PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik)
SKRIPSI Diajukan untuk Menempuh Ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
INDIRA ARUNDINASARI NIM. 115030101111008
UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK MALANG 2015
1
2
PERUNTUKKAN
Ku persembahkan skripsi ini untuk: Ayahandaku Drs. Sukri, M.Pd tercinta Bundaku Dharma Setyani, S.Pd, M.Pd tercinta Adikku Assyarah Jasminta tersayang Seseorang yang akan menemaniku di masa depan Serta sahabat-sahabatku
3
MOTTO
"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri." (Ibu Kartini)
“Dikala dirimu dipuncak kesuksesan,ingatlah bahwa doa kedua orangtua mu telah didengar” (Ayahanda)
4
5
6
7
RINGKASAN Indira Arundinasari, 2015, Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik), Dr. Tjahjanulin Domai, MS, Drs. Muhammad Shobaruddin, MA, 153 halaman + xvii Upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem manajemen dalam peningkatan pelayanan publik yakni melalui pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pelayanan perizinan investasi. Hal ini dikarenakan pemerintah menilai investasi yang ada di Kabupaten Gresik cukup tinggi dikarenakan Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah penyangga perekonomian yang ada di Jawa Timur sehingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Gresik melakukan peningkatan pelayanan yaitu pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi yang sebelumnya manual menjadi berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten Gresik karena merupakan pihak yang terlibat langsung dalam Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan sistem informasi dalam bidang perizinan investasi sudah terlaksana dengan baik karena BKPM memberikan bantuan beberapa unit komputer, printer dan modem dalam kelancaran proses pelayanan perizinan. Kemudian mekanisme dalam pelayanan berbasis elektronik ini bisa langsung mendaftar online di portal website BKPM www.nswi.bkpm.go.id pada menu SPIPISE sebelum melakukan registrasi kelengkapan persyaratan perizinan untuk pengajuan hak akses penggunaan SPIPISE dalam perizinan investasi. Kemudian dalam implementasinya pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini masih terdapat beberapa kendala seperti sering error nya server BKPM ataupun jaringan bandwidht yang kurang cepat sehingga proses pelayanan pun sedikit terganggu meskipun dampak positif dengan adanya pengembangan SPIPISE ini juga sangat efektif dan efisien bagi pengguna, karena pengguna bisa langsung mengecek status perizinannya melalui online. Terdapat faktor pendukung dalam pengembangan SPIPISE yakni ruangan yang nyaman untuk pengelolaan pelayanan perizinan, komputer yang menggunakan sistem operasi windows 7, adanya dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan SPIPISE dan Kabupaten Gresik adalah daerah dengan banyak industri. Faktor penghambat dalam pengembangan SPIPISE yakni jaringan bandwidht yang kurang cepat, dan keterlambatan investor melakukan penginputan perizinan. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menambah jaringan bandwidhct, mengadakan pelatihan
8
penggunaan aplikasi SPIPISE kepada pegawai BPMP secara berkelanjutan, adanya persyaratan memiliki keterampilan penggunaan teknologi komputer dalam rekruitmen calon pegawai di BPMP dan peningkatan pengawasan perizinan terhadap investor serta sosialisai berkelanjutan mengenai dampak negatif apabila terlambat dalam melakukan penginputan data perizinan. Kata Kunci: Pengembangan Sistem, Sistem Informasi Manajemen, Pelayanan Perizinan
9
SUMMARY Indira Arundinasari, 2015, The Development Of Service System Of Licensing Investment Information Electronically (Studies in the Departement of Investment and Licensing, Gresik Regency), Dr. Tjahjanulin Domai, MS, Drs. Muhammad Shobaruddin, MA, 153 pages + xvii Government efforts in improving the system of management in an increase in public service is through the development of management information system in the field of investment licensing service. It was because the government assess investment in kabupaten gresik is quite high becaused Gresik district is one of the buffer zones of the economy that is in east java. So, Departement Coordination of Investment (BKPM) with Departement of Investment and Licensing (BPMP), Gresik Regency necessary to conduct improving services that is the development of service system of licensing investment information which was formerly manual become electronic based. This study used a descriptive study with a qualitative approach. The method used in this study using the technique of interview, observation and documentation. This research was conducted at Departement of Investment and Licensing, Gresik Regency for the parties directly involved in the development of service system of licensing investment information electronically. The results of research shows that planning information system development in the field of licensing investment already done well because BKPM provide assistance some computer unit , printer and a modem for the smooth the process of licensing service. Then a mechanism in based service of this electronic can directly apply online portal website in bkpm www.nswi.bkpm.go.id on a menu SPIPISE before doing registration requirement of licensing for the submission of the use of the right of access SPIPISE investment in the permit. Then in its implementations the development of service system of licensing investment information electronically is still there are several obstacles such as server BKPM error often bandwidht network or less quick. So that service process was slightly disturbed although positive impact with the development of this spipise also very effective and efficient for users because the user could directly inspect the licenses via online. There are factors SPIPISE supporters in the development of the room is convenient for the management of licensing service, a computer that uses the windows 7 operating system, the existence of the basic laws regulating the use of SPIPISE and Gresik regency is the region with many industries. Factors restricting the development of SPIPISE that is less rapid bandwidht network,
10
human resources less skilled in using spipise and investors delay to lincece input. Because of that effort that must be performed in overcoming obstacles was to increase network bandwidht, holding training the use of application spipise for employees bpmp sustainably, the requirements have the skills the use of computer technology in recruitment prospective employees in bpmp and increased supervision of licensing against investors sustainable and socialization regarding the negative impact when late in data input licensing. Keywords: System Licensing Service.
Development,
Management
Information
System,
11
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan) Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesemapatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada yang terhormat: 1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas
Brawijaya
yang
secara
empiris
telah
memberikan dukungan moril; 2. Bapak Dr. ChoirulSaleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya; 3. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbing saya; 4. Bapak Muhammad Shobaruddin, Drs., MA selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbing saya; 5. Orang tuaku Drs. Sukri, M.Pd dan Dharma setyani, S.Pd, M.Pd yang setia memberi doa tanpa henti, semangat motivasi hidup, kekuatan yang tak terlihat sehingga selalu merasa kuat untuk terus berjuang ketika fisik ataupun psikis mulai capek, serta memberi bantuan moril dan materil tanpa syarat. Kepada adik tersayang Assyarah Jasminta yang sudah memberikan doa dan dukungan kepada saya;
12
6. Bapak Ali Miftach selaku Staff pengembangan SIM Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik yang meluangkan waktu dan tidak pernah lelah untuk memberikan informasi selama penyusunan skripsi ini; 9. Suhu, sahabat dan kakak Sheylla Anugrah yang selalu menemani, membimbing pengerjaan skripsi saya, teman berdiskusi yang nyaman terimakasih atas ilmu, tenaga dan waktumu; 10.Sahabat-sahabatku, teman dikala susah senang dorinda, dilla, dicha, micka, putri, vardha. Terimakasih karena selalu menjadi sahabat dari kita masih awal kuliah hingga saat ini dan seterusnya; 11.Seseorang yang selalu menemani saat senang, sedih, menangis, capek. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik dan terimakasih atas semua waktunya. 12.Para pengelola SPIPISE yang membantu dan meluangkan waktunya untuk di wawancarai; 13.Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi saya. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.
Malang, Agustus 2015
Penulis
13
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i PERUNTUKKAN ............................................................................................... ii MOTTO ............................................................................................................... iii TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ................................................................. iv TANDA PENGESAHAN .................................................................................... v PERNYATAAN ORISINALITAS..................................................................... vi RINGKASAN ..................................................................................................... vii SUMMARY ......................................................................................................... ix KATA PENGANTAR ......................................................................................... xi DAFTAR ISI ....................................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xvi DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvii BAB I PENDAHULUAN A. B. C. D. E.
Latar Belakang .................................................................................... 1 Rumusan Masalah ............................................................................... 10 Tujuan Penelitian ................................................................................ 10 Kontribusi Penelitian .......................................................................... 11 Sistematika Penulisan ......................................................................... 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Otonomi Daerah ................................................................................. 14 B. Paradigma Administrasi Publik ......................................................... 16 1. Old Public Administration (OPA) ................................................. 16 2. New Public Management (NPM) .................................................. 16 3. New Public services (NPS) ........................................................... 17 4. Good Governance ......................................................................... 19 C. Pelayanan Publik ............................................................................... 21 1. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik .................................................. 22 2. Standar Pelayanan Publik .............................................................. 23 D. Sistem Informasi manajemen ............................................................. 26 1. Definisi Sistem .............................................................................. 26 2. Karakteristik Sistem ...................................................................... 27 3. Definisi Informasi ......................................................................... 28 4. Pengembangan Sistem Informasi .................................................. 30 E. Pelayanan Perizinan ............................................................................ 33 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian. .................................................................................. 37
14
B. C. D. E. F. G.
Fokus Penelitian ................................................................................. 38 Lokasi dan Situs Penelitian................................................................. 40 Jenis dan Sumber Data ....................................................................... 41 Teknik pengumpulan Data .................................................................. 44 Instrumen Penelitian .......................................................................... 45 Metode Analisis Data ......................................................................... 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Objek Penelitian ................................................................ 50 1. Gambaran umum Kabupaten Gresik ............................................. 50 a. Visi dan Misi Kabupaten Gresik............................................... 52 b. Lambang Kabupaten Gresik ..................................................... 54 2. Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik ......................................................... 55 a. Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik .................................................... 59 b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik .................................................... 59 B. Data Fokus Penelitian........................................................................ 60 1. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di BPMP Kabupaten Gresik............. 60 a. Perencanaan Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik .................................................................... 66 b. Mekanisme Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik .................................................................... 72 c. Implementasi Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik .................................................................... 83 d. Dampak Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik ....... 91 2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di BPMP Kabupaten Gresik ........................................................................................... 96 a. Faktor pendukung .................................................................... 98 b. Faktor Penghambat ................................................................. 110 C. Pembahasan ...................................................................................... 120 1. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di BPMP Kabupaten Gresik............ 120 a. Perencanaan Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik ................................................................... 124 b. Mekanisme Pengembangan Sistem Pelayanan
15
Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik ................................................................... 126 c. Implementasi Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik ................................................................... 127 d. Dampak Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik ...... 129 2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di BPMP Kabupaten Gresik .......................................................................................... 131 a. Faktor Pendukung ................................................................... 131 b. faktor Penghambat .................................................................. 136
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan....................................................................................... 140 B. Saran ................................................................................................. 142
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 143
16
DAFTAR GAMBAR
No. Judul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Halaman
Analisi data Penelitian Kualitatif Creswell ................................................... 47 Lambang Kabupaten Gresik ......................................................................... 54 Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik .......................................................................................... 58 Skema SPIPISE ............................................................................................. 73 Alur Proses Perizinan Investasi..................................................................... 76 Pemrosesan Izin/Non izin ............................................................................. 78 Login Online SPIPISE .................................................................................. 79
17
DAFTAR LAMPIRAN
No. Judul 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Halaman
Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kabupaten Gresik .................... 147 Fasilitas Ruang Pelayanan Perizinan ........................................................... 149 Aktivitas Pelayanan Perizinan di Ruang Pelayanan Perizinan .................... 150 Kartu Bimbingan Skripsi Ketua Komisi Pembimbing ................................. 151 Kartu Bimbingan Skripsi Anggota Komisi Pembimbing ............................ 152 Curiculum Vitae ........................................................................................... 153
18
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah telah mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pusat dan daerah dilaksanakan bertujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi merupakan bentuk hubungan antara pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Berlakunya desentralisasi membuat pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan proses pemerintahan. Pemerintah Daerah mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (7) tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah”. Otonomi daerah diberikan kepada daerah bertujuan untuk melihat kemampuan
daerah untuk dapat mengelola potensi-potensi daerah yang
kemungkinan dapat dikembangkan. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara dan penanggungjawab dalam pemerintahan harus dapat menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah diberikan hak otonom dari pemerintah pusat
19
sebagai sarana untuk melaksanakan tugasnya yaitu mengatur rumah tangga daerah. “Untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, pemerintah perlu membagi-bagi tugas, sehingga tujuan negara itu dapat dicapai secara optimal dengan cara yang efisien dan efektif. Ibarat suatu rumah tangga, suatu negara atau pemerintah harus menentukan strategi dalam usaha mencapai tujuan tersebut di atas. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 18.500 pulau lebih dengan penduduk 220 juta lebih, pemerintah tidak mungkin melaksanakannya sendiri. Untuk itu pembagian tugas harus dilakukan dengan kebijakan pemberian otonomi kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia” (Sarundajang, 2012:68).
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (12) tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan bahwa ”Pemerintah daerah harus dapat memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk dapat mengawasi dan ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya di daerah”. Masyarakat perlu ikut serta dalam memberikan aspirasinya karena masyarakat memegang peranan penting dalam pemerintahan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang kuat tercipta karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder agar rumah tangga daerah dapat berjalan dengan lancar. Menurut Sujamto dalam Sarundajang (2012:53) menyebutkan bahwa tugas pokok pemerintah adalah melakukan pelayanan untuk masyarakat dan melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pula. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu memenuhi standar pelayanan yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dinyatakan bahwa ”Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
20
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur”. Peningkatan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah adalah keinginan yang harus dipenuhi. Memberikan pelayanan yang baik memang harus dilakukan untuk kebaikan semua pihak, baik pemberi layanan ataupun penerima layanan sehingga pelayanan dapat berjalan secara kondusif. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat sebagai salah satu cara untuk peningkatan pemberian pelayanan kepada pengguna jasa dengan cara memberikan hak pengaduan ataupun saran dalam pelayanan yang ada. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan bagi peningkatan kualitas pelayanan karena masyarakat sebagai pengguna sekaligus indikator keberhasilan dalam pemberian pelayanan publik. Namun partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya kesadaran dan kerjasama yang baik dari masyarakat itu sendiri. Pelayanan publik yang dirasa kurang baik memaksa pemerintah secara konsisten harus dapat menjalankan perubahan paradigma yang berorientasi bahwa pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan sehingga pemerintah mampu membuktikan kepada masyarakat yang menuntut untuk memperhatikan aspirasi mereka sehingga terjadi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. Salah satu hambatan yang harus diantisipasi dalam metode pengaduan adalah kurangnya pemahaman mengenai hak pengaduan serta adanya sikap pesimis dari masyarakat yang beranggapan jika pengaduannya tidak akan
21
ditanggapi dengan baik oleh birokrat sehingga masyarakat tidak menggunakan aspirasinya dengan baik untuk perbaikan pelayanan yang ada. Selain itu penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh para pemerintah di Indonesia masih dirasakan belum efektif dan efisien serta kualitas para aparatur yang juga belum memadai dari segi keahlian atau komitmen dalam pemberian pelayanan sehingga masih banyaknya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk rasa kurang dalam pelayanan publik. Birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu dikeluhkan karena tidak efisien dan tidak efektif, birokrasi seringkali dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang sesuai dan tepat, biaya yang mahal, serta sering birokrasi dalam pelayanan publik itu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumennya. Pelayanan publik yang terkesan susah diakses, prosedur yang lama, pungutan yang tidak jelas asalnya adalah indikator dari rendahnya kualitas pelayanan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa ”Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Menurut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik disebutkan bahwa “Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan
22
ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan penetapkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberlakukan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (10) “Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat”. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk untuk meminimalisir kerumitan birokrasi sehingga lebih mudah dan mempercepat dalam proses perizinan khususnya dalam bidang penanaman modal. Penanaman modal yang dikelola oleh BPMP yang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertugas sebagai pelayan publik maupun lembaga pemerintah yang membantu bupati dalam melaksanakan sebagian tugas pelayanan, memfasilitasi dan melakukan pembinaan di bidang penanaman modal dan perizinan. Seperti halnya di Kabupaten Gresik, fungsi utama BPMP Kabupaten Gresik adalah badan yang memberi pelayanan dan informasi perizinan investasi. BPMP Kabupaten Gresik mempunyai beberapa layanan publik yang bersifat investasi diantaranya terdapat 21 pelayanan perizinan pada BPMP. Tidak semua pelayanan perizinan ditangani secara langsung pada BPMP, melainkan hanya izin yang berkaitan dengan investasi di Kabupaten Gresik. Mewujudkan pelayanan perizinan dengan standar pelayanan yang prima sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
23
pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, tepat, transparan, terjangkau dan akuntabel maka BKPM sebagai penanggung jawab di bidang penanaman modal dengan BPMP sebagai Penyelenggara Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal mengembangkan sistem yang mempermudah dalam proses perizinan investasi secara elektronik melalui Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara elektronik, yang sebelumnya proses perizinan secara manual. Menurut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (13) tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik disebutkan bahwa “Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM”. Tujuan dikembangkannya SPIPISE ini adalah untuk mempermudah dalam pemberian informasi dan hak akses kepada Masyarakat sehingga lebih efektif dan efisien kapanpun dimanapun dipergunakan selain bisa dilakukan secara manual di BPMP. Seluruh proses perizinan menggunakan data elektronik mulai dari gambar, dokumen persyaratan , surat tanah , gambar perencanaan , juga dokumen yang lainnya. Perbedaan mendasar antara perizinan elektronik dengan sistem sebelumnya (manual) terletak pada mekanisme proses perizinan paralel. Artinya, beberapa ijin yang di ajukan pemohon dapat di proses secara simultan
24
(bersamaan), tidak saling tunggu antara ijin satu dengan ijin lainnya, Sementara sistem
sebelumnya
masih
menggunakan
metode
seri.
Dengan mekanisme paralel (terpadu), otomatis memangkas jangka waktu proses perijinan, sehingga waktu penyelesaian perijinan menjadi lebih cepat 3 sampai 7 10 hari kerja sesuai dengan kebutuhan perizinan yang akan di proses. Menurut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik disebutkan bahwa SPIPISE bertujuan untuk mewujudkan 1. Penyelenggaraan PTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 2. Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel; 3. Integrasi data dan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 4. Keselarasan kebijakan dalam pelyanan penanaman modal antarsektor dan pusat dengan daerah. Indonesia memilih 40 kabupaten/kota pada tahun 2011 dalam penerapan SPIPISE termasuk Kabupaten Gresik di dalamnya. Kabupaten Gresik dengan prestasinya dalam pengembangan dan penerapan E-government termasuk SPIPISE pada bidang penanaman modal Kabupaten Gresik telah mendapat penghargaan runner up Overal Society kategori Indonesia Digital Society Award (IDSA) pada tahun 2014 tingkat nasional sebagai kabupaten/kota yang menerapkan TIK dengan baik. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, agus Mualif (2015) menyatakan sebagai berikut : “Bahwa dalam tiga tahun terakhir ini laju perkembangannya di Jawa Timur lebih besar dan dalam dua tahun terakhir pindah ke Kabupaten Gresik karena Gresik lebih bagus dalam pendirian pabrik. Dari data yang ada, investasi 16-18 persen di Jawa Timur berasal dari Kabupaten Gresik. Di tahun 2014 ini sendiri ada 163 persetujuan baru 163 investasi besar dari
25
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dan mencapai 163,3 juta dollar untuk Penanaman Modal Asing ” Iklim industri yang tinggi di Kabupaten Gresik menjadikan jumlah investasi yang masuk juga sangat besar sehingga diperlukan sistem yang kuat dalam memberi pelayanan terutama dalam hal perizinan investasi. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam komitmen peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang perizinan investasi yang lebih baik adalah dengan cara mengoptimalkan sistem informasinya dari yang sebelumnya manual menjadi elektronik. Pengembangan sistem informasi manajemen diperlukan pemerintah guna memberikan fasilitas untuk lebih mempermudah investor dalam proses perizinan yang dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik yang dahulu terkesan lambat dalam proses penyelesaiannya menjadi lebih cepat karena adanya pengembangan sistem perizinan secara elektronik. BKPM sebagai instansi pemerintah dalam bidang penanaman modal memberi beberapa fasilitas kepada BPMP Kabupaten Gresik guna memperlancar proses pelayanan perizinan seperti komputer, printer, modem dan fasilitas pendidikan pelatihan pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengembangan sumber daya aparaturnya. BPMP dalam penerapan PTSP memiliki beberapa kinerja layanan seperti pelayanan perizinan dan nonperizinan, tetapi hanya pelayanan Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) dan Izin Usaha (IU) saja yang termasuk dalam prosedur pelayanan menggunakan SPIPISE yang bisa langsung diakses melalui portal SPIPISE yang diberi nama National Single Window for Investment (NSWi) dengan alamat www.nswi.bkpm.go.id dimana servernya berada di BKPM setelah melakukan registrasi kelengkapan persyaratan
26
Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha di BPPM Kabupaten Gresik untuk memperoleh hak akses dengan pemberian akun dan kode akses penanam modal. Meskipun demikian, masih ada beberapa badan usaha di Kabupaten Gresik yang belum menggunakan pelayanan perizinan investasi secara elektronik sehingga pemerintah daerah sulit untuk mencari data perizinan badan usaha tersebut sebagai legalitas yang sah. Namun dalam implementasinya BPMP dalam menjalankan fungsi pelayanan perizinan investasi juga memiliki beberapa permasalahan yang terkadang menghambat kinerja di instansi tersebut seperti kurangnya bandwidth dalam atau kecepatan internet yang lambat, server pusat yang sering error, kuranganya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan SPIPISE serta keterlambatan badan usaha dalam melakukan registrasi perizinan sehingga dalam memberikan pelayananpun kurang optimal, kurang efisien serta lama dalam proses pengerjaannya. Berdasar uraian yang telah disampaikan inilah peneliti tertarik untuk mempelajari lebih dalam bagaimanakah pengembangan pelayanan perizinan investasi yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dan membuat karya tulis dengan judul “Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik)”.
27
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dirumuskan
permasalahan terkait pengembangan sistem pelayanan informasi
perizinan investasi secara elektronik di Kabupaten Gresik, yaitu: 1. Bagaimanakah pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik? 2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik?
C.
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai
adalah: 1. Mendiskripsikan dan menganalisis mengenai pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. 2. Mendeskripsikan dan menganalisis yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
28
D.
Kontribusi penulisan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi bagi
pihak-pihak yang terkait,baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain: 1. Kontribusi Akademis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan memberikan informasi ilmiah berupa pengembangan teoritis yang lebih luas dan mendalam khususnya mengenai pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik khususnya di Kabupaten Gresik. 2. Kontribusi Praktis a)
Memberikan
masukan
merumuskan
kebijakan
bagi
para
strategis
pengambil untuk
keputusan
meningkatkan
untuk kualitas
pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui pengembangan Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di Kabupaten Gresik. Serta sebagai acuan bagi para pejabat penanaman
modal
dan
perizinan
Pemerintah
Daerah
dalam
menciptakan suatu proses pelayanan yang lebih transparan, efektif, efesien dan ekonomis. b) Diharapkan dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dalam pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) khususnya di Kabupaten Gresik. Selain
29
itu, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik di BPMP Kabupaten Gresik.
E. Sistematika Penulisan Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran yang memberikan gambaran alur penulisan dan hipotesis yang dikemukan dalam penulisan ini. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang definisi operasional variable penelitian, penentuan sampel, jenis, dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini menjelaskan tentang data-data yang diperoleh penulis elama penelitian berlangsung sesuai dengan penelitian fokus yang telah ditetapkan. Terdapat gambaran umum lokasi dan situs peneltian sert mwmbah telas teori yang telah dimuat dihubungkan dengan data-data yang didapat selama penelitian. Data
30
terkumpul selanjutnya untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis data tersebut disususn sebagai hasil dari penelitian. BAB V PENUTUP Bab ini menguraiksan tentang kesimpulan yang telah dicapai dari hasil analisis data dan iterpretasinya pada bab sebelumnya dan disertai saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai masukan dari masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A.
Otonomi Daerah Istilah Otonomi atau autonomic berasal dari bahasa Yunani “autos” yang
berarti sendiri dan “nomos” yang berarti undang-undang, Menurut Priyatmoko (2000:12) mengartikan otonomi sebagai: 1. Rakyat atau masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan 2. Pemerintah atau pemegang kekuasaan politik akan lebih responsif dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan kekuasaannya 3. Pemerintah rela berbagi kekuasaan dengan rakyat atau dengan berbagai komponen, dalam masyarakat 4. Terbuka kesempatan untuk saling belajar ke arah penyelenggaraan good and clean governance 5. Rakyat dan aparat pemerintah harus lebih aktif dan kreatif mencari jalan untuk memajukan kehidupan bersama 6. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya daerah hendaklah menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut Sarundajang (2012:88) tujuan dari pemberian otonomi itu adalah: 1. 2. 3. 4. 5.
Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik Pengembangan kehidupan birokrasi Distribusi pelayanan publik yang semakin baik, merata dan adil Penghormatan terhadap budaya lokal Perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.
Sementara itu berdasarkan penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa tujuan diberikannya otonomi daerah, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta
31
32
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (5) dalam ketentuan umum tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Otonomi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengandung pengertian: 1. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan lain 2. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri, yaitu hak memerintah atau menentukan nasib sendiri 3. Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah atau terhadap minoritas suatu bangsa 4. Pemerintah otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam pencapaian tujuan hidup secara adil 5. Pemerintahan otonomi memiliki supremasi atau dominasi kekuasaan atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah-daerah otonom untuk mengurus sendiri daerahnya berdasarkan potensi-potensi yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33
B.
Paradigma Administrasi Publik Pelayanan publik tidak lepas dari administrasi publik yang diterapkan di
berbagai negara. Pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik (kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Konsep pelayanan publik yang banyak berkembang selama ini setidaknya ada 3 perspektif administrasi publik yang bias digunakan untuk mengkaji pelayanan publik (Kurniawan, 2008:23). Ketiga perspektif tersebut adalah : 1.
Old Public Administration (OPA) Fenomena praktik pelayanan publik dalam paradigma Old Public
administration
menggambarkan
bahwa
hubungan
pemerintah
sebagai
penyelenggara pelayanan publik dengan publiknya semata-mata sebagai klien, konstituen dan sebagai pelanggan yang harus dipuaskan (Kurniawan, 2008:23). Pemerintah menganggap dirinya sebagai satu-satunya institusi yang mengetahui, memiliki sumber daya dan mempunyai kemampuan memecahkan masalah publik. Hal ini juga diiringi dengan pendekatan birokratis yang mengandalkan hubungan hirarkial serta ketaatan yang bersifat top-down. 2.
New Public Management (NPM) Paradigma New Public Management, praktek pelayanan publik berdasarkan
perimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan pengambil keputusan. Kebutuhan dan kepentingan publik dirumuskan sebagaia agregasi dari kepentingan-kepentingan publik. Publik diposisikan sebagai pelanggan atau
34
customers sedangkan pemerintah berperan mengarahkan pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan perlu diciptakan mekanisme dan struktur sosial yang mendukung yakni melalui organisasi privat maupun non profit. Hood dalam Keban (2004:34) mengungkapkan bahwa ada 7 (tujuh) komponen doktrin dalam New Public Management, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3.
Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik Pengguna indikator kinerja Penekanan yang lebih besar daripada kontrol output Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil Pergeseran kompetisi yang lebih tinggi Enekanan pada sektor swasta pada praktek manajemen Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya.
New Public Services (NPS) Pada tahun 2003, atau kurang lebih sepuluh tahun kemudian muncul lagi
paradigma baru yaitu ”The New Public Service” (NPS) oleh Denhart dalam Pasolong (2007:41), keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan reinventing government dan beralih ke prinsip New Public Service. Perspektif New Public Service menggunakan dasar-dasar teoritis yang berkaitan dengan teori-teori demokrasi dengan berbagai pendekatan yang positivistik, interpretatif dan juga kritis. Pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang didefinisikan melalui proses dialog publik yang rasional dengan pertimbangan politik, ekonomi maupun organisasional. Dengan demikian, peran pemerintah adalah melayani (serving), tidak lagi steering atau
35
bahkan rowing dan posisi publik bukan lagi sekedar klien, konstituen ataupun pelanggan, tetapi lebih sebagai warga negara (citizen). Denhart dalam Kurniawan (2008:28) menyatakan bahwa New Public Service atau pelayanan publik baru, fokus pada isu-isu penting sebagai berikut : a. Serve Citizens, Not Customer, kepentingan publik merupakan hasil dialog publik (publik share value), bukan sekedar agregasi kepentingan individual, pejabat publik tidak hanya sekedar merespon kebutuhan publik sebagai pelanggan tetapi lebih fokus terhadap pembangunan relasi kepercayaan dan kolaborasi dengan warga. b. Seek the public interest, administrator publik harus memberikan kontribusi dalam mengembangkan kolektivitas, gagasan-gagasan tentang kepentingan publik. Tujuan bukan menemukan solusi cepat yang berdasarkan pada pilihan-pilihan individual, tetapi lebih pada bagaimana menciptakan apa yang menjadi kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama. c. Value citizenship over entrepreneurship, kepentingan publik lebih baik ditunjukkan dalam komitmen publik dan pejabat publik untuk membuat kontribusi yang lebih bermakna untuk masyarakat luas ketimbang kepiawaian (entrepreneurship) pejabat politik dalam mengembangkan dirinya sendiri. d. Think strategically and act democratically, kebijakan publik dan program merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan publik, dan dapat dicapai secara efektif dan lebih dapat dipertanggung jawabkan melalui usaha bersama dan proses yang kolaboratif. e. Recognize that accountability, pejabat publik harus lebih memperhatikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar profesional dan kepentingankepentingan publik. f. Serve rather than steer, lebih penting bagi pejabat publik untuk berbagi dengan publik sebagai basis kepemimpinannya dalam membantu masyarakat untuk mengartikulasikan menemukan apa yang manjadi kepentingan bersama ketimbang mengendalikan atau mengarahkan publik. g. Value people, not just productivity, organisasi publik dan jaringannya dalam berpartisipasi akan lebih berhasil untuk jangka panjang apabila mereka bekerja secara kolaboratif dan berdasarkan kepemimpinan kolektif dengan menghargai semua masyarakat.
36
4.
Good Governance Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral yang
paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Mardiasmo (2004:18) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah kepemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pengembangan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara termasuk daerah adalah mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan menuntut dipraktekkannya prinsip good governance. Menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2003:10), karakteristik good governance adalah sebagai berikut : a. Participation, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melakukan intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. b. Rule of law, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. c. Transparency, yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. d. Responsiveness, setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap stakeholders. e. Consesus orientation good governance, menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur.
37
f. Equity, semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. g. Effectiveness dan efficiency, proses-proses dan lembaga-lembaga yang menghasilkan produknya sesuai yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. h. Accountability, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab pada publik dan stakeholder. Kedelapan karakteristik good governance yang dapat dianalogikan juga harus
menjadi
karakteristik
pemerintah
daerah.
Ini
diperlukan
dalam
penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semua ini satu sama lain saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah berdasarka ketentuan terbaru tersebut diperlukan sumber daya manusia aparatur daerah yang memiliki karakteristik atau dapat mewujudkan karakteristik good governance seperti yang telah diuraikan diatas. Institusi dari good governance meliputi tiga domain, yakni state (negara/pemerintah), private sector (sektor swasta), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. State berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, private sektor menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial dan politik. Menurut Sedarmayanti (2003:6) arti good dalam good governance mengandung dua pengertian, yakni :
38
a. Nilai yang menjungjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalan pencapaian tujuan (nasional), kemiskinan, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan. C.
Pelayanan Publik Pelayanan publik ada salah satu tugas pemerintah untuk melayani
masyarakatnya dalam pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam. Menurut Sampara dalam Sinambela (2006:4), pelayanan adalah suatu keinginan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan adalah cara atau usaha memberikan bantuan atau sesuatu kepada seseorang atau orang lain dalam bentuk barang atau jasa dengan sebaik-baiknya agar orang tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan biasanya masih terkait dengan bidang kehidupan sosial. Istilah publik berasal dari bahasa inggris public
yang berarti umum,
masyarakat atau negara. Sebenarnya, dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan praja, arti praja sendiri adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah pamong praja (pelayan rakyat). Definisi publik menurut inu dan kawan-kawan dalam Sinambela (2006:5) adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai norma yang mereka miliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang
39
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk fisik. Pelayanan publik diperlukan agar dapat dicapai pemahaman yang utuh tentang kualitas pelayanan perijinan terpadu. Makna pelayanan ada kandungan unsur kekreatifan dari suatu perbuatan, yang artinya pula bukan suatu tindakan yang menunggu suatu aktifitas, tetapi pelayanan menunjuk suatu gerak aktifitas aktif. Maka konsepsi pelayanan publik sebenarnya berhubungan dengan keaktifan untuk mencari tahu lebih jauh kebutuhan dan kehendak publik. Definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 1.
Prinsip-prinsip Pelayanan Publik Pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan orang banyak
haruslah dilaksanakan sesuai tata cara yang sebaik mungkin sesuai dengan normanorma sosial yang berlaku baik formal maupun informal. Hal ini penting karena menyangkut kepuasan masyarakat sebagai penggunanya. Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang mereka terima merupakan kontribusi yang berarti bagi eksistensi instansi publik yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu prinsipprinsip pelayanan publik yang seharusnya bisa diterapkan secara maksimal agar diperoleh kualitas pelayanan yang memuaskan seperti yang disebutkan pada
40
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan adalah: 1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara. 2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau. 3. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan. 5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan. 6. Transparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat. 7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. 2.
Standar Pelayanan Publik Menurut Mahmudi (2007:220), standar pelayanan publik wajib dimiliki oleh
institusi penyelenggara pelayanan publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang berkualitas oleh penyedia layanan publik sehingga masyarakat penerima pelayanan publik merasakan adanya nilai yang tinggi atas pelayanan tersebut. Tanpa adanya standar pelayanan publik maka akan sangat mungkin terjadi pelayanan yang diberikan jauh dari harapan, keinginan serta kepuasan publik. Dalam keadaan seperti itu akan timbul kesenjangan harapan (expectation gap).
41
Standar pelayanan publik berfungsi untuk memberikan arah bertindak bagi institusi penyedia layanan publik. Standar tersebut akan memudahkan institusi penyedia pelayanan untuk menentukan strategi dan prioritas. Bagi pemerintah sebagai otoritas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan publik, penetapan standar pelayanan publik untuk menjamin dilakukannya akuntabilitas pelayanan publik sangat penting. Standar pelayanan publik dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan dan dapat dijadikan salah satu dasar untuk menghitung besarnya subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah untuk pelayanan publik. Menurut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik menyebutkan bahwa standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan sekurangkurangnya meliputi : a. Prosedur pelayanan, pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. b. Waktu pelayanan, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. c. Biaya pelayanan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. d. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. e. Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. f. Kompetensi petugas pemberian pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan / keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan Dukungan dan keterlibatan total seluruh level manajemen dan pegawai merupakan keharusan dalam proses perwujudan kualitas pelayanan masyarakat.
42
Oleh karena itu manajemen harus selalu memberikan peluang perbaikan kualitas, kesempatan partisipasi aktif dan membudayakan pegawai berperilaku customer oriented. Komponen standar pelayanan adalah komponen yang merupakan unsurunsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap standar pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi: 1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. 2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 6. Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. 8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. 9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut 11. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. 12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan
43
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan. 14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
D.
Sistem Informasi Manajemen
1.
Definisi Sistem Definisi sistem menurut Jogiyanto (1999:1) dapat dikaji dari beberapa
pendekatan, yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedur dan komponen dan elemen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pendekatan tersebut lebih menitikberatkan pada urutan dari operasi dalam sistem. Prosedur di definisikan oleh Neuschel dalam Jogiyanto (1999:1) sebagai suatu urut-urutan operasi klerikal (tulis-menulis) biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Sedangkan pendekatan
sistem
yang
lebih
menekankan
pada
komponennya
yang
mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 1999:2). Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen yang akan lebih mudah di dalam mempelajari suatu sistem untuk tujuan analisis dari perancangan suatu sistem. Jadi beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahsa sitem adalah kumpulan elemen yang menjadi satu
44
berintegrasi dan memiliki tujuan dan maksud yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. 2.
Karakteristik Sistem Sistem itu sendiri juga mempunyai karakteristik tertentu, yang menurut
Jogiyanto (1999:3) adalah : 1. Suatu sistem mempunyai komponen-komponen sistem / subsistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membetuk satu kesatuan. Komponenkomponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 2. Suatu sistem mempunyai batas sistem (boundary) Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. 3. Suatu sistem mempunyai lingkungan luar (environment) Lingkungan luar sistem adalah apapun diluar sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat pula bersifat merugikan. 4. Suatu sistem mempunyai penghubung (interface) Penghubung merupakan media antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem kesubsistem lainnya. Dengan adanya penghubung, maka satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem lainnya untuk membentuk satu kesatuan. 5. Suatu sistem mempunyai tujuan (goal) Sasaran dari sistem sangat menentukan masukan dan keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila mampu memenuhi sasaran dan tujuannya.
45
3.
Definisi Informasi Informasi merupakan sesuatu yang angat penting bagi sebuah organisasi,
karena dengan adanya informasi, pimpinan dari organisasi dapat mengetahui banyak hal mengenai organisasi yang dipimpinnya. Informasi sendiri bersumber dari berbagai macam data. Data adalah sekumpulan basis fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam format yang bisa dimengerti dan digunakan orang (Laudon, 2000:10). Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah suatu bentuk penyajian data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut memiliki arti dan dapat didayagunakan. Informasi juga dapat diartikan sebagai bentuk penyederhanaan data sehingga dapat lebih mudah dipahami. Menurut Davis dalam Jogiyanto (2005:6) memiliki pendapat bahwa sistem dapat diklasifikasikan dari empat sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut : a. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (abstract system) dan sistem fisik (physical system). Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (natural system) dan sistem buatan manusia (human made system). Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan human-machine. c. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertenttu (deterministic system) dan sistem tak tentu (probabilistic system). Sistem tertentu beroperasi dnegan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi diantara bagian – bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan programprogram yang dijalankan. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi
46
masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. d. Sistem diklarifikasikan sebagai sistem tertutup (closed system) dan sistem terbuka (open system). Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukkan dan menghasilkan keluaran untuk lengkungan luar atau subsistem yang lainnya. Kualitas suatu informasi mempengaruhi kualitas yang diterima oleh pengguna atau pemakai oleh karena itu informasi haruslah berkualitas. John Burch dan Grudnitski dalam buku Jogiyanto (2005:9) menyebutkan bahwa “ada tiga pilar dalamn kualitas informasi, tiga pilar tersebut adalah akurat, tepat pada waktunya, dan relevan”. Pilar pertama adalah akurat yang berarti informasi harus benar dan tidak bias. Pilar berikutnya adalah tepat pada waktunya yang berarti iinformasi yang datang pada penerima tepat waktu, karena informasi yang telah usang tidak memiliki nilai kembali. Dan yang ketiga adalah relevan yang berarti informasi mempunyai manfaat untuk memakainya, karena setiap pemakai memiliki kebutuhan mereka berbeda maka informasi harus disesuaikan. Sistem Informasi Manajemen menurut Jogiyanto (2005:14) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasiinformasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Dalam buku Sistem Informasi Manajemen karangan Subari (2005:91), Sistem Informasi Manajemen merupakan proses komunikasi dimana informasi masukan (input) direkam, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan output yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan. Dari beberapa pengertian diatas mengenai Sistem Informasi Manajemen dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu pendekatan yang memiliki suatu
47
sistem yang terorganisir serta terencana untuk anggota dari suatu sistem dalam bantuan informasi yang tepat agar memberikan kemudahan bagi proses manajemen.
4.
Pengembangan Sistem Informasi Menurut Taufiq (2013:167), metode pengembangan sistem dapat diartikan
sebagai urutan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis komputer. Menurut Adimihadja dalam Novyan (2007:35), bahwa pengembangan diarahkan untuk menyempurnakan program yang telah ada atau sedang dilaksanakan menjadi program yang lebih baik. Pada dasarnya pengembangan sistem sangat diperlukan dalam kehidupan karena setiap hari manusia berdinamika dan terus bergerak semakin cepat oleh karena itu dengan adanya pengembangan sistem ini akan dapat dijadikan penyeimbang dengan kemajuan zaman. Pengembangan ini dimaksudkan tidak selalu dengan melakukan reformasi terhadap semua dan digantikan dengan yang baru. Namun juga dapat lebih dengan perbaikan atas apa yang sudah ada sehingga lebih di maksimalkan penggunaannya. pengembangan sistem juga dapat diartikan sebagai penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pada prinsipnya pengembangan sistem yaitu, a. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen b. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Maka setiap investasi modal harus dipertimbangkan dua hal berikut ini:
48
1) Semua investasi yang ada harus diinvestigasikan. 2) Investasi yang baik harus bernilai. c. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik d.Tahapan
kerja
dan
tugas-tugas
yang
baru
dilakukan
dalam
proses
pengembangan sistem e. Proses pengembangan sistem tidak harus urut f. Jangan takut membatalkan proyek g. Dokumentasi harus ada untuk pendoman dalam pengembangan sistem. Pengembangan Sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada (Sukamto, 2009). Beberapa model atau metode yang telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangan sistem, yaitu : a.
System Development Life Cycle (SDLC) Model-model
ini
pada
umumnya
mengacu
pada
model
proses
pengembangan sistem yang disebut System Development Life Cycle (SDLC). SDLC terdiri atas enam tahap, yaitu : 1. Perencanaan Sistem 2. Analisis Sistem 3. Rancangan Sistem general ( atau konseptual ) 4. Evaluasi dan pemilihan sistem 5. Rancangan Sistem terinci ( atau fungsional ) 6. Implementasi sistem
49
Di dalam tahap implementasi sistem terdapat tugas utama di dalam kebanyakan sistem baru, yaitu pengembangan perangkat lunak. Tugas ini di dalam banyak proyek sistem mempunyai metodologi pengembangannya sendiri, yang disebut SDLC ( Software Development Life Cycle ). SDLC meliputi tiga tahap, yaitu : 1. Rancangan 2. Kode 3. Uji Tahap rancangan mengkonversi rancangan sistem ke rancangan modul program, misalnya konversi diagram arus data ke bagan terstruktur. Tahap kode mencakup penulisan sebenarnya bahasa pemograman ke dalam modul-modul program yang merepresentasikan rancangan. b.
Waterfall Model Metode ini bisa juga disebut dengan classic life cycle. Metode ini
membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing dan pemeliharaan (Sukamto, 2009). c.
FAST (Framework for the Application of System Techniques) FAST didefinisikan sebagai proses pengembangan sistem oleh analis sistem,
insinyur perangkat lunak dan programer dan merupakan alat manajemen proyek untuk merencanakan, menjalankan dan mengontrol proyek pengembangan sistem. Menurut Whitten dalam Sukamto (2009) ada 8 tahap pengembangan sistem, setiap tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut :
50
1. Studi Pendahuluan, tujuan pada tahap ini adalah : a. Mengetahui masalah, peluang dan tujuan pemakai; b. Mengetahui ruang lingkup yang akan dikerjakan; c. Mengetahui kelayakan perencanaan proyek. 2. Analisis Masalah, tujuan pada tahap ini adalah : a. Mempelajari dan menganalisis sistem yang sedang berjalan saat ini; b. Mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. 3. Analisis Kebutuhan, tujuan pada tahap ini adalah : a. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai (data, proses dan antar muka); b. Menganalisis kebutuhan sistem. 4. Analisis Keputusan, tujuan pada tahap ini adalah : a. Mengidentifikasi alternatif sistem; b. Menganalisis kelayakan alternatif sistem; c. Pemilihan alternatif sistem. 5. Perancangan, Tahap perancangan adalah tahap perancangan sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah - masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik, dengan kegiatan: a. Perancangan keluaran, bertujuan memberikan bentuk-bentuk laporan sistem dan dokumennya; b. Perancangan masukan, bertujuan untuk memberikan bentuk-bentuk masukan didokumen dan dilayar ke sistem informasi; c. Perancangan antar muka, bertujuan untuk memberikan bentukbentuk antar muka yang dibutuhkan dalam sistem informasi. 6. Membangun sistem baru, tujuan pada tahap ini adalah : a. Membangun dan menguji sistem sesuai kebutuhan dan spesifikasi rancangan; b. Mengimplementasikan antar muka antara sistem baru dan sistem yang ada. 7. Penerapan, tujuan pada tahap ini adalah menerapkan sistem yang baru. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini : a. Konversi b. Pemilihan dan pelatihan petugas c. Uji coba sistem 8. Pengoperasian dan Dukungan, tujuan pada tahap ini untuk mendukung sistem dapat beroperasi secara baik dan pemeliharaan sistem.
E.
Pelayanan Perizinan Perizinan pada dasarnya merupakan suatu instrumen kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum melalui
51
mekanisme perizinan, pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi, mengalokasikan barang publik secara efisien dan adil, mencegah asimetris informasi, dan perlindungan hukum atas kepemilikan dan penyelenggara kegiatan. Kebijakan perizinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya, kecuali memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang . (Suhirman, 2002:24). Perizinan
yang merupakan ujung tombak
dari peranan birokrasi
pemerintahan dalam penataan investasi perlu diskenariokan dalam format desentralisasi perizinan (decentralized licensing), yang dinilai sebagai salah satu alternatif solusi efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut investasi. Sehubungan sistem pemerintahan yang didesentralisasikan (decentralized government), desentralisasi perizinan merupakan format kebijakan pemerintahan yang urgent sejalan kebutuhan untuk menata sistem investasi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Dikaitkan dengan teori kebijakan publik, perizinan merupakan bagian dari pendekatan command and control, yaitu pendkatan kebijakan investasi dari sudut kewenangan regulasi pemerintah. Perdefinisi, izin dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundangundangan. Mendasarkan pada definisi tersebut, perizinan akan selalu berkaitan dengan aktivitas pengawasan terhadap aktivitas yang menjadi obyek perizinan.
52
Pengawasan terhadap investasi sebagai aktivitas obyek perizinan akan mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu : pemberi izin (aparat perizinan), pelaku investasi (subyek perizinan), dan aktivitas investasi (obyek perizinan). Ketiga aspek dalam perizinan tersebut dalam dijelaskan sebagai berikut: pertama, pengawasan terhadap pemberi izin harus diberi makna kebutuhan untuk membenahi kondisi birokrasi, dengan melakukan pengawasan secara intensif dan efektif terhadap aparat pemerintahan. Kedua, subyek perizinan (pelaku investasi) juga menjadi faktor yang sangat menentukan untuk memperkuat sistem pengawasan birokrasi itu sendiri. Pelaku investasi harus memiliki visi investasi yang jelas dalam kaitannya dengan kemanfaatan publik (public benefit) dari investasi yang ditanamkan. Sehubungan dengan aktivitas investasi oleh pelau investasi. Grand design mengenai peta investasi diharapkan dapat ditempatkan dalam suatu strategi investasi yang mampu meresistensi langkah-langkah pragmatic dalam investasi yang selalu berorientasi profit tanpa meninjau segi kemanfaatannya bagi publik dan negara. Ketiga, aktivitas investasi harus dapat dilakukan secara mudah sejauh telah dipenuhi syarat-syarat dalam perizinan, antara lain syarat yang menyangkut investasi yang berwawasan lingkungan (eco-investment) dan bersifat padat karya. Wawasan
lingkungan
diperlukan
agar
investasi
yang
dilakukan
tidak
menimbulkan kerusakan lingkungan. Sedangkan harus bersifat padat karya, artinya mampu membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Hal tersebut dilakukan dengan membuat desain perizinan investasi terpadu dalam konteks desentralisasi perizinan, sehingga mampu untuk mengatasi keruwetan birokrasi perizinan yang selama ini dinilai memberi peluang bagi aparat perizinan untuk
53
mengambil keuntungan tidak resmi, yang berdampak pada tingginya social cost dalam investasi. Peluang partisipasi publik (public participation) dan pengawasan oleh media massa dalam turut melakukan pengawasan publik (mass control) akan mendorong perwujudan good governance yang menjadi faktor positif bagi investasi. Pertimbangan yang harus dimasukkan dala penetapan suatu perizinan (sekaligus juga merupakan tujuan perizinan) adalah : 1. Melindungi kepentingan umum (public interest) 2. Menghindari eksternalitas negatif 3. Menjamin pembangunan sesuai rencana, serta standar kualitas minimum yang ditetapkan Suhirman (2002:26) menyatakan bahwa sebagi instrument pengendalian, perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Perizinan pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 1. Lisensi (License) yaitu izin yang diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu yang tidak memerlukan ruang misalnya SIUP, izin prinsip, izin trayek, SIM, dan lainnya. 2. Izin (Permit) yaitu izin yang berkaitan dengan lokasi serta pemanfaatan dan kualitas ruang, misalnya izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, misalnya SITU; lingkungan, misalnya AMDAL, HO, konstruksi misalnya IMB; khusus pemanfaatan SDA misalnya SIPA.
BAB III METODE PENELITIAN
A.
Jenis penelitian Metode penelitian merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu
laporan penelitian.Selain itu juga merupakan suatu unsur vital untuk menunjang hasil dari suatu laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang didalamnya bisa berupa kata kata maupun tulisan dari orang yang sedang diamati. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan fenomena dan fakta yang senyatanya terjadi di lapangan mengenai pengembangan sistem informasi manajemen dalam perizinan investasi secara sistematis dan faktual di lapangan oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk meyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010:3). Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2011:13) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, bersifat deskriptif, lebih menekankan pada proses, analisis data dilakukan secara induktif dan lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
54
55
Penggunaan metode dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif didasarkan atas anggapan bahwa dengan jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan
kualitatif,
peneliti
dapat
memaparkan
mengenai
pengembangan sistem dalam pengelolaan barang daerah .Selain itu, dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah dapat dilakukan secara langsung di lapangan. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan . Metode deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada, mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data-data yang diperlihatkan kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, dan melakukan evaluasi atau membuat komparasi.
B.
Fokus Penelitian Ada dua maksud tertentu yang dicapai dalam merumuskan masalah
penelitian dengan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk keluar suatu informasi yang masuk di lapangan, (Moleong, 2007:94)
56
Fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Fokus dalam penelitian ini adalah: 1.
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Gresik. a. Perencanaan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik b. Mekanisme Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik c. Implementasi Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik d. Dampak Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik
2.
Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di BPMP Kabupaten Gresik. a. Faktor pendukung 1) Faktor pendukung internal (a) Kantor yang nyaman untuk pengelolaan pelayanan perizinan (b) Komputer yang menggunakan sistem operasi windows 7
57
(c) Adanya dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik. 2) Faktor pendukung eksternal (a) Kabupaten Gresik adalah daerah dengan banyak industri b. Faktor penghambat 1) Faktor penghambat internal (a) Jaringan internet bandwidth kurang cepat (b) Sumber Daya Manusia yang kurang terampil dalam menggunakan
Sistem
Pelayanan
Informasi
Perizinan
Investasi Secara Elektronik 2) Faktor penghambat eksternal (a) Keterlambatan Para Investor Melakukan Penginputan Perizinan
C.
Lokasi dan Situs Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian. Adapun
lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gresik. Sedangkan situs penelitian adalah tempat di mana seharusnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian ini adalah di Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dengan alasan :
58
1. Investasi di Kabupaten Gresik yang tinggi 2. Perlunya pengembangan sistem dalam pelayanan perizinan investasi karena masih ditemukan izin usaha ilegal dan belum menggunakan perizinan investasi elektronik.
D.
Jenis dan Sumber Data Proses pengumpulan data di lapangan peneliti memperoleh data yang
sebenarnya dari para narasumber yang tepat dan dapat menjadi pegangan dalam penyajian data sehingga data tersebut akurat dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Oleh karena itu akan dikelompokkan dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya: 1.
Data Primer Merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya atau data yang didapat sendiri dari lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pengurus Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Gresik. Data primer diperoleh dari kasubid pengelolaan sistem informasi.
2.
Data Sekunder Merupakan data tertulis atau informasi yang berupa dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu yang berkaitan dengan Sistem pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen, arsip, catatan, dan laporan resmi. Dalam penelitian ini yang
59
menjadi data sekunder adalah para pengguna sistem pelayanan perizinan secara elektronik, sedangkan untuk pengguna Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik adalah Firma, CV, PT dan beberapa perusahaan kecil lainnya. Sedangkan menurut Arikunto (2002:107) Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yaitu : a.
Person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Dalam penelitian pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik maka penulis melakukan wawancara jawaban tertulis kepada beberapa orang sebagai berikut : 1) Bapak Johar selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik 2) Bapak
Ali
selaku
Staff
Pengembangan
Sistem
Informasi
Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik 3) Ibu Heni selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik 4) Bapak Yunus selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Perizinan Non Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik
60
5) Bapak Bambang selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik 6) Ibu Khoiriyah selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Penulis memilih beberapa narasumber tersebut berdasarkan dengan metode arisan yang kemudian pada pemilihan narasumber dan tempat tidak direncanakan oleh penulis sendiri. Proses pengambilan sampel diatas juga didukung oleh pendapat Singarimbun dan Sofian Effendi dalam Huda (2013:52) menjelaskan bahwa metode penelitian dapat dilakukan dengan pengambilan sampel secara acak sederhana yang salah satunya yang salah satunya dengan menggunakan pengundian terhadap unsur-unsur penelitian. Terlebih dahulu dengan menyusun unit yang akan diteliti, kemudian untuk pengambilannya dengan melakukan undian sehingga setiap unit memiliki peluang untuk dipilih. b.
place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam, misalnya ruang kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain lain. Bergerak, misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme nyanyian, gerak tari, sajian sinetron, kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Pada pelaksanaan penelitian SPIPISE ini penulis mengadakan penelitian di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
c.
Paper yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau symbol simbol lain. Dengan pengertiannya ini maka paper
61
bukan terbatas hanya pada kertas sebagaimana terjemahan dari kata “paper” dalam bahasa Inggris, tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan sebagainya yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Pedoman Aplikasi SPIPISE Tahun 2013.
E.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam
metode penulisan ilmiah, karena data yang dipergunakan dapat dipergunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Pengumpulan data menggunakan beberapa metode yang penggunaanya disesuaikan dengan sifat dan jenis data yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data selama penelitian ini dilakukan dengan cara: 1.
Wawancara mendalam yaitu dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka dan wawancara dengan informan untuk menggali informasi faktual yang berkaitan dengan persoalan yang dinyatakan, adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan sistem informasi dan beberapa aparatur dan pihak pihak yang berkaitan, yang ikut dalam proses pengelolaan barang/aset milik daerah, pada tahap ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis garis besar permasalahan yang akan dinyatakan.
62
Wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari narasumber. 2.
Dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mengutip atau menyalin dokumen-dokumen resmi dan internet yang relevan untuk digunakan sebagai data dalam penelitian.
F.
Instrumen Penelitian Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpukan
data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1.
Peneliti sendiri dalam mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehigga didapatkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti secara representatif yang berguna sebagai bahan analisa.
2.
Pedoman wawancara untuk mempermudah wawancara maka dipergunakan pedoman agar hasil yang diharapkan dapat maksimal.
3.
Catatan Lapangan, buku catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi utamanya yang bersifat verbal yang diperoleh selama penelitian.
4.
Perangkat penunjang (tape recorder, kamera).
63
G.
Metode Analisis data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan
model
analisis
kebijakan
menurut
Creswell
(2012:274)
menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaanpertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data
untuk
data-data
yang
bersifat
kualitatif
dilakukan
dengan
cara
menggambarkannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Melalui penelitian kualitatif, data dapat didapatkan dengan berbagai macam dan dengan teknik pengumpulan data yang bervariasi seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data digali secara terus menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif memberikan kelebihan pada peneliti untuk menentukan sendiri metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan. Penelitian ini menggunakan analisis data Creswell yang dianggap penulis dapat menerjemahkan dengan mudah semua data yang ada menjadi sebuah informasi, selain itu juga dianggap sebagai teori baru.Model analisis penelitian kualitatif sangat banyak dan berbeda-beda, namun pada umumnya menggunakan prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Creswell (2012:27) memberikan pemahaman bahwa cara yang ideal adalah dengan mencampurkan prosedur umum tersebut dengan langkah-langkah khusus. Lebih jelasnya dijabarkan dengan gambar berikut:
64
Menginterpretasi tematema/deskripsi-deskripasi
Menghubungkan tematema/deskripsi (grounded theory, studi kasus)
Tema-tema Memvalidasi keakuratan informasi
Tema-tema
Meng-coding data (tangan/komputer)
Membaca keseluruhan data
Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
Data mentah (transkripsi, data lapangan, gambar, dan sebagainya) Gambar 1. Analisis Data Penelitian Kualitatif Creswell Sumber:Creswell (2012:277)
65
Pendekatan di atas dapat dijelaskan lebih mendalam dengan langkahlangkah analisis berikut ini : 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi, wawancara, mengopi literature, mengetik data lapangan, memilah-milah dan menyusun data yang ada serta relevan yang berkaitan dengan pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik. 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan, bagaimana inti gagasan-gagasan tersebut, bagaimana kesan yang timbul, kredibilitas, dan penuturan informasi itu. Tahap ini peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh mengenai pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik. 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat, paragraph, atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benarbenar berasal dari informan (disebut istilah in vivo). Penulis memilah-
66
milah data penelitian yang termasuk dalam pengembangan sistem informasi manajemen difokusnya dan yang merupakan faktor pendukung dan penghambatnya seperti fokus penelitian. 4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori, dan tema untuk kemudian dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam setting tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik. 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini tersajikan kembali dalam laporan penelitian sebagaimana penulis lakukan dalam analisis data. 6. Langkah terakhir adalah interpretasi data atau memaknai data. Penulis menggunakan analisis Creswell karena pada analisis ini memungkinkan adanya langkah yang lebih fleksibel seperti gambar diatas. Peneliti dapat melakukan analisis data kemudian membagi sesuai tema yang sudah ditentukan pada fokus penelitian kemudian dapat dilakukan pendiskripsian atau penjelasan mengenai tema tersebut sehingga akan menghasilkan data hasil. Selain itu masing-masing data ini harus dilakukan secara berurutan agar mudah dalam pengidentifikasian.
67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A.
Deskripsi Objek Penelitian
1.
Gambaran Umum Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian
(SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertasusila(Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah pengembangan jawa timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritime, pendidikan dan industri wisata. Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan Gerbangkertosusila dan juga sabagai wilayah industri, maka kota gresik menjadi lebih terkenal dan termashur, tidak saja di persada nusantara tetapi juga ke seluruh dunia yang ditandai dengan munculnya industri multi modern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia. Posisi geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan sampai 7° sampai 8° Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten gresik sebagai berikut : 1.
Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
2.
Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya
3.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto
4.
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.
68
Kabupaten Gresik mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.191,25 Km2, terdiri dari 993,83 Km2 luas wilayah daratan ditambah sekitar 197,42 Km2 luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km2 yang sangat potensial dari subsektor perikanan laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng, serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyangga kota Surabaya (Surabaya Metropolitan Area). Dimana Kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur dan fungsi wilayah penyangga bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif secara ekonomis, jika
Kabupaten
Gresik
dapat
mengantisipasi
dengan
baik
kejenuhan
perkembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman Kota Surabaya, yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang representatif, kondusif,
69
dan strategis. Daya saing bidang perekonomian, keuangan, perijinan dan investasi meliputi : 1.
PDRB, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi tinggi
2.
Tersedianya komoditas unggulan, antara lain : sarung, kopyah, busana muslim, makanan khas, dsb
3.
Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi
4.
Pelayanan perijinan investasi melalui sistem satu atap
5.
Pelayanan di bidang perijinan yang berkualitas dan profesional dengan standar ISO.
a)
Visi dan Misi 1) Visi Kabupaten Gresik Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang berisikan tentang masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi dari Kabupaten Gresik adalah Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur Dan Berkehidupan Yang Berkualitas Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1.
Gresik : adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
2.
Agamis adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.
70
3.
Adil adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
4.
Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya.
5.
Berkehidupan
yang berkualitas adalah hidup
berlatarbelakang
pendidikan
yang
sesuai
yang sehat
jaman
serta
dengan
pemenuhan
pendapatan yang memadai. 2)
Misi Kabupaten Gresik Misi adalah implementasi dari keinginan menyatukan langkah dari gerak
dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi yang dimiliki oleh Kabupaten gresik adalah: 1.
Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri
2.
Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola kepemerintahan yang baik
3.
Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan
4.
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
71
b)
Lambang Kabupaten Gresik
Gambar 2. Lambang Kabupaten gresik Sumber: Statistik Kabupaten Gresik Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 3 tahun 1975 lambang daerah Kabupaten Gresik terdiri dari Sebelas bagian dengan bentuk, macam dan maknanya sebagai berikut: 1.
Segilima, melambangkan Pancasila yang mendasari sosio cultural, histories, dan aktivitas ekonomi
2.
Warna kuning, melambangkan keluhuran budi dan kebijaksanaan, sedangkan warna tepi hitam melambangkan sikap tetap teguh dan abadi
3.
Kubah masjid, melambangkan agama yang dianut mayoritas yakni Islam
4.
Rantai yang tiada ujung pangkal melambangkan persatuan dan kesatuan
5.
Segitiga sama kaki sebagai puncak kubah masjid, melambangkan bahwa tidak ada kekuasaan yang tertinggi selain Tuhan Yang Maha Kuasa.
72
6.
Gapura berwarna abu-abu muda, melambangkan suatu pintu gerbang pertama masuk dalam suatu daerah sebagaimana penghubung antara keadaan diluar dan dalam daerah
7.
Tujuh belas lapisan batu. Melambangkan tanggal 17 yang merupakan pencetus revolusi Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajah
8.
Ombak laut yang berjumlah delapan, melambangkan bahwa pada bulan Agustus merupakan awal tercetusnya revolusi Indonesia
9.
Mata rantai 45 (empat puluh lima) melambangkan bahwa pada tahun 1954 merupakan tonggak sejarah dan tahun peralihan dari jaman penjajahan menuju jaman kemerdekaan Indonesia yang jaya kekal abadi.
10.
Cerobong asap, melambangkan bahwa Kabupaten Gresik adalah daerah pengembangan industri yang letaknya amat strategis bila ditinjau dari persilangan komunikasi baik darat, laut maupun udara.
11.
Perahu Layar, garam, ikan laut dan tanah melambangkan bahwa mata pencaharian rakyat Kabupaten Gresik adalah nelayan dan petani.
2.
Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008
paragraf 4 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, disebutkan bahwa: Pasal 39
73
1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Perizinan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal
dan
pelayanan perizinan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahanan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Pasal 40 1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan terdiri dari: 1. Kepala Badan. 2. Sekretariat, terdiri dari: a) sub bagian umum dan kepegawaian; b) sub bagian program dan pelaporan; c) sub bagian keuangan. 3. Bidang Pengembangan Investasi, terdiri dari: a) sub bidang pengelolaan sistem informasi; b) sub bidang pengembangan kawasan.
74
4. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari: a) sub bidang pelayanan perizinan penanaman modal; b) sub bidang pelayanan perizinan non penanaman modal. 5.
Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari: a) sub bidang pengawasan usaha; b) sub bidang pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan;
6.
Bidang Kebijakan dan Kerjasama, terdiri dari: a) sub bidang kerjasama dan pengembangan iklim investasi; b) sub bidang pengembangan komunitas dan kemitraan;
7.
Kelompok jabatan fungsional.
8.
Unit Pelaksana Teknis Badan.
2) Bagan struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII.
75
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Sumber : perijinan.gresikkab.go.id
76
a.
Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan perizinan Kabupaten Gresik
1)
Visi Badan Penanaman Modal dan perizinan Kabupaten Gresik Terwujudnya Kabupaten Gresik sebagai daerah tujuan investasi pada tahun 2015.
2)
Misi Badan Penanaman Modal dan perizinan Kabupaten Gresik a. Mewujudkan pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha sebagai upaya peningkatan investasi b. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan profesional dibidang penanaman modal dan perijinan c. Mewujudkan peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal d. Mewujudkan iklim yang lebih kondusif untuk investasi dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan.
b.
Tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Badan
Penanaman
Modal
dan
perizinan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan pembinaan, pengembanagan dan pengkoordinasian pelayanan penanaman modal, serta kegiatan perizinan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai fungsi: 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja 2. Perumusan kebijakan teknis 3. Perencanaan, monitoring dan evaluasi Penanaman Modal
77
4. Mengevaluasi kebijakan penanaman modal 5. Pembinaan dan pengembangan iklim penanaman modal 6. Pengoordinasian fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan perizinan 7. Pelayanan terpadu bidang penanaman modal 8. Fasilitasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi dan/atau perizinan penanaman modal 9. Pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama penanaman modal.
B. Data Fokus Penelitian 1. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di BPMP Kabupaten Gresik. Pengembangan sistem informasi manajemen dalam perizinan investasi Kabupaten Gresik sebaiknya harus dilakukan dengan baik mengingat bahwa perizinan ini berhubungan dengan pembangunan beberapa sektor khusunya dalam bidang industri yang merupakan salah satu perekonomian terbesar khususnya di Kabupaten Gresik. Dalam pengelolaan Kabupaten Gresik sebenarnya memiliki sebuah sistem yang cukup baik namun masih saja ada permasalahan sehingga perlu dilakukan pengembangan sistem informasi manajemen. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Johar selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi sebagai berikut :
78
“Sebenarnya dalam hal perizinan Kabupaten Gresik sudah memiliki sistem yang cukuplah untuk digunakan sebagai pengelola perizinan pembangunan usaha dan modal. Namun pada pelaksanaannya sistem ini masih kurang karena sistemnya masih manual sehingga harus berbelit-belit, lama dan juga kurang efektif karena menggunakan banyak kertas dan juga waktu yang cukup lama sehingga perlu dilakukan pengembangan. Kemudian masalah yang sering muncul adalah dalam perizinan ini butuh tanda tangan kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang harus manual. Sehingga perlu dan penting sekali diadakan pengembangan sistem yang elektronik untuk mempercepat proses perizinan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Johar pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaksan bahwa pengembanagan sistem perizinan sangat diperlukan karena mengingat bahwa perizinan itu berpengaruh besar terhadap investasi dan juga bisnis. Sedangakan untuk bisnis itu waktu sangat penting sehingga perlu diadakannya pengembangan elektronik agar lebih cepat dan efektif yang kemudian para pengguna sistem ini dapat melakukan peizinan dengan mudah. Hal ini seperti diungkapakan oleh Bapak Ali selaku Staff Pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebagi berikut : “ jadi dengan adanya pengembangan ini diharapkan iklim investasi dan juga bisnis yang ada di Kabupaten Gresik dapat meningkatkan m,secara signifikan. Memang saat ini keadaan investasi dan bisnis di Kabupaten Gresik cukup baik dan cenderung meningkat. Maka dari itu apabila didukung oleh sistem perizinan secara elektronik yang baik akan memperkecil waktu yang digunakan dan juga para investor akan semakin ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik karena perizinan pembangunan adalah masalah yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lama. Kemudian dengan adanya sistem ini diharapkan memperkecil adanya segala kecurangan dalam proses perizinan investasi di Kabupaten Gresik”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
79
Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa sebenarnya Kabupaten Gresik sangat berpotensi dalam hal investasi dan bisnis khususnya sektor industri yang berpengaruh besar pada Pendapatan Asli Daerah. Kemudian dengan adanya perizinan ini juga diharapkan permasalahan-permasalahan dalam perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Gresik dapat teratasi. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Heni selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan sebagai berikut : “ pada dasarnya Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi dalam penanaman modal dan investasi karena corak daerahnya yang cenderung pada kemajuan dari sektor industri. Terbukti bahwa kurang lebih sekitar 7,45% sektor industri menyumbangkan bagian besar pada kenaikan perekonomian di Kabupaten Gresik. Berdasaekan hal tersebut maka sudah seharusnya perlu diadakan pengembangan sistem pelayanan perizinan dalam sektor penanaman modal dan investasi.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Heni pada tanggal 6 Maret 2015 Pukul 11.00 WIB di Ruang Tunggu perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Hal ini didukung dengan pernyataan dari wakil bupati Moch.Qosim bahwa iklim investasi di Kabupaten Gresik kian meningkat dan membaik dari tahun ke tahun. Terbukti pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu ada lebih dari 250 investor menanamkan modal dan siap membangun usaha di Kabupaten Gresik. Kemudian juga diungkapkan bahwa dapat mengurangi tingkat
pengangguran
dan menciptakan lapangan kerja
yang baru
(beritametro.co.id). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pengembangan sistem pelayanan perizinan investasi dari manual menjadi elektronik. Sehingga dapat menampung dan mempermudah dalam perizinan penanaman
80
modal dan investasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yunus selaku kepala sub bidang pelayanan perizinan non penanaman modal sebagai berikut : “ memang pada awalnya sistem pelayanan perizinan memang manual. Pada saat manual proses perizinan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga terkadang para investor mengeluh atas lamanya proses tersebut, kemudian dengan dikeluarkannya kebijakan dari pusat bahwa setiap daerah harus menggunakan sistem elektronik khususnya dalam hal perizinan dan investasi sebagai bentuk reformasi dalam pelayanan publik. Sehingga dengan adanya pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan ini, maka diharapkan permasalahan-permasalahan dalam hal perizinan tidak muncul kembali dan dapat diminimalisir dengan baik”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Yunus pada tanggal 9 Maret 2015 Pukul 09.00 WIB di Ruang tunggu pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan Investasi Kabupaten Gresik). Sependapat dengan hal tersebut, bapak Ali selaku Staff Pengelolaan Sistem Informasi sebagai berikut : “ pada awalnya sistem pelayanan itu masih manual. Pada saat manual proses perizinan dari awal hingga akhir ditangani dan dilaksanakan sepenuhnya di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten gresik, maksutnya disini dengan mengisi kolom-kolom yang harus diisi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang nantinya dijadikan arsip yang disimpan di kantor Badan Penanaman Modal, namun itu dirasa kurang efektif karena kertas yang menumpuk semakin banyak mengingat bahwa tingkat investasi di Kabupaten Gresik semakin meningkat dari tahun ke tahun. Maka perlu dilakukan pengembangan agar arsip-arsip penanam modal tidak menumpuk dengan cara adanya pengembangan sistem pelayanan perizinan yang bersifat elektronik sehingga para investor dapat melakuakan investasi dimanapun tanpa harus terus-menerus datang ke kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
81
Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen dalam bidang perizinan dan investasi sangat perlu dilakukan agar efisiensi waktu dapat didapatkan oleh para investor sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan publik. Kemudian dalam pengembangan ini, masih ada beberapa masalah yang sering muncul yaitu adanya beberapa perusahaan yang belum menerapkan proses perizinan secara elektronik sehingga menimbulkan ketidak efektifan dan keefisienan dalam penerapan Sistem pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara elektronik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Johar sebagai berikut : “pada dasarnya salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BPMP menyangkut sistem perizinan secara elektronik selain waktu, biaya, efektifitas dan efisiensi adalah masalah masih adanya perusahaan yang tidak menggunakan sistem pelayanan perizinan secara elktronik sehingga mempersulit BPMP dalam pendataan investasi yang ada di Kabupaten Gresik. Salah satu faktor penyebabnya adalah para investor khususnya perusahan-perushaan mengeha kebawah merasa kesulitan dalam menggunakan sistem pelayanan perizinan secara lektronik sehingga mau tidak mau mereka masih menggunakan proses pelayanan perizinan secara manual.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Johar pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Berdasarkan pernyataan diatas menyatakan bahwa Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten Gresik sudah melaksanakan proses perizinan secara elektronik, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti beberapa perusahaan yang tidak menggunakan proses perizinan secara elektronik sehingga menyulitkan pendataan investasi yang dilakukan oleh Badan Penenaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Hal ini juga
82
didukung oleh pernyataan Bapak Yowi sebagai pemilik CV. Kawan Setia sebagai berikut : ” CV kami memang tidak menggunakan sistem pelayanan perizinan secara elektronik karena dirasa kurang efektif dalam penggunaaan dan keuntungannya. Jadi sebenarnya itu masalahnya kan terletak pada sumberdaya manusianya. Sedangkan CV kami masih baru, jadi belum bisa dan belum pernah menggunakan sistem perizinan elektronik tersebut. Berhubung CV kami masih baru, jadi masalahanya itu terletak pada sumberdaya manusia CV kami yang masih kurang dan CV kami benar-benar baru jadi secepatnya kami akan mengurus perizinan dengan menggunakan elektronik.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Yowi pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 13.00 WIB di Ruang tunggu pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Lain halnya dengan Ibu Siti selaku pemilik CV. Graha amanah sebagai berikut : “ Untuk CV saya sekitar setahun ini sudah menggunakan elektronik dalam proses perizinan investasi, hal ini karena sewaktu saya ke BPMP, pihak BPMP menawarkan penggunaan sistem elektronik dalam sistem perizinan permbangunan. Menurut saya dengan adanya sistem ini lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan biaya meskipun terkadang sistemnya suka error. Jadi saya harus datang ke BPMP untuk melaporkan perizinan CV saya.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 14.30 WIB di Ruang tunggu pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada sebagian perusahaan yang belum menggunakan sistem pelayanan perizinan secara elektronik, tetapi juga sebagian telah menggunakan sistem pelayanan perizinan secara elektronik. Sehingga pelayanan perizinan secara elektronik ini masih belum merata dalam pelaksanaannya.
83
a.
Perencanaan Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik. Perencanaan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Perencaanaan merupakan aspek dasar dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan perencanaan pengembangan sistem pelayanan informasi perizinana investasi secara elektronik di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi cukup besar dalam hal penananam modal dan investasi terutama dalam hal industri hal ini membuat Pemerintah Daerah kabupaten Gresik harus mereformasi dalam hal perizinan dan penanaman modal. Perencanaan pengembangan sistem informasi dalam perizinan dan penanaman modal investasi ini adalah perencanaan pengembangan dari manual menjadi elektronik. Hal ini seperti yang diungkapakan oleh Bapak Bambang selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal sebagai berikut : “dalam hal perizinan dan dan penanaman modal investasi di Kabupaten Gresik semakin meningkat mengingat bahwa kebutuhan bisnis dan juga potensi dari Kabupaten Gresik yang semakin tinggi khususnya dalam hal investasi. Sehingga membuat para investor tertarik untuk melakukan penanaman modal dan juga mendirikan dan membuat bisnisnya di Kabupaten Gresik. Sehingga untuk menampung permintaan tersebut yang setiap hari kian meningkat maka BPMP harus lebih bekerja ekstra dalam hal peizinan penanaman modal dan izin pembangunan usaha oleh karena itu munculah perencanaan dalam pengembangan sistem ini yang didukung oleh BKPM pusat yaitu berupa pengembangan sistem pelayanan perizinan dari manual menjadi elektronik” (Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik)
84
Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa perkembangan perizinan itu diperlukan mengingat bahwa kebutuhan akan bisnis dan juga penanaman modal di Kabupaten Gresik yang semakin hari semakin meningkat sehingga dibutuhkan sistem yang mampu menampung perminataan para investor yang juga semakin meningkat. Oleh karena itu muncullah cetusan untuk melakukan pengembangan sistem pelayanan perizinan dari manual menjadi sistem elektronik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Heni selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan sebagai berikut : “ bahwasannya perizinan dan investasi di Kabupaten Gresik itu meningkat setiap tahunnya namun sejalan dengan hal tersebut belum ada sistem atau suatu kegiatan yang mendukung untuk dapat mempermudah penatausahaan perizinan dan investasi ini. Sehingga dalam mendukung untuk masalah investasi dan perizinan pembangunan usaha ini hanya terpusat kepada BPMP saja selaku pengelola dari perizinan informasi dan investasi di Kabupaten Gresik. Menyangkut hal tersebut maka dirasa perlu diadakan perencanaan pengembangan sistem pelayanan inrformasi dan perizinan investasi di Kabupaten Gresik mulai dari manual menjadi elektronik” (Hasil Wawancara dengan Ibu Heni pada tanggal 6 Maret 2015 pukul 11.00 WIB di Ruang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Gresik pada awalnya belum memiliki sistem pelayanan informasi dan investasi yang mumpuni dalam hal pembangunan investasi dan perizinan bisnis di Kabupaten Gresik. Kemudian muncullah beberapa masalah menyangkut perizinan ini sehingga diperlukan pengembangan sistem informasi perizinan investasi pengembangan ini yaitu berupa pengembangan sistem dari manual ke elektronik. Salah satu hal yang menjadi pentingnya
85
pengembangan ini adalah agar investor diberi kemudahan dalam melakukan penanaman modal di Kabupaten Gresik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ali selaku Staff Pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebagai berikut : “ pada awalnya sistem pelayanan itu masih manual. Pada saat manual proses perizinan dari awal hingga akhir ditangani dan dilaksanakan sepenuhnya di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten gresik, maksutnya disini dengan mengisi kolom-kolom yang harus diisi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang nantinya dijadikan arsip yang disimpan di kantor Badan Penanaman Modal, namun itu dirasa kurang efektif karena kertas yang menumpuk semakin banyak mengingat bahwa tingkat investasi di Kabupaten Gresik semakin meningkat dari tahun ke tahun. Maka perlu dilakukan pengembangan agar arsip-arsip penanam modal tidak menumpuk dengan cara adanya pengembangan sistem pelayanan perizinan yang bersifat elektronik sehingga para investor dapat melakuakan investasi dimanapun tanpa harus terus-menerus datang ke kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Pendapat tersebut juga didukung oleh Bapak Johar selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem menyatakan sebagai berikut : “ Sebenarnya peningkatan dari investasi ini sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dari kabupaten Gresik sendiri karena banyaknya investor yang menanamkan modal di Kabupaten Gresik. Investor di Kabupaten Gresik itu tidak hanya berasal dari Kabupaten Gresik saja namun ada juga yang dari luar kota sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut perlu diadakannya pengembangan pelayanan perizinan dari manual menjadi elektronik karena hal ini juga berpengaruh terhadap pemberian pelayanan BPMP kepada publik agar diberikan kemudahan dalam sektor bisnis. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan perencanaan pengembangan pelayanan perizinan dari manual menjadi elektronik untuk diberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada para investor baik dalam hal waktu dan juga biaya” (Hasil Wawancara dengan Bapak Johar pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan
86
Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik)
Berdasarkan hal tersebut perencanaan pengembangan pelayanan informasi perizinan dan investasi adalah perencanaan pengembangan dari sistem manual menjadi elektronik karena mengingat bahwa potensi dan juga keinginan para investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik yang semakin tinggi dan meningkat di setiap tahunnya. Perencanaan pengembangan sistem dari manual ke elektronik ini diharapkan agar para investor semakin tertarik untuk melakukan penanaman modal di Kabupaten Gresik dan juga agar para investor diberikan kemudahan dalam hal akses. Perencanaan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan ini juga merupakan bentuk perbaikan pelayanan dari BPMP selaku perpanjangan tangan dari pusat dalam hal perizinan dan penanaman modal di daerah agar dapat memberikan pelayanan lebih prima kepada investor khususnya masyarakat Kabupaten Gresik yang berminat untuk melakukan penanaman modal dan investasi, Hal ini seperti yang diungkapan oleh Bapak Bambang selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal sebagai berikut : “perubahan dari manual menjadi elektronik merupakan bentuk pengembangan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh BPMP kepada masyarakat khususnya investor yang ingin menanamkan modalnya untuk bisnis di Kabupaten Gresik. Selain itu pengembangan ini merupakan bentuk perbaikan pelayanan yang awalmnya lama dan berbelit-belit agar lebih mudah sehingga masyarakat dapat mengakses dan juga bisa diakases dimanapun ketika memiliki keinginan untuk melakukan penanaman modal dan izin investasi di Kabupaten Gresik.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di
87
Ruang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
Sependapat dengan hal tersebut Ibu Khoiriyah selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan kawasan menyatakan sebagai berikut : “ BPMP merupakan badan perizinan di daerah yang mewakili pusat di daerah sehingga pertanggung jawabannya tetap ke pusat. Tugas BPMP adalah memberikan pelayanan dalam hal perizinan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Gresik. Oleh karena BPMP ini merupakan badan milik negara maka harus dapat memberikan pelayanan yang prima kepada setiap mayarakat baik masyarakat Kabupaten Gresik maupun luar Gresik untuk dapat menanamnkan modal di Kabupaten Gresik. Sehingga untuk memberikan pelayanan yang prima maka diperlukan kemudahan akses mayarakat untuk dapat melakukan perizinan yaitu misalnya melalui perizinan yang bersifat elektronik. Bentuk perizinan yang bersifat elektronik ini merupakan bentuk perbaikan dalam pelayanan publik.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Khoiriyah pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik)
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa perbaikan sistem dari manual ke elektronik ini memang didasarkan juga perbaikan dalam hal pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat khususnya investor yang berencana akan melakukan investasi di Kabupaten Gresik karena Kabupaten Gresik yang memiliki potensi dalam sektor industri. Oleh karena itu perlu diadakan perencanaan pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi dari manual menjadi elektronik di Kabupaten Gresik.
88
Selain itu dalam perencanaan pengembangan sistem ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal, Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2007 tentang pilot project penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) di Batam, Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2008 tentang Penerapan SPIPISE, Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan SPIPISE, Instruksi Presiden nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan SPIPISE, Instruksi Presiden nomor 17 Tahun 2011 tentang Termanfaatkannya SPIPISE di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan SPIPISE. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi mempunyai dasar-dasar hukum dalam perencanaannya seperti dari Undnag-Undang, Peraturan Kepala maupun Instruksi Presiden sebagai landasan yang mengatur tentang pelaksanaan pengembangan Sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik.
89
b. Mekanisme Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik. pelayanan informasi publik khususnya pelayanan perizinan investasi yang bersifat elektronik, mekanisme suatu sistem sangatlah penting guna untuk mempermudah penggunaan dalam menjalankan, memakai, dan mengakses secara jelas prosedur dan persyaratan yang harus dilakukan dan dilengkapi agar proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara efektif dan efisien yang juga membantu kinerja pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Selain membantu kinerja pegawai, mekanisme dibuat untuk memperjelas bagaimana cara kerja dalam proses perizinan investasi kepada para investor untuk mempermudah melengkapi, mengerti dan memahami bagaimana penggunaan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik. Mekanisme dalam penggunaan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik dapat dilihat dalam skema portal SPIPISE. 1) Skema Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Seacara Elektronik Portal SPIPISE adalah sebuah piranti lunak untuk membantu pelayanan informasi dalam perizinan investasi yang dapat diakses oleh siapa saja tetapi informasi yang disajikan tidak seluruhnya disajikan secara bebas
guna
untuk
menjaga
keamanan
data
agar
tidak
terjadi
penyalahgunaan data. berikut ini gambar tentang skema portal Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik :
90
Gambar 4. Skema SPIPISE Sumber : pedoman aplikasi SPIPISE 2013 Menurut gambar skema sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik diatas adalah bahwa para investor dapat melakukan proses registrasi ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan selaku sarana para investor dalam mengurus proses perizinan investasi setelah melengkapi persyaratan dokumen yang telah ditentukan. Setelah melengkapi dan melakukan registrasi di BPMP, maka para investor diberi akun pengguna untuk mengakses data guna untuk mendapatkan izin permohonan melalui portal SPIPISE di website Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hal ini seperi yang diungkapkan oleh Bapak Johar selaku Kepala Sub Bidang Sistem Pengembangan sebagai berikut :
91
“dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik, pelayanan yang digunakan menggunakan portal untuk membantu para investor dalam proses perizinan online melalui website BKPM setelah melengkapi datadata yang dibutuhkan dan melakukan registrasi ke kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik untuk diberi akun pengguna agar dapat melakukan pelayanan perizinan secara online tersebut. Portal SPIPISE dikembangakan untuk memberikan kemudahan kepada para investor dalam melakukan pelayanan informasi perizinan investasi, tetapi tidak semua data yang ada disajikan secara terbuka guna untuk menjaga keamanan dari datadata tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Johar pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Pernyatan diatas didukung pula dari pernyataan bapak Ali selaku Staff Pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebagai berikut : “portal SPIPISE sebenarnya dibuat untuk membantu para pengguna untuk mendapatkan pelayanan informasi perizinan investasi sesuai dengan mekanisme dan persyaratan data yang ada. Portal SPIPISE bisa digunakan setelah para investor melengkapi data-data dalam proses pelayanan perizinan investasi sebelum melakukan registrasi di kantor BPMP untuk pengecekan kelengkapan persyaratan izin prinsip untuk selanjutnya mendapakan hak akses dalam melakukan proses perizinan izin prinsip dan izin usaha secara online di website BKPM. Hak akses dapat dilakukan di website BKPM atau instansi penanaman modal di tingkat kabupaten atau provinsi setelah mempunyai identitas pengguna dan kode akses yang telah di verifikasi oleh instansi penanaman modal tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi dalam perizinan izin rinsip penanaman modal dan izin usaha secara online dilakukan pada portal SPIPISE website Badan Koordinasi Penanaman Modal www.nswi.bkpm.go.id
92
setelah para pengguna selesai melengkapi persyaratan data yang selanjutnya telah diregistrasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik untuk mendapatkan hak akses dan kode akses untuk melakukan perizinan investasi online. Pengajuan hak akses dapat dilakukan melalui permohonan hak akses pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dengan persyaratan sebagai berikut: (a)
Dokumen perusahaan yang terdiri dari rekaman akta badan usaha terbaru serta akta pengesahan akta badan usaha tersebut oleh Kementrian Hukum dan HAM atau pengadilan atau Kementrian Koperasi dan UKM
(b)
Dokumen pimpinan atau penanggung jawab badan usaha yang akan melakukan perizinan berupa identitas pengenal seperti KTP atau paspor. Apabila persyaratan tersebut telah lengkap untuk pengajuan hak akses
dan telah di verivikasi oleh BPMP maka dalam waktu 2 jam setelah berkas diterima, pengguna akan diberi akun akses dan kode akses. Para investor harus mengganti kode akses yang diberi petugas selama 1 hari setelah hak akses diberikan. Jika dalam waktu 1 hari tidak mengganti kode aksesnya, maka secara otomatis SPIPISE akan menghapus hak akses pemilik investor tersebut untuk menjamin keamanan data para investor agar tidak diketahui dan disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggungjawab.
93
2) Alur Perizinan Investasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Alur perizinan dibuat untuk mempermudah para investor untuk malakukan proses perizinan investasi dengan ketentuan, persyaratan dan mekanisme yang benar sesuai dengan SOP yang berlaku di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Alur perizinan harus ditaati dengan benar agar mempercepat proses perizinan dengan efektif dan efisien. Seperti gambar alur perizinan sebagai berikut :
PERKA 5/2013
PERKA 12/2009
PENDAFTARAN
IZIN PRINSIP IZIN PRINSIP
IZIN USAHA IZIN USAHA
Gambar 5. Alur Proses Perizinan Investasi Sumber : Pedoman Aplikasi SPIPISE 2013
94
Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa alur proses perizinan investasi pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009, para investor harus melakukan pendaftaran secara manual dengan datang langsung kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik untuk mengisi form-form pendaftaran yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh petugas BPMP. Setelah melakukan pendaftaran, para investor bisa melakukan izin prinsip penanaman modal kemudian jika persyaratan izin prinsip telah disetujui oleh petugas BPMP, investor dapat melakukan izin usaha. Pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, investor dapat langsung melakukan izin prinsip penanaman modal ke BPMP untuk melakukan registrasi dan pengecekan kelengkapan persyaratan serta mendapatkan hak akses dan kode akses oleh petugas setelah melakukan pendaftaran secara online SPIPISE di website BKPM yang kemudian dapat menggunakan hak akses tersebut untuk mengetahui pelayanan informasi perizinan investasi izin prinsip dan izin usaha. Setelah mengetahui bagaimana proses pendaftaran untuk pelayanan perizinan izin prinsip penanaman modal dan izin usaha, langkah-langkah pemrosesan alur perizinan pun dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dibawah ini adalah pemrosesan izin / non izin di BPMP Kabupaten Gresik sebagai berikut :
95
Front Office
Investor Mengajukan Permohonan izin / Non Izin dengan Menyerahkan Permohonan ke Loket Pelayanan
1. 2.
Penerimaan dan Pemeriksaan Permohonan
Input Permohonan dan Penyusunan Izin / Non Izin
Kabid
Staf
Penomoran Izin / Non Izin Penyerahan / Pengiriman Izin / Non izin
Pemeriksaan Izin / Non Izin
Cetak dan Pengesahan Izin / Non izin
Tata Usaha PDPPM/PDKPM
Kepala BPMP
Gambar 6. Pemrosesan Izin / Non Izin Sumber : Pedoman Aplikasi SPIPISE 2013
Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa alur pemrosesan izin/ non izin di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik adalah para investor dapat menyerahkan permohonan dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang berlaku ke loket pelayanan (Front Office) untuk pengecekan dan pemeriksaan oleh petugas BPMP dan mendapatkan
96
hak akses untuk SPIPISE. Setelah lengkap dokumen investor tersebut, selanjutnya dilakukan input permohonan dan penyusunan izin/ non izin oleh staf (Back Office) untuk dilakukan pemeriksaan oleh kepala bidang pelayanan perizinan. Setelah dilakukan pemeriksaan, permohonan akan dicetak dan dilakukan pengesahan oleh kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, selanjutnya dilakukan penomoran oleh petugas Tata Usaha BPMP yang setelah itu diserahkan kembali kepada investor untuk dapat melakukan hak akses Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik melalui Login Online di portal website BKPM. Dibawah ini merupakan gambar Login Online untuk semua proses perizinan dan pelaporan online sebagai berikut :
Gambar 7. Login Online SPIPISE Sumber : Pedoman Sistem Online SPIPISE Gambar diatas menjelaskan bahwa hak akses SPIPISE dapat dilakukan investor untuk melakukan semua proses perizinan dan pelaporan
97
secara online dalam pelayanan informasi perizinan investasi setelah mendapatkan kode akses oleh petugas BPMP setelah mengajukan dokumen persyaratan dan registrasi di BPMP Kabupaten Gresik. Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh Bapak Bambang selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebagai berikut : “untuk melakukan pelayanan perizinan izin prinsip atau izin usaha mekanisme alurnya adalah investor dapat melakukan pendaftaran langsung di website BKPM www.nswi.bkpm.go.id secara online yang kemudian melakukan registrasi kelengkapan persyaratan oleh petugas untuk mendapatkan hak akses dan kode akses SPIPISE. Selanjutnya permohonan tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh back office untuk dilakukan pengesahan oleh kepala BPMP. Setelah disahkan, penomoran terhadap izin oleh tata usaha dan kemudian diberikan kembali kepada investor agar dapat mengakses SPIPISE tapi kode akses harus diganti maksimal 1 hari setelah pemberian hak akses untuk menajaga keamanan data-data investor agar tidak diketahui oleh siapapun.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan oleh Bapak Prayitno selaku pemohon untuk CV. Kalista Abadi sebagai berikut : “pertama kami mendaftar di website www.nswi.bkpm.go.id lalu kami melakukan registrasi dengan datang ke kantor BPMP Gresik untuk memberikan persyaratan mengurus izin prinsip dan izin usaha. Kemudian kami diberi kode akses oleh petugas dan disuruh untuk mengganti kode akses tersebut kurang dari 1x24 jam. Setelah kami berhasil untuk dapat mengakses sistem online tersebut, kami bisa melihat informasi pelayanan perizinan yang CV kami ajukan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Prayitno pada tanggal 6 Maret 2015 pukul 11.00 WIB di Ruang Tunggu pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
98
3) Menu Utama Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik SPIPISE memiliki 3 menu utama, yaitu informasi penanaman modal, pelayanan penanaman modal dan pendukung. Pada menu informasi penanaman modal dapat diakses : (a) Peraturan perundang-undangan penanaman modal; (b) Potensi dan peluang penanaman modal; (c) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; (d) Jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan; (e) Tata cara pencabutan perizinan dan non-perizinan (f) Tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal; (g) Tata cara pengaduan terhadap layanan penanaman modal; (h) Data referensi yang digunakan dalam layanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal; (i) Data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah dan tanah; (j) Informasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal Pada menu pelayanan penanaman modal, investor dapat mengetahui informasi mengenai : (a) pelayanan perizinan dan non-perizinan;
99
(b) pelayanan penyampaian LKPM; (c) pelayanan pencabutan serta pembatalan perizinan dan nonperizinan; (d) pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi; (e) aplikasi antar muka antar SPIPISE dan sistem pada instansi teknis serta instansi terkait lainnya; (f) penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan dan nonperizinan; (g) jejak audit (audit trail); pada menu pendukung, informasi yang tersaji berupa sebagai berikut : (a) pengaturan penggunaan jaringan elektronik; (b) pengelolaan
keamanan
sistem
elektronik
dan
jaringan
elektronik; (c) pengelolaan informasi yang ditampilkan National Single Window for Investment (NSWi); (d) pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan dan masalah dalam penggunaan SPIPISE; (e) pelaporan perkembangan penanaman modal dan perangkat analisis pengambilan keputusan yang terkait dengan penanaman modal; (f) pengelolaam pengetahuan sebagai pendukung analisis dalam pengambilan putusan pengembangan kebijakan penanaman modal;
100
(g) penyediaan panduan penggunaan SPIPISE. Berdasarkan 3 menu yang terdapat pada SPIPISE tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi penggunanya. c. Implementasi Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik. Implementasi merupakan bentuk dari pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi selalu berhubungan erat dengan evaluasi dan monitoring karena implementasi itu dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah program atau kebijakan. Seperti halnya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui pengadaan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) yang digunakan sebagai sarana dalam perizinan elektronik di Kabupaten Gresik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Johar selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi sebagai berikut: “memang benar pengembangan sistem pelayanan perizinan adalah suatu bentuk implementasi reformasi pelayanan publik. Pengembangan sistem perizinan secara elektronik ini kemudian diimplementasikan untuk para investor dan penanam modal khususnya di wilayah Kabupaten Gresik. Tidak terbatas itu juga, untuk investor luar daerah Kabupaten Gresik pun dapat menggunakan sistem perizinan elektronik ini sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa penanam modal di Kabupaten Gresik berasal dari luar wilayah Kabupaten Gresik dan diharapkan penanaman modal yang ada di Kabupaten Gresik dapat meningkat setiap tahunnya dengan adanya sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik” (Hasil Wawancara dengan
101
Bapak Johar pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Sependapat dengan hal tersebut Ibu Heni selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan sebagai berikut: “Sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini sudah ada di Kabupaten Gresik sejak tahun 2011 dan langsung diimplementasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik. Fungsi dari Sistem perizinan ini adalah sebagai sarana untuk memfasilitasi dalam proses perizinan bagi para penanam modal. Selain itu Sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini sudah ada di Kabupaten Gresik ini juga merupakan sebuah perubahan pembaharuan dalam hal pelayanan publik dan juga pemerintaha daerah berharap agar dapat tercipta pemerintahan yang berbasis good goverment ” (Hasil Wawancara dengan Ibu Heni pada tanggal 6 Maret 2015 pukul 11.00 WIB di Ruang Tunggu perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik telah diimplementasikan di Kabupaten Gresik dari tahun 2011 untuk mempermudah dalam proses pelayanan perizinan bagi para investor yang ada di Kabupaten Gresik. Kemudian dengan adanya sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini sudah ada di Kabupaten Gresik ini dapat memberikan sumbangan kemajuan di Kabupaten Gresik dan juga dapat menjadi sarana untuk terciptanya Good Governance di Kabupaten Gresik. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa permasalahan yaitu sistem perizinan secara elektronik masih sering error. Hal ini merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di Kabupaten Gresik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
102
Bapak Yunus selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Perizinan Non Penanaman Modal sebagai berikut : ”SPIPISE merupakan sistem perizinan secara elektronik yang berfungsi untuk sarana dalam perizinan investasi di Kabupaten Gresik. Dalam pelaksanaannya SPIPISE membutuhkan komputer, internet, printer. Dalam pelaksanaannya komputer yang dilengkapi oleh internet yang langsung terhubung oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal di pusat guna untuk mempercepat pelaporan perizinan investasi di Kabupaten Gresik. Pada sistem perizinan secara elektronik ini para investor harus terhubung dengan internet apabila hubungan komputer dengan internet tidak baik maka akan menyebabkan keterlambatan dalam melaporkan jumlah investasi dan penanam modal di BPMP Kabupaten Gresik. Kemudian untuk laporan ke BKPM juga harus ada jaringan internet karena SPIPISE benar-benar menggunakan sistem elektronik secara keseluruhan. Pada pelaksanaannya terkadang masih ada keeroran karena jaringan internet yang kurang sehingga menyebabakan penundaan dalam inventaris perizinan dan juga investasi” (Hasil Wawancara dengan Bapak Yunus pada tanggal 9 Maret 2015 Pukul 09.00 WIB di Ruang tunggu pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan Investasi Kabupaten Gresik).
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa sistem perizinan dan penanaman di Kabupaten Gresik ini menggunakan sistem elektronik yang sepenuhnya. Memang dulu menggunakan sistem manual namun dengan adanya perencanaan pengembangan sehingga berubah menjadi elektronik. Kemudian dalam pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik masih ada masalah yaitu ke-erorr-an karena internet yang terkadang tidak maksimal. Sehingga proses inventaris perizinan dan penanaman modal ke BPKM menjadi terhambat. Kemudian dalam pelaksanaannya melibatkan para investor yang terdiri dari bermacam-macam golongan perusahaan mulai dari yang kecil hingga berjangka besar. Hal ini
103
sesuai dengan penyataan dari Bapak Ali selaku Staff Pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebagai berikut : “ jadi pada dasarnya pengguna SPIPISE adalah para investor di dalam wilayah Kabupaten Gresik karena kemungkinannya adalah mengapa harus menanam modal jauh-jauh apabila di Kabupaten Gresik saja sudah bisa menghasilkan dengan jumlah yang relatif cukup. Untuk penanam modal sendiri terdiri dari beberapa CV, Firma, PT ataupun perseorangan yang sudah pasti melakukan penanaman modal dan invesatasi di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu perlu adanya SPIPISE sebagai sistem perizinan elektronik melihat pelaksanaan atau implementasi dari pengembangan pelayanan perizinan ini cukup baik dan cenderung meningkat walaupun masih terdapat beberapa kekurangan error, dan juga sumberdaya manusia yang kurang terampil” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Hal serupa juga diungkapakan oleh Bapak Bambang selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal sebagai berikut : “ Pada pelaksanaannya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik memang mempermudah Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melakukan proses inventaris dan juga monitoring terkait dengan jumlah investasi dan juga penanaman modal di Kabupaten Gresik. Namun hal ini juga masih banyak mengalami beberapa kendala yang belum ditemukan bagaimana penyelesaiannya. Beberapa masalah tersebut yaitu seperti internet yang error itu sangat berpengaruh pada konseksi untuk registrasi rencana perizinan di Kabupaten Gresik. Kemudian apabila koneksi internetnya buruk maka laporan yang harus diberikan kepada BKPM menjadi terhambat. Hal-hal seperti ini menghambat kinerja BPMP selaku badan perizianan di daerarah untuk dapat melaksanankan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian masalah selanjutnya adalah sumberdaya manusia yang kurang terampil dalam menggunakan sistem informasi sebagai sarana dalam pengelolaan SPIPISE ini, padahal SPIPISE ini benar-benar harus elektronik. Sehingga diperlukan sumberdaya manusia yang mampu menggunakan teknologi informasi elektronik dalam penggunaannya.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Tunggu
104
pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa SPIPISE dalam pelaksananya masih banyak mengalami permasalahan salah satunya adalah sistem internet yang masih error dan kemudian sumberdaya manusia yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi informasi elektroniks sebagai sarana utama dalam penggunaan SPIPISE. Hal ini menjadi sangat penting karena SPIPISE melibatkan investor sebagai pengguna SPIPISE ini. Hal ini juga dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan SPIPISE sudah cukup merata atau belum. Hal ini seperti diungkapakan oleh Bapak Ali selaku Staff Pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebagai berikut : “ SPIPISE ini digunakan oleh beberapa perusahaan yang hanya mengurus izin prinsip penanaman modal dan usaha. Seharusnya SPIPISE itu digunakan oleh semua investor baik dari Kabupaten Gresik maupun luar Kabupaten Gresik untuk melakukan perizinan namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa perusahaan yang “nakal” yaitu belum memiliki surat perizinan dan juga perizinannya masih manual. Sebenarnya BPMP sudah menghimbau untuk para investor agar menggunakan SPIPISE tetapi namanya juga sumberdaya kurang jadi masih sudah untuk menggunakan SPIPISE dalam laporan perizinan investasi dan penanaman modal. Bahkan ada perusahaan yang tidak mengantongi izin dalam melakukan usaha di Kabupaten Gresik. Untuk saat ini masih diberikan peringatan karena BPMP masih memberi kesempatan untuk memperbaiki kelalaian perusahaan tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dijelaskan bahwa pengguna SPIPISE ini adalah semua perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik. Namun masih saja ada investor yang tidak mengantongi izin penanam modal dan
105
investasi dan juga masih saja ditemukan perushaan yang tidak menggunakan SPIPISE sebagai sarana untuk investasi elektronik. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Yowi selaku Pemilik CV. Kawan Setia sebagai berikut : “ perizinan yang dilakukan oleh CV Kawan Setia memang dilakukan secara manual karena dianggap tidak efektif dan tidak efisien dalam pelaksanaannya. Kemudian dalam pelaksanaannya sistem elektronik ini CV. Kawan Setia tidak mnendapatkan kejelasan prosedur pelayanan informasi dalam proses perizinan elektronik. Hal ini membuat CV. Kawan Setia tidak menggunakan SPIPISE sehingga lebih memilih sistem manual dalam perizinan dan investasi modal di Kabupaten Gresik. Namun tidak menutup kemungkinan CV. Kawan Setia akan menggunakan sistem elektronik tersebut karena CV. Kawan Setia pernah dihimbau untuk menggunakan SPIPISE oleh cv lain karena dirasa lebih mudah.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Yowi pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 13.00 WIB di Ruang Tunggu pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
Berdasarkan
pernyataan
tersebut
menjelaskan
bahwa
SPIPISE
pemanfaatannya tidak merata ada yang menggunakan SPIPISE dan juga ada yang tidak menggunakan SPIPISE. Padahal sudah dilakukan sejak 2011 tetapi hingga saat ini masih ada perusahaan yang lebih memilih manual sebagai sarana perizinan penanaman modal dan investasi di Kabupaten Gresik. Hal ini dapat mengganggu kinerja dari BPMP Kabupaten Gresik. Padahal pengembangan ini berfungsi agar mempercepat dan memperbaiki kineja dari BPMP Kabupaten Gresik. Namun juga ditemukan beberapa perusahaan SPIPISE sebagai sarana dalam perizinan dan penananman modal di Kabupaten Gresik. Hal ini seperti diungkapkan oleh Adi Hartono pemilik PT. Adi Hartono (Penambang) sebagai berikut:
106
“PT. saya sudah menggunakan perizinan elektronik ini kurang lebih selama tiga tahun karena pada saat itu PT saya dihimbau oleh BPMP untuk menggunakan SPIPISE sebagai sarana perizinan dan juga lebih mudah, efektif baik dalam hal waktu dan biaya sehingga saya beralih dari manual menjadi elektronik. Kemudian saya merasa dengan sistem elektronik prosesnya tidak berbelit-belit dan juga membutuhkan waktu yang sedikit karena kan PT saya ini bergerak harus cepat dan juga sangat membutuhkan perizinan sebagai legalitas dalam bekerja kalau tidak ada perizinan bagaimana nanti PT saya ini dapat bekerja secara maksimal.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Adi pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 14.30 WIB di Ruang Tunggu pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Siti selaku pemilik CV. Graha Amarta sebagai berikut : “pada dasarnya cv saya sudah menggunakan SPIPISE dari tahun 2012 saya selaku pemilik merasa tidak terganggu dengan adanya SPIPISE ini hanya saja saya masih menemukan keeroran dalam melakukan pendataan melalui SPIPISE sehingga terkadang saya merasa sulit untuk dapat melakukan pembaharuan dalam hal perizinan investasi dan modal untuk CV saya. Saya merasa cukup puas hanya itu saja masalahnya yaitu masalah sistem dari BPMP yang terkadang error jadi saya harus datang ke BPMP untuk melakukan konfirmasi seccara manual itu menurut saya cukup menggangggu pekerjaan dan waktu saya.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 14.30 WIB di Ruang Pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sebenarnya sudah ada PT dan CV yang menggunakan SPIPISE namun permasalahannya adalah ketika saluran internet terganggu di BPMP maka proses registrasi dan verifikasi data untuk pembaharuan ijin penamana modal dan investasi menjadi terhambat. Hal ini menjadikan pelayanan BPMP yang seharusnya prima menjadi menjadi kurang maksimal dikarenakan sistem internet yang terhambat. Kemudian
107
SPIPISE ini juga sebenarnya memberikan manfaat lebih bagi para investor khususnya dalam hal biaya administrasi. Hal ini seperti pernyataan dari Ibu khoiriyah selaku
Kepala Sub Bidang pengembangan kawasan, sebagai
berikut : “Semenjak PT saya menggunakan SPIPISE saya merasa banyak sekali keuntungan yang saya dapatkan khususnya dalam hal biaya administrasi daya tidak harus datang ke BPMP secara berkelanjutan untuk mengurus surat menyurat dalam hal perizinan dan investasi PT saya. Saya merasa bahwa saya cukup terbantu dengan adanya SPIPISE ini, Namun yang menjadi kendala saya selama ini adalah ketika sistem tersebut tiba-tiba error itu bisa membuat saya harus bolak balik mengurus surat perizinan saya di Kantor BPMP.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Khoiriyah pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Prayitno pemilik CV Kalista Abadi sebagai berikut : “ Selama saya menggunakan SPIPISE saya merasa lebih mudah dalam hal perizinan cv saya karena saya pernah merasakan pada saat menggunakan sistem manual dan itu memang membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit. Saya pernah juga tidak tepat waktu untuk mengurus verifikasi data untuk perizinan CV saya karena sistem yang dulu itu benar benar ribet dan rumit sehingga amat menyita waktu dan pikiran saya. Memang menggunakan SPIPISE lebih cepat namun terkadang saya masih salah melakukan pendataan terhadap SPIPISE imi karena ada beberapa bahasa yang saya tidak mengerti sehingga akan mempersulit saya dalam pendataan perizinan saya.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Prayitno pada tanggal 6 Maret 2015 pukul 11.00 WIB di Ruang tunggu pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sistem pelayanan perizinan investasi elektronik ini sudah sangat membantu dalam hal pelayanan perizina usaha di Kabupaten Gresik. Namun
108
masalah yang timbul adalah masalah kesiapan sumberdaya manusia untuk menerima sistem baru dalam menyelesaikan urusan perizinan investasi dan modal di Kabupaten Gresik. Selain itu masalah yang timbul adalah sering error dalam pendataan dan penatausahaan serta registrasi oleh para investor sehingga menyebabkan investor merasa harus berbelit belit untuk datang ke BPMP untuk mengurus ke-erorr-an tersebut. d. Dampak Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Informasi Secara Elektronik adalah suatu inovasi dalam bidang pelayanan khususnya pada bidang perizinan penanaman modal dengan menggunakan elektronik seperti komputer, internet, dan printer sebagai bagian penting dalam proses pelaksanaan proses perizinan yang terhubung langsung kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dimana proses pelaksanaannya dilakukan para penanam
modal
di
masing-masing
Kabupaten/kota
tempat
dimana
penanaman modal tersebut dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik
yang telah
melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Manajemen pada bidang perizinan penanaman modal yang berbentuk Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik karena pelayanan perizinan sebelumnya yang masih manual dianggap masih kurang dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal perizinan penanaman modal yang ada di Kabupaten
109
Gresik. Berbagai dampak akan muncul ketika kebijakan pelayanan publik khususnya dalam hal pelayanan perizinan yang telah terjadi pengembanagan dari yang sebelumnya manual menjadi berbasis elektronik. Banyak keuntungan yang didapat oleh Pemerintah Daerah maupun para investor dengan adanya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik seperti lebih keefektifitasan dan keefisiensiannya. Seperti yang dinyatakan bapak Johar selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi sebagai berikut: “sistem pelayanan perizinan secara elektronik ini memang memberikan banyak manfaat dan dampak yang positif untuk proses perizinan yang dahulunya manual. Dahulu sebelum adanya pengembangan sistem pelayanan elektronik, mulai pendaftaran dan semua pengisian data-data form harus dilakukan langsung di Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten Gresik. Hal ini terkadang menyulitkan BPMP dalam hal inventarisasi dokumen perizinan penanaman modal yang ada di Kabupaten Gresik. Setelah adanya pengembangan sistem informasi manajemen maka inventarisasi dokumen-dokumen lebih tertata dan terstruktur sehingga dalam pemberian informasi pelayanan perizinan penanaman modal lebih baik dari sebelum adanya perizinan secara elektronik ini. Kemudian dengan adanya pengembangan ini maka waktu yang dibutuhkan cenderung lebih sedikit sekitar 3-7 hari. Sedangkan pada saat manual bisa lebih 2 minggu.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Johar pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan diatas maka dampak dari adanya pengembangan Sistem pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dan terdapat dampak positif dari sistem elektronik salah satunya adalah inventarisasi dokumen-dokumen yang lebih terstruktur dan juga mudah untuk dilakukan evaluasi terhadap para penanam modal yang
110
akan menamkan modal di Kabupaten Gresik oleh petugas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik karena SPIPISE ini menggunakan elektronik dalam semua prosesnya sehingga para penanam modal tidaklah perlu datang ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Kemudian ketika menggunakan SPIPISE lebih membutuhkan waktu yang relatif singkat yaitu 3-7 hari hal ini karena dalam pembuatan perizinan dapat dilakukan dengan mengakses website yang terhubung langsung kepada server Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sependapat dengan hal tersebut, maka pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Heni selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan sebagai berikut : “memang benar jika berbagai dampak positif sangat dirasakan oleh pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dalam hal pemberian pelayanan di bidang perizinan penanaman modal. Sebelumnya banyak form-form berbentuk kertas yang secara manual harus di dokumentasikan. Hal tersebut kami rasa tidak efektif dalam hal inventarisasi dokumen yang seharusnya dilakukan dengan baik guna untuk pemberian pelayanan informasi dan perizinan penanaman modal kepada yang membutuhkan. Setelah adanya pengembangan Sistem Informasi Manajemen di bidang pelayanan perizinan yang sekarang menjadi elektronik dalam prosesnya maka semua menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dengan adanya pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Pelayanan Investasi Secara Elektronik ini, investasi yang ada di Kabupaten Gresik cenderung semakin meningkat dari tahun-tahun lalu apalagi sebelum menggunakan sistem elektronik karena potensi investasi yang ada di kabupaten Gresik yang sangat besar maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dapat memfasilitasi dengan pelayanan yang lebih baik.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Heni pada tanggal 6 Maret 2015 pukul 11.00 WIB di Ruang Tunggu perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa banyak keuntungan dan dampak positif yang didapat oleh pengelola maupun
111
penggunan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik ini seperti inventarisasi dokumen-dokumen yang lebih baik sehingga mampu memberikan pelayanan informasi dalam hal perizinan yang lebih tertata, baik dan cepat karena inovasi dan kualitas pelayanan khususnya pelayanan perizinan salah satunya dilihat dari bagaimana kepuasaan para pengguna serta bagaimana para pengelola dapat memberikan pelayanan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat seperti dukungan investarisasi dokumen yang baik bagi pelayanan informasi khususnya perizinan investasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Hal ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hamim pemilik CV. Benejaya selaku pengguna Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik sebagai berikut : “banyak keuntungan yang CV kami dapatkan setelah kami menggunakan perizinan melalui elektronik ini seperti keuntungan efisien waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Sebelum kami menggunakan pelayanan perizinan secara elektronik, bia ingin mengurus surat izin harus bolak–balik ke kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Terkadang waktu terbuang banyak hanya untuk mengurus satu izin. Tetapi saat kami telah menggunakan sistem pelayanan perizinan secara elektronik, semuanya semakin lebih mudah dan cepat. Cepat dalam hal waktu yang digunakan, cepat dalam hal penyelesaian surat izinnya, apalagi badan usaha kami letaknya lumayan jauh dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik ini. Memang menurut kami, sistem pelayanan perizinan yang menggunakan elektronik seperti ini adalah suatu inovasi yang sangat baik untuk pelayanan perizinan yang sebelumnya masih menggunakan manual dan belum menggunakan internet untuk akses kepada pusatnya. Jadi hal ini juga memberikan kemudahan pelayanan pemerintah untuk badan usaha dan para penanam modal lainnya.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Hamim pada tanggal 9 Maret 2015 pukul 11.00 WIB di Ruang Tunggu perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
112
Dari pernyataan yang telah diuraikan diatas bahwa dampak positif dari adanya pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang tidak hanya didapatkan oleh pengelola pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik saja, tetapi dampak positif juga didapatkan oleh pengguna layanan perizinan penanaman modal yang ada di Kabupaten Gresik, seperti semakin mudahnya dalam mengurus pelayanan perizinan karena semakin efektif dan efisien dalam hal waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan daripada sebelum menggunakan pelayanan perizinan secara elektronik ini sehingga dampaknya pun banyak penanam modal yang semakin menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik, karena iklim industri untuk penanaman modal yang cukup tinggi di kabupaten Gresik. Kemudian dalam pelaksanaannya masih ada dampak negatif yang dirasakan hal ini seperti seolah olah para investor tidak perduli atau cenderung untuk meremehkan perizinan atas badan usahanya. Setelah adanya perizinan bersifat elektronik ini seharusnya yang terjadi adalah keefektifan dan juga kemudahan baik dari BPMP maupun para investor. Namun yang terjadi adalah ketimpangan terutama pada BPMP. BPMP harus bekerja ekstra dalam menyelesaikan karena apabila tidak tepat waktu maka ada pengurangan kinerja dengan “ diberi tanda merah” yang menyatakan ini telat dalam penyelesaian. Hal ini disebabkan karena investor telat dalam melengkapi dan memperbaharui perizinan penanaman modal di Kabupate Gresik. Hal ini sangat mengganggu proses perizinan dan juga kinerja dari BPMP Kabupaten
113
Gresik hal ini seperti diuangkapkan oleh Bapak Johar selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi sebagai berikut: “sistem pelayanan perizinan investasi berbasis elektronik ini dapat dilakaukan secara mandiri oleh para investor setelah melakukan registrasi di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik maka terkadang para investor telambat dalam menginput data yang diperlukan untuk setelah itu di kirim melalui website Badan Koordinasi Penanaman Modal. Karena adanya keterlambatan maka proses perizinan menjadi lebih lama, sebelum keluarnya Izin Prinsip Penanaman Modal tidak akan bisa mengajukan pengurusan perizinan yang lainnya. Para investor juga terkadang tidak lengkap dalam memberikan data-data yang diperlukan untuk pengimputan data yang mengakibatkan terlambatnya proses perizinan tersebut padahal pelayanan publik yang baik harus cepat dalam melakukan pelayanan dan tepat waktu dalam penyelesaiannya. Jika penyelesaian berkasberkas melebihi waktu yang telah ditentukan maka di website akan muncul warna merah yang dilambangkan sebagai waktu jatuh tempo penyelesaian proses perizinan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Johar pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di BPMP Kabupaten Gresik. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu bentuk inovasi dalam pengembangan pelayanan yang akan mempengaruhi menjadi lebih baik dan bagaimana kinerja dapat berjalan lebih maksimal daripada sebelumnya. Sistem Informasi Manajemen termasuk inovasi terbaru meskipun tidak semua orang mengetahui ataupun menggunakannya dengan baik. Sistem Informasi Manajemen dapat dijadikan suatu alat untuk meningkatkan bagaimana kualitas pelayanan yang lebih prima khususnya dalam bidang pelayanan informasi perizinan investasi yang ada di Kabupaten Gresik. Seperti yang
114
telah disinggung sebelumnya bahwa iklim investasi yang ada di kabupaten Gresik cukup besar dikarenakan salah satu pendapatan terbesar Kabupaten Gresik adalah dari sektor pembangunan industrinya. Kabupaten Gresik dengan potensi besarnya dalam sektor industri, maka pelayanan perizinan pun semestinya sudah melakukan pengembanganpengembangan guna untuk mempermudah, mempercepat dan memfasilitasi para penanam modal untuk semakin banyak melakukakan investasi di Kabupaten Gresik. Dengan dituntutnya pemerintah untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, maka pengembangan sistem informasi manajemen khususnya dalam bidang pelayanan informasi perizinan investasi yang sebelumnya manual, sehingga pada tahun 2011 telah menerapkan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik secara nasional yang langsung diawasi oleh pusat yakni Badan Koordinator Penanaman Modal guna memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat khususnya dalam bidang perizinan di kabupaten Gresik. Faktor pendukung juga menjadi beberapa alasan untuk kesuksesan
adanya pengembangan sistem informasi pelayanan investasi
secara elektronik ini untuk mengahasilkan pelayanan perizinan yang lebih baik dan ada pula beberapa faktor yang menghambat pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini karena tidak dipungkiri bahwa segala kebijakan pasti memiliki kelebihan atau kelemahan dalam impementasinya. Faktor pendukung dan penghambat secara internal dan
ekternal
juga
mempengaruhi
dari
pelaksanaan
implementasi
115
pengembangan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik ini.
a.
Faktor
pendukung
Pengembangan
Sistem
Pelayanan
Informasi
Perizinan Investasi Secara Elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan di BPMP Kabupaten Gresik 1)
Faktor pendukung internal Dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ada beberapa faktor pendukung untuk mempermudah, memperlancar dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan secara elektronik ini. Beberapa faktor internal dan eksternal mempengaruhi atas pengembangan sistem informasi manajemen yang dianggap masih baru tersebut khususnya pada bidang pelayanan perizinan. Faktor pendukung internal berasal dari dalam institusi itu sendiri yang meliputi faktor input seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, ataupun undang-undang yang sebelumnya telah mengatur dari pengembangan sistem pelayanan infornasi perizinan investasi secara elektronik. (a)
Ruangan yang nyaman untuk pengelolaan pelayanan perizinan. Ruangan yang baik dan nyaman sangat menjadi faktor pendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenyamanan ruangan akan berpengaruh cukup besar dalam pemberian layanan ataupun penerima layanan. Kenyamanan ruangan
yang
baik
menciptakan
suasana
yang
kondusif,
116
menciptakan kinerja yang maksimal karena apabila ruangan tempat pemberian pelayanan tidak nyaman maka pemberian pelayanan tidak akan maksimal. Begitu pula dengan penerima pelayanan, apabila ruangan pelayanan baik dan nyaman maka kepuasaan pelanggan akan semakin meningkat. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Heni selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebagai berikut: “ salah satu kepuasan pelanggan tidak hanya dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian surat perizinan dan biaya yang minimal saja, tetapi kepuasan pelanggan juga tergantung bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang ada di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan khususnya di ruang pelayanan perizinan. Sarana yang baik, nyaman serta kondusif akan mempengaruhi bagaimana para pegawai dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Semakin nyaman tempatnya output yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi. Hal inipun akan berdampak kepada kepuasan masyarakat pula. Pada era sekarang pelayanan yang prima sangat diperlukan karena sekarang masyarakat menginginkan pelayanan yang bukan hanya mudah, cepat dan murah saja, tetapi bagaimana kenyamanan mereka dalam ruangan pada saat memperoleh pelayanan. Badan Penananaman Modal dan Perizinanan Kabupaten Gresik berusaha untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin kritis. Sarana prasarana yang baik dan nyaman akan meningkatkan iklim penanaman modal dan perizinan yang lebih baik dari sebelumnya. Para pegawai pun semakin baik dalam kinerjanya dan pemberian layanan perizinan di Kabupaten Gresik.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Heni pada tanggal 6 Maret 2015 pukul 11.00 WIB di Ruang Tunggu perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Dari penyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung internal pengembangan sistem pelayanan informasi pelayanan investasi adalah Ruangan yang baik dan nyaman untuk
117
pengelolaan pelayanan perizinan. Sarana dan prasara yang baik dan nyaman adalah faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan. Hal tersebut merupakan faktor yang sangat berpengaruh kepada kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Bukan hanya kecepatan penyelesaian dokumen surat perizinan dan biaya yang murah saja, tetapi bagaimana kenyamanan pegawai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan pada saat melakukan proses perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Hal tersebut diatas sependapat seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Yusuf selaku pemilik badan usaha PT Multi Tasking Pratama sebagai berikut : “saat proses perizinan yang kami lakukan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik ruangan yang nyaman sangat berpengaruh pada rasa kepuasaan kami sebagai pengguna layanan. Sarana dan prasarana yang baik secara tidak langsung akan menimbulkan rasa kepercayaan kepada instansi untuk melakukan implementasi proses perizinan dan tidak akan merasa bosan apabila sedang menunggu registrasi pengisian form-form perizinan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 14.00 WIB di Ruang Tunggu perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Hal diatas dapat disimpulkan bahwa ruangan yang baik dan nyaman untuk pengelolaan pelayanan perizinan adalah faktor pendukung internal yang penting dalam implementasi sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik di Badan Penananaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Tidak hanya berdampak pada kinerja pegawai yang akan semakin baik dalam
118
memberikan pelayanan tetapi juga memberikan rasa kepuasan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan dalam melakukan proses perizinan di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. (b)
Komputer yang menggunakan sistem operasi windows 7. Sistem
pelayanan
informasi
perizinan
investasi
secara
elektronik adalah pelayanan perizinan yang berbasis elektronik atau menggunakan komputer dan alat-alat elektronik lain dalam proses pelaksanaannya. Salah satu fasilitas yang diberi pusat yakni Badan Koordinator Penanaman Modal kepada daerah-daerah yakni Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah pemberian fasilitas 3 unit komputer, printer dan modem sebagai prasarana penunjang sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik. Pada fasilitas komputer yang diberikan, pusat memberi bantuan komputer dengan menggunakan sistem operasi komputer windows 7. Beberapa alasan dikemukakan oleh Bapak Johar selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebagai berikut:
119
“beberapa unit bantuan komputer, printer dan modem sebagai fasilitas yang diberikan pusat yakni Badan Koordinator Penanaman Modal kepada daerah yakni Badan Penanaman Modal dan Perizinan guna untuk menunjang pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik. Pemberian fasilitas unit elektronik komputer juga tidak asal diberi tanpa melihat bagaimana kualitasnya. Salah satu kualitas yang dilihat disini tidak melulu soal harga yang mahal. Terkadang orang selalu berpikir bahwa barang yang berkualitas adalah barang dengan harga yang mahal tanpa melihat spesifikasi yang ditawarkan barang tersebut. Jadi Badan Koordinator Penanaman Modal memberikan 3 unit komputer dengan menggunakan sistem operasi windows 7 dengan banyak kelebihan didalamnya. Karena dengan faktorfaktor pendukung tersebut maka proses pemberian pelayanan akan berjalan dengan lancar.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Johar pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Pendapat tersebut diatas juga disetujui oleh Bapak Ali selaku Staff Pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebagai berikut: “pemberian bantuan unit-unit elektronik seperti 3 unit komputer, printer dan modem dalam pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik oleh Badan Koordinasi penanaman Modal kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di daerah-daerah adalah salah satu fasilitas pendukung dalam mempermudah dan memperlancar proses pelayanan perizinan. Pusat memberikan 3 unit komputer dengan menggunakan sistem operasi komputer windows 7. Mengapa windows 7? Karena windows 7 dianggap mempunyai spesifikasi yang cukup mumpuni dalam proses pelayanan perizinan bebasis elektronik ini. Dari proses awal hingga sebelum surat keputusan dikeluarkan, inventarisasi dokumen-dokumen serta pemberian informasi pengguna sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik bisa langsung melihat pada website Badan Koordinasi Penanaman Modal secara online. Maka dari itu sistem operasi komputer dengan spesifikasi yang baik adalah kunci dari kepuasan pelanggan dalam mengakses pelayanan perizinan yang berbasis pada elektronik ini. Kelebihan dari windows 7 adalah yang pasti adalah proses sistem operasinya yang cukup cepat dan tidak lemot, terdapat aplikasi Device Storage Fitur untuk
120
memudahkan pencarian dokumentasi karena inventarisasi dokumen adalah hal yang penting, dan mendukung teknologi dengan layar sentuh untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan komputer dalam proses perizinan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung internal dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik adalah penggunaan komputer yang menggunakan sistem operasi windows 7. Badan Koordinator Penanaman Modal sebagai pemberi bantuan fasilitas 3 unit komputer, printer dan modem pada setiap daerah yang diwakili oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagai pengelola pelayanan perizinan di Kabupaten Gresik. Penggunaan sistem operasi dengan windows 7 pada komputer Badan Penanaman Modal dan Perizinan sangat membantu dan menjadi faktor pendukung dalam kelancaran proses pemberian pelayanan yang baik khususnya dalam hal pelayanan perizinan di Kabupaten Gresik dengan alasan bahwa sistem operasi windows memiliki kelebihan diantaranya proses sistem operasinya yang cukup cepat dan tidak lemot, terdapat aplikasi Device Storage Fitur untuk memudahkan pencarian dokumentasi karena inventarisasi dokumen adalah hal yang penting, dan mendukung teknologi dengan layar sentuh untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan komputer dalam proses perizinan di Kabupaten Gresik. Dengan
121
begitu para pengguna akan mencapai kepuasan yang lebih dalam proses pembuatan surat perizinan karena didukung serta ditunjang oleh prasarana yang baik pula.
(c)
Adanya dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik. Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatunya sudah ada hukum yang mengatur diatasnya. Segala kebijakan yang telah dilaksanakan pasti melalui beberapa proses pemikiran yang matang dan melalui perencanaan yang baik pula. Seperti halnya penciptaan inovasi-inovasi baru dalam era globalisasi ini. Pemerintah harus selalu siap dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Inovasi dan kreatifitas yang terus digagas adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kritis dan cerdas di era globalisasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai koordinator pelaksana di bidang pelayanan perizinan investasi membuat kebijakan tentang pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik guna untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya dalam bidang penanaman modal. Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagai pelaksana dalam membantu Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi
122
secara elektronik dalam pelaksanaanya telah ditentukan oleh dasar hukum yang mengaturnya. Dasar hukum sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik telah diatur melalui peraturan-peraturan diantaranya adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal, Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2007 tentang pilot project penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) di Batam, Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2008 tentang Penerapan SPIPISE, Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan SPIPISE, Instruksi Presiden nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan SPIPISE, Instruksi Presiden nomor 17 Tahun 2011 tentang Termanfaatkannya SPIPISE di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan SPIPISE. Hal tersebut juga diperkuat oleh penyataan dari Bapak Bambang selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Perizinan di Badan Penanamam Modal dan Perizinan kabupaten Gresik sebagai berikut: “ sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik mempunyai dasar hukum yang mengaturnya. Beberapa dasar hukum sistem pelayanan informasi perizinan investasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013, Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2007,
123
Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2008, Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2010, Instruksi Presiden nomor 14 Tahun 2011, Instruksi Presiden nomor 17 Tahun 2011, Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2013.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik) Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Khoiriyah selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebagai berikut: “ segala kebijakan pasti mempunyai dasar hukum sebagai kuasa untuk mengaturnya dan bersifat mengikat. Dalam pengembangan sistem pelayanan perizinan berbasis menggunakan elektronik ini juga ada dasar hukum yang mengatur didalamnya. Bagaimana sistem tersebut dibuat, di implementasikan hingga sistem tersebut dievaluasi guna untuk memperbaiki dan menghasilkan output yang lebih baik lagi kedepannya. Dengan adanya dasar hukum, semua kegiatan proses pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan berjalan lebih baik lagi kedepannya.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Khoiriyah pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik mempunyai beberapa dasar hukum atau peraturan-peraturan guna untuk mempermudah proses pelayanan khususnya dalam bidang perizininan investasi serta memperlancar dalam
implementasi
pelaksanaan
proses
pelayanan
dan
pengawasan untuk selanjutnya dapat di evaluasi guna untuk
124
menghasilkan perbaikan bagi kebijakan-kebijakan yang akan di rancang selanjutnya. Hal ini menjadi faktor pendukung internal dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang ada di Kabupaten Gresik. Dengan adanya dasar hukum yang jelas mengatur pelaksanaan SPIPISE, maka iklim investasi dan pembangunan yang ada di Kabupaten Gresik akan semakin meningkat karena adanya kemudahan dalam kecepatan dan ketepatan pelayanan perizinan yang menjadi kepuasan masyarakat. 2) Faktor pendukung eksternal Faktor pendukung eksternal adalah faktor-faktor pendukung dari pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang berasal dari luar instansi dan dengan cakupan yang lebih luas dan kompleks. Terdapat faktor pendukung eksternal yang mendukung adanya pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik adalah sebagai berikut: (a)
Kabupaten Gresik adalah daerah dengan banyak industri. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, industrialisasi dan pasar bebas masuk ke Indonesia dengan mudahnya. Pemerintah pun terus melakukan inovasi dalam hal pelayanan publik khususnya pada bidang perizinan. Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan hak otonom kepada daerah-daerah yang diwakilkan oleh Badan Penanaman Modal dan perizinan untuk
125
melakukan pengembangan sistem informasi manajemen yang berbasis elektronik guna untuk mempermudah pelayanan perizinan yang sebelumnya masih menggunakan manual. Kabupaten Gresik adalah kabupaten dengan banyak industri yang terdiri dari industri besar, menengah atapun kecil. Perkembangan Kabupaten Gresik sebagai kota industri akan terus meningkat setiap tahunnya apalagi Kabupaten gresik adalah sebagai kota penyangga dimana industrialisasi yang ada terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan adanya industrialisasi di Kabupaten Gresik, maka pelayanan publik dalam bidang pelayanan perizinan haruslah semakin baik dalam memberikan pelayanannya pula. Pada tahun 2011 pengembangan pada sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik sepenuhnya dilaksanakan pada proses perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Yunus selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Perizinan Non Penanaman Modal sebagai berikut: “ pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini Badan Koordinator Penanaman Modal awalnya hanya mengeluarkan kebijakan pelaksanakan SPIPISE untuk 40 kota termasuk Kabupaten Gresik didalamnya karena Kabupaten Gresik dianggap memiliki potensi yang cukup bagus bagi pembangunan investasi disini. Kabupaten Gresik sudah memiliki banyak industri baik besar, menengah ataupun kecil. Industrialisasi yang ada di Kabupaten Gresik semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu pengembangan dan perbaikan dalam hal pelayanan
126
publik harus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang sebelumnya masih menggunakan manual. Dengan dilaksanakan SPIPISE mulai tahun 2011, perizinan yang ada di Kabupaten terus meningkat secara signifikan. Hal ini menjadikan lebih terpacunya Pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan yang lebih prima lagi khususnya bidang perizinan investasi yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten Gresik.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Yunus pada tanggal 9 Maret 2015 Pukul 09.00 WIB di Ruang tunggu pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan Investasi Kabupaten Gresik). Dari pernyataan yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung eksternal adalah Kabupaten Gresik adalah daerah dengan banyak industri. Dengan adanya industrialisasi di Kabupaten Gresik yang cukup tinggi maka pelayanan
publik
khususnya
bidang
pelayanan
perizinan,
pengembangan sistem pelayanan yang berbasis elektronik akan memberikan
lebih
banyak
keuntungan
karena
kemudahan,
kecepatan dan ketepatan proses perizinan yang dahulu rumit, lama dan berbelit-belit menjadi lebih cepat, tepat, dan lebih baik daripada masih menggunakan proses perizinan manual sehingga perizinan yang ada di Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
127
b. Faktor penghambat
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi
Perizinan Investasi Secara Elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan di BPMP Kabupaten Gresik 1)
Faktor penghambat internal Dalam pengembangan sistem pelayanan indormasi perizinan investasi
secara elektronik bukan hanya memiliki faktor pendukung pelaksanaan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik, tetapi juga memiliki faktor penghambat pula. Pengembangan sistem pelayanan perizinan investasi memiliki beberapa faktor dari internal ataupun dari eksternal dalam pelaksanaan dari pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang sebelumnya menggunakan sistem manual, diantara lain adalah sebagai berikut: (a)
Jaringan internet bandwidth kurang cepat Semakin lama perkembangan teknologi di Indonesia semakin
berkembang lebih baik. Segala sesuatu dituntut untuk lebih cepat dan praktis untuk lebih memudahkan pengguna mengakses apa yang mereka butuhkan dengan
lebih
cepat,
efektif
serta
efisien.
Dengan
meningkatnya
perkembangan teknologi, masyarakat juga dituntut untuk lebih pandai dalam menggunakan teknologi yang ada dengan lebih bijak. Sama halnya seperti perkembangan yang ada di pelayanan publik, inovasi-inovasi baru terus dikeluarkan oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan untuk memfasilitasi masyarakat untuk mempermudah dalam pemanfaatannya. Banyak kelebihan yang kita peroleh dengan adanya teknologi dalam bidang
128
pelayanan publik, khususnya dalam bidang
pelayanan perizinan dan
investasi. Kabupaten Gresik adalah daerah dengan tingkat investasi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan inovasi untuk lebih mempermudah dalam memfasilitasi proses perizinan investasi di Kabupaten Gresik. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik yang dibawahi langsung oleh Badan Koordinator Penanaman Modal melakukan pengembangan sistem informasi manajemen untuk mempermudah proses perizinan investasi yang lebih efektif dan efisien. Inovasi yang dilakukan adalah pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang prosesnya menggunakan komputer dan jaringan internet sebagai alatnya. Pengembangan ini banyak dampak positifnya seperti lebih cepat pelaksanaan proses perizinan investasinya serta transparansi data yang lebih baik bagi pelayanan informasi peerizinan investasi yang sebelumnya masih manual belum menggunakan komputer dan jaringan komputer. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, konsekuensi dan penghambat dalam teknologi tersebut juga semakin banyak pula. Salah satu faktor penghambat dari sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik adalah jaringan internet yang terkadang error dalam pemakaiannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ali selaku Staff Pengembangan Sistem Informasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebagai berikut: “perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi seperti sekarang ini, mau tidak mau harus mendorong kita untuk lebih kreatif lagi dalam berinovasi dan menggunakan teknologi tersebut secara benar dan bijak. Di keluarkannya kebijakan oleh pusat yang di
129
lakukan oleh Badan Koordinator Penanaman Modal kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik untuk meningkatkan pelayanan publik dan menunjang peningkatan perizinan investasi di kabupaten Gresik adalah dengan menggunakan alat-alat elektronik seperti komputer yang terhubung oleh internet untuk proses perizinan langsung kepada pusat. Hal ini penggunaan kecepatan internet untuk mempercepat proses perizinan sangatlah penting kegunaannya. Para pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik juga sangat perlu dengan adanya jaringan internet yang cepat guna untuk pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat ataupun untuk inventarisasi dokumen arsip-arsip perizinan investasi yang ada di Kabupaten Gresik. Begitu pula dengan para pengguna sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang bisa langsung mengakses proses perizinan dan juga bisa melihat status perizinannya melalui website Badan Koordinasi Penanaman Modal yang tergantung bagaimana kecepatan jaringan internet yang tersedia di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinanan Kabupaten Gresik sebagai bentuk pelayanan publik dalam penyampaian informasi yang baik. Terkadang bandwidth internet sering error dalam penggunaannya. Sehingga proses perizinan dengan BKPM yang langsung terhubung terakses menggunakan jaringan internet agak terganggu. Hal ini sangat memperhambat kinerja pengelola dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dan masyarakatpun terhambat dalam pengecekan status perizinannya yang ada di website apabila jaringan internet sering error.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ali pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan
bahwa
beberapa
faktor
penghambat
internal
dalam
pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik adalah jaringan internet yang terkadang sering erorr dalam penggunannya. Hal tersebut dapat menghambat kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan informasi pelayanan perizinan investasi kepada masyarakat. Masyarakat pun terhambat dalam memperoleh informasi status perizinannya yang bisa langsung diakses melalui website Badan
130
Koordinator Penananam Modal. Transparansi informasi dalam pelayanan publik yang saat ini menjadi hak semua masyarakat akan terganggu apabila jaringan internet sebagai instrumental penting dalam proses perizinan tersebut
sering
error.
Kecepatan
waktu
penyelesaian,
keefektifan
kepentingan ataupun keefisienan waktu penting didalam sebuah pelayanan yang berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan untuk pengelola ataupun penggunanya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu heni selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebagai berikut: “memang terkadang salah satu masalah yang menghambat dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini adalah jaringan internet yang sering error. Bandwidth kecepatan internet yang menurun sehingga proses pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan investasi kepada masyarakt juga ikut terganggu. Salah satu keuntungan dari sistem pelayanan perizinan menggunakan elektronik ini adalah para pengguna bisa langsung mengakses dan melihat informasi status perizinan yang telah mereka input setelah melakukan registrasi secara cepat dan tepat dan efisien penggunaan waktu juga. Tetapi jika sering error maka akan mengurangi rasa kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi perizinan investasi. Pihak pengelola di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sudah pernah mengajukan penambahan bandwidth kepada pusat, tetapi pusat tidak memberikan izin untuk melakukan penambahan bandwidth di BPMP Kabupaten Gresik karena ada peraturannya juga bila menggunakan bandwidth internet sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. ” (Hasil Wawancara dengan Ibu Heni pada tanggal 6 Maret 2015 pukul 11.00 WIB di Ruang Tu nggu perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa jaringan internet yang sering error ataupun bandwidth internet yang lambat adalah salah satu
131
faktor penghambat internal dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Pernyataan tersebut diatas juga didukung oleh pernyataan Ibu Clara dari PT. Yoriwangsa Company sebagai berikut:
” perusahaan kami telah menggunakan pelayanan perizinan investasi yang menggunakan elektronik dalam prosesnya. Sangat menguntungkan bagi perusahaan kami karena waktu yang digunakan tidak banyak seperti manual dulu. Tetapi terkadang salah satu konsekuensi yang biasanya terjadi adalah jaringan internet yang lambat saat kami akan melihat informasi status perizinan dari website menjadi sedikit terganggu. Sebenarnya hal tersebut lumrah terjadi apabila menggunakan sistem elektronik, tetapi kenyamanan dalam mengakses informasi menjadi berkurang.” ” (Hasil Wawancara dengan Ibu Clara pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 14.30 WIB di Ruang Tunggu perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Sesuai dengan pernyataan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat internal dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik adalah jaringan internet yang sering error yang akan mengahambat kinerja pengelola dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, juga menghambat mendapatkan pelayanan informasi dalam pengecekan status proses perizinan yang telah para pengguna lakukan di website Badan Koordinator Penanaman Modal. Hal tersebut juga dapat mengurangi rasa kenyamanan masyarakat karena transparansi kecepatan dan ketepatan efisiensi waktu dalam pemberian informasi juga ikut terhambat.
132
(b)
Sumber Daya Manusia yang kurang terampil dalam menggunakan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik. Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam kelancaran suatu
kebijakan dimana efektivitas suatu kebijakan akan terjadi apabila sumber daya manusia juga mempunyai kualitas kinerja yang baik, terampil dan sadar akan pentingnya penggunaan teknologi di era globalisasi dalam segala aspek. Salah satu aspek dalam mencapai pemerintahan yang baik adalah pemerintahan
yang
mampu
memenuhi
akan
semua
kebutuhan
masyarakatnya yang berbeda-beda dan semakin kompleks, contohnya kebutuhan masyarakat pada bidang pelayanan publik khususnya pada pelayanan perizinan investasi. Efektifitas, efisien dan ekonomis adalah beberapa indikator untuk manghasilkan pelayanan yang prima. Pelayanan perizinan investasi yang cepat dalam penyelesaiannya dan murah dalam prosesnya adalah keinginan masyarakat yang semakin lama semakin kritis dan cerdas. Maka pemerintah melakukan inovasi dalam bidang pelayanan perizinan investasi yang dinaungi oleh Badan Koordinator Penanaman Modal yang selanjutnya dijalankan oleh masing-masing daerah yang diwakilkan
oleh
Badan
Penanaman
Modal
dan
Perizinan
dalam
pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik dimana semua prosesnya menggunakan alat-alat elektronik dan jaringan internet dalam penerapannya. Dengan adanya pengembangan teknologi dalam bidang pelayanan perizinan yang sebelumnya masih manual tersebut, maka para pengelola mau tidak mau harus terampil dalam
133
memanfaatkan dan menggunakan pelayanan perizinan investasi secara elektronik. Tapi terkadang hambatan-hambatan internal pun terjadi dalam pengembangan sistem perizinan investasi berbasis elektronik tersebut, tidak semua sumber daya manusia sebagai pengelola sadar akan teknologi yang semakin berkembang. Para pegawai kadang kurang berinovasi dan belajar akan teknologi yang baru, dikarenakan dalam sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik hanya dilimpahkan kepada beberapa pegawai yang lebih terampil dalam menggunakan teknologi komputer dan internet. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal sebagai berikut: “menanggapi perkembangan teknologi yang semakin berkembang sekarang, terkadang pelayanan publik pun berubah menjadi elektronik semua, khususnya pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Gresik karena iklim investasi dan pembangunan yang ada disini semakin lama semakin tinggi maka Badan Koordinator Penanaman Modal yang dibantu oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan mengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik. Tapi hambatannya adalah tidak semua sumber daya manusia bisa menggunakan sistem elektronik tersebut, dikarenakan kadang pegawai yang sudah senior usianya malas untuk belajar teknologi terbaru, jadi dalam implementasi proses perizinan investasi hanya beberapa orang yang khusus menangani SPIPISE ini dari awal sosialisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal hingga penerapannya yang telah berjalan dari 2011 di Kabupaten Gresik ini” (Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Peran sumber daya manusia dalam penerapan suatu kebijakan sangat penting kaitannya dengan keberhasilan dan keefektifan kinerja sistem informasi manajemen di bidang pelayanan perizinan ini. Tetapi tidak semua sumber daya manusia terampil dalam menggunakan sistem pelayanan
134
informasi perizinan investasi secara elektronik karena para pegawai malas untuk belajar teknologi yang terbaru, maka dari itu pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik hanya dikelola oleh beberapa orang staff dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendapat diatas juga didukung oleh pernyataan dari Ibu khoiriyah selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebagai berikut: “tidak semua pegawai terampil dalam menggunakan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini, karena yang pertama memang sosialisasi yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal hanya untuk perwakilan pada tiap-tiap daerah, jadi yang mengerti akan penggunaan sistem pelayanan perizinan investasi berbasis elektronik hanya yang mengikuti sosialisasi tersebut saja. Penghambat yang selanjutnya tidak hanya dalam lingkup pegawai di Badan Penanaman Modal dan Perizinan saja tetapi penerima layanan juga terkadang kurang terampil dalam mengerti prosedur penggunaan teknologi yang telah disediakan untuk semakin mempermudah proses perizinan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan sistem perizinan penanaman modal di Kabupaten Gresik.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Khoiriyah pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 10.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik).
Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberspa faktor penghambat internal yang terjadi yaitu sumber daya manusia yang kurang terampil dalam menggunakan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Kurang terampilnya penggunaan teknologi karena malas untuk mempelajari teknologi terbaru, sosialisasi yang diadakan Badan Koordinasi Penanaman Modal hanya untuk beberapa
135
perwakilan pegawai dari masing-masing daerah dan kurang mengertinya pengguna akan prosedur pelayanan perizinan investasi berbasis elektronik ini adalah beberapa faktor penghambat internal dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
2)
Faktor Penghambat Eksternal Faktor penghambat eksternal juga terjadi dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebagai berikut: (a)
Keterlambatan Para Investor Melakukan Penginputan Perizinan Dalam pengembangan sitem pelayanan informasi perizinan
investasi secara elektronik pengguna dapat secara langsung mengakses perizinannya di website Badan Koordinasi Penanaman Modal secara online setelah melakukan registrasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Namun masih ada hambatan dari penggunaan sistem ini yaitu Keterlambatan para investor dalam penginputan data yang dapat dilakaukan secara mandiri ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Johar selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi sebagai berikut: “sistem pelayanan perizinan investasi berbasis elektronik ini dapat dilakaukan secara mandiri oleh para investor setelah melakukan registrasi di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik maka terkadang para investor telambat dalam menginput data yang diperlukan untuk setelah itu di kirim melalui website Badan Koordinasi Penanaman Modal. Karena adanya keterlambatan maka proses perizinan menjadi lebih lama, sebelum keluarnya Izin Prinsip
136
Penanaman Modal tidak akan bisa mengajukan pengurusan perizinan yang lainnya. Para investor juga terkadang tidak lengkap dalam memberikan data-data yang diperlukan untuk pengimputan data yang mengakibatkan terlambatnya proses perizinan tersebut padahal pelayanan publik yang baik harus cepat dalam melakukan pelayanan dan tepat waktu dalam penyelesaiannya. Jika penyelesaian berkasberkas melebihi waktu yang telah ditentukan maka di website akan muncul warna merah yang dilambangkan sebagai waktu jatuh tempo penyelesaian proses perizinan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Johar pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 09.00 WIB di Ruang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Dari
pernyataan
diatas
dapat
disimpulkan
bahwa
faktor
penghambat dari pengembngan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektroik adalah keterlambatan para investor dalam penginputan data seperti berkas-berkas yang belum dimasukkan dan dilampirkan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan pula. Keterlambatan proses perizinan akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian proses perizinan yang mengakibatkan keluarnya warna tanda merah yang artinya bahwa proses perizinan tersebut memasuki waktu jatuh tempo penyelesaian yang berarti bahwa mengurangi
keefektifan
penggunaan
dari
pengembangan
sistem
pelayanan informasi perizinan investasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
137
C. Pembahasan 1.
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik. Sistem pelayanan perizinan dan investasi sudah pasti tidak lepas dari
Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam pencapaian tujuan hidup secara adil”, berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai potensi-potensi yang ada sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kajian sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini, pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten Gresik untuk mengelola dan mengembangan potensi daerahnya dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan investasi yang ada di Kabupaten Gresik karena potensi akan pembangunan industri dan investasi yang ada di kabupaten cukup besar, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai yang mengawasi pelayanan perizinan penanaman modal melakukan inovasi pengembangan pelayanan guna meningkatan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat khususnya pelayanan perizinan dan investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal juga memberikan kewenangan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten Gresik untuk sama-sama melakukan
138
perbaikan pelayanan dengan turut melaksanakan pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik untuk memberikan fasilitas kemudahan informasi dan pelayanan proses perizinan investasi yang lebih cepat, efektif, dan efisien yang ada di Kabupaten Gresik sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan dapat memberi keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakat. Pengembangan
sistem
pelayanan
informasi
perizinan
investasi
merupakan bentuk dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal sehingga Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan dasar hukum melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tenyamg Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik yang bekerjasama dengan instansi daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan informasi pelayanan khususnya dalam bidang perizinan dan investasi. Sedangkan tujuan dari adanya SPIPISE dalam Perka Nomor 14 Tahun 2009 pasal 3 ini adalah a.
penyelenggaraan PTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
b.
pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;
c.
integrasi data dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
139
d.
keselarasan kebijakan dalam pelayanan penanaman modal antarsektor dan pusat dengan daerah. Berdaskan pemaparan diatas maka Sistem Pelayanan Informasi
Perizinan Investasi (SPIPISE) merupakan bentuk dari desentralisasi karena berkaitan dengan kemampuan
masing-masing daerah dalam mengelola
potensi yang ada. SPIPISE dibuat pemerintah yang diawasi langsung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang perizinan investasi yang memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah yang diwakilkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan. SPIPISE juga sebagai memberikan wadah kepada masyarakat untuk lebih dapat memberikan aspirasinya kepada pelayanan publik yang lebih transparan. Dengan adanya desentralisasi, pelayanan publik yang awalnya dianggap membutuhkan waktu yang lama, biaya yang mahal dan proses berbelit-belit akan menjadi lebih cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Perencanaan pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang sebelumnya masih menggunakan proses manual sudah direncanakan pemerintah melalui Badan Koordinator Penanaman Modal dengan dikeluarkannya berbagai dasar-dasar hukum mengenai Pelayanan Terbuka Satu Pintu dan penanaman modal. Kemudian pada perencanaannya pengembangan ini hanya digunakan berdasarkan kebutuhan pengembangan SPIPISE yaitu prasarana pendukung bagi pelaksanaan proses perizinan investasi secara elektronik yaitu komputer,
140
printer dan modem agar penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pelayanan perizinan investasi dapat berjalan dengan baik. Mekanisme sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini dapat dilakukan secara mandiri pada saat melakukan pendaftaran akun di website www.nswi.bkpm.go.id sebelum melakukan registrasi kelengkapan persyaratan ke petugas BPMP untuk mendapatkan kode dalam memperoleh hak akses sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik. Pada sistem pelayanan informasi perizinina investasi, seperti yang diungkapkan Denhart dalam Kurniawan (2008:28) bahwa “Value people, not just productivity, organisasi publik dan jaringannya dalam berpartisipasi akan lebih berhasil untuk jangka panjang apabila mereka bekerja secara kolaboratif dan berdasarkan kepemimpinan kolektif dengan menghargai semua masyarakat”. Mekanisme perizinan online secara mandiri ini melibatkan masyarakat secara langsung sebagai penanam modal guna menonjolkan aspek transparansi dan partisipasi masyarakat untuk lebih dapat bekerjasama dalam peningkatan pelayanan publik sesuai dengan perspektif New Public Service yang berkaitan dengan teori-teori demokrasi didalam penerapannya untuk dapat mencapai tujuan bersama. Pada implementasi sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini masih mengalami beberapa permasalahan yang terjadi dalam penerapannya. Oleh karena itu masih sangat dibutuhkan pengawasan dan saran dari berbagai pihak dalam memperbaiki pelayanan perizinan investasi menjadi lebih baik lagi bagi pengembangan pelayanan perizinan investasi secara elektronik.
141
Selanjutnya, untuk analisis pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik adalah sebagai berikut :
a. Perencanaan Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik Suatu kegiatan dapat dikatakan berjalan dengan baik karena ada perencanaan yang baik pula sebelumnya. Seperti halnya pelayanan perizinan investasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten Gresik yang berencana untuk mengembangkan sistem informasi manajemen dalam pelayanan perizinan investasi karena adanya beberapa masalah yang timbul dalam proses pelayanan perizinan investasi seperti waktu penyelesaian yang dibutuhkan cukup lama dalam menggunakan sistem pelayanan yang masih manual. Selain itu maslah yang sering timbul yaitu adalah inventarisasi dokumen yang terkadang masih belum terback-up sehingga arsip data yang menumpuk dan kurang efektif dalam penyampaian informasi secara cepat. Selain itu proses pelayanan perizinan dari awal pendaftaran hingga Surat keputusan diterbitkan hanya dapat dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan sehingga para investor harus bolak balik ke kantor BPMP, maka dari itu pemerintah pusat dan daerah melakukan pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik sehingga proses pelayanan informasi perizinan investasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun
berada.
Menurut
Hartono
(2011:5)
pada
siklus
hidup
pengembangan sistem (Sistem Development Life Cycle/SDLC), perencanaan
142
adalah pada tahap ini lebih fokus pada penafsiran kebutuhan dan diagnose masalah dengan mendefinisikan sasaran dan tujuan dari sistem yang akan dibangun. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa perencanaan pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang dilakukan BKPM dan BPMP Kabupaten Gresik berawal dari masalah lamanya waktu penyelesaian proses perizinan dan kurang efektif dalam penerapannya sehingga dilakukan pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik. Menurut Taufiq (2013:167) metode pengembangan sistem dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis computer. Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat salah satunya adalah perencanaan yang matang. Berdasarkan teori tersebut mengenai perencanaan SPIPISE di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik yaitu perencanaan yang awalnya berdasarkan sistem yang masih manual kemudian mengalami inovasi dan pengembangan sistem informasi manajemn yang berbasis elektronik untuk mempermudah dan memberikan fasilitas bagi penanam modal untuk melakukan proses perizinan investasi di Kabupaten Gresik kapanpun dan dimanapun berada.
143
b. Mekanisme Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik Mekanisme dari pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi mengalami pembaharuan dari manual menjadi sistem yang berbasis elektronik. Mekanisme SPIPISE menjadi lebih efektif dan efisien dalam prosesnya sehingga kecepatan waktu penyelesaian dan kemudahan dalam penerapan dalam mengakses kapan saja dan dimanapun berada menjadi keunggulan yang dihasilkan oleh adanya SPIPISE dibanding sebelumnya yang masih menggunakan sistem manual. Sebelum adanya pengembangan dalam bidang pelayanan perizinan investasi, proses perizinan dari awal pendaftaran hingga surat keputusan disahkan dilakukan langsung di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Setelah adanya pengembangan SPIPISE ini, pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri di website Badan Koordinasi Penanaman Modal yakni www.nswi.bkpm.go.id sebelum melakukan registrasi dan pengecekan kelengkapan persyaratan proses perizinan Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) dan Izin Usaha (IU) untuk setelah itu mendapatkan kode dalam mengakses SPIPISE dan melihat status perizinan di website BKPM tersebut. Seperti halnya yang dikemukan Islamy dalam Suryono (2001:54) yang menyebutkan salah satu dari prinsipprinsip pokok dalam memberikan pelayanan adalah “prinsip teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh tenaga yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan, kemantapan sistem, prosedur dan instrumen
144
pelayanan”. Melalui pernyataan tersebut bahwa SPIPISE benar-benar ditangani
oleh
petugas
BPMP
yang
berkompeten
dibidangnya.
Pengembangan dilakukan atas pengawasan BKPM langsung, sebelumnya para petugas BPMP melakukan pelatihan dan pembekalan aplikasi SPIPISE selama beberapa hari di Jakarta dan Bogor guna untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten agar proses pelayanan perizinan berbasis elektronik dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Dengan Sumber daya Manusia yang berkompeten, mekanisme dan implementasi penerapan dari proses perizinan investasi secara elektronik ini akan juga memberi kemudahan dalam penyampaian informasi, penanganan teknis dan pengaduan, ataupun proses mekanisme penyelesaian perizinan investasi di Badan Penanaman Modal Kabupaten Gresik sehingga tingkat kenaikan investasi yang ada di Kabupaten Gresik pun akan semakin besar.
c.
Implementasi Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik
adalah sistem pelayanan yang baru diterapkan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik mulai pada tahun 2011 sebagai peningkatan kualitas informasi pelayanan dalam bidang perizinan investasi. Seperti pendapat yang dikemukakan Burch dan Grudnutski dalam Jogiyangto (2005:9) yang menyebutkan bahwa “ada tiga pilar dalam kualitas informasi, tiga pilar tersebut adalah akurat, tepat pada waktunya”. Menurut pendapat
145
tersebut pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi secara Elektronik memenuhi tiga pilar kualitas informasi tersebut. Pilar pertama menegenai keakuratan sebuah informasi, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik memberikan informasi pelayanan perizinan investasi secara akurat dengan mencantumkan persyaratan izin prinsip penanaman
modal
dan
izin
usaha
di
website
BPMP
melalui
perijinan.gresikkab.go.id dan bisa melihat mekanisme serta menu-menu SPIPISE online di website BKPM melalui www.nswi.bkpm.go.id. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas informasi pada pilar pertama yakni akurat telah ada pada produk SPIPISE. Pilar yang kedua dari kualitas informasi yaitu tepat pada waktunya. Dalam pelayanan perizinan investasi secara elektronik yang dilakukan oleh BPMP, ketepatan waktu sangat penting dalam proses penyelesaiannya. Investor dapat melihat dan mengecek langsung status perizinannya melalui hak akses SPIPISE di website BKPM. Waktu penyelesaian izin prinsip penanaman modal dan izin usaha hanya membutuhkan waktu 3-10 hari kerja tergantung kebutuhan perizinan. Apabila waktu penyelesaian perizinan melampaui hari yang telah ditentukan pada SOP, maka tanda merah pada portal SPIPISE akan muncul sehingga akan mengurangi kualitas kecepatan pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Gresik. Pilar yang ketiga dalam kualitas informasi adalah relevan. Relevan disini adalah informasi yang ada harus memiliki manfaat untuk penggunanya. Pada pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik, informasi yang relevan dan memiliki manfaat sudah sangat
146
membantu dalam proses pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Gresik. Terlihat dari banyaknya investor yang menanamkan modalnya ke BPMP Kabupaten Gresik daripada sebelum menggunakan sistem perizinan online. Hal tersebut menandakan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik memberikan manfaat kepada pengguna khususnya di bidang perizinan investasi di Kabupaten Gresik.
d. Dampak Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik Pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik sangat memberi dampak positif bagi iklim investasi yang ada di Kabupaten Gresik. SPIPISE banyak memberikan manfaat bagi iklim investasi yang ada di Kabupaten Gresik seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Pemerintah otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam pencapaian tujuan hidup secara adil”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dengan adanya pengembangan SPIPISE ini, Pemerintah Daerah dapat menentukkan potensi daerahnya sendiri karena potensi yang ada di Kabupaten Gresik sebagian besar berasal dari sektor pembangunan dan industri. Dengan adanya pengembangan SPIPISE efektif dan efisiensi juga sangat meningkat dalam proses pelayanan. Sebelum menggunakan sistem berbasis elektronik semua
147
proses pelayanan perizinana investasi dari awal hingga surat keputusan dikeluarkan harus bolak balik datang ke kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Setelah adanya pengembangan SPIPISE ini, maka proses pelayanan perizinan investasi dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun apabila memiliki hak akses setelah melakukan registrasi kelengkapan persyaratan di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebagai bentuk penyelenggaran pelayanan publik guna untuk menciptakan kepemerintahan yang baik (good governance). Menurut UNDP
dalam
Sedamayanti
(2003:10)
mengenai
karakteriatik
good
governance yang salah satunya adalah “consesus oriented good governance, menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur”. Dari pernyataan tersebut dapat dikaitkan bahwa sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang dicanangkan pemerintah sebagai fasilitas masyarakat khususnya para investor guna untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan investasi yang akan masyarakat lakukan dan menjadi perantara dalam membantu melakukan pelayanan publik yang baik dan prima sehingga semakin mewujudkan karakteristik kepemerintahan yang baik.
148
2.
Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan di BPMP Kabupaten Gresik. Dalam
penyelenggaraan
pengembangan
sistem
pelayanan
informasi perizinan investasi secara elektronik tidak lepas dari berbagai faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasinya. Faktor pendukung dari pengembangan SPIPISE harus dipertahankan dan sebaiknya lebih ditingkatkan lagi guna untuk menciptakan pelayanan dengan inovasi-inovasi terbaru khususnya pada bidang perizinan investasi di BPMP Kabupaten Gresik. Tetapi ada pula faktor penghambat dari pengembangan SPIPISE harus dapat diminimalisir sehingga kualitas pelayanan akan lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, untuk analisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik adalah sebagai berikut : a.
Faktor pendukung Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan di BPMP Kabupaten Gresik
1)
Faktor pendukung internal
(a)
Ruangan yang nyaman untuk pengelolaan pelayanan perizinan Ruangan yang nyaman adalah salah satu aktor pendukung dalam
memperlancar penyelenggaraan suatu pelayanan publik. Ruangan yang nyaman adalah salah satu faktor kinerja pegawai yang lebih baik karena
149
tempat kerja yang kondusif sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan masyarakatpun lebih puas dengan adanya sarana yang nyaman pula. Menurut Keputusan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya retribusi, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi pelayanan. Menurut hasil lapangan dan wawancara yang ada di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik bahwa ruangan pelayanan terpadu satu pintu untuk memberikan pelayanan sangat nyaman dan kondusif bagi pelayanan publik khususnya perizinan investasi. Sehingga kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan menjadi maksimal, serta kepuasan masyarakat dalam mengurus perizinan pun didapatkan.
(b)
Komputer yang menggunakan sistem operasi windows 7. Sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik
merupakan bentuk inovasi pelayanan publik di bidang perizinan dan penanaman modal dimana prosesnya menggunakan alat-alat elektronik seperti komputer, printer, ataupun modem. Definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
150
penyelenggara pelayanan publik”. Dari definisi pelayanan publik tersebut bagi penyelenggaraan SPIPISE, Badan Koordinasi Penanaman Modal yang bekerjasama dengan instansi penanaman modal daerah yang diwakilkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan memberikan bantuan fasilitas prasarana berupa tiga unit komputer dengan sistem operasi windows 7 sehingga kecepatan dalam mengakses informasi dan proses perizinan pun lebih cepat. Dengan fasilitas komputer sistem operasi wondows 7 pemerintah dapat menunjang pelayanan perizinan investasi online kepada masyarakat agar lebih mempermudah dan mempercepat proses pelayanan yang ada sehingga kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dapat terpenuhi dengan baik. (c)
Adanya dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Dalam tatanan pemerintahan yang ada, aspek hukum yang menjadi
legalitas
suatu
kebijakan
sangat
berpengaruh
sebagai
pedoman
penyelenggaraan kebijakan dari mulai perencanaan, implementasi hingga evaluasi yang ada termasuk kebijakan tentang pelayanan publik dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik di Kabupaten Gresik. Hukum yang dijadikan pedoman dalam pengembangan SPIPISE ini cukup banyak antara lain sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
151
Secara Elektronik, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal, Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2007 tentang pilot project penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) di Batam, Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2008 tentang Penerapan SPIPISE, Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan SPIPISE, Instruksi Presiden nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan SPIPISE, Instruksi Presiden nomor 17 Tahun 2011 tentang Termanfaatkannya SPIPISE di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan SPIPISE. Dengan adanya dasar-dasar hukum yang mengatur tentang penanaman modal dan SPIPISE ini dari pemerintah pusat guna untuk mengembangkan sendiri potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugasnya sebagai daerah otonom sebagaimana pengertian otonomi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalan pencapaian hidup secara adil. Maka dari pengertian diatas, Badan Koordinasi Penanaman Modal memberi wewenang kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagai wakil dari daerah Kabupaten Gresik untuk melakukan penyelenggaran pelayanan perizinan investaasi karena Kabupaten Gresik merupakan daerah dengan pembangunan investasi yang cukup tinggi sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
152
2)
Faktor pendukung eksternal
(a)
Kabupaten Gresik adalah daerah dengan banyak industri Kabupaten Gresik merupakan daerah dengan jumlah industri yang
banyak karena Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah penyangga yang bernilai positif secara ekonomis, karena Kabupaten Gresik dapat menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang kondusif dan strategis dan dekat dengan ibu kota provinsi sebagai pusat ekonomi jawa timur. Dukungan sarana dan prasarana transportasi darat seperti akses jalan tol yang relatif dekat maka menjadikan Kabupaten Gresik sebagai pilihan para investor dalam menanamkan modalnya sehingga Kabupaten Gresik menjadi daerah dengan banyak industri. Sebagaimana pengertian otonomi menurut Priyatmoko (2000:12) yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya daerah hendaklah menjadi lebih efisien dan efektif. Dari pendapat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melakukan inovasi terbaru dalam peningkatan pelayanan dibidang perizinan investasi yang dilaksanakan oleh BPMP yang bekerjasama dengan BKPM untuk mengembangkan sistem perizinan investasi secara elektronik yang disebut dengan SPIPISE guna untuk memberikan fasilitas sumber daya yang ada di Kabupaten Gresik yang banyak akan industri menjadi lebih mudah, efektif dan efisien untuk membantu masyarakat dalam proses perizinan investasi di Kabupaten Gresik.
153
b.
Faktor penghambat Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan di BPMP Kabupaten Gresik
1)
Faktor penghambat internal
(a)
jaringan bandwidth yang kurang cepat Dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi
secara elektronik, jaringan internet yang cepat merupakan suatu faktor yang penting dalam mempermudah proses pelayanan khususnya di bidang perizinan investasi. Masyarakat sebagai pengguna haruslah diberi fasilitas maksimal yang tidak hanya pelayanan yang dilakukan oleh petugas BPMP saja, tetapi masyarakat haruslah diberi hak untuk juga turut berpartisipasi dan melakukan kontribusinya sebagai steek holders guna untuk menciptakan kepemerintahan yang baik. Sebagaimana pendapat Denhart dalam Kurniawan (2008:28) dalam fokus isu-isu penting pelayanan publik baru, salah satunya adalah value citizenship over entrepreneurship yang artinya “kepentingan publik lebih baik ditunjukkan dalam komitmen publik dan pejabat publik untuk membuat kontribusi yang lebih bermakna untuk masyarakat luas ketimbang
kepiawaian
(entrepreneurship)
pejabat
politik
dalam
mengembangkan dirinya sendiri”. Dari pendapat diatas bahwa masyarakat sebagai pengguna sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini juga turut andil dan berkontribusi dalam mengembangkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena pengguna dapat mengakses perizinan investasi online kapan
154
saja dan dimana pun berada. Maka hal tersebut haruslah mengoptimalkan jaringan internet dengan bandwidth yang cepat guna untuk mempercepat proses perizinan. Tetapi di BPMP Kabupaten Gresik masih sering terjadi error pada sistem tersebut dikarenakan bandwidth yang menurun dan kurang cepat sehingga proses perizinan terhambat. Hal ini seperti yang dikemukakan Whitten dalam Sukamto (2009) dalam model pengembangan Framework for the Application of System Techniques (FAST) yang untuk merencanakan, menjalankan dan mengontrol proyek pengembangan sistem haruslah memperhatikan tahapan menganalisis kebutuhan sistem dan menganalisis kelayakan alternatif sistem. Maka BPMP mengevaluasi kebutuhan akan pengembangan SPIPISE dimana bandwidth yang digunakan harus cepat agar proses pelayanan perizinan investasi menjadi lebih cepat, tepat dan akuntabel. (b)
Sumber Daya Manusia yang kurang terampil dalam menggunakan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Dalam pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi
secara elektronik sumber daya manusia yang ada untuk mengelola sistem online dan berkaitan dengan elektronik ini juga harus cukup terampil. Tidak hanya yang bertugas pada bidang pengembangan sistem informasi manajemen saja, tetapi seluruh sumber daya manusia di BPMP haruslah terampil dan melek akan teknologi yang terus berkembang karena pelayanan terpadu satu pintu ini sangat berkaitan dengan perizinan lainnya yang tidak hanya terpaku pada izin prinsip dan izin usaha saja. Ketika sumber daya manusia di BPMP terampil maka proses perizinan investasi akan semakin
155
cepat dalam pengefisienan waktu dalam melakukan fungsi pada masingmasing pelayanan perizinan. Menurut Jogiyanto (2005:36), indikator adanya permasalahan-permasalahan dan kesempatan-kesempatan yang dapat diraih sehingga menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan bahkan diganti keseluruhan. Berdasarkan teori tersebut maka sumber daya manusia yang ada harus lebih terampil dalam menggunakan SPIPISE untuk meningkatkan performa pelayanan. Kurangnya sumberdaya manusia yang mampu mengelola dan menggunakan SPIPISE di BPMP Kabupaten Gresik juga menyebabkan lemahnya koordinasi ini karena pelatihan yang dilakukan pusat hanya untuk beberapa orang sehingga petugas BPMP tidak seluruhnya mampu menggunakan aplikasi SPIPISE sehingga masalah-masalah seperti kurang pahamnya informasi perizinan dalam penginputan data dapat diminimalisir dan kuatnya koordinasi pengelola dalam menggunakan sistem berbasis elektronik menjadi merata di semua bidang perizinan sehingga kecepatan penyelesaian pelayanan dalam proses perizinan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP yang ada.
2)
Faktor penghambat eksternal
(a)
Keterlambatan para investor melakukan penginputan perizinan Sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik adalah
sistem pelayanan perizinan investasi yang bersifat mandiri penggunaanya untuk mempermudah dalam proses pelayanan informasi perizinan investasi. pengguna dapat mengakses secara mandiri kapanpun dan dimana pun status
156
perizinan yang dibutuhkan. Sebelumnya para pengguna bisa melakukan pendaftaran secara online di website BKPM yang setelah itu melakukan registrasi kelengkapan persyaratan di kantor BPMP Kabupaten Gresik untuk mendapatkan hak akses guna melengkapi data identitas guna melihat status perizinan secara online pada aplikasi SPIPISE di website BKPM. Tetapi ada faktor penghambat yang terjadi dimana masih ada keterlambatan penginputan data yang dilakukan investor guna untuk melengkapi persyaratan perizinan seperti lupa mengganti kode akses penggunaan aplikasi SPIPISE. Karena apabila telah melengkapi persyaratan dan telah diberi hak akses oleh petugas BPMP, kode akses pengguna harus diganti paling lambat 1 hari setelah kode akses diberikan oleh petugas. Hal ini berguna untuk menjaga keamanan datadata privasi pengguna dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menyalahgunakan data tersebut. Menurut Murdick dalam Anwar (2004:39) mengartikan sistem sebagai elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi hambatan dalam penyelenggaraan pengembangan SPIPISE, maka proses pelayanan secara elektronik ini juga akan terganggu dikarenakan pelayanan perizinan investasi secara elektronik ini sangat berhubungan antara proses pelayanan yang satu dengan yang lainya. Maka dengan keterlambatan para investor dalam penginputan data perizinan, maka proses waktu penyelesaian perizinan pun akan ikut terlambat. Hal ini akan mengurangi kualitas pelayanan dalam sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik di BPMP Kabupaten Gresik.
157
BAB V PENUTUP
A.
KESIMPULAN 1.
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik Kabupaten Gresik. Perencanaan pengembangan perizinan investasi yang sebelumnya menggunakan manual menjadi sistem yang berbasis elektronik dengan menggunakan komputer, printer, dan modem sebagai instrumen dalam pelayanan perizinan investasi online. Serta adanya dasar-dasar hukum sebagai pedoman pengelolaan SPIPISE di BPMP Kabupaten Gresik. Mekanisme pelayanan perizinan investasi secara elektronik adalah dengan cara melakukan pendaftaran online di www.nswi.bkpm.go.id sebelum melakukan registrasi kelengkapan persyaratan perizinan untuk pengajuan hak akses kepada petugas BPMP guna memperoleh kode akses dalam penggunaan SPIPISE. Selanjutnya dalam implementasi pengembangan SPIPISE, masih terdapat beberapa kendala seperti sering error nya server BKPM sehingga proses pelayanan perizinan investasi menjadi terhambat dalam
waktu
penyelesaiannya.
Pengembangan
SPIPISE
juga
menghasilkan dampak positif seperti lebih efektif dan efisiennya proses pelayanan perizinan investasi karena pengguna bisa langsung melihat status perizinan secara online tanpa harus bolak-balik ke kantor BPMP
158
sehingga hal ini berdampak pada tingkat perusahaan yang menggunakan perizinan online semakin meningkat.
2.
Faktor-faktor
yang
menjadi
pendukung
dan
penghambat
dari
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik di Badan Penanaman Modal dan Perizinan di BPMP Kabupaten Gresik. A. Faktor pendukung 1) Faktor pendukung internal a) Ruangan yang nyaman untuk pengelolaan pelayanan perizinan b) Komputer yang menggunakan sistem operasi windows 7 c) Adanya dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik 2) Faktor pendukung eksternal a) Kabupaten Gresik adalah daerah dengan banyak industri B. Faktor penghambat 1) Faktor penghambat internal a) Jaringan bandwidth yang kurang cepat b) Sumber Daya Manusia yang kurang terampil dalam menggunakan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik 2) faktor penghambat eksternal a) keterlambatan para investor melakukan penginputan perizinan
159
B.
SARAN 1.
Menambah kapasitas jaringan bandwidth agar penyaluran data menjadi lebih cepat.
2.
Mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi SPIPISE pada pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik secara berkelanjutan.
3.
Adanya persyaratan memiliki ketrampilan penggunaan teknologi komputer dalam persyaratan rekruitmen calon pegawai di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
4.
Peningkatan pengawasan perizinan terhadap investor serta sosialisasi yang berkelanjutan mengenai dampak negatif apabila terlambat dalam melakukan penginputan data perizinan.
160
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsini. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta. _______________. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Creswell, John W. ; Fawaid, Akhmad. 2012. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hassan, H.S, E.Shehab, J.Peppard. 2010. Toward Full Public E-Service Envirionment in Developing Countries. World Academy of Science, Engineering, and Technology , 508-512. Indrajit, Richardus Eko. 2004. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta : Andi. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika. Jogiyanto, HM. 1999. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta : Andi Yogyakarta. ____________. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Keban Yeremias. 2004. Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : PT. Gava Media.
161
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedomanan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat. Kurniawan, Agung dan M. Najih. 2008. Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik. Malang : In-TRANS Publishing. Laporan Kajian Direktorat Aparatur Negara Tahun 2010 tentang Manajemen Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik. Laudon, Kenneth and Laudon, JP. 2000.
Management Information System.
Cambriege : Prentice Hall. Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosada Karya. Novyan, Adi. 2007. “Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Daerah”. Semarang: Universitas Diponegoro. Nugroho, Riant D. 2007. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Yogyakarta: Universitas Gajah mada. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
162
Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan Priyatmoko. 2000. Politik Lokal dan Pemerintahan daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusatama. Rahardjo. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Sarundajang. 2012. Birokrasi dalam Otonomi Daerah. Jakarta : Kata Hasta Pustaka. Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik, Bagian Kedua). Bandung : Mandar Maju. Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : PT. Bumi aksara. Subari. 2005. Mengolah Database dengan SQL Server 2000. Surabaya : Prestasi Pustaka Publisher. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung : Alfabeta. ________. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Suhirman. 2002. Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jakarta : Universitas Indonesia Surat Edaran MENKO WASBANG/PAN nomor 56/MK WASPAN/6/98 tentang Pedoman Pelayanan.
163
Sukamto,
Rosa.
2009.
Metodologi
Pengembangan
Sistem.
http://www.gangsir.com/download/1-metodologi Pengembangan Sistem .pdf. diakses pada 13 januari 2014. Suryono, Agus. 2001. Budaya Birokrasi Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara Vol.1, Malang : Fakultas Ilmu Administrasi UB. Sutabri, Tata .2005. Sistem Informasi Manajemen.Jakarta. Taufiq, Rohmat. 2013. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Graha Ilmu. Tingkilisan, Hessel Nogi S. 2007. Manajemen Publik. Jakarta : PT. Grasindo. Umar, 2014. Pertumbuhan Investasi Kabupaten Gresik Tertinggi di Jatim. (www.enciety.co diakses pada 14 Februari 2015). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Whitten, Bentley, Barlow. 2001. System Analysis And Design Methods. Sixth Eydition; Irwin, Boston, USA.
164
LAMPIRAN
165
1. Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kabupaten Gresik
166
167
2. Fasilitas Ruang Pelayanan Perizinan
168
3. Aktivitas Pelayanan Perizinan di Ruang Pelayanan Perizinan
169
4. Kartu Bimbingan Skripsi Ketua Komisi Pembimbing
170
5. Kartu Bimbingan Skripsi Anggota Komisi Pembimbing
171
6. Curiculum Vitae
Nama
: Indira Arundinasari
Nomor Induk Mahasiswa
: 115030101111008
Tempat dan Tanggal Lahir
: Gresik, 21 Mei 1993
Email
:
[email protected]
Nomor HP
: 087854449914/082257239195
Pendidikan Formal
: 1. SDNU 1 Trate Gresik (1999-2005) 2. SMP Negeri 3 Gresik (2005-2008) 3. SMA Negeri 1 Kebomas (2008-2011) 4. Universitas Brawijaya (2011-2015)
Pendidikan Non-Formal
: Magang di Pertamina UPMS V, Surabaya
