BID. P I - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR MUTU BID. P I - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) – KOTA DEPOK

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

BPMP2T/PI/SOP/P.02

Jl. Margonda Raya No.54 Gedung Dibale 1 Komplek Balaikota Depok Depok Jawa Barat 16413 Telp. 021-7721 7360, 7721 7360, Fax. 021-7721 7362 Website : www.bpmp2t.depok.go.id, Email : [email protected]

REV. 00

LEMBAR PENGESAHAN Standar Operasional Prosedur (SOP)

ini diterbitkan sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Bidang Pelayanan I - BPMP2T Kota DEPOK, baik dari Proses Dokumentasi mengenai Dokumen Induk (Master), Organisasi (Struktural), maupun Standar Pelaksanaan (Prosedur) Dokumentasi itu sendiri dalam mendukung Administrasi dan Operasional Organisasi Bidang Pelayanan I BPMP2T Kota DEPOK berdasarkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008. Prosedur Mutu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun

Kode,

sehingga

diharapkan

bahwa

dalam

Proses

Implementasinya

tingkat

Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif.

PERINGATAN ! Perlindungan Hak Cipta Tidak sebagian pun dari terbitan Buku Prosedur Mutu Izin Pemanfaatan Ruang ini dapat digandakan, disimpan dalam sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen. BIDANG PERIZINAN I - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) - KOTA DEPOK

Gedung Dibale 1 Komplek Balaikota Depok Jl. Margonda Raya No. 54 Kota Depok 16431 Telp. 021-7721 7360 - 7721 71, Fax: 021-7721 7362 Website : www.bpmp2t.depok.go.id , Email : [email protected]

TANGGAL

DIBUAT

DIPERIKSA

DISETUJUI

23 Oktober 2015

Dokumen Kontrol

Wakil Manajemen

Kepala Bidang P I

Kepala Badan BPMP2T

STAMP / STEMPEL

Rully Pribadi T, ST

Abdul Hakim Fikri

Tito Ahmad Riyadi, SP, M.Si

Dra. Hj. Yuslistiani Mochtar, MM

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 1 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


REV. 00

STATUS DOKUMEN

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 2 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


REV. 00

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN NO

NO HAL

KETERANGAN PERUBAHAN

STATUS REVISI

DISETUJUI

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

TANGGAL BERLAKU

HALAMAN 3 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


REV. 00

KETENTUAN DASAR

A. NO

1

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 1.2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 1.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu; 1.4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 1.5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 61 Seri E); 1.6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan; 1.7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 1.8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 1.9. Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPMP2T; 1.10. Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jenis, Waktu Mekanisme Pendelegasian Wewenang; 1.11. Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29 / 310 / Kpts / BPMP2T / Huk / 2012 tentang Pembentukan Team Teknis Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Depok;

1.1. Pendidikan, minimal D.III / S-I di Bidang Manajemen, atau bersifat umum (Tim Teknis);

KETERKAITAN 2

3

4 5 6 7

1.2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah; 1.3. Memiliki Kemampuan Administrasi Surat – Menyurat (Korespondensi); 1.4. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Program Aplikasi Dasar Komputer; 1.5. Memiliki Kecermatan dan Ketelitian; 1.6. Memiliki Kemampuan menghitung Perkiraan (Estimasi) Gambar atau Bangunan; 1.7. Memiliki Kemampuan membaca Gambar (Layout); DISAHKAN OLEH :

KEPALA BIDANG PERIZINAN I BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK - JAWA BARAT

Tito Ahmad Riyadi, SP, M.Si NIP. 197706052002121008

PERALATAN PERLENGKAPAN

2.1. SOP Pengendalian Dokumen; 2.2. SOP Izin Pemanfaatan Ruang;

2.1. Alat Tulis Kantor, Kalkulator, Komputer; 2.2. Tata Naskah Dinas; 2.3. Buku Pencatatan Surat; 2.4. Aplikasi Sistem Informasi Perizinan; 2.5. Form Aplikasi;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Printer,

Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai Aturan yang 3.1. Lampiran; berlaku maka akan menyulitkan Pelayanan di Bidang 3.2. Arsip / Dokumen; 3.3. Standar Penulisan Huruf : Arial; atau Bagian Instansi yang membutuhkan.

ESTIMASI WAKTU PERIZINAN : 21 HARI JENIS PELAYANAN PERIZINAN PENANGGUNG JAWAB PETUGAS

BIAYA : Tidak / Ditetapkan  RETRIBUSI  NON RETRIBUSI KEPALA BIDANG I STAFF PELAKSANA BIDANG I

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 4 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


B.

REV. 00

MAKSUD DAN TUJUAN : 1. INTERNAL Standar Operasional Prosedur sebagai Pedoman atas Tahapan yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu Proses Pekerjaan dalam Lingkup Pelayanan di Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu – Kota Depok; 2. EKSTERNAL Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Masyarakat atau Dunia Usaha, agar Terjamin Kepastian Hukum dalam meraih Aspek Keindahan, Keserasian, Ketertiban, dan Keselamatan Masyarakat yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) BPMP2T Kota Depok, yaitu “Pelayanan Perizinan yang Prima dan Berbasis Teknologi Informasi”;

C.

RUANG LINGKUP : SOP ini digunakan untuk seluruh Pejabat dan Pelaksana BPMP2T dalam lingkup Pelayanan Penyelenggara Perizinan Mendirikan Bangunan baik Perorangan atau Badan Hukum di Kota Depok, dengan tujuan : 1. Mewujudkan Bangunan Gedung yang Fungsional dan sesuai dengan Tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan Lingkungannya; 2. Mewujudkan Tertib Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung yang menjamin keandalan Teknis Bangunan Gedung dari Segi Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan; 3. Standar Sertifikasi yang Layak Fungsi Bangunan.

D.

DESKRIPSI Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemohon untuk membangun Bangunan Baru, Rehabilitasi / Renovasi, dan atau memugar dalam rangka melestarikan Konstruksi Bangunan sesuai dengan Persyaratan Administratif dan Persyaratan Teknis yang berlaku.

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 5 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


E.

REV. 00

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) BIDANG I – SUB PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK :

1. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK, dalam kegiatan ini memiliki kewenangan untuk : 1.1. Menandatangani Surat Keputusan (SK) Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Pendelegasian Wewenang Walikota Depok; 1.2. Menandatangani Surat Keterangan Penolakan Permohonan; 1.3. Menandatangani Nota Perhitungan Retribusi > 1 M2. 2. KEPALA BAGIAN TATA USAHA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK dalam kegiatan ini memiliki kewenangan untuk : 2.1. Melakukan Paraf Koordinasi terhadap Surat Keputusan (SK) IMB, bila Kepala Bidang –I berhalangan; 2.2. Melakukan Paraf Koordinasi terhadap Surat Penolakan IMB, bila Kepala Bidang – I berhalangan; 2.3. Menandatangani Surat Pengantar Surat Keputusan (SK) IMB kepada OPD Teknis terkait;

3. KEPALA BIDANG PERIZINAN I BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK dalam kegiatan ini memiliki kewenangan untuk: 3.1. Menandatangani Gambar Rencana Bangunan; 3.2. Menandatangani Surat Keputusan (SK) IMB; 3.3. Menandatangani Surat Keputusan (SK) Penolakan IMB; 3.4. Menandatangani Nota Perhitungan Retribusi < 1 M2;

4. UNIT INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT (Front Office 1) memiliki kewenangan : 3.1. PROSES PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN 4.4.1. Memberikan Informasi berkaitan dengan IMB; 4.4.2. Menerima Bentuk Pengaduan dari Masyarakat berkaitan dengan IMB; 4.4.3. Memberikan dan menerima Formulir yang berkaitan dengan IMB; 4.4.4. Mencatat Permohonan yang lengkap pada Buku Administrasi; 4.4.5. Memberikan Lembaran Check List Kelengkapan Persyaratan;

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 6 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


REV. 00

4.4.6. Menolak dan mengembalikan Formulir jika Pengajuan Berkas Permohonan belum lengkap; 4.4.7. Membawa Berkas Lengkap kebagian Proses untuk dibuatkan Nota Tanda Terima Berkas;

3.2. PROSES PENYERAHAN IZIN 4.4.1. Menyerahkan Sertifikat IMB kepada Pemohon yang sudah disahkan oleh BPMP2T; 4.4.2. Mencatat Surat Keputusan (SK) IMB dalam Buku Catatan Penyerahan Berkas. 5. UNIT PENDAFTARAN (Front Office 2) memiliki kewenangan untuk : 3.1. Menerima Berkas Permohonan; 3.2. Memeriksa kelengkapan Administrasi Berkas Permohonan; 3.3. Menandatangani Tanda Terima Berkas dan memberi Stempel Pendaftaran; 3.4. Memasukan Data (Input) pada Server Aplikasi; 3.5. Menyerahkan Tanda Terima Berkas Permohonan; 3.6. Memilah Berkas untuk dibuatkan Surat Permohonan Tinjauan Lapangan bagi yang memerlukan; 3.7. Menyerahkan Berkas Permohonan yang lengkap kepada Unit Proses; 3.8. Mencatat Sertifikat IMB pada Buku Administrasi Sertifikat Sah; 6. UNIT PROSES (Back Office) memiliki kewenangan untuk : 3.1. Menyerahkan Berkas Permohonan kepada Tim Teknis; 3.2. Menerima hasil Rekomendasi Tinjauan Lapangan, jika ditolak memberikan Informasi Penolakan dan Berkas kepada Unit Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat; 3.3. Menerima dan memeriksa Kelengkapan Berkas Permohonan serta Lembaran Rekomendasi jika disetujui; 3.4. Melakukan Verifikasi Data (Input) dari Unit Pendaftaran pada Server Aplikasi dan Data Teknis; 3.5. Mencatat Nomor Seri Permohonan; 3.6. Mencatat Nomor Izin Permohonan Retribusi kepada Unit Pendaftaran untuk diserahkan kepada Pemohon; 3.7. Menerima Bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD); 3.8. Melakukan Input Data Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Server Aplikasi; 3.9. Mencetak Dokumen Surat Keputusan (SK) Perizinan; 7. TIM TEKNIS memiliki Kewenangan untuk : NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 7 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


REV. 00

3.1. Menerima Berkas Permohonan dari Unit Proses; 3.2. Melakukan Penilaian / Evaluasi Dokumen Teknis; 3.3. Melakukan Pemeriksaan Lapangan; 3.4. Menandatangani Rekomendasi Tim Teknis; 3.5. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; 3.6. Menandatangani Nota Hitung dan Pengenaan Retribusi Daerah; 3.7. Menyerahkan Rekomendasi, BAP dan Nota Hitung dan Pengenaan Retribusi Daerah kepada Unit Pelayanan; 3.8. Menyerahkan Surat Pengantar terhadap Penolakan Permohonan kepada Unit Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat; 3.9. Menyerahkan SSRD kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA); 8. UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) – KOTA DEPOK TERKAIT : 3.1. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) - Kota Depok; 3.2. Unsur Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTARKIM) - Kota Depok; 3.3. Unsur Dinas Pertanian dan Perikanan - Kota Depok; 3.4. Unsur Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok; 3.5. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Depok; 3.6. Unsur Dinas Kebersihan Dan Pertamanan - Kota Depok; 3.7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) - Kota Depok; 3.8. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) - Kota Depok; 3.9. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kota Depok; 3.10.Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah - Kota Depok; 3.11.Unsur Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok; 3.12.Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) - Kota Depok; 3.13.Camat Se – Kota Depok; 3.14.Lurah Se – Kota Depok; 3.15.Unsur Kantor Pertanahan Kota Depok; F.

PERSYARATAN : Setiap Bangunan yang ingin mendapatkan IMB, terdiri dari beberapa Jenis Permohonan dan Persyaratan yang berbeda-beda, terdiri dari : 1. JENIS PERMOHONAN BARU : 1.1.

PERMOHONAN

IZIN

MENDIRIKAN

BANGUNAN

(BPMP2T/PI/SOP/IMB/F.01) sesuai dengan FUNGSI yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari : NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 8 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


REV. 00

1.1.1. BANGUNAN FUNGSI HUNIAN 1.1.1.1. Bangunan Rumah Tinggal Tunggal; 1.1.1.2. Bangunan Rumah Tinggal Deret ( luas bangunan + 2.000 m2 ); 1.1.2. BANGUNAN FUNGSI USAHA atau CAMPURAN ( luas bangunan + 2.000 m2); 1.1.3. BANGUNAN PERUMAHAN PERORANGAN atau BADAN (luas bangunan < 1 H); 1.1.4. SYARAT ADMINISTRASI UTAMA disetiap Permohonan terdiri dari : 1.1.4.1. Fotokopi KTP Pemohon; 1.1.4.2. Surat

Kuasa

apabila

Penandatanganan

bukan

dilakukan

oleh

Pemohon sendiri (melampirkan Fotokopi KTP yang diberi Kuasa); 1.1.4.3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang; 1.1.4.4. Rencana Teknis Bangunan dengan Penjelasannya sesuai dengan Fungsi Bangunan; 1.1.4.5. Perhitungan Kontruksi bagi Bangunan Bertingkat di atas 2 (dua) lantai; 1.1.4.6. Fotokopi Pelunasan PBB Tahun terakhir; 1.1.4.7. Fotokopi Rencana Tata Letak Bangunan dan Prasarana (Site Plan) yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang; 1.1.4.8. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan; 1.1.4.9. Surat Pernyataan Jaminan Kelaikan dan Mutu Bangunan; 1.1.4.10. Rencana Anggaran Biaya; 1.1.4.11. Fotokopi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 1.1.4.12. Pengantar Lurah dan Camat; 1.1.4.13. Surat Permohonan IMB ditandatangani oleh Pemohon di atas Materai;

1.1.5. PERSYARATAN LAIN (disesuaikan dengan fungsi Bangunan yang dimohon) pada Konstruksi Bangunan : 1.1.4.1. Pondasi; 1.1.4.2. Dinding; 1.1.4.3. Rangka Kap; 1.1.4.4. Atap; 1.1.4.5. Kusen; 1.1.4.6. Lantai; 1.2.

LAMPIRAN SYARAT ADMINISTRATIF UTAMA

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 9 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


REV. 00

1.2.1. SURAT PERNYATAAN SIAP BONGKAR (BPMP2T/PI/SOP/IMB/F.02) yang ditandatangani oleh Pemohon di atas Materai dengan ketentuan : 1.2.1.1. Data Pemohon : a. Nama; b. Pekerjaan; c. Alamat; d. Tempat Tanggal Lahir; 1.2.1.2. Data Letak Lokasi / Bangun Bangunan yang dimohonkan : a. Kampung / Jalan; b. RT / RW; c. Kelurahan / Desa; d. Kecamatan; 1.2.1.3. Kondisi Lahan / Bangun Bangunan sebagai berikut : a. Ukuran Standar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Ukuran Faktual; b. Ukuran Standar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Ukuran Faktual; c. Ukuran Standar Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Ukuran Faktual; d. Ukuran Standar Prosentase Koefisien Dasar Bangunan (KDB) atau Buidling Coverage Ratio (BCR) dan Ukuran Faktual; e. Ukuran Standar Prosentase Fisik Bangunan dan Ukuran Faktual; 1.2.1.4. Pernyataan Membongkar Bangunan / Bangun Bangunan yang akan terbangun dengan ketentuan, apabila : a. Tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); b. Terkena Rencana Pemerintah Daerah Kota Depok untuk Pembangunan dan Pengembangan Willayah baik Bangunan maupun Jalan; c. Ada Pelanggaran Bangunan / Bangun Bangunan baik yang akan / telah terbangun dilokasi Pemohon; d. Pembongkaran akan dilakukan sendiri sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang akan diterbitkan sampai dengan Jangka Waktu (Tanggal, Bulan dan Tahun) , dan tidak akan menuntut Ganti Rugi kepada Pemerintah Kota Depok;

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 10 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


1.2.2. SURAT

PERNYATAAN

KESANGGUPAN

REV. 00 MEMBANGUN

DAN

KETENTUAN KDB, (BPMP2T/PI/SOP/P.02/F.03) yang ditandatangani oleh Pemohon di atas Materai dengan ketentuan : 1.2.2.1. Data Diri Pemohon : a. Nama; b. Pekerjaan; c. Alamat; d. Tempat Tanggal Lahir;

1.2.2.2. Data Letak Lokasi / Bangun Bangunan yang dimohonkan : a. Kampung / Jalan; b. RT / RW; c. Kelurahan / Desa; d. Kecamatan; 1.2.2.3. Kesediaan memenuhi Pernyataan, apabila : a.

Memenuhi ketentuan dengan membangun Bangunan / Bangun Bangunan, dan akan mendirikan Bangunan / Bangun Bangunan yang

diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta Pelaksanaannya; b.

Membuat Sumur Resapan Air di atas Tanah milik Pemohon, sesuai Jumlah yang akan didirikan Bangunan / Bangun Bangunan guna menanggulangi KDB (Koefisien Dasar Bangun);

1.2.3. SURAT PERNYATAAN JAMINAN KELAYAKAN DAN MUTU BANGUNAN (BPMP2T/PI/SOP/P.02/F.04) yang ditandatangani oleh Pemohon di atas Materai dengan ketentuan : 1.2.3.1. Data Diri Pemohon : a. Pekerjaan; b. Alamat; c. Tempat Tanggal Lahir;

1.2.3.2. Data Letak Lokasi / Bangun Bangunan yang dimohonkan : a. Kampung / Jalan; b. RT / RW; c. Kelurahan / Desa; NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 11 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


REV. 00

d. Kecamatan;

1.2.3.3. Pernyataan Pemohon, bahwa Bangunan / Bangun Bangunan yang diajukan untuk Proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah memenuhi kriteria dan sesuai Kajian Teknis Kelayakan Mutu Struktur dan Perhitungan Konstruksi Bangunan;

2. JENIS PERUBAHAN DATA : 2.1. SURAT PERMOHONAN PEMECAHAN DAN BALIK NAMA (Hunian atau Fungsi Usaha) dengan Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari : 2.1.1. Fotokopi KTP Pemohon; 2.1.2. Fotokopi IMB Induk; 2.1.3. IMB Pecahan Asli khusus IMB Balik Nama orang Ketiga; 2.1.4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah; 2.1.5. Fotokopi PBB tahun terakhir; 2.1.6. Site Plan (diwarnai atau ditandai sesuai Pengajuan dengan Ukuran A3); 2.1.7. Daftar Rekapitulasi Nama Pemohon; 2.1.8. Gambar Rencana Bangunan Perluasan Berskala 1 : 100 atau 1 : 200; 2.1.9. Surat

Permohonan

IMB

yang

ditandatangani

IMB

RENOVASI

oleh

Pemohon di atas

Materai; 2.2. SURAT

PERMOHONAN

DI

KAWASAN

PERUMAHAN

(BPMP2T/PI/SOP/P.02/F.05) 2.2.1. Fotokopi KTP Pemohon; 2.2.2. IMB Asli; 2.2.3. Fotokopi Penetapan Retribusi dan Bukti Setor Retribusi IMB Lama; 2.2.4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah; 2.2.5. Fotokopi PBB tahun Terakhir; 2.2.6. Gambar Rencana Bangunan Lama; 2.2.7. Gambar Rencana Bangunan Perluasan Berskala 1 : 100 atau 1 : 200; 2.2.8. Peta Situasi untuk Perluasan; 2.2.9. Surat

permohonan

IMB

yang

ditandatangani

oleh

Pemohon di atas

Materai;

3. JENIS PERMOHONAN KHUSUS : 3.1. SURAT PERMOHONAN

IMB HILANG di LUAR KAWASAN PERUMAHAN

(Hunian atau Fungsi Usaha) / (BPMP2T/PI/SOP/P.02/F.06) NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 12 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


REV. 00

1.5.1. Fotokopi KTP Pemohon; 1.5.2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; 1.5.3. Melampirkan Fotokopi IMB Lama atau Bukti Setor IMB Lama atau Peta Situasi Lama atau data-data lain yang dapat menunjukan Identitas IMB yang Hilang; 1.5.4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah yang dilegalisir PPAT atau Kantor Pertanahan; 1.5.5. Fotokopi Bukti Tanda Lunas PBB tahun terakhir; 1.5.6. Surat

Permohonan

IMB

yang

ditandatangani

oleh

Pemohon di atas

Materai;

3.2. SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN IMB KARENA HILANG ATAU RUSAK 1.8.1. Fotokopi KTP Pemohon; 1.8.2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; 1.8.3. Melampirkan Fotokopi IMB lama atau Bukti Setor IMB Lama atau Peta Situasi lama dan data-data lain yang dapat menunjukan identitas IMB yang hilang; 1.8.4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Hak atas tanah yang dilegalisir PPAT atau Kantor Pertanahan (apabila tidak dilegalisir harus menunjukkan aslinya); 1.8.5. Fotokopi Bukti Tanda Lunas PBB tahun terakhir; 1.8.6. Gambar Bangunan; 1.8.7. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ); 1.8.8. Surat

Permohonan

IMB

yang

ditandatangani

oleh

Pemohon di atas

Materai;

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN :

G.

Maksimal 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kerja terhitung setelah Persyaratan dipenuhi dengan lengkap;

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 13 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


H.

REV. 00

BAGAN ALUR

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 14 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


REV. 00

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 15 dari 16



BPMP2T/PI/SOP/P.02


REV. 00

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL

SIMPAN

BPMP2T/P1/SOP/P.02

00

23 Oktober 2015

IMB

HALAMAN 16 dari 16

BID. P I - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK LEMBAR PENGESAHAN

Recommend Documents