Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN TERPADU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKAYANG Oleh: APOLONIUS BOY NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 E-mail :
[email protected] Abstrak Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kerja pegawai dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Bengkayang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan sumber daya manusia diBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Bengkayang yang terus berkelanjutan dan belum terlihat adanya jalan keluar pemecahannya sehingga berdampak pada efetivitas kerja pegawai. Hasil penelitian ini adalah adanya permasalahan efektivitas kerja pegawai di bidang perizinan karena kurangnya tingkat kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja dan tingkat kepuasan kerja yang dimiiki oleh pegawai. Untuk itu rekomendasi dalam penelitian ini adalah dengan memperbaiki sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kata-kata Kunci : Perizinan, Efektivitas, dan Sumber Daya Manusia
EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE WORK IN THE INTEGRATED LICENSING SERVICES ON INVESTMENT BOARD AND INTEGRATED LICENSING SERVICES IN BENGKAYANG Abstract This research aims to identify and analyze the effectiveness of employees working in the manufacturing of the trading license At the Board of Investment and Integrated Licensing Services In Bengkayang . The title of this essay was appointed by the human resources issues in the Board of Investment and Integrated Licensing Services In Bengkayang are ongoing and have not seen their way out the solution so the impact on employee work effectiveness. The result of this research is the problem of the effectiveness of employees working in the field of licensing because of a lack of level of adaptability , work performance and job satisfaction by employees . For that recommendation in this research is to improve human resources by improving the knowledge, skills, and work ethic. Keywords : License, Effectiveness and Human Resources
1 APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
penyedia
A. PENDAHULUAN
layanan
pada
organisasi
pemerintah haruslah bersinergi satu sama lain untuk berupaya memberikan pelayanan
1. Latar Belakang Penelitian Penyelenggaraan
pelayanan
publik
yang terbaik.
merupakan upaya negara untuk memenuhi
Faktor penentu keberhasilan efetivitas
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap
kerja adalah faktor sumber daya manusia
warga negara atas barang, jasa, dan
(SDM). Permasalahan SDM terihat dari
pelayanan administrasi yang disediakan
kurangnya tenaga yang sesuai dibidang
oleh
publik.
perizinanan, hal ini kemudian menyebabkan
1945
tingkat efektivitas kerja kurang maksimal.
untuk
Seseorang yang sesuai dibidangnya jika
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
orang tersebut memiliki kemampuan yang
negara demi kesejahteraannya, sehingga
sesuai dengan bidang yang digelutinya
efektivitas suatu sistem pemerintah sangat
sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa
ditentukan
pendidikan
penyelenggara
pelayanan
Undang-Undang
Dasar
mengamanatkan
kepada
negara
oleh
penyelenggaraan
baik-buruknya
dapat
menjadi
publik.
penilaian yang lebih dalam menguasai
Pelayanan publik merupakan salah satu
sebuah bidang. Sebagian pegawai merasa
tolak
pemerintah.
cukup kesulitan untuk menyesuaikan diri
Pelayanan publik yang berkualitas dan
dengan pekerjaan yang dilakukan. Pegawai
mampu
rata-rata
ukur
pelayanan
tentunya
bagi
kinerja
memberikan
kepuasan
bagi
berasal
dari
latar
belakang
masyarakat merupakan kewajiban yang
pendidikan ilmu sekretaris ataupun ilmu
harus dilakukan oleh pemerintah. Fungsi
administrasi sehingga pengetahuan tentang
pemerintah
perizinan yang dimiliki cenderung bersifat
beserta
aparatnya
sebagai
pelayan publik (public servant) merupakan
umum.
salah satu tuntutan dari reformasi. Selama
menyesuaikan
ini
cenderung
prestasi kerja yang di miliki oleh pegawai
dijadikan
juga mencerminkan keberhasilan efektifitas
masyarakat
kerja SDM. Anggaran yang dimiliki oleh
persepsi
menganggap obyek
masyarakat bahwa
pelayanan
mereka
sehingga
Selain diri
terhadap
pekerjaan,
kantor
harus dihilangkan, setiap aparat pemerintah
peleyanan perizinan terpadu (BPMPPT)
harus
dalam
Kabupaten Bengkayang dapat dikatakan
memberikan pelayanan dan menjadikan
masih belum belum tercukupi. Hal ini
masyarakat sebagai pihak yang harus
menjadi alasan kuat mengapa Kantor Badan
dilayani. Oleh karena itu seluruh aparat
Penanaman
professional
penanaman
kemampuan
dianggap harus “melayani.” Persepai itu
bersikap
badan
tingkat
Modal
Dan
modal
dan
Peleyanan 2
APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten
diterbitkan tidak tepat waktu. Dari jumlah
Bengkayang masih berada dikantor bupati
keseluruhan jumlah SIUP yang diterbitkan
lama dan satu gedung dengan Kantor
pada tahun 2015 yaitu 315, ada 164 izin
Dispenda.
yang dapat diselesaikan sesuai dengan
Penelitian tentang efektifitas kerja dalam
standar waktu yang telah ditetapkan yaitu
pembuatan SIUP penting untuk dilakukan,
kurang dari atau tidak lebih dari 5 hari.
dikarenakan masyarakat sebagai orang yang
Masih ada 151 izin yang tidak dapat
mendapat layanan, belum merasa puas
diselesaikan sesuai dengan standar waktu
dengan baik dari segi waktu, prosedur dan
yang telah ditetapkan.
mutu pelayanan yang selama ini diberikan. Untuk itu penelitian ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Rumusan Permasalahan Berdasarkan
uraian
yang
penulis
terutama yang dilaksanakan di Kabupaten
kemukakan sebelumnya pada latar belakang
Bengkayang, khususnya dalam pelayanan
masalah, perumusan masalahnya adalah
pembuatan SIUP. Dalam proses pembuatan
sebagai berikut: Bagaimanakah Efektivitas
SIUP ini masih banyak terdapat kendala
Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Perizinan
atau fakta lain yang sering ditemui antara
Terpadu Pada Badan Penanaman Modal
lain kurangnya disiplin terhadap waktu
dan
kerja, misalnya pegawainya sering datang
Kabupaten Bengkayang Dalam Pembuatan
terlambat, pelayanan yang berbelit-belit
Izin Usaha Perdagangan (SIUP)?
serta kurangnya tenaga sesuai dibidang
3. Tujuan Penelitian
perizinan,
masyarakat
Tujuan penelitian yang akan dilakukan
merasakan
peneliti adalah untuk mengetahui:
sehingga
memperoleh
pelayanan
pelayanan kurang optimal. Kenyataan yang terjadi menunjukan
adanya situasi yang
Pelayanan
1. Mengetahui
perizinan
efektifitas
Modal
Berdasarkan
hasil
pengamatan yang penulis lakukan selama 1 (satu) bulan ketika melaksanakan praktek
Terpadu
kemampuan
Di
pegawai
dalam pelaksanakan tugas adminitrasi
kurang baik dan tidak sesuai dengan tingkat kerja.
Perizinan
pada dan
Badan
Penanaman
Pelayanan
Perizinan
Terpadu Kabupaten Bengkayang. 2. Menelaah
apa
faktor-faktor
pengalaman kerja (PPK) izin masuk dan
mempengaruhi
izin keluar tidak sesuai, sehingga ini
dalam pembuatan surat izin usaha
meyatakan tingkat efektifitas kerja pegawai
perdagangan
kurang maksimal. Data itu menunjukan
Penanaman
masih
begitu
banyaknya
izin
efektivitas
yang
(SIUP) Modal
pegawai
pada dan
Badan
Pelayanan
yang 3
APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Bengkayang.
merupakan sikap
atau
kondisi
umum
seseorang yang positif terhadap kehidupan organisasionalnya,maka
4. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis
jelaslah
bahwa
setiap pemimpin perlu mengambil berbagai
Penelitian ini diharapkan berguna
langkah agar semakin banyak (apabila
untuk
dan
mungkin semua) bawahannya merasa puas
perkembangan
menambah
ilmu
pengetahuan,
dan selalu bersemangat dalam bekerja, yang
khusunya
yang
berhubungan
pada saatnya nanti akan mencapai tingkat
dengan pengembangan
efektivitas
kerja
daya aparatur pemerintah dan hasil
bersangkutan
sesuai
penelitian ini diharapkan menjadi
Untuk dapat melakukan dengan cepat dan
bahan
tepat, diperlukan pemahaman tekhnik dan
rujukan
sumber
bagi
peneliti
berikutnya.
penulis,
untuk
yang
yang
diharapkan.
cara yang dapat digunakan mengukur
2. Manfaat Praktis Bagi
pegawai
tingkat efektivitas kerja para pegawai sebagai
melatih
wahana
berfikir
tersebut.
secara
Efektivitas kerja organisasi sangat
ilmiah dan sarana belajar untuk
tergantung dari efektivitas kerja dari orang-
memahami
yang
orang yang bekerja didalamnya. Sangat
menjadi topik kejadiandan sebagai
sulit untuk mengukur efektivitas kerja,
bahan
karena penilaiannya tergantung pada orang
permasalahan
masukan
bagi
Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan
yang
Perizinan
Kesukarannya
Terpadu
Kabupaten
menerima
pelayanan
terletak
pada
tersebut. penarikan
Bengkayang dalam memberikan
generalisasi yang akhirnya berlaku umum
pelayanan yang berkualitas.
dan dapat diterima oleh setiap orang. Artinya,
meskipun
individual
sifatnya,
namun ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja
B. TEORI DAN METODOLOGI
dari 1.
adalah
yang
memberikan
pelayanan.Pencapaian efektifitas pelayanan
Teori
Pembicaraan sekitar efektivitas kerja pegawai
organisasi
sesuatu
yang
organisasi harus mengetahui sumberdaya
sangat
yang dimiliki organisasi, seorang pemimpin
menarik untuk dilakukan dan pasti akan
harus bisa mengubah persepsi, mendesain
berkaitan dengan banyak faktor. Jika
kembali
dikatakan bahwa efektivitas kerja pegawai
perencanaan, filosofis dan orientasi tim,
organisasi
yang
meliputi 4
APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
semangat
kerja
kelompok
dan
menghasilkan produk yang bermutu.
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
Richard M. Steers (1980 : 9) mengemukakan ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi
sebuah
penelitian, fokus permasalahan, rumusan
yaitu:
Karakteristik
masalah, hingga pada tujuan penelitian
Karakteristik
Lingkungan,
maka penelitian ini akan ditujukan kepada
Karakteristik
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Kebijakan dan Praktek Manajemen. Untuk
dalam mencapai efektifitas kerja. Dalam
mencakup keseluruhan faktor-faktor yang
menganalisis
mempengaruhi efektivitas kerja tersebut
dalam
penulis
Richard
Perdagangan (SIUP) di Badan Penanaman
M.Steers (1980:192) dengan mengukur
Modal Dan Pelayanan Perizianan Terpadu
efektivitas kerja pegawai yang meliputi
(BPMPPT)
unsur
peneliti menggunakan indikator-indikator
efektivitas
keberhasilan
Sesuai dengan latar belakang masalah
kerja,
organisasi, Karakteristik
pekerja,
menggunakan
kemampuan
prestasi
teori
menyesuaikandiri
kerjadan
kepuasan
/
kerja:
Kemampuan menyesuaikan diri, pretasi
pembuatan
kerja
Suraut
Kabupaten
M
Bengkayang,
Strees
mengatakan bahwa kunci
Penelitian dengan judul efektivitas
Usaha
A. Tingkat kemampuan menyesuaikan diri Richard
Metode Penelitian
Izin
pegawai
sebagai berikut :
kerja, dan kepuasaan kerja. 2.
efektifitas
organisasi
adalah
(1980:2) keberhasilan
kerjasama
dalam
kerja pegawai dalam pelayanan terpadu
pencapaian tujuan. Setiap SDM yang
pada
dan
masuk dalam organisasi dituntut untuk
pelayanan perizianan terpadu Kabupaten
dapat menyesuaikan diri dengan orang yang
Bengkayang
berkerja
badan
penanaman
ini
modal
dilaksanakan
dengan
didalamnya
pekerjaan
dengan analisa data secara kualitatif yang
Kemampuan menyesuaikan diri bukanlah
bertujuan
sistem
sebuah hal yang mudah, apalagi bebicara
pelayanan periznan yang menyebabkan
mengenai adanya perbedaan antara tupoksi
pelayanan yang tidak efektif di badan
yang
penanaman modal dan pelayanan perizinan
pengetahuan yang dimiliki oleh SDM.
mengetahui
terpadu Kabupaten Bengkayang.
harus
organisasi
dengan
menggunakan jenis penelitian deskriptif
untuk
dalam
maupun
dilaksanakan
dan
tersebut.
tingkat
Pada dasarnya jika sebuah kantor menerapkan manajemen pengelolaan SDM yang sesuai dengan auran yang berlaku maka dapat dipastikan kantor tersebut akan 5
APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
menghasilkan SDM yang berkualitas. Oleh
kurang tercapai secara efektif dan efisien.
karena itu jika sebuah kantor terus-menerus
Pengetahuan pada dasarnya dapat dicapai
mengalami permaslahan SDM maka hal
melalui berbagai cara, misalnya dengan
yang harus dipertanyakan adalah mengenai
menempuh pendidikan yang sesuai bidang
manajemen sumber daya manusia (SDM)
tugas atau belajar secara otodidak.
di kantor tersebut. Menurut
Menurut
yang
yang
dilakukan oleh peneliti pegawai yang ada
dilakukan oleh peneliti selama beberapa
sangat terbatas dan tidak sesuai dengan
hari berada dikantor Badan Penanaman
jumlah pegawai yang diperlukan. Pegawai
Modal Dan Pelayanan Perizianan Terpadu
yang ada saat ini hanya sebagaian saja dan
(BPMPPT)
Bengkayang,
bidang pekerjaannya tidak sesuai dengan
dimana aparutur yang ada memeiliki tingkat
keahliannya atau dengan latarbelakang
sumber
yang
pendidikanya. Hal ini pun di perjelas oleh
mumpuni jika dilihat dari latar belakang
sub bidnag perizinan pada saat melakukan
pendidikannya. Hal ini pun di perkuat oleh
wawancara.
daya
pengamatan
pengamatan
Kabupaten
manusa
(SDM)
pernyataan pegawai salah satunya sekretaris
Umumnya
latar
belakang
Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan
pendidikan para PNS sering kali dipandang
Perizianan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten
sebelah mata. Hal ini terliha dari banyaknya
Bengkayang.
PNS yang ditempatkan pada bagian yang
Berdasarakan petikan wawancara
kurang
sesuai
dengan
bidang
ilmu
bahwa SDM yang ada di kantor Badan
keahlianya. Disadari ataupun tidak, latar
Penanaman
belakang
Modal
Dan
Pelayanan
pendidikan
akan
sangat
Perizianan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten
mempengaruhi cara kerja pegawai tersebut
Bengkayangmemiliki tingkat kemampuan
dalam menangani bidang tugasnya. Hal
yang pas dalam berkerja. Pengetahuan
inilah yang seringkali menyebabkan para
merupakan hal yang mendasar yang harus
PNS tidak dapat menjalankan tugasnya
dimiliki oleh SDM dalam menjalankan
secara efektif. Ketidakefektipan ini terjadi
tugasnya. Semakin minim pengetahuan
bukan
yang dimiliki pegawai mengenai bidang
bersangkutan
tugasnya maka dapat dipastikan semakin
rendah,
sulit
untuk
memiliki kesulitan dalam menyesuaikan
menyesuaikan diri dengan pekarjaannya.
diri dengan pekerjaan, pekerjaan yang
Apabila pekerjaan tersebut terselesaikan
pegawai
pulas
SDM
tersebut
dikarenakan memiliki
namun
lebih
lakukan
pegawai
yang
wawasan karena
bukan
lah
yang
pegawai
bidang
maka akan sangat memungkinkan tujuan 6 APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
keilmuan yang sessuai dengan pengetahuan
baru mengenai tugas tersebut pegawai dapat
yang pegawai miliki.
memperolehnya melalui Dilak dan Bimtek.
B. Prestasi Kerja
kerja
Berdasarkan
pengamatan
yang
Prestasi kerjaa dalah suatu hasil
dilakukan oleh peneliti selama beberapa
yang
dalam
hari berada dikantor Badan Penanaman
yang
Modal Dan Pelayanan Perizianan Terpadu
dicapai
melaksanakan
seseorang
tugas-tugas
dibebankan kepadanya yang didasarkan
(BPMPPT)
atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan
dimana diklat yang diikuti oleh PNS
dan
dilingkungan Badan Penanaman Modal
waktu
pendapat
(Hasibuan,2001:94).
tersebut
dapat
Dari
disimpulkan
Dan
Kabupaten
Pelayanan
Bengkayang,
Perizianan
Terpadu
bahwa dengan kecakapan, pengalaman,
(BPMPPT) Kabupaten Bengkayang pad
kesungguhan waktu yang dimiliki oleh
tahun 2013 yaitu diklat PTSP tingkat dasar
pegawai maka tugas yang diberikan dapat
dan diklat sistem pelayanan informasi dan
dilaksanakan
perizinan investasi secara
sesuai
dengan
tanggung
elektronik
jawab yang dibebankan kepadanya, dengan
(SPIPISE). Namun dalam usaha pencapaian
kata lain prestasi kerja pegawai adalah
sasaran ini, masih saja terdapat kendala dan
kemampuan
untuk
hambatan yang dialami oleh BPMPPT
melaksanakan tugasnya sehingga dapat
seperti diklat yang dilaksanakan oleh
menghasilkan sesuatu yang menunjukkan
BKPM tersebut pesertanya terbatas, PNS
pada pengetahuan dan keterampilan yang
yang telah melaksanakan pendidikan dan
mereka miliki.
latihan dipindahkan ke instansi lain dan
kerja
pegawai
Prestasi kerja merupakan sebuah
BKPM tidak mengakui pendidikan dan
hasil pekarjaan yang dilakukan oleh para
latihan yang dilaksanakan oleh instansi lain.
pegawai, dilihat dari segi kecakapan,
Masa kerja yang tergolong singkat
pengalaman, Kecakapan
kesunguhan, biasanya
dan
dapat
waktu.
ini
tentunya
berpengaruh
kepada
diperoleh
pengalaman yang dimiliki oleh para staf
pegawai melalui pendidikan dan pelatihan
dala bekerja. Semakin singkat masa kerja
serta bimbingan teknis. Hal ini dikarenakan,
yang
ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh
pengalaman yang dimilikinya, semakin
pegawai semasa pendidikanya mungkin
sedikit pengalaman tersebut tentunya akan
saja lambat laun sudah tidak digunakan
berdampak
seluruhnya seiring dengan perkembangan
kecakapan yang dimiliki oleh pegawai,
zaman, maka untuk mendapatkan ilmu-ilmu
dimana
dimiliki
maka
kepada
kecakapan,
semakin
semakin
sedikit
sedikit
kesungguhan,
pengalaman, dan waktu kerja yang dimiliki 7 APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
pegawai
merupakan
indikator
bagi
positif.
Namun
jika
setiap
pekerjaan
keberhasilan prestasi kerja pegawai tersebut
dilakukan berdasraakan perintah secara
sehingga apabila keempat faktor prestasi
terus-menerus, hal ini akan mengakibatkan
kerja tersebut tidak berjalan dengan baik
tingkat
maka efektifitas kerja juga akan sulit untuk
menjadi menurun. Untuk mencapai sebuah
dicapai secara maksimal.
efektifitas kerja tidak hanya membutuhkan
kreativitas
pegawai
yang
ada
sikap loyalitas pegawai yang tinggi, tetapi juga
A. Tingakat Kepuasan Kerja
tingkat
kreatifitas
dari
pegawai
loyalitas
yang
dimiliki
tersebut. Keefektivan
kerja
seseoarang
Tingkat
pegawai selain ditentukan oleh kemampuan
pegawai dapat dikatakan baik, namun
menyesuaikan diri dan prestasi dalam
tingkat loyalitaas yang baik tersebut kurang
bekerja,
dari
didukung oleh tingkat kreativitas dan
keseharian tingakat kepuasan kerja pegawai
inovasi dalam bekerja. Sebagaian pegawai
tersebut dalam menangani bidang tugasnya.
memiliki rasa takut untuk berinovasi dan
Menurut Streers kepuasan kerja dapat
memulai
dilihat melalui tingkat kesenangan yang
dilakukan dalam keseharaian. Hal ini
dirasakan seseorang atas peranan atau
dikarenakan
pekerjaan dalam organisasi. Dimana tingkat
didukung oleh pegetahuan dan kecakapan
kesenangan
yang sesuai dengan bidang kerja yang
dapat
pula
pegawai
ditentukan
tersebut
tentunya
tergambar dari perilaku / sikap keerja pegawai sehari-hari. Jika pegawai bekerja
pekerjaan
yang
pegawai
tidak
merasa
biasa
tidak
digeluti. Berdasarkan
teknik
dokumentasi
dengan sikap yang baik maka akan sangat
melalui dokumen kertas kerja perorangan
besar kemungkinan pekerjaan terselesaikan
(KKP) yang dimiliki oleh sekretaris Badan
dengan baik dan kepuasan dapat tercapai.
Penanaman
Dalam
pegawai,
Perizianan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten
peneliti cenderung menggunakan teknik
Bengkayang, didapatkan data mengenaik
obaservasi. Hal ini dikarenakan sikap
rendahnya motivasi pegawai kantor bpmppt
seseorang
Bengkayang
meneliti
akan
menggunakan
sikap
sangat teknik
kerja
terlihat
jika
pengamatan
seseorang
Modal
dalam
pegawai
Dan
Pelayanan
bekerja. dapat
Motivasi
dilihat
dari
dibandingkan dengan menggunakan teknik
berbagai cara, salah satunya yaitu melalui
wawancara.
kedisiplinan mematuhi aturan, termasuk
Tingkat loyalitas yang tinggi dari
datang ke kantor tepat pada waktu yang
pegawai memang menunjukkan hal yang 8 APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
sesuai
dengan
aturan
yang
tealah
ditentukan.
Selain berbicara mengenai sikap kerja, tingkat kepuasan juga dapat diperoleh
Menurut observasi di lapangan yang
melalui imbalan yang sesuai atas pekerjaan
telah dilakukan oleh peneliti. Rata-rata
yang dilakukan. Namun hal ini merupakan
pegawai kantor Badan Penanaman Modal
persoalan yang masih terus terjadi hingga
Dan
saat ini di dunia kerja PNS. Hal ini
Pelayanan
Perizianan
Terpadu
(BPMPPT) Kabupaten Bengkayang datang
dikarenakan
teapat
ada
imbalan/gaji yang didapatkan oleh pegawai
dapat
yang memiliki tingkat kreativitas dan
tersebut. Aturan jam
inovasi yang tinggi dengan pegawai yang
kantor yang mengharuskan pegawai datang
sering kali berlaku “nakal”. Semua hanya
pada pukul 07.00, di ubah menjadi pukul
didasarkan kepangkatan yang dimiliki oleh
08.00.
pegawai, tanpa ada reward and punishment.
pada
beberapa
waktunya,
pegawai
mematuhi aturan
walaupun
yang
tidak
Disiplin yang dimiliki oleh sebagian
Hal
ini
tidak
terlihat
adanya
jelas
ketika
peneliti
adanya
oknum
pegawai dapat dikatakan baik. Kedisplinan
melakukan
mematuhi aturan yang berlaku haruslah
tetentu yang melanggar aturan disiplin jam
dimulai dari hal-hal kecil seperti menepati
kantor tetap mendapatkan haknya tanpa ada
jam
punishment yang di terima.
kantor
seharusnya
dan
kedisiplinan
dimiliki
oleh
tersebut seluruh
observasi,
perbedaan
Tingkat loyalitas, tingkat inovasi,
pegawaiyang ada. Hal ini dikarenakan
tingkat
sesuai Undang-undang republik indonesia
kedisiplinan mematuhi aturan merupakan
nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan
bagian dari sikap kerja seseorang pegawai
atas undang-undang nomor 8 tahun 1974
dalam bekerja. Semakin baik sikap kerja
tentang
kepegawaian,
yang dimiliki oleh pegawai maka dapat
menjelaskan
diperoleh sebuah gambaran akan semakin
tapatnya
pokok-pokok pada
pasal
26
kreativitas,
baiknya
kutipan terakhir disebutkan “bahwa saya,
dimiliki oleh pegawai tersebut. Apabila
akan bekerja denga jujur, tertib, cermat, dan
tingkat kepuasan dapat tercapai maka
bersemangat untuk kepentingan Negara”.
dipastikan efektivitas kerja juga akan dapat
Sehrausnya berdasarkan sumpah tersebut
tercapai secara maksimal. Begitu pula
pegawai dapat bekerja sevara lebih disiplin
sebaliknya ketikan pegawai mulai memiliki
sesuai
yang
kepuasan kerja yang rendah atau menurun
diucapakannya pada saat diangkat menjadi
maka efektifitas kerja hanya akan menjadi
seoarang PNS.
hal yang tabu untuk tercapai.
kata
tertib
kepuasan
kerja
kerja,
mengenai sumpah pengangkatan PNS, pada
dengan
tingkat
motivasi
yang
9 APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
pelatihan serta bimbingan teknis. Hal ini dikarenakan, ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh pegawai semasa
D. SIMPULAN
pendidikanya mungkin saja lambat laun 1.
Tingkat kemampuan menyesuaikan diri
sudah
Tingkat kemampuan menyesuaikan diri
seiring dengan perkembangan zaman,
pegawai
tingkat
maka untuk mendapatkan ilmu-ilmu
oleh
baru mengenai tugas tersebut pegawai
pegawai tersebut. Tingkat pengetahuan
dapat memperolehnya melalui Dilak
pegawai
dan Bimtek. Adanya pegawai yang
dipengaruhi
kemampuan
yang
dapat
oleh dimiliki
diperoleh
melalui
pendidikan formal dan otodidak seiring
mulai
pengalaman kerja. Pada dasaranya
menunjukan
pegawai di Badan Penanaman Modal
Badan
dan
Pelayanan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
digunakan
mengikuti
seluruhnya
Diklat
pengelolaan
Penanaman
perizinan SDM
Modal
Perizinan
Dan
Terpadu
(BPMPPT)
sudah memiliki tingkat pendidikan
sudah baik.Masa kerja yang tergolong
yang tinggi yaitu mulai dari sekolah
singkat
menengah keatas hingga pada strata 2
kepada pengalaman yang dimiliki oleh
(dua).
tingkat
para staf dala bekerja . semakin singkat
keilmuan yang dimiliki oleh para
masa kerja yang dimiliki maka semakin
pegawai tidak sesuai dengan bidang
sedikit pengalaman yang dimilikinya,
tugas yang digeluti, yaitu bidang
semakin sedikit pengalaman tersebut
perizinan.
tentunya
akan
semakin
sedikit
Namun
sayangnya
Hal para
ini
kemudian
pegawai
harus
melaksanakan tugas tanpa pengetahuan mendalam mengenai bidang tugas yang
Kabupaten
di
(BPMPPPT) Kabupaten Bengkayang
menyebabkan
2.
tidak
ini
tentunya
Bengkayang
berpengaruh
berdampak kecakapan
kepada yang
dimiliki oleh pegawai. 3.
Tingkat kepuasan kerja
dimiliki.
Mengenai kepuasan kerja dapat dilihat
Pretasi kerja
melalui
Prestasi kerja merupakan sebuah hasil
dirasakan seseorang atas peranan atau
pekarjaan yang dilakukan oleh para
pekerjaan dalam organisasi. Dimana
pegawai, dilihat dari segi kecakapan,
tingkat kesenangan pegawai tersebut
pengalaman, kesunguhan, dan waktu.
tentunya tergambar dari perilaku /
Kecakapan biasanya dapat diperoleh
sikap keerja pegawai sehari-hari. Jika
pegawai
pegawai bekerja dengan sikap yang
melalui
pendidikan
dan
tingkat
kesenangan
yang
10 APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
baik
maka
akan
sangat
besar
2.
Adanya bimtek yang diselenggarakan
kemungkinan pekerjaan terselesaikan
merupakan hal yang sangat posistif.
dengan baik dan
Oleh karena itu disarankan kepada
kepuasan dapat
tercapai. Selain itu, Tingkat loyalitas
Badan
yang tinggi dari pegawai memang
Pelayanan
menunjukkan hal yang positif. Namun
(BPMPPT)
jika
dilakukan
untuk dapat juga menambah kecakapan
berdasraakan perintah secara terus-
tenaga honorer dan dikarenakan bimtek
menerus, hal ini akan mengakibatkan
dapat menambah kecakapan pegawa.
setiap
pekerjaan
tingkat kreativitas pegawai yang ada
3.
Penanaman
Modal
Perizinan
Dan
Terpadu
Kabupaten
Bengkayang
Meskipun sikap disiplin yang dimiliki
menjadi menurun. Untuk mencapai
oleh sebagian pegawai dapat dikatakan
sebuah efektifitas kerja tidak hanya
baik. Kedisplinan
membutuhkan sikap loyalitas pegawai
yang berlaku haruslah dimulai dari hal-
yang
hal kecil seperti menepati jam kantor
tinggi,
tetapi
juga
tingkat
kreatifitas dari pegawai tersebut.
mematuhi aturan
dan kedisiplinan tersebut seharusnya dimiliki oleh seluruh pegawai yang
E. SARAN
ada. Oleh karena itu Badan Penanaman Ada beberapa saran yang dapat
Modal
Dan
Pelayanan
dilakukan untuk meningkatkan Efektivitas
Terpadu
Kerja Pegawai dalam Pembuatan Suraut
Bengkayang untuk dapat menerapkan
Izin
Badan
sistem reward and punishment bagi
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
para pegawai yang ada. Sehingga para
Terpadu
pegawai
Usaha
Perdagangan
pada
(BPMPPPT)
Kabupaten
(BPMPPT)
Perizinan
yang
rajin
Kabupaten
dapat
lebih
Bengkayang dan motivasi mereka dalam
termotivasi, dan pegawai yang “nakal”
bekerja, adalah sebagai berikut :
dapat segera membenahi diri.
1.
Diupayakan
adanya
melakukan
menerapkan
manajemen
penglolaan
SDM yang sesuai dengan auran yang
F. KETERBATASAN PENELITIAN
berlaku maka dapat dipastikan kantor tersebut akan menghasilkan SDM yang
Selama
melakukan
keterbatasan
dalam
penelitian
berkualitas. Dan melakukan kegiatan
terdapat
bentuk
dalam peramalam
(forcasting) SDM
kekurangan dan kelemahan yang dialami
yang dimiliki untuk menggetahuai
peneliti ketika berada di lapangan maupun
jumlah pegawai yang akan datang. 11 APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
ketikan
dalam
penulisan.
Keterbatasan
tersebut sebagai berikut :
Keban, Y.T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
1. Kurangnya keterbukaan informan dalam
memberikan
informasi
Kurniawan,Agung.2005.Teori Administrasi Publik.Jakarta:Alfabeta
terkait permasalahan yang diteliti karena
adanya
perasaan
takut
memperburuk reputasi instansi dia bekerja, sehingga peneliti harus lebih keras menggali informasi mengenai
permasalahan
yang
diteliti. 2. Beberapa
pegawai
perizinan
Moleong, J Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya Moenir. 2003. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Bina Aksara. Nawawi, Hadari. 2003. Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta : Gajahmada Universitas Press
terkesan berhati-hati dan kurang memuaskan
dalam
memberikan
informasi terhadap permasalahan yang diteliti.
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta. -----------------.2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta. Sembiring, Masana. 2012. Budaya & Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah). Bandung : Fokusmedia.
G. REFERENSI
Buku: Al-Batany-112, 2009, kumpulan teori efektifitas, melalui
Andi, Pratiwi. 2016. Research proposal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Djam`an, Satori, dan Aan Komariah. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta Hasibuan, M. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
Sinambela, Lijan Poltak , dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta : PT Bumi Aksara. Sugiyono. 2009. Memahami penelitian kualitatif. Bandung : Alfabeta --------------.2011. Metode penelitian kombinasi. Bandung : Alfabeta Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Steers, Richard M. 1980, Efektifitas Organisai : Kaidah Tingkah Laku. Jakarta : Erlanga
12 APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Sule, Ernie Tisnawati, 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta : Kencana Sutrisno,Edy.2009.Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi pertama. Cetakan pertama. Penerbit: Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
Pemerintah Daerah, Fakultas dan Ilmu Politik Universitas Makasar. Dengan judul Pelayanan Publik di Maritangngae Kabupaten Ramppang”.
Ilmu Sosial Hasanuddin “Efektivitas Kecamatan Sidenreng
Willson dan Heyyel. 1987. Hand Book Of Modern Office Management and Administrasion Service. New Jersey : Mc Graw Hill
Peraturan Perundang - undangan : Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
Skripsi: Partono, Dendy (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Tahun 2013). Judul Skripsi “Kinerja Operator Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya”. Arifin, Muhammad Safitrah (2012), skripsi mahasiswa Jurusan Konsentrasi Ilmu 13 APOLONIUS BOY, NIM. E42012047 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat