BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) – KOTA DEPOK

IZIN PEMANFAATAN RUANG ( IPR )

NO.DOK :BPMP2T/PI/SOP/P.01

Jl. Margonda Raya No.54 Gedung Dibale 1 Komplek Balaikota Depok Depok Jawa Barat 16413 Telp. 021-7721 7360, 7721 7360, Fax. 021-7721 7362 Website : www.bpmp2t.depok.go.id, Email : [email protected]

LEMBAR PENGESAHAN Standar Operasional Prosedur (SOP)

ini diterbitkan sebagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)

Bidang Pelayanan I - BPMP2T Kota DEPOK, baik dari Proses Dokumentasi mengenai Dokumen Induk (Master), Organisasi (Struktural), maupun Standar Pelaksanaan (Prosedur) Dokumentasi itu sendiri dalam mendukung Administrasi dan Operasional Organisasi Bidang Pelayanan I BPMP2T Kota DEPOK berdasarkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008. Prosedur Mutu Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun

Kode,

sehingga

diharapkan

bahwa

dalam

Proses

Implementasinya

tingkat

Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif.

PERINGATAN ! Perlindungan Hak Cipta Tidak sebagian pun dari terbitan Buku Prosedur Mutu Izin Pemanfaatan Ruang ini dapat digandakan, disimpan dalam sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen. BIDANG PERIZINAN I - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) - KOTA DEPOK

Gedung Dibale 1 Komplek Balaikota Depok Jl. Margonda Raya No. 54 Kota Depok 16431 Telp. 021-7721 7360 - 7721 71, Fax: 021-7721 7362 Website : www.bpmp2t.depok.go.id , Email : [email protected]

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

23 Oktober 2015

Dokumen Kontrol

Wakil Manajemen

Kepala Bidang P I

Kepala Badan BPMP2T

STAMP / STEMPEL

Rully Pribadi T, ST

Abdul Hakim Fikri

Tito Ahmad Riyadi, SP, M.Si

Dra. Hj. Yuslistiani Mochtar, MM

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.01

00

23 Oktober 2015

IPR

HALAMAN 1 dari 11





STATUS DOKUMEN

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.01

00

23 Oktober 2015

IPR

HALAMAN 2 dari 11





RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN NO

NO HAL

KETERANGAN PERUBAHAN

STATUS REVISI

DISETUJUI

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.01

00

23 Oktober 2015

IPR

TANGGAL BERLAKU

HALAMAN 3 dari 11





A. KETENTUAN DASAR NO

DASAR HUKUM 1.1.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

1.2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;

1.3.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

1.4.

1

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 61 Seri E);

1.1. Pendidikan, minimal D.III / S-I di Bidang Manajemen, Arsitek atau bersifat umum (Tim Teknis); 1.2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah; 1.3. Memiliki Kemampuan Administrasi Surat – Menyurat (Korespondensi); 1.4. Memiliki mengoperasikan Dasar Komputer;

Kemampuan Program Aplikasi

1.5. Memiliki Kecermatan dan Ketelitian;

1.5.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 36 Seri E);

1.6. Memiliki Kemampuan menghitung Perkiraan (Estimasi) Gambar atau Bangunan;

1.6.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi IPR (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 3);

1.7. Memiliki Kemampuan Gambar (Layout);

1.7.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);

DISAHKAN OLEH :

1.8.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

KEPALA BIDANG PERIZINAN I BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK - JAWA BARAT

1.9.

Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPMP2T;

membaca

1.10. Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Perhitungan Kepadatan dan Ketinggian Bangunan; 1.11. Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme Pendelegasian Wewenang; 1.12. Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29 / 310 / Kpts / BPMP2T / Huk/2012 tentang Pembentukan Team Teknis Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Depok;

2

Tito Ahmad Riyadi, SP, M.Si NIP. 197706052002121008

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

2.1. Alat Tulis Kantor, Kalkulator, Printer, Komputer; 2.2. Tata Laksana Naskah; 2.3. Buku Pencatatan Surat; 2.4. Aplikasi Sistem Informasi Perizinan; 2.5. Form Aplikasi;

SOP Pengendalian Dokumen; SOP Izin Mendirikan Bangunan; SOP Izin Gangguan; SOP Izin Lokasi; SOP Izin Persetujuan Prinsip;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

3

Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai Aturan yang berlaku, maka akan menyulitkan Pelayanan di Bidang atau Bagian Instansi yang membutuhkan;

3.1. Lampiran; 3.2. Arsip / Dokumen; 3.3. Standar Penulisan SOP: Arial;

4 5 6 7

ESTIMASI WAKTU PERIZINAN : 14 HARI JENIS PELAYANAN PERIZINAN PENANGGUNG JAWAB PETUGAS

BIAYA : Tidak / Dipergunakan  RETRIBUSI  NON RETRIBUSI KEPALA BIDANG I STAF PELAKSANA BIDANG I

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.01

00

23 Oktober 2015

IPR

HALAMAN 4 dari 11





B. MAKSUD DAN TUJUAN A. INTERNAL Standar Operasional Prosedur sebagai Pedoman atas Tahapan yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu Proses Pekerjaan dalam Lingkup Pelayanan di Bidang Perizinan I Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok;

B. EKSTERNAL Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian, serta Pengawasan atas Kegiatan Pemanfaatan Ruang Wilayah guna melindungi Kepentingan Umum yang berwawasan Lingkungan, sesuai dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, sehingga selaras dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah;

C. RUANG LINGKUP Standar Operasional Prosedur ini digunakan untuk seluruh Pejabat dan Pelaksana Bidang Perizinan I - BPMP2T dalam Pelayanan Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang atau disingkat IPR baik Perorangan atau Badan Usaha di Lingkup Kota Depok.

D. DESKRIPSI Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan merupakan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan maksud Rencana Tata Ruang Wilayah (RT, RW) Kota Depok sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang Serasi, Selaras, dan Berkelanjutan. E. TUGAS TIM TEKNIS BIDANG I – BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU

(BPMP2T)

KOTA

DEPOK

SUB

PELAYANAN

IZIN

PEMANFAATAN RUANG (IPR) :

1. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK, dalam kegiatan ini memiliki kewenangan untuk : 1.1. Menandatangani Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) berdasarkan Pendelegasian Wewenang Walikota Depok; 1.2. Menandatangani Surat Penolakan Permohonan;

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.01

00

23 Oktober 2015

IPR

HALAMAN 5 dari 11





2. KEPALA BAGIAN TATA USAHA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK dalam kegiatan ini memiliki kewenangan untuk : 2.1. Melakukan Paraf

Koordinasi terhadap Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan

Ruang (IPR), bila Kepala Bidang I – berhalangan; 2.2. Melakukan Paraf Koordinasi terhadap Surat Penolakan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), bila Kepala Bidang I – berhalangan; 2.3. Menandatangani Surat Pengantar Peninjauan Lapangan dari Unit Proses;

3. KEPALA BIDANG PERIZINAN I BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK dalam kegiatan ini memiliki kewenangan untuk 3.1. Melakukan Paraf Koordinasi terhadap Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 3.2. Melakukan Paraf Koordinasi terhadap Surat Penolakan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);

4. UNIT INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT (Front Office 1) dalam kegiatan ini memiliki kewenangan untuk :

4.1. PROSES PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN 4.1.1. Menerima

dan

Memberikan

Informasi

Permohonan

atau

Pengaduan

Masyarakat; 4.1.2. Menerima Bentuk Pengaduan dari Masyarakat berkaitan dengan Surat Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 4.1.3. Memberikan Lembaran Check List Kelengkapan Persyaratan; 4.1.4. Memeriksa Kelengkapan Administrasi Berkas Permohonan; 4.1.5. Menolak dan Mengembalikan Formulir jika Pengajuan Berkas Permohonan belum lengkap;

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.01

00

23 Oktober 2015

IPR

HALAMAN 6 dari 11





4.2. PROSES PENYERAHAN IZIN 4.2.1. Memberikan Surat Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) kepada Pemohon yang sudah disahkan BPMP2T; 4.2.2. Mencatat Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dalam Buku Catatan Penyerahan Berkas;

5. UNIT PENDAFTARAN (Front Office 2) dalam kegiatan ini memiliki kewenangan untuk : 5.1. Menerima Berkas Permohonan; 5.2. Memeriksa Kelengkapan Administrasi Berkas Permohonan; 5.3. Mencatat Permohonan yang lengkap di Buku Administrasi; 5.4. Memasukan Data (Input) pada Server Aplikasi Permohonan; 5.5. Menyerahkan Tanda Terima Berkas Permohonan kepada Pemohon; 5.6. Menyerahkan berkas Permohonan Lengkap kepada Unit Proses;

6. UNIT PROSES (Back Office) dalam kegiatan ini memiliki kewenangan untuk : 6.1. Menerima Berkas Permohonan dari Unit Pendaftaran; 6.2. Mencatat Berkas Permohonan yang lengkap di Buku Administrasi; 6.3. Mencatat Nomor Seri Permohonan; 6.4. Menyerahkan Berkas Permohonan kepada Tim Teknis; 6.5. Menerima dan Memeriksa Berkas hasil Rekomendasi Tinjauan Lapangan dari Tim Teknis; 6.6. Memberikan Informasi Penolakan dan Berkas hasil Rekomendasi Tinjauan Lapangan kepada Unit Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (PIPM); 6.7. Mencatat Nomor Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 6.8. Mencetak Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) untuk diparaf dan ditandatangani Mencetak Rekapitulasi Harian Permohonan Rekomendasi kepada Tim Teknis;

7. TIM TEKNIS terkait dalam kegiatan ini memiliki kewenangan untuk : 7.1. Menerima Berkas Permohonan dari Unit Pendaftaran; 7.2. Melakukan Penilaian / Evaluasi Dokumen Teknis; 7.3. Melakukan Pemeriksaan Lapangan; 7.4. Memberikan Rekomendasi Disetujui atau Ditolak; 7.5. Menandatangani Rekomendasi Tim Teknis; NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.01

00

23 Oktober 2015

IPR

HALAMAN 7 dari 11





7.6. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; 7.7. Menyerahkan Rekomendasi, terhadap hasil Survey kepada Unit Proses; 8. UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) – KOTA DEPOK TERKAIT : 8.1. Unsur Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok; 8.2. Unsur Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTARKIM) - Kota Depok; 8.3. Unsur Dinas lainnya dalam lingkup Kota Depok sesuai dengan Bidang Perizinan yang diajukan Pemohon;

F. PERSYARATAN Setiap Ruangan dan Pemanfaatannya memiliki Persyaratan yang berbeda-beda, berikut masing - masing Persyaratan tersebut terdiri dari : 1. PERMOHONAN BARU

1.1. DATA DIRI PEMOHON terdiri dari : 1.1.1. Data Diri; 1.1.2. Pekerjaan; 1.1.3. Alamat; 1.1.4. Nomor Telepon Pemohon;

1.2. DATA LOKASI terdiri dari : 1.2.1. Luas, Status dan Letak Lokasi (RT/RW, Kelurahan,Kecamatan, Kota);

1.2.2. Fotokopi Bukti Kepemilikan / Penguasaan Tanah; 1.2.3. Fotokopi Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir; 1.2.4. Fotokopi KTP Pemohon; 1.2.5. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan; 1.2.6. Peta / Sketsa untuk Lokasi yang dimohon dan Foto Lokasi; 1.2.7. Izin Lingkungan, selain dari Rumah Tinggal dengan lampiran Form SURAT IZIN TETANGGA (BPMP2T-SOP-1-BID-I-F.02-Rev.00); 1.2.8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus bagi Badan Usaha;

2. PERMOHONAN PERLUASAN Pemohon Perluasan berlaku sama dengan butir 1.2, hanya Pemohon diwajibkan NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.01

00

23 Oktober 2015

IPR

HALAMAN 8 dari 11





membawa Bukti Surat Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang sudah diterbitkan.

3. PERMOHONAN PERUBAHAN FUNGSI Terdiri dari Data rincian yang sama (butir 1.1 dan 1.2) diajukan melalui Form SURAT PERMOHONAN BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN FUNGSI IPR (BPMP2T/PI/SOP/P.01/F.01), hanya Pemohon diwajibkan membawa Bukti Surat Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang sudah diterbitkan.

G. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN Maksimal 14 (Empat Belas) Hari Kerja terhitung setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.

H. MASA BERLAKU IZIN Izin berlaku selama Peruntukan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Izin yang diberikan.

I.

ISTILAH 1. BPMP2T

:

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

2. PERMENPAN

:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

3. PERMENDAGRI

:

Peraturan Menteri Dalam Negeri;

4. PERDA

:

Peraturan Daerah;

5. PERWA

:

Peraturan Walikota;

6. PIPM

:

Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat;

7. SOP

:

Standar Operasional Prosedur;

8. MR

:

Manajemen Representative (Perwakilan Manajemen);

9. DC

:

Document Control (Pengawas Dokumen);

10. IPR

:

Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);

11. TTB

:

Tanda Terima Berkas;

J. FORM TERKAIT (terlampir) 1. BPMP2T/PI/SOP/P.01/F.01

: Form Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);

2. BPMP2T/PI/SOP/P.01/F.02

: Form Surat Keterangan Izin Tetangga;

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.01

00

23 Oktober 2015

IPR

HALAMAN 9 dari 11





K. BAGAN ALUR KEGIATAN

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.01

00

23 Oktober 2015

IPR

HALAMAN 10 dari 11





NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.01

00

23 Oktober 2015

IPR

HALAMAN 11 dari 11

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK LEMBAR PENGESAHAN

Recommend Documents