RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANG TAHUN I.1. Latar Belakang

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANG TAHUN 2014-2019

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang didasarkan kepada penggabungan dari dua kantor sebagai unit pelaksana teknis daerah, yaitu bidang penanaman modal dan bidang pelayanan perizinan/non perizinan. BPMP2T Kota Padang ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012, perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/ non perizinan, BPMP2T dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan rencana kegiatan 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program/ Kegiatan. Sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan pasal 151 Undang-Undang 32 tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun RENSTRA, dan pada lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RENSTRA SKPD harus mengacu pada visi dan misi Kota Padang yang tertera pada RPJMD. Hal ini merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan,

1


yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. RENSTRA merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihakpihak yang terkait yang berkepentingan seperti masyarakat/ publik, DPRD, instansi yang terkait, dan Organisasi Non Pemerintah didalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. RENSTRA juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu didalam mengambil keputusan dalam menghadapi masalah dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. RENSTRA membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, RENSTRA minimal harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki.

2


1.2. Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang didasarkan kepada pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan pelayananan partisipatif. Berikut ini gambaran keterkaitan antar dokumen menurut Nomor 25 Tahun 2004.

Gambar 1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL, DAERAH DAN SEKTOR (UU RI NO.25 Th 2004)

NASIONAL

PEMBUKAAN UUD 45

PROPINSI

VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN

MUSREN BANG

RPJP NASIONAL

MUSREN BANG

KABUPATEN WALIKOTA

RPJP DAERAH

VISI, MISI PROGRAM PRESIDEN RPJM NASIONAL (Per.Pres.) Dengan menggunakan rancangan Renstra-KL

VISI, MISI PROGRAM K. DAERAH RPJM DAERAH (Per.Kep. Daerah) Dengan menggunakan rancangan RenstraSKPD

RENSTRA KL (disesuaikan RPJM)

(per.pim.K/L) RENJA K/L RKP (Per.Pres.) Pedoman RAPBN

RENSTRA SKPD (disesuaikan RPJMD (per.pim.SKPD

RENJA D RKPD (Per.Kep. Daerah) Pedoman RAPBD

3


Dalam penyusunannya, landasan hukum RENSTRA Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Tahun 2013-2018 adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintah

Daerah

sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah; 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 6.

Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota/ Kota;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4


11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012, perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi;

14.

Peraturan Walikota Nomor

Tahun

Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang.

1.3.

Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud a.

Penyusunan RENSTRA BPMP2T adalah

untuk memberikan

gambaran tentang kondisi BPMP2T Kota Padang. b.

Memberikan

gambaran

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang. c.

Sebagai panduan bagi seluruh jajaran organisasi BPMP2T dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu lima tahun

d.

RENSTRA ini juga sebagai acuan untuk mewujudkan kinerja BPMP2T Kota Padang dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu lima tahun

5


1.3.2. Tujuan

a.

Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi BPMP2T Kota Padang dalam pencapaian Visi dan Misi BPMP2T.

b.

RENSTRA diharapkan dapat memperbaiki kinerja seluruh jajaran organisasi BPMP2T yang benar-benar terarah dalam pencapaian hasil dan target pelayananan.

c.

RENSTRA diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dan dievaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

d.

RENSTRA diharapkan sebagai pemacu seluruh jajaran organisasi BPMP2T dalam menghasilkan rencana yang lebih aspiratif dan aplikatif dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

e.

RENSTRA sebagai landasan operasional dalam penyusunan program kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Kota Padang.

f.

RENSTRA ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan SKPD, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (LAKIP)

6


1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RENSTRA BPMP2T Kota Padang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan RENSTRA BPMP2T Kota Padang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPMP2T Bab ini berisi informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi BPMP2T; menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki BPMP2T dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; Kinerja pelayanan BPMP2T; dan tantangan/ hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi, serta peluang pengembangan BPMP2T.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMP2T beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih; juga dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPMP2T yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan BPMP2T.

7


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi visi yang merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, kemudian misi dari BPMP2T yang merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai ke depan. Dan diuraikan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah BPMP2T yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai hasil dari analisis SWOT serta indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan BPMP2T. Dilanjutkan dengan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan yang diambil oleh BPMP2T dalam mencapai visi dan misinya.

BAB V

RENCANA PROGRAM KINERJA, KELOMPOK INDIKATIF

DAN KEGIATAN, SASARAN, DAN

INDIKATOR PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagaimana termuat dalam bab sebelumnya.

8


BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPMP2T YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini berisi tentang indikator-indikator kinerja BPMP2T Kota Padang dengan berlandaskan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang yang telah ditetapkan.

BAB VII PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RENSTRA BPMP2T merupakan pedoman dalam penyusunan Renja BPMP2T, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tahunan, serta catatan dan harapan kepala BPMP2T Kota Padang.

9


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMP2T).

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012, perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Pembentukan BPMP2T ini berdasarkan penggabungan dari dua kantor sebagai unit pelaksana teknis daerah yaitu bidang penanaman modal dan bidang pelayanan perizinan/non perizinan. Dengan keberadaan BPMP2T in, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah

Kota Padang dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan

pelayanan perijinan dan non perijinan yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi,

wewenang

dan

tanggungjawab,

integritas

dan

profesional,

ketepatan/keakurasian dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor

Tahun 2013Tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja, BPMP2T mempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan dan PelaksanaanKebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan

19


Perizinan/ Non Perizinan Terpadu. Adapun Fungsi BPMP2T Kota Padang adalah: Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja; pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja; pelaksanaan kegiatan; pembinaan pelaksanaan pengelolaan pengembangan

Pelayanan sistem

Penanaman informasi

Modal

Pelayanan

Pelayanan Perijinan

Perijinan Terpadu;

Terpadu;

pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja; pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu; dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. II.2 Sumber Daya SKPD II.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPMP2T adalah sebagai berikut: 1. Kepala 2. Sekretaris, terdiri dari: - Kasubag Umum - Kasubag Keuangan - Kasubag Perencanaan dan Evaluasi 3. Kepala Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari: - Kasubid Analisa Potensi - Kasubid Promosi dan Pengembangan 4. Kepala Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal, terdiri dari: - Kasubid Fasilitasi dan Kemitraan Dunia Usaha - Kasubid Kerjasama

19


5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari: - Kasubid Pelayanan Perizinan - Kasubid Pelayanan Non Perizinan 6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari: - Kasubid Pembinaan - Kasubid Pengawasan dan Evaluasi II.2.2. Sumber Daya Manusia Dari segi jabatan struktural, BPMP2T memiliki komposisi pegawai sebagai berikut:

NO

JABATAN

JUMLAH (ORANG)

1

KEPALA BADAN

1

2

SEKRETARIS

1

3

KABID

4

4

KASUBAG/ KASUBID

11

5

STAF

44

Sumber Data: Kasubag Umum 2013

19


Dari segi tingkat pendidikan, secara umum komposisi pegawai BPMP2T adalah sebagai berikut: NO

PENDIDIKAN

JUMLAH (ORANG)

1

S2

17

2

S1

23

3

D3

10

4

SMU

11

TOTAL

61

Sumber Data: Kasubag Umum 2013

19


Komposisi pegawai berdasarkan penempatannya adalah sebagai berikut:

No

Sub Unit Kerja

Eselon II

Eselon III

Eselon PNS Honorer Supir Jumlah IV

1

Sekretariat

1

1

3

11

1

1

18

2

Bidang Potensi dan Promosi

0

1

2

6

0

0

9

3

Bidang Kerjasama

0

1

2

4

1

0

8

4

Bidang Pelayanan Perizinan

0

1

2

12

1

0

16

5

Bidang Pengawasan

0

1

2

7

0

0

10

1

5

11

40

3

1

61

Jumlah

Sumber Data : Kasubag Umum 2013

19


II.3. Kinerja Pelayanan Perijinan BPMP2T Kota Padang melayani berbagai pelayanan penanaman modal, pelayanan perijinan dan pelayanan non perijinan. Jenis-jenis pelayanan perijinan yang dilaksanakan sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO

JENIS PERIZINAN YANG DIKELOLA SAAT INI

KUANTITAS IZIN PER BULAN (BH)

1

Izin Gangguan

206

2

Izin Trayek

-

3

Izin Usaha Angkutan

7

4

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

5

5

Izin Usaha Industri

5

6

Tanda Daftar Gudang

2

7

Tanda Daftar Perusahaan

123

8

Surat Izin Usaha Perdagangan

123

9

Izin Pertambangan (perpanjangan)

2

10

Izin Prinsip Penanaman Modal

2

11

Izin Usaha Penanaman Modal

2

12

Izin Perluasan Usaha Penanaman Modal

2

Sumber Data: Bidang Pelayanan Perizinan 2013

19


Sebelum berdirinya BPMP2T pada akhir tahun 2012, pengelolaan perizinan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T). Rekap izin yang dikeluarkan KP2T sampai tahun 2011 adalah: No

Jenis Izin

2009

2010

2011

1

SITU NON HO

957

3123

2768

2

SITU HO

106

424

297

3

SIUP

523

1605

1704

4

TDP

434

1679

1632

5

Pariwisata

21

56

47

6

Galian C

2

15

7

7

Pemakaman

304

8

1

8

Angkutan

1

18

9

9

TDG

35

14

10

10

IUI

0

176

101

11

Izin Trayek

0

0

0

JUMLAH

2383

7118

6576

Sumber Data: KP2T Kota Padang 2011

19


Rekap izin yang dikeluarkan KP2T Selama tahun 2012 adalah: No

Jenis Izin

2012

1

HO

84

2

IG

2095

3

SIUP

1693

4

TDP

1376

5

Pariwisata

79

6

Galian C

0

7

Pemakaman

-

8

Angkutan

12

9

TDG

7

10

IUI

80

11

Izin Trayek

0

JUMLAH

5426

Sumber Data: KP2T Kota Padang 2012 Pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan perijinan di BPMP2T belum dapat terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain oleh permasalahan kualitas SDM dan ketersedian prasarana dan sarana kerja. Selain

19


itu, regulasi dan prosedur operasi standar menjadi hal yang sangat pentingdalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada saat ini kondisi sarana dan prasarana kerja Bidang Pelayanan Perizinan pada BPMP2T adalah sebagai berikut: No

1

Sarana Prasarana

Jumlah Saat Ini (Unit)

Jumlah Seharusnya (Unit)

Komputer: - FO Informasi - FO Permohonan - FO Pengaduan - FO Pengambilan Izin - BO Proses - Kasubid - Kabid - Sekretariat - Pimpinan

1 3 1 5 2 1 1 1

1 3 2 5 5 2 1 1 1

2

Meja

15

29

3

Kursi

20

29

4

Ruangan Tunggu Kursi Ruang Tunggu

1 25

1 50

5

TV

1

4

6

Nomor Antrian

1

3

7

AC

2

5

8

Baner

4

4

9

Kendaraan

Roda 2 = 7 Roda 4 =3

Roda 2= 15 Roda 4 = 6

Sumber Data: Laporan Asset BPMP2T 2013

19


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, ada beberapa indikator kinerja dalam mengevaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonomi Daerah, yaitu terkait dengan aspek daya saing daerah pada fokus iklim berinvestasi dan pelayanan perijinan di BPMP2T. Indikator-indikator dimaksud terdiri dari: Penyelesaian izin lokasi; Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah; Lama Proses Perijinan; Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah; dan Jumlah bangunan yang mempunyai izin. Dengan demikian dalam perumusan program dan kegiatan harus selalu dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja tersebut. II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pada intinya penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan secara terpadu pada satu pintu dan satu tempat. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pelayanan perijinan 4maupun non perijinan, dalam artian efesiensi waktu.

Secara tidak langsung. pelayanan perijinan juga memiliki fungsi penting sebagai pengendali pembangunan pada suatu wilayah, terutama dalam hal penataan ruang yang berkaitan erat dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada skala nasional, pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kepentingan lingkungan hidup sekaligus ekonomi dan sosial telah ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

19


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu poin pentingnya adalah mewajibkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam proses penyusunan atau evaluasi Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya. Dalam hal ini perijinan juga menjadi pengendali terhadap penataan ruang dan menjadi salah satu instrumen dalam upaya mengatasi isu dan permasalahan lingkungan hidup.

Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 061/3023/ SJ, tanggal 9 Agustus 2012 perihal Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada PTSP, PTSP diharuskan mengelola semua pelayanan perijinan. Untuk itu BPMP2T berupaya untuk melakukan penambahan pengelolaan perijinan secara bertahap. Pada tahap awal BPMP2T akan mengambil pengelolaan perijinan yang bersifat administratif saja. Pada tahap selanjutnya baru direncanakan untuk mengambil pengelolaan perijinan yang bersifat teknis.

19


Pada tahun 2013, BPMP2T telah mengajukan usulan ke Bagian Organisasi untuk mengambil pengelolaan 10 buah perijinan yang bersifat administratif, sebagai berikut:

NO

IZIN

LAMA PROSES IZIN

PERSYARATAN

1.

Sarana Pelayanan Kesehatan: a. Klinik b. Toko Obat c. Apotik d. Optikal e. Labor Kesehatan f. Pengobatan Tradisional

15 – 30 hari

Persyaratan: a. Permohonan dari pemilik b. Dokumen UKL/UPL utk RS c. Izin Gangguan d. Pernyataan Direktur utk taat peraturan yang berlaku e. Daftar Ketenagaan

2.

Tenaga Kesehatan: a. Dokter Umum b. Dokter Gigi c. Dokter Spesialis d. Apoteker dan Asisten Apt e. Tenaga Ronsen f. Tenaga Refrasi g. Bidan, Perawat, Gizi dll

15 hari

f. Daftar Peralatan g. MOU Pembuangan Limbah Medis h. Hasil Pemeriksaan Air bersih dan air limbah min 3 bln terakhir i. SIP dan SIK j. Denah Ruang Pelayanan k. Denah Lokasi, dll

3. 4. 5. 6.

Izin Usaha Perikanan Izib Penangkapan Ikan Izin Pengangkutan Perikanan Izin Budidaya Perikanan

a. Permohonan b. Bisnis Plan (Proposal) c. Surat Ket Asal utk pemasaran d. Data Labor hasil

19


pemeriksaan perikanan

7.

Izin Usaha Jasa Konstruksi

8.

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

a. b. c. d.

Akte Perusahaan KTA-LPJK KTP Denah Lokasi kantor.perusahaan e. Plank Nama Perusahaan f. IG 5 hari (Masa Berlaku 3 Tahun, dapat diperpanjang utk waktu yang sama)

a. Copy akte pendirian dan/ atau akte perubahan dilegalisir b. Daftar Nama dan Riwayat Hidup Penanggung Jawab c. Copy surat tanda bukti kepemilikan/ kepenguasaan sarpras dan fasilitas pelatihan kerja minimal 3 tahun sesuai dengan program pelatihan yg akan diselenggarakan d. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi e. Profil LPK yang meliputi antara lain: struktur organisasi, alamat, telp dan fax f. Daftar instruktur dan tenaga pelatihan

19


9.

Izin Usaha LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta)

5 hari

a. Copy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan hukum dilegalisir b. Copy surat keterangan dominan perusahaan c. Copy NPWP d. Copy bukti lapor ketenagakerjaan sesuai UU yang berlaku e. Copy anggaran dasar yang memuat keg dibidang jasa penempatan tenaga kerja f. Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut kantor atau perjanjian kontark min 5 th yg dikuatkan dg akte notaris g. Bagan struktur organisasi dan personil h. Rencana Kerja Lembaga Penempatan Tenaker min 1 tahun i. Pas foto pimpinan perusahaan berwarna 4x6=3

19


j. Rekomendasi dari instansi yg tggjwb bidang ketenaga kerjaan kab/kota sesuai dg domisili perusahaan 10.

Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I)

5 hari Waktu berlaku izin 2 tahun

a. KTP yang berlaku b. Copy Ijazah terakhir bagi yg memiliki c. Copy sertifikat keterampilan bagi yg memiliki d. Copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki

19

RENCANA STRTEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANG TAHUN 2014-2019

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Dalam melaksanakan pelayanan perijinan, sebagai suatu SKPD yang baru berdiri, BPMP2T menghadapi permasalahan yang antara lain adalah:

III.1.1. Belum optimalnya ketersediaan SDM Pada saat ini BPMP2T memiliki sebanyak 61 orang pegawai, yang terdiri dari 57 orang PNS dan 4 orang tenaga honorer. Secara kuantitatif, jumlah tersebut jauh dari memadai. Secara kualitatif, jumlah aparat yang menguasai teknis perijinanpun relatif masih sangat sedikit. Pada tahun yang akan datang diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur teknis yang ada di BPMP2T. Untuk itu, sejalan dengan rencana penambahan pengelolaan perijinan di BPMP2T, akan dilakukan usulan tambahan pegawai ke BKD Kota Padang. Kemudian, sebagai suatu SKPD yang melayani penanaman modal dan perijinan di 11 Kecamatan se Kota Padang, jumlah pegawai yang hanya 61 orang dirasa belum memadai. Apalagi pada tahun 2104 direncanakan adanya penambahan pengelolaan perijinan dari 12 buah menjadi lebih kurang 20 buah. Untuk itu diprediksi jumlah pegawai yang dibutuhkan akan lebih meningkat yaitu lebih kurang 103 orang, seperti pada tabel berikut.


Prediksi kebutuhan pegawai BPMP2T pada 2014-2019 adalah sebagai berikut:

No.

Sub Unit Kerja

Eselon II

Eselon Eselon PNS Honorer Supir Jumlah III IV

1

Sekretariat

1

1

3

18

1

1

25

2

Bidang Potensi dan Promosi

0

1

2

10

0

0

13

3

Bidang Kerjasama

0

1

2

9

1

0

13

4

Bidang Pelayanan Perizinan

0

1

2

25

1

0

29

5

Bidang Pengawasan

0

1

2

20

0

0

23

1

5

11

82

3

1

103

Jumlah


III.1.2. Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pada saat ini sarana dan prasarana aparatur yang tersedia belum memadai. Hal tersebut perlu peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas, agar pencapaian kinerja SKPD terlaksana sebagaimana mestinya. Pada tabel berikut terlihat kondisi sarana prasarana saat ini dan rencana kebutuhan di masa datang, sebagai berikut: No

1

Sarana Prasana

Kondisi Saat Ini (unit)

Rencana Penambahan (unit)

Komputer: - FO Informasi - FO Permohonan - FO Pengaduan - FO Pengambilan Izin - BO Proses - Kasubid - Kabid - Sekretariat - Pimpinan

1 3 1 5 2 1 1 1

1 3 1 1

2

Meja

15

14

3

Kursi

20

9

4

Ruangan Tunggu Kursi Ruang Tunggu

1 25

1 25

5

TV

1

3

6

Nomor Antrian

1

2

7

AC

2

3

8

Baner

4

4

9

Kendaraan

Roda 2 = 7 Roda 4 =3

Roda 2 = 8 Roda 4 = 3

Sumber Data: Laporan Asset BPMP2T 2013


III.1.3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perijinan Penyelenggaraan pelayanan pada BPMP2T Kota Padang merupakan satu rangkaian proses pada Bidang Pelayanan Perizinan. Dalam proses ini masih terkendala, terutama di ruang pelayanan perlu dioptimalkan, sehingga proses pelayanan sesuai dengan mekanisme kerja bidang. Mekanisme kerja ini telah dituangkan kedalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya SOP diharapkan tercipta pelayanan yang optimal kepada masyarakat, yang indikatornya akan terlihat dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. . III.3. Telaahan Rencana Strategis Pelayanan Satu Atap Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan yang diharapkan, salah satu faktor terpenting yang sangat dibutuhkan adalah tersedianya dana dan sumber-sumber keuangan yang memadai. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan dapat dipenuhi dan dilaksanakan, apabila adanya partisipasi masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan.

Salah

satu

partisipasi

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah seringnya masyarakat melakukan/melaksanakan permintaan ijin (perijinan) yang sesuai dengan lingkup kegiatannya/lingkup masalahnya

kepada Pemerintah. Sebagai timbal baliknya,

Pemerintah Kota sebagai pemberi ijin harus dapat melayani masyarakat sebaik mungkin bagi yang membutuhkan masalah perijinan. Pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan/ mengurus perijinan, dapat dilaksanakan sebaik mungkin apabila Pemerintah Kota mempunyai suatu organisasi dan metoda yang baik mengenai tata cara pemberian pelayanan perijinan kepada masyarakat


Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu sifat dan kecenderungan masyarakat yang akan dilayani

adalah apabila mengurus/ menyelesaikan segala

sesuatu dengan pemerintah daerah ingin selalu dilayani secara lebih sederhana, cepat, tepat

waktu, tepat biaya dan tepat bentuk (betul dan benar). Sebagai upaya

Pemerintah Daerah untuk memenuhi keinginan masyarakat yang akan mengurus perijinan, maka Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat Pelayanan perijinan terpadu adalah sebuah satuan kerja di tingkat pemerintahan kota/kabupaten yang memberikan pelayanan untuk memproses berbagai dokumen publik, khususnya perijinan usaha dan investasi. Perijinan usaha dan investasi yang selama ini mengandung konotasi negatif, yang dianggap terlalu banyak, berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan mahal, diharapkan akan dapat lebih disederhanakan melalui pelayanan satu atap satu pintu (terpadu) yang memangkas beban administratif bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses sumberdaya untuk pengembangan usahanya. Tujuan dari dibentuknya pelayanan terpadu adalah untuk memberikan kemudahan pada dunia usaha karena dapat menciptakan iklim kondusif yang dapat meningkatkan kegairahan dunia usaha. Disamping melayani perijinan, pelayanan terpadu juga dapat dijadikan sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan

masyarakat/publik.

Melalui

pelayanan

terpadu

dengan

seluruh

kelengkapannya, pengurusan perijinan usaha akan menjadi mudah dan murah yang membuat pelaku usaha terhindar dari biaya ekonomi yang tinggi yang biasanya terjadi pada saat proses pengurusan ijin.


Prinsip pelayanan BPMP2T adalah: -

Ramah

-

Adil

-

Normatif

-

Cepat

-

Akuntabilitas

-

Kualitas

Kelancaran proses perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal tergantung kepada suatu sistem yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang handal. Dengan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi ini diharapkan proses perijinan dan komunikasi dengan dunia usaha dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sistem informasi yang baik akan menjadi alat manajemen yang membantu setiap tingkatan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan terbaik dengan berdasar pada data dan informasi yang dibangun secara capat, akurat, benar dan lengkap. Oleh karena itu implementasi TI dalam sistem informasi menjadi satu-satunya solusi paling bijak yang dapat diambil.

III.4. Analisis Lingkungan Strategis III.4.1 Analisis Lingkungan Internal Beberapa faktor yang dianggap merupakan kekuatan (strenghts) BPMP2T adalah : -

Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas

-

Memiliki regulasi dan kewenangan yang kuat


-

Memiliki Sarana dan prasarana yang memadai

-

Memiliki SDM yang handal dan memadai

-

Memiliki Sumber Dana yang mendukung

Sedangkan

beberapa

faktor

yang

dianggap

merupakan

kelemahan

(weaknesses) BPMP2T adalah : - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur - Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung - Belum optimalnya Sistem dan Data penunjang pelayanan - Belum optimalnya regulasi dan kewenangan yang ada

III.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal Beberapa faktor yang dianggap merupakan peluang (opportunities) bagi BPMP2T adalah: - Perkembangan Iklim Globalisasi dan perkembangan IPTEK yang pesat - Potensi sosial ekonomi yang cukup besar - Apresiasi masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan cukup tinggi - Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan dari lembaga terkait.

Beberapa faktor yang dianggap merupakan ancaman/tantangan (threats) bagi BPMP2T adalah : -

Intervensi pihak luar dalam proses pelayanan masih sangat tinggi

- Percepatan Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi


- Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan arti penting perijinan - Respon dari dinas/instansi/lembaga terkait lainnya masih lemah

III.4.3. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Beberapa faktor kunci keberhasilan yang diharapkan terwujud dalam pelaksanaan tugas BPMP2T adalah: -

Optimalisasi komitmen bersama yang tinggi untuk mendorong aparatur pelayanan mengikuti pendidikan dan pelatihan Pelayanan

-

Optimalisasi kompetensi aparatur pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan pelayanan

-

Optimalisasi tugas dan fungsi dalam menghadapi iklim globalisasi dan pemanfaatan IPTEK dalam proses pelayanan

-

Optimalisasi prosedur dan mekanisme pelayanan yang ada dalam menghadapi intervensi pihak luar dalam pelayanan

-

Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung

-

Optimalisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan perijinan

-

Optimalisasi koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait

-

Evaluasi kinerja kelembagaan dan aparatur dilakukan secara periodik


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. Visi dan Misi BPMP2T Dalam penyelenggaraan pelayanan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012, telah menentukan visi dan misi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun visi BPMP2T adalah:

“Terciptanya Pelayanan Prima di Bidang Perizinan Untuk Meningkatkan Investasi“. Pelayanan Prima adalah: proses pemberian layanan yang terbaik kepada seseorang atau institusi dengan menggunakan standar yang berlaku sehingga mampu memberikan kepuasan kepada pihak yang dilayani (masyarakat).

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan prospektif 2. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kegiatan Investasi 3. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam Melaksanakan Pelayanan Perizinan 4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Memadai 5. Mengembangkan Integrasi Sistem Informasi Pelayanan yang Berbasis Teknologi Informasi

35


6. Mendorong Peningkatan Pelayanan Sistem Untuk Menciptakan Lingkungan yang Kondusif Bagi Pelayanan Perizinan

Adapun motto yang ditetapkan adalah :

“ Rancak” (Ramah, Adil, Normatif, Cepat, Akuntabilitas, Kualitas)

IV.2. Tujuan dan Sasaran IV.2.1

Tujuan Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut : -

Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan

-

Meningkatkan Sistem dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi

-

IV.2.2

Meningkatkan Ketersediaan Data/Informasi Perijinan Terpadu

Sasaran -

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

-

Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah

-

Meningkatnya Sistem dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi

-

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Stakeholders

35


-

Meningkatnya Ketersediaan Data/Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan

IV.3. Strategi dan Kebijakan IV.3.1

Strategi Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun straregi yang hendak dilaksanakan BPMP2T Kota Padang berdasarkan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) adalah: - Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan - Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan pelayanan perijinan - Optimalisasi data penunjang pelayanan perijinan - Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung - Optimalisasi koordinasi dengan dinas/instansi yang terkait

IV.3.2.

Kebijakan Kebijakan yang diambil BPMP2T dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: - Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel. - Penyusunan Standar Operasional Prosedur. - Manajemen Data/Informasi Perijinan Terpadu.

35


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1.

Rencana Program dan Kegiatan BPMP2T 2014-2019

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA), dilakukan penyusunan program untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu 2014-2019. Program-program dimaksud adalah sebagai berikut:

1.

Program Non Urusan Setiap SKPD a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

4.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

5.

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

6.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

37


7. V.2.

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

Indikator Kinerja

Sebagai indikator kinerja dari program yang telah disusun adalah sebagai berikut: 1.

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.

2.

Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3.

Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan & Pelatihan Kedinasan.

4.

Sosialisasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan.

5.

Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perijinan.

6.

Prosentase Surat Keputusan Ijin Pajak dan Retribusi Yang Dikeluarkan.

7.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

8.

Penyelesaian Ijin Sesuai Target Waktu.

9.

Jumlah Sistem Pelayanan Terpadu.

10. Jumlah Pajak/Retribusi Daerah yang dikelola. 11. Laporan Jumlah Pendaftar Perijinan. 12. Pendapatan Asli Daerah.

V.3.

Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Kelompok sasaran dan penadaan indikatif per tahun terlampir.

37

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANG TAHUN 2014-2019

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMP2T YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, ada beberapa indikator kinerja dalam Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang terkait dengan aspek daya saing daerah pada fokus iklim berinvestasi dan terkait erat dengan pelayanan di BPMP2T, yaitu sebagaimana yang tertera dalam tabel. Target untuk setiap tahunnya juga ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan tingkat kinerja.

40


Tabel Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja

Satuan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan

Laporan

4

4

4

4

4

4

2.

Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan & Pelatihan Kedinasan

Presentase

60

70

75

80

85

90

Orang

7

8

12

15

20

25

Kali

4

8

10

12

14

16

3.

4.

Sosialisasi Kebijakan Peraturan Perundangundangan

5.

Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perijinan

Prosentase

75

80

85

88

90

92

6

Prosentase Surat Keputusan Ijin Pajak dan Retribusi Yang Dikeluarkan

Prosentase

75

80

85

88

90

92

7.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prosentase

0

65

70

75

80

85

8.

Penyelesaian Ijin Sesuai Target Waktu

Prosentase

0

80

85

88

90

92

9.

Jumlah Sistem Pelayanan Terpadu

Unit

1

1

1

1

1

1

10.

Jumlah Pajak/Retribusi Daerah yang dikelola.

Jenis

2

2

2

2

2

2

11.

Laporan Jumlah Pendaftar Perijinan

Prosentase

75

80

85

88

90

92

12.

Pendapatan Asli Daerah

Rp

2,5M

2,6M

2,7M

2,8M

2,9M

3M

40


Indikator-indikator tersebut menunjukan kinerja pelayanan BPMP2T, terutama dalam hal peijinan dan pengendalian. Adanya sistem informasi pelayanan perijinan dan lama proses perijinan menjadi indikasi adanya kemudahan proses perijinan. Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

40


BAB VII PENUTUP

Untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di setiap SKPD, maka dilakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Melalui RENSTRA diprogramkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan. Dalam penyusunannya, RENSTRA ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014–2019. Dengan adanya RENSTRA ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh BPMP2T dapat terlaksana secara terencana, terukur dan berkesinambungan.

Padang,

November 2013 KEPALA,

MUJI SUSILAWATI, SH, MM Pembina Tk.I, NIP. 19611013 198101 2 001

41

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANG TAHUN I.1. Latar Belakang

Recommend Documents