BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU A. PROFIL BPMPT. LANDASAN HUKUM. 1. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 Tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 2. Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; 3. Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang. PENGERTIAN PTSP (Permendagri No.27 Th 2009). Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. (Psl 1 Ayat 4) Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. (Psl 1 ayat 5) Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. (Psl 1 ayat 6) TUJUAN PTSP Membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan. ASAS PTSP Kepastian Hukum; Keterbukaan; Akuntabilitas; Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan Efisiensi erkeadilan.
RUANG LINGKUP PTSP
Pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal; Pelayanan non perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal serta pelayanan informasi; Pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP di bidang penanaman modal ; Pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.
TUGAS POKOK BPMPT Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. FUNGSI BPMPT Pengaturan dan Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, meliputi pelayanan dan pengolahan perizinan dan nonperizinan serta promosi dan pengembangan penanaman modal;
Pelaksanaan program Pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
VISI BPMPT MENJADIKAN KARAWANG GERBANG INVESTASI UTAMA DI INDONESIA MELALUI PELAYANAN PERIZINAN YANG UNGGUL DAN TERPERCAYA MENUJU KARAWANG SEJAHTERA MISI BPMPT a. Menciptakan pelayanan perizinan yang berkualitas, terpercaya dan profesional; b. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta menjalin kerjasama dalam dan luar negeri untuk peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal; c. Menciptakan masyarakat yang sadar dalam berinvestasi dan berperan serta dalam pelaksanaan perizinan di bidang penanaman modal. MOTO BPMPT MUDAH, CEPAT, TRANSPARAN, TEPAT DAN PROFESIONAL JANJI LAYANAN BPMPT a. Mudah dalam kepengurusan administrasi perizinan; b. Cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan perizinan; c. Transparan dalam mekanisme kerja; d. Tepat pada sasaran pelayanan; e. Profesional dalam pemberian layanan.
SUSUNA AN ORGANISSASI BPMPTT a. Kepala Badan; n : b. Sekretariat meembawahkan 1. Sub Bagian Perencanaaan; n Kepegawaiian; 2. Sub Bagian Umum dan 3. Sub Bagian Keuangan.. dang Bina Pro ogram dan M Monev membawahkan : c. Bid 1. Sub Bidang Pengembaangan Prograam IT dan Sisstem Pelayan nan; ngawasan. 2. Sub Bidang Monitoringg dan Evaluaasi/Pengendaalian dan Pen dang Pelayan nan membaw wahkan : d. Bid 1. Sub Bidang Data, Info ormasi dan Peengaduan; n. 2. Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran dang Pengolaahan membaawahkan : e. Bid 1. Sub Bidang Verifikasi d dan Pemroseesan; n dan Dokum mentasi Izin. 2. Sub Bidang Penetapan dang Promossi dan Pengembangan Peenanaman M Modal, memb bawahkan : f. Bid 1. Sub Bidang Promosi P Penanaman M Modal; 2. Sub Bidang Pengembaangan Penanaman Modal. g. Kelompok Jabaatan Fungsional. STRUKTTUR ORGANISASI BPMPTT B. JENIS PERIJINAN DAN N NON PERIJINA AN YANG DILIMPAHKAN N KEPADA BP PMPT. 1. Izin Lo okasi (IL). 2. Izin M Membuka Tan nah (IMT). 3. Rekom mendasi Kelaayakan Invesstasi (RKI). 4. Izin Peemakaian Tanah Bagian D DMJ (IPT DM MJ). 5. Penge esahan Rencaana Tapak (P PRT). 6. Izin M Mendirikan Baangunan (IM MB) Gedung d dan Tower Se elurer.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Izin Pengelolaan Kamar Mandi/Kamar Kecil (IPKM/KK). Izin Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan (IUPKL). Rekomendasi Tata Ruang (RTR). Izin Penyelengaraan Pengobatan Tradisional (IPPTr). Izin Penyelenggaraan Apotik (IPA). Izin Penyelenggaraan Toko Obat (IPTO). Izin Penyelenggaraan Optikal (IPO). Izin Kerja Asisten Apoteker (IKAA). Tanda Daftar Salon Kecantikan (TDSK). Tanda Daftar Sarana Tempat‐Tempat Umum (TDSTU). Tanda Daftar Jasa Boga (TDJB). Izin Sarana dan Jasa Pariwisata (ISJP). a. Sarana Pariwisata, Meliputi : (1) Hotel/Apartemen. (2) Motel/Losmen/Wisma. (3) Penginapan Remaja. (4) Pondokan Wisata. (5) Cottage/Novotel. (6) Bumi Perkemahan. (7) Gedung Serba Guna. (8) Rumah Susun/Flat. (9) Bungalau/Guest House/Home Stay. (10) Restoran. (11) Rumah Makan/Kantin/Café/Cafetaria/Lesehan. (12) Bar. (13) Jasa Boga/Catering. (14) Coffe House. (15) Food Court. (16) Warung Nasi Dan Sejenisnya. (17) Angkutan Wisata. b. Jasa Pariwisata, Meliputi : (1) Jasa Biro Perjalanan Wisata. (2) Jasa Agen Perjalanan Wisata. (3) Jasa Pramuwisata. (4) Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran. (5) Jasa Impresariat. (6) Jasa Informasi Pariwisata. (7) Klub Malam (Night Club). (8) Diskotik. (9) Karaoke. (10) Pub. (11) Pub Dan Karaoke. (12) Salon Kecantikan. (13) Barber Shop (Pangkas Rambut). (14) Showbiz (Panggung Terbuka/Tertutup).
19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33.
(15) Studio Musik. (16) Musik Hidup (Live Music). (17) Korsel. (18) Pentas Satwa/Sirkus. (19) Atraksi Wisata. Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata (IUODTW). a. Pengusahaan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata Alam. b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya. c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus yang meliputi : (1) Taman Rekreasi. (2) Gelanggang Renang. (3) Padang Golf. (4) Arena Latihan Golf. (5) Gelanggang Bola Ketangkasan. (6) Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik. (7) Gelanggang Bola Gelinding/Bowling. (8) Gelanggang Olahraga. (9) Arena Bola Sodok/Billiard. (10) Panti Pijat. (11) Panti Mandi Uap/Sauna/SPA (Sante Par Aqua). (12) Fitness. (13) Sport Club. (14) Indoor. (15) Seluncur/Ice Skating/Skate Board/Sepatu Roda. (16) Taman Laut. (17) Pantai Wisata. (18) Pulau Wisata. (19) Pemakaman Wisata. Izin Trayek (IT) Angkutan Perdesaan/Angkutan Kota. Izin Trayek Angkutan Kota yang Wilayah Pelayanannya Dalam Satu Wilayah Kabupaten. Izin Operasi Angkutan Taksi (IOAT). Izin Operasi Angkutan Sewa (IOAS). Izin Usaha Angkutan Pariwisata (IUAP). Izin Usaha Angkutan Barang (IUAB). Tanda Daftar Industri (TDI). Izin Usaha Industri (IUI). Izin Perluasan Industri (IPI). Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI). Izin Usaha Perdagangan (IUP). a. Izin Usaha Toko Modern. b. Izin Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Surat Izin Menempati Bangunan (SIM B). Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPP ABT). Izin Juru Bor (IJB).
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
Izin Eksplorasi (IE). Rekomendasi Penataan Lahan (RPL). Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tanda Daftar Gudang (TDG). Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP ABT). Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA ABT). Izin Usaha Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (IUPESDM). Izin Badan Usaha Jasa Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (IBUJPESDM). Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura (IUTPH). Rekomendasi Kios Sarana Produksi Pertanian (RKSPP). Izin Usaha Tambak di Kawasan Hutan (IUTKH). Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (IPLPK). Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (IPLBK). Izin Operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia (IOTKS). Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (IPKCPJ‐TKI). Izin Asrama atau Akomodasi Penampungan Calon Tki (IA‐APCTKI). Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (IOPPJP/B). Izin Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (IUPPHP). a. Izin Usaha Perikanan (IUP). b. Izin Pembudidaya Ikan (SPbI). c. Izin Pengolahan Hasil Perikanan (SPH). d. Izin Usaha Penyelenggara Penampungan Penjualan Ikan Hasil Tambak (TPHT). e. Izin Penangkapan Ikan (SPI). Izin Pengumpulan Limbah B3 (IPLB3). Izin Pengolahan Limbah B3 (IOLB3). Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Izin Pemanfaatan Air Limbah (IPALl). Izin Undang‐Undang Gangguan (IUUG/Ho). Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS). Izin Reklame (IR). Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Izin Menggarap Tanah Negara (IMTN).
