RENCANA KERJA (RENJA) SKPD
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2014
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI PROVINSI SUMATERA UTARA Jl. Imam Bonjol No. 11 Telp. (061) 4564447 Fax. (061) 4564155-4564447, Homepage : www.bkpmdsumut.go.id/ E-Mail :
[email protected]
M E D A N - 20112
TA. 2 0 1 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPPKA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2013 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) BPMP Provsu.
Mengingat
arti
strategis
dokumen
Renja
SKPD
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RKPD Prov. Sumatera Utara Tahun 2014. Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi teknis yang menangani Penanaman Modal PMA/PMDN sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 39 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas BPMP Provsu. Dengan demikian Badan Penanaman Modal dan
Promosi
Provinsi
Sumatera
Utara
diberikan
mandat
melayani,
merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk menarik minat investor yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi di Sumatera Utara .
1.2.
Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanaman Modal dan Promosi Pemprovsu Tahun 2014 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu kepada : 1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
9.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 Nomor 19); 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Perka BKPM Nomor 11 Tahun 2009 jo Perka BKPM No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 15. Perka Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; 16. Perka Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; 17. Perka Nomor 7 Tahun 2010 jo. Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tetang Perubahan Perka No 13 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Proomsi Provinsi Sumatera Utara; 19. Peraturan Gubernur Sumaera Utara Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman,
Tata
Cara
Permohonan
dan
Jenis
Perizinan
serta
Nonperizinan Di Bidang Penanaman Modal; 20. Rencana strategis Badan Penanaman Modal dan Proomsi Provinsi Sumatera Utara 2013-2018; 21. Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu adalah untuk lebih memfokuskan realisasi yang maksimal, agar program dan kegiatan Tahun 2014 sesuai dengan RKPD Prov. Sumatera Utara dan Resntra SKPD 2013-2018, maka tujuan penyusunan renja ini adalah sebagai berikut: 1. Mengefektifkan dituangkan
proses
dalam
pelaksanaan
perencanaan
program
Kerja
dan
Tahunan
kegiatan atau
yang
terarahnya
pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik. 2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Penanaman Modal untuk I (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Promosi Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan
BAB IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran
B A B II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanan kegiatan pada Badan Penanaman Modal Pemprovsu pada tahun 2012 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun 2012 bersangkutan dan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Adapun kegiatan yang tidak memenuhi target Tahun 2012 antara lain sebagai berikut : 1.
Pembangunan sistem data base dan dokumentasi PMA/PMDN
2.
Pembangunan sistem promosi untuk kab/kota
3.
Pembangunan sistem khusus promosi mobile berbasis web
Ketiga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali karena proses penganggaran dilaksanakan pada P.APBD yang pengesahannya paa bulan Oktober 2012 dan kegiatan tersebut merupakan pekerjaan barang/jasa dengan proses tender sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena waktu yang tidak cukup. Realisasi kegiatan yang memenuhi target (99,9 s/d 100%) adalah sebagai berikut : 1.
Penyediaan Jasa surat menyurat (100%)
2.
Penyediaan komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (100%)
3.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (99,9%)
Adapun faktor penyebab terpenuhinya target Kerja kegiatan tersebut adalah : •
Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana Kerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga Kerja dapat diraih sesuai harapan;
•
Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna menyeimbangkan pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan paru anggaran yang ditetapkan.
Adapun implikasi yang timbul dari program kerja Badan Penanaman Modal dan Promosi Pemprovsu berupa adanya peningkatan dedikasi sumber daya
aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Promosi Pemprovsu. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah: •
Mengadakan
pendekatan
dan
penyesuaian
anggaran
terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud; •
Memberikan argumentasi/presentasi atas program/kegiatan sehingga nantinya akan mengarah pada pengembangana pelayanan penanaman modal dan promosi yang berbasis teknologi informasi.
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal PMA/PMDN sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu. Dengan demikian Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk mendukung kualitas perekonomian Daerah Sumatera Utara. a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Perkembangan penanaman modal baik PMDN maupun PMA terus mengalami pasang surut dalam lima tahun belakangan ini, baik dilihat dari jumlah proyek maupun jumlah dana yang terealisasi. Hanya pada tahun 2010 terjadi penurunan nilai investasi yang terealisasi dan kemudian naik kembali pada tahun 2011 dan peningkatan secara perlahan tahun 2012. 120 100 80 60 40 20 0
101
13
24
2008
55
41 14 20
13
2009
2010
20
34
2011
PMDN PMA
2012
Grafik 2.17. Grafik Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2008 – 2012 Provinsi Sumatera Utara
Dari tabel dan grafik diatas terlihat kenaikan yang signifikan untuk jumlah investor PMA maupun PMDN. Jumlah investor PMDN pada tahun 2012 memang mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 175 %, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan sebesar 335 %. b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi baik yang masih dalam tahap persetujuan maupun yang sudah direalisasi di Sumatera Utara untuk tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2008 – 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Persetujuan Jumlah Nilai Investasi Proyek (Rp. Juta) 71 5.950.695,75 74 9.546.173,77 54 747.349,91 54 5.644.561,01 33 10.921.354,71 286 32.810.135,15
Realisasi Jumlah Nilai Investasi Proyek (Rp. Juta) 37 2.943.093,92 34 12.047.929,86 127 2.024.885,56 123 1.662.522,50 156 9.163.446,19 477 27.841.878,03
14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00
Persetujuan
6,000,000.00
Realisasi
4,000,000.00 2,000,000.00 2008 2009 2010 2011 2012
Grafik 2.18. Grafik Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2008 – 2012 Provinsi Sumatera Utara
200 150 100
Persetujuan Realisasi
50 2008
2009
2010
2011
2012
Grafik 2.19.Grafik Jumlah Investasi Proyek PMDN/PMA Tahun 2008 – 2012Provinsi Sumatera Utara
c. Rasio daya serap tenaga kerja Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN) Tahun 2008 – 2012 Provinsi Sumatera Utara No 1
2 3
Uraian Jumlah Tenaga Kerja yg Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN Jumlah Seluruh PMA/PMDN Ratio Daya Serap Tenaga Kerja
2008
2009
2010
2011
2012
8.839
11.672
13.995
12.826
27.092
37
34
127
123
156
238,9
343,3
110,2
104,3
173.7
400.0 300.0 200.0 100.0 2008
2009
2010
2011
2012
Grafik 2.20. Grafik Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA selama 2008-2012
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2011 dan 2010, namu bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009, rasio daya serap tenaga kerja masih terlihat menurun. Hal ini menggambarkan bahwa investasi pada sektor riil mengalami peningkatan walaupun penggunaan
teknologi masih mendominasi investasi hal ini mengakibatkan orientasi penyediaan lapangan kerja adalah padat modal bukan padat karya. Untuk Tahun 2012 Provinsi Sumatera Utara diberikan target investasi oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) sebesar Rp. 9 Trilyun, dapat kita lihat bersama walaupun dalam lima tahun belakangan ini minat para penanaman modal mengalami pasang surut, namun demikian Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi Prov. Sumatera Utara dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2012 bahkan melebihi target yang diberikan yaitu sebesar Rp. 9,1 Trilyun. Adapun capaian kinerja BPMP Provsu dapat dilihat pada table 4.
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman, Tata Cara Permohonan dan Jenis Perizinan serta Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal tanggal 6 Oktober 2010 SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu telah menerbitkan Izin khusus PMDN dari Tahun 2011 s/d 2012 yang sebagai berikut : TAHUN
Izin Prinsip
Izin Prinsip Perluasan
Izin Prinsip Perubahan
Izin Usaha
Izin Usaha Izin Usaha Perluasan Perubahan
2 0 11
3
8
16
6
4
-
2 0 12
6
4
5
3
3
-
Perlu di jelaskan bahwa Sistim Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal di laksanakan dengan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE BKPM RI di Jakarta. Pameran dan kegiatan promosi yang telah diikuti oleh BPMP-SU selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Smesco UKM Expo 2012 2. Inacraft 2012 3. The 12th Batam Expo 2012
4. Business Forum in Europa 2012 5. The 12th Agro and food Expo 2012 6. Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan Seminar Nasional Investasi (SNI) 7. Pekan Raya Jakarta 2012 8. The 2nd Palembang Expo 9. Invesda Expo 2012 10. Banda Aceh Expo 11. Investment Promotion Forum 12. Promosi Trade, Tourism and Investment 13. Indonesia International Infrastructure Confrence and Exhibition (IICE) 14. Teknologi Tepat Guna (TTG) Provinsi Sumatera Utara 2012 15. Jatim Fair 2012 16. Trade Expo Indonesia ke-27 Tahun 2012 17. Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan Seminar Nasional Investasi (SNI) 18. The 8th International Sumatera Indonesia Expo 19. Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges 20. Penang Fair 21. Kerjasama Sister Province antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bekes, Hungaria
2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dari draft rancangan awal yang telah disusun oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Pemprovsu telah sesuai dengan perencanaan Kerja Badan Penanaman Modal dan Promosi Pemprovsu. Perencanaan Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Promosi Pemprovsu, yang akan dilaksanakan melalui event tahunan.
Dokumen Rencana Kerja juga memuat tentang informasi sasaran yang inigin dicapai berikut dengan indikator Kerja sasaran, dan rencana capaiannya yang berupa representasi tugas pokok dan fungsi Badan penanaman Modal Pemprovsu. Selain itu, dokumen Recana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator Kerja dan rencana capaiannya. Dan melalui dokumen Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan program kegiatan Badan Penanamanan Modal dan Promosi Provsu. 2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu merupakan pendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mesukseskan visi misi Gubernur Sumatera Utara. Adapun rencana program/kegiatan Tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut atau dapat dilihat lebih jelasnya pada Tabel 2 : 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan Jasa surat menyurat 1.2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.3. Penyediaan jasa administrasi perkantoran 1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.5. Penyediaan alat tulis kantor 1.6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.8. Penyediaan makanan dan minuman tamu kantor 1.9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10. Penyediaan Jasa Pengamanan 1.11. Sewa Gedung dan tempat 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.
Pengadaan Kenderaan Dinas/ Operasional
2.2.
Pengadaan Peralatan gedung kantor
2.3.
Pemeliharaan rutin/berkala Taman kantor
2.4.
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
2.5.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.6.
Pemeliharaan rutin/berkala moubeleur kantor
2.7.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas harian 3.2 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 3.3 Pembinaan fisik dan mental aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.2
Kuliah Agama
4.3
Pengelolaan Kearsipan BPMP Provsu
4.4
Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pameran dan kegiatan hari besar lainnya
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.1
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun
5.2
Pembutan LAKIP 2013 dan Renja 2015
5.3
Pengelola layanan informasi dan penyediaan dokumentasi
5.4
Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
5.5
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provsu
5.6
Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi kepada aparatur Kab/Kota se-Sumatera Utara
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6.1
Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Luar Negeri
6.2
Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Dalam Negeri
6.3
Exhibition of Investment, Trade and Tourism of North Sumatra
6.4
Pembuatan Bahan-bahan Promosi Dalam Negeri
6.5
Pembuatan Bahan-bahan Promosi Luar Negeri
6.6
Bussines Gathering dan Bussines Trip dengan Konsul Negara Sahabat dam para pelaku usaha
6.7
Pembuatan materi promosi investasi sumut berbentuk baliho dan audio visual di tempat Strategis
6.8
Promosi peluang investasi sumut melalui audio visual di Soekarno Hatta
6.9
Pembuatan galeri investasi sumut di bandara kuala namu
6.10 Temu Usaha Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKMK dalam rangka peningkatan kerjasama 6.11 Rapat Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) 2014 6.12 Fasilitasi kerjasama PMA/PMDN dengan UMKMK di provsu 7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah 7.1
FGD pengembangan potensi investasi didaerah pendukung Kawasan ekonomi Khusus Sei Mangkei
7.2
Pembuatan profil investasi di wilayah pantai timur
7.3
Pembuatan profil investasi di wilayah pantai barat
7.4
Pembuatan profil investasi di wilayah dataran tinggi
7.5
Workshop Sistim informasi potensi dan peluang investasi daerah kepada aparatur kab/kota se-sumut
7.6
Analisa Evaluasi Laporan kegiatan penanaman modal tahun 2013
7.7
Pembuatan Brand equity Investasi Sumut
8. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 8.1
Pembuatan buku laporan perkembangan proyek PMA/PMDN di Sumatera Utara sampai Tahun 2013
8.2
Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Utara
8.3
Fasilitasi/mediasi permasalahan di bidang penanaman modal melalui operasional Tim Satuan Tugas (Task Force)
8.4
Bimbingan ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal kab/kota se-Sumtera Utara
8.5
Forum Dialog Peningkatan investasi di sumatera utara
8.6
Rekonsiliasi data realisasi investasi dengan instansi penanaman modal kab/kota di sumatera utara
8.7
Pendataan realisasi investasi non PMA/PMDN di sumatera utara
8.8
Temu Usaha dengan pelaku usaha dan instansi terkait
8.9
Sosialisasi dan Pengesahan Ranperda Pemberian insentif & kemudahan Penanaman Modal di Sumatera Utara
8.10 Bimbingan tentang Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal kepada aparatur Kab/Kota se-Sumatera Utara 8.11 Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPMP Provsu 8.12 Penghimpunan Izin-izin ikutan pendukung perizinan Penanaman Modal di Kab/Kota Se-Sumatera Utara 8.13 Workshop PTSP di Bidang Penanaman Modal dengan Penerapan Sistem SPIPISE kepada Aparatur Kab/Kota se-Sumatera Utara
B A B III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dalam rangka Peningkatan Investasi di Indonesia khususnya Sumatera Utara melalui peningkatan kemampuan institusi (Institutional Building), dengan tetap memelihara iklim investasi yang kondisif yang merupakan salah satu jaminan dalam berinvestasi untuk lebih menfokuskan kebijakan tersebut yang berdampak kepada : 1. Meningkatnya jumlah realiasi investasi dan terciptanya iklim investasi yang kondusif. 2. Meningkatnya minat para invesor untuk berinvestasi. 3. Meningkatnya jumlah investor dalam berinvestasi. 4. Meningkatnya Potensi Peluang Investasi.
3.2.
Tujuan dan sasaran Renja SKPD Tujuan Adanya sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang tersedia dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara serta mengurangi angka pengangguran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara maka tujuan rencana kerja penanaman modal adalah sebagai berikut : a. Menggalakkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk semua sektor baik yang berskala menengah dan besar. b. Menjadikan Sumatera Utara sebagai kawasan investasi unggulan bagi investor lokal maupun mancanegera sehingga meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Utara. Sasaran Untuk lebih memfokuskan pencapaian tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai secara bertahan yaitu sebagai berikut : a. Peningkatan investasi di Sumatera Utara melalui peningkatan kemampuan institusi (Instutional Building), dengan tetap memlihara iklim investasi yang kondusif yang merupakan salah satu jaminan dalam berinvestasi.
b. Penyediaan Lapangan Kerja, dengan maksud disatu sisi investor membutuhkan tenaga kerja dan disisi lain penerapan tenaga kerja lokal sekaligus mengurangi pengangguran. c. Peningkatan Pembangunan, masuknya investor tentunya membuka lapangan
kerja,
merangsang
pertumbuhan
ekonomi
dan
akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3.3.
Program dan Kegiatan Dalam rangka keberhasilan program telah ditetapkan beberapa strategi kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Rencana Kerja Tahun 2014 adalah lanjutan program Kerja Tahun 2013 dan Renstra Tahun 20132018 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana termuat dalam RPJMD dan Resntra SKPD 2013-2018 diantaranya : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran : Tolok Ukur : Meningkatnya Tugas-tugas kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tolok Ukur : Meingkatnya saran dan prasarana kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tolok Ukur : Meningkatnya disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tolok Ukur : Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur BPMP Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tolok Ukur : Meningkatnya Laporan capaian kerja kantor Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tolok Ukur : Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah Tolok Ukur : Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/ asing Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Tolok Ukur : Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal provinsi
B A B IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu Tahun 2014 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu 2013 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara serta target dan Sasaran
Pembangunan
yang
dioperasionalkan
melalui
Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013.
Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu sebagai bahan dalam
penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan
yang
bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dengan SKPD terkait di Kab/Kota seSumatera Utara.
Medan,
2013
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI PROVINSI SUMATERA UTARA
Ir. Hj. PURNAMA DEWI, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610412 198903 2 001
