IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI UTARA Eli Kristian Saragih Joyce Jacinta Rares Joorie M. Ruru Abstrak: The system of Licensing and Investment information services Electronically (SPIPISE) is the innovation of public service that aims to bring about the licensing service and non-licensing better. The system of Licensing and Investment information services electronically allows investors to do simply licensing arrangements, cheap, efficient, and predictable. The system of Licensing And Investment information services Electronically also provides convenience for officers of the capital investment Coordination Agency (BKPM) and Integrated Service of one door (PTSP) to do the validation and get data in processing the application for the investment into capital investment coordination board authority nor one door Integrated Services. The system of Licensing and Investment information services electronically has three (3) main menu; information capital investment, capital investment and Supporting Services. Implementation of the system of Licensing and Investment information services electronically viewed from 4 implementation theory according to Edward III, namely: communication, resources, attit udes and bureaucratic structure. This research uses descriptive method of kualitatif approach through an in-depth interview to 10 (ten) informants, observation and search additional documents in the form of a list of guidelines for interviewing, recording device and stationery to write. The results showed that in general the system of Licensing and Investment information services electronically has not gone well. Key words: Implementation of Licensing and Investment Information Service
mengurus suatu perizinan tertentu, biaya yang
PENDAHULUAN
penuh
Menghadapi Era Globalisasi yang
tidak jelas serta terjadinya praktek gratifikasi,
dengan
hal
tantangan
dan
peluang,
semacam
memberikan
rendahnya
pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi
Indonesia.
pemerintah hendaknya
bisa
ini
kualitas
merupakan
indikator
pelayanan publik
di
pada kebutuhan dan kepuasan penerima
Pengurusan perizinan adalah hal yang
pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya
selama ini dikeluhkan oleh Masyarakat, begitu
saing dalam pemberian pelayanan publik.
pula dengan para Investor, disamping waktu
Pada
sendiri,
yang cukup lama juga biaya yang tidak jelas,
pelayanan publik yang diberikan oleh sektor
serta keraguan akan terjaminnya keamanan
Publik lebih buruk dibandingkan dengan
berinvestasi. Sedangkan Penanaman modal
pelayanan yang diberikan oleh sektor Swasta.
sangat penting artinya di tengah-tengah
Pelayanan Publik di Indonesia masih diwarnai
keterbatasan pemerintah dalam membiayai
oleh pelayanan yang sulit untuk diakses,
segala
prosedur yang berbelit-belit ketika harus
sehingga
umumnya
di
Indonesia
jenis
kebutuhan
Pemerintah
bisa
pembangunan, merangsang
partisipasi sektor Swasta untuk menyukseskan
investasi daerah merupakan keniscayaan bagi
program pembangunan nasional. Penanaman
peningkatan kinerja investasi nasional.
modal asing maupun penanaman modal dalam
Badan koordinasi penanaman modal
negeri sangatlah dibutuhkan oleh bangsa
pemerintah Sulawesi Utara dalam upaya
Indonesia demi kemajuan negara Indonesia.
untuk
Minat dari para Investor sangat ditentukan
khususnya dibidang perizinan investasi, serta
oleh iklim Investasi dari suatu Negara. Salah
dalam upaya untuk menjadikan iklim investasi
satu faktor yang dijadikan parameter untuk
daerah semakin kondusif, turut menerapkan
menilai apakah tempat berinvestasi kondusif
Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan
atau tidak, yaitu adanya kepastian hukum.
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebagai
Artinya, apakah pelaku investasi/ investor
inovasi
dalam menanamkan modal dijamin oleh
maksimal. Ini diharapkan terjadi melalui
peraturan perundang-undangan yang jelas.
kemudahan
Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi
percepatan proses
Indonesia adalah bagaimana menciptakan
modal. Sistem Pelayanan Informasi Dan
iklim Investasi yang kondusif, kompetitif agar
Perizinan
mampu bersaing dengan Negara-Negara lain
(SPIPISE) ini memudahkan investor untuk
yang juga tengah berupaya untuk menarik
melakukan
Investor masuk ke Negaranya.
simpel, murah, efisien, Dan predictable.
Sejalan dengan hal Tersebut Pusat
meningkatkan
pelayanan
pelayanan
publik
mendapatkan
yang
Secara
pengurusan
lebih
informasi
perizinan
Investasi
publik
dan
penanaman Elektronik
perizinan
secara
SPIPISE juga merupakan sistem informasi
Pengelolaan Data dan Informasi Badan
yang
dibangun
untuk
memberikan
Koordinasi Penanaman Modal (Pusdatin
kemudahan, menciptakan transparansi dan
BKPM) sesuai kewenangan yang diberikan
kepastian hukum bagi investor.
telah membangun Sistem Pelayanan Informasi
Mengacu pada harapan serta manfaat
Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
yang terkandung dalam penerapan SPIPISE
yang disingkat dengan SPIPISE. Sistem ini
itu sendiri, di Provinsi Sulawesi Utara masih
dibuat menurut bisnis proses dan dinamika
belum sepenuhnya memperoleh keseluruhan
pelayanan perizinan di BKPM pusat dan
manfaat dan kemudahan yang seharusnya
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
diperoleh dengan menerapkan SPIPISE ini,
Sistem ini dikembangkan sesuai peraturan
hal ini dikarenakan oleh beberapa kendala
Kepala BKPM No. 14 Tahun 2009 tentang
yang masih perlu di tangani dengan cepat.
Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan
Kendala- kendala maupun masalah-masalah
Investasi Secara Elektronik, yang mengacu
penerapan SPIPISE ini, dilihat berlandaskan
pada Undang-Undang
No. 25 tahun 2007
teori implementasi dari Edward III, yang
tentang Penanaman Modal. Perbaikan iklim
menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi
efektif, isu tersebut terdiri dari: Komunikasi,
apakah itu penanaman modal atau usaha
Resource
lainnya.
(sumberdaya),
Disposition
(kesediaan dari para implementor), Struktur birokrasi.
Permasalahan lain yaitu kurang nya pengetahuan masyarakat akan adanya sistem
Berdasarkan
implementasi
SPIPISE ini sehingga masyarakat, atau pun
kebijakan dari Edward III tersebut, Kendala-
calon investor terlebih dahulu mengurungkan
kendala
yang
niat untuk menjadi investor karena masih ada
terdapat dalam penerapan SPIPISE ini, Jika
pemahaman bahwa pengurusan perizinan
dilihat
nya,
sangatlah berbelit-belit dan membutuhkan
pengaturan
waktu yang begitu lama. para investor lebih
investasi di daerah masih bersifat dualisme,
cenderung untuk tetap datang ke kantor
Hal ini terlihat dari belum tergabungnya dua
pelayanan perizinan untuk mengurus hal-hal
kantor yang mengurus tentang perizinan ini,
yang seharusnya bisa mereka lakukan secara
yaitu BKPM dan Kantor Perizinan, sehingga
online saja, kemudian masih banyak pegawai
membutuhkan
yang belum faham akan Tugas Pokok dan
maupun dari
diantaranya
teori
masalah-masalah
Struktur adalah;
Birokrasi model
proses
waktu
untuk
pengelolaan data dari Kantor Perizinan ke
Fungsi
BKPM maupun sebaliknya.
tersedianya
Belum
adanya
Sinkronisasi
dan
masing-masing,
memadai.
fasilitas Kendala
serta komunikasi
yang
belum yang
dihadapi oleh
harmonisasi peraturan pusat dan daerah terkait
pegawai SPIPISE itu sendiri adalah ketika
penanaman modal, sehingga perlu dilakukan
terjadi permasalahan pada jaringan SPIPISE
penyusunan
itu sendiri, fasilitas Fisik merupakan faktor
rekomendasi
penghapusan
peraturan perundang-undangan di pusat dan
penting
daerah yang menghambat penanaman modal.
Implementor mungkin mempunyai staf yang
Masalah lainnya yaitu belum adanya Perda
mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi
Pemprov Sulawesi Utara
khusus
tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan
mengatur tentang investasi secara spesifik,
prasarana) maka implementasi kebijakan
mengingat investasi merupakan kegiatan di
tersebut tidak akan berhasil dan begitu juga
bidang usaha, maka Perda yang banyak
sebaliknya, fasilitas pendukung (sarana dan
berkaitan dengan kegiatan investasi tersebut
prasarana) yang memadai akan sia-sia saja
adalah Peraturan Daerah Retribusi, Peraturan
jika tidak ada staf atau pegawai yang
Daerah Perizinan, dan Peraturan dan Jasa
berkompeten.
yang
dalam
Implementasi
Kebijakan.
Usaha. Peraturan-peraturan daerah seperti ini
Untuk itu Di Provinsi Sulawesi Utara,
tidak terlau fokus pada kegiatan investasi
diperlukan perubahan-perubahan yang biasa
tetapi disama-ratakan dimana setiap kegiatan
menjadikan
usaha akan dipungut biaya tanpa memandang
kondusif, yaitu jaminan keamanan, kepastian
iklim
investasi
yang
lebih
hukum, prasarana penanaman modal yang
memadai dan juga adanya kemudahan
dalam
penanaman
kemudahan-
pengurusan
mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak
Mengingat
betapa
investasi dari para
investor
Menurut Prayitno &Erman Amti
sebagai salah satu sumber Keuangan Negara
(2004:259-260) layanan informasi adalah
dalam rangka untuk membiayai kegiatan-
kegiatan memberikan pemahaman kepada
kegiatan pembangunan dan Berdasarkan hal
individu-individu
tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk
tentang berbagai hal yang diperlukan untuk
meneliti tentang: Implementasi Kebijakan
menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
untuk menentukan arah suatu tujuan atau
Investasi
rencana yang dikehendaki. Dengan demikian,
pentingnya
modal,
perizinan
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
secara
Koordinasi
elektronik
Penanaman
Di
Modal
Badan Provinsi
Sulawesi Utara.
kurang.
layanan
informasi
merupakan
Implementasi menurut teori Jones
yang
berkepentingan
itu
pertama-tama
perwujudan
dari
fungsi
pemahaman dalam bimbingan dan konseling.
(1987): “Those activities directed toward
Philipus M Hudjon , Pengantar
putting a program into effect” (proses
Hukum Perizinan, FH
mewujudkan program hingga memperlihatkan
1991(3)
hasilnya), Edwards III (1994:1) bahwa tanpa
merupakan “suatu persetujuan pemerintah ,
implementasi yang efektif maka implementasi
untuk dalam keadaan tertentu menyimpang
kebijakan adalah aktivitas
dari
yang terlihat
Unair
Surabaya,
menyebutkan bahwa izin adalah
ketentuan-ketentuan
larangan
setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari
perundangan”. Pengertian izin menurut P.M.
suatu
upaya
Hadjon adalah “suatu persetujuan pemerintah,
mengelola input untuk menghasilkan output
untuk dalam keadaan tertentu menyimpang
atau outcome bagi masyarakat. Pengertian
dari
implementasi menurut Grindle (1980: 7)
perundangan”. Tujuan dari dikeluarkannya
dalam Haedar, Akib: Antonius Tarigan,
suatu izin
Implementasi
umum
sekaligus sebagai alat pengawasan bagi
tindakan administrative yang dapat diteliti
pemerintah terhadap kegiatan- kegiatan warga
pada tingkat program tertentu. Sedangkan
masyarakat. Salah satu bentuk aktivitas/atau
menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab,
kegiatan yang membutuhkan pengaturan
2006: 65), implementasi adalah tindakan-
dengan sistem izin adalah investasi, karena
tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat
investasi
atau kelompok pemerintah atau swasta yang
memanfaatkan potensi sumber daya alam
diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah
yang
digariskan
kebijakan.
menghasilkan barang dan jasa yang bernilai
prinsipnya
ekonomis.
kebijakan
yang
merupakan
dalam
meliputi
proses
keputusan
Implementasi kebijakan
pada
ketentuan-
ada
ketentuan
adalah untuk
dalam
di
larangan
mengendalikan
pelaksanaannya
wilayah
tertentu
akan
untuk
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi
ditekankan
persoalan
kedalaman
Elektronik
(kualitas) dan bukan banyaknya (kuantitas)
(SPIPISE) adalah Sistem elektronik pelayanan
data. (Kriyantono, 2006:46). Berdasarkan
perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi
Jenis
antara BKPM dan kementerian/Lembaga
menggunakan
Pemerintah Non Departemen yang memiliki
dimana penelitian ini hanya memaparkan
kewenangan perizinan dan
nonperizinan,
situasi atau peristiwa dan tidak mencari atau
PDPPM, dan PDKPM. Maksudnya untuk
menjelaskan hubungan serta tidak menguji
mengatur penanam modal, penyelenggara
hipotesis atau membuat prediksi. Sehingga
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang
melalui penelitian ini, peneliti bermaksud
penanaman modal, serta instansi teknis dalam
mendeskripsikan
mengajukan
atau
Kebijakan Sistem Pelayanan Informasi dan
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
Perizinan Investasi Secara Elektronik Di
dengan SPIPISE.
Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi
METODOLOGI PENELITIAN
Sulawesi Utara
A. Jenis Penelitian
B. Lokasi Penelitian
Dalam
Secara
lebih
permohonan,
penelitian
ini,
penelitian
kualitatif
jenis
ini
penelitian
mengenai
penulis deskriptif,
Implementasi
Lokasi yang akan menjadi objek
penulis
menggunakan metode kualitatif. Menurut
penelitian
adalah
Bogdan dan Taylor (1975) dalam (moleong,
Penanaman
2006:4), kualitatif sebagai prosedur penelitian
Sulawesi Utara.
yang menghasilkan data deskriptif berupa
C. Informan
Modal
Badan
Koordinasi
(BKPM)
Provinsi
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
Dalam penelitian kualitatif
dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan
terlalu mementingkan jumlah informan atau
ini diarahkan pada latar dan individu tersebut
responden,
secara utuh. Dengan menggunakan metode
content, relevansi, sumber yang benar-benar
kualitatif peneliti mencari semua data yang
dapat memberikan informasi, baik mengenai
dibutuhkan,
orang,
kemudian
di
kelompok-
kelompokkan menjadi lebih spesifik.
Di
tetapi
peristiwa,
pengambilan
lebih
atau
tidak
mementingkan
hal.
informan
Kegiatan dilakukan
dalam metode kualitatif, proses risetnya
menggunakan teknik snowball sampling (bola
berawal dari satu observasi atau gejala.
salju). Dimana informan tidak ditentukan
Penelitian kualitatif bertujuan untuk
terlebih
dahulu,
melainkan
akan
memperjelas fenomena dengan sedalam-
menggelinding mengikuti prinsip bola salju.
dalam nya dan mengumpulkan data sedalam-
Dalam snowball sampling, di identifikasi awal
dalam nya. Riset ini tidak memerlukan
mula dari seseorang atau kasus masuk dalam
besarnya populasi atau sampel. Di sini yang
kriteria penelitian. Kemudian berdasarkan
hubungan keterkaitan langsung maupun tidak
Investasi Secara Elektronik Di Badan
langsung
Koordinasi Penanaman Modal
dalam
suatu
jaringan,
dapat
ditemukan responden berikutnya atau unit sampel berikutnya. Dan demikian seterusnya proses
sampling
ini
berjalan
Provinsi
Sulawesi Utara E. Teknik Pengumpulan Data
sampai
Teknik
pengumpulan
data
yang
didapatkan informasi yang cukup dan jumlah
digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai
sampel yang memadai dan akurat untuk dapat
berikut:
dianalisis
guna
menarik
kesimpulan
penelitian. Kriteria penentu informan dalam penelitian
ini
Koordinasi
adalah
Penanaman
Kepala
Badan
Modal
Provinsi
Sulawesi Utara, pegawai yang memberikan pelayanan di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara, khususnya
di bidang
sistem
pelayanan
informasi dan perizinan investasi (SPIPISE). D. Jenis Data
1. Interview (Wawancara) Adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interview. Teknik wawancara
ini
digunakan
untuk
memperoleh data primer dari responden atau informan.
Teknik ini dilakukan
dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang terkait untuk
Jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder:
mendapatkan keterangan secara lisan mengenai implementasi SPIPISE. 2. Studi Dokumentasi
1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari
Teknik dokumentasi ini digunakan untuk
hasil wawancara dengan pihak-pihak yang
memperoleh data sekunder, Teknik ini
terkait dan terlibat langsung dengan objek
dilakukan
penelitian maupun melalui pengamatan
pencatatan data yang bersumber dari arsip-
secara langsung di Badan Koordinasi
arsip, catatan-catatan, dan laporan-laporan
Penanaman Modal
mengenai implementasi SPIPISE.
Provinsi Sulawesi
dengan
cara
mengadakan
3. Observasi
Utara 2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh
Teknik
ini
dilakukan
dengan
cara
secara tidak Langsung atau data yang telah
pengamatan secara langsung di lokasi
tersedia dari hasil pengumpulan data
penelitian terhadap proses implementasi
instansi terkait dengan objek penelitian.
SPIPISE di lokasi penelitian. Dengan
Data
pendataan
pengamatan langsung di lokasi penelitian
laporan-laporan,
peneliti dapat melihat dan mengamati
ini
dokumen
diperoleh arsip-arsip,
dari
catatan-catatan tentang Kebijakan Sistem Pelayanan
Informasi
dan
Perizinan
sendiri proses implementasi SPIPISE.
sistem komunikasi nya masih cukup
F. Cara Analisis Data Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan ini, teknik
berbelit-belit 2. Sumber
Daya,
Berdasarkan
hasil
analisis data yang digunakan ialah analisis
wawancara dan penelitian yang ada,
deskriptif
yang
keadaan sumberdaya pada kantor BKPM
menggunakan teknik analisis data deskriptif
maupun PTSP masih belum sepenuhnya
kualitatif adalah berdasarkan pada tabel
baik
kualitatif.
Penelitian
frekuensi yaitu hasil pengumpulan data
3. Disposisi, Aspek Disposisi atau Sikap,
direduksi. Istilah reduksi menurut (Maleong:
berdasarkan hasil wawancara, informan
1989). Dalam penelitian kualitatif
menjelaskan
ialah
bahwa
sikap/
disiplin
merangkum data, memilih hal-hal pokok dan
pegawai telah baik, mereka cukup ramah.
memfokuskan pada hal-hal penting. Langkah-
Dari segi kehadiran maupun keterlambatan
langkah dalam analisis data yaitu sebagai
juga sudah tidak menjadi masalah lagi. 4. Struktur organisasi, Dari hasil wawancara
berikut: 1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hak-hak pokok yang data,
penyajian
organisasi yang ada masih cenderung berbelit-belit,
penting, dicari tema dan polanya. 2. Penyajian
serta observasi yang dilakukan, Struktur
data
ini
seakan-akan
mempunyai dua garis koordinasi.
dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
KESIMPULAN DAN SARAN
bagan,
A. Kesimpulan
hubungan
antara
kategori,
flowchart dan sejenisnya, atau dilakukan penyajian data dengan teks bersifat naratif. 3. Penarikan
dan
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan,
Berikut
uraian
kesimpulan
verifikasi,
Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan
kesimpulan dalam penelitian kualitatif
Informasi Dan Perizinan Investasi Secara
adalah merupakan temuan baru yang
Elektronik (SPIPISE) Di Badan Koordinasi
sebelumnya belum pernah ada.
Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara:
Hasil
kesimpulan
mereka
wawancara
tentang
1. Komunikasi, yang terjalin antara pembuat
implementasi sistem pelayanan informasi dan
kebijakan (policy maker) yaitu pihak
perizinan investasi di badan
BKPM kepada pelaksana kebijakan (policy
koordinasi
penanaman modal provinsi Sulawesi utara;
implementor) yaitu pihak PTSP sudah
1. Komunikasi,
hasil
bagus, sudah jelas dan dapat di pahami
wawancara yang ada para informan
dengan baik begitu juga dari pihak pemberi
menyatakan
informasi
layanan kepada kelompok sasaran, mereka
disampaikan dengan cukup sederhana serta
telah menyampaikan setiap informasi yang
mudah di pahami, Hanya saja mengenai
terkait dengan kebijakan SPIPISE ini
Berdasarkan bahwa
setiap
secara
sederhana
investor/calon
sehingga
kebijakan
SPIPISE,
telah
memiliki sifat kejujuran, komitmen yang
mudah memahami secara jelas mengenai
tinggi, dan semangat pengabdian dalam
kebijakan ini.
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Daya,
menunjukkan
dapat
pelaksana
dengan
2. Sumber
investor
para
Hasil
bahwa
penelitian dari
mereka,
khususnya
dalam
aspek
mengimplementasikan kebijakan SPIPISE,
sumberdayanya masih kurang optimal.
dan memiliki sifat yang ramah dalam
Dari sumber daya manusia (staff) masih
memberikan pelayanan.
masih banyak staf yang belum faham akan
4. Struktur Birokrasi, bahwa dari Aspek
tugas pokok dan fungsi masing-masing
struktur organisasi yang melingkupi dua
berdasarkan sub bidang yang mereka
hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi
tekuni, kemudian masih ada kekosongan
itu sendiri masih belum optimal, hal ini
jabatan
petugas
terlihat dari alur pelayanan Sementara atau
pelayanan SPIPISE yang ada di kantor
SOP yang ada masih bersifat peralihan
PTSP, dari segi kualitas mereka sudah
kemudian mekanisme pelayanan bersifat
cukup terampil, profesional dan kompeten
validasi/verifikasi ganda antara kantor
dalam bidang pelayanan SPIPISE ini, tapi
BKPM dan PTSP dan hal ini cukup dirasa
dari segi kuantitas atau jumlah pegawai
terlalu berbelit-belit.
di
BKPM,
Untuk
yang ada masih perlu adanya penambahan.
B. Saran
Dari aspek Anggaran (budgetary) sudah
Sesuai
dengan
aspek
indikator
baik, untuk aspek Fasilitas (facility) masih
penelitian, maka dapat direkomendasikan
belum sepenuhnya baik karena, terkait dari
saran sebagai berikut:
keadaan gedung Kantor pelayanan masih belum baik begitu juga dengan keadaan jaringan yang sering mengalami gangguan membuat pelayanan perizinan menjadi lambat.
Dari
unsur
Informasi
dan
kewenangan (Information And Authority) sudah cukup relevan, terkait dengan bagaimana
mengimplementasikan
kebijakan SPIPISE ini, namun dari segi kewenangan, sistem dari kebijakan ini masih terlalu terpusat. 3. Disposisi, bahwa sikap pegawai sudah baik.
dari pihak pimpinan, maupun
pegawai yang ada di BKPM serta pegawai
1. Komunikasi, Diharapkan pihak PTSP maupun BKPM dapat mempertahankan sistem komunikasi yang sudah bagus, sudah jelas dan dapat di pahami dengan baik. 2. Sumberdaya, Perlu di rancang tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yang ada di BKPM agar masing-masing pegawai tanggap dengan Tupoksi masing-masing, kekosongan jabatan serta kekurangan pegawai harus segera di isi, pembangunan kantor pelayanan yang memenuhi standard nasional dan penggabungan kantor BKPM dan PTSP harus segera dilaksanakan, serta
dari pusat disarankan bisa
membuat
Van Meter, Donald S. Dan Carl E. Van Horn.
kebijaksanaan terkait masalah jaringan
1975. The Policy Implementation Process.
yang sering mengalami gangguan serta
Administration dan sociaty Journal.
masalah sistem yang kerap kali mengalami Akib,
error. 3. Disposisi, Untuk aspek Disposisi sudah baik, BKPM dan PTSP diharapkan mampu mempertahankan sifat kejujuran, sifat yang
Haedar
dan
Antonious
Tarigan.
Artikulasi Konsep Kebijakan: Perspektif, Model
dan
Kriteria
Pengukurannya.
Jurnal. 2008.
ramah dalam memberikan pelayanan,
Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan
komitmen yang tinggi, dan semangat
Publik (Publik Policy), Jakarta: PT. Raja
pengabdian dalam melaksanakan tugas dan
grafindo
tanggung jawab mereka, khususnya dalam
Septiyanto
Persada.
Terjemahan
Didik
mengimplementasikan kebijakan SPIPISE. 4. Struktur Birokrasi, Untuk Aspek struktur organisasi yang melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri diharapkan secepatnya membentuk SOP
yang
permanent,
kemudian
Penggabungan BKPM dan PTSP menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat diwujudkan
secepatnya,
menghindari struktur
Untuk
organisasi yang
dirasa terlalu berbelit-belit.
Daftar Pustaka Moleong,
Lexy
Penelitian
J.
2005,
Kualitatif,
Metodologi Pt.
Remaja
Rosdakarya: Bandung Mulyadi deddy, 2015 Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik . Penerbit Alfabeta, Bandung Philipus M.
Hadjon, Pengantar
Hukum
Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993
Nugroho Riant, 2012. Public Policy, edisi ketiga, revisi, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Jakarta.
Kelompok
Gramedia,
