat adalah Kecamatan Labuan, yaitu sebanyak 3.439 jiwa/Km2. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk (LPP) Kabupaten Pandeglang Sensus Penduduk periode 1961-1971 sebesar 2,71 persen, periode 1971-1980 sebesar 2,15 persen, periode 1980-1990 sebesar 2,14 persen, periode 1990- 2000 sebesar 1,64 persen dan 2000-2010 sebesar 1,30 persen. Menurut angka laju pertumbuhan penduduk ialah merupakan salah satu wujud keberhasilan pembangunan bidang kependudukan yang salah satunya antara lain adalah program Keluarga Berncanan (KB).
57
Berdasarkan BPS Kabupaten Pandeglang, jumlah penduduk 15 tahun keatas yang bekerja yang bekerja berjumlah 384.657 jiwa. Lapangan pekerjaan utama penduduk berupa pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Kemudian industri perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Secara umum, pekerja di Kabupaten Pandeglang bekerja di sektor informal (83,67%) dan sisanya bekerja di bidang formal (16,33%) dari jumlah pekerja di atas 15 tahun berjumlah 434.746 jiwa, pekerja dengan setatus pekerjaan berusaha sendiri memiliki proporsi ya ng terbesar yaitu 23,67% sedangkan pekerja dengan setatus pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap /tidak dibayar memiliki proporsi terkecil (2,32%) Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah Karena disebabkan oleh proses demografi yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan juga migrasi atau perpindahan penduduk Sebaran penduduk perkecamatan relative tidak merata. Kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu kecamatan sumur dengan rata-rata sebanyak 88 jiwa/Km2, sementara wilayah yang terpadat adalah Kecamatan Labuan, yaitu sebanyak 3.439 jiwa/Km2. Kondisi Ekonomi di Kabupaten Pandeglang Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada semua sektor ekonomi di Kabupaten Pandeglang Akselerasi pertumbuhan pada beberapa sektor andalan seperti pertanian
dan
perdangangan
serta
jasa-jasa
menyebabkan
laju
pertumbuhan ekonomi Pandeglang Meningkat dari 5,25 persen pada tahun 2012 menjadi 5,62 persen pada tahun 2014. Sektor pertanian mengalami
58
pertumbuhan yang sangat signifikan dari -0,41 persen pada tahun 2012 menjadi 3,12 persen di tahun 2014 Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang No.
Lapangan Usaha
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) 2011 2012 496,2 541,3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah) 2011 2012 273 284,5
1
1,1
0,5
0,5
264,2
292,8
146,6
157,6
90
101,4
43,5
47,2
Penggalian 3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik, Gas, dan Air Bersih
5.
Bangunan
1.415,9
1.545
701,7
742,5
6.
Perdagangan,
1.446,1
1.592,1
787,2
850,9
405,3
451,5
206,8
227,3
648,1
718,1
293,4
312,8
1.574,6
1.841,8
657,3
706,4
6.341,7
7.085,6
3.110,5
3.330,1
Hotel, dan Restoran 7.
Pengangkutan dan Komunikasi
8.
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9.
Jasa-Jasa Jumlah
(Sumber: BAPEDA Kabupaten Pandeglang) Dari data diatas terlihat bahwa sektor perdangan juga memiliki andil terhadap PAD Kabupaten Pandeglang. Saat ini di Kabupaten Pandeglang usaha bisnis waralaba yang saat ini berkembang pesat yakni bisnis waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart ini terlihat hampir disetiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang dapat
59
ditemui waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart dan alfamart. Waralaba Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern waralaba adalah merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Berikut Rekapitulasi data Waralaba Berbentuk Mimimarket oleh BPMPPTS : Tabel 1.1 Rekapitulasi Waralaba Berbentuk Minimarket Di Kabupaten Pandeglang 2015
No
JUMLAH
KECAMATAN PT.INDOM ARCO
PT.MIDI UTAMA
PT.MIDI UTAMA
PT.GLOBA L NIAGA
(Indomart)
(Alfamart)
(Alfamidi)
(Ceriamart)
Total
1
Cadasari
2
1
0
0
3
2
Karang Tanjung
2
2
1
0
5
3
Pandeglang
7
7
0
0
14
4
Majasari
4
4
1
0
9
5
Kadu Hejo
3
3
1
1
8
6
Cipeucang
1
0
0
0
1
7
Saketi
3
2
0
0
5
8
Mandalawangi
3
2
0
0
5
9
Jiput
1
0
0
0
1
10
Menes
3
3
0
0
3
11
Labuan
4
5
1
0
10
12
Carita
1
0
0
1
2
13
Sukaresmi
1
0
0
0
1
60
14
Panimbang
4
3
1
0
8
15
Pagelaran
5
1
0
0
6
16
Sobang
2
1
0
0
3
17
Munjul
2
0
0
0
2
18
Cibaliung
2
3
0
0
5
19
Sumur
1
1
0
0
2
20
Cimanggu
0
1
0
0
1
21
Cikeusik
1
1
0
0
2
22
Cikeusal
2
0
0
0
2
23
Bojong
1
1
0
0
2
55
41
5
2
103
Sumber : BPMPPTSP Kab.Pandeglang 2015.
Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pandeglang usaha jenis waralaba minimarket sudah sangat banyak ini mengindikasikan bahwa usaha jenis ini sekarang sangat diminati oleh para pelaku usaha. Terlihat dari data diatas bahwa data jumlah waralaba sampai dengan tahun 2015 terdaftar berjumlah 103 waralaba yang tersebar hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pandeglang terdapat bangunan waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart. Keberadaan usaha waralaba di Kabupaten Pandeglang tentu disatu sisi akan berpengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian di daerah dan bisa menciptakan investasi dan mennyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah di Kabupaten
Pandeglang.
Namun
keberadaan
waralaba
juga
bisa
membawakan dampak negative bagi persaingan usaha jika keberadaannya tidak di atur oleh pemerintah setempat.
Ini semua karena mengingat
bahwa di Kabupaten Pandeglang juga banyak terdapat usaha-usaha mikro seperti warung kecil dan pasar tradisional yang harus diperhatikan
61
keberadaanya oleh pemerintah Karena jika hal tersebut tidak diperhatikan maka tidak menutup kemungkinan dengan keberadaan waralaba justru akan membawakan dampak yang negative dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha di Kabupaten Pandeglang. data dari BPMPPTSP cupkup membuktikan bahwa pertumbuhan waralaba di Kabupaten Pandeglang tumbuh dengan pesat. Di Provinsi Banten khususnya di kabupaten pandeglang usaha bisnis waralaba yang saat ini berkembang pesat yakni bisnis waralaba minimarket seperti indomart dan alfamart yang pertumbuhannya saat ini sangat pesat di Provinsi Banten Khususnya di Kabupaten Pandeglang itu semua terlihat hampir disetiap perempatan dapat ditemui bangunan waralaba berbentuk minimarket seperti indomart dan alfamart. Keberadaan usaha waralaba di Kabupaten Pandeglang tentu disatu sisi dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian karena dapat menciptakan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pandeglang. namum keberadaan waralaba berbentuk minimarket seperti indomart dan alfamart juga harus dibatasi dan diawasi keberadaannya karena mengingat bahwasannya dikabupaten pandeglang juga banyak terdapat usaha warung kecil dan pasar tradisional yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang Karena jika hal tersebut tidak diperhatikan maka akan terjadi iklim perekonomian yang tidak sehat yang dapat merugikan warung kecil.
62
Berikut ini adalah data pertumbuhan usaha waralaba di Kab. Pandeglang dari tahun 2010 -2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini. Tabel 1.2 Pertumbuhan Waralaba Berbentuk Minimarket di Kabupaten Pandeglang Dari Tahun 2010-2015 No.
Tahun Nama Perusahaan
Jumlah 2010 2011 2012
2013
2014
215
1.
Indomart
12
27
4
3
2
2
50
2.
Alfamart
16
30
4
1
2
3
46
3.
Alfamidi
1
1
1
0
1
1
5
4.
Sejenisnya
1
1
0
0
0
0
2
Total
103
Sumber: Diadaptasi dari BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-215
Dapat dilihat dari data tabel di atas bahwa jumlah waralaba dari tahun 2010-2015 tercatat berjumlah 103 gerai waralaba dan terlihat setiap tahunnya ada gerai waralaba yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Berkembangnya usaha waralaba tentu akan berpengaruh terhadap iklim perekonomian yang ada di daerah, pengaruh positifnya keberadaan waralaba akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan menciptakan investasi jika keberadaannya dikelola dan diatur dengan baik oleh pemerintah setempat namun sebaliknya jika keberadaan waralaba di Kabupaten Pandeglang tidak dikelola dan di atur dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan dapat
63
menciptakan iklim perekonomian yang buruk, seperti akan timbulnya persaingan yang tidak sehat antara pedagang kecil dengan waralaba yang sudah tentu yang akan dirugikan adalah pedagan kecil yang tidak mampu bersaing dengan waralaba yang dari segi fasilitas dan pelayanannya jauh lebih baik dan modern. Di Kabupaten Pandeglang terdapat kebijakan yang mengatur proses pelaksanaan dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor.12 Tahun 2010 Waralaba adalah merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Kemudian didalam peraturan daerah tersebut dijelaskan tentang aturan pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. Dibentuknya Perda tersebut dinilai sebagai salah satu upaya konkret pemerintah dan jajaran aparat hukum dan wakil rakyat (DPRD), untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. Dalam perda tersebut proses penyelenggaraan waralaba diatur secara terperinci dimulai dari proses perizinan hingga tatalokasi pendirian waralaba diatur dalam perda tersebut sehingga harapan dibentuknya perda tersebut dapat mengendalikan dan mengatur penyelenggaraan waralaba di
64
Kabupaten Pandeglang agar terciptanya iklim perekonomian yang adil dan sehat. Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan, Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP), selaku instansi atau lembaga yang mempunyai tugas menangani peroses penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, sekaligus menjadi pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan Toko modern di Kabupaten Pandeglang. Kemudian sesuai Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014, Tentang Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) dalam pasal 17 ayat 3, bahwa (BPMPPTSP) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha termasuk didalamnya izin usaha waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart di Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang di tangani oleh BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. 4.1.3
Gambaran Umum BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (BPMPPTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
65
Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP). Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 4.1.3.1 Visi dan Misi Peranan visi adalah sebagai cara pandang lembaga jauh ke depan berupa arah organisasi agar tetap berkelanjutan. Dalam merumuskan visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Visi yaitu: “Sebagai Badan Publik Penyelenggaraa Pelayanan Perizinan Yang Prima”. Sedangkan Misi sebagai berikut: 1. Memperkuat Kapasistas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia 3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi 5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan
66
4.1.3.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan : Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Prima kemudian Meningkatkan Citra Aparatur Pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah,cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti, meningkatkan partisimasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan serta meningkatkan kopetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayanan perizinan dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Pandeglang. Sasaran : Meningkatnya investasi dan kegiatan penanaman modal kemudian meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin usaha di Kabupaten Pandeglang. 4.1.3.3 Izin-Izin Yang Di Kelola Oleh BPMPPTSP Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam tugasnya mempunyai kewenangan dalam memproses perizinan yang ada di Kabupaten Pandeglang diantaranya yaitu :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Usaha Penanaman Modal 5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
67
6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 8. Izin Lokasi 9. Izin Perubahan Penggunaan Tanah 10. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 11. Izin Mendirikan Bangunan 12. Izin Merobohkan Bangunan 13. Izin Tempat Usaha 14. Izin Usaha Perdagangan 15. Izin Gangguan 16. Izin Reklame 17. Izin Usaha Pertanian 18. Izin Usaha Peternakan 19. Izin Usaha Kontruksi 20. Tanda Daftar Perusahaan 21. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STWP) 22. Izin Usaha Toko Modern 23. Izin Usaha Industri 24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 25. Izin Usaha Kepariwisataan
68
4.1.3.4 Struktur Organisasi Secara organisasi/struktural BPMPPTSP terdiri dari: 1. Kepala Badan 2. Sekretariat 3. Kepala Bidang Penanaman Modal 4. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian 5. Kepala Bidang Pelayanan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang didukung personil sebagai berikut:
1. Sekretariat terdiri atas: a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub bagian Keuangan c. Sub bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan 2. Bidang Penanaman Modal a. Sub Bagian Pengembangan Penanaman Modal b. Sub Bagian Promosi dan Kerjasama 3. Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian a. Sub Bagian Data dan Informasi b. Sub Bagian Pengendalian 4. Bidang Pelayanan a. Tim Teknis
69
Struktur Organisasi
KEPALA BPMPPTSP H.Syukran, SH.,MH
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONARIS
BIDANG PENANAMAN MODAL
SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG SISTEM INFORMASI & PENGENDALIAN
SUBAG KEUANGAN
BIDANG PELAYANAN
SI SUB BIDANG PENGEMBANGAN
SUB BIDANG PROMOSI & KERJASAMA
SUB BIDANG DATA & INFORMASI
TIM TEKNIS
SUB BIDANG PENGENDALIAN
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang (Sumber: Profil Gambaran Umum BPMPPTSP Kab,Pandeglang Tahun 2014)
SUBAG PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN
70
Pegawai pada BPMPPTSP berjumlah 32 orang yang terdiri dari Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 6 orang, Eselon IV berjumlah 18 orang, dan pelaksana berjumlah 7 orang. Tabel 4.5 Pegawai Menurut Golongan
No.
Golongan
Banyaknya Orang
Presentase
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b
1 6 7 10 7 1 32
3,12% 18,75% 21,87% 31,27% 21,87% 3,12% 100%
Jumlah
(Sumber: Profil Gambaran Umum BPMPPTSP Kab.Pandeglang Tahun 2014) Adapun pegawai menurut tingkat pendidikan terdiri dari lulusan SLTA berjumlah 1 orang, lulusan D.II berjumlah 2 orang, lulusan S.1 berjumlah 19 orang, dan lulusan S.2 berjumlah 10 orang. Tabel 4.6 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendidikan SLTA D.I D.II D.III S.1 S.2 Jumlah
Banyaknya Orang
Presentase
1 2 19 10 32
3,12% 6,25% 59,37% 31,27% 100%
(Sumber: Gambaran Umum BPMPPTSP Kab.Pandeglang Tahun 2012)
71
4.1.3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP). Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi
dan
penyelenggaraan
pelayanan administrasi dibidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian Tugas Pokok dan Fungsi BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang diantaranya yaitu : 1. Melaksanakan Koordinasi dan Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 2. Membantu Bupati dalam Perumusan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu. 3. Pelaksanaan Penyusunan Program BPMPPTSP.
72
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan dan penanaman modal. 5. Pelaksanaan Koordinasi proses pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal, 6. Pelaksanaan administrasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan. 4.1.4
Gambaran Umum Tentang Waralaba Di Indonesia istilah waralaba mulai disebut dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil, yang di Pasal 27 mengatur bahwakemitraan usaha dilaksanakan dengan pola :inti plasma, sub kontrak, waralaba dan jenis lain. Untuk menindak lanjuti ketentuan tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/7/1997,tentang Ketentuan dan Pelaksanaan pendaftaran UsahaWaralaba.Dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditegaskan bahwa waralaba merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau memanfaatkan hak kekayaan intelektual dan atau penemuan cirri khas usaha yang dimiliki pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa.
73
Dalam rangka untuk membangun usaha waralaba di Indonesia agar lebih maju lagi maka dikeluarkanlah Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia No.12/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan tatacara penertiban surat tanda pendaftaran usaha waralaba. Perubahan yang mendasar pada peraturan ini adalah pengaturan yang mengatur jangka waktu kontrak waralaba utama dan waralaba lanjutan. Kemudian perkembangan
waralaba
di
Indonesia
yang
teraktual
adalah
diberlakukannya PP No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan kemudian Pemerindag No. 31/MEN-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagai peraturan yang mengatur terkait pelaksanaanya. Dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut mulai nampak adanya indikasi penggunaan usaha waralaba sebagai alternatif usaha yang sangat menjanjikan untuk dijadikan bisnis usaha. Waralaba menurut peraturan daerah Kabupaten Pandeglang no 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko moderen. Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan cirri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
74
4.2 Deskripsi Data Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah di dapat dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba Oleh Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang menggunakan jenis dan analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif maka data yang diperoleh berbentuk kata-kata dan kalimat berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan studi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi tidak berperan serta (non partisipan), di mana peneliti tidak terlibat dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang. Selain observasi, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik wawancara tidak struktur. Artinya peneliti tidak melakukan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Peneliti hanya melakukan wawancara dengan menanyakan secara garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam sehingga mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi dan studi literatur. Hal ini dilakukan agar memperkuat datadata yang telah ada dan teruji keabsahan datanya. Hasil pengumpulan data-data
75
tersebut kemudian di analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif sehingga data-data tersebut dapat menghasilkan suatu pemahaman baru. Adapun dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti seperti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data (data reduction), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam mereduksi data, penelitian memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu: 1. Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan. 2. Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan informan Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (data display). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, network, flowchart dan sejenisnya. Namun dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks narasi. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan (verification) setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian. Dalam mempertajam analisis peneliti dalam penelitian ini, maka dalam proses penilaian Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) di Kabupaten
76
Pandeglang, penelitian menggunakan teori Langkah-langkah Pengawasan Menurut G.R Terry ( 1986:397 ) yaitu: 1. Mengukur hasil pekerjaan 2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan ( apabila ada perbedaan ) 3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. 4.2.1
Informan Penelitian Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab 3, bahwa dalam
penelitian ini informa penelitiannya ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni suatu teknik pengambilan informan dengan penetapan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan dalam menentukan jumlah informan, peneliti menggunakan teknik snowball sampling, yaitu jumlah informan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang yang dipandang lebih tahu dan melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya.
77
Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang, di antaranya yaitu dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:
Tabel 4.8 Daftar Informan Penelitian Informan I1-2
Spesifikasi Informan Kepala BPMPPTSP Kab.Pandeglang Kepala Bidang Pengendalian
Keterangan Key Informan
Tim Pelaksana Teknis : Key Informan I3-6
Dinas Tata Ruang, Dinas PU, Dinas Koprasi dan Perdagangan, Satpol PP Kab.Pandeglang
I7-8
Waralaba Indomart dan Alfamart
I9-I15
LSM, Masyarakat, Kios Kecil
Key Informan
Secondary Informan (Snowball)
Sumber: Peneliti 2015.
4.3 Pembahasan 4.3.1
Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba (Indomart/Alfamart) Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Di Kabupaten Pandeglang Di era globalisasi dewasa ini pertumbuhan perekonomian di Indonesia
semakin meningkat pesat, itu ditandai dengan diberlakukannya pasar bebas masuknya usaha-usaha asing di Indonesia dengan berbagai sistem bisnis yang beragam seperti sistem bisnis waralaba yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Istilah waralaba mulai disebut dalam peraturan perundang-
78
undangan di Indonesia sejak diundangkannya UU Nomor
9 Tahun 1995
tentang Usaha kecil, yang di Pasal 27 mengatur bahwakemitraan usaha dilaksanakan dengan pola :inti plasma, sub kontrak, waralaba dan jenis lain. Untuk menindak lanjuti ketentuan tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/7/1997, tentang Ketentuan dan Pelaksanaan pendaftaran Usaha Waralaba. Dalam peraturan
perundang-undangan
tersebut
ditegaskan
bahwa
waralaba
merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau memanfaatkan hak kekayaan intelektual dan atau penemuan cirri khas usaha yang dimiliki pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. Dalam rangka untuk membangun usaha waralaba di Indonesia agar lebih maju lagi maka dikeluarkanlah Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia No.12/M-DAG/PER/3/2006
tentang ketentuan dan tatacara
penertiban surat tanda pendaftaran usaha waralaba. Perubahan yang mendasar pada peraturan ini adalah pengaturan yang mengatur jangka waktu kontrak waralaba utama dan waralaba lanjutan. Kemudian perkembangan waralaba di Indonesia yang teraktual adalah diberlakukannya PP No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan kemudian Pemerindag No. 31/MEN-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagai peraturan yang mengatur terkait pelaksanaanya. Dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut mulai
79
nampak adanya indikasi penggunaan usaha waralaba sebagai alternatif usaha yang sangat menjanjikan untuk dijadikan bisnis usaha. Di Provinsi Banten khususnya di kabupaten pandeglang usaha bisnis waralaba yang saat ini berkembang pesat yaitu bisnis Waralaba Minimarket seperti Indomart dan Alfamart yang pertumbuhannya saat ini sangat pesat itu semua terlihat hampir disetiap perempatan dapat ditemui waralaba berbentuk minimarket seperti indomart dan alfamart. Waralaba Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern waralaba adalah merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Keberadaan waralaba tentu akan membawakan dampak positif dan negative. Dampak positivnya tentu dengan keberadaan waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart dan Alfamart di daerah akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah dan menciptakan investasi bagi Pemerintah Daerah, tentu itu semua jika dalam pelaksanaannya diatur dan dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan, Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP), selaku instansi atau lembaga yang mempunyai tugas menangani peroses penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang,
80
sekaligus menjadi pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan Toko modern di Kabupaten Pandeglang. Kemudian sesuai peraturan Bupati Pandeglang nomor 32 tahun 2014, tentang tugas, fungsi dan tatakerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, bahwa (BPMPPTSP) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengendalian,pengawasan dan evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang. Setiap pelaksanaannya,
program
pemerintah
begitu
juga
tentu
dengan
memiliki
kendala
penyelenggaraan
dalam
waralaba
(Indomart/Alfamart) Di Kabupaten Pandeglang dalam pelaksananya tentu terdapat kendala dan permasalhan sesuai dengan hasil observasi awal dilapangan dalam penelitian ini bahwa dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang ternyata terdapat beberapa kendala dan masalah dimulai dari adanya waralaba yang melanggar ketentuan alam Perda sampai kepada waralaba yang tidak mengantongi izin namun tetap beroprasi. Untuk
mengetahui
bagaimana
Pengawasan
Penyelenggaraan
Waralaba (Indomart/Alfamart) Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satu Pintu (BPMPPTSP) Di Kabupaten Pandeglang maka peneliti melakukan 3 (tiga) penilaian dari Teori Langkah-langkah Pengawasan Menurut G.R Terry ( 1986:397 ) yaitu:
81
1. Mengukur hasil pekerjaan 2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan ( apabila ada perbedaan ) 3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.
4.3.2
Mengukur Hasil Pekerjaan Pengukuran pelaksanaan program dalam suatu organisasi swasta
ataupun pemerintahan, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan setiap program kerja yang dilaksanakan dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintahan, maka untuk mengetahuinya diperlukan Pengawasan terhadap pelaksanaan dari setiap program yang di jalankan kemudian Pengawasan adalah suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seorang atasan atau manejer uantuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui apakah setiap pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang di kehendaki. Pengawasan juga merupakan kegiatan untuk menilai dan mengoreksi pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan agar hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Begitu-pun dalam Penyelenggaraan Waralaba (Minimarket Indomart, Alfamaart) di Kabupaten Pandeglang Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya apakah sesuai dengan yang dikendaki, untuk mengetahuinya maka diperlukan Pengawasan pada saat proses penyelenggaraannya kaitannya
82
dengan Pengawasan berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Mengacu pada peraturan tersebut maka proses Penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaannya di tangani langsung oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kab.Pandeglang (I1), Mengatakan, “Ia betul BPMPPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Pandeglang diantaranya perizinan mendirikan bangunan, perizinan usaha dll. Termasuk juga didalamnya perizinan usaha Waralaba. akan tetapi BPMPPTSP tidak sendiri dalam memproses setiap perizinan nanh disini ada tim teknis yang membantu memproses perizinan dilapangan tentu berkoordinasi dengan kami. Tim teknis tersebut diantaranya Dinas PU,Dinas Tata Ruang,Dinas Koprasi dan Perdagangan dan Satpol PP. jadi begitu De.”(Wawancara/Kamis, 5 Mei 2015/pukul 10.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang). Hal senada di sampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang (I2), menyampaikan bahwa:
83
“Pelaksanaan Penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu BPMPPTSP sebagai pelaksana tugas pemerintah yang mengurusi pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan waralaba disini dalam hal teknis BPMPPTSP di bantu Tim Teknis dalam hal perizinan dilapangan, diantaranya Dinas Tataruang, Dinas Indakpas, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. sesuai dengan surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang. tim teknis tersebut di bawah koordinasi BPMPPTSP oleh Bidang Pengendalian. Tim teknis bekerja sesuai dengan tupoksinya masing masing dan melakukan koordinasi dengan BPMPTSP terkait perizinan waralaba di Kabupaten Pandeglang. .”(Wawancara/Kamis Mei 2015 /pukl 10.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten. Pandeglang).
Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Waralaba (Indomart,Alfamart) di Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanannya ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang sesuai Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang. dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan termasuk didalamnya menangani proses pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang.
84
Dalam Pelaksanaannya Penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dari hasil wawancara diatas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang di bantu oleh Tim teknis yang terdiri dari Dinas Koprasi, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang Cipta Karya, dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sesuai dengan surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 504/Kep. 167-Huk/2015, tentang Pembentukan tim teknis pada bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang. Dari hasil wawancara diatas juga dapat diketahui dalam proses pelaksanaan perizinan usaha Waralaba (Indomart dan Alfamart) BPMPPTSP Berkoordinasi dengan tim pelaksana teknis dalam memproses perizinan di lapangan tim teknis tersebut diantaranya Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Koprasi, Perdagangan dan Perindustrian dan Satpol PP dibawah Koordinasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Satu
Pintu
(BPMPPTSP)
Kabupaten
Pandeglang. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Informasi dan Pengendalian Dinas Koprasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pandeglang (I3), menjelaskan : “Ya memang benar kami bagian dari tim pelaksana teknis dalam perizinan usaha dan perdagngan termasuk juga izin usaha Waralaba kami di bawah koordinasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPSTP Kabupaten Pandeglang kaitannya dalam pelaksanaan
85
penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang Kami yang memproses perizinan usahannya kemudian berkoordinasi dengan BPMPPSTSP jika izin usahnya sudah ditempuh .”(Wawancara/Kamis, 5 Mei 2015/pukul 10.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Koprasi,Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pandeglang).
Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Informasi dan Pengendalian Dinas Koprasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pandeglang dapat diketahui dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba (Indomart,Alfamart) juga mempunyai andil dalam setiap mekanisme perizinan yang harus ditempuh oleh pihak waralaba, Dinas Koprasi dan Perdagangan di bawah Koordinasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP mempunyai tugas untuk memproses perizinan usahanya dan kemudian berkoordinasi dengan Pihak BPMPPTSP beserta tim teknis lainnya. Seperti keterangan yang diberikan oleh Tim Pelaksana Teknis lainnya yakni oleh Kepala Dinas PU (I4), “Betul Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga bagian dari tim plaksana teknis dalam pelaksanaan penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang Dinas PU lah yang menangani terkait izin.”(Wawancara/Kamis,6 Mei 2015 /pukl 10.00 WIB / wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Kabupaten. Pandeglang).
Hal senadan juga di jelaskan juga oleh tim plaksana teknis yakni Kepala Bidang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (I5), “Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang Dinas Tatarunangmerupakan bagian dari tim pelaksana teknis yang memproses perizinan dilapngan dalam hal lokasi bangunan waralaba yang akan didirikan apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam perda. contohnya jarak antara waralaba dengan pasar tradisional diatur harus berjarak minimal 200 meter dan jarak
86
bangunan dengan as jalan harus berjarak 15 meter nah kamilah yang memprosesnya.”(Wawancara/Kamis,6 Mei 2015 /pukl 10.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Tataruang Kabupaten. Pandeglang). Hal sedana di sampaikan oleh Satpol PP Kabupaten Pandeglang memberikan keterangan serupa ketika di wawancarai oleh peneliti kali ini yang diwawancarai adalah Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Pandeglang (I4), mengatakan bahwa : “Ia betul sekali kami Satpol PP juga merupakan bagian dari Tim Pelaksana teknis dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Waralaba (Indomart,Alfamart)di Kabupaten Pandeglang ,nah tugas kami disini adalah mengawal dan mengawasi ketika proses perizinan dilapangan sedang ditempuh, karena kami adalah merupakan unsure penegak Hukum dan perundang-undangan maka tugas kami adalah mengawasi apakah proses perizinan yang sedang ditempuh sudah sesuai dengan ketentuan yang ada mengacu pada Perda Nomor 12 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba kemudiann jika ada pelangaran maka kami yang akan menegur pihak waralaba.. ”(Wawancara/Kamis,6 Mei 2015 /pukl 14.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten. Pandeglang).
Dari hasil hasil wawancara diatas yang dapat deketahui terkait proses penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang menurut keterangan dari BPMPPSTS beserta tim pelaksana teknis maka yang dapat peneliti simpulkan bahwa dalam proses penyelengaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang itu ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) dan Tim Teknis diantaranya Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Koprasi, dan Satpol PP. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman
87
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang. Di dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi, Simplifikasi, Keamanan dan Kepastian. Dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak ditingkat Pemerintah Daerah/SKPD, Di Kabupaten Pandeglang. diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Satuan Polisi Pamong Praja menjadi bagian dari tim plaksana teknis dalam pelaksana penyelenggaraan Waralaba Di Kabupaten Pandeglang. Dalam pelaksanaanya tersebut merupakan kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing. Oleh karena itu masing-masing pihak harus bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan Waralaba (Indomart/Alfamart) perlu melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) Di Kabupaten Pandeglang berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian adalah BPMPPTSP dan tim pelaksana teknis Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
88
dan Satuan Polisi Pamong Praja, tim plaksana teknis tersebut di bawah koordinasi Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang (I1), “ Dalam pelkasnaan penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) BMPPPSTS di bantu oleh tim plaksana teknis di bawah koordinasi bidang pengendalian dan pengawasan untuk membantu proses perizinan dilapangan sesui dengan tugas pokok dan fungsinya masing(Wawancara/Kamis, 15 2015/pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang).
Dari pemaparan yang disampaikan oleh Kepala BPMPPTS Kabupaten Pandeglang bahwa dalam penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) di lapangan itu melibatkan tim teknis yakni Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi bagian dari tim pelaksana tekni. Banyaknya pelaksana yang terlibat dalam penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) tidak menjamin memiliki pengaruh besar terhadap suksesnya pelaksanaan tersebut. Agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di kabupaten pandeglang dapat berjalan dengan baik
dan sesuai dengan perundang
undangan, yang paling penting adalah pengawasan pada saat ditempuhnya proses perizinan dalam penyelenggaraan waralaba karena pada saat peneliti melakukan observasi dilapangan ditemukan beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang diantaranya terdapat waralaba (Indomaret/Alfamart) yang tidak mempunyai izin namun tetap beroprasi kemudian adanya waralaba yang melanggar Perda Nomor 12 Tahun
89
2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba. Untuk mengetahui penilaian
dan
pendapat
mengenai
kemampuan
dari
pelaksanaan
penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang dan bagaimana pengawasannya , peneliti menanyakan kepada informan terkait kemampuan pelaksana penyelenggaraan waralaba dan pengawasannya. Adapun menurut LSM di Kabupaten Pandeglang (I7) mengenai pandangannya terhadap kemampuan pelaksana dan mengenai bagaimana pengawasandalam pelaksanaan
penyelenggaraan
waralaba
di
Kabupaten
Pandeglang,
mengatakan, “Menurut saya BPMPPTSP sejauh ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik. kenapa demikian karena terdapat waralaba(Indomart/Alfamart) di pandeglang yang belum mempunyai izin namun di biarkan beroprasi dan sampai saat ini pihak BPMPPTSP belum juga memberikan sanksi tegas terhadap waralaba yang belum mempunyai izin tersebut”. (Wawancara/Rabu, Juli 2015/Pukul 11.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Alun-alun Pandeglang). Hal senada juga disampaikan Oleh salah satu pemilik warung kecil di Kabupaten Pandeglang memberikan tanggapannya mengenai pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang (I10), mengatakan bahwa “Belum baik dek .. karena kami pedagang kecil masih merasa dirugikan dengan adanya waralaba di Pandeglang. pemerintah tidak memperhatikan nasib kami pedagan kecil yang dipaksa bersaing dengan waralaba yang bermodal besar. Seharusnya pemerintah kalo bisa itu waralaba kayak indomart di batasi jangan banyak-banyak.” (Wawancara/Rabu, Juli 2015/Pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan Pasar sodong menes Pandeglang).
90
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik. Itu semua ditandai dengan adanya waralaba yang belum mempunyai izin namun
tetap dibiarkan beroprasi ini Hal ini
mengindikasikan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPMPPTSP masih belum optimal. Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Pandeglang (I4) juga menyampaikan pendapatnya mengenai pelaksanaan penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) Di Kabupaten Pandeglang, mengatakan, “Menurut saya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan waralaba dan sebagai pelaksana perda nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba sudah melakukannya dengan baik. Kami satpol pp yang juga merupakan bagian dari tim plaksana teknis dalam penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang tidak memungkiri bahwa adanya laporan dari masyarakat bahwa ada waralaba yang belum mempunyai izin namun tetap beroprasi, kami disini hanya sebagai tim teknis saja kewenangan terkait itu ada di BPMPPTSP dalam hal ini bidang pengendalian dan pengawasan perizinan yang akan menyelidikinya. Nah kalo memang terbukti bahwa waralaba yang dilaporkan itu benar tidak mempunyai izin maka kami Satpol PP yang akan menindaknya Tapi itu juga harus ada rekomendasi dari pihak BPMPPTSP. Kami disini bergerak jika sudah ada rekomendasi untuk menertibkan waralaba yang tidak berizin itu. Teguran pertama hingga tiga kali jika teguran dari kami tidak diindahkan maka sesuai dengan peraturan yang ada maka kami akan menyegel waralaba tersebut. Seperti yang sudah sudah. Begitu Dek” ”(Wawancara/Selasa,Mei 2015/Pukul 08.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten Pandeglang). Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam pengawasan penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) diKabupaten Pandeglang
91
dalam perizinannya di Awasi oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) di bawah bidang pengendalian dan pengawasan. Sesuai peraturan Bupati Pandeglang nomor 32 tahun 2014, tentang tugas, fungsi dan tatakerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, bahwa (BPMPPTSP) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengendalian,pengawasan dan evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang, Kaitannya dengan pengawasan penyelengaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang untuk mengetahui proses yang terjadi sebenarnya dilapangan makan peneliti melakukan wawancara terhadap informan (I13) Masyarakat Pandeglang (Pemilik Warung Kecil) mengatakan, “Menurut saya pemerintah kurang tegas terhadap waralaba (Indomart/Alfamart) yang tidak mengantongi izin. Terusterang Dek”…waralaba (Indomart/Alfamart) yang ada disebrang jalan itu belum mempunyai izin dari pemerintah tapi tetap saja dibiarkan beroprasi” warga masyarakat yang lain juga banyak yang tau (Wawancara/Kamis, 5 mei 2015/Pukul 10.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kios pasar). Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat menilai bahwa dalam penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart)di Kabupaten Pandeglang Pemerintah dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (BPMPPTSP)kurang tegas dalam menindak waralaba yang melanggar, ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPMPPTSP dalam pelaksanaan waralaba di Kabupaten
92
Pandeglang masih kurang optimal. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di lapangan maka peneliti melanjutkan wawancara dengan LSM lainnya yang ada di Pandegalang, mengatakan bahwa. “Saya melihat bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang Pemerintah dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPSTS) ketika dalam proses perizinan dilapangan di tempuh tidal langsung ikut melihat proses yang ada, dan terkesan lebih mempercayakan kepada tim plaksana teknis untuk memproses prizinan dilapangan, BPMPPTSP hanya mengandalkan informasi dari tim plaksana teknis saja. Ini yang kemudian pada proses perizinan dilapangan di tempuh dan tanpa ada pengawasan langsung dari BPMPPTSP, maka bisa jadi situasi tersebut di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawas utuk memuluskan proses perizinan dilapangan, oleh karnanaya banyak terjadi pelanggaran yang BPMPPTSP tidak ketahui.”(Wawancara/Kamis, 6 Mei 2015/Pukul 14.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Rumahnya ).
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang bahwa BPMPPPTS tidak langsung turun kelapangan untuk mengawasi langsung proses perizinan di lapangan. Seharusnya ada pengawasan secara langsung dari BPMPPTSP ketika proses perizinan di lapangan ditempuh untuk memastikan apakah perizinan yang sdang ditempuh sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pembagian tugasnya sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Pandeglang nomor 32 tahun 2014, tentang tugas, fungsi dan tatakerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, bahwa
93
(BPMPPTSP)
mempunyai
tugas
pokok
dan
fungsi
melaksanakan
pengendalian,pengawasan dan evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan menurut Satpol PP Kabupaten Pandeglang (I4), bahwa untuk pelaksana penyelenggaraan waralaba di lapangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ikut turun langsung kelapangan dengan tim plaksana teknis untuk memantau langsung proses perizinan yang sedang ditempuh di lapangan hal tersebut dilakukan agar ketika ada yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada langsung bisa di evaluasi tanpa menunggu informasi dari tim pelaksana teknis dilapanagn hal ini akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyelengaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan dengan baik dan bisa menyelesaikan bagian lain dalam tahapan-tahapan perizinan dalam penyelenggaraan waralaba. Berikut ini adalah penjelasan dari Satpol PP Kabupaten Pandeglang, menjelaskan, “Agar dalam pelaksaanaannya bisa berjalan dengan baik maka diperlukaan sinergisitas dan komunikasi yang baik antara BPMPPTSP dan tim pelaksana teknis dilapangan agar dalam penyelenggaraan waralaba di Pandeglang bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian seharusnya ketika perizinan waralaba dilapangan ditempuh BPMPPSTP seyogyanya agar bisa turun langsung melihat ketika proses perizinan dilapang ditempuhagar pada saat proses perizinan ditempuh itu dalam pengawasan langsung BPMPPTSP dan ketika ada kesalahan dalam prosedur perizina, bisa langsung di Evaluasi.”(Wawancara/Kamis, 5 Mei 2015/Pukul 10.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten Pandeglang).
94
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui dari penjelasan salah satu tim dari pelaksana teknis dalam penyelenggaraan walaba di Kabupaten Pandeglang(I3-3),menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik maka diperlukan sinergisitas dan komunikasi yang baik antara tim pelaksana teknis dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintum, dan ketika proses perizinan dilapangan ditempuh menurutnya BPMPPTSP bisa secara langsung melakukan pengawasan dilapangan ini semua dilakukan agar proses perizinan dilapangan bisa berjalan dengan sesui peraturan yang ada. Tim plaksana teknis dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamar) dalam penyelenggaraan waralaba tersebut ketika berada di lapangan adalah dibawah kordinasi BPMPPSTP . Sejauh mana BPMPPTSP dan Tim Pelaksana Teknis melakukan kerjasama dan koordinasi, maka akan terlihat kemampuan kerjanya. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing Sama halnya apa yang dirasakan pula oleh masyarakat pandeglang, agar dalam pelaksanaannya penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang bisa ditangani secara professional.Seperti pemaparannya berikut ini, “Siapa yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang adalah pemerintah kami disini tidak begitu mengerti tentang pelaksanaan perizinan waralaba itu dan kami berharap pemerintah bisa tegas dalam menerapkan aturan dalam peyelenggaraan waralaba agar keberadaannya tidak menyalhi aturan dan akhirnya akan merugikan pemerintah dan kami pedagang kecil akan semakin merugi karena karena keberadaan waralaba yang begitu banyak di pandeglang kami
95
dipaksa untuk bersaing dengan waralaba. (Wawancara / Rabu,11 Mei2015/Pukul 10.55 WIB/wawancara tersebut dilakukan di dekat Pasar Tradisional di Cadasari). Berdasarkan pemaparan di atas, dijelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Pandeglang mengharapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kbaupaten Pandeglang bisa ditangani dengan seprofesional mungkin oleh pemerintah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam prosedur perizinan dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Tomo Modern. Seperti adanya keterlibatan dari aparat Kelurahan, Ketua RT/RW setempat dan pemilik kios kecil. Keberadaan usaha waralaba di Kabupaten Pandeglang tentu disatu sisi dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian karena dapat menciptakan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pandeglang. namum keberadaan waralaba berbentuk minimarket seperti indomart dan alfamart juga harus dibatasi dan diawasi keberadaannya karena mengingat di kabupaten pandeglang juga banyak terdapat usaha warung kecil dan pasar tradisional yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah Dikabupaten
pandeglang terdapat
kebijakan
yang mengatur
tentang
Penyelenggaraan Waralaba yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Waralaba mnurut Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor.12 Tahun 2010 Waralaba adalah merupakan
96
hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis yitu dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. dalam perda tersebut mengatur pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dimulai dari prosedur perizinan. 4.3.3
Membandingkan Hasil Pekerjaan Dengan Standar dan Memastikan Perbedaan Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan dapat diketahui melalui laporan tulisan yang disusun karyawan baik laporan rutin maupun laporan khusus. Selain itu atasan dapat juga langsung mengunjungi karyawan untuk menanyakan langsung hasil dari pekerjaan tersebut atau dengan cara memanggilnya langsung dan mendengarkannya secara lisan. kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar. Pada beberapa perusahaan perbandingan dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan menetapkan standar namun dalam beberapa kasus perbandingan ini standar ini jelas dan relative mudah dihitung untuk menentukan apakah apakah standar telah tercapai atau belum. Namun dalam beberapa kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail jika kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.
97
Begitupun dalam penyelenggaraan Waralaba (Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang ada panduan khusus dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang yakni Peraturan Daerah No.12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Maka dalam pelaksanaanya harus mengacu kepada Perda tersebut, maka untuk mengetahui apakah dalam pelaksanannya sudah sesuai dengan prosedur atau standar yang sudah di tetapkan maka peneliti menanyakannya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang sebagi lembaga atau instansi yang menjadi pelaksana dalam penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang dan sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam
penyelenggaraan
Waralaba
(Indomart/Alfamart)
di
Kabupaten Pandeglang ini, mereka yang bertanggung jawab harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, serta harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Dikabupaten pandeglang terdapat kebijakan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Waralaba yaitu Peraturan Daerah No12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Waralaba mnurut Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
98
Nomor.12 Tahun 2010 Waralaba adalah merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis yitu dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. dalam perda tersebut mengatur pelaksanaan penyelenggaraan waralaba. Mengacu Pada peraturan Bupati Pandeglang nomor 32 tahun 2014, tentang tugas, fungsi dan tatakerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, bahwa (BPMPPTSP) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi
dan
penyelenggaraan
pelayanan administrasi dibidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian kemudian Tugas Pokok dan Fungsi BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang diantaranya yaitu: Melaksanakan Koordinasi dalam Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Membantu Bupati dalam Perumusan pelaksanaan dan Penyelenggaraan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan
99
Non Perizinan secara terpadu dalam perizinan.Pelaksanaan Penyusunan Program BPMPPTSP. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan dan penanaman modal. Pelaksanaan Koordinasi proses pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal, Pelaksanaan administrasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan. Pelaksanaan penyelenggaraan waralaba dalam pelaksanaannya tentu harus mengacu pada Perundang-Undangan dan kepada prosedur yang berlaku. Seperti yang terteda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbeelanjaan dan Toko Modern. Namun, ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara ke lapangan, ternyata terdapat waralaba (Indomart/Alfamart) yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraa Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Seperti jarak antara pasar tradisional yang dalam perda diatur harus berjarak 200 meter namun terdapat waralaba yang jaraknya kurang dari 200 meter dari pasar tradisional, belum lagi menurut keterangan dari masyarakat terdapat waralaba yang tidak mengantongi izin namun masih tetap beroprasi. Oleh karnanya untuk mengetahui kebenaran dari keterangan tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan waralaba di
100
Kabupaten Pandeglang seperti yang tertera dalam peraturan Bupati Pandeglang nomor 32 tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang. Untuk mengetahui apakah dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang sudah ses
uai
dengan
Perundang-Undangan
yang ada maka peneliti menanyakan kepada BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang yakni Kepada Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian (I2). mengatakan, “Tentu dalam penyelenggaraan waralaba harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan toko Modern. ”. kami sudah mengacu pada Perda tersebut, namun jika memang ada waralaba yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada kami biasanya mengkaji dan jika terbukti melakukan pelanggaran kami akan memanggil pemilik waralaba tersebut (Wawancara/Senin, Mei 2015/Pukul 10.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang). Berdasarkan keterangan di
atas, dijelaskan
bahwa dalam
pelaksanaan penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Modern namun pada saat peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara
ternyata
menurut
salah
satu
LSM
di
Pandeglang
mengungkapkan bahwa ada beberapa waralaba yang tidak mempunyai izin dan tidak sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman
101
Penyelenggaraan Waralaba. seperti Waralaba di Cadasari dan pasar menes yang jaraknya dari pasar tradisional kurang dari 200 ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertera dalam Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba yang salah satu pointnya
menjelaskan
bahwa
jarak
antara
waralaba
berrbentuk
Indomart/Alfamart minimal harus berjarak 200 meter dari pasar tradisional Seperti penjelasan dari Salah satu LSM di Kabupaten Pandeglabg (I7). memberikan pemaparan mengenai adanya waralaba (Indomart/Alfamart) yang melanggar ketentuan dalam Perda, beliau mengatakan, “Di Kabupaten Pandeglang ada beberapa Waralaba yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda, seperti waralaba Alfamart yang ada di Pasar menes dan pasar Cadasari, jarak nya kurang dari 200 meter dari pasar tradisional. Jelas itu merupakan pelanggaaran terhadap perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam perda tersebut jelas bahwa salah satu ketentuannya jarak antara waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart/Alfamart harus berjarak 200 meter dari pasar tradisional. Tapi dari pihak BPMPPTSP belum menindaknya sampai sekarang dan terlihat kurangnya Pengawasan dari BPMPPTSP. Adanya bidang pengendalian dan pengawasan di BPMPPTS dirasa belum optimal dalam pengawasannya terhadap penyelenggaraan waralaba di Pandeglang“(Wawancara/Jum’at, Mei 2015/Pukul 11.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Warung Kopi dekat alun-alun Kabupaten Pandeglang). Berdasarkan keterangan di atas, dijelaskan bahwa terdapat waralaba yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba. ini mengindikasikan Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu BPMPPTSP . dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba
102
(Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang, Mengacu Pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014, Tentang Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 3, menerangkan bahwa (BPMPPTSP) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang. menurut perda tersebut BPMPPTSP mempunyai tugas pengendalian dan pengawasan terhadap proses perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang yang seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten
Pandeglang
khususnya
dalam
mengawasi
proses
penyelenggaraan waralaba. menurut keterangan dari salah satu LSM di Kabupaten Pandeglang bahwa dalam Pelaksanaanya pada proses perizinan dilapangan ditempuh BPMPPTSP hanya mengandalkan informasi dari tim pelaksana teknis dan tidak secara langsung ikut mengawasi di lapangan ini yang menurutnya sering kali di manfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memuluskan proses perizinan di Lapangan. Sedangkan keterlibatan bidang pengawasan dan pengendalian BPMPPTSP pada saat proses perizinan dilapangan ditempuh tidak turun langsung kelapangan melainkan hanya menunggu informasi dari tim plaksana
teknis.
Sedangkan
penanggung
jawab
dalam
perizinan
penyelenggaraan waralaba adalah BPMPPTSP sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan penyuluhan Satpol
103
PP Kabupaten Pandeglang (I4). Berikut keterangan yang disampaikan oleh beliau, “Meskipun dalam penyelenggaraan Waralaba ada tim pelaksana teknis di dalammnya namun tetap BPMPPPTSP yang menjadi penanggung jawab atas dikeluarkannya perizinan waralaba tersebut, dan kami hanya sebagai tim teknis yang membantu proses perizinan dilapangan. Dibawah Koordinasi Bidang Pengendalian BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. perihal dikeluarkannya atau tidak izina tersebut itu yang berwenang adalah BPMPPTSP. Dan terkait adanya waralba yang tidak sesuai dengan Perda No.12 Tahun 2010 kami sudah mencoba memberikan teguran kepada pemilik waralaba, nah jika sampai tiga kali teguran dari kami tidak diindahkan maka kami akan tegas menyegel atau menutup paksa waralaba tersebut. Namun sekali lagi itu pun harus ada rekomendasi dari BPMPPTSP biasanya rekomendasi penutupan itu dilakukan setelah BPMPPTAS melakukan rapat bersama tim teknis untuk meninjau apakah waralaba yang dilaporkan tersebut menyalahi atauran atau tidak. Nah jika memang terbukti maka BPMPPTSP akan mengintruksikan kepada Satpol PP untuk melakukan penindakan. Terhadap waralaba tersebut. begitu”. (Wawancara/Kamis, Mei/Pukul13.00 WIB / wawancara tersebut di laklakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten Pandeglang). Berdasarkan keterangan yang disampaikan di atas, dijelaskan bahwa
yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan
peyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang Pejabat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi yang menjadi plaksana dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang Dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pengendalian BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Sedangkan Tim Pelaksana Teknis hanya membantu pada saat proses perizinan dilapangan tetap yang mempuyai kewenangan untuk dikeluarkan atau tidaknnya izin usaha waralaba tersebut adalah BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang .
104
seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Promosi dinas Perdagandan,dan Perizndustrian. Salah satu dinas yang menjadi tim pelaksana teknis dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglabg (I3) mengatakan, “Ya semua tergantung dari BPMPPTSP nya dalam pengeluaran izin usaha waralaba tersebut, biasanya jika semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada maka BPMPPTSP akan mengeluarkan izin tersebut begitupun sebaliknya juka dirasa belum sesuai dengan prosedur yang ada maka biasanya kami tim teknis di undang untuk melakukan peninjauan dan mengevaluasi apakah waralaba tersebut benar sesuai dengan prosedur atau belum. kami disini hanya tim pelaksana teknis saja”.(Wawancara/Kamis,Meii /Pukul 13.30 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Koprasi, Perdagangan dan Perindustria). Berdasarkan
keterangan
di
atas,
dijelaskan
bahwa
yang
bertanggung jawab penuh dikeluarkan atau tidaknya izin usaha waralaba adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. sesuai peraturan Bupati Pandeglang nomor 32 tahun 2014, tentang tugas, fungsi dan tatakerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, bahwa (BPMPPTSP) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengendalian,pengawasan dan evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang. sesuai peraturan Bupati Pandeglang nomor 32 tahun 2014, tentang tugas, fungsi dan tatakerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, bahwa (BPMPPTSP) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan
105
pengendalian,pengawasan dan evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan penanggung jawab pengawasan dalam penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) pelaksana itu ada di Kepala Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP Kabupaten. Penyelenggaraan usaha waralaba di Kabupaten Pandeglang meskipun sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun masih saja terdapat waralaba yang melanggar perda, seperti yang dilansir oleh salah satu media online wartaharian.com terbit tanggal 10 Februari 2014, memberitakan bahwa ada tiga waralaba di Kabupaten Pandeglang yang melanggar ketentuan dalam Perda No. 12 Tahun 2010, dalam Perda tersebut diatur jarak bangunan waralaba dengan pasar tradisional minimal berjarak 200 meter namun bangunan waralaba yang ada di majasari, pasar menes dan pasar sodong jarak dari pasar tradisional jaraknya kurang dari 200 meter ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perda pasal 4 ayat 1 yang menerangkan bahwa jarak antara waralaba dengan pasar tradisional minimal berjarak 200 meter dengan pelanggaran tersebut tentu yang akan dirugikan adalah pedagan kecil karena pembeli akan lebih memilih untuk berbelanja di minimarket, ini semua bersinggungan dengan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2010 dalam pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwasannya pendirian waralaba wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan
106
memperhatikan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, usaha menengah yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang. dengan adanya pelanggaran tersebut namun pemerintah seperti membiarkan pelanggaran tersebut dan tidak memberikan sanksi tegas terhadap waralaba yang melanggar perda, seperti yang di ungkapkan oleh salah satu LSM di Kabupaten Pandeglang. (I10)
Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dengan Peraturan Darah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, kemudian salah satu pointnya adalah tentang dijelaska bahwa pendirian waralaba wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah, yang ada di Wilayah Kabupaten Pandeglang kemudian pendiriaan Waralaba yang berbentuk toko modern wajib memperhatikan batasan jarak antara pasar tradisional dengan waralaba dengan ketentuan jarak antara waralaba berbentuk minimarket dengan pasar tradisional minimal 200 meter. Seperti yang di jelaskan oleh Satpol PP Kabupaten Pandeglang. mengatakan. “Penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang sudah diatur dalam Perda No.12 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka pelaksanaan penyelengaraan waralaba di kabupaten pandeglang harus mengacu kepada peraturan tersebut, kami selaku penegak perundang-undangan dan merupakan bagian dartim plaksana teknis dalam penyelengaraan waralaba sudah
107
menerapkan aturan yang ada. Sesuai dengan perda tersebut jika ada pewaralaba yang melanggar maka kami akan menindaknya dan memberikan sanksi sesui dengan apa yang tertuang di dalam peraturan daer No.12 Tahun 2010. (Wawancara/Jum’at,Mei 2015/Pukul 11.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kantor Satpol PP Kabupaten Pandeglang). Dari hasil wawancara dengan Satopl PP tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang ditaur dalam Peraturan Daerah No.12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba,Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen. Penyelenggaraan usaha waralaba di Kabupaten Pandeglang meskipun sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun masih saja terdapat waralaba yang melanggar perda, seperti yang dilansir oleh salah satu media online wartaharian.com terbit tanggal 10 Februari 2014, memberitakan bahwa ada tiga waralaba di Kabupaten Pandeglang yang melanggar ketentuan dalam Perda No. 12 Tahun 2010, dalam Perda tersebut diatur jarak bangunan waralaba dengan pasar tradisional minimal berjarak 200 meter namun bangunan waralaba yang ada di majasari, pasar menes dan pasar sodong jarak dari pasar tradisional jaraknya kurang dari 200 meter ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perda pasal 4 ayat 1 yang menerangkan bahwa jarak antara waralaba dengan pasar tradisional minimal berjarak 200 meter dengan pelanggaran tersebut tentu yang akan dirugikan adalah pedagan kecil karena pembeli akan lebih memilih untuk berbelanja di minimarket, ini semua bersinggungan dengan Peraturan Daerah No.12
108
Tahun 2010 dalam pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwasannya pendirian waralaba wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan memperhatikan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, usaha menengah yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Seperti yang disampaikan oleh LSM di Kabupaten Pandeglang (19) “Adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglng tidak terlepas dari Kurangnya Pengawasan yang di lakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang. ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan waralaba diPandeglang. (Wawancara/Kamis, 15 Mei 2015/Pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Rumahnya). Hal senada di Ungkapkan Oleh salah satu Masyarakat pemilik Warung Kacil di Pandeglang mengatakan bahwa (I12). “Pemerintah haruh lebih meningkatkan pengawasannya dalam penyelenggaraan waralaba, saya yakin dibelakang pendirian waralaba ada yang berbain dek, buktinya itu pemerintah seperti diam saja padahal sudah jelas itu waralaba melanggar aturan. Kami disini pedagang kecil yang dirugikan.(Wawancara/Kamis, 15Mei 2015/Pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di warung kecil di majasari). Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu pemilik kios kecil di Majasari yang bersebelahan dengan waralaba yang di duga tidak berizin, mengatakan bahwa. “Saya gak tau kalo pendirian waralaba itu harus ada izin dari kita pedangan kecil, tau tau udah dibangun aja de, gada informasi sama sekali baik dari apartur desa mupun pemerintah. Gatau siapa itu yang ngurusin yang jelas saya ga pernah menyataan memberikan izin. Saya merasa keberatan dan yidak setuju kalo indomart itu didirikan tanpa izin harusnya pemerintah bersikap
109
tegas terhadap indomart yang melanggar aturan (Wawancara/Kamis,15Mei2014/Pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Warung di Majasari). Dari
Hasil
wawancara
tersebut
dapat
di
ketahui
dalam
pelaksanaanya pemerintah masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraah waralaba (Indomart/Alfanart) di Kabupaten Pandeglang ini terlihat karena masih terdapatnya waralaba yang tidak mempunyai izin namun di biarkan beroprasi Berkembangnya usaha jenis ini tentu akan berpengaruh terhadap iklim perekonomian yang ada di daerah, pengaruh positifnya keberadaan waralaba akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan menciptakan investasi jika keberadaannya dikelola dan diawasi dengan baik oleh pemerintah setempat jika keberadaan waralaba di Kabupaten Pandeglang tidak dikelola dan di awasi dengan baik maka tidak menutup kemungkinan bisa menciptakan iklim perekonomian yang buruk timbulnya persaingan yang tidak sehat antara pedagang kecil dan pemilik waralaba karena di Kabupaten Pandeglang banyak terdapat usaha-usaha kecil seperti warung kecil dan pasar tradisional yang keberadaanya juga harus mendapat perhatian dari pemerintah setempat.
110
4.3.4
Mengoreksi Penyimpangan-Penyimpangan yang Tidak Dikehendaki Melalui Tindakan Perbaikan Berbagai keputusan yang menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahliaan analitis dan diagnosis seorang pemimpin dalam suatu organisasi swasta maupun pemerintah. Setelah membandingkan kinerja dengan standar dapat memilih salah satu tindakan: yang mempertahankan status quo (tidak melakukan apa-apa) mengoreksi penyimpangan, atau merubah standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar kemudian sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan perbaikan maka harus diketahui apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan. Dalam suatu pengawasan mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan adalah hal yang wajib dalam suatu pengawasan dimanapun itu berada. Supaya mengetahui program yang dijalankan dapat diketahui kelemahan nya dan dilakukan perbaikan. Supaya program tersebut berjalan dengan baik dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan, Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP), selaku instansi atau lembaga yang mempunyai tugas menangani peroses penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, sekaligus menjadi pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan
111
Toko modern di Kabupaten Pandeglang. Kemudian sesuai peraturan Bupati Pandeglang nomor 32 tahun 2014, tentang tugas, fungsi dan tatakerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, bahwa (BPMPPTSP) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengendalian,pengawasan dan evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang Dalam penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang tentu dalam pelaksanaanya menghadapi baik kendala-kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, kaitannya dengan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara di lapangan banyak ditemukan penyimpangan dan permasalahan pada penyelenggaraan waralaba berbentuk Minimarket (Indomart/Alfamart) di Kabupaten Pandeglang di mulai dari waralaba (Indomart/Alfamart) yang tidak mengantongi izin, waralaba yang tidak memper panjang izinnya, terdapatnya waralaba yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba yang mestinya menjadi acuan pada saat proses perizinan di tempuh. Melihat penyimapangan dan pelanggaran tersebut maka banyak pertanyaan muncul baik dari dalam diri peneliti maupun masyarakat bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, mengacu pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014 bahwa yang
112
menpunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha waralaba adalah Badan Penaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, (BPMPPTSP) yang didalamnya terdapat bidang Informasi pengendalian dan Pengawasan yang memiliki tugas pokok dan fungusi mengawasi proses perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dan apa saja penyimpangan yang terjadi dan tidakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan korektif terkait hal tersebut maka peneliti menanyakan langsung kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang yakni dengan mewawancarai Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan,(I2) Mengatakan bahwa, “….yaa Tentu kami tidak mengharapkan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan waralaba, kami BPMPPTSP beserta tim Teknis sudah menjalankan tugas kami sesuai dengan prosedur yang ada, dan mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba. adapun laporan dari masyarakat tentang waralaba yang diisinyalir belum mengantongi izin, kami sejauh ini sudah merespon dengan baik dan sedang kami proses. (Wawancara dilakukan di Kantor BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Kamis, Mei 2015).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa BPMPPTSP dan Tim Teknis sejauh ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang sudah menjalankannya sesuai dengan prosedur yang ada dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba.
113
Untuk mengetahui bagaimana pngawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini BPMPPTSP dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba (Indomart/Alfamart) Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPMPPTSP dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang maka peneliti menanyakan kepada salah satu dari tim pelaksana teknis Satpol PP Kabupaten Pandeglang wawancara dilakukan yakni kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penyuluhan (I6) “…… Sejauh ini saya melihat BPMPPTSP Sudah baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dan sudah mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2010… yaa mungkin hanya belum optimal saja itu wajar saya piker yaa yang namanya manusia ada salah salah seidkit ya itu wajar. nah kaitannya dengan pengawasan yang dilakukan BPMPPTSP itu ada pada bidang Pengendalian dan Pengawasan, nah yang dilakukan adalah yang saya ketahui adalah mengkaji laporan dari tim pelaksana teknis ketika proses perizinan dilapangan sudah ditempuh. Nah jadi dikeluarkan atau tidaknya izin usaha waralaba tersebut itu kewenangan dari BPMPPTSP. (Wawancara dilakukan di Kantor Satpol PP Pandeglang Kab.Pandeglang Rabu Mei 2015). Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba oleh BPMPPTSP ada pada bidang pengendalian dan pengawasan, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengawasi penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, pada bidang tersebut didalamnya ada tim pelaksana teknis yakni Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Koprasi dan Perdagangan dan kemudian Satpol PP Kabupaten Pandeglang yang mana tugas dari tim pelaksana teknis adalah membantu pada proses perizinan di lapangan di tempuh sesuai dengan bidangnya masih-masing. Untuk mengetahui sejauh mana
114
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu
Satu
Pintu
(BPMPPTSP)
kaitannya
dengan
penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, apakah pada saat pelaksanaan dilapangan didapati penyimpangan dan apa tidakan yang dilakukan jika memang terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. maka peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BMPPTSP Kabupaten Pandeglang (I2) mengatakan, “Kami sudah melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan tupoksi kami di bidang pengendalian dan pengawasan perizinan, namun kami disini tidak bekerja sendiri, ada tim teknis juga yang terlibat dan yang menangani pada saat proses perizinan di lapangan ditempuh, dan kami sudah melaksanakanya sesuai dengan topoksi kami masing masing. Tim teknis ketika dilapangan berkoordinasi dengan kami. Terkait adanya waralaba yang diisinyalir tidak mengantongi izin dan yang melanggar perda, kami sudah melakukan peninjauan kembali kepada waralbawaralaba yang melakukan pelanggaran, kami biasanya merapatkannya dengan tim teknis dan melakukan evaluasi bersama terkait waralaba-waralaba yang diisinyalir melakukan pelanggaran dan jika memang terbukti maka kami akan mengintruksikan kepada Satpol PP Untuk menindak waralaba yang melakukan pelanggaran tersebut. ( Wawancara dilakukan di Kantor BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Mei 2015)
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dan di bantu oleh tim pelaksana teknis, dan menanggapi adanya laporan dari masyarakat tentang adanya waralaba (Indomart/Alfamart) BPMPPTSP sudah melakukan peninjauan ulang
115
kepada waralaba yang diisinyalir melakukan pelanggaran, dari keterangan tersebut jika pada saat peninjauan kembali didapati pelanggaran maka BPMPPTSP menginstruksikan kepada Satpol PP untuk memberikan teguran kepada waralaba yang terbukti melakukan pelanggaran. Kemudian untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang terjadi dilapangan untuk mengetahuinya peneliti melakukan wawancara kepada salah satu LSM di Kabupaten Pandeglang (I9) mengemukakan, “ada beberapa waralaba di Kabupaten Pandeglang yang melanggar ketentuan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, yakni jarak antara waralaba dengan pasar tradisional didalam perda diatur harus berjarak minimal 200 meter namun waralaba yang ada di pasar cadasari dan pasar sodong, jaraknya kurang dari 200 meter meter dari pasar tradisional, belum lagi pelanggaran yang terjadi di daerah kadulisung, terdapat waralaba yang belum mengantongi izin namun tetap dibiarkan beroprasi walaupun tanpa lebel sekalipun, tapi jelas terlihat dari bangunannya itu adalah waralaba minimarket. Seharusnya pemerintah bersikap tegas kepada wralaba yang terbukti melakukan pelanggaran, (Wawancara dilakukan di warung kopi alun-alun Pandeglang Mei 2015).
Hal yang sama di ungkapkan oleh masyarakat di Kabupaten Pandeglang (I.I- ) (Pemilik Warung Kecil) di Kecamatan Cadasari mengatakan bahwa, “Saya sih menharapkan pemerintah bersikap tegas aja kalo emang ga mengantongi izin ya metinya ditutup aja waralabanya, lagian kami juga engga perna tau tentang prosedur pendirian waralaba yang salah satu nya haru mempunyai izin dari masyarakat sekitar, dan saya gak pernah tuh dimintain izinnya sama waralaba. (Wawancara dilakukan di Warung di Pasar Cadasari Mei 2015) Dari keterangan yang dipaparkan di atas, dijelaskan bahwa yang bertanggung dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaran waralaba adalah
116
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP), selaku instansi atau lembaga yang mempunyai tugas menangani peroses penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, sekaligus menjadi pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan Toko modern di Kabupaten Pandeglang. Kemudian sesuai peraturan Bupati Pandeglang nomor 32 tahun 2014, tentang tugas, fungsi dan tatakerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, bahwa (BPMPPTSP) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengendalian,pengawasan dan evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang dan menurut keterangan dari hasil wawancara Baik dengan LSM maupun masyarakat bahwa Pengawasan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang masih belum optimal itu dikarnakan masih terdapat waralaba di Kabupaten Pandeglang yang tidak mengantongi izin dan adanya waralaba yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Dari hasil wawancara dengan LSM ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat waralaba yang melanggar ketntuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba. kemudian peneliti melakukan wawancara kepada BPMPPTSP pada bidang pengendalian dan pengawasan untuk mengetahui kebenaran dari pernyataan LSM tersebut
117
terkait adanya waralaba yang melanggar ketentuan dalam perda. Peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP (I2) Memberikan
keterangan sebagai berikut :
“Memang ada beberpa laporan dari masyarakat tentang adanya waralaba yang tidak sesui dengan ketentuan yang tertuang dalam perda no 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba. Kami sudah memprosesnya dan sudah berkoordinasi dengan tim teknis dan mengadakan rapat evaluasi bersama tim tknis dan adapun waralaba yang terbukti melakukan pelanggaran kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP karena Satpol PP lah yang mempunyai kewenangan untuk menindak waralaba yang melakukan pelanggaran terhadap perda. Satpol PP disini sebagai salah satu lembaga penegak perundang-undangan. Jadi kami serahkan ke Satpol PP. (Wawancara dilakukan di ruangan kantor BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Mei 2015) Hal senada di ungkapkan oleh Satpol PP Kabupaten Pandeglang peneliti menanyakan terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa adanya waralaba yang melanggar ketentuan dalam perda disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Pandeglang (16) “Memang ada beberapa laporan dari masyarakat tentang adanya waralaba yang melanggar ketentuan dalam perda no 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba. seperti yang ada di pasar cadasari dan pasar sodong menes, yang jaraknya dari pasar tradisional kurang dari 200 meter dan adanya waralaba yang diisinyalir tidak mengantongi izin dan tetap beroprasi. Mananggapi laporan tersebut kami Satpol PP beserta tim teknis dalam penyelenggaraan waralaba sudah berkoordinasi dengan BPMPPTSP untuk dilakukan peninjauan atas laporan tersebut. Dan sedang diproses.( (Wawancara dilakukan di ruangan kantor Satpol PP Kabupaten Pandeglang Mei 2015)
118
Dari hasil wawancara diatas yang bisa peneliti simpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang masih terdapat waralaba yang melanggar ketentuan dalam perda no 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern ini di karnakan masih kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang juga menangani proses perizinan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang.
4.3.5
Pembahasan Analisa Hasil Penelitian dan Temuan Lapangan Penyelenggaraan waralaba minimarket (Indomart&Alfamart) menurut
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
yang
mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi
dan
penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal pelayanan dan perizinan usaha termasuk didalamnya penyelenggaraan waralaba minimarket (Indomart&Aalfamart) dalam pelaksanaannya di urusi oleh BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. adapun pengawasannya dilakukan pada bidang pengendalian dan pengawasan. BPMPPTSP memiliki tim teknis yang membantu dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba menurut keputusan Bupati Pandeglang Nomor 504/Kep.161 Tahun 2015 dalam
119
susunan tim teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang terdiri dari Dinas PU, yang mengurusi pada bidang pembangunan gedung dan penataan bangunan, Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan yang mengurusi pada bidang perizinan usaha dan perdagangan, dan Satpol PP Kabupaten Pandeglang. Di Provinsi Banten khususnya di kabupaten pandeglang usaha bisnis waralaba yang saat ini berkembang pesat waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart terlihat hampir disetiap perempatan dapat ditemui waralaba berbentuk minimarket seperti indomart dan alfamart. Waralaba Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern waralaba adalah merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Keberadaan waralaba tentu akan membawakan dampak positif dan negative. dampak positivnya tentu dengan keberadaan waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart dan Alfamart di daerah akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah dan menciptakan investasi bagi Pemerintah Daerah, tentu itu semua jika dalam pelaksanaannya diatur dan dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang.
120
Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan, Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP), selaku instansi atau lembaga yang mempunyai tugas menangani peroses penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, sekaligus menjadi pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan Toko modern di Kabupaten Pandeglang. Kemudian sesuai peraturan Bupati Pandeglang nomor 32 tahun 2014, tentang tugas, fungsi dan tatakerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, bahwa (BPMPPTSP) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengendalian,pengawasan dan evaluasi terkait kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Pandeglang. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan waralaba berbentuk minimarket Indomart dan Alfamart di Kabupaten Pandeglang oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP). Yang didasarkan pada teori Pengawasan GR.Terry yang terdiri dari tiga variabel yaitu : mengukur hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan setandar memastikan
perbedaam
jika
(apabila
ada
perbedaan),
dan
mengoreksi
penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Dari semua hasil wawancara diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang terlihat
121
belum berjalan dengan optimal itu semua peneliti dapat simpulkan berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa adanya waralaba yang melanggar ketentuan dalam perda seperti jarak antara waralaba dengan pasar tradisional minimal berjarak 200 meter namun waralaba yang berada di pasar cadasari dan pasar menes tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba. dan tidak ditemukannya produk lokal yang dipasarkan sebagaimana yang telah diatur dalam perda bahwa waralaba wajib memasarkan produk lokal. Kaitannya dengan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang oleh BPMPPTSP dari variabel mengukur hasil pekerjaan dalam pelaksanaannya BPMPPTSP hanya mengandalkan tim teknis
dalam
melakukan pengawasan dilapangan dan hanya melakukan pengawasan pada saat proses perizinan ditempuh setelah itu hanya melakukan rapat koordinasi dengan tim teknis saja. Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang yaitu adanya waralaba yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba seperti jarak yang kurang dari 200 meter dari pasar tradisional. hasil pengamatan (observation) peneliti di lapangan yang dapat dilihat dan disimpulkan oleh peneliti atas permasalahan yang terjadi terkait Pengawasan
Penyelenggaraan
Waralaba
BPMPPTSP di Kabupaten Pandeglang, yaitu :
(Indomart/Alfamart)
oleh
122
Terdapat waralaba yang melanggar ketentuan dalam perda nomor 12 tahun 2010 yaitu terdapat bangunan waralaba minimarket yang jaraknya kurang dari 200 meter antara bangunan waralaba dengan pasar tradisional yang mana dalam Perda No.12 Tahun 2010 diatur jarak antara bangunan waralaba dengan pasar tradisional minimal harus berjarak 200 meter akan tetapi bangunan waralaba yang ada di majasari, pasar cadasari dan pasar menes jarak nya dengan tradisional kurang dari 200 meter ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perda pasal 4 ayat 1 yang menerangkan bahwa jarak antara waralaba dengan pasar tradisional minimal berjarak 200 meter. Kemudian Kurangnya Pengawasan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) terhadap pelaksanaan penyelenggaraan waralaba pada saat proses perizinan ditempuh hanya mengandalkan informasi dari tim teknis (Dinas PU dan Tata Ruang ) yang kemudian menyebabkan pada saat proses perizinan ditempuh dilapangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memuluskan perizinan dilapangan dan terjadi pelanggaran yang tidak diketahui oleh BPMPPTSP. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tim pelaksana teknis dan BPMPPTSP dalam memberikan informasi pada saat proses perizinan penyelenggaraan Waralaba di lapangan sehingga terkadang terjadi kesalahan informasi dan miskomunikasi antara tim pelaksana teknis dan BPMPPSTSP Kabupaten Pandeglang. Hal ini diungkapkan oleh bapak “H.Sukron Selaku
Kepala
BPMPPTSP
Kabupaten
Pandeglang,
beliau
memberikat
keterangan bahwa dalam peroses pemberian izin usaha waralaba sangat membutuhkan informasi dari tim pelaksana teknis dalam menginformasikan
123
apakah izin tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Kemudian belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pengusaha waralaba yang melakukan pelanggaran yang kemudian pada akhirnya banyak pengusaha waralaba yang tidak mempedulikan peraturan yang ada dan kembali melakukan pelanggaran. Seharusnya Pemerintah Daerah dalam hal ini badan penenaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPPTSP) seharusnya bersikap tegas kepada para pengusaha waralaba yang terbukti melakukan pelanggaran agar pengusaha waralaba tidak melakukan pelanggaran kembali ini semua agar penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dapat terkelola dengan baik, tanpa merugikan pihak manapun. Dari hasil analisa diatas yang bisa peneliti simpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang masih terdapat waralaba yang melanggar ketentuan dalam perda no 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern ini di karnakan masih kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang juga menangani proses perizinan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang.
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Berdasarkan dari hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan maka penyimpulan akhir dari penelitian mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) di Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan optimal. Dikarenakan masih terdapat beberapa masalah. Pertama terdapat waralaba Indomart/Alfamart di Kabupaten Pandeglang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, namun tetap dibiarkan beroprasi. Kedua kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim teknis dan BPMPPTSP dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang sehingga pengawasan yang dilakukan tidak berjalan optimal. Ketiga tidakadanya proses pengawasan/monitoring yang kontinoe dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang pengawasan/monitoring hanya dilakukan pada saat proses perizinan dilapangan ditempuh. Keempat, belum adanya sanksi tegas yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang terhadap waralaba Indomart/Alfamart yang terbukti melakukan pelanggaran sehingga tidak adanya efek jera bagi pengusaha waralaba yang melakukan pelanggaraan.
124
125
5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan agar pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan dengan optimal. Yaitu : •
Meningkatkan Koordinasi dan kerja sama yang baik antara BPMPPTSP dan tim teknis dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang.
•
Perlu adanya peningkatan wawasan bagi seluruh unsure pelaksana penyelenggaraan waralaba untuk lebih memahami perda nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba sehingga mengerti terkait prosedur dalam penyelenggaraan waralaba. agar terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir.
•
Meningkatkan Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dan secara professional mengacu pada perda no.12 tahun 2010 tentang pedoman pnyelenggaraan waralaba.
•
Hendaknya BPMPPTSP memberikan sanksi tegas terhadap waralaba melanggar ketentuan dalam perda agar dapat menimbulkan efek jera.
•
Agar Pengawasan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan optimal maka diperlukan sinergisitas antara seluruh unsure pelaksana dalam penyelenggaraan waralaba dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku: Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. 2009. Handbook Of Qualitative Research. Terjemahan Dariyanto dkk. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar. Djam’an Satori, Dan Aan Komariah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung ; Alfabet. Dessler, Gary. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta ; Indeks. George R.Terry. 2001. Prinsip - prinsip Manajemen. PT Bumi Aksara. .1986. Asas - asas Manajemen. Penerjemah Winardi. Bandung ; Alumni. Harahap, Sofyan. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta ; Quantum. Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta ; PT Toko Gunung Agung. Husnaini, Usman. 2001. Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta ; Bumi Aksara. Manullang, M. Dan Manullang Marihot. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Cetak Pertama. Yogyakarta ; BPEE. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya Offset. .2005. Metode Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya. Mulyadi. 2007. Sistem Akutansi. Jakarta ; Salemba Empat. Ricky W. Griffin. 2004. Manajemen. Edisi Tujuh. Jilid Pertama. Jakarta ; Erlangga. Siagian, Sondang. 2003. Filsafat Administrasi. Edisi Revisi. Jakarta ; Bumi Aksara. Simbolon, Maringan Masri. 2004. Dasar – dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta ; Ghalia Indonesia. Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta ; Refika Aditama.
Soehartono, Irawan. 2010. Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Ilmu Kesejahteraan. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif & RND. Bandung ; Alfabet. . 2010. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif & RND. Bandung; Alfabet. Sule, E. Saefullah, K. 2005. Perkenalan Dengan Konsep Manajemen. Jakarta ; Kencana. Prasetya Irawan, 2006. Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu social. DIA FISIP UI. T. Hani Handoko. 1984. Edisi Ke-1. Dasar – dasar Manajemen Produksi dan Operasi. Yogyakarta ; BPEE.
Sumber Peraturan : Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia No.12/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan tatacara penertiban surat tanda Pendaftaran usaha waralaba Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sumber Internet: http://www.Pandeglang.co.id. Diakses tanggal 09 September 2014 Pukul 20.00 WIB. Sumber Dokumen: Profil BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. Buku Kamus Bahasa Indonesia. Buku Perjanjian Waralaba Tahun 2010. Skripsi Chandra Yudiana Efendi. Pengawasan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Efisiensi Kerja Pada Perum Pegadaian Kanwil 1 Medan
FHOTO DOKUMENTASI PADA SAAT PENELITIAN DI LAPANGAN
Fhoto ketika mewawancarai BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Fhoto diambil pada saat mewawancarai Kepala BPMPPSTP dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Fhoto ketika mewawancarai Tim Teknis (Dinas PU)
Fhoto ketika mewawancarai Tim Teknis (Dinas Tata Ruang Kab.Pandeglang)
Fhoto ketika mewawancarai Satpol PP Kabupaten Pandeglang sebagai Penegak Perda dan bagian dari tim teknis (Bapak Agus Mulyana)
Kordinator Indomart & Alfamart Kab.Pandeglang
LSM Pandeglang Ketika di wawancarai
Masyarakat Pandeglang dan Pedagang Kios Kecil Ketika di Wawancarai
Indomart & Alfamart yang bermasalah
CATATAN LAPANGAN
1. Maret 2014 Pada bulan Maret 2014 peneliti melakukan proses pengajuan judul untuk skripsi. Peneliti mengajukan judul kepada jurusan dengan mengajukan 3 judul alternatif judul dan untuk mengetahui Dosen Pembimbing skripsi. Pihak jurusan menyetujui pengajuan judul peneliti yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang”. Pada bulan ini peneliti mengajukan izin penelitian kepada BPPT Kabupaten Pandeglang. 2. April-Agustus 2014 Skripsi terhenti karena selama 5 bulan dikarenakan ketika itu peneliti mengikuti Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi yang di selenggarakan oleh Kementrian Pemuda dan Olah Raga, dan alhamdulilla berhasil lolos untuk mewakili Provinsi Banten di Tingkat Nasional. Dan dinobatkan menjadi Duta Pemuda dan Asean Provinsi Banten 2014. 3. September 2014 Peneliti melakukan observasi awal kepada beberapa SKPD terkait untuk menggali informasi dan mencari data mengenai Implementasi Perda No 12 Tahun 2010. Dan mewawancarai beberapa informan. 4. Oktober 2014 Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala BPPT Kabupaten Pandeglang . Selain itu meminta data mengenai Kemudian melakukan wawancara kepada Beberapa Kepala Bidang dan Masyarakat. 5. November 2014 Peneliti mulai mengerjakan penyusunan skripsi. Atas masukan dari Dosen Pembimbing Skripsi baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2, maka peneliti mengerjakan penyusunan skripsi mulai dari bab1 hingga bab 3.
6. Desember 2014 Pada bulan ini peneliti melakukan perbaikan bab 2 dan bab 3. Karena ada beberapa teori yang harus dilengkapi di bab 2 dan penambahan jumlah informan di bab 3. Selanjutnya peneliti mendapatkan acc untuk seminar. 7. Januari 2014 Peneliti mendaftarkan diri kepada jurusan untuk melaksanakan seminar proposal penelitian. 8. Februari 2014 Pada tanggal 10 Februari 2014 peneliti melakukan seminar proposal. Setelah seminar ada beberapa yang di revisi yaitu proposal penelitian peneliti harus dilengkapi dengan teori yang sesuai. Peneliti melakukan konsultasi kepada Dosen Penguji mengenai penelitian yang diambil. Atas masukan dan arahan dari Doses Penguji, peneliti diharuskan mengganti judul baru untuk skripsi. Karena judul yang diangkat oleh peneliti sudah ada yang meneliti sebelumnya. 9. April 2014 Pada bulan ini judul baru yang diajukan peneliti untuk skripsi baik kepada Dosen Penguji Seminar, Dosen Pembimbing 1 dan 2 di acc. Judul tersebut adalah “Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) di Kabupaten Pandeglang. Atas masukan Dosen Penguji dan konsultasi dengan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti dipersilahkan untuk melakukan penyusunan skripsi dari bab 1 hingga bab 5 tanpa melakukan seminar proposal terlebih dahulu. Selain itu peneliti juga mengajukan permohonan izin penelitian kepada Kesbangpol Kabupaten Pandeglang
untuk
melakukan
penelitian
di
BPMPPTSP
Kabupaten
Pandeglang. 10. Mei 2014-Juli 2014 Pada bulan ini peneliti mengajukan permohonan izin penelitian kepada Kesbangpol Kabupaten Pandeglang untuk izin penelitian kepada BPMPPTSP
Kabupaten Pandeglang. Selain itu peneliti melakukan observasi awal melakukan observasi lapangan, melakukan wawancara dengan beberapa informan, dan meminta data kepada instansi terkait. Berikut ini adalah tabel jadwal penelitian.
No.
Hari dan Tanggal
1.
Senin, 5 Mei 2015
Keterangan Wawancara dengan Kepala BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang
2.
Jum’at, 9 Mei 2015
Wawancara dengan Pelaksana Teknis, Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. dan mewawancarai Bidan Pelayanan dan Informasi.
3.
Senin, 12 Mei 2015
Menemui Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang.
4.
Selasa, 13 Mei 2015
Menemui Satpol PP Kabupaten Pandeglang dan LSM, Masyarakat dan peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa Informan di Lapangan
5.
Rabu, 14 Mei 2015
Wawancara dengan Kepala Dinas PU Dan melakukan wawancara terkait penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang dan akhirnya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian
6.
Kamis, 15 Mei 2015
Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. dan mewawancarai Bidan Pelayanan dan
Informasi. 7.
Jum’at, 16 Mei 2015
Menemui Masyarakat dan Pedagang Kecil di Kabupaten Pandeglang untuk menanyakan terkait Waralaba .
8.
Selasa, 20 Mei 2015
Wawancara dengan Pemilik Waralaba, Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. dan mewawancarai Bidan Pelayanan dan Informasi.
9.
Rabu, 21 Mei 2015
Mendatangi Kantor LSM dan melakukan Wawancara untuk mengetahui informasi terkait Pengawasan yang dilakukan oleh BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang
10.
Kamis, 22 Mei 2015
Wawancara dengan Masyarakat dan LSM. Dan Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. dan mewawancarai Bidan Pelayanan dan Informasi.
11.
Jum’at, 23 Mei 2015
Melakukan observasi kebeberapa titik didaerah Kabupaten yang diisinyalir terdapat Waralaba berbentuk Minimarket yang tidak mempunyai izin dan melanggar Perda.
12.
Sabtu, 24 Mei 2015
Observasi dilakukan kembali oleh peneliti, kali ini untuk meminta data kepada BPMPPTSP . Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. dan
mewawancarai Bidan Pelayanan dan Informasi. 13.
Senin, 27 Mei 2014
Mendatangi pemilik Waralaba yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk sedikit menanyakan terkai pengawasan yang dilakukan oleh BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang.
14.
Rabu, 29 Mei 2015
Pengambilan data mengenai jumlah Waralaba yang ada di Kabupaten Pandeglang dan Profil BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. dan Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. dan mewawancarai Bidan Pelayanan dan Informasi.
15.
Rabu, 4 Juni 2015
Observasi penelitian ke Cadasari untuk menemui masyarakat disana untuk mengetahui proses dalam penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang. dan Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang. dan mewawancarai Bidan Pelayanan dan Informasi.
Selain itu pada bulan ini pula peneliti melakukan penyusunan akhir yaitu bab 1, 2, 3, 4, dan 5 serta melakukan bimbingan untuk memperoleh hasil maksimal pada laporan akhir setelah melakukan wawancara dan observasi lapangan.
BIODATA PENELITI
Nama
: Yogi Muhamad Akbar
TTL
: Pandeglang, 16 Juni 1990
Agama
: Islam
Hoby
: Baca, Diskusi, Kajian, Aksi & Trafelling
Tempat Tinggal
: Desa. Batubantar Kec.Cimanuk Kab.Pandeglang
Riwayat Pendidikan
: -SDN I BATUBANTAR -SMPN II PANDEGLANG -SMAN II PANDEGLANG -Untirta Serang
Motto Hidup
: Semangat Berkarya
