IMPLEMENTASI PRINSIP–PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SKRIPSI Diujikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Disusun Oleh : Khaerinisa 666 111 0504
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, JUNI 2016
DON’T QUIT
“When things go wrong, as they sometimes will; When the road you’re trudging seems all uphill; When the funds are low and the debts are high; And you want to smile but you have to sigh. When all is pressing you down a bitRest if you must, but don’t you quit. Success is failure turned inside out; The silver tint on clouds of doubt; And you can never tell how close you are; It may be near when it seems far. So, stick to the fight when you’re hardest hit. It’s when things go wrong that you must not quit.” -John Greenleaf Whittier-
“Saya persembahkan skripsi ini untuk Papa, Ir. Eno Suhaena dan Mama, Ebah serta Adik Saya, Anita Nuzulia”
KATA PENGANTAR
Puji syukur selalu saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada kita semua, termasuk pada nikmat Iman, Islam dan sehat wal’afiat. Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya pula, maka peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta tak lupa juga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mana judul penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.” Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik, tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu membimbing serta mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka pada kesempatan yang luar biasa ini, peneliti ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada beberapa pihak, sebagai berikut: 1.
Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirayasa.
i
2.
Dr. Agus Sjafari, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3.
Rahmawati, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4.
Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5.
Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si, sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus pembimbing I yang sudah banyak sekali memberikan bimbingan, arahan, ilmu serta sarannya yang sangat membantu peneliti sejak awal hingga penelitian yang peneliti susun ini selesai dengan sebaik-baiknya.
6.
Listyaningsih, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7.
Riswanda, Ph.D, sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8.
Gandung Ismanto, S.Sos, MM selaku pembimbing II yang sudah banyak memberikan bimbingan, arahan, ilmu serta sarannya yang sangat membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
9.
Maulana Yusuf, S.IP, M.Si sebagai penguji seminar proposal penelitian yang dilakukan
peneliti
yang
telah
banyak
memberikan
kesempurnaan penelitian yang dilakukan peneliti. ii
masukkan
demi
10.
Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik kesayangan yang tak henti memberikan semangat kepada peneliti dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah peneliti selama peneliti menempuh studi pada jenjang S1 ini.
11.
Dosen-Dosen Ilmu Administrasi Negara yang selalu saya banggakan, Ipah Ema Jumiati, S.IP, M.Si, Leo Agustino, Ph.D, Titi Setiawati, S.Sos,M.si, Dr.Ayuning Budiati, S.IP,MPPM, Rini Handayani, S.Si,M.Si, Arenawati, S.Sos,M.Si, Ima Maisyaroh, S.Ag,M.Si, Andi Apriany Fatmawaty, Ir.,MP, DR. Abdul Apip, M.Si, Abdul Hamid, S.Sos,M.Si, Drs.H.Oman Supriyadi,M.Si, DR.Suwaib Amirudin, M.Si, Drs.Hasuri, SE.M.Si, Kristian Widya Wicaksana, S.Sos,M.Si, Deden M. Haris, S.Sos,M.Si, Juliannes Cadith, S.Sos,M.Si, Atoullah, S.Sos. M.Si, serta dosen-dosen lainnya tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih untuk semua ilmu yang telah kalian berikan kepada peneliti.
12.
Orang Tua tercinta, Eno Suhaena dan Ebah yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materil serta doa mereka yang tidak pernah henti untuk kesuksesan anak-anaknya di masa depan. Kemudian adik kandung peneliti, Anita Nuzulia yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran penyusunan skripsi ini. Serta saudara-saudara peneliti, yaitu nenek, uwak, om, tante, sepupu, dan keponakan terdekat yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu yang juga banyak memberikan dukungan dan doa mereka.
13.
Sahabat terdekat peneliti Muhammad Frayogi, Ratu Arum Sukmaningtyas, Rosmalasari, Shara Anggriani, Raden Dendy Yudha, dan yang selalu setia iii
menemani peneliti sejak awal masuk di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hingga saat ini serta selalu memberikan dukungan dan doa mereka dalam menyelesaikan skripsi ini. 14.
Sahabat terbaik peneliti, Intan Pratiwi Razak, Riska Monica Puteri, Lidia Carlina Marta, Gesti Resti Fitri, Dona Puteri Permata Desri, Rike Berlianti, Dessy Handayani, Vina Sarastiani, Reiza Hafitarani, Dhita Sekar Anisa, dan Indri Meilan Suntari.
15.
H. Karsidi, selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi di BPMPTSP ini.
16.
Keluarga tercinta kedua peneliti, Rizkieka Turnoviliana, Novi Shulhiyah Ilyas, Purwanto Heru, dan Kabid Penanaman Modal terbaik Sasa Sukmana dan Encep Muharam yang tiada henti memberikan doa, motivasi, dukungan, serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
17.
Keluarga Besar Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercinta yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam proses penelitian ini.
18.
Sahabat terdekat peneliti Anggun Farantina, Diah Kumalasari, dan Vina Dwi Pratiwi yang banyak memberikan motivasi dan canda tawa sehingga peneliti dapat menghilangkan kejenuhan dalam menyelesaikan skripsi ini.
19.
Teman-teman khusunya kelas B Program Studi Ilmu Administrasi Negara 2011, serta kelas A, C, dan Non-Regular lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu iv
persatu dan saat ini sedang bersama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana. Dan secara umum, peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman terdekat peneliti di angkatan 2011. 20.
Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Staf Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah banyak membantu peneliti dalam mengurus segala perijinan, surat-menyurat dan urusan akademik lainnya.
21.
Serta tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh informan penelitian yang telah berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini serta pihak-pihak lainnya yang juga terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.
Tangerang, Juni 2016
Khaerinisa NIM. 6661110504 v
DAFTAR ISI
LEMBAT PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ABSTRAK KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... vi DAFTAR TABEL ............................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... x BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
1.2
Identifikasi Masalah ................................................................. 22
1.3
Batasan Masalah ........................................................................ 22
1.4
Rumusan Masalah...................................................................... 23
1.5
Tujuan Penelitian ....................................................................... 23
1.6
Manfaat Penelitian ..................................................................... 24
1.7
Sistematika Penulisan .............................................................. 25
vi
BAB II
DESKRIPSI TEORI 2.1
Deskripsi Teori .......................................................................... 28
2.2
Implementasi Kebijakan Publik ................................................ 44
2.3
Penelitian Terdahulu ................................................................. 54
2.4
Kerangka Berpikir .................................................................... 58
2.5
Asumsi Dasar ............................................................................ 59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1
Metode Penelitian ..................................................................... 60
3.2
Fokus Penelitian ....................................................................... 61
3.3
Lokasi Penelitian ...................................................................... 61
3.4
Variabel Penelitian ................................................................... 62
3.5
Instrumen Penelitian ................................................................. 63
3.6
Informan Penelitian .................................................................. 64
3.7
Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 65
3.8
Teknik Analisis Data ................................................................ 69
3.9
Uji Keabsahan Data .................................................................. 71
3.10 Jadwal Penelitian ...................................................................... 72 BAB IV
PEMBAHASAN 4.1
Deskripsi Objek Penelitian ....................................................... 74
4.2
Deskripsi Data .......................................................................... 83
4.3
Analisis Data Penelitian ............................................................ 88
4.4
Pembahasan .............................................................................. 129 vii
BAB V
PENUTUP 5.1
Kesimpulan ............................................................................... 149
5.2
Saran ......................................................................................... 150
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
viii
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Rekapitulasi Realisasi .....................................................................
3
Tabel 1.2 Rekapitulasi Izin Prinsip ..................................................................
4
Tabel 1.3 Jumlah Izin Bidang Penanaman Modal ...........................................
7
Tabel 1.4 Jumlah Izin Bidang Pemerintahan ..................................................
9
Tabel 1.5 Jumlah Izin Bidang Kesejahteraan Masyarakat ..............................
10
Tabel 1.6 Jumlah izin Bidang Pembangunan ..................................................
11
Tabel 3.1 Informan Penelitian .........................................................................
65
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara ......................................................................
67
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .............................................................................
73
Tabel 4.1 Daftar Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian ..............
87
viii
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Tiga Komponen Good Governance (UNDP) ...............................
34
Gambar 2.2 Model Implementasi Edward III ..................................................
48
Gambar 2.3 Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn .....
50
Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles & Huberman.....................................
71
Gambar 4.1 SKP BPMPTSP BidangPenanaman Modal .................................
91
Gambar 4.2 Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan ....................................
98
Gambar 4.3 Kegiatan Expo Kota Tangerang ...................................................
98
Gambar 4.4 Ruang Pengambilan Izin .............................................................. 105 Gambar 4.5 Contoh Kenakalan Pegawai ......................................................... 106 Gambar 4.6 Contoh Kenakalan Pegawai ......................................................... 106 Gambar 4.7 Kondisi Ruang Pelayanan Perizinan di BPMPTSP .................... 111 Gambar 4.8 Volume Berkas Izin Di BPMPTSP Kota Tangerang ................... 111 Gambar 4.9 Pelaksanaan Bintek oleh BPMPTSP Kota Tangerang ................. 123 Gambar 4.10 Pelaksanaan Bintek oleh BPMPTSP Kota Tangerang ................ 124
xi
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN I
Surat Ijin Penelitian
LAMPIRAN II
Surat Keterangan Penelitian
LAMPIRAN III
Pedoman Wawancara
LAMPIRAN IV
Catatan Lapangan dan Membercheck
LAMPIRAN V
Kategorisasi Data Penelitian
LAMPIRAN VI
Matriks Hasil Penelitian
LAMPIRAN VII
Dokumentasi Penelitian
LAMPIRAN VIII
Data Pendukung Penelitian
x
ABSTRAK Khaerinisa. NIM. 6661110504. 2016. Skripsi. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I, Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si. Dosen Pembimbing II, Gandung Ismanto, S,Sos, MM. Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang layak menjadi kota investasi dengan berbagai sumber daya yang dimiliki yang menjadi daya tarik bagi para investor PMDN maupun PMA untuk terus melakukan investasi. Kondisi tersebut merupakan sebuah arahan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, salah satunya yaitu pelayanan perizinan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang mempunyai peran penting dalam mewujudkan Kota Tangerang sebagai Kota tujuan investasi. BPMPTSP Kota Tangerang dalam upaya mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance masih dihadapkan oleh beberapa kesenjangan dari ketiga pilar governance. Fokus penelitian ini adalah implementasi prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang pada bidang Penanaman Modal. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance di BPMPTSP Kota Tangerang khsuusnya Bidang Penanaman Modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yang dianalisis dengan menggunakan enam indikator prinsip-prinsip good governance menurut Gisselquist yaitu Accountability, Transparency, Efficiency and Effectiveness, Responsiveness, Forward vision, Rule of law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance belum konsisten dan belum optimal, dikarenakan dalam pelaksanaanya masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai mekanisme, prosedur, serta syarat-syarat pembuatan izin.
Kata Kunci: Implementasi, Prinsip-Prinsip Good Governance
ABSTRACT Khaerinisa. NIM 6661110504. 2016. Thesis. Implementation of Principles of Good Governance in Investment Department and Integrated One Door Services In Tangerang City. Public Administration Departement. The Faculty of Social and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Advisor, Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si and 2nd Advisor, Gandung Ismanto, S,Sos, MM. Tangerang City is worthy of being investment city with a variety of available resources that attraction for domestic investors and foreign investors to continue investing. The condition is a directive from the local government to realize the good governance and free of corruption, collusion, and nepotism. One of which is licensing service. Investment Department and Integrated One Door Services has an important role to realize that Tangerang City as investment destinations city. Investment Department and Integrated One Door Services in effort to implement the principles of good governance was still faced by some gaps of three pillars of governance. The research focus was Implementation of Principles of Good Governance in there on Investment Sector. The goal was to find out how Implementation of Principles of Good Governance in there especially on Investment Sector. The methods that used on this research was qualitative descriptive which analyzed using six principles of good governance by Gisselquist, Accountability, Transparency, Efficiency and Effectiveness, Responsiveness, Forward vision, Rule of law. The result of this research showed that the application of principles of good governance hadn’t been consistent and hadn’t optimal, because in practicing, there were still complaints regarding the mechanisms, procedures, and terms of making a license. Keywords:
Implementation, Good Governance Principles
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah United Nations Conference Trade and Development (UNCTAD),
merupakan sebuah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah merilis laporan terbaru terkait investasi dunia yang dirangkum dalam World Investment Report 2015. Laporan tahunan yang merangkum data penanaman modal asing (PMA) di tiap-tiap negara berkembang di dunia tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa Asia bagian Timur (terdiri dari Asia Timur dan Asia Tenggara) merupakan salah satu wilayah tujuan investasi asing terbesar di dunia. Dengan PMA sebesar US$ 381 miliar dan tingkat pertumbuhan sebesar 9,6 persen, kawasan Asia bagian Timur memiliki porsi 31 persen dari seluruh PMA yang terdapat di seluruh dunia. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Tiongkok masih menempati urutan pertama sebagai negara tujuan investasi asing terbesar di Asia bagian timur dengan nilai US$ 128,5 miliar. Kendati Tiongkok memiliki jumlah PMA terbesar, namun pertumbuhan PMA tertinggi justru terjadi di Hong Kong dengan pertumbuhan mencapai 39 persen, dari angka sekitar US$ 75 miliar di tahun 2013 mencapai US$ 103,3 miliar di tahun 2014.
1
2
Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang layak menjadi kota investasi. Kota Tangerang dengan berbagai sumber daya yang dimiliki seperti jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa, perkembangan dan pembangunan infrastruktur menjadi daya tarik bagi para investor baik PMDN maupun PMA untuk terus melakukan investasi. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil realisasi investasi pada Triwulan II tahun 2015, realisasi investasi PMDN dan PMA berdasarkan Izin Usaha yang telah diterbitkan baik oleh BKPMRI untuk PMA, BKPMPT Provinsi maupun BPMPTSP untuk PMDN berjumlah 16 Proyek yang terdiri dari 6 proyek PMDN dengan nilai Rp. 253,61 Milyard dan 10 proyek PMA dengan nilai USD 33,872 juta atau senilai Rp. 423,4 Milyard dengan kurs 1 USD = Rp. 12.500,- sehingga pada Triwulan kedua tahun 2015 ini realisasi investasi di Kota Tangerang baik PMDN maupun PMA sebesar Rp. 677 milyard. Sesuai dengan Kewenangannya, PMDN dari 6 Izin Usaha yang dikeluarkan, Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan 3 Izin dengan nilai Rp. 22.217.000.000,- sedangkan 3 Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan nilai Rp. 35.025.300.000,-. Serapan tenaga kerja dari 6 proyek PMDN yang terealisasi dapat menyerap pekerja sebanyak 1.111 orang tenaga kerja, sedangkan dari 10 proyek PMA mampu menyerap pekerja sebanyak 2.110 tenaga kerja Indonesia dan 26 Tenaga Kerja Asing.
3
Tabel 1.1 Rekapitulasi Reaslisasi
Rekapitulasi Realisasi Berdasarkan Izin Usaha Triwulan II
253,6 M ; 37% 423,4 M; 63%
PMDN (6 Proyek) PMA ( 10 Proyek)
(Sumber: LPPPM BPMPTSP Kota Tangerang)
Pada Triwulan II tahun 2015 di Kota Tangerang masih diminati oleh para investor baik PMDN maupun PMA hal ini terlihat dari jumlah izin prinsip yang telah dikeluarkan baik oleh BKPMRI, BKPMPT Provinsi Banten maupun BPMPTSP Kota Tangerang yang berjumlah 15 proyek PMDN dan 20 proyek PMA. Perusahaan PMDN sebanyak 15 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 191,753 milyard yang direncanakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.692 orang. Sesuai dengan Kewenangannya, dari 15 Izin Usaha yang dikeluarkan, Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan 6 Izin dengan nilai Rp. 50.454.200.000,- sedangkan 9 Izin dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan nilai Rp. 141.298.500.000,-.
4
Sedangkan, untuk Perusahaan Modal Asing (PMA) sebanyak 20 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 85,416 juta atau setara dengan Rp. 1,068 Trilyun dengan kurs 1 USD = Rp. 12.500,- serapan tenaga kerja yang direncanakan sebanyak 1.516 Tenaga Kerja Indonesia dan 14 Tenaga Kerja Asing.
Tabel 1.2 Rekapitulasi Izin Prinsip
Rekapitulasi Izin Prinsip PMDN dan PMA Triwulan II Tahun 2015 191,7 M ; 15% PMDN (15 Proyek) 1.067,7 M; 85%
PMA (20 Proyek)
(Sumber: LPPPM BPMPTSP Kota Tangerang)
5
Kota Tangerang memiliki luas 164,54 Km2 dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,7 juta jiwa. Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13 kecamatan, yaitu Ciledug, Larangan, Karang Tengah, Cipondoh, Pinang, Tangerang, Karawaci, Jatiuwung, Cibodas, Periuk, Batuceper, Neglasari, dan Benda. Oleh sebab itu, Kota Tangerang menjadi pilihan menarik bagi para investor untuk berinvestasi. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang–undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
diarahkan
untuk
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
perlu
ditingkatkan.
Hal
tersebut
mengakibatkan interaksi antara aparat daerah dan masyarakat menjadi lebih intensif. Selain itu, otonomi daerah juga memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan karakteristik lokal. Setiap kota dan kabupaten dituntut untuk mengembangkan inovasi kreatif dalam
pengelolaan
daerahnya.
Kreatifitas
itu
menyangkut
bagaimana
mengalokasikan dana, menyangkut kapasitas untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi daerahnya sehingga kalangan pemilik modal akan beramai-ramai berinvestasi di daerahnya.
6
Kondisi demikian merupakan sebuah arahan dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan kerangka atau koridor perubahan paradigma pemerintahan yang tidak lagi sentralistik tapi lebih menekankan pada desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat dan didukung dengan
gagasan
mengedepankan
konsep
partisipasi
dalam
proses
pembangunannya. Sehingga, muara dari kerangka otonomi daerah tersebut yaitu perwujudan good governance secara masif di tingkat lokal. Proses demokratisasi politik dan pemerintahan saat ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. (Sedarmayanti, 2012: 1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Serta Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja BPMPTSP. Kedudukan BPMPTSP Kota Tangerang adalah Badan yang merupakan unsur pelaksana administrasi publik di bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan birokratisasi. Berdasarkan pendekatan tersebut, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang mempunyai peran penting dalam mewujudkan Kota Tangerang sebagai Kota tujuan investasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perizinan, di bidang penanaman modal, bidang
7
pelayanan perizinan pembangunan, bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, serta bidang pengelolaan data dan advokasi, maka BPMPTSP Kota Tangerang perlu mengedepankan pola pelaksanaan administrasi publik dan perizinan yang lebih mudah bagi masyarakat. Berikut merupakan jumlah izin-izin yang ada di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Tabel 1.3 Jumlah izin Bidang Penanaman Modal Tahun 2015
Lama Waktu Proses
Izin Yang diterbitkan Tahun 2014
Izin Industri ( Izin Usaha Industri, Izin Tanda Daftar Industri , Izin Perusahaan )
14 Hari
58 izin
2
Izin Penanaman Modal
14 Hari
33 izin
3
Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7 Hari
3.206 izin
4
Tanda Daftar Perusahaan
7 Hari
3.343 izin
5
Izin Reklame
5 Hari
3.437 izin
6
Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang terdiri atas :
5 Hari
izin
a. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman /Restoran
5 Hari
42 izin
b. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata/ Hotel
5 Hari
0 izin
NO
Nama Perizinan
1
8
c. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
5 Hari
27 izin
d. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi
5 Hari
5 izin
e. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
5 Hari
0 izin
f. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Usaha
5 Hari
0 izin
g. Tanda Daftar Usaha Penyelengggaraan Hiburan dan Rekreasi
5 Hari
6 izin
h. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
5 Hari
0 izin
i. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran
5 Hari
2 izin
j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
5 Hari
0 izin
k. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
5 Hari
0 izin
l.
5 Hari
0 izin
m. Tanda Daftar Usaha Spa
5 Hari
0 izin
7
Izin Toko Modern
14 Hari
0 izin
8
Izin Usaha Jasa Kontruksi
14 Hari
169 izin
9
Tanda Daftar Gudang
14 Hari
21 izin
10
Izin memperkerjakan tenaga kerja asing
14 Hari
132 izin
Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
JUMLAH
10.481 izin
9
Tabel 1.4 Jumlah Izin Bidang Pemerintahan Tahun 2015 Lama Waktu Proses
Izin Yang diterbitkan Tahun 2014
Izin Trayek
14 Hari
383 izin
Izin Penggunaan Instalasi Penyalur Petir
7 Hari
164 izin
Izin Pengunaan Ketel UAP
1 Hari
187 izin
Izin Pemakaian Pesawat Angkat Dan Angkut
7 Hari
1.256 izin
Izin Penggunaan Instalasi Listrik
7 Hari
96 izin
Izin Pemakaian Generator Set (Genset)
1 Hari
223 izin
Izin Pemakaian Bejana Bertekan
7 Hari
407 izin
Izin Pembangunan Instalasi Kebakaran
7 Hari
68 izin
Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia
7 Hari
1 izin
Izin Lembaga Pelatihan Kerja
7 Hari
0 izin
Izin Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
7 Hari
0 izin
Izin Gangguan (HO)
10 Hari
666 izin
Izin Perparkiran Izin Lift
3 Hari
1 izin 30 izin
Nama Perizinan
JUMLAH
3.452 izin
10
Tabel 1.5 Jumlah izin Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015
NO
Nama Perizinan
Lama Waktu Proses
Izin Yang diterbitkan Tahun 2014
1
Izin Pendirian Satuan Pendidikan
14 Hari
78 izin
2
Izin Laboratorium Kesehatan
14 Hari
4 izin
3
Izin Optik
10 Hari
7 izin
4
Izin Toko Obat
10 Hari
8 izin
5
Izin Apotek
7 Hari
126 izin
6
Izin Klinik
7 Hari
41 izin
7
Izin Praktek Dokter Berkelompok
7 Hari
0 izin
8
Izin Rumah Sakit
7 Hari
4 izin
9
Izin Rumah Bersalin
7 Hari
0 izin
10
Izin Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga
10 Hari
88 izin
11
Izin Pengambilan Air Tanah
10 Hari
388 izin
12
Izin Pengeboran
7 Hari
0 izin
13
Izin Pembuangan Limbah Cair
14 Hari
40 izin
14
Izin Usaha Penyedotan Tinja
14 Hari
0 izin
15
Izin Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
7 Hari
3.023 izin
16
Izin Dokter Hewan Praktek Mandiri/Bersama
7 Hari
5 izin
11
17
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedikveteriner
7 Hari
0 izin
JUMLAH
3.762 izin
Tabel 1.6 Jumlah Izin Bidang Pembangunan Tahun 2015
NO
Nama Perizinan
Lama Waktu Proses
Izin Yang diterbitkan Tahun 2014
1
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
14 Hari
1.163 izin
2
Izin Mendirikan Bangunan
14 Hari
2.154 izin
JUMLAH
3.317 izin
JUMLAH PERIZINAN YANG DITERBITKAN TAHUN 2014 BIDANG KESRA BIDANG PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL TOTAL
: 3.762 IZIN : 3.317 IZIN : 3.452 IZIN : 10.481 IZIN : 21.012 IZIN
(Sumber: RENSTRA BPMPTSP TAHUN 2014 – 2018)
12
Masyarakat merupakan inti penting dalam paradigma baru tentang new public services. Perubahan posisi masyarakat dari yang dulu dikenal sebagai "clients dan constituents" menjadi "customers" dan kemudian menjadi "citizens". Masyarakat tidak sekedar sebagai obyek layanan tetapi harus ditempatkan sebagai subyek. Governance secara istilah merujuk pada kultur dan struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif, namun setelah seluruh lembaga negara yang terkait dengan penyelenggaran kehidupan bernegara. Good governance berbicara tentang bagaimana rekrutmen politik dilakukan terhadap setiap penyelenggara negara, bagaimana kapasitas, kapabilitas pemerintahan mengimplementasikannya, serta bagaimana pemeritahan mampu mempertanggung jawabkan seluruh aktivitasnya secara terbuka kepada masyarakat. Inilah idealita good governance, yang sebenernya yang menghendaki adanya simbiosis mutualisme antara the ruled and the ruler sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya tersebut dengan baik, sementara pemerintahan membuka diri terhadap akses publik dalam setiap kegiatan pemerintahannya. Kehadiran tiga domain, yaitu: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sebagai stakeholders dalam proses ini amat penting untuk memastikan bahwa proses “pembangunan” tersebut dapat memberikan manfaat yang terbesar bagi masyarakatnya. Secara konseptual, hubungan antara ketiga komponen tata pemerintahan yang baik itu bersifat mutualistik. Pada satu sisi partisipasi publik
13
dibutuhkan dalam rangka mengamankan proses penyelenggaran negara sehingga akuntabilitas dan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sementara di sisi lain, partisipasi publik tidak mungkin dapat berjalan dengan efektif tanpa jaminan pelaksanaan hak–hak publik untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah (Agustino, Leo. 2005: 44). Secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik good governance. Pertama, praktik good governance harus memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non pemerintah seperti sipil dan mekanisme pasar. Kedua, dalam praktik good governance terkandung nilai–nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai – nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. Namun, pembagian peran antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah masih sangat timpang dan kurang proporsional sehingga sinergi belum optimal. Kemampuan pemerintah melaksanakan kegiatan secara efisien, berkeadilan, dan bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas.
14
Praktik KKN masih terus menggurita dalam kehidupan semua lembaga pemerintahan baik yang berada di pusat ataupun di daerah. Selain itu, secara umum praktik penyelenggaraan layanan publik masih jauh dari prinsip–prinsip good governance yang ditandai dengan masih adanya diskriminasi atas dasar pertemanan, afiliasi politik, kesamaan etnis, dan agama; rendahnya tingkat responsivitas pemerintah kota yang ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat; ketidakpastian prosedur, biaya, dan waktu pelayanan dan praktik pungutan liar yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Perubahan pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintahan sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. Penerapan good governance diharapkan dapat menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, berkeadilan, transparan, akuntabel serta partisipatif. Sehingga akan menekan angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah semakin peduli dengan kebutuhan dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Kondusif tidaknya iklim berinvestasi di suatu daerah
15
dipengaruhi beberapa faktor, antara lain keamanan dan ketertiban; kemudahan perizinan; peraturan daerah yang mendukung iklim usaha; serta pengenaan pajak daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Tangerang menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Artinya Pemerintah Kota dapat
memberikan pelayanan perizinan usaha secara cepat
dalam satu tempat terpadu. Adanya pelayanan yang terpadu dan cepat, diharapkan segala proses Perizinan dapat dilaksanakan secara cepat waktu sesuai dengan yang diharapkan. Birokrasi perizinan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam perkembangan usaha di Indonesia, banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit, tingginya biaya, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesian, sarana prasarana kurang memadai serta kinerja para petugas yang tidak efektif dan efisien, merupakan kendala besar terhadap pelayanan perizinan yang dihadapi oleh masyarakat. Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)
Kota
Tangerang
yaitu
dituntut
untuk
menciptakan
tata
kepemerintahan yang baik dengan mengoptimalisasikan penerapan prinsip-prinip good governance yang diharapkan dapat menciptakan iklim berinvestasi yang semakin kondusif di Kota Tangerang yang berujung pada meningkatnya investasi. Sesuai tugas dan fungsi dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan visi, misi, dan program Walikota agar dapat menentukan arah
16
perkembangan
organisasi
dan
meningkatkan
akuntabilitas
kinerja
yang
berorientasi kepada pencapaian hasil. Pada saatnya diharapkan dinamika kelembagaan BPMPTSP dapat mengimbangi berbagai tantangan dan tuntutan di masa depan yang semakin kompleks, yang ditandai dengan perubahan kondisi masyarakat yang semakin transparan. Namun, pada kenyataannya fungsi birokrasi pelayanan pembuatan perizinan di kota Tangerang ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat pada umumnya masih mengidentikan birokrasi sebagai proses berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang banyak, dan pada akhirnya menimbulkan keluh kesah bahwasanya birokrasi sangat tidak adil dan tidak efisien sehingga sering menjadi sumber masalah bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang selama ini. Pertama, faktanya adalah berdasarkan dari hasil observasi awal di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang (BPMPTSP) bahwa Badan tersebut masih terdapat praktek percaloan yang dilakukan oleh oknum pejabat dan pegawai setempat. Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber yakni pemohon yang datang untuk menggunankan jasa pelayanan perizinan di badan tersebut menyebutkan bahwa benar adanya praktekpraktek “kotor” tersebut. Dimana apabila pemohon yang memberi “uang pelicin” kepada pegawai maka proses pembuatan perizinan dapat dilakukan dengan proses yang singkat. Berbeda halnya dengan masyarakat yang memang benar-benar mengikuti prosedur pembuatan perizinan, biasanya proses keluarnya surat izin bisa lebih
17
lama, tak jarang juga lewat dari batas waktu yang telah ditentukan dan terkadang membuat pemohon jengkel dan marah kepada pegawai setempat karena lamanya proses keluarnya izin. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa masih terdapat “kecurangan” dalam pembuatan permohonan perizinan. Keluhan juga sering peneliti dapatkan dari pemohon apabila ingin mengambil berkas SIUP atau TDP yang mereka buat karena peneliti merasakan langsung ketika sedang magang dibagian counter pelayanan perizinan bagian Penanaman Modal, dimana awal proses berkas masuk, diperiksa, dan diregistrasi. Hal ini diperkuat dengan adanya kabar yang muncul dari keluhan warga yang diposting pada buku tamu website resmi Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah postingan yang dikirim atas nama Maya, pada Jum'at 11 Juli 2014 lalu, yang bunyinya sebagai berikut. “Pa Wali yang terhormat tolong diperhatikan kinerja anak buahnya khususnya di BPPMPT karena disana terjadi dunia percaloan yang dilakukan oleh staf dan pejabat BPPMPT sehingga bisa merusak citra Bapak Walikota di masyarakat, mengurus ijin jika tidak melalui orang dalam akan dipersulit dan diminta uang selain retribusi. Tolong ya Pak ditindak bawahannya karena mereka sudah digaji oleh Negara.” (Sumber : http://www.kabar6.com/tangerang-raya/tangerang-kota/15680warga-keluhkan-praktik-percaloan-di-bppmpt-kota-tangerang.html) (diakses pada tanggal rabu, 17 desember 2014 pukul 20:26)
Padahal sudah jelas bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan pada Bab II pasal 2 Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP tidak dikenakan retribusi. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan pada Bab II pasal 2 ayat 2, proses penerbitan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
18
diterimanya permohonan penerbitan SIUP dengan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar maka Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan SIUP. Ditambah dengan adanya pengakuan dari salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa pegawai-pegawai yang bekerja di BPMPTSP adalah orang-orang yang memang memiliki ikatan dinasti politik dari para pejabat atau petinggi-petinggi pemerintah daerah. Jadi tidak mudah untuk masuk didalam ruang ringkup dinas perizinan apabila tidak ada ikatan atau silsilah keluarga dengan pejabat pemerintah daerah. Kedua, berdasarkan dengan pengalaman yang telah dirasakan oleh peneliti selama menjalani kerja lapangan atau magang di BPMPTSP Kota Tangerang, ternyata Dinas tersebut masih kekurangan staff ahli maupun pegawai sehingga membuat proses pembuatan perizinan menjadi terhambat karena minimnya kuantitas sumber daya manusia. Sehingga banyak masyarakat yang mengeluh tentang lambatnya proses pembuatan perijinan dan masyarakat juga mengeluh bahwa proses keluarnya surat ijin tersebut terkadang lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya yaitu paling lambat tujuh hari kerja jadi ketika mereka datang ingin mengambil izin yang telah mereka ajukan terkadang masih dalam proses penyelesaian dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh staff di dinas tersebut. Terbukti dengan banyaknya tumpukan dokumendokumen atau berkas-berkas izin yang belum diproses. Pimpinan juga terkadang tidak ada ditempat sehingga penandatanganan surat izin menjadi terhambat. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang
19
dikecewakan karena rendahnya kinerja pegawai di BPMPTSP Kota Tangerang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dari Sekretaris BPMPTSP Kota Tangerang bahwa: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang kekurangan sumber daya manusia. Dengan 64 SDM yang ada, lembaga ini harus melayani 20 ribu pelayanan perizinan yang diterbitkan. Jumlah SDM di BPMPTSP Kota Tangerang juga masih kalah banyak dari kantor serupa di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel. Untuk Tangsel sudah memiliki tenaga 169 orang dan Kabupaten Tangerang 122 orang. Aswani mengatakan, pihaknya membutuhkan sekira 30 orang lagi SDM di tempatnya. Tenaga tersebut bisa ditempatkan di empat bidang bagian dan juga di staf kasubag. (Sumber: http://bantenraya.com/metropolis/metro-tangerang/9782-bpmptsp-butuh-30-pelayan-perizinan) Diakses pada tanggal 7 Maret 2015 pukul 14.45wib Ketiga, efektifitas dan efisiensi kerja pegawai di BPMPTSP masih minim. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan yang dirasakan oleh peneliti bawah pegawai belum disiplin mengenai jam masuk, jam istirahat, dan keluar kantor. Sehingga berakibat pada molornya jam waktu kerja yang membuat pemohon menunggu lama untuk diberi pelayanan pembuatan perizinan dan timbul adanya keluhan masyarakat mengenai loyalitas pegawai di Dinas tersebut. Ditambah dengan adanya fakta yang dirasakan oleh peneliti bahwa apabila Kasubit sedang tidak ada ditempat atau tugas ke luar kota, pegawai setempat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk datang tidak tepat waktu dan meninggalkan kantor pada saat jam kerja berlangsung yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian permohonan izin. Keempat, dari hasil observasi awal dan bahwa masyarakat menyebutkan bahwa sosialisasi dan transparasi mengenai persyaratan dalam pembuatan
20
perijinan masih kurang sehingga informasi tidak sampai ke masyarakat yang berakibat sering terjadinya kekurangan dalam pemenuhan persyaratan dalam pembuatan perizinan. Hal tersebut membuat masyarakat harus melengkapi ulang persyaratan tersebut dan membuat proses perijinan semakin lama dan tidak efektif dan efisien. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kabar dari keluhan masyarakat yang berisi sebagai berikut : Dari pantauan hariantangerang.com, ada warga yang bingung dalam pelayanan BP2T. Bahkan warga ini sudah beberapa kali mengurus surat. Namun terkesan agak dipimpong. "Sudah 5 kali bolak balik saya ke BP2T, oknum itu memberikan keterangan yang sangat membingungkan," katanya yang meminta namanya tidak dicantumkan. Karena khawatir pengurusan suratnya dipersulit. "Seperti perpanjangan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), jadi harus bikin baru SIUP dan TDP," Menurutnya, kemarin dirinya sudah datang ke BP2T untuk meminta sejumlah persyaratan guna melengkapi berkas-berkas. "Hari ini, persyaratan sudah saya lengkapi tapi ternyata dia bilang masih kurang lengkap," ujarnya sambil menggerutu. "Seharusnya saya diberikan pemahaman yang benar-benar jelas dan tidak bertele-tele seperti ini," (fer/ek) (sumber:http://hariantangerang.com/news/2014/03/pelayanan-bp2tdikeluhkan-masyarakat) Diakses pada 7 maret 2015 pada pukul 14.03wib Informasi yang beredar di lapangan, dari beberapa pengusaha enggan disebutkan namanya mengeluhkan soal pengurusan ijin. "Berpikir secara akal sehat saja, kalau staff di BP2MPT memberikan penjelasan yang benar dan lengkap tentu tak sulit mengurus ijin," ujarnya Menurutnya, dirinya sudah mengajukan perijinan sesuai dengan persyaratan soal masalah Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). "Dokumen yang saya berikan, pasti sudah lengkap, karena kita ikuti sesuai yang tertera pada lembar kertas persyaratan," terangnya seraya mengaku ada hal yang aneh. "Tapi ada persyaratan lisan yang harus dipenuhi. Seharusnya persyaratan lisan yang dikatakan itu ada di dalam daftar persyaratan," Persyaratan aneh ini, katanya, merupakan bukti ada oknum BP2MPT sudah mencoba menghambat dan mencederai Program Walikota Arief R Wismansyah dalam mengutamakan pelayanan terpadu, terutama kepada masyarakat yang hendak mengajukan permohonan ijin. "Kalau memang tidak mengerti lebih jauh, baiknya jangan bertugas di BP2MPT, " pungkasnya. (fer/ek)
21
(http://hariantangerang.com/news/2014/03/oknum-bp2mpt-bantahhambat-program-pemkot) Diakses, Minggu 7 Maret 2015 pukul 14.04 wib Berita tentang hambatan dan keluhan pemohon atau masyarakat terhadap pelayanan perizinan tersebut tentunya menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam, karena belum sesuai dengan tujuan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Melihat masalah terhadap pengembangan praktik Good Governance yang telah dipaparkan sebelumnya, menjadi permasalahan penting yang perlu dibahas dan ditindak lanjuti dan segera dicari solusi penyelesaiannya. Maka pemberian prioritas pada pembenahan kinerja birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik menjadi langkah awal mengoptimalisasi
pelaksanaan
yang sangat strategis
prinsip-prinsip
Good
Governance
dalam untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada proses pelayanan pembuatan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) di Kota Tangerang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik permasalahan ini kedalam suatu penelitian yaitu, Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang.
22
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya
identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dari hasil observasi awal peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian diantaranya: 1. Masih terdapat percaloan yang terjadi di BPMPTSP Kota Tangerang; 2. Tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian keluarnya permohonan perizinan kepada pemohon; 3. Lemahnya kapasitas dan kualitas sumber daya dalam mewujudkan visi pelayanan yang telah ditetapkan; 4. Kurang efektif dan efisiennya pelayanan publik yang diberikan; 5. Responsivitas
pegawai
masih
kurang
sehingga
menimbulkan
banyaknya keluh kesah dari masyarakat mengenai kinerja pegawai di dinas tersebut; 6. Kurangnya sosialisasi dan transparasi mengenai persyaratan dalam pembuatan perizinan sehingga informasi tidak sampai kepada masyarakat; 7. Belum terciptanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat umum selaku stakeholder.
1.3
Batasan Masalah Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan
yang semula direncanakan serta untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan sebagai berikut:
23
Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang dibatasi pada bidang Penanaman Modal.”
1.4
Rumusan Masalah Untuk dapat memudahkan penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki
arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data data dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Di Bidang Penanaman Modal Kota Tangerang?
1.5
Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan pasti
memliki tujuan yang ingin dicapai. Hal ini sangat perlu agar dapat dijadikan acuan bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Di Bidang Penanaman Modal.
24
1.6 Manfaat Penelitian 1.
Manfaat praktis : a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memperluas pengetahuan Ilmu Administrasi Negara, terutama kajian tentang penerapan prinsip-prinsip good governance. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) bagi aparat Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien demi terwujudnya bentuk pemerintahan yang lebih baik lagi di masa mendatang serta dapat memberikan informasi akurat berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang. c. Untuk memberikan motivasi bagi seluruh mahasiswa khususnya peneliti untuk lebih termotivasi dalam mencari pembelajaran dan wawasan lebih dalam yang terkadang tidak hanya didapat dalam perkuliahan.
2.
Manfaat teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran
secara intelektualitas di bidang Ilmu Administrasi Negara, serta dapat meningkatkan kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati fenomena-
25
fenomena penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pelayanan publik.
1.7
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini
yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah yang menerangkam atau menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti. Bentuk penerangan dan penjelasan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari penjelasan yang berbentuk umum hingga menukik ke masalah yang spesifik dan relevan dengan judul skripsi. Kemudian, bab ini berisi identifikasi masalah yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, dikaitkan dengan tema/topik/judul atau variabel penelitian. Selanjutnya, batasan masalah yaitu pembatasan masalah yang memfokuskan pada masalah spesifik yang akan diajukan dalam rumusan masalah. Kemudian, rumusan masalah yang berisi tujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling urgent yang berkaitan dengan judul penelitian dengan mendefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam bentuk konsep dan definisi operasional. Lalu, tujuan penelitian yaitu mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai. Terakhir,
26
manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan penelitian. b. BAB II LANDASAN TEORI Bab II ini berisi landasan teori, kerangka pemikiran, dan asumsi dasar yang mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian dan disusun secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan asumsi dasar penelitian/hipotesis. Kemudian, penelitian terdahulu yaitu kajian penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya yang diambil dari berbagai sumber ilmiah. Selanjutnya, kerangka pemikiran peneliti yaitu menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai hipotesis peneliti. Kerangka pemikiran adalah penjelasan secara sistematis tentang hubungan antar fenomena penelitian. Lalu terakhir berisi asumsi dasar yaitu kesimpulan sementara peneliti mengenai penelitian yang akan diteliti. c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab
ini
berisi
metode
penelitian
yang
menguraikan
tentang
tipe/pendekatan penelitian. Kemudian, ruang lingkup/fokus penelitian yang membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitain yaitu menjelaskan tempat (locus) penelitian dilaksanakan. Kemudian, instrumen penelitian yaitu menjelaskan proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan. Informan
27
penelitian yang menjelaskan teknik yang digunakan dalam menentukan informan penelitian. Lalu, teknis pengolahan dan analisis data yaitu menjelaskan teknik analisis dan rasionalisasinya. Serta, jadwal penelitian yang dijelaksan secara rinci beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam bentuk tabel. d. BAB IV HASIL PENELITIAN Bab ini berisi deskripsi objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian, deskripsi data yaitu menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan. Serta, berisi pembahasan dimana peneliti melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. e. BAB V PENUTUP Bab ini berisi simpulan yang menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami, serta saran yang berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis yang mengarah pada pengembangan konsep/teori maupun saran praktis yang lebih operasional.
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR
2.1 Landasan Teori 2.1.1
Konsep Good Governance Menurut dokumen ESCAP (9) dikutip oleh Surjadi (2012: 19-21), Good
Governance mempunyai 8 (delapan) karakteristik utama : ia bersifat partisipatif, rule of law, keterbukaan, responsive, berorientasi konsensus, kesetaraan,dan membela yang lemah, efektif dan efisien, dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan fokus yang sentral; juga selalu disertai oleh keterbukan (transparency) dan menerapkan undang – undang (rule of law). Berikut pokok – pokok paparan Prof. Dr. Sofian Effendi yang Rektor UGM, dalam Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN pada tanggal 22 September 2005 di Jakarta. 1. Dalam kamus, istilah government dan governance seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerpakan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. 2. Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi
dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson mengenalkan 28
29
bidang studi tersebut kira – kira 1125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang governance dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan dan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah, atau pengelolaan pemerintahan- baru muncul sekitar 15 tahun belakangan
ini,
terutama
setelah
berbagai
lembaga
pembiayaan
internasional mensyaratkan Good Governance dalam berbagai program bantuannnya. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah Good Governance telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN), da nada juga yang menggantikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih. 3. Istilah pemerintah (government) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Sedangkan tata pemerintahan (governance) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik – baiknya antar elemen yang ada yaitu, pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Hubungan yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antara empat kelembagaan tersebut.
30
4. Dengan demikian cakupan tata pemerintahan (governance) lebih luas dibandingkan dengan pemerintah (government), karena unsur yang terlibat dalam tata pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada, termasuk di dalamnya ada unsur pemerintah (government). 5. Hubungan antara pemerintah (government) dengan tata pemerintahan (governance) bisa diibaratkan hubungan antara rumput dengan padi. Jika kita hanya menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam padi maka rumput dengan sendirinya akanjuga turut tumbuh.
Jika
kita
hanya
hanya
ingin
menciptakan
pemerintah
(government) yang baik, maka tata tata pemerintahan (governance) yang baik belum tentu tumbuh. Tapi jika kita menciptakan tata pemerintahan (governance) yang baik, maka pemerintah (government) yang baik juga akan terwujud. Dalam hubungan ini Sofian Effendi juga menuturkan bahwa perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep pemerintahan berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain dalam konsep governance
31
terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif, dan kemitraan. Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni; pemerintah (state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan masyarakat pengusaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai menurut teori segitiga besi (iron three angel) yakni apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi, kegita unsur tersebut memiliki jaringan dan interksi yang sinerjik dan setara. Interkasi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas. Konsep Good Governance dapat dijelaskan pula sebagai berikut: 1. Sebagai pengelolaan atau kepengarahan negara yang baik, 2. Pelaksananya disebut government, 3. Government identik dengan pengelola, pengurus negara, 4. Pengelola negara yang mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengerjakan dengan efisien, 5. Bagaimana penyelenggaran negara ditata dan bagaimana tatanan itu berproses.
32
Pierre
landell-Mills
dan
Ismael
Seregeldin
(Santosa,
2009:130),
mendefinisikan Good Governance sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan social ekonomi. Sedangkan, Robert Charlick (Santosa, 2009:130) mengartikan Good Governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini adalah kepemerintahan
yang
mengembangkan
dan
menerapkan
prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Menurut UNDP dikutip oleh Sedarmayanti (2012: 36-39), konsep kepemerintahan (governance) mencakup berbagai metode yang digunakan untuk mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan mengelola sumber daya publik, dan berbagau organisasi yang membentuk pemerintahan serta melaksanakan kebijakan-kebijaknnya. Konsep ini juga meliputi mekanisme, proses, dan kelembagaan yang digunakan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, memenuhi hak hukum, menemui tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara, dan menyelesaikan perbedaann antara sesama.
33
United Nations Development Program (UNDP) mengidentifikasikan bahwa perbedaan antara kepemerintahan, yaitu: a. Model kepemerintahan ekonomi ( Economic Governance Model ) Yaitu meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Economic
governance
mempunyai
implikasi
terhadap
kesetaraan,
kemiskinan, dan kualitas hidup; b. Model kepemerintahan politik (Political Governance Model) Yaitu mencakup proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan; c. Model kepemerintahan administratif ( Administrative Governance Model ) Yaitu sistem implementasi kebijakan. Kelembagaan dalam governance meliputi tiga domain, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat yang saling interaksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat memfasilitasi interaksi social budaya dan politik, menggerakkan kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.
34
Menurut UNDP dikutip oleh Thoha (2012: 64) Tiga komponen Good Governance adalah sebagai berikut:
Pemerintah atau Negara
Sektor Swasta
Rakyat
(Gambar 2.1: Tiga Komponen Good Governance (UNDP)) Unsur – unsur dalam kepemerintahan (governance stakeholders) pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: 1.
Negara:
konsepsi
kepemerintahan
pada
dasarnya
adalah
kegiatan
kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani ( Civil Society Organizations) 2.
Sektor Swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: perbankan, industry pengolahan
35
(manufacturing) perdagangan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. 3.
Massyarakat Madani (Civil Society): kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah atau perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.
2.1.2
Good Governance
Cornerstone of the modern, democratic rule of law Good governance can be seen as one of the three cornerstone of any modern state. The development of each of these three started at different moments in history and was often linked to the development of the state and all three are still in development. The first is the rule of law, the second is democracy, and the third is Good Governance. All these notions have in common that these are fundamental notions and that these principles have been accepted in most of the modern state in the world. However the interpretations of these notions are not always the same in each country. This is often linked to diverging economic and cultural factors in countries concerned. Nevertheless they have in common that the core of these notions in generally accepted. There are also links between the three cornerstone an in their development they have influence each other. Good governance is a norm for the government and a right for the citizen in which more specific conditions have been formulated. These norms are sometimes linked to the norms of rule of law or democracy, but mostly they have their own contents. Elements of good governance are: properness, transparency, participation, effectiveness, accountability, and human right. The concepts is sometimes broad – containing norms for all the powers in the state – but this concept is also formulated in a more restricted way in the sense that it only applies to the administration. (Asia Link, hlm: 3-4) Why there is need for Good Governance? The concept of Good Governance has been developed at the national, regional, and international levels because there were different problems on three levels in the relation between government and society. Nowadays, the biggest
36
problems can be found at the national level. Many situation of bad governance still exist: corruption, maladministration, and mismanagement. Good governance is the proper use of the government’s powers in a transparent and participative way, but it is more. In essence it concerns also the fulfillment of three elementary tasks of government: to guarantee the security of persons and society, to manage an effective and accountable framework for the public sector, and to promote the economic and social aims of the country in accordance with the wishes of the population. In dictionaries the following definition have been provided for governance exercise authority; control; government; arrangement. Two other brief descriptions of governance are the following: 1) the act, process, or power of governing; 2) the state of being governed. Two additional descriptions: 1) the persons (institution) who make up a governing body and who administer something; 2) the act of governing, exercising authority. Governance is the action or manner of governing. (Asia Link, hlm: 7-8) So, what is Good Governance? Good governance is about the processes for making and implementing decisions. It’s not about making 'correct'decisions, but about the best possible process for making those decisions.Good decision-making processes, and therefore good governance, share several characteristics. All have apositive effect on various aspects of local government including consultation policies and practices, meetingprocedures, service quality protocols, councilor and officer conduct, role clarification and good workingrelationships. (sumber: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home)Diakses pada Sabtu, 7 maret 2015 pukul 7.10wib
2.1.3
Prinsip – prinisp Good Governance UNDP
(1997)
dikutip
oleh
Sedarmayanti
(2012:
44-45)
juga
mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus di anut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi:
37
1. Partisipasi (Participation) Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masingmasing. 2. Aturan Hukum (Rule of Law) Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia. 3. Transparansi (Transparency) Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. 4. Daya Tanggap (Responsiveness) Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). 5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) Pemerintahan yang baik (good governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
38
6. Berkeadilan (Equity) Pemeritahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memlihara kualitas hidupnya 7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia 8. Akuntabilitas (Accountability) Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders). 9. Visi Strategis (Strategic Vision) Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan manusia (human development), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut 10. Saling Keterbukaan (Interrelated) Keseluruhan good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (mutually reinforcing) dan tidak bisa berdiri sendiri.
39
Sepuluh prinsip Good Governance menurut Dwiyanto, (Dwiyanto, 2008:79) yaitu sebagai berikut: 1. Partisipasi, yaitu warga memiliki hak (dan mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung; 2. Penegakan Hukum, yaitu hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; 3. Transparansi, yaitu penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai; 4. Kesetaraan, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk beraktivitas/berusaha; 5. Daya tanggap, yaitu pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat; 6. Wawasan ke depan. Yaitu pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi, dan strategi yang jelas; 7. Akuntabilitas, yaitu pertanggung jawaban para penentu kebijakan kepada para warga; 8. Pengawasan publik, yaitu terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatan pemerintah termasuk parlemen;
40
9. Efektivitas dan efisein, yaitu terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab; 10. Profesionalisme, yaitu tingginya kemampuan dan moral para pegawai pemerintah termasuk parlemen.
Menurut Andrianto (Andrianto, 2007:24), kunci utama memahami Good Governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini maka didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsio good governance berikut: 1. Partisipasi masyarakat, yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka; 2. Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia; 3. Transparansi, yaitu transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipahami;
41
4. Peduli pada stakeholder, yaitu lembaga-lembaga dan seluruhproses pemerintaha harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan; 5. Berorientasi pada konsensus, yaitu tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompokkelompok masyarakat dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan dan prosedur-prosedur; 6. Efektivitas dan efisein, yaitu proses-proses pemerintahan dan lembagalembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin; 7. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakar bertanggung jawab, baik kepada
masyarakat
maupun
kepada
lembaga-lembaga
yang
berkepentingan; 8. Visi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.
Saparniene, 2010. Good governance is governance supported by democratic prinsiples to which justice, effeiciency, accountability and transparency as well as clear interaction of government society, private sector, and non government organization are characteristic. Negrut. Costache, Maftei et al., 2010. Good governance is described by five main principles:
42
1. 2. 3. 4. 5.
Openness; Citizen’s Participation; Accountability; Effeiciency; Relationship between public sector, private sector, and society.
(Source: Saparniene, Valukonyte. 2012. Social Research. Siauliai University, Faculty of Social Sciences) The Worldwide Governance Indicators (WGI) project reports aggregate and individual governance indicators for 215 economies over the period 1996– 2013, for six dimensions of governance: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Voice and Accountability Political Stability and Absence of Violence Government Effectiveness Regulatory Quality Rule of Law Control of Corruption
(Taken from, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home)
According The Independent Commission for Good Governance in Public Services 2004, the standard comprises six core principles of good governance, each with its supporting principles. 1) Good governance means focusing on the organisation’s purpose and on outcomes for citizens and service users 1. Being clear about the organization’s purpose and its intended outcomes for citizens and service users 2. Making sure that users receive a high quality service 3. Making sure that taxpayers receive value for money 2) Good governance means performing effectively in clearly defined functions and roles 1. Being clear about the functions of the governing body 2. Being clear about the responsibilities of non-executives and the executive, and making sure that those responsibilities are carried out 3. Being clear about relationships between governors and the public 3) Good governance means promoting values for the whole organisation and demonstrating the values of good governance through behaviour 1. Putting organisational values into practice 2. Individual governors behaving in ways that uphold and exemplify effective governance 4) Good governance means taking informed, transparent decisions and managing risk
43
1. Being rigorous and transparent about how decisions are taken 2. Having and using good quality information, advice and support 3. Making sure that an effective risk management system is in operation 5) Good governance means developing the capacity and capability of the governing body to be effective 1. Making sure that appointed and elected governors have the skills, knowledge and experience they need to perform well 2. Developing the capability of people with governance responsibilities and evaluating their performance, as individuals and as a group 3. Striking a balance, in the membership of the governing body, between continuity and renewal 6) Good governance means engaging stakeholders and making accountability real 1. Understanding formal and informal accountability relationships 2. Taking an active and planned approach to dialogue with and accountability to the public 3. Taking an active and planned approach to responsibility to staff 4. Engaging effectively with institutional stakeholders According Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) cited by Gisselquist, 2012 the OECD focuses in particular on the principal elements of good governance, namely: 1. Accountability: government is able and willing to show the extent to which its actionsand decisions are consistent with clearly-defined and agreed-upon objectives. 2. Transparency: government actions, decisions and decision-making processes areopen to an appropriate level of scrutiny by others parts of government, civil societyand, in some instances, outside institutions and governments. 3. Efficiency and effectiveness: government strives to produce quality public outputs,including services delivered to citizens, at the best cost, and ensures that outputsmeet the original intentions of policymakers. 4. Responsiveness: government has the capacity and flexibility to respond rapidly tosocietal changes, takes into account the expectations of civil society in identifying thegeneral public interest, and is willing to critically re-examine the role of government. 5. Forward vision: government is able to anticipate future problems and issues basedon current data and trends and develop policies that take into account future costsand anticipated changes (e.g. demographic, economic, environmental, etc.). 6. Rule of law: government enforces equally transparent laws, regulations and codes.
44
2.2
Impelentasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan merupakam tahap yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi
kebijakan
dipandang
dalam
pengertian
yang
luas,
merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undangundang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Ripley dan Franklin dikutip oleh Winarno (2012: 149) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyatan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.
45
Menurut Grindle, dikutip oleh Winarno (2012: 149)memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bbahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas impelemtasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik – pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana – diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.
2.2.1
Implementasi Kebijakan George C. Edward III Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward
dikutip oleh Indiahono (2009: 31-33) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 1.
Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran
46
atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. 2.
Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah
program/kebijakan.
Keduanya
harus
diperhatikan
dalam
implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. 3.
Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program, komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik
47
implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompom sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. 4.
Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah diterapkan melalui Standard Operating Procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hierarkis dan birokratis.
48
Komunikasi Sumber Daya Impelemtasi Disposisi Struktur Birokrasi
(Gambar 2.2 : Model Implementasi Edward III)
2.2.2
Implementasi Kebijakan Van Meter dan Horn Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan
Horn dikutip oleh Winarno (2012:158-169), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu: 1.
Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuantujuan itu tidak dipertimbangkan.
2. Sumber-sumber Kebijakan Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya materi (matrial resources) dan sumberdaya metoda (method resources). Sumber-
49
sumber yang dimaksud juga mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. 4. Karakteristik badan-badan pelaksana Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. 5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung
50
keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 6. Kecenderungan para pelaksana Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut. Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.
(Gambar 2.3: Model proses implementasi kebijakan Van Meter Van Horn)
51
2.3
Penelitian Terdahulu
2.3.1
Studi Kasus I Impelemtasi Pelakanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor
Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai oleh Fatahillah Mursalim MA, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako 2011 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan tipe penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Agus Dwiyanto, tentang 4 indikator untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat, yaitu Partisipasi, Transparansi, Responsivness, dan Akuntabilitas. Hasil Penelitian: Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Pemahaman mereka tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto, 2005:1).
52
Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu juga Masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal. Berdasarkan hasil penelitian, sesuai data yang didapatkan dan diuraikan sesuai dengan konsep pemikiran yang telah disusun, maka penilitian mengenai Pelaksanaan prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, dengan melihat indikator yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto,
maka
disimpulkan
bahwa
pelaksanaan
prinsip-prinsip
good
governance di Kantor Kecamatan Bunta Kabupaten banggai sudah diterapkan, namun belum dilaksanakan secara maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini bisa di lihat dari hubungan kerjasama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang belum berjalan dengan baik. 1.
Segi Partisipasi, masyarakat maupun pihak swasta yang masih rendah karena dorongan birokrasi untuk berpartisipasi masih kurang.
2.
Segi Transparansi, atau keterbukaan juga belum dilaksanakan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana keterbukaan informasi masih terbatas kepada publik. Sehingga tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah masih kurang.
53
3.
Segi Responsiveness, atau daya tanggap pemerintah kecamatan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pelayanan.
4.
Segi Akuntabilitas, Pemerintah Kecamatan sudah dilaksanakan, namun pertanggung jawaban kepada publik masih terbatas. Olehnya itu sistem pengawasan yang perlu diperkuat.
Selain itu kemampuan sumber daya manusia atau pengetahuan para aparatur Pemerintah Kecamatan yang masih minim serta fasilitas sarana prasarana juga yang belum memadai sehingga bisa mempengaruhi kinerja aparatur Kecamatan dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Kemudian masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang karena tidak transparan sehingga membuat pemerintah tidak akuntabel, hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur. Sehingga dari keempat prinsipprinsip good governance tersebut tidak bisa terpisah antara prinsip yang satu dengan prinsip yang lainnya untuk bisa mengoptimalkannya. Karena ketika prinsip yang satu tidak berjalan dengan baik, secara otomatis mempengaruhi kinerja prinsip yang lainnya.
54
2.3.2 Studi Kasus II Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerinatahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau oleh Yudhi Supriadi, eJournal Ilmu Pemerintahan 2015 (ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan yang baik) dalam Pelayanan Administrasi diKantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat, dalam hal ini adalah pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Hasil Penelitian: Pelaksanaan good governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di suatu organisasi seperti Kantor Kecamatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah aparatur pemerintah di Kecamatan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara perofesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, serta efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan definisi diatas maka yangakan dibahas dalam artikel ini yaitu terkait lima fokus diantaranya perofesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, serta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan good governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan dari fokus penelitian yang telah ditentukan yaitu profesionalitas, akuntabilitas,
55
transparansi, pelayanan prima, efisiensi dan efektifitas di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa: 1.
Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dirasa belum dapat berjalan dengan baik, karena masih adanya para pegawai dalam keadilan pelayanan masih bersifat diskriminatif.
2.
Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung KabupatenBerau dari segi profesionalitas belum berjalan dengan baik. Karena masihadanya para pegawai dalam keadilan pelayanan masih bersifat diskriminatif, yang mana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih memakai sistem kekerabatan yang artinya mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mereka kenal seperti teman, keluarga, dan orang-orang penting lainnya.
3.
Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dari segi akuntabilitas belum berjalan dengan baik. Karena pemerintah Kecamatan tidak menyediakan kotak pengaduan untuk
masyarakat
menyampaikan saran atau kritiknya, serta masyarakat yang merasa kesulitan dalam hal mengurus masalah hukum, uang, dan tanah ketika pejabat yang bersangkutan tidak ada ditempat.
56
4.
Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dari segi transparansi sudah berjalan dengan baik. Karena sudah adanya transparansi mengeni prosedur dan biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberikan oleh aparatur Kecamatan gratis tidak dipungut biaya.
5.
Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dari segi pelayanan prima sudah berjalan dengan baik. Karena pelayanan prima yang diberikan oleh aparatur Kecamatan diciptakan dengan hasil pelayanan yang memberikan rasa aman kepada masyarakat mengenai penggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam berbagai keperluan, serta kenyamanan dalam pelayanan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang dalam pelayanan misalnya dengan adanya ruang tunggu, parkiran, dan toilet.
6.
Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dari segi efisiensi dan efektifitas belum berjalan dengan baik. Karena tidak adanya kepastian waktu dalam pelayanan, banyaknya pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak diimbangi oleh kecepatan dalam mencetak secara cepat, dan masyarakat juga merasa kecewa dikarenakan adanya perbedaan saat dilayani.
7.
Faktor
yang
mendukung
dalam
pelaksanaan
good
governance
(tatapemerintahan yang baik) dalam pelayanan administrasi di Kantor
57
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau adalah adanya kesadaran parapegawai atau keinginan dan kemampuan pegawai untuk memberikan pelayanan
dengan
denganmemberdayakan
sebaik fasilitas
mungkin yang
sudah
kepada tersedia
masyarakat, di
Kantor
KecamatanSambaliung. 8.
Faktor
yang
menghambat
dalam
Pelaksanaan
good
governance
(tatapemerintahan yang baik) dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau adalah peralatan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sering mengalami kerusakan dikarenakan kondisi fisik dari peralatan yang sudah cukup lama/tua, serta gangguan pada sistem komputer yang diakibatkan oleh virus yang munculsecara tiba-tiba yang kemudian menghambat komputer dalam pengoperasiannya. Kemudian faktor penghambat lainnya adalah masih adanya para pegawai yang masih bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya para pegawai memiliki sikap profesional yang tinggi serta tidak mementingkan urusan pribadi atau individual dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.
58
2.4 Kerangka Pemikiran Berikut kerangka berfikir penelitian dalam skema gambar: Implementasi prinsip-prinsip good governance, di Badan Penanaman Modal Dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) bidang Penanaman Modal di Kota Tangerang
1. Masih terdapat percaloan yang terjadi di BPMPTSP Kota Tangerang; 2. Tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian keluarnya permohonan perizinan kepada pemohon; 3. Lemahnya kapasitas dan kualitas sumber daya dalam mewujudkan visi pelayanan yang telah ditetapkan; 4. Kurang efektif dan efisiennya pelayanan publik yang diberikan; 5. Responsivitas pegawai masih kurang sehingga menimbulkan banyaknya keluh kesah dari masyarakat mengenai kinerja pegawai di dinas tersebut; 6. Kurangnya sosialisasi dan transparasi mengenai persyaratan dalam pembuatan perijinan sehingga informasi tidak sampai kepada masyaraka; 7. Belum terciptanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat uum selaku stakeholder.
Good Governance menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) by Gisselquist 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Accountability, Transparency, Efficiency and Effectiveness, Responsiveness, Forward vision, Rule of law.
Gambaran Good Governance di BPMPTSP
59
2.5 Asumsi Dasar Dari hasil penelitian awal yang telah dilakukan, peneliti berasumsi bahwa Implementasi prinsip-prinsip good governance, pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) bidang penanaman modal di Kota Tangerangbelum konsisten dan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Dikarenakan, masih terdapat banyak keluahan dari masyarakat mengenai mekanisme perizinan, masih lemahnya kapasitas dan kualitas sumber daya dalam mewujudkan visi pelayanan yang telah ditetapkan sehingga pelayanan kurang efektif dan efisiennya pelayanan publik yang diberikan, serta belum terciptanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat uum selaku stakeholder.
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Metode Penelitian Sesuai dengan judul yang dikemukakan dan berdasarkan kepada identifikasi
masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriftif karena tujuan utama penelitian ini untuk mencari tahu dan mendalami suatu objek. Menurut Bogdan dan Taylor dikutip oleh Fuad dan Nugroho (2013: 54) mendefinisikan metode kualitatif yaitu “sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Penggunaan metode kualitatif dilaksanakan sesuai karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian. Penelitian kualitatif menekankan proses daripada hasil dari objek penelitiannya. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif. Menurut Hasan (2011 :174) “pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum, yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan”. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.
60
61
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dengan
pendekatan
induktif
merupakan
metode
yang
menggambarkan
permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permaslahanannya dan ditarik kesimpulan secara umum. Oleh karena itu, penulis akan menggambarkan implementasi prinsip-prinsip good governance, Studi kasus di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) bidang Penanaman Modal di Kota Tangerang.
3.2 Fokus Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang ada agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan serta untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang dibatasi hanya pada bidang Penanaman Modal.
3.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini, peneliti mengambil lokus penelitian di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) berdasarkan amanat Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 yang merujuk pada Peraturan Presiden
62
Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) terdiri dari empat bidang pelayanan yaitu: 1. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, 2. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 3. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, dan 4. Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di BPMPTSP ini karena berdasarkan hasil observasi awal bahwa sesuai dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah peneliti kemukakan sebelumnya bahwa masalahmasalah terkait belum maksimalnya penerapan good governance di BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal.
3.4
Variabel Penelitian
3.4.1
Definisi Konsep Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel
yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang
63
digunakan. Konsep penelitian ini terkait implementasi prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal di Kota Tangerang.
3.4.2 Definisi Operasional Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel penelitian dilengkapi dengan tabel matriks variabel, indikator, dan nomor pertanyaan sebagai lampiran. Definisi operasional penelitian menjabarkan pedoman wawancara penelitian yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori terkait prinsip-prinsip good governance berdasarkan Gisselquist, yaitu Accountability, Transparency, Efficiency and Effectiveness, Responsiveness, Forward vision, Rule of law.
3.5
Instrumen Penelitian Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan
berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan penelitian tersebut. Menurut Irawan dikutip oleh Fuad dan Nugroho (2013: 56) menjelaskan bahwa satu-satunya instrument terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.
64
Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, karena peneliti merasakan langsung, mengalami, dan melihat sendiri objek atau subjek yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata tindakan orang-orang yang diamati dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan datadata sekunder yang berupa dokumen tertulis. Serta, instrumen lain sebagai instrumen penunjang yang akan dipakai dalam penelitian ini antara lain yaitu handphone sebagai alat perekam untuk wawancara langsung, camera handphone untuk pengambilan dokumentasi, dan personal computer atau laptop untuk mengolah data.
3.6
Informan Penelitian Informan penelitian adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono dikutip oleh Fuad dan Nugroho (2013: 58) purposive sampling yaitu informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:
65
Tabel 3.1 Informan Penelitian Kode Informan
Tipe Informan
Spesifikasi Informan
State (Key Informan)
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Sekretariat BPMPTSP, Kepala Sub Bidang Penanaman Modal, Kepala Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
I2
Private Sector (Key Informan)
Para pemohon pengguna jasa pelayanan perizinan pada bidang Penanaman Modal yaitu CV, PT, Perusahaan Perorangan, dan Koperasi.
I3
Civil Society (Secondary Informan)
I1
Tokoh Masyarakat, Akademisi, Pers, dan Ombudsman.
3.7 Teknik Pengumpulan Data Pada dasarnya meneliti itu adalah ingin mendapatkan data yang valid, realibel dan objektif tentang gejala tertentu. Maka diperlukanlah teknik pengumpulan data yang tepat. Menurut Sugiyono (2012: 308) bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Senada dengan Sugiyono, Juliansyah Noor (2011:138) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
66
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar memperoleh data dan keterangan dalam penelitian maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Observasi Menurut Purwanto dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 93-94) Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung atau observasi berpasrtisipasi. Jadi, peneliti mekakukan observasi dan partisipasi penuh dengan melakukan praktek kerja lapangan (magang) di dinas BPMPTSP kota Tangerang.
2. Wawancara Menurut Estrberg dalam Sugiyono (2012:316) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun seiring dengan pendapat Estberg, menurut Sugiyono (2012:36) wawancara sebagai studi pendahuluan untuk
67
menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Berdasarkan defenisi di atas, maka wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung (face to face) antara informan dan peneliti untuk mengetahui hal-hal awal mengenai masalah maupun hal-hal yang lebih mendalam. Adapun pedoman wawancara mengenai implementasi prinsipprinsip Good Governance adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara
Konsep
Prinip-prinip Good Governance dalam OECD Oleh Gisselquist
Indikator
1. Accountability, 2. Transparency, 3. Efficiency and effectiveness, Responsiveness, 4. Forward vision, 5. Rule of law
68
3. Studi Pustaka Menurut Fuad dan Nugroho (2013:61) Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari karya ilmiah, media masa, teks book, dan masih banyak lagi untuk menambah atau mendukung sumber informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat aspek validitas data yang dihasilkan. Peneliti akan menggali dari perpustakaan dan penelitian-penelitian yang membahas issue yang sama yakni tentang implementasi prinsip-prinsip good governance.
4. Studi Dokumentasi Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 158) Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi dokumetasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar, dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).
69
Dalam penelitian ini peneliti akan menggali dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah implementasi prinsip-prinsip good governance, foto-foto, laporan media masa, prosedur pembuatan perizinan, peraturan-peraturan, renstra, serta Lakip BPMPTSP Kota Tangerang 2013.
3.8 Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti teknis analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Hubberman dan Miles dikutip oleh Fuad dan Nugroho (2013: 63) dimana terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Kegiatan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya : 1.
Reduksi data Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar dari field notes (catatan lapangan). Reduksi data perlu dilakukan karena ketika peneliti semakin lama di kancah penelitian akan semakin banyak data atau catatan lapangan (field notes) yang peneliti kumpulkan. Tahap reduksi dari
70
reduksi adalah memilah dan memilih data yang pokok, focus hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, memberi kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya dianalisis sehingga terlihat pola-pola tertentu. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif langsung.
2.
Penyajian Data ( Data Display ) Sekumpulan infomasi tesusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya
adalah
untuk
memudahkan
mambaca
dan
menarik
kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data.
3.
Verifikasi ( Verification ) Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana, kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.
71
(Gambar 3.1: Model Analisis Data Miles & Huberman)
3.9 Uji Keabsahan Data Dalam penelitian kualitatif keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Triangulasi merupakan proses check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya (Irawan, 2006:5.34). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu seperti yang dijelaskan berikut:
72
a. Triangulasi sumber Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. b. Triangulasi teknik Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. c. Triangulasi waktu Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dilakukan melalui pengececekan data dengan waktu atau situasi yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selain itu peneliti pun melakukan membercheck. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (Sugiyono, 2011:276). Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
3.10 Jadwal Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Adapun jadwal penelitian ini dilakukan
73
dalam kurun waktu 12 bulan sejak September 2014 sampai Agustus 2015, untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini : Tabel 3.3 Jadwal Penelitian
No.
Kegiatan
1.
Pengajuan Judul
2.
Observasi Awal
3.
Pengumpulan Data
4.
Penyusunan Proposal
5.
Seminar Proposal
6.
Penelitian Lapangan
7.
Pengumpulan Data
8.
Penyusunan Bab IV
9.
Penyusunan Bab V
10.
Sidang Skripsi
Waktu Sep, 2014
Jan - Juli 2015
Agst 2015
Sept 2015
Okt 2015
Nov 2015
BAB IV PEMBAHASAN 4.1
Deskripsi Lokasi Penelitian Deskripsi lokasi penelitian ini menggambarkan kondisi locus penelitian
secara umum yang meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi pada lokasi penelitian, serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Deskripsi lokasi penelitian juga menjelaskan gambaran umum dari Kota Tangerang serta dijelaskan juga terkait gambaran umum instansi yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang Pada Bidang Penanaman Modal.
4.1.1
Gambaran Umum Kota Tangerang Secara geografis wilayah Kota Tangerang terletak antara 6°6’ - 6°13’
Lintang Selatan (LS) dan 106°36’-106°42’ Bujur Timur (BT) yang merupakan bagian timur Provinsi Banten. Jarak Kota Tangerang ± 60 km dari Ibukota Provisinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Luas wilayah mencapai 184,24 Km2 (termasuk kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta seluas 19,69 Km2).
74
75
hBatas wilayah administrastif Kota Tangerang adalah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Sepatan Timur di Kabupaten Tangerang. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta. Letak Kota Tangerang yang strategis ini sangat mendukung bagi aktivitas perdagangan dan jasa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Tangerang. Secara administratif, Kota Tangerang terdiri dari 13 wilayah Kecamatan, yang terbagi dalam 104 wilayah Kelurahan. Potensi pengembangan Kota Tangerang terletak pada lokasinya yang strategis dengan nilai potensi sebagai berikut : 1. Menjadi pintu gerbang hubungan internasional yang didukung oleh keberadaan Bandara Soekarno Hatta. Kapasitas penerbangan yang padat mendorong pergerakan orang, barang dan jasa antar kawasan, baik lokal (nasional), kawasan regional (ASEAN), dan kawasan internasional, sehingga peluang investasi sangat terbuka di Kota Tangerang, khususnya sektor perdagangan,hotel & restoran serta sektor industri pengolahan.
76
2. Kota Tangerang sebagai wilayah yang memiliki sistem perkotaan yang terintegrasi dengan daerah lain khususnya kawasan Jabodetabek, memberikan kesempatan bagi Kota Tangerang untuk menangkap peluang terjadinya stagnasi pembangunan di kota-kota sekitarnya khususnya Kota Jakarta.
Pengembangan
pusat
bisnis,
pusat
pelayanan
publik,
pengembangan transportasi modern sangat potensial untuk dikembangkan. 3. Kota Tangerang sebagai kota yang paling maju di Provinsi Banten menjadi daerah transit arus orang dan barang menuju Jakarta. Kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan pusat perbelanjaan,wisata belanja, pusat kuliner dan perhotelan
4.1.2
Badan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (BPMPTSP)
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 13 Tahun 2014 tentang organisasi Perangkat Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang adalah unsur pelaksana administrasi publik dibidang perizinan yang dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekakatan birokratisasi. Dengan pendekatan tersebut, BPMPTSP Kota Tangerang mempunyai peran penting dalam mewujudkan Kota Tangerang sebagai Kota tujuan investasi.
77
Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perizinan maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu mengedepankan pola pelaksanaan administrasi publik dan perizinan yang lebih mudah bagi masyarakat. Bagi BPMPTSP Kota Tangerang perubahan ke arah perbaikan bukan saja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya saja tetapi lebih jauh untuk meningkatkan eksistensinya di dalam lingkungan perubahan yang cepat dan persaingan global. Pembangunan Kota Tangerang selama 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk
mewujudkan
visi
Kota
“TERWUJUDNYA
KOTA
DINAMIS
SEJAHTERA,
DAN
Tangerang
TANGERANG
Tahun YANG
DENGAN
2014-2018 MAJU,
yaitu
MANDIRI,
MASYARAKAT
YANG
BERAKHLAKUL KARIMAH”. Pernyataan visi tersebut merupakan suatu pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan. Visi dan Misi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang di hadapi ke depan, BPMPTSP Kota Tangerang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal memiliki visi sebagai berikut :
78
“Unggul dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal menuju Kota Ahlakul Karimah” Pokok – pokok Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Tangerang tahun 2014 – 2018 adalah: 1. Unggul dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal. 2. Disiplin aparatur. 3. Integritas aparatur yang berakhlakul karimah. 4. Meningkatkan profesionalisme pegawai. Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam visi yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka seluruh sumber daya aparatur BPMPTSP harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian visi BPMPTSP Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Adapun pemahaman visi BPMPTSP Kota Kota Tangerang 2014-2018 sebagai berikut: 1. BPMPTSP Kota Tangerang pada tahun 2014-2018 diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan perizinan terpadu yang dapat dipercaya oleh masyarakat, cepat, akurat dan transparan. 2. Secara terperinci, BPMPTSP Kota Tangerang yang terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi dapat diukur melalui : a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
79
b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan
untuk
mendapatkan
pelayanan
sesuai
dengan
jenis
pelayanannya yang tidak berbelit, jelas atau transparan; c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya); d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam
penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan; f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
80
j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan gedung yang representative bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resikoresiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan; o. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur, disediakan akses kepada masyarakat untukmemberikan informasi saran/pendapat/tanggapan dan pengaduan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan
81
mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka BPMPTSP Kota Tangerang merumuskan pernyataan misi sebagai berikut: 1. MEWUJUDKAN SISTEM PELAYANAN PERIJINAN YANG EFEKTIF, EFISIEN,DAN
TRANSPARAN
DAN
PENGIMPLEMENTASIAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP). 2. MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN PERIZINAN. 3. TERWUJUDNYA PEMANTAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INVESTASI DAERAH YANG TRANSPARAN SERTA DIDUKUNG OLEH IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF Pokok – pokok Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang tahun 2014 – 2018 adalah: 1. Pengembangan sistem pelayanan perizinan yang terpadu. 2. Pengembangan SDM aparatur yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 3. Mengembangkan mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan yang jelas, tidak bertele-tele dan terpadu. 4. Mengembangkan SDM yang profesional, ramah, dan jujur didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
82
4.1.3 Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas BPMPTSP Susunan organisasi Badan adalah: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; 2. Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal. d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan; 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat. e. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; 2. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan. f. Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; 2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi. g. UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional,
83
4.2 Deskripsi Data 4.2.1
Deskripsi Data penelitian Deskripsi Data Penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah
didapatkan dari hasil observasi penelitian Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang. Mengingat jenis dan analisis data adalah kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata – kata berupa kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Sumber data data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam proses wawancara adalah menggunakan handphone. Adapun proses dokumentasi yang peneliti ambil selama proses pengamatan adalah berupa catatan lapangan dan foto – foto, karena data berupa foto dapat menghasilkan data deskriptif yang berharga dan sering digunakan menganalisis obyek yang sedang diteliti melalui segi – segi subjektif. Berdasarkan teknik analisis data kualitatif, data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti teknis analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Hubberman dan Miles dikutip oleh Fuad dan Nugroho (2013: 63). Data yang diperolah dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi secara langsung dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema dan polanya serta memberikan kode pada setiap aspek berdasarkan jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian serta
84
dilakukan kategorisasi. Dalam penyusunan jawaban penelitian ini, peneliti memberikan kode pada aspek – aspek tertentu, diantaranya yaitu: 1. Kode Q1,2..... dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan per indikator. 2. Kode I1-1,2-1.....dan seterusnya menandakan daftar urutan informan 3. Kode I1-1,1-2.....dan seterusnya menandakan informan dariBadan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang. 4. Kode
I2-1,2-2......dan
seterusnya
menandakan
informan
dari
Pemohon Izin di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang bidang Penanaman Modal. Setelah peneliti memberikan kode-kode pada setiap aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat diketemukan tema polanya, maka peneliti melakukan kategorisasi berdasaran jawaban – jawaban yang telah dikemukakan peneliti dilapangan dengan membaca dan menelaah jawaban – jawaban tersebut dan mencari data penunjang lain yang akan memperkuat hasil penelitian dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Pada penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan adalah bentuk teks narasi.
85
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Prinsip-prinsip Good Governance dalam OECD Oleh Gisselquist mengingat hal ini merupakan penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban peneliti, maka semua jawaban yang dikemukakan oleh informan dalam pembahasan penelitian yang telah disesuaikan oleh informan dalam pembahasan penelitian yang telah disesuaikan dengan teori Prinsip-prinsip Good Governance dalam OECD oleh Gisselquist. Teorit tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan pada suatu implementasi prinsip-prinsip Good Governance di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang adalah dapat dilihat dari 6 indikator prinsip-prinsip Good Governance. Berikut ini merupakan kategori yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan. 1. Accountability, 2. Transparency, 3. Efficiency and effectiveness, 4.
Responsiveness,
5. Forward vision, 6. Rule of law Berdasarkan kategori diatas, maka peneliti membuat matriks agar data yang didapat dari hasil kategorisasi diatas dapat dipahami secara keseluruhan oleh para pembaca, setelah data dan informasi yang dipaparkan bersifat jenuh maka dapat diambil kesimpulan untuk dijadikan jawaban dalam pembahasan masalah dalam penelitian.
86
4.2.2 Daftar Informan Seperti yang sudah dipaparkan oleh peneliti di BAB III, dalam pemilihan informannya
peneliti
menggunakan
teknik
purposive
sampling
(sample
bertujuan). Informan dalam penelitian ini adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang (BPMPTSP) dan pemohon yang bertujuan untuk membuat perizinan pada bidang Penanaman Modal di BPMPTSP. Kemudian, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam BAB I, maka peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) informan yang terdiri dari 4 informan dari pilar pemerintah, 4 informan dari pilar swasta dan 2 informan dari pilar masyarakat. Informan-informan tersebut merupakan informan yang peneliti anggap paling tepat untuk menjawab pertanyaanpertanyaan terkait permasalahan implementasi prinsip-prinsip Good Governance di Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Hal ini ditujukan untuk dapat mencapai hasil penelitian yang sesuai, tepat sasaran, dan credibledalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan. Berikut
adalah
daftar
deskripsi
informan
penelitian
mengenai
“Implementasi Prinsip-Prinisip Good Governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Bidang Penanaman Modal”, sebagai berikut:
87
Tabel 4.1 Daftar Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian
No.
1.
2.
3.
Nama Informan H. Aswani, S.IP, M. Si
Pekerjaan/Jabatan
Sekretaris BPMPSTP Kota Tangerang
Drs. Sasa Sukmana,
Kepala Bidang Penanaman Modal
MM
BPMPTSP Kota Tangerang
Purwanto Heru
Kepala Sub Bidang Fasilitasi,
Mulyono, S.Kom,
Pengawasan, dan Pengendalian
M.Si
Penanaman Modal BPMPTSP Kepala Bidang Data dan Advokasi
Kode Informan I1-1
I1-2
I1-3
4.
Drs. H. Julias, MM
5.
Junaidi, SH
6.
Muhammad
Pemohon Izin ( PT. Alma Waliarta Pratama)
I2-2
7.
Mela Rosmiatin
Pemohon Izin (PT. Surya Mitra Mandiri)
I2-3
8.
Sari
Pemohon Izin (PT. Delident)
I2-4
9.
Achmad Yasin, SH
Biro Jasa
I 2-5
10.
Hari Widiarsa
Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten
I3-1
11.
Ahmad Syarif
Wartawan (Surat Kabar Info Publik)
I3-2
12.
Dwijayanti
Wartawan ( Awdi News)
I3-3
BPMPSTP Kota Tangerang Pemohon Izin ( PT. Multisari Langgeng Jaya)
Sumber: Peneliti, 2015
I1-4
I2-1
88
4.3
Analisis Data Penelitian Analisis data penelitian merupakan pemaparan hasil penelitian yang
didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 11(sebelas) informan penelitian yang dianggap dapat mewakili dan memberikan data terhadap implementasi prinsip-prinsip Good Governance di Badan Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang bidang Penanaman Modal. Data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan dianalisis dengan menggunakan teori dari prinsip-prinsip Good Governance dalam OECD oleh Gisselquist (2012). Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan pada suatu implementasi prinsip-prinsip Good Governance dapat dilihat dari 6 indikator prinsip-prinsip Good Governance. Berikut ini merupakan kategori yang telah disusun oleh peneliti
berdasarkan hasil
penelitian di
lapangan,
yaitu
Accountability, Transparency, Efficiency and effectiveness, Responsiveness, Forward vision, and Rule of law. Berikut adalah analisis data penelitian mengenai Implementasi PrinsipPrinsip Good Governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang bidang Penanaman Modal. 4.3.1
Accountability Accountablity menggambarkan bagaimana pertanggung jawaban para
penentu kebijakan atau para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan, serta bagaimana
89
pemerintah dipilih dan diawasi, sehingga menuntut adanya bentuk transparansi dan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan terhadap tiap tindakan, produk keputusan atau kebijakannya.
Berikut
adalah
analisis
data
peneliti
terkait
indikator
Accountability. Akuntabilitas dalam analisis data ini yaitu melihat sejauhmana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang menerapkan mekanisme pertanggungjawabanan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, bagaimana akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada sektor swasta dan masyarakat, mengenai pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan laporan kinera pegawai tersebut, serta mengenai keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam menilai proses keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPMPTSP dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai. Berikut adalah hasil wawancara dengan I1-1 sebagai pilar pemerintah terkait mekanisme pertanggungjawabanBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, yaitu: “terkait dengan penilaian kinerja memang ada beberapa penilaian. Pertama dari aspek sasaran kerja pegawai (SKP). Yang kedua terkait dengan perilaku kerja. Sasarannya adalah yang pertama yaitu orientasi pelayanan, kedua terkait integritas, ketiga terkait dengan komitmen, keempat terkait disiplin pegawai, kelima terkait kerjasama, yang keenam terkait dengan kepemimpinan. Ini dijumlahkan secara keseluruhan nilainya berapa, apakah baik, apakah kurang baik, atau sangat baik. Kemudian dinilai sesuai rata-rata penilaian. Penilaian itu memang menjadi keharusan pada setiap pegawai dengan membuat SKP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010 kalau tidak salah tentang disiplin pegawai dan laporan kinerja pegawai. Ini semuanya harus baik.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)
90
(Gambar 4.1: Contoh SKP BPMPTSP Bidang Penanaman Modal)
91
Berdasarkan contoh gambaran SKP dan hasil wawancara dengan I1-1 di atas, dapat
kita
ketahui
bahwa
dalam
melaksanakan
mekanisme
pertanggungjawabannya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dengan membuat laporan tentang disiplin pegawai dan laporan kinerja pegawai dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dimana, Sasarannya adalah yang pertama yaitu orientasi pelayanan, kedua terkait integritas, ketiga terkait dengan komitmen, keempat terkait disiplin pegawai, kelima terkait kerjasama, yang keenam terkait dengan kepemimpinan. Bentuk laporan pertanggungjawaban itu sendiri dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010tentang disiplin pegawai dan laporan kinerja pegawai. Selain itu, terdapat bentuk pertanggung jawaban Bidang Penanaman Modal dalam melakukan pelaporan kegiatan yang dapat diketahui dari hasil wawancara dengan I1-2 sebagai pilar pemerintah, yaitu: “pelaporan kinerja ya, setiap pegawai mempunyai tugas atau tupoksinya masing-masing. Memang masing masing sudah memiliki job description nya berdasarkan job description itu maka tiap bulan mereka membuat suatu laporan pekerjaan masing-masing yang diketahui oleh kepala bidang dan kepala badan.Ada laporan bulanan ada laporan tahunan dari semua izin-izin yang diberikan BPMPTSP khususnya Penanaman Modal. Misalnya SIUP, TDP.” (Wawancara dengan Sasa Sukmana selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP) Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-2 di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam melaksanakan mekanisme pertanggungjawabannya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khususnya bidang Penanaman Modal selain membuat laporan tentang disiplin pegawai dan laporan
92
kinerja pegawai dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP yaitu dengan membuat laporan bulanan ada laporan tahunan dari semua izin-izin yang diberikan BPMPTSP khususnya Penanaman Modal. Kemudian, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban tersebut tidak ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai. Hal ini disampaikan secara tegas oleh H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP Kota Tangerang yaitu sebagai berikut: I1-1
: …dari
unsur staf sampai dengan pimpinan. Jadi kalau staf itu yang menilai atasannya. Atasannya dinilai oleh atasannya lagi berdasarkan target kinerja. Jadi, ada kesepakatan antara bawahan dengan atasan yang wajib dikerjakan oleh bawahan. Jadi, tidak ada keterkaitan dengan pihak swasta karna merupakan hak pegawai negeri untuk membuat laporan kerja. Jadi yang menilai itu bukan masyarakat tapi atasan langsung terhadap bawahan. (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP Kota Tangerang)
Merujuk dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa BPMPTSP belum memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat atau sektor swasta untuk menilai kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang dikeluhkan msyarakat mengenai tidak adanya keterlibatan langsung masyarakat atau sektor swasta dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh BPMPTSP. Berikut hasil wawancara mengenai keluhan pemohon dalam pembuatan izin yaitu: I2-1
: Belum ada. Perizinan terpadu ini justru seharusnya setiap tahunnya melakukan riset untuk melihat kepuasan pelayanan perizinan. Kalau
93
perlu online saja supaya efektif dan mengurangi (wawancaradengan Muhammad selaku pemohon izin) I2-2
biaya.
:Seharusnya,
ada tapi disini tidak ada. Tidak ada wadah untuk masyarakat memberikan penilaian kinerja pegawai. (wawancara dengan Mela Rosmiatin selaku pemohon izin)
Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diatas dapat dianalisis bahwa masyarakat dan sektor swasta mengeluhkan dengan ketidakikutsertaan mereka dalam menilai pelayanan yang diberikan BPMPTSP, dimana keterlibatan mereka semestinya diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Tangerang. Disisi lain, mengenai ketepatan dan kelengkapan informasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal kepada masyarakat dapat kita lihat melalui hasil wawancara dengan I1-1 dan I1-2 yaitu: I1-1
: “kita
sudah berusaha meningkatkan pelayanan dibidang informasi khususnya pelayanan penanaman modal melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa. Kita selalu mensosialisasikan terkait dengan proses perizinan bidang penanaman modal.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)
I1-2
:
“ketepatan pelayanan tergantung kepada persyaratan itu lengkap dan benar atau tidak, tergantung pemohon menyampaikan persyaratan dengan lengkap dan benar atau tidak sesuai dengan Penpres 97 tahun 2014 tentang PTSP. Jadi tidak ada BPMPTSP mempersulit ketika persyaratan yang disampaikan lengkap dan benar. Jadi sesuai dengan SOP contoh SIUP dan TDP maksimal 3 hari sesuai dengan Perda No. 3 tahun 2010. (Wawancara dengan Sasa Sukmana selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)
94
Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pilar pemerintah tersebut bahwa dalam memberikan kelengkapan informasi izin pada Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan melalui website BPMPTSP yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu bpmptspkotatangerang.go.id, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa. I1-2juga menyatakan bahwa ketepatan pelayanan tergantung kepada persyaratan yang pemohon ajukan apakah sudah lengkap dan benar atau belum. Namun, ketika dikonfirmasi kepada pemohon langsung yaitu beberapa informan yang telah diwawancarai mengenai kelengkapan dan ketepatan infromasi mengenai persyaratan pembuatan izin yang diberikan oleh BPMPTSP kepada masyarakat menurut I2-1 dan I2-3menyatakan keluhannya sebagai berikut: I2-1 : “Kalo untuk informasi mungkin butuh sosialisasi ke masyarakat, kalau seperti saya yang sifatnya berbadan hukum kalau perusahaan sudah ada informasi secara langsung mungkin ada yang cari tahu sendiri tapi ketika melakukan pengurusan mungkin sudah mulai membaik jadi sudah mulai bagus berbeda dengan yang lain. Karna saya beberapa kali mengurus di DKI dan di Provinsi Banten. Disini bisa dikatakan lebih baiklah. Tapi masalah sosialisasi masih kurang. Penyampaian informasi masih kurang artinya boleh dikatakan saya selama mengurus izin disini belum ada sosialisasi secara langsung terutama ke perusahaan-perusahaan atau pemohon artinya masyarakat datang kesini langsung untuk mencari tahu.” (Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin di BPMPTSP)
I2-3
“terkadang tidak begitu lengkap, jadi tidak ada keterbukaan, misalnya disini tidak ada perizinan seperti itu harusnya kan diliatin tuh tentang KBLI nya. Izin ini tidak ada disini. Seperti yang kemarin itu kan ya kita jadi bingung sendiri gimana kan kasihan orang mau bikin usaha tapi gak bisa bikin perizinnnya harusnya diperlihatkan izin apa saja yang boleh dibuat dan harusnya diarahkan tapi ini gak ada arahan jadi gak ada solusinya. (Wawancara dengan Mela Rosmiatin selaku pemohon izin di BPMPTSP) :
95
Hal tersebut juga dipertegas oleh hasil wawancara peneliti dengan I3-1 selaku Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten yang menyatakan sebagai berikut: I3-1
: “dari hasil survei yang telah kami lakukan kepada beberapa pemohon melalui angket yang kami berikan, hasilnya menyatakan bahwa informasi dan pelayanan yang dibeikan pegawai BPMPTSP bidang Penanman Modal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena terkait informasi dan kami setelah kami cek beberapa laporan yang masuk di komisi infornasi, menurut versi ombudsman mengenai pasal 22 UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, komponen tersebut belum terpenuhi.” (Wawancara dengan Hari Widiarsa selaku Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pilar pemerintah, pilar swasta, dan pilar civil society ditemukan bahwa adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Analisis penulis bahwa proses penyampaian infromasi atau sosialisasi dari pemerintah mengenai kelengkapan persyaratan izin belum sampai dengan baik kepada masyarakat, walaupun pihak BPMPTSP sudah berupaya untuk mensosialisasikan terkait persyaratan dan proses pembuatan izin melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa. Ternyata, mekanisme penyampaian melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massatersebut belum bisa diterima baik dan belum sampai kepada masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat dengan masih adanya keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi langsung yang diberikan pemerintah kepada masyarakat mengenai izin khusunya izin di bidang Penanaman Modal.
96
4.3.2 Transparecy Transparansi merupakan penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi tersebut dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipahami. Transparansi yang peneliti maksud dalam analisis data penelitian ini yaitu melihat bagaimana kemudahan akses sektor swasta dan masyarakat dalam mengakses data mengenaisyarat-syarat serta prosedur pembuatan izin, mengenai proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan dalam pembuatan izin, mengenai media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan izin, kemudian hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat serta mengenai ketepatan pegawai mengenai waktu dan transparansi biaya yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin. Berikut adalah hasil wawancara mengenai kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin. I1-1
: “terkait dengan persyaratan, kita juga sudah menyiapkan brosur dan juga pemohon juga dapat langsung datang ke counter, kemudian dijelaskan permohonan yang hendak diajukan lalu diberi penjelasan oleh penjaga counter terkait persyaratan perizinan yang harus dipenuhi, baik secara administrative maupun secara fisik. Pemohon harus datang melalui counter langsung tanpa melalui calo. Kemudian, melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa.Begitu juga melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Ini dilaksanakan di 13
97
kecamatan, sudah dilakukan setiap tahun secara rutin.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP) I1-2
: “kita sebenarnya sudah membuka informasi kepada masyarakat secara online. Jadi masyarakat bisa membuka website pelayanan perizinan dimana disitu akan mendapatkan informasi-informasi serta formulir permohonan izin. Kita juga mengadakan sosialisasi di kecamatan-kecamatan. Kemudian melalui penyebaran booklet, kemudian ada juga yang berbentuk billboard.” (Wawancara dengan Sasa Sukmana selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)
I1-3
: “menurut saya sangat mudah, karena sudah bisa diakses lewat internet atau datang langsung ke lokat pelayanan BPMPTSP. Informasi juga dapat diakses melalui media cetak maupun media elektronik, dan media lainnya.” (Wawancara dengan Purwanto Heru selaku Kasubid Pengawasan dan Pengendalian BPMPTSP)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa pihak BPMPTSP sudah memberikan kemudahan akses kepada sektor swasta dan masyarakat dalam mengakses data mengenaisyarat-syarat serta prosedur pembuatan izinmelalui website BPMPTSP Kota Tangerng secara online, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa, atau informasi bisa didapat dengan datang langsung ke counter perizinan. BPMPTSP sendiri khususnya bidang Penanaman Modal juga telah memberikan informasi syarat-syarat serta prosedur pembuatan izinmelalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Hal Ini dilaksanakan di 13 kecamatan, sudah dilakukan setiap tahun secara rutin. Berikut salah satu bukti dokumentasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat.
98
(Gambar 4.2: Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan)
(Gambar 4.3: Kegiatan Expo Kota Tangerang)
Namun, pada kenyataannya hal tersebut belum disambut dan diterima baik oleh masyarakat maupun sektor swasta selaku pemohon pembuatan izin. Hal tersebut bisa kita lihat dari adanya pengaduan atau keluhan masyarakat mengenai transparansi syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin yaitu:
99
I2-1
: “untuk pengumuman satu per satu itu kurang efektif tapi paling tidak secara kolektif itu memang perlu. Tapi sejauh ini belum pernah secara kolektif pun.” (Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin)
I2-2
: “Melalui spanduk itu tidak memberikan informasi yang jelas kepada pengusaha.” (Wawancara dengan Muhammad selaku pemohon izin)
I2-3
: “proses penyampaiannya masih kurang, ya kita sebagai masyarakat gak terlalu paham jadi kalau misalnya ada izin ya tidak bisa diberi perizinan ya diberi pengarahan harusnya bagaimana. Kalau yang kemaren itu kan kitanya jadi diputer-puter sampai ke Kementrian Keuangan, ke OJK (otoritas jasa keuangan) makanya saya jadi bingung. Klien saya sudah buat usaha tapi tidak bisa bikin izin. Tapi di kota Tangerang Selatan bisa kan aneh, jadi disini tidak ada keterbukaan untuk memperlihatkan KBLI nya, sampai klien saya juga complain kok di Tangerang Selatan bisa disini tidak bisa. Mungkin tiap daerah beda beda ya.” (Wawancara dengan Mela Rosmiatin selaku pemohon izin)
I2-4
: “kayaknya kurang sampai, kurang kalau kita gak datang kesini dan nanya langsung. Jadi tidak ada sosialisasi secara langsung.” (Wawancara dengan Sari selaku pemohon izin)
I2-5
: “dipermudah, dengan catatan syarat administrasi lengkap.” (Wawancara dengan Ahmad Yasin selaku pemohon dari Biro Jasa)
Merujuk dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa infroman dari pilar sektor swasta dan civil society ternyata terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan bahwa upaya yang BPMPTSP lakukan dalam memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam memenuhi informasi terkait persyaratan, prosedur, serta proses pembuatan izin belum terealisasi dengan baik. Faktadilapangan ternyata masih banyak masyarakat dan sektor swasta yang tidak mengetahui adanya sosialisasi yang BPMPTSP (pemerintah) mengenai transparansi pelayanan pembuatan izin tersebut. Hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh informan I2-1, I2-2, I 2-3, dan I2-4 bahwa
100
sejauh ini pemerintah belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Mereka menganggap sosialisasi yang pemerintah lakukan melalui media massa, media elektronik, media cetak, website, spanduk, billboard, dan melalui penyebaran booklet kurang efektif. Jadi, mereka harus datang ke Kantor BPMPTSP langsung untuk mendapatkan informasi pembuatan izin secara jelas. Proses penyampaian informasi tersebut juga mengalami beberapa kendala di lapangan, seperti sosialisasi terkait informasi tentang pelayanan perizinan belum sampai langsung kepada masyarakat atau para pengusaha. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut, yaitu: I1-1
: “hambatannya karna memang masyarakat tidak memahami betapa pentingnya perizinan. Masyarakat terkadang juga merasa mengurus perizinan itu sulit, mengurus perizinan itu waktunya lama, dan biayanya mahal. Padahal kalau mereka tau bahwa mengurus perizinan tidak seperti yang mereka bayangkan oleh masyarakat.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)
I1-2
: “hambatan-hambatannya sebenarnya tergantung pada pemahaman masyarakat, terkadang karna ketidaklengkapan persyaratan mereka enggan mengurus sendiri, bahkan mereka menggunakan calo. Padahal kalau informasi didapatkan langsung kepada kita, biaya pengurusan untuk bidang Penanaman Modalkan gratis, tapi kalau melalui calo kan ya ada biaya biaya lagi.” (Wawancara dengan Sasa Sukmana selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)
I1-4
: “Hambatan di antaranya untuk pengumpulan para pengusaha untuk diberi sosialisasi tentang izin, kadang-kadang kita undang yang datang sedikit. Kita sudah undang ternyata yang datang
101
perwakilannya, jadi tidak bisa mendapat informasi yang penuh. Banyak kendala yang kita hadapi termasuk anggaran juga kalau gak ada anggarannya bagaimana kita mau melakukan sosialisasi.” (Wawancara dengan H. Juliasselaku Kepala Bidang Data dan Advokasi)
Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa BPMPTSP sudah berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media online maupun secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan seperti gambar 4.2 dan 4.3 diatas, tetapi masih ada masyarakat atau pihak pengusaha itu sendiri tidak mau mengikutinya. Disamping itu, masyarkat terkadang belum memahami betapa pentingnya perizinan, mereka masih menganggap kalau mengurus perizinan itu sulit, mengurus perizinan itu waktunya lama, dan biayanya mahal. Bahkan tak sedikit dari mereka sektor swasta maupun masyarakat menggunakan jasa calo untuk mengurus perizinan. Disamping itu, yang menjadi penghambat tidak sampainya informasi perizinan yaitu ketika BPMPTSP mengadakan kegiatan sosialisasi terkait prosedur serta pelayanan pembuatan izin, terkadang para pengusaha yang telah BPMPTSP undang untuk hadir pada kegiatan tersebut yang datang sedikit. BPMPTSP sendirisudah berusaha mengundang para pengusaha maupun sektor swasta untuk dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut tetapi mereka ternyata hanya mendatangkan perwakilannya, jadi mereka tidak mendapatkan informasi secara penuh. Kemudian, mengenai ketepatan waktu dan transparansi biaya pembuatan izin juga belum jelas.
102
Proses dari awal sampai keluarnya izin pun dinilai masih lamban dan belum sesuai dengan SOP dalam pelayanan terpadu satu pintu. Hal tersebut sesuai fakta dilapangan yang masih ditemukan keluhan dari masyarakat mengenai waktu dan biaya pembuatan izin setalah obeservasi langsung kepada pemohon sebagai berikut: I2-1
: “agak lambat, saya pernah membuat izin sampai satu bulan baru jadi. (Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin)
I2-2
: “2 minggu itu bahkan lebih. Kalau gak salah informasi nya disini 2 minggu izin selesai tapi kebanyakan lewat dari 2 minggu.” (Wawancara dengan Muhammad selaku pemohon izin)
Hal tersebut dipertegas dengan adanya pernyataan dari salah satu informan I3-2 dari pilar Civil Society (Masyarakat Madani) yaitu sebagai berikut: I3-2
: “… kalau hal kebijakan atau penyampaian informasi pembuatan izin saya sebagai pihak independent di Tangerang belum terlalu banyak kebijakan yang diberikan oleh pegawai BPMPTSP dalam pembuatan izin karna saya sering melihat masyarakat ada saja yang mengeluhkan kalau proses perizinan agak lambat.” (Wawancara dengan Syarif selaku Pimpinan Surat Kabar Info Publik)
Jadi, merujuk pada hasil wawancara denganinforman I3-2 selaku pimpinan surat kabar info publik yang merupakan pihak independent dari Kota Tangerang berpendapat bahwa belum terlalu banyak kebijakan yang diberikan oleh pihak BPMPTSP dalam proses awal pembuatan izin sampai dikeluarkannya surat izin tersebut sehingga membuat ketepatan waktu pelayanan menjadi tidak optimal. Kemudian, mengenai sosialisasi dan transparansi biaya terkait izin di bidang Penanaman Modal bahwa untuk semua izin di bidang penanaman modal tidak
103
dipungut biaya atau gratis. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan I1-1 dan I1-2 ternyata hal tersebut telah disosialisasikan oleh pihak Penanaman Modal kepada masyarakat. I1-1
: “kalau
untuk izin di penanaman modal semuanya gratis tidak ada biaya. Dan hal tersebut juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat berhak tau terhadap pembiayaan dalam pengurusan perizinan. Dan hal tersebut sudah ada aturannya, ada undang-undangnya yaitu UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP Kota Tangerang)
Namun, pada kenyataannya setelah dikonfirmasi ulang kepada pemohon pembuatan izin di BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal ternyata masih ditemukan beberapa keluhan dari masyarakat bahwa masih ada oknum pegawai BPMPTSP sendiri yang mengenakan biaya untuk mengurus izin. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawanacara yang telah peneliti lakukan sebelumnya sebagai berikut: I2-1
: “sejauh ini saya langsung bayar ke DPKD ya untuk izin reklame. Kalau dari pengurusan izinnya sendiri sih ya jujur ada beberapa pegawai yang meminta biaya untuk keluarnya izin. Ya mau gak mau saya harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi.”
I2-2
: “Kita belum jelas itu sampai mana transparansinya. Jadi kita tidak tahu persis izin-izin apa yang di kenakan biaya dan izin-izin apa yang tidak di kenakan biaya. SIUP dan TDP itu semestinya tidak di kenakan biaya. Tapi pernah di minta, tapi ada juga teman-teman yang lain itu ngurus itu ngasih sekedarnya. Mestinya SIUP dan TDP di tulislah di ruangan ini gratis. Tidak perlu, kita di ajak masuk ke ruangan gitu dalam pengambilan izin.”
I2-3
: “biayanya nanti ketika izin SIUP dan TDP sudah selesai, ya kita ngasih aja, uang terima kasih, tapi emang sih gak diminta, tapi ngasih sebagai ucapan terima kasih aja. Saya tau ini gratis tapi
104
kalau udah gini kan gimana ya Dia (pegawai) nya kaya nunggu jadi sayanya gak enak dan emang sudah saya siapkan. “Tapi kalau di Jakarta mah tidak menerima karna diizinnya sudah ada stempel gratis. Saya kan kemaren ngurus ke Jakarta Selatan disana tidak menerima uang. Jadi kalau disana pengambilan izin tuh langsung di loket gak dibawa dulu kemana, ditempat yang orang gak lihat dan gak memperhatikan. Kalau di Jakarta kan langsung dipanggil satu satu aja di loket.” I2-4
: “justru itu yang saya mau tanyain, mengenai biaya itu bagaimana? Saya tahu sebenernya kan gak ada tarif ya, tapi Ada orang orang tertentu yang mengenakan biaya jasa dan itu karyawan sini yang menawarkan supaya lebih cepat.”
Hal tersebut dipertegas dengan adanya pernyataan dari salah satu informan I3-3 dari pilar Civil Society (Masyarakat Madani) yaitu sebagai berikut: I3-3
: “saya datang langsung kekantor untuk pembayaran izin reklame tetapi sebelum sampai pada proses pembayaran (DPKD) ada pegawai yang meminta biaya untuk proses izin tersebut.” (Wawancara dengan Dwijayanti, Wartawan Awdi News)
Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa fakta dilapangan setelah dikonfirmasi ulang kepada salah satu wartawan di Kota Tangerang yang menyatakan bahwa masih ada oknum pegawai BPMPTSP sendiri yang mengenakan biaya untuk mengurus izin. Hal tersebut dimaksud agar proses pelayanan izin dapat dipercepat.
105
Dibawah ini merupakan contoh ruangan-ruangan yang digunakan pegawai BPMPTSP dalam memberikan izin yang telah terbit kepada pemohon, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh informan I2-2 dan I2-3 sebagai berikut:
(Gambar 4.4: Ruang Pengambilan Izin)
106
(Gambar 4.5: Contoh Kenakalan Pegawai)
(Gambar 4.6: Contoh Kenakalan Pegawai)
107
Berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumuntasi diatas, peneliti menganalisis bahwa memang benar adanya bahwa di BPMPTSP masih banyak oknum “nakal” yang mengenakan biaya dalam pengurusan izin di bidang Penanaman Modal dan secara langsung menawakan diri agar pengurusan izin dapat lebih cepat selesai. Padahal sesuai dengan SOP yang berlaku dan merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh infroman I1-1 dan I1-2 mengatakan bahwa semua izin yang dikeluarkan dan oleh bidang Penanaman Modal tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Setelah dilakukan observasi secara langsung juga ternyata pengenaan biaya tersebut dimaksud oleh pegawai setempat agar prosesnya menjadi lebih cepat selesai. Berdasarkan dari seluruh informasi yang peneliti dapatkan dari pilar pemerintah, pilar sektor swasta, dan pilar masyarakat madani yaitu bahwa penerapan fungsi good governance pada indikator transparansi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena pada pelaksanaannya masih ditemukan banyak kesenjangan-kesenjangan yang dilakukan oleh beberapa pegawai dan pihak pengusaha itu sendiri.
4.3.3
Efficiency And Efectiveness Efektivitas dan efisein, yaitu terselenggaranya kegiatan instansi publik
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Efektivitas dan efesiensi yang dimaksud dalam analisis data ini yaitu melihat bagaimana pencapaian hasil kerja serta pemanfaatan sumber-sumber daya
108
yang tersedia untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Analisis data pencapaian hasil kerja memaparkan bagaimana target-target yang telah dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Merujuk pada hasil temuan lapangan melalui wawancara dengan I2-1 dan I2-3 sebagai pilar sektor swasta, dapat dilihat capaian hasil kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, sebagai berikut: I2-1
: “sudah efisien cukup bagus kalau kita bandingkan dengan yang lain.” (Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin)
I2-3
: “ya biasa biasa saja. Biasa itu berarti sedang ya belum maksimal. Kurang respon kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin)
Sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang terkait capaian hasil kerja sudah lebih baik dibanding dengan pelayanan terpadu satu pintu ditempat lain. Namun, menurut hasil wawancara dengan I2-3 pegawai masih kurang respon kepada masyarakat. Artinya pelayanan sudah baik namun perlu terus ditingkatkan agar pencapaian hasil kinerja pegawai lebih maksimal. Hal tersebut dipertegas oleh informan dari pilar masyarakat (civil society) yaitu: I3-1
: “menurut saya kurang kompeten ya, kemarin saja ada pemohon yang curhat dan complain ke saya kalau permohonan izin yang pemohon tersebut buat tidak sesuai data yang diberikan, outpunya
109
masih salah.” (Wawancara dengan Hari Wiarsa selaku Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten) I3-2
: “menurut saya sudah baik tapi tetap perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemohon.” (Wawancara dengan Syarif selaku wartawan)
Kemudian dilihat dari segi pemanfaatan teknologi dan sarana serta prasarana yang ada di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dalam memenuhi standar pelayanan dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan informan dari sektor swasta yang menyatakan bahwa sebagai berikut: I2-2
: “kalau mengenai sarana dan prasarana sih tergantung bagaimana pihak Badan dalam pemanfaarannya ya, percuma kalau sarana dan prasarana ada tapi belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Dilihat dari sisi ruangan ini terlalu bersekat, kurang leluasa untuk sekelas badan perizinan kota Tangerang ini.” (Wawancara dengan Muhammad selaku pemohon izin)
I2-3
: “kalau terlalu banyak yang datang ya masih kurang besar ruangannya, karna banyak yang datang untuk mengurus izin izin.” (Wawancara dengan Mela selaku pemohon izin)
I2-4
“kayaknya sudah lebih baik dari yang dulu saya terakhir kesini bulan maret. Dulu gak begini” (Wawancara dengan Sari selaku pemohon izin)
:
Kemudian hal tersebut juga dipertegas oleh hasil wawancara dengan secondary informan dari Ombudsman yaitu sebagai berikut: I3-1
: “belum memadai, sekarang itu sudah jamannya semua izin itu online. Seharusnya semua syarat, retribusi, dasar hukumnya ada di online. Termasuk pendaftaran izin itu sendiri, jadi sudah tidak manual seperti ini.” (Wawancara dengan Hari Widiarsa selaku Asisten Ombudsman RI)
110
Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, menurut mereka bahwa sarana dan prasarana tergantung bagaimana Badan Penananman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemanfaatannya. Namun, menurut informan I2-2 danI2-4 bahwa dalam rangka penyelenggaraan perizinan pada pelayanan terpadu satu pintu di Kota Tangerang masih kurang untuk ruangan pelayanan itu sendiri artinya sarana dan prasarana sudah cukup menunjang namun dari segi gedung atau ruangan masih kurang memadai, karena dengan volume izin yang banyak dan pemohon yang banyak setiap harinya dirasa ruangan tersebut masih terlalu kecil untu sekelas pelayanan perizinan di Kota Tangerang. Menurut I3-1 juga menambahkan bahwa pelayanan perizinan seharusnya sudah online tidak manual lagi seperti di BPMPTSP ini. Hal tersebut juga diakui oleh Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang selaku key informan I1-1 yang mengatakan sebagai berikut: I1-1
: “kalau sarana dan prasarana sudah memadai, mungkin dari sisi sarana gedung mungkin ya yang kurang memadai. Karna mungkin masyarakat masih dilayani ditempat yang kurang leluasa karna masih satu gedung dengan SKPD lain. Semestinya pelayanan perizinan itu harus berdiri sendiri disatu tempat dan punya akses langsung ke masyarakat. Agar pemohon menjadi nyaman.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP Kota Tangerang)
Dibawah ini merupakan dokumentasi yang peneliti ambil selama observasi langsung dilapangan terkait sarana gedung yang ada di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Kemudian peneliti juga mendokumentasikan volume berkas yang masuk pada izin di Bidang Penanaman Modal sebagai berikut:
111
(Gambar 4.7: Kondisi Ruang Pelayanan Perizinan di BPMPTSP Kota Tangerang)
(Gambar 4.8: Volume Berkas Izin Di BPMPTSP Kota Tangerang)
112
Jadi, dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut dapat kita lihat bahwa memang untuk sarana dan prasana dalam rangka menunjang kinerja pegawai untuk memenuhi kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan sudah baik tetapi masih kurang memadai dari sisi gedung dimana pelayanan terpadu satu pintu sudah seyogyanya memiliki gedung tersendiri untuk melayani kebutuhan masyarkat dalam pembuatan izin. Tetapi hal tersebut tidak menjadi suatu alasan BPMPTSP untuk tidak melayani masyarakat dengan baik, seperti yang dikatakan oleh I1-2 bahwa saat ini pihak BPMPTSP selaku pelayan publik selalu berupaya memanfaatkan sarana yang ada dan memaksimalkannya, artinya kekurangan sarana tidak dijadikan suatu alasan untuk tidak melayani pemohon dengan baik. Kemudian, dilihat dari segi kualitas dan kuantitas pegawai di Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang ternyata juga masih kurang memadai. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan I1-1 sebagai key informan dari pilar pemerintah sebagai berikut: I1-1
: “tentunya dari segi kuantitas dapat mempengaruhi kualitas karna kurangnya pegawai maka membuat pelayanan menjadi terhambat. Kita sampai saat ini dari sisi kuantitasnya belum memadai. Begitu juga dari segi kualitas, sudah baik namun belum maksimal. Kurang lebih disini tersedia 60 pegawai dengan 45 jenis izin. Idelanya berdasarkan analisis itu sekitar 93 pegawai untuk satu badan, khusus untuk penanaman modal kurang lebih 20 orang idealnya sementara kenyataannya hanya 13 pegawai.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP Kota Tangerang)
113
Analisi peneliti dari hasil wawancara diatas tersebut yaitu untuk segi kualitas dan kuantitas pegawai di Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang berdasarkan observasi langsung yang telah peneliti lakukan disana pun ternyata masih kurang memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kekurangan kuantitas pegawai dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Merujuk dari hasil observasi lapangan yang telah peneliti lakukan, dengan volume dari berbagai izin khususnya dibidang Penanaman Modal yang kurang lebih terdapat 11 izin untuk jumlah pegawai tersebut memang dikatakan sangat kurang memadai yang pada akhirnya berujung pada ketidakpuasan kepada masyarakat selaku pemohon izin. Ditambah dengan belum berjalannya sistem online di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tersebut. Kemudian, berdasarkan analisis peneliti ditemukan dampak karena kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai di Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang yaitu keterlambatan proses keluarnya izin khususnya bidang Penanman Modal. Hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa proses pembuatan izin Bidang Penanaman Modal sangat lambat, dimana semestinya untuk pegurusan SIUP dan TDP contohnya, apabila kita merujuk pada Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SIUP dengan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar maka Pejabat yang ditunjuk wajib
114
menerbitkan SIUP (untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran VIII). Namun, setelah peneliti konfirmasi ulang kepada Pemohon izin ternyata mereka mengeluhkan lambatnya proses pembuatan izin SIUP. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Pilar Sektor swasta I2-2 dan I2-3 serta dari pilar civil society selakuI3-1 danI3-2 yaitu: I2-2
: “Belum, ini kan masalahnya kita belum tahu SOP nya berapa lama. Sebenarnya kan 2 sampai 3 hari kerja, tapi kalau kita tanya berapa lama pak? 2 minggu setelah sampai 2 minggu kita tanya belum selesai nah itu tadi saya bilang kurang tenaga kerja.” (Wawancara dengan Muhammad selaku pemohon izin)
I2-3
: “nah itu disini saya kurang tau SOP nya berapa hari kerja sih keluarnya izin, setau saya dua sampai 3 hari kerja tapi kan disini 7 sampai 10 hari kerja.” (Wawancara dengan Mela selaku pemohon izin)
I3-2
: “sejauh ini masih belum tepat sesuai SOP.” (Wawancara dengan Syarif selaku wartawan)
I3-1
: “belum, karena kemarin saja PT. Insan Muda Makmur mengeluhkan lambatnya proses keluarnya izin, hampir sebulan loh. Setelah di cek ketika berkas jadi ternyata sudah prosesnya lama dan hasilnya pun tidak sesuai dengan data yg diberikan.” (Wawancara dengan Hari Widiarsa selaku Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten)
Merujuk pada hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa sering terjadi keterlambatan dalam proses pelayanan pembuatan izin dari proses awal sampai keluarnya izin. Dimana, semestinya sesuai dengan SOP yang berlaku bahwa dalam pengurusan izin di Bidang Penanaman Modal yaitu tiga hari kerja selelah berkas lengkap dan benar (lebih jelas dapat dilihat pada lampiran I). Sesuai dengan hasil observasi langsung yang peneliti lakukan di Badan Penanaman
115
Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang memang benar adanya keterlambatan proses keluarnya izin setalah berkas tersebut lengkap. Kenyataannya, keluarnya izin bisa sampai 14 hari kerja bahkan tidak jarang melebihi dari 14 hari kerja. Kemudian, berdasarkan hasil observasi langsung yang telah peneliti lakukan bahwa apabila terdapat berkas izin yang belum lengkap, team teknis pengecekan berkas tidak langsung menghubungi pemohon yang bersangkutan untuk melengkapi berkasnya namun berkas izin dibiarkan begitu saja sampai pemohon izin datang langsung menanyakan perihal izin tersebut.Hal tersebutlah yang membuat masyarakat mengeluh dan menjadi kesal dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khususnya pada bidang Penanaman Modal.
4.3.4
Responsiveness Government has the capacity and flexibility to respond rapidly to societal
changes, takes into account the expectations of civil society in identifying the general public interest, and is willing to critically re-examine the role of government. Reponsivitas yang dimaksudkan dalam analisis data ini adalah melihat bagaimana tanggapan Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerangsecara cepat dan tepat dalam menangani keluhan, masukan atau aspirasi dari sektor swasta dan masyarakat serta bagaimana tindak lanjut Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang
116
terhadap keluhan, masukan atau aspirasi tersebut. Berikut adalah wawancara dengan I1-1dan I1-2 sebagai sektor pemerintah terkait bagaimana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang menanggapi keluhan, masukan dan aspirasi sektor swasta, sebagai berikut:
I1-1
I1-2
:
“untuk mengatasi keluhan keluhan, kita sudah membuka layanan pengaduan yang intensif kita lakukan. Jadi apabila masyarakat tidak puas, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan dan nanti kita selesaikan masalah-masalah yang ada melalui koordinasi dengan bidang. Pengaduan tersebut dapat melalui website, datang langsung bisa, melalui surat bisa, sms bisa.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)
: “untuk keluhan keluhan ada bidang khusus yang menangani yaitu bidang pengolahan data dan advokasi. Jadi artinya ada sarana khsusus yang menangani keluhan keluhan masyarakat.” (Wawancara dengan Sasa Sukmana selaku Kepala Bidang Penanaman Modal)
Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut bahwa untuk mengatasi keluhan-keluhan atau aspirasi dari masyarakat atau sektor swasta, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang membuka layanan pengaduan. Jadi apabila masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan dan kemudian diselesaikan masalah-masalah yang ada melalui koordinasi dengan bidang. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui website, datang langsung ke Kantor, melalui surat, ataupun dapat melalui sms (short message service).
117
Selain itu, untuk menangani keluhan masayarakat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang menyediakan bidang yang memang khusus menangani masalah atau pengaduaan ketidakpuasaan masyarakat terhadap pelayanan yaitu bidang pengolahan data dan advokasi. Jadi artinya ada sarana khsusus yang menangani keluhan keluhan masyarakat. Hal tersebut juga dipertegas oleh Kepala Bidang Data dan Advokasi yang menangani masalah atau pengaduan masyarakat yaitu sebagai berikut: I1-4
: “khusus untuk bidang Penanaman Modal, kita sekarang sudah berbasis online untuk SIUP dan TDP ini sudah dapat di akses dari depan ke belakang, artinya pendaftaran sudah melalui online. Harapan kita adalah mampu memberikan pelayanan yang cepat dan apa yang di inginkan masyarakat bisa dilakukan dengan segera dan cepat. Namun persoalannya adalah ruangnya sempit, tenaga kerjanya masih terbatas. Jika tidak terbatas dengan jumlah izin yang kita tangani sebanyak 45 jenis izin sedangkan kita hanya memiliki 60 orang pegawai, sangat kurang karyawannya. Sehinga itu menjadi kendala. Ruangan yang sempit serta sulit di akses oleh masyarakat. Kemudian Keluhan tersebut dapat di sampaikan melalui website bpmptspkotatangerang.go.id dan bisa juga menyampaikannya melalui kotak saran yang ada didepan, media cetak, danmedia elektrik. Kedepannya kita ingin supaya setiap izin yang sudah selesai itu melalui sms gateway, hal tersebut untuk lebih memberikan kepuasan masyarakat (konsumen) di masa yang akan datang. Sistem online yang akan di garap serta dengan adanya nomor antrian.” (Wawancara dengan H. Julias selaku Kepala Bidang Data dan Advokasi)
Berdasarkan dari data dan informasi yang peneliti dapatkan bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang sudah berupaya menyediakan wadah khusus bagi masyarakat untuk menangani keluhankeluhan dan aspirasi masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan serta selalu berinovasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk
118
meminimalisasi keluhan masyarakat dan mencapai kepuasaan pemohon terhadap pelayanan. Tetapi, pada kenyataannya hal tersebut belum disambut baik oleh masyarakat, hal tersebut dianalisis terjadi karena kurangnya sosialisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang selaku pilar pemerintah kepada masyarakat dan sektor swasta sebagai penanam modal di Kota Tangerang. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut: I2-1
I2-1
I1-3
: “yang ingin saya sampaikan,mungkin masalah waktu keluarnya izin lebih dipercepat lagi, kemudian masalah sosialisasi lebih bisa secara langsung mengena kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin) “Masalahnya kan ini keluhannya belum pernah sampai ke dalam. Makanya itu tadi kalau ada sosialisasi, katakanlah perizinan ini jadi kita bisa menyampaikan keluhan meskipun disini ada kotak pengaduan ini prosesnya lambat. Tapi apabila ketemu langsung dapat direspon dengan cepat. Jadi mestinya kita bisa menyampaikan keluhan langusng, masalahnya pernah gak perizinan sosialisasi ke masyarakat?atau pernah gak di adakan sosialisasi? kita juga belum pernah mendapat undangan sosialisasi. Ketika sosialisasi itu kita bisa menanyakan syaratsyaratnya apa, jangka waktunya berapa, biaya nya berapa, terus kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan supaya transparansinya jelas.” (Wawancara dengan Muhammad selaku pemohon izin) :
: “ada keluhan tapi ya gak ada solusinya gimana. Kalau udah gak bisa ya gak bisa aja gak ada solusi. Keluhannya kalau kita mau bikin izin tapi ternyata disini gak bisa mengeluarkan perizinannya nah disini tidak memberi solusinya seperti apa.” (Wawancara dengan Mela selaku pemohon izin)
Merujuk pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa meskipun pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang sudah menyediakan wadah khusus untuk menangani masalah
119
keluhan keluhan masyarakat dimana wadah tersebut merupakan salah satu cara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang untuk menindak lanjuti dan menyelesaikan masalah yang ada pada pelayanan perizinan. Namun, pada implementasi dan pelaksanaanya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dimana, masyarkat dan para penanam modal selaku sektor swasta ingin pemerintah lebih peka dan responsif dalam menanggapi keluhan dari masyarakat dan apabila terdapat keluhan segera dicari solusi dan jalan keluarnya supaya pelayanan terpadu satu pintu ini dapat memenuhi kepuasaan masyarakat sebagai upaya menjalankan kepemerintahan yang baik atau sesuai dengan prinsip prinsip good governance.
4.3.5
Forward Vision Government is able to anticipate future problems and issues based on
current data and trends and develop policies that take into account future costs and anticipated changes (e.g. demographic, economic, environmental, etc.). Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan manusia (human development), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.Forward Vision disini melihat bagaimana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khususnya bidang Penanaman Modal mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang,upaya apa saja yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu
120
meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta dan apa saja target yang ingin BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pilar pemerintah I1-1, I1-2, dan I1-4 dapat kita lihat cara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khususnya bidang Penanaman Modal
mengntisipasi
masalah
yang
akan
terjadi
dimasa
yang
akan
datang,kemudian upaya yang dilakukan untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta dan target yang ingin direalisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut: I1-1
: “pertama harus meningkatkan kualitas SDM, kedua harus menggunakan IT, ketiga harus membuat inovasi dalam rangka percepatan, dalam rangka mengantisipasi yang timbul dimasa yang akan datang, ya memang harus dipersiapkan dari sekarang.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)
I1-2
: “menjaga kekompakan antara staff dan pimpinan. Jangan sampai ada rasa malas sehingga pemohon tidak terabaikan. Kemudian koordinasi dengan baik apabila ada permasalahan. (Wawancara dengan Sasa Sukaman selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)
I1-4
: “Melalui internet, dengan sistem pendaftaran secara online pakai tracking jadi masyarakat dapat mengetahui berkas pemohon sudah sampai disana. Mungkin 2 sampai 3 hari selesai. Jadi pendaftarannya sudah melalui internet. Semua sudah memakai teknologi informasi (IT) di masa yang akan datang. Jadi masyarakat dapat mengakses berkasnya ada dimana begitu.” (Wawancara dengan H. Julias selaku Kepada bidang Data dan Advokasi)
121
Menurut hasil wawancara yang diatas, dapat dianalisis bahwa I1-1 berpendapat bahwa untuk mengantisipasi masalah yang akan datang yaitu pertama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kedua harus menggunakan IT, ketiga harus membuat inovasi dalam rangka percepatan dalam proses keluarnya izin dari tahap awal berkas masuk sampai berkas selesai. Kemudian dalam rangka mengantisipasi masalah yang akan timbul dimasa yang datang, hal tersebut memang sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Lalu, menurut pendapat I1-2 bahwa untuk mengantisipasi masalah dimasa depan yaitu dengan menjaga kekompakan antara staff dan pimpinan agar jangan sampai ada rasa malas yang membuat pemohon izin menjadi terabaikan. Kemudian koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan serta koordinasi antar bidang apabila ada permasalahan supaya dapat dicari jalan keluar dan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. I1-4 juga berpendapat bahwa melalui internet, dengan sistem pendaftaran secara online dengan mengguanan tracking, masyarakat dapat mengetahui berkas yang telah diajukan sudah sampai tahap mana, dan dengan adanya sistem online proses keluarnya izin hanya akan memakan 2 sampai 3 hari. Jadi pemohon sudah dapat mendaftarkan dokumen izin yang akan diajukan melalui internet. Semua bidang sudah memakai teknologi informasi (IT) di masa yang akan datang. Kemudian, merujuk pada hasil wawancara terkait upaya apa saja yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khsusunya bidang Penanman Modal untuk selalu meningkatkan
122
pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta yaitu sesuai yang telah dikemukakan oleh key informan dari pilar pemerintah I1-1 dan I1-2 sebagai berikut: I1-1
: “pertama kita setiap tahun mengadakan pelatihan atau Bintek (bimbingan teknis) terkait pelayanan, kedua, dengan mengirim pegawai pegawai ketempat yang mengadakan kegiatan pendidikan atau pelatihan. Disamping itu, karna pelayanan itu berhadapan langsung dengan manusia, kita harus meningkatkan kualitas bagaimana kita melayani masyarakat itu dengan baik atau lebih ke pendekatan personal pada masyarakat. Seperti dalam menghadapi pemohon itu harus senyum, tidak boleh cemberut, harus ramah dan bisa berkomunikasi, harus supel dan responsive, dan dapat membantu masyarakat.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)
I1-2
: “targetnya adalah kita tujuannya kan melayani masyarakat dan kepuasan masyarakat. Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan motto perizinan disini yaitu persyaratan lengkap dan benar, pelayanan cepat. Sehingga dengan demikian usaha masyarakat atau sektor swasta tidak terhambat dengan perizinan sehingga pertumbuhan yang diinginkan oleh pemerintah kaitan dengan UU No. 23 tahun 2014 kaitan dengan pemerintah daerah dimana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai.” (Wawancara dengan Sasa Sukaman selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa menurut I1-1 upaya yang harus dilakukan untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta yaitu pertama setiap tahun mengadakan pelatihan atau Bintek (bimbingan teknis) terkait pelayanan. Kedua, dengan mengirim pegawai pegawai ketempat yang mengadakan kegiatan pendidikan atau pelatihan. Disamping itu, karena pelayanan itu berhadapan langsung dengan manusia atau masyarakat, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
123
Satu Pintu Kota Tangerang harus meningkatkan kualitas bagaimana caramelayani masyarakat itu dengan baik atau lebih kepada pendekatan personal pada masyarakat. Contohnya seperti dalam menghadapi pemohon dengan tersenyum, melayani dengan ramah dan dapat berkomunikasi dengan tutur kata yang baik serta responsive dengan informasi apa yang dibutuhkan oleh pemohon. Berikut merupakan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan mengenai pelaksanaan Bimbingan Teknis (BINTEK) yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta.
(Gambar 4.9: Pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh BPMPTSP Kota Tangerang)
124
(Gambar 4.10: Pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh BPMPTSP Kota Tangerang) Kemudian I1-2 mengemukankan pendapat bahwa pelayanan memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dan target pencapainnya adalah kepuasan masyarakat. Dimana tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan motto perizinan disini yaitu persyaratan lengkap dan benar, pelayanan cepat. Sehingga dengan demikian usaha masyarakat atau sektor swasta tidak terhambat dengan perizinan sehingga pertumbuhan yang diinginkan oleh pemerintah kaitannya dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tercapai. Lalu, sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koat Tangerang selaku key informan I (satu) mengenai target yang ingin
125
BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang yaitu sebagai sebagai berikut : I1-1
: “BPMPTSP menjadi front office pemerintah. Jadi, pemerintah dapat dilihat baik buruknya dari pelayanan. Apabila pelayanan itu baik berarti pemerintah itu baik. Pelayanan publik itu harus diutamakan. Gambaran pemerintahan itu ada di BPMPTSP dalam rangka pelayanan publik. Karena apabila pelayanan publiknya bagus, masyarakat bisa puas, lalu dapat menarik investor dan mampu membantu membuka lapangan kerja, secara otomatis pendapatan akan meningkat agar perputaran ekonomi di Kota Tangerang ini semakin baik.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)
Menurut hasil wawancara diatas, peneliti menganalisis bahwa sebagai sebagai pelayan publik, target yang ingin Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dalam rangka meningatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yaitu menjadi front office pemerintah artinya suatu pemerintahan dapat dilihat baik maupun buruknya berdasarkan
pelayanan
yang
pemerintah
sendiri
itu
berikan
kepada
masyarakat.Apabila pelayanan tersebut baik berarti pemerintah itu baik. I1-1 berpendapat bahwa Pelayanan publik harus diutamakan. Karena apabila pelayanan publiknya bagus, masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan maka dengan begitu Kota Tangerang dapat menarik investor dan mampu membantu membuka lapangan kerja dan secara otomatis pendapatan daerahakan meningkat. Dimana tujuannya supaya perputaran ekonomi di Kota Tangerang ini semakin baik.
126
4.3.6
Rule Of Law IndikatorRule of Law menggambarkan bagaimana konsistensi penegakkan
hukum yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerangjika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian sesuai aturan yang berlaku sebagai upaya memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada masyarakat.Dimensi ini menjelaskan bagaimana konsistensi BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin, kemudian bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta, dan mengetahui sanksi hukum apayang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terkait konsistensi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum sesuai peraturanperaturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin menurut Sekretaris BPMPTSP dan Kepala Bidang Penanaman Modal (I1-1 dan I1-2) selaku pelayan publik yaitu sebagai berikut : I1-1
: “kita harus memiliki prosedur dalam rangka pembuatan izin jadi, tidak boleh pelayanan itu terdapat perlakukan yang tidak sama atau tidak membeda-bedakan antara pemohon. Semua perlakuan sama terhadap masyarakat dan tidak ada KKN.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)
127
I1-2
: “konsistenlah kita, karena kalau tidak konsisten dalam aturan atau menyalahi aturan tentu nanti akan berurusan dengan hukum. Makanya pegawai-pegawai BPMPTSP adalah pegawai-pegawai yang mempunyai integritas yang tinggi pada komitmen.” (Wawancara dengan Sasa Sukaman selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)
Setelah melakukan wawancara dengan kedua informan dari pilar pemerintah diatas, menurut pengakuan key informan I1-1 dan I1-2bahwa sejauh ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya bidang Penanaman Modal cukup konsisten dalam menjalankan SOP yang ada dalam rangka melayani masyarakat. Artinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada perlakuan berbeda antar satu pemohon dengan pemohon lainnya, supaya tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Key informan I1-2 juga menyebutkan bahwa pegawai-pegawai di BPMPTSP memiliki integritas yang tinggi dan komit terhadap peraturan yang ada. Namun, pada kenyataannya setelah peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan ternyata masih ditemukan perlakukan yang berbeda terhadap masingmasing pemohon. Artinya, factor kedekatan antar pemohon dengan pegawai sangat menentukan proses keluarnya izin. Bukan hanya itu saja, ada beberapa pegawai yang masih menerima “suap” dalam pembuatan izin, padahal izin pada bidang penanaman modal gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya bidang Penanaman Modal belum konsisten dalam penegakan hukum.
128
Kemudian, merujuk pada pengakuan informan I1-1, untuk selalu menjaga konsistensi dalam menegakan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku perlu adanya sebuah pengawasan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yaitu dengan melakukam pengawasan terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja masing masing pegawai di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. I1-1 menjelaskan bahwa pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menunjang kinerja, sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut: I1-1
: “pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menunjang kinerja, yang terpenting adalah pengawasan internal. Pengawasan atasan dengan bawahan, atasan langsung yang dapat menilai. Disamping internal, ada pengawasan eksternal yaitu pengawasan dari luas baik itu inspektorat, BPK, ombudsman. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam rangka mengukur kinerja kita.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)
Serta, sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Penanaman Modal sebagai berikut: I1-2
: “saya melakukan pengawasan otomatis ya melalui jam kerja, apel setiap pagi, jam istirahat disiplin, kemudian laporan harian, itu adalah alat control kepada pelayanan. Yaitu waskat pengawasan melekat dari atasan ke bawahan.” (Wawancara dengan Sasa Sukaman selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)
Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pilar pemerintah diatas dapat peneliti analisis bahwa pengawasan terhadap kinerja pegawai menjadi hal yang penting dalam sebuah pelayanan publik. Pengawasan tersebut dapat
129
dilakukan oleh pihak internal eksternal. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, sementara pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak independent khusus untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Pihak pihak tersebut diantaranya yaitu Inspektorat, BPK, dan Ombudsman. Kemudian menurut I1-1 menyebutkan bahwa didalam Undang Undang Dasar 1945 tentang pelayanan publik terdapat sanksi tegas apabila pegawai melanggar kebijakan yang ada atau dengan sengaja melakukann tindak KKN dalam melayani masyarakat. I1-1 menyatakan bahwasejauh ini memang BPMPSTP sudah bertindak apabila terjadi penyelewengan-penyelewengan. Sanksi-sanksinya pun sudah jelas apabila terjadi pelanggaran yaitu, ditegur secara lisan, tertulis, sampai dengan pemberhentian kalau sudah melampaui batas sesuai dengan ketentuan.
4.4
Pembahasan Pembahasan yakni mencakup pemaparan lebih lanjut dari hasil analisis
data yang ditujukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait masing-masing dimensi good governance dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan teori dari Gisselquist yang mana terdiri dari enam
dimensi
dalam
governance,
diantaranya
yaitu
Accountability(A),
Transparency(T), Efficiency and Effectiveness (EE), Responsiveness(R), Forward
130
Vision (FV), Rule of law(RL). Berikut adalah pembahasan dari masing-masing dimensi good governance dalam penelitian mengenai “Implementasi PrinsipPrinsip Good Governance di Badan Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang pada Bidang Penanaman Modal”.
1.
Accountability Akuntabilitas yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu melihat
sejauhmana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang menerapkan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan wewenangnya, mengenai akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada sektor swasta dan masyarakat, mengenai pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan laporan kinera pegawai tersebut, serta mengenai keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam menilai proses keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPMPTSP dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai. Berdasarkan hasil temuan lapangan yang telah peneliti lakukan dapat kita ketahui bahwa dalam melaksanakan mekanisme pertanggung jawaban Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dengan membuat laporan tentang disiplin pegawai dan laporan kinerja pegawai dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dimana, sasarannya adalah yang pertama yaitu orientasi pelayanan, kedua terkait integritas, ketiga terkait dengan komitmen, keempat terkait disiplin pegawai, kelima terkait kerjasama, yang keenam terkait dengan kepemimpinan.
131
Bentuk laporan pertanggung jawaban itu sendiri dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010 tentang disiplin pegawai dan laporan kinerja pegawai. Selain itu, bentuk pertanggung jawaban Bidang Penanaman Modal dalam melakukan pelaporan kegiatan yaitu dengan membuat laporan bulanan ada laporan tahunan dari semua izin-izin yang diberikan BPMPTSP khususnya Penanaman Modal. Kemudian, merujuk pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban tersebut tidak ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai. Hal tersebut dikarenakan BPMPTSP belum memiliki kebijakan yang melibatkan masyarakat atau sektor swasta untuk menilai kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang dikeluhkan masyarakat mengenai tidak adanya keterlibatan langsung masyarakat atau sektor swasta dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh BPMPTSP. Dimana keterlibatan mereka (sektor swasta dan masyarakat) semestinya diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Tangerang. Berdasarkan hasil temuan lapangan mengenai ketepatan dan kelengkapan informasi terkait prosedur serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat izin yaitu menurut pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang bahwa dalam memberikan kelengkapan informasi izin kepada masyarakart atau sektor swasta bahwa mereka sudah mensosialisasikannya melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa.
132
Ketepatan pelayanan juga tergantung kepada persyaratan yang pemohon ajukan apakah sudah lengkap dan benar atau belum. Namun, ketika dikonfirmasi kepada pemohon langsung yaitu beberapa informan yang telah diwawancarai mengenai kelengkapan dan ketepatan infromasi mengenai persyaratan pembuatan izin yang diberikan oleh BPMPTSP, ternyata peneliti menemukan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut pemohon izin bahwa proses penyampaian infromasi atau sosialisasi dari pemerintah mengenai kelengkapan persyaratan izin belum sampai dengan baik kepada masyarakat, walaupun pihak BPMPTSP sudah berupaya untuk mensosialisasikan terkait persyaratan dan proses pembuatan izin melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa. Ternyata, mekanisme penyampaian melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa tersebut belum optimal dan belum sampai dengan baik kepada masyarakat. Hal ini dapat kita lihat masih adanya keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi langsung yang diberikan pemerintah (BPMPTSP) kepada masyarakat mengenai izin khusunya izin di bidang Penanaman Modal.
2.
Transparency Transparansi itu sendiri merupakan penyediaan informasi tentang
pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi tersebut dibangun atas dasar
133
arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipahami. Sesuai dengan hasil temuan lapangan, transparansi disini membahas terkait kemudahan akses sektor swasta dan masyarakat dalam mengakses data mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin, mengenai proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan dalam pembuatan izin, mengenai media yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan izin, kemudian hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat serta mengenai ketepatan pegawai mengenai waktu dan transparansi biaya yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin. Pertama, terkait kemudahan akses sektor swasta dan masyarakat dalam mengakses data mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin pihak BPMPTSP sudah memberikan kemudahan akses kepada sektor swasta dan masyarakat dalam mengakses data mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin melalui website BPMPTSP Kota Tangerng secara online, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa, atau informasi bisa didapat dengan datang langsung ke counter perizinan. BPMPTSP sendiri khususnya bidang Penanaman Modal juga telah memberikan informasi syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Hal Ini dilaksanakan di 13 kecamatan, sudah dilakukan setiap tahun secara rutin.
134
Namun, pada kenyataannya hal tersebut belum disambut dan diterima baik oleh masyarakat maupun sektor swasta selaku pemohon pembuatan izin. Hal tersebut bisa kita lihat dari adanya pengaduan atau keluhan masyarakat mengenai transparansi syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin. Fakta dilapangan ternyata masih banyak masyarakat dan sektor swasta yang tidak mengetahui adanya sosialisasi langsung pemerintah mengenai transparansi pelayanan pembuatan izin tersebut. Mereka menganggap sosialisasi yang pemerintah lakukan melalui media massa, media elektronik, media cetak, website, spanduk, billboard, dan melalui penyebaran booklet kurang efektif. Jadi, mereka harus datang ke Kantor BPMPTSP langsung untuk mendapatkan informasi pembuatan izin. Berdasarkan dari hasil temuan dilapangan, peneliti melihat bahwa BPMPTSP sudah berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media online maupun secara langsung kepada masyarakat tetapi masyarakat atau pihak pengusaha itu sendiri tidak mau mengikutinya. Disamping itu, masyarkat terkadang tidak memahami betapa pentingnya perizinan, mereka masih menganggap kalau mengurus perizinan itu sulit, mengurus perizinan itu waktunya lama, dan biayanya mahal. Bahkan tak sedikit dari mereka sektor swasta maupun masyarakat menggunakan jasa calo untuk mengurus perizinan. Disamping itu, yang menjadi penghambat tidak sampainya informasi perizinan yaitu ketika BPMPTSP mengadakan kegiatan sosialisasi terkait prosedur serta pelayanan pembuatan izin, terkadang para pengusaha yang telah BPMPTSP undang untuk hadir pada kegiatan tersebut yang datang sedikit.
135
BPMPTSP sendiri sudah berusaha mengundang para pengusaha maupun sektor swasta untuk dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut tetapi mereka ternyata hanya mendatangkan perwakilannya, jadi mereka tidak mendapatkan informasi secara penuh. Kemudian, mengenai ketepatan waktu dan transparansi biaya pembuatan izin juga dinilai belum jelas. Proses dari awal sampai keluarnya izin pun dinilai masih lamban dan belum sesuai dengan SOP dalam pelayanan terpadu satu pintu. Hal tersebut sesuai fakta dilapangan yang masih ditemukan keluhan dari masyarakat mengenai waktu dan biaya pembuatan izin. Padahal terkait izin di bidang Penanaman Modal khusunya tidak dipungut biaya atau gratis. Setelah peneliti konfirmasi ulang kepada pemohon pembuatan izin di BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal ternyata ditemukan pengakuan dari pemohon bahwa masih ada oknum pegawai BPMPTSP sendiri yang mengenakan biaya untuk mengurus izin, bahkan secara langsung menawakan diri agar pengurusan izin dapat lebih cepat selesai. Padahal sesuai dengan SOP yang berlaku bahwa semua izin yang dikeluarkan dan oleh bidang Penanaman Modal tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Berdasarkan dari seluruh informasi yang peneliti dapatkan dari pilar pemerintah, pilar sektor swasta, dan pilar masyarakat madani yaitu bahwa penerapan fungsi good governance pada indikator transparansi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena pada pelaksanaannya masih ditemukan banyak kesenjangan-kesenjangan yang dilakukan oleh beberapa pegawai dan pihak pengusaha itu sendiri.
136
3.
Efficiency And Efectiveness Efektivitas dan efiseinsi yaitu terselenggaranya kegiatan instansi publik
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Efektivitas dan efesiensi yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu melihat bagaimana pencapaian hasil kerja serta pemanfaatan sumber-sumber daya yang tersedia untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Merujuk pada hasil temuan lapangan melalui wawancara dengan pilar sektor swasta, dapat dilihat capaian hasil kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Sesuai dengan hasil temuan yang telah peneliti lakukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang terkait capaian hasil kerja sudah lebih baik dibanding dengan pelayanan terpadu satu pintu ditempat lain. Namun, pegawai masih kurang tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya pelayanan sudah baik namun perlu terus ditingkatkan agar pencapaian hasil kinerja pegawai lebih maksimal. Kemudian dilihat dari segi pemanfaatan teknologi dan sarana serta prasarana yang ada di kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dalam memenuhi standar pelayanan dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan informan dari sektor swasta yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana tergantung bagaimana Badan Penananman dan Pelayanan
137
Terpadu Satu Pintu dalam pemanfaatannya. Namun, kendala utama pada pelayanan perizinan di Kota Tangerang ini yaitu dalam rangka penyelenggaraan perizinan pada pelayanan terpadu satu pintu di Kota Tangerang masih kurang untuk fasilitas gedung serta ruangan untuk pelayanan itu sendiri. Artinya sarana dan prasarana sudah cukup menunjang namun dari segi gedung atau ruangan masih kurang memadai, karena dengan volume izin yang banyak dan pemohon yang banyak setiap harinya dirasa ruangan yang ada tersebut masih terlalu kecil untuk sekelas pelayanan perizinan di Kota Tangerang. Hal tersebut juga diakui oleh Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang selaku key informan I1-1 yang mengatakan bahwa memang untuk sarana dan prasana dalam rangka menunjang kinerja pegawai untuk memenuhi kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan sudah baik tetapi masih kurang memadai dari sisi gedung dimana pelayanan terpadu satu pintu sudah seyogyanya memiliki gedung tersendiri untuk melayani kebutuhan masyarkat dalam pembuatan izin. Tetapi, hal tersebut tidak menjadi suatu alasan BPMPTSP untuk tidak melayani masyarakat dengan baik. Pihak BPMPTSP selaku pelayan publik selalu berupaya memanfaatkan sarana yang ada dan memaksimalkannya, artinya kekurangan sarana tidak dijadikan suatu alasan untuk tidak melayani pemohon dengan baik. Kemudian, dilihat dari segi kualitas dan kuantitas pegawai di Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang ternyata juga masih kurang memadai. Hal tersebut berdasarkan observasi langsung yang telah peneliti lakukan disana pun ternyata masih kurang memadai untuk
138
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kekurangan kuantitas pegawai dapat mempengaruhi kualits pelayanan kepada masyarakat. Merujuk dari hasil observasi lapangan yang telah peneliti lakukan, dengan volume dari berbagai izin khususnya dibidang Penanaman Modal yang kurang lebih terdapat 13 izin dengan 13 jumlah pegawai dimana idealnya berjumlah 20 orang pegawai tersebut memang dikatakan sangat kurang memadai. Pada akhirnya berujung pada ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai setempat kepada masyarakat selaku pemohon izin. Ditambah dengan belum berjalannya sistem online di Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tersebut. Kemudian, dari hasil temuan lapangan tersebut ditemukan dampak karena kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai di Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang yaitu keterlambatan proses keluarnya izin khususnya bidang Penanman Modal. Hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa proses pembuatan izin Bidang Penanaman Modal sangat lambat, dimana semestinya untuk pegurusan SIUP dan TDP contohnya, apabila kita merujuk pada Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SIUP dengan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar maka Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan SIUP.
139
Namun, setelah peneliti konfirmasi ulang kepada Pemohon izin ternyata mereka mengeluhkan lambatnya proses pembuatan izin SIUP. Dimana, semestinya sesuai dengan SOP yang berlaku bahwa dalam pengurusan izin di Bidang Penanaman Modal yaitu tiga hari kerja selelah berkas lengkap dan benar. Namun, realitanya keluarnya izin bisa sampai 14 hari kerja bahkan tidak jarang melebihi dari 14 hari kerja. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat mengeluh dan menjadi kesal dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khususnya pada bidang Penanaman Modal.
4.
Responsiveness Reponsivitas yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah melihat
bagaimana tanggapan Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang secara cepat dan tepat dalam menangani keluhan, masukan atau aspirasi dari sektor swasta dan masyarakat serta bagaimana tindak lanjut Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang terhadap keluhan, masukan atau aspirasi tersebut. Berdasarkan pada hasil temuan lapangan untuk mengatasi keluhan keluhan atau aspirasi dari masyarakat atau sektor swasta, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang membuka layanan pengaduan. Jadi apabila masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan dan kemudian
140
diselesaikan masalah-masalah yang ada melalui koordinasi dengan bidang. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui website, datang langsung ke kantor, melalui surat, ataupun dapat melalui sms (short message service). Selain itu, untuk menangani keluhan masayarakat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang menyediakan bidang yang memang khusus menangani masalah atau pengaduaan ketidakpuasaan masyarakat terhadap pelayanan yaitu bidang pengolahan data dan advokasi. Jadi artinya ada sarana khsusus yang menangani keluhan keluhan masyarakat. Berdasarkan dari data dan informasi yang peneliti dapatkan bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang sudah berupaya menyediakan wadah khusus bagi masyarakat untuk menangani keluhankeluhan dan aspirasi masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan. BPMPSTP selalu berinovasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir keluhan masyarakat dan mencapai kepuasaan pemohon terhadap pelayanan. Tetapi, pada kenyataannya hal tersebut belum disambut baik oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang selaku pilar pemerintah kepada masyarakat dan sektor swasta sebagai penanam modal di Kota Tangerang. Namun, pada implementasi dan pelaksanaanya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dimana, masyarkat dan para penanam modal selaku sektor swasta ingin pemerintah lebih peka dan responsive dalam menanggapi keluhan
141
dari masyarakat dan apabila terdapat keluhan segera dicari solusi dan jalan keluarnya supaya pelayanan terpadu satu pintu ini dapat memenuhi kepuasaan masyarakat sebagai upaya menjalankan kepemerintahan yang baik atau sesuai dengan prinsip prinsip good governance.
5.
Forward Vision Government is able to anticipate future problems and issues based on
current data and trends and develop policies that take into account future costs and anticipated changes (e.g. demographic, economic, environmental, etc.). Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan manusia (human development), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Forward Vision disini melihat bagaimana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khususnya bidang Penanaman Modal mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan upaya-upaya yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta dan apa saja target yang ingin BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang.
142
Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pilar pemerintah bahwa untuk mengantisipasi masalah yang akan datang yang harus dilakukan yaitu: a. Pertama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), b. kedua harus menggunakan IT, contohnya sistem pelayanan perizinan secara online, c. ketiga harus membuat inovasi dalam rangka percepatan dalam proses keluarnya izin dari tahap awal berkas masuk sampai berkas selesai. d. Koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan, serta koordinasi antar bidang apabila ada permasalahan supaya dapat dicari jalan keluar dan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dalam rangka mengantisipasi yang timbul dimasa yang akan datang, keempat hal tersebut sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian, upaya yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khsusunya bidang Penanaman Modal untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta yaitu sesuai yang telah dikemukakan oleh key informan dari pilar pemerintah yaitu pertama setiap tahun mengadakan pelatihan atau Bintek (bimbingan teknis) terkait pelayanan. Kedua, dengan mengirim pegawai pegawai ketempat yang mengadakan kegiatan
143
pendidikan atau pelatihan. Disamping itu, karena pelayanan itu berhadapan langsung dengan manusia atau masyarakat, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang harus meningkatkan kualitas bagaimana caramelayani masyarakat itu dengan baik atau lebih ke pendekatan personal pada masyarakat. Pelayanan memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dan target pencapainnya adalah kepuasan masyarakat. Dimana tujuannya yaitu untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan motto perizinan yang ada di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu “persyaratan lengkap dan benar, pelayanan cepat.” Sehingga dengan demikian usaha masyarakat atau sektor swasta tidak terhambat dengan perizinan sehingga pertumbuhan yang diinginkan oleh pemerintah kaitannya dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tercapai. Lalu, sebagai sebagai pelayan publik, target yang ingin Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dalam rangka meningatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yaitu menjadi front office pemerintah artinya suatu pemerintahan dapat dilihat baik maupun buruknya berdasarkan pelayanan yang pemerintah sendiri itu berikan kepada masyarakat. Karena apabila pelayanan publik suatu pemerintahan sudah baik, maka masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, dengan begitu Kota Tangerang dapat menarik investor dan mampu membantu membuka lapangan kerja dan secara otomatis pendapatan daerah akan
144
meningkat. Dimana tujuannya supaya perputaran ekonomi di Kota Tangerang ini semakin baik.
6.
Rule of Law Rule of Law menggambarkan bagaimana konsistensi penegakkan hukum
yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian sesuai aturan yang berlaku sebagai upaya memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada masyarakat. Dimensi ini menjelaskan bagaimana konsistensi BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin, kemudian bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta, dan mengetahui sanksi hukum apayang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin. Setelah melakukan wawancara dengan Sekretaris BPMPTSP dan Kepala Bidang Penanaman Modal dari pilar pemerintah, bahwa sejauh ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya bidang Penanaman Modal cukup konsisten dalam menjalankan SOP yang ada dalam rangka melayani masyarakat. Artinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada perlakuan berbeda antar satu pemohon dengan pemohon lainnya, supaya tidak
terjadi korupsi,
kolusi,
dan nepotisme (KKN).
145
Namun, faktanya setelah peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan ternyata masih ditemukan perlakukan yang berbeda terhadap masingmasing pemohon. Artinya, factor kedekatan antar pemohon dengan pegawai sangat menentukan proses keluarnya izin. Bukan hanya itu saja, ada beberapa pegawai yang masih menerima “suap” dalam pembuatan izin, padahal izin pada bidang penanaman modal gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya bidang Penanaman Modal belum konsisten dalam penegakan hukum. Kemudian, untuk selalu menjaga konsistensi dalam menegakan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku perlu adanya sebuah pengawasan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yaitu dengan melakukam pengawasan terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja masing-masing pegawai di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengawasan terhadap kinerja pegawai menjadi hal yang penting dalam sebuah pelayanan publik. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh pihak internal eksternal. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, sementara pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak independent khusus untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan prinsipprinsip good governance.
146
Berdasarkan hasil pembahasan dari masing-masing prinsip-prinsip good governance menurut Gisselquist di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang belum konsisten dan belum optimal pada pelaksanaanya. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tangerang tersebut dikarenakan dalam pelaksanaanya masih terdapat keluhan-keluahan dari masyarakat mengenai mekanisme, prosedur, serta syaratsyarat pembuatan izin dan masih ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing pilar good governance untuk dapat berkontribusi pada pelaksanaan prinsip-prinsip good governance tersebut.
Penelitian terdahulu yang peneliti baca pertama berjudul “Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerinatahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau” memiliki permasalahan yang serupa yaitu berkaitan dengan akuntabilitas yang belum berjalan dengan baik, di karena pemerintah Kecamatan tidak menyediakan kotak pengaduan untuk masyarakat menyampaikan saran atau kritiknya. Dari segi profesionalitas belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya para pegawai dalam keadilan pelayanan masih bersifat diskriminatif. Dari segi efisiensi dan efektifitas belum berjalan dengan baik, dikarenakan tidak adanya kepastian waktu dalam pelayanan.
147
Kedua, penelitian terdahulu yang berjudul “Implementasi Pelakanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai”, penelitian ini memiliki permasalahan yang serupa yaitu dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di Kantor Kecamatan Bunta Kabupaten banggai sudah diterapkan, namun belum dilaksanakan secara maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini bisa di lihat dari hubungan kerjasama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang belum berjalan dengan baik. Segi Partisipasi, masyarakat maupun pihak swasta yang masih rendah karena dorongan birokrasi untuk berpartisipasi masih kurang. Segi Transparansi, yang mana keterbukaan informasi masih terbatas kepada publik. Sehingga tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah masih kurang. Segi Responsiveness, atau daya tanggap pemerintah kecamatan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pelayanan. Segi Akuntabilitas, Pemerintah Kecamatan sudah dilaksanakan, namun pertanggung jawaban kepada publik masih terbatas. Berdasarkan perbandingan hasil penelitian dari kedua penelitian terdahulu dengan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat permasalahan serupa yang menyebabkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance di instansi pemerintahan, seperti permasalahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, sosialisasi, transparansi, serta koordinasi internal. Hal ini seharusnya dapat lebih diperhatikan karena dengan adanya permasalahan yang sama yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance yang belum optimal karena terjadinya permasalahan yang serupa dilihat dari 3 penelitian ini.
148
Peneliti dalam pembahasan ini juga ingin menyampaikan keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian yang dilakukan peneliti yakni keterbatasan data dan waktu penelitian dikarenakan data yang telah peneliti dokumentasikan sebelumnyamelalui media elektronik berupa handphone tersebut hilang. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi untuk dapat menyempurnakan penelitian yang dilakukan peneliti.
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Penelitian mengenai “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tangerang” dianalisis peneliti dengan menggunakan teori dari Gisselquist yang mana terdiri dari enam indikator dalam governance, yaitu Accountability, Transparency, Efficiency and Effectiveness, Responsiveness, Forward vision, Rule of law. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta dilengkapi dengan penjabaran dari masing-masing indikator teori yang digunakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang belum konsisten dan belum optimal pada pelaksanaanya. Penerapan prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tangerang tersebut belum optimal dikarenakan dalam pelaksanaanya masih terdapat keluhan-keluahan dari masyarakat mengenai mekanisme, prosedur, serta syarat-syarat pembuatan izin dan masih ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing pilar good governance dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dari enam indikator yang ada, empat indikator diantaranya memiliki masalah paling
149
150
kompleks diantaranya yaitu masalah Accountability , Transparency, Efficiency and Effectiveness, Responsiveness. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari segi Accountability yaitu BPMPTSP belum memiliki kebijakan yang melibatkan masyarakat atau sektor swasta untuk menilai kinerja pegawai dalam melayani masyarakat. Kedua, dari segi Transparency yaitu mengenai ketepatan waktu dan transparansi biaya pembuatan izin yang dinilai belum jelas. Ketiga, dari segi Efficiency and Effectiveness yaitu masih lemahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta gedung atau ruangan yang masih kurang memadai. Terakhir dari segi Responsiveness yaitu pemerintah (BPMPTSP) masih belum peka dan responsive terhadap masyarakat khususnya dalam menanggapi keluhan-keluhan masyarakat dalam proses pembuatan izin.
5.2
Saran Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, serta kesimpulan penelitian,
dapat diketahui bahwa implementasi penerapan prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu Kota Tangerang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance menurut Gisselquist. Oleh karena itu, maka peneliti memberikan saran mengenai “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu Kota Tangerang”, sebagai berikut:
151
1.
Efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya dikelola dengan lebih baik. Kekurangan sumber daya, baik tenaga, dana maupun sarana dan prasarana akan menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khsususnya yang ada di BPMPTSP Kota Tangerang. Misalnya dengan mengadakan pegawai tambahan atau Tenaga Harian Lepas (THL) dan peningkatan kualitas pegawai dengan mengadakan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis kepada pegawai.
2.
Fungsi pengawasan intern di sektor pelayanan perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya yang disokong pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dari tindak-tindak kecurangan, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pengawasan ini dilakukan agar tindakan-tindakan kecurangan dapat dicegah dan diminimalisir, terutama dalam proses pembuatan izin sampai proses penyerahan SK izin kepada pemohon. Melalui pengawasan ini diharapkan dapat menekan jumlah tindak-tindak kecurangan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
152
3.
Penggunaan IT dengan membuat sistem perizinan secara online. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya dalam rangka mengurangi “kecurangankecurangan” pegawai dalam pembuatan izin. Sistem online tersebut juga sebagai suatu inovasi dalam pelayanan pembuatan izin dalam rangka percepatan proses keluarnya izin. 4. Pencegahan KKN di sektor pelayanan publik khsusunya pelayanan perizinan terpadu satu pintu dapat dilakukan dengan menciptakan pelayanan yang berkualitas, yakni Pelayanan Prima. Pelayanan yang demikian itu tentunya menjunjung transparansi dan akuntabilitas, standardisasi pelayanan, bersikap akomodatif, ramah, senyum dan simpatik, mempunyai prosedur yang baku namun praktis, konsisten terhadap peraturan yang ditetapkan dan memiliki kepastian di segi tarif biaya yang dikeluarkan dan waktu penyelesaian, bebas dari praktik pungutan liar, dan berorientasi kepada kepuasan pemohon. 5. Memberikan perhatian khusus kepada petugas yang bersentuhan langsung dengan pemohon yakni petugas front liner, dengan memberikan pelatihan tentang pelayanan prima, bagaimana seharusnya berkomunikasi, bersikap atau berperilaku saat berhadapan dengan pemohon, bagaimana menyikapi pengaduan atau komplain, bagaimana pula dengan service delivery. 6. Melaksanakan “strategi jemput bola” yakni penyampaian informasi pelayanan secara proaktif kepada publik, seperti melalui media cetak (surat kabar, majalah, booklet, leaflet, atau brosur), media elektronik (televisi, radio,
153
internet), penyuluhan langsung ke masyarakat. Strategi itu selain akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat produk layanan, syarat, prosedur, biaya dan waktu yang dibutuhkan di saat berurusan di unit pelayanan, sekaligus dapat menjadi sarana penangkal terhadap informasi keliru yang diterima publik. 7. Menciptakan transparansi syarat, prosedur, dan biaya serta kemudahan memperoleh informasi pelayananan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, akan sangat baik jika di ruang atau loket-loket pelayanan dipajang stiker atau papan informasi tentang prosedur pelayanan dan persyaratannya, besarnya biaya yang dikeluarkan dan waktu penyelesaiannya. 8. Adanya “kotak pengaduan” hal ini penting untuk menampung keluhan, akan tetapi lebih penting lagi adalah adanya tindak lanjut sebagai jawaban atas pengaduan yang masuk. Oleh karena itu perlu adanya komitmen menjawab keluhan itu dengan memperbaiki kualitas pelayanan. 9. Untuk mencegah terulangnya kasus pungutan liar, maka secara insidental pimpinan instansi perlu melakukan inspeksi mendadak ke unit-unit pelayanan, mengamati proses pelayanan, dan menanyakan langsung kepada warga yang sedang berurusan, misalnya apa keluhannya? Berapa biaya yang dikenakan petugas?
Berapa lama waktu penyelesaian? Jika ternyata biaya yang
dikenakan petugas melebihi ketentuan, maka pimpinan instansi langsung
154
menegur petugas unit pelayanan untuk melayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau memberikan sanksi tegas jika kasus itu terulang lagi.
DAFTAR PUSTAKA Ismanto, Gandung (ed). 2005. Membangun Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Daerah, hlm. 3-6. Banten: Fakultas Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju Dwiyanto, Agus (ed). 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT Refika Aditama Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service Arifin, Sjamsul. Budiman, Aida S. Djaafara, Rizal A. 2008. Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Memperkuat Sinergi Asean Di Tengah Kompetisi Global. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya, hlm. 10-14. Yogyakarta: Gava Media Link, Asia. Europeaid Co-Operation Office. 2010. Human Rights & Good Governance. AsiaLink Project On Education In Good Governance And Human Rights Thoha, Miftah. 2007. Birokrasi Dan Politik Di Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta Nugroho, Kandung Sapto. 2012. Good Governance Bidang Pendidikan Pengalaman di Provinsi Banten. Serang. Fisip Untirta Press Fuad, Anis & Nugroho, Kandung Sapto. 2013. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Serang. Graha Ilmu Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: alfabeta
155
Irawan, Prasetya. 2006. Materi pokok metodologi penelitian administrasi. Jakarta : Universitas terbuka Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Bayu Media Dwiyanto, Agus. 2008. Good Governance dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Gajah Mada University Press (http://www.academia.edu/5449167/BAB_III_Metode_Penelitian) Diakses pada Jumat, 13 Maret 2015 Pukul 16.42 Wib (Source: Saparniene, Valukonyte. 2012. Social Research. Siauliai University, Faculty of Social Sciences) http://www.academia.edu/6759428/era_Masyarakat_Ekonomi_ASEAN_2 015) Diakses Sabtu, 7 Maret 2015 pada pukul 16.06wib www.tangerangkota.co.id
http://www.kabar6.com/tangerang-raya/tangerang-kota/15680-wargakeluhkan-praktik-percaloan-di-bppmpt-kota-tangerang.html (diakses pada tanggal rabu, 17 desember 2014 pukul 20:26) http://bantenraya.com/metropolis/metro-tangerang/9782-bpm-ptsp-butuh30-pelayan-perizinan) Diakses pada tanggal 7 Maret 2015 pukul 14.45wib http://hariantangerang.com/news/2014/03/pelayanan-bp2t-dikeluhkanmasyarakat) Diakses pada 7 maret 2015 pada pukul 14.03wib http://hariantangerang.com/news/2014/03/oknum-bp2mpt-bantah-hambatprogram-pemkot) Diakses, Minggu 7 Maret 2015 pukul 14.04 wib http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home Kamis 9 April 2015 Pukul 06.58 wib)
(Diakses,
http://www.academia.edu/4779435/KEPEMIMPINAN_PEMERINTAH_ DAERAH_ILMU_PEMERINTAHAN (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 07.10 wib) http://birokrasi.kompasiana.com/2013/09/08/teori-kepemimpinan-danrelevansinya-dalam-sistem-pemerintahan-indonesia-587938.html (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 07.18 wib) http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/ (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 07.27 wib) http://www.academia.edu/6807356/Kepemimpinan (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 07.29 wib)
156
http://devitadartias.blogspot.com/2010/11/media-massa.html Kamis 9 April 2015 Pukul 07.46 wib)
(Diakses,
http://edukasi.kompasiana.com/2011/01/11/pengertian-media-massa332266.html (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 07.59 wib) http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi/ (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 08.03 wib) http://sumbawabaratnews.com/?p=8662 (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 08.13 wib) http://ombudsman.go.id
157
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
LAMPIRAN III
PEDOMAN WAWANCARA
NO
INDICATOR
PERTANYAAN Bagaimana BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal mempertanggung jawabkan pelaporan kinerja pegawai sesuai dengan tupoksinya masing-masing? Apa bentuk dari hasil pelaporan pertanggung jawaban tersebut?
1
Accountability
Pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan laporan kinera pegawai tersebut? Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai? Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang PM? Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon? Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?
2
Transparency
Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang? Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta? Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat? Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin? Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang PM mengenai biaya dalam pembuatan izin?
INFORMAN I1 I2 I3
PEDOMAN WAWANCARA
3
Efficiency and Effectiveness
Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? Bagaimana pemanfaatan teknologi di BPMPTSP dalam menunjang proses pelayanan pembuatan izin? Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin? Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan? Apa upaya yang dilakukan BPMPTSP dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin? Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
4
Responsiveness
Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhankeluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM? Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut? Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta? Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin? Apa saja yang menjadi penghambat adanya keterlambatan proses keluarnya izin?
PEDOMAN WAWANCARA
Bagaiamana BPMPTSP mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang? 5
Forward Vision
Upaya apa saja yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? Apa saja target yang ingin BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang?
6
Rule Of Law
Bagaimana konsistensi BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin? Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta? Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ? Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangankecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?
LAMPIRAN IV
LAMPIRAN V
MEMBER CHECK
NAMA
: H. Aswani, S.IP, M.Si
STATUS
: Sekretaris BPMPTSP
IND Q1
A1
Q2 A2 Q3
ACCOUNTABILITY Bagaimana BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal mempertanggung jawabkan pelaporan kinerja pegawai sesuai dengan tupoksinya masing-masing? terkait dengan penilaian kinerja memang ada beberapa penilaian. Pertama dari aspek sasaran kerja pegawai (SKP). Yang kedua terkait dengan perilaku kerja. Sasarannya adalah yang pertama yaitu orientasi pelayanan, kedua terkait integritas, ketiga terkait dengan komitmen, keempat terkait disiplin pegawai, kelima terkait kerjasam, yang keenam terkait dengan kepemimpinan. Ini dijumlahkan secara keseluruhan nilainya berapa, apakah baik, apakah kurang baik, atau sangat baik. Kemudian dinilai sesuai rata-rata penilaian. Penilaian itu memang menjadi keharusan pada setiap pegawai dengan membuat SKP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010 kalau tidak salah tentang disiplin pegawai dan laporan kinerja pegawai. Ini semuanya harus baik. Apa bentuk dari hasil pelaporan pertanggung jawaban tersebut? bentuknya SKP dalam bentuk penilaian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan laporan kinera pegawai tersebut?
A3
dari unsur staf sampai dengan pimpinan. Jadi kalau staf itu yang menilai atasannya. Atasannya dinilai oleh atasannya lagi berdasarkan target kinerja. Jadi, ada kesepakatan antara bawahan dengan atasan yang wajib dikerjakan oleh bawahan.
Q4
Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai?
A4
kalau itu tidak ada keterkaitan dengan pihak swasta karna merupakan hak pegawai negeri untuk membuat laporan kerja. Jadi yang menilai itu bukan masyarakat tapi atasan langsung terhadap bawahan.
Q5
Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang PM?
A5
kita sudah berusaha meningkatkan pelayanan dibidang informasi khususnya pelayanan penanaman modal melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa. Kita selalu mensosialisasikan terkait dengan proses perizinan bidang penanaman modal.
IND
TRANSPARENCY
Q1
Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?
A2
terkait dengan persyaratan, kita juga sudah menyiapkan brosur dan juga pemohon juga dapat langsung datang ke counter, kemudian dijelaskan permohonan yang hendak diajukan lalu diberi penjelasan oleh penjaga counter terkait persyaratan perizinan yang harus dipenuhi, baik secara administrative maupun secara fisik. Pemohon harus datang melalui counter langsung tanpa melalui calo.
Q2
Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?
A2
melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa. Kita selalu mensosialisasikan terkait dengan proses perizinan bidang penanaman modal.
Q3
Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?
A3
melalui website bpmptsp, melalui surat kabar, melalui media media lain yang ada. Begitu juga melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Ini dilaksanakan di 13 kecamatan, sudah dilakukan setiap tahun secara rutin.
Q4
Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat?
A4
hambatannya karna memang masyarakat tidak memahami betapa pentingnya perizinan. Masyarakat terkadang juga merasa mengurus perizinan itu sulit, mengurus perizinan itu waktunya lama, dan biayanya mahal. Padahal kalau mereka tau bahwa mengurus perizinan tidak seperti yang mereka bayangkan oleh masyarakat. Setelah mereka tau, mereka baru sadar ternyata mengurus perizinan itu mudah, tidak mahal, dan tidak berbelit-belit.
Q5
A5
IND Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang PM mengenai biaya dalam pembuatan izin? kalau untuk izin di penanaman modal semuanya gratis tidak ada biaya. Dan hal tersebut juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat berhak tau terhadap pembiayaan dalam pengurusan perizinan. Dan hal tersebut sudah ada aturannya, ada undang-undangnya yaitu UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Kecuali perizinan tertentu seperti izin IMB, HO, IMTA. EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? dikaitkan dengan kinerja untuk penanaman modal ini sudah cukup bagus, memang sesuai dengan ketentuan pengurusan SIUP dan TDP itu maksimal satu minggu ini sudah dapat dicapai dengan waktu tiga hari kerja. Dan juga pelayanan SIUP dan TDP dapat dilakukan secara online, jadi masyarakat sudah tidak usah susah lagi untuk datang ke kantor peizinan. Untuk sementara hanya SIUP dan TDP yang dapat dilakukan secara online. Bagaimana pemanfaatan teknologi di BPMPTSP dalam menunjang proses pelayanan pembuatan izin? pelayanan secara online, kita juga sistem dalam rangka pendaftaran sampai dengan proses selesai sudah ada sistem pelayanan informasi perizinan. Online baru ada tahun 2015 tapi kalau sistem sudah kita bangun sejak tahun 2013 yaitu sistem informasi pelayanan publik mengenai izin. Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin? kalau sarana dan prasarana sudah memadai, mungkin dari sisi sarana gedung mungkin ya yang kurang memadai. Karna mungkin masyarakat masih dilayani ditempat yang kurang leluasa karna masih satu gedung dengan SKPD lain. Semestinya pelayanan perizinan itu harus berdiri sendiri disatu tempat dan punya akses langsung ke masyarakat. Agar pemohon menjadi nyaman. Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan? tentunya dari segi kuantitas dapat mempengaruhi kualitas karna kurangnya pegawai maka membuat pelayanan menjadi terhambat. Kita sampai saat ini dari sisi kuantitasnya belum memadai. Begitu juga dari segi kualitas, sudah baik namun belum maksimal. Kurang lebih disini tersedia 60 pegawai dengan 45 jenis izin. Idelanya berdasarkan analisis itu sekitar 93 pegawai untuk satu badan, khusus untuk penanaman modal kurang lebih 20 orang idealnya sementara kenyataannya hanya 13 pegawai.
Q5
Apa upaya yang dilakukan BPMPTSP dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?
A5
efisiennya, masyarakat dapat langsung mendaftarkan permohonan perizinan kesatu tempat. Karena selama ini masyarakat mengurus izin harus datang ke beberapa SKPD. Kalau di Kota Tangerang, hanya datang kesatu tempat semua izin sudah dapat diterbitkan. Hal tersebut merupakan salah satu cara kita untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu juga penggunaan teknologi yang membuat pelayanan menjadi lebih cepat.
Q6
Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?
A6
sudah ada sistem yang memudahkan masyarakat dalam membuat izin seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya
Q7
Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
A7
ada beberapa izin yang sudah memenuhi SOP. Terkait penanaman modal memang sudah sesuai dengan SOP. Sebenarnya di SOP memang ada yang 3 hari kerja, ada yang 7 hari kerja, dan aja yang satu hari kerja, jadi kita rata-ratakan. Terkadang yang menjadi kendala adalah persyaratan yang tidak lengkap.
IND
RESPONSIVENESS
Q1
Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?
A1
untuk mengatasi keluhan keluhan, kita sudah membuka layanan pengaduan yang intensif kita lakukan. Jadi apabila masyarakat tidak puas, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan dan nanti kita selesaikan masalah-masalah yang ada melalui koordinasi dengan bidang. Pengaduan tersebut dapat melalui website, datang langsung bisa, melalui surat bisa, sms bisa.
Q2
Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?
A2
tindak lanjutnya yaitu penyelesaian. Apabila pengaduan tersebut dikarenakan prosesnya yang lama, nah dimana terhambatnya nanti kita pecahkan disana. Apabila mengenai persyaratan yang tidak lengkap nanti kita juga akan sampaikan. Mungkin juga terkait persoalanpersoalan yang ada dilapangan karena terkadang terdapat perbedaan antara administrasi dengan dilapangan.
Q3 A3 Q4
A4
IND Q1 A1 Q2
A2
Q3
A3
Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta? Pengaduan tersebut dapat melalui website, datang langsung bisa, melalui surat bisa, sms bisa. Apa saja yang menjadi penghambat adanya keterlambatan proses keluarnya izin? karena sebagian besar dilakukan oleh pemohon sendiri. Diantaranya yaitu melalui calo. Kenapa izin tersebut lama karena untuk komunikasi dengan pemohon itu sulit. Kedua terkait biaya, namanya calo otomatis mereka akan lebih besar biayanya daripada retribusi yang harus dibayarkan. Banyak factor sebenernya. FORWARD VISION Bagaiamana BPMPTSP mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang? pertama harus meningkatkan kualitas SDM, kedua harus menggunakan IT, ketiga harus membuat inovasi dalam rangka percepatan, dalam rangka mengantisipasi yang timbul dimasa yang akan datang, ya memang harus dipersiapkan dari sekarang. Upaya apa saja yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? pertama kita setiap tahun mengadakan pelatihan atau Bintek (bimbingan teknis) terkait pelayanan, kedua, dengan mengirim pegawai pegawai ketempat yang mengadakan kegiatan pendidikan atau pelatihan. Disamping itu, karna pelayanan itu berhadapan langsung dengan manusia, kita harus meningkatkan kualitas bagaimana kita melayani masyarakat itu dengan baik atau lebih ke pendekatan personal pada masyarakat. Seperti dalam menghadapi pemohon itu harus senyum, tidak boleh cemberut, harus ramah dan bisa berkomunikasi, harus supel dan responsive, dan dapat membantu masyarakat. Apa saja target yang ingin BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang? BPMPTSP menjadi front office pemerintah. Jadi, pemerintah dapat dilihat baik buruknya dari pelayanan. Apabila pelayanan itu baik berarti pemerintah itu baik. Pelayanan publik itu harus diutamakan. Gambaran pemerintahan itu ada di BPMPTSP dalam rangka pelayanan publik. Karena apabila pelayanan publiknya bagus, masyarakat bisa puas, lalu dapat menarik investor dan mampu membantu membuka lapangan kerja, secara otomatis pendapatan akan meningkat agar perputaran ekonomi di Kota Tangerang ini semakin baik.
IND
RULE OF LAW
Q1
Bagaimana konsistensi BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin?
A1
kita harus memiliki prosedur dalam rangka pembuatan izin jadi, tidak boleh pelayanan itu terdapat perlakukan yang tidak sama atau tidak membeda-bedakan antara pemohon. Semua perlakuan sama terhadap masyarakat dan tidak ada KKN.
Q2
A2
Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta? pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menunjang kinerja, yang terpenting adalah pengawasan internal. Pengawasan atasan dengan bawahan, atasan langsung yang dapat menilai. Disamping internal, ada pengawasan eksternal yaitu pengawasan dari luas baik itu inspektorat, BPK, ombudsman. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam rangka mengukur kinerja kita.
Q3
Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?
A3
ada UUD 25 tentang pelayanan publik, tentunya disana ada sanksinya dalam pelayanan publik. Sejauh ini memang sudah ada yang kita tindak apabila terjadi penyelewengan-penyelewengan. Memang kita disini sesuai PP 54 tentang disiplin pegawai ini kita juga sudah mulai. Misalnya datang terlambat kita sudah potong gaji sebesar 3%, apalagi kalau tidak masuk. Sanksi-sanksinya pun sudah jelas, ditegur secara lisan, tertulis, sampai dengan pemberhentian kalau sudah melampaui batas sesuai dengan ketentuan.
Q4
Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?
A4
tidak ada diskriminasi pelayanan. Jadi semua pemohon diperlakukan secara sama, karena memang prosedurnya sudah jelas.
MEMBER CHECK
NAMA
: Drs. Sasa Sukmana, MM
STATUS
: Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP
IND Q1
A1 Q2 A2 Q3
A3
Q4 A4 Q5
A5
ACCOUNTABILITY Bagaimana BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal mempertanggung jawabkan pelaporan kinerja pegawai sesuai dengan tupoksinya masing-masing? pelaporan kinerja ya, setiap pegawai mempunyai tugas atau tupoksinya masing-masing. Memang masing masing sudah memiliki job description nya berdasarkan job description itu maka tiap bulan mereka membuat suatu laporan pekerjaan masing-masing yang diketahui oleh kepala bidang dan kepala badan. Apa bentuk dari hasil pelaporan pertanggung jawaban tersebut? ada laporan bulanan ada laporan tahunan dari semua izin-izin yang diberikan BPMPTSP khususnya Penanaman Modal. Misalnya SIUP, TDP Pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan laporan kinera pegawai tersebut? bukan pihak mana saja tapi mungkin pihak yang berkepentingan contohnya gini, kalau untuk SIUP TDP kita koordinasikan, kita sampaikan laporan ke Disperindag atau dinas-dinas teknis mendapatkan laporan tersebut. misalkan TDUP ke dinas Pariwisata. IUJK ke Dinas bangunan. Itu kita koordinasi setiap bulan, termasuk ke Walikota dan inspektorat. Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai? tidak ada hanya khusus internal saja Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang PM? ketepatan pelayanan tergantung kepada persyaratan itu lengkap dan benar atau tidak, tergantung pemohon menyampaikan persyaratan dengan lengkap dan benar atau tidak sesuai dengan Penpres 97 tahun 2014 tentang PTSP. Jadi tidak ada BPMPTSP mempersulit ketika persyaratan yang disampaikan lengkap dan benar. Jadi sesuai dengan SOP contoh SIUP dan TDP maksimal 3 hari sesuai dengan Perda No. 3 tahun 2010.
IND Q1 A2 Q2
TRANSPARENCY Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin? kita sebenarnya sudah membuka informasi kepada masyarakat secara online. Jadi masyarakat bisa membuka website pelayanan perizinan dimana disitu akan mendapatkan informasi-informasi serta formulir permohonan izin. Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?
A2
kita mengadakan sosialisasi di kecamatan-kecamatan, baru kemarin sosialisasi dari 13 kecamatan selesai. Jadi melalu proses sosialisasi melalui adventarial merupakan informasi kepada masyarakat. Kemudian melalui penyebaran booklet, kemudian ada juga yang berbentuk billboard. Jadi itu bentuk informasi yang disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat dan sektor swasta mengenai izin-izin yang dilayani.
Q3
Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?
A3
media yang digunakan sudah saya jelaskan sebelumnya tadi yaitu melalui media Koran, billboard, interview langsung melalui sosialisasi, melalui booklet-booklet di kecamatan.
Q4
Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat?
A4
hambatan-hambatannya sebenarnya tergantung pada pemahaman masyarakat ya, kadang kadang karna ketidaklengkapan persyaratan mereka enggan mengurus sendiri, bahkan mereka menggunakan calo. Padahal kalau informasi didapatkan langsung kepada kita, biaya pengurusan untuk bidang Penanaman Modal kan gratis, tapi kalau melalui calo kan ya ada biaya biaya lagi. Inilah yang menjadi hambatan.
Q5
Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang PM mengenai biaya dalam pembuatan izin?
A5
jelas didalam Perda No. 3 tahun 2009 tentang SIUP TDP itu benar benar dikatakan biayanya gratis. Jelas disitu, Cuma kan kadang-kadang masyarakat tidak membaca peraturan itu. Di booklet juga dinyatakan tidak dipungut biaya. Bahkan namanya perda kan sudah diumumkan di lembaran daerah berarti kan sudah tersosialisasikan sebenarnya apabila masyarakar rajin mencari tau supaya tidak dibohongi.
IND Q1 A1 Q2
A2
Q3
A3
Q4 A4 Q5
A5
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? baiklah, karena selama ini kecepatan khususnya untuk Penanaman Modal waktunya sudah ada di SOP , kita punya SOP, tentu SOP itu menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan prosesnya. Bagaimana pemanfaatan teknologi di BPMPTSP dalam menunjang proses pelayanan pembuatan izin? kita justru kebijakan Pak Wali disebut E-City ya artinya kita mengarah kepada teknologi, otomatis BPMPTSP mau tidak mau harus menggunakan teknologi yang berkembang saat ini dengan internet. Contohnya sistem yang sudah dibangun secara online khususnya SIUP dan TDP. Kemudian dalam penanaman Modal sistem pelayanan informasi melalui elektronik itu online langsung ke BKPM Pusat. Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin? ya, saat ini kita memanfaatkan sarana yang ada dimaksimalkan, artinya kekurangan sarana tidak dijadikan suatu alasan untuk tidak melayani pemohon dengan baik. Tapi alahamdulillah dalam kesempatan kali ini kita mendapat bantuan BKPM Pusat mendapat computer untuk menunjang kelancarana pelayanan khususnya di bidang Penanaman Modal Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan? dari analisa Menpan sudah memadai, tinggal peningkatan kualitasnya melalui pendidikan misalnya pelatihan-pelatihan teknis. Dengan jumalah yang 60 ini sudah cukup tetapi masih dirasakan kurang. Apa upaya yang dilakukan BPMPTSP dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? kita ada inovasi inovasi yang merupakan kebijakan pimpinan. Pertama untuk meningkatan pelayanan yaitu adanya pendelegasian mandat dari Kepala Badan kepada Kabid-Kabid untuk menangani izin-izin yang kecil. Contohnya saya bidang Penanaman Modal, untuk SIUP dan TDP bermodal kecil antara 50-500 juta bisa ditandatangani oleh Kabid, kemudain 500 juta sampai 10 Milyar bisa ditandatangani oleh Sekban. Sementara Kaban hanya menandatangani yang modal besar. Hal ini dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dengan menyediakan mobil keliling memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mobil keliling tersebut bisa dibagi kepada 3 wilayah, wilayah barat, tengah, dan timur jadi masyarakat bisa dilayani di mall, di kecamatan.
Q6 A6
Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin? seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sudah terdapat sistem untuk membudahkan masyarakar dalam membuat izin bahkan sekarang sedang dibangun sistem perhitungan IMB.
Q7
Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
A7
In Syaa Allah sudah
IND
RESPONSIVENESS
Q1
Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?
A1
untuk keluhan keluhan ada bidang khusus yang menangani yaitu bidang pengolahan data dan advokasi. Jadi artinya ada sarana khsusus yang menangani keluhan keluhan masyarakat.
Q2 A2
Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut? Kita pertama mengecek data kebenaran dari izin yang bersangkutan, kemudian kita koordinasikan dengan bidang data dan yang memberikan jawaban untuk bidang advokasi ini adalah bidang pengolaha data dan advokasi.
Q3
Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?
A3
media itu sudah dibangun, tadinya kan tidak ada yang menangani khusus nah sekarang sudah ada yang menanganinya yaitu bidang pengolahan data dan advokasi tersebut. itu salah satunya.
Q4
Apa saja yang menjadi penghambat adanya keterlambatan proses keluarnya izin?
A4
kita membangun regulasi artinya peraturan peraturan untuk mengantisipasi ini semuanya kita harus berjalan dengan aturan aturan itu. Jadi sejauh dengan aturan mudah mudahan tidak ada masalah tapi kita harus disiplin didalam memberikan pelayanan bahwan pelayanan itu harus dengan SOP dan aturan. Kita membuat peraturan-peraturan daerah yang melindungi pelayanan. Sejauh kita mengacu kepada itu amanlah.
IND Q1 A1 Q2
A2
Q3
A3 INDIKATOR Q1
A1
Q2
A2
FORWARD VISION Bagaiamana BPMPTSP mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang? menjaga kekompakan antara staff dan pimpinan. Jangan sampai ada rasa malas sehingga pemohon tidak terabaikan. Kemudian koordinasi dengan baik apabila ada permasalahan. Upaya apa saja yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? targetnya adalah kita tujuannya kan melayani masyarakat dan kepuasan masyarakat. Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan motto perizinan disini yaitu persyaratan lengkap dan benar, pelayanan cepat. Sehingga dengan demikian usaha masyarakat atau sektor swasta tidak terhambat dengan perizinan sehingga pertumbuhan yang diinginkan oleh pemerintah kaitan dengan UU No. 23 tahun 2014 kaitan dengan pemerintah daerah dimana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai. Apa saja target yang ingin BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang? konsistenlah kita, karena kalau tidak konsisten dalam aturan atau menyalahi aturan tentu nanti akan berurusan dengan hukum. Makanya pegawai-pegawai BPMPTSP adalah pegawai-pegawai yang mempunyai integritas yang tinggi pada komitmen. RULE OF LAW Bagaimana konsistensi BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin? konsistenlah kita, karena kalau tidak konsisten dalam aturan atau menyalahi aturan tentu nanti akan berurusan dengan hukum. Makanya pegawai-pegawai BPMPTSP adalah pegawai-pegawai yang mempunyai integritas yang tinggi pada komitmen. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta? saya melakukan otomatis ya melalui jam kerja, apel setiap pagi, jam istirahat disiplin, kemudian laporan harian, itu adalah alat control kepada pelayanan. Yaitu waskat pengawasan melekat dari atasan ke bawahan.
Q3
Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?
A3
sampai saat ini kita istilahnya memberikan pelayanan itu prinsipnya sama yaitu kepada siapapun kan sudah ada SOP. Selama ini belum terjadilah sanksi hukum karena pelanggaran, selama ini Alhamdulillah kita konsisten terhadap komitmen yang dibuat oleh SOP. Selama ini tidak ada temuan.karena semua sudah memiliki integritas yang tinggi. kalau tidak ya keluar dari sini.
Q4
Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?
A4
dengan meningkatkan pengawasan
MEMBER CHECK
NAMA
: Purwanto Heru M, S.Kom, M.Si
STATUS
: Kasubid Pengawasan dan Pengendalian BPMPTSP
IND Q1
A1
Q2 A2 Q3 A3 Q4
ACCOUNTABILITY Bagaimana BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal mempertanggung jawabkan pelaporan kinerja pegawai sesuai dengan tupoksinya masing-masing? khusus bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pelayanan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan Perwal Nomor. 83 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi tata kerja BPMPTSP Apa bentuk dari hasil pelaporan pertanggung jawaban tersebut? pelaporan tentang administrasi akta perjanjian dan pendokumentasian arsip akta perizinan. Pelaporan tentang penerbitan dan distribusi akta perizinan ke SKPD terkait. Pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan laporan kinerja pegawai tersebut? hanya pegawai di BPMPTSP Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai?
A4
tidak ada keikutsertaan masyarakat maupun sektor swasta
Q5
Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang PM?
A5
sejauh ini sudah baik dan jelas
IND
TRANSPARENCY
Q1
Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?
A2
menurut saya sangat mudah, karena sudah bisa diakses lewat internet atau datang langsung ke lokat pelayanan BPMPTSP.
Q2
Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?
A2
mudah dimengerti dan sudah transparan
Q3
Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?
A3
informasi dapat diakses melalui media cetak maupun media elektronik, dan media lainnya.
Q4 A4 Q5
Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat? relatif tidak ada sih sejauh ini Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang PM mengenai biaya dalam pembuatan izin?
A5
menurut saya sudah transparan karena langsung diinformasikan kepada pemohon
IND
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Q4 A4 Q5 A5 Q6
Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? sejauh ini sudah lumayan baik Bagaimana pemanfaatan teknologi di BPMPTSP dalam menunjang proses pelayanan pembuatan izin? semua teknologi yang ada digunakan untuk mempermudah pelayana perizinan Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin? sarana dan prasarana dirasa sudah dapat menunjang kinerja pegawai dalam melakukan proses pembuatan izin. Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan? menurut saya yang ada sekarang sudah memenuhi kebutuhan namun perlu ditingkatkan lagi. Apa upaya yang dilakukan BPMPTSP dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? memberikan pelayanan yang cepat dan transparan Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?
A6
sudah ada namun perlu ditingkatkan lagi
Q7
Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
A7
sudah tapi perlu perbaikan
IND
RESPONSIVENESS
Q1
Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?
A1
kami tanggapi sebagai bahan perbaikan
Q2 A2
Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut? melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat
Q3
Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?
A3
ada, sepert kotak pengaduan misalnya.
Q4
Apa saja yang menjadi penghambat adanya keterlambatan proses keluarnya izin?
A4
Persyaratan izin dari pemohon kurang lengkap sehingga membuat proses keluarnya izin menjadi terhambat, karena pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan yang sudah disyaratkan terlebih dahulu
IND
FORWARD VISION
Q1 A1 Q2
Bagaiamana BPMPTSP mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang? memperbaiki sistem dan SDM yang ada Upaya apa saja yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?
A2
memberikan pelayanan yang cepat dan mudah dengan salah satunya memberikan pelayana perizinan secara online
Q3
Apa saja target yang ingin BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang?
A3
memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat
IND Q1 A1 Q2
RULE OF LAW Bagaimana konsistensi BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin? selama ini pelayanan dan kerja di BPMPSTP selalu berdasarkan SOP dan peraturan yang ada Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta?
A2
dengan memonitor tingkat kehadiran dan kinerja pegawai
Q3
Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?
A3
hal tersebut disesuaikan dengan peraturan kepegawaian yang ada
Q4 A4
Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM? harus transparan dalam memperikan pelayanan perizinan kepada masyarakat
MEMBER CHECK
NAMA
: Drs. Julias, MM
STATUS
: Kepala Bidang Data dan Advokasi BPMPTSP
IND
TRANSPARENCY
Q1
Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau infromasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?
A1
Jadi untuk memperoleh data, tinggal masyarakat ingin data apa bentuknya nanti kita berikan dari bidang data dan advokasi ini atau datang langsung kesini minimal kita berikan rencana pembangunan kota Tangerang 5 tahun ke depan bahwa disini ada akses stabilitas. Kan pengusaha itu harus ada akses yang mendukung dan akses ini berupa infrastruktur ini dibangun oleh pemerintah dalam bentuk pembuatan jalan baik itu jalan sekunder baik itu jalan arteri, jalan utama, jalan-jalan yang kecil itu harus dibuat oleh pemerintah sehingga untuk mendistribusikan mengantarkan produk dari produsen ke konsumen itu mudah tidak mengalami suatu kendala, misalnya katakanlah di Bayur sana misalnya tidak ada akses menuju jalan utama ke provinsi atau jalan nasional, nah jadi orang tidak mau buat pabrik disitu karena tidak ada aksesnya. Ini berupa insfrastruktur atau jalan ini dibuat oleh pemerintah. Kemudian pengadaan listriknya, sarana airnya akhirnya kan kita mendistribusikan dalam bentuk penyaluran air yang di kelola oleh pihak PDAM. Jadi pabrik mau karena airnya lancer karena pabrik itu pakai listrik kemudian infrastruktur harus tersedia jalan yang menuju kesana. Jika tidak ada jalan tidak mungkin. Inilah yang harus di siapkan oleh pemerintah sehingga harus ada kerjasama antara pemerintah dengan si pengusaha dan harus bertemu apabila si pengusaha tidak bertemu pemerintah maka tidak akan bisa. Karena pemerintah juga butuh si pengusaha ini supaya kota Tangerang ini bisa terbangun oleh pihak swasta, menyerap tenaga kerja, bisa bayar pajak ke kita, bisa membangun kota ini dengan pajak-pajak tersebut, dengan retribusi pajak tersebut kita dapat membangun jalan, sekolah, membangun puskesmas. Itulah fungsi pajak dan retribusi tersebut yang saling berkaitan. Kota Tangerang ini dekat dengan Tanjung Priuk untuk petikemas, dekat dengan Bandara Soekarno Hatta sebagai pintunya Indonesia. Jadi kita punya potensi. Potensinya adalah kita punya jalan tol ke Bandara Soekarno Hatta, bandara internasional ini sangat di butuhkan untuk pengiriman barang dan sebagainya. Ada juga yang melalui laut.
Q3
Media apa saja yang digunakan BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian pelayanan perizinan kepada masyarakat atau sektor swasta?
A3
seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya yaitu bisa didapat melalui sosialisasi, media cetak, website, dan atau datang langsung ke kantor perizinan ini.
Q4
Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat?
A4
Hambatan di antaranya untuk pengumpulan para pengusaha, kadangkadang kita undang yang datang sedikit. Kita sudah undang ternyata yang datang perwakilannya, jadi tidak bisa mendapat informasi yang penuh. Katakanlah kalau yang diwakilkan itu staff nya, kemudian di laporkan oleh staff nya lalu tidak penuh lagi penyampaiannya. Jadi harusnya pengusaha datang langsung untuk mendapatkan informasi dengan tatap muka. Contohnya LKPM kemarin yang telah kita undang banyak yang datang tidak banyak. Kadang-kadang dari pelaku usaha tidak datang hanya RT dan RW padahal utama nya itu pelaku usaha tapi yang datang RT atau RW. Hambatan lainnya adalah data yang kita punya juga belum lengkap sehingga kita juga belum dapat memberikan sepenuhnya pada masyarakat. Banyak kendala yang kita hadapi termasuk anggaran juga kalau gak ada anggarannya bagaimana kita mau melakukan sosialisasi.
Q5
Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pembuatan izin?
A5
Kami sosialisasikan bahwa semua izin di penanaman modal tidak bayar, kecuali IMTA dan Pajak Reklame.
IND
RESPONSIVENESS
Q1
Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?
A1
Kita kan sekarang sudah berbasis online untuk SIUP dan TDP ini sudah dapat di akses dari depan ke belakang, artinya pendaftaran sudah melalui online. Harapan kita adalah mampu memberikan pelayanan yang cepat apa yang di inginkan masyarakat bisa di lakukan dengan segera secepatnya namun persoalannya adalah ruangnya sempit, tenaga kerjanya masih terbatas. Jika tidak terbatas dengan jumlah izin yang kita tangani sebanyak 45 jenis izin sedangkan kita hanya memiliki 60 orang pegawai, sangat kurang karyawannya. Sehinga itu menjadi kendala. Ruangan yang sempit serta susah di akses oleh masyarakat dari depan ke belakang terlalu jauh jadi letak gedungnya harus strategis di depan. Keluhan dapat di sampaikan melalui website bpmptspkotatangerang.go.id bisa juga menyampaikan melalui kotak saran di depan, media cetak, media elektrik sekarang juga banyak. Kedepannya kita ingin supaya setiap izin yang sudah selesai itu melalui sms gateway, hal tersebut untuk lebih memberikan kepuasan masyarakat (konsumen) di masa yang akan datang. Sistem online yang akan di garap serta dengan adanya nomor antrian.
Q2
Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?
A2
Memperbaiki sistem, kemudian kita inovasi nya dengan mobil keliling yang akan di operasikan mulai Januari 2016, untuk menanggapi keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.
Q3
Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?
A3
Ada, lewat surat, website, Koran dan nanti kita tanggapi keluhankeluhannya kita coba atasi.
INDIKATOR
FORWAD VISION
Q1
Bagaimana BPMPSTP mengantisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang?
A1
Melalui internet, dengan sistem pendaftaran secara online pakai tracking jadi masyarakat dapat mengetahui berkas pemohon sudah sampai disana. Mungkin 2 sampai 3 hari selesai. Jadi pendaftarannya sudah melalui internet. Semua sudah memakai teknologi informasi (IT) di masa yang akan datang. Jadi masyarakat dapat mengakses berkasnya ada dimana begitu.
MEMBER CHECK
NAMA
: Junaidi, SH
STATUS
: Pemohon Izin ( PT. Multisari Langgeng Jaya)
INDIKATOR
ACCOUNTABILITY
Q1
Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?
A1
Kalo untuk informasi mungkin butuh sosialisasi ke masyarakat, kalau seperti saya kan sifatnya berbadan hukum kalau perusahaan sudah ada informasi secara langsung mungkin ada yang cari tahu sendiri tapi ketika melakukan pengurusan mungkin sudah mulai membaik jadi sudah mulai bagus berbeda dengan yang lain. Karna saya beberapa kali mengurus di DKI dan di Provinsi Banten. Disini bisa dikatakan lebih baiklah. Tapi masalah sosialisasi masih kurang.
Q2
Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?
A2
mungkin mengulang pernyatan saya tadi untuk segi penyampaian informasi masih kurang artinya boleh dikatakan saya selama mengurus izin disini belum ada sosialisasi secara langsung terutama ke perusahaan-perusahaan atau pemohon artinya masyarakat datang kesini langsung untuk mencari tahu tapi ketika sudah diketahui dan dilengkapi memang prosesnya berjalan baik sih, tidak ada kendala.
Q3
Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?
A3
kalau sejauh ini tidak ada.
INDIKATOR
TRANSPARENCY
Q1
Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?
A1
untuk saat ini sudah cukup bagus, kita bisa lihat di website langsung, khususnya untuk kita ada diberi kemudahan untuk data data kelengkapan dalam pengurusan perizinan di Tangerang Ini cukup bagus.
Q2
Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?
A2
mungkin gini ya, mungkin untuk pengumuman satu per satu itu kurang efektif tapi paling tidak secara kolektif itu memang perlu. Tapi sejauh ini belum pernah secara kolektif pun.
Q3
Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?
A4
saya ketahui saat ini ya hanya sebatas itu saja, ya website saja yang saya tau.
Q4
Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?
A4
ya memang agak lambat, saya juga kurang tau kendalanya dimana itu saya belum tau. Saya pernah membuat izin sampai satu bulan baru jadi.
Q5
Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?
A5
sejauh ini saya langsung bayar ke DPKD ya untuk izin reklame. Kalau dari pengurusan izinnya sendiri sih ya jujur ada beberapa pegawai yang meminta biaya untuk keluarnya izin. Ya mau gak mau saya harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi.
INDIKATOR
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
Q1
Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?
A1
sudah efisien cukup bagus kalau kita bandingkan denga yang lain.
Q2
Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?
A2 Q3 A3
kalau sarana dan prasarana menurut saya sih harus ditambahkan ya. Mungkin kita sebagai masyarakat atau pemohon lebih efektif apabila melakukan pengurusan secara online. Karna itu akan sangat memudahkan kita khususnya reklame. Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan? kalau kualitas secara pribadi mungkin masih butuh perbaikan. Kalau kuantitas mungkin pihak sini yang lebih tau.
Q4
Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
A4
saya tidak tau SOP nya seperti apa
Q5
Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?
A5
sejauh ini sistem yang ada ya masih manual, itu yang kadang kita keluhkan terkadang waktu kita tidak efektif
INDIKATOR
RESPONSIVENESS
Q1
Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?
A1
yang ingin saya sampaikan, mungkin masalah waktu keluarnya izin lebih dipercepat lagi, kemudian masalah sosialisasi lebih bisa secara langsung mengena kepada masyarakat.
Q2
Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?
A2
sejauh ini sih belum ditanggai dan belum ada tindak lanjut
Q3
Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?
A3
untuk saat ini belum
Q4
Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?
A4
ya kalau kita mengikuti sesuai SOP yang dikatakan tadi 2 sampai 3 hari kerja ya lebih baik tapi fakta dilapangan kan bisa lebih.
INDIKATOR
FORWARD VISION
Q1
Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?
A1
yang pertama adalah ketika kita ingin membuat sebuah perubahan yaitu sarana prasarana yang harus diperbaiki, kedua adalah masalah sdm , ketika sarana dan prasarana sudah terpenuhi, tetapi sdm belum ya sistem tidak ada berjalan. Hal itu agar terciptanya sebuah transparansi dalam pengurusan perizinan yang dilakukan pemohon kepada pemerintah.
INDIKATOR
RULE OF LAW
Q1
Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?
A1
seharusnya ada untuk memberikan efek jera atau alih fungsi tapi kan itu tergantung kebijakan masing masing
Q2
Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?
A2
transparansi mengenai data dan persyaratan persyaratan izin serta biaya dalam pembuatan izin
MEMBER CHECK
NAMA
: Muhammad
STATUS
: Pemohon Izin ( PT. Alma Waliarta Pratama)
INDIKATOR
ACCOUNTABILITY
Q1
Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?
A1
Jadikan begini, sosialisasinya itu ya, sosialisasinya itu kan pertama tidak ada. Katakanlah lewat pamflet, lewat spanduk, atau lewat brosur. Nah itu yang pertama itu kan tidak ada. Artinya supaya mudah itu ya harus menghubungi ke induk-induk organisasi perusahaan. Misalnya bagaimana penanaman modal di kota Tangerang ini di perizinan. Katakanlah ada kadin sebagai induk organisasi perusahaan Apindo, ada gapensi, jadi orang kesini sudah tahu mekanismenya gitu loh. Jangan kesini baru tau. Semestinya kan tahu dulu baru kesini. Nah ini yang kedua, berapa sih sebenarnya time nya itu, jadi harus ada kepastian waktu penyelesaian semua perizinan yang ditangani oleh bidang penanaman modal. Kalau misalnya good governance itu ya seperti itu dan biayanya misalnya ada ya harus jelas, kalau misalnya gratis ya gratis. Masalahnya, kita tidak tahu persis. Jadi masalah good governance nya belum maksimal.
Q2
Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?
A2
Kalau kelengkapan ini istilahnya kita kesini kan misalnya jam 1 pas masuknya tuh ya jam 1 kok gak ada orang. Ya kan terus sudah ada itu persyaratan-persyaratannya untuk melakukan pengajuan. Itu kan belum lengkap disini belum ada. Hanya dikasih formulir-formulir itu persyaratannya apa-apa itu yang kita belum tahu persis itu. Apa-apa yang tercantum itu di formulir persyaratan setelah ini formulir persyaratannya apa saja yang mau dilampirkan itukan yang perlu kita tahu dulu sebelum kita ajukan. Jadi kita mencegah jangan sampai orang kesini ternyata dokumennya tidak lengkap kan bolak-baliknya itu kasian. Ini kan kota Tangerang luas 13 kecamatan.
Q3
Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?
A3
Belum, kalo saya sih belum ada. Sebenarnya kan memang perizinan terpadu ini justru sebenarnya setiap tahunnya melakukan riset untuk melihat kepuasan pelayanan perizinan ini. Pengusaha-pengusaha apakah sudah puas terhadap pelayanannya. Kalau perlu online aja gitu ya. Sebuah perizinan itu online. Jadi supaya efektif. Mengurangi juga biaya kan, online aja semua. Disini SIUP dan TDP nya belum online. Kalau di Tangsel itu sudah online.
INDIKATOR
TRANSPARENCY
Q1
Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?
A1
Kalau saya sih sebenarnya minta di sederhanakan itu persyaratanpersyaratan perizinan itu sederhanakanlah. Misalnya kalau perlu izin domisi itu di tiadakan. Karena izin domisi itu misalnya SKDU itu setiap tahun habis. Disana kan kita keluarkan biaya, kita minta bukti pembayarannya tidak dikasih juga. Ini kan baru-baru saya urus SKDU ini saya keluarin duit. Ketika minta formulir dan tanda buktinya tidak dikasih berarti kan good governance belum berjalan. Jadi SKDU ini di tiadakan aja karena sudah ada NPWP kan sudah ada alamatnya. Jadi jelas tidak ada undang-undangan bahwa setiap izin harus melampirkan domisili jadi menyederhanakan syarat-syarat. Karena misalnya mau tau alamat perusahaan itu kan sudah ada di NPWP. Sementara kan yang tercantum di SKDU itu kan tentang alamat perusahaan nah sudah ada NPWP nya. Apalagi setiap tahun itu berapa pungutan yang illegal itu di kecamatan-kecamatan dan keluarahan itu illegal karna bayar, seharusnya tidak bayar.
Q2
Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?
A2
Palingan spanduk, tapi spanduk itu tidak memberikan informasi yang jelas kepada pengusaha. Semestinya spanduk itu kan memberikan informasi yang jelas atau kalau perlu itu kan informasi yang jelas daripada perizinan terpadu tuh kalau perlu pasang di kelurahankelurahan atau kecamatan kan gitu. Informasi yang jelas kalau kita lihat di pinggir jalan kan gak mungkin, lewat bawa mobil kan. Tapi kalau di kecamatan kan kita fokus perhatian kita di kelurahan. Oh… Kantornya disini, emailnya ini, website nya disini, kita tidak tahu ada website gak disini.
Q3
Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat atau sektor swasta?
A3
Ada. Tapi bisa di update terus gak? Kan itu kita gak tau.
Q4
Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?
A4
Kalau gak salah itu 2 minggu itu bahkan lebih. Kalau gak salah informasi nya disini 2 minggu. Selesai tapi kebanyakan lewat, lewat 2 minggu. Alasannya mungkin apa pegawai nya kurang ketika dinas keluar itu tidak ada yang mem-back up penangannya disini. Kalau pegawai nya kurang, di tambahlah.
Q5
Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?
A5
Transparansi nya apaan ya? Kita belum jelas itu sampai mana transparansinya. Jadi ini kan kita tidak tahu persis izin-izin apa yang di kenakan biaya dan izin-izin apa yang tidak di kenakan biaya nah itu kan yang harus di pahami oleh masyarakat. Khususnya masyarakat yang berhubungan dengan perizinan. Kita tidak tahu persis.SIUP dan TDP itu semestinya tidak di kenakan biaya. Tapi pernah di minta, tapi ada juga teman-teman yang lain itu ngurus itu ngasih sekedarnya. Istilahnya kan di berikan informasi yang jelas. Mestinya SIUP dan TDP di tulislah di ruangan ini gratis. Tidak perlu , kita di ajak masuk ke ruangan gitu kan. Lamhsung aja di serahin disini jadi kita maksudnya apa gitu kan.
INDIKATOR
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
Q1
Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat atau sektor swasta?
A1
Kalau output nya sih sudah bagus. Tapi efektifnya itu artinya kalau ada orang mau ngurus disini hasilnya ada, tapi apakah efektif atau tidak masih menjadi tanda tanya gitu kan. Harusnya kita dikasih kepastian. Kepastiannya tuh kita sebelum kesini kita sudah harus tahu persyaratan ngurus ini persyaratannya ini, waktunya sekian, kalau bayar, bayarnya sekian, nah gitu. Jadi sebelum kesini kita sudah harus tau. Artinya sosialisasinya itu yang belum menyeluruh.
Q2
Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?
A2
kalau mengenai sarana dan prasarana sih tergantung bagaimana pihak Badan dalam pemanfaarannya ya, percuma kalau sarana dan prasarana ada tapi belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Dilihat dari sisi ruangan ini terlalu bersekat, kurang leluasa untuk sekelas badan perizinan kota Tangerang ini.
Q3
Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
A3
Belum, ini kan masalahnya kita belum tahu SOP nya berapa lama. Sebenarnya kan 2 sampai 3 hari kerja, tapi kalau kita tanya berapa lama pak? 2 minggu setelah sampai 2 minggu kita tanya belum selesai nah itu tadi saya bilang kurang tenaga kerja, tadi ketika dia dinas keluar.
Q4
Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?
A4
Sistemnya kita belum tahu persis bagaiamana, makanya kita bilang disini, kita duduk disini adalah yang bisa kita baca alurnya, sistemnya, tapi ya ini kan duduk aja begini. Alurnya bagaimana, sistemnya bagaimana gak ada yang bisa kita baca.
INDIKATOR
RESPONSIVENESS
Q1
Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?
A1
Masalahnya kan ini keluhannya belum pernah sampai ke dalam. Makanya itu tadi kalau ada sosialisasi, katakanlah perizinan ini jadi kita bisa menyampaikan keluhan meskipun disini ada kotak pengaduan ini prosesnya lambat gitu, tapi kalau ketemu langsung di respon dengan cepat. Jadi mestinya kita bisa menyampaikan keluhan langusng, nah masalahnya pernah gak perizinan sosialisasi ke masyarakat atau pernah gak di adakan sosialisasi. Coba tanyakan, kita juga belum pernah mendapat undangan. Supaya transparansi nya jelas. Ketika sosialisasi itu kita bisa menanyakan syarat-syaratnya apa, jangka waktunya berapa, biaya nya berapa, terus kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan.
Q3
Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?
A3
Masih lambat, saya sudah dua kali buat SIUP dan TDP lebih dari 14 hari kerja. Pertama saya membuat SIUP dan TDP malah hampir sebulan karena persyaratan saya masih kurang tetapi sudah diregistrasi. Pada saat pengambilan ternyata belum bisa diproses karna masih kurang berkas, tapi sama sekali tidak ada informasi sebelumnya. jadi buang buang waktu.
INDIKATOR
FORWARD VISION
Q1
Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?
A1
dengan membuat pertemuan dengan masyarakat. Jadi pihak BPMPTSP ini melakukan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha. Informasi lewat pamflett, brosur, lewat spanduk harus diperbanyak. Kemuadian itu pun harus ditempat-tempat yang memang bisa kita baca secara fokus. Katakanlah di kelurahan atau kecamatan atau tempat persinggahan. Kalau perlu di alfamart atau di mall-mall.
INDIKATOR
RULE OF LAW
Q1
Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?
A1
Kita sebagai masyarakat kan belum tahu ada sanksi atau tidak dari dalam.
Q2
Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?
A2
Ya di buatlah itu sistem. Jadi tupoksi dari BPMPTSP ini harus jelas ruang lingkupnya. Pokoknya sistem secara terpadu ini harus ada. Dan sistem yang secara terpadu itulah yang harus sampai ke masyarakat khususnya di kalangan pengusaha lain. Saya kira kan ini yang namanya transparansi kepada masyarakat, disini juga mau transparansi kan, walikota kan sudah mengatakan kemarin mau online tapi kita tanya kok belum pak? Padahal walikota sudah menyatakan siap online untuk SIUP dan TDP tapi kenyatannya belum.
MEMBER CHECK
NAMA
: Mela Rosmiatin
STATUS
: Pemohon (PT. Surya Mitra Mandiri)
INDIKATOR
ACCOUNTABILITY
Q1
Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?
A1
terkadang tidak begitu lengkap, jadi tidak ada keterbukaan, misalnya disini tidak ada perizinan seperti itu harusnya kan diliatin tuh tentang KBLI nya. Izin ini tidak ada disini. Seperti yang kemarin itu kan ya kita jadi bingung sendiri gimana kan kasihan orang mau bikin usaha tapi gak bisa bikin perizinnnya harusnya diperlihatkan izin apa saja yang boleh dibuat dan harusnya diarahkan tapi ini gak ada arahan jadi gak ada solusinya.
Q2
Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?
A2
saya izinnya SIUP dan TDP. Informasinya sih sudah lengkap cuma itu ya beda beda antara misalnya ini kota Tangerang berbeda dengan Kota tangerang Selatan atau Jakarta tidak sama, ternyata disini tidak bisa mengelurkan izin itu sedangkan ditempat yang lain kok bisa. Tapi kalau informasi sih lengkap.
Q3
Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?
A3
ya mestinya ada tapi disini tidak ada. Biasanya kan ada ya kotak saran. Tidak ada wadah untuk masyarakat memberikan penilaian kinerja pegawai.
INDIKATOR
TRANSPARENCY
Q1
Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?
A1
Mudah
Q2
Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?
A2
proses penyampaiannya masih kurang, ya kita kan sebagai masyarakat gak terlalu paham jadi kalau misalnya ada izin ya tidak bisa diberi perizinan ya diberi pengarahan harusnya bagaimana. Kalau yang kemaren itu kan kitanya jadi diputer-puter sampai ke Kementrian Keuangan, ke OJK makanya saya jadi bingung. Klien saya sudah buat usaha tapi tidak bisa bikin izin. Tapi di kota Tangerang Selatan bisa kan aneh, jadi disini tidak ada keterbukaan untuk memperlihatkan KBLI nya, sampai klien saya juga complain kok di Tangerang Selatan bisa disini tidak bisa. Mungkin tiap daerah beda beda ya.
Q3
Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?
A3
harusnya kan secara online ya, tapi ini kayaknya belum ya secara online. Kalau sudah online kan lebih mudah lagi.
Q4
Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?
A4
menurut saya sih, Alhamdulillah sih bagus ya 7 hari kerja paling dilebihin satu hari.
Q5
Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?
A5
gak ada tuh, biayanya ya nanti aja pas ngambil izin SIUP dan TDP nya kalau sudah selesai, ya kita ngasih aja, uang terima kasih, tapi emang sih gak diminta, tapi ngasih sebagai ucapan terima kasih aja. Saya tau ini gratis tapi kalau udah gini kan gimana ya Dia (pegawai) nya kaya nunggu jadi sayanya gak enak dan emang sudah saya siapkan. Tapi kalau di Jakarta mah tidak menerima karna diizinnya sudah ada stempel gratis. Saya kan kemaren ngurus ke Jakarta Selatan disana tidak menerima uang. Jadi kalau disana pengambilan izin tuh langsung di loket gak dibawa dulu kemana, ditempat yang orang gak lihat dan gak memperhatikan. Kalau di Jakarta kan langsung dipanggil satu satu aja di loket.
INDIKATOR Q1 A1
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? ya biasa biasa saja. Biasa itu berarti sedang ya belum maksimal. Kurang respon kepada masyarakat
Q2
Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?
A2
kalau terlalu banyak yang datang ya masih kurang besar ruangannya, karna banyak yang datang untuk mengurus izin izin
Q3
Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan?
A3
ya saya kurang tau kalau itu
Q4
Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
A4
nah itu disini saya kurang tau SOP nya berapa hari kerja sih keluarnya izin, setau saya dua sampai 3 hari kerja tapi kan disini 7 sampai 10 hari kerja.
Q5
Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?
A5
belum ada sih setau saya.
INDIKATOR
RESPONSIVENESS
Q1
Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?
A1
ada keluhan tapi ya gak ada solusinya gimana. Kalau udah gak bisa ya gak bisa aja gak ada solusi. Keluhannya kalau kita mau bikin izin tapi ternyata disini gak bisa mengeluarkan perizinannya nah disini tidak memberi solusinya seperti apa.
Q2
Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?
A2
menurut saya sekalipun ada keluhan tapi tidak ada solusi ya.
Q3
Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?
A3
kalau itu saya belum tau, dan kayaknya belum ada
Q4 A4
Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin? karena ini tidak sesuai SOP nya ya, tapi ya gak apa apa sih karna mungkin disini juga memang banyak mengeluarkan izin. Jadi yasudahlah.
INDIKATOR
FORWARD VISION
Q1
Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?
A1
ya lebih bagus pelayanannya dan lebih bisa membantu memberi bantuan dan arahan kepada masyarakat, memberikan solusi apabila tidak ada perizinannya. Karena kita juga kan masyarakat awam yang tidak tau apalagi ini tidak ada transparansi dan keterbukaan tentang KBLI nya, tidak diperlihatkan KBLI nya. Kalau di kabupaen dan Jakarta kan diperlihatkan KBLI nya. Jadi, kalau disana diarahkan nanti diperlihatkan KBLI nya tergantung jenis usahanya apa. Jadi kalau diperlihatkan KBLI nya kan kita jadi ngerti.
INDIKATOR
RULE OF LAW
Q1
Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?
A1
ada sanksi biasanya mah, tapi gak tau ya disini sanksinya apa
Q2
Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?
A2
saran saya mah secara online saja. Kalau secara online kan kita langsung akses sendiri tuh. Kalau ada bayar ya kita langsung bayar ke bank langsung kita bayar sendiri. Seperti SK Menteri, untuk PT kan secara online jadi kalau ada bayar, sebelumnya kita input data nanti keluar voucher keluar kemudian dibayarkan ke BNI langsung dimasukkin lagi kode vouchernya udah langsung cetak sendiri. Jadi bener bener bersih.
MEMBER CHECK
NAMA
: Sari
STATUS
: Pemohon Izin (PT. Delident)
INDIKATOR Q1 A1
ACCOUNTABILITY Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon? kalau menurut saya masih kurang ya,
Q2
Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?
A2
sudah bagus sih pelayanannya bisa diajak kerjasama.
Q3
Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?
A3
kayaknya gak dilaporin ya, dilaporkannya ke disnaker kan ya. Laporan hasil kerjanya sih tidak ada ke masyarakat
INDIKATOR
TRANSPARENCY
Q1
Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?
A1
mudah kan cuma datang kesini aja. Maunya sih saya ketemu langsung sama Pak Indri atau Pak Rahman karna biasanya saya mengurus sama mereka.
Q2
Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?
A2
kayaknya kurang sampai, kurang kalau kita gak datang kesini dan nanya langsung. Jadi tidak ada sosialisasi secara langsung,
Q3
Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?
A3
gak tau. Emang ada websitenya? Saya gak pernah buka tuh. kalau info sih biasaya suka kirim surat pemberitahuan gitu ya tapi bukan dari perizinan sih.
Q4 A4 Q5
Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin? seminggu sih biasanya sudah selesai. Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?
A5
justru itu yang saya mau tanyain, mengenai biaya itu bagaimana? Saya tahu sebenernya kan gak ada tarif ya, nah itu dia. Ada orang orang tertentu yang mengenakan biaya jasa dan itu karyawan sini yang menawarkan supaya lebih cepat.
INDIKATOR
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
Q1 A1
Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat atau sektor swasta? cara penyampainnya kurang
Q2
Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?
A2
kayaknya sudah lebih baik dari yang dulu saya terakhir kesini bulan maret. Dulu gak begini
Q3 A3
Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan? belum kayaknya. Ini aja saya nunggu Pak Agus lama kan. Ini saya lama nungguin. Saya sudah setengah jam lebih
Q4
Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
A4
harus ditingkatkan lagi, jangan membuat menunggu lama dalam melayani masyarakat apabila ingin ketemu dan konsultasi
Q5
Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?
A5
saya gak tau disini ada sistem yang memudahkan proses perizinan atau tidak.
INDIKATOR
RESPONSIVENESS
Q1
Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?
A1
belum. Keluhannya di masalah biasalah itu, tarif yang tidak jelas.
Q2
Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?
A2
kita tidak pernah mengadu masalah atau yang kita keluhkan itu kan
Q3
Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?
A3
kotak pengduan
Q4
Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?
A4
lama … gak keluar keluar nih
INDIKATOR
FORWARD VISION
Q1
Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?
A1
ya dipermudah prosesnya, persyaratannya tidak usah banyak banyak, pokoknya dipermudah dan dipercepat. Saya kasih tau ya.. bikin SIUP itu kan di akte itu kan ada akte akte yang dari pendirian dan perubahan kan semua disebutkan di akte, dan itu saya harus siapkan semua. Banyak kan yang harus disiapkan. Seperti ini kan saya mau ubah perubahan SIUP. Jadi tidak usah banyak persyaratanlah kalau bisa
INDIKATOR
RULE OF LAW
Q1
Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?
A1
ya harusnya ada, hari gini kan pasti ada KKN, makanya dipermudah mbak, supaya yang seperti itu tuh tidak ada. Kalau prosesnya dipersulit, sementara kita butuh cepat, kalau mau cepet kan harus kaya gitu.
Q2
Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?
A2
mungkin gajinya disini kurang ya, jadi harus ditingkatkan gaji. Tapi kayaknya emang dari pribadi orangnya sendiri sih. Seharusnya sih kalau memang sudah pekerjaannya kita gak perlu seperti itu. Prinsip dari diri sendiri itu namannya. Kalau perusahaan mah mau aja cepat tapi kita kan harus nego dulu kan.
MEMBER CHECK
NAMA
: Ahmad Syarif
STATUS
: Wartawan (Pimpinan Surat Kabar Info Publik)
INDIKATOR Q1 A1 Q2
A2
Q3 A3
ACCOUNTABILITY Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon? menurut saya sudah hampir terpenuhi tinggal pembenahan sedikit karna sering terjadi masyarakat yang merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan. Jadi kembali pada oknum pegawainya juga. Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal? bicara presentase sudah mencapai 85 persen masyarakat terpenuhi, kalau soal informasi dalam memberikan pelayanan sudah cukup bagus, mungkin kalau menurut saya harus ditambah sosialisasinya di masyarakat juga atau semacam pelayanan keliling. Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal? setau saya, tidak ada masyarakat atau sektor swasta yang diikutsertakan dalam pembuatan laporan kinerja pegawai.
INDIKATOR
TRANSPARENCY
Q1
Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?
A1 Q2
A2
sangat mudah didapat karna setiap masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang prosedur perizinan pasti selalu diberi tahu prosedurnya. Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang? oke kalau hal kebijakan atau penyampaian informasi pembuatan izin saya sebagai pihat independent di Tangerang belum terlalu banyak kebijakan yang diberikan oleh pegawai BPMPTSP dalam pembuatan izin karna saya sering melihat masyarakat ada saja yang mengeluhkan kalau proses perizinan agak lambat. Dan memang di setiap instansi pasti ada pro dan kontranya.
Q3 A3 Q4 A4 Q5 A5
Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta? salah satunya media online dan media informasi lainnya termasuk media cetak. Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin? kalau ketepatan waktu terkadang tepat terkadang kurang tepat karna kembali lagi pada kesibukan atau rapat pimpinan. Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin? sosialisasi dan transparansi dari pegawai terkait, cukup bagus dan akurat.
INDIKATOR
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
Q1
Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?
A1 Q2 A2
menurut saya sudah baik tapi tetap perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemohon. Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin? sarana dan prasarana pada pelayanan pembuatan izin sudah bagus dan tertib.
Q3
Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
A3
sejauh ini masih belum tepat sesuai SOP tapi gak sedikit masyarakat yang puas dengan pelayanan di BPMPTSP ini.
A4
Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin? setau saya sih sistem online belum ada disini
INDIKATOR
RESPONSIVENESS
Q1
Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?
A1
tanggapan pegawai ketika ada keluhan dari pihak manapun cukup bisa untuk menyelesaikan keluhan tersebut. Artinya mereka memberikan pengertian atau menyampaikan kepada masyarakat dengan baik
Q4
Q2
Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?
A2
ada, salah satunya kotak kritik dan saran
Q3
Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?
A3
cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan
INDIKATOR
FORWARD VISION
Q1
Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?
A1
saran saya untuk meningkatkan kualitas kerja dalam pelayanan intinya sih bisa lebih baik dari yang sudah ada sekarang.
INDIKATOR
RULE OF LAW
Q1
Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?
A1 Q2 A2
sanksinya adalah hukuman penjara dan denda sesuai dengan undangundang yang berlaku. Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM? apabila terjadi kecurangan dalam instansi tersebut saya akan melaporkan pada pihak yang berwajib.
MEMBER CHECK
NAMA
: Achmad Yasin, SH
STATUS
: Pemohon ( Biro Jasa )
INDIKATOR Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 INDIKATOR Q1 A1 Q2 A2 Q3 A4 Q4 A4 Q5 A5
ACCOUNTABILITY Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon? sudah, dengan adanya infromasi seperti baliho, pamflet, dan papan pengumuman lainnya. Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal? akurat, sudah sesuai perda Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal? ada, dengan dibuatnya kotak pengaduan/ kotak saran dari masyarakat sebagai pengguna izin. TRANSPARENCY Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin? sangat mudah, formulir sudah disiapkan sesuai izin yg akan diurus. Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang? dipermudah, dengan catatan syarat administrasi lengkap. Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta? tabloid kota Tangerang, pamflet, reklame, dan lain-lain. Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin? sudah cukup, karena masyarakat pengguna izin sangat banyak. Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin? sudah cukup dan sudah sesuai dengan perda.
INDIKATOR
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
Q1
Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?
A1 Q2 A2
pencapaian target tidak maksimal Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin? sangat menunjang dengan adanya perluasan ruangan permohonan izin
Q3
Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan?
A3
untuk kualitas cukup baik, kuantitas juga sudah cukup.
Q4
Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
A4 Q5 A5 INDIKATOR Q1 A2 Q2 A2 Q3 A3 Q4 A4 INDIKATOR Q1 A1
fifty-fifty Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin? Sudah RESPONSIVENESS Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM? sudah aspiratif Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut? mencari solusi yang terbaik Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta? ada, yaitu kotak saran/ kotak pengaduan Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin? Cepat FORWARD VISION Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal? waktu dan persyaratan pembuatan izin dipermudah.
INDIKATOR
RULE OF LAW
Q1
Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?
A1
harusnya ada
Q2
Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?
A2
dengan menggunakan sistem online.
MEMBER CHECK (I3-1) NAMA
: Hari Widiarsa
STATUS
: Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten
INDIKATOR Q1
A1
Q2 A2 Q3 A3 INDIKATOR Q1
ACCOUNTABILITY Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon? dari hasil survei yang telah kami lakukan kepada beberapa pemohon melalui angket yang kami berikan, hasilnya menyatakan bahwa informasi dan pelayanan yang dibeikan pegawai BPMPTSP bd. Penanman Modal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena terkait informasi dan kami setelah kami cek beberapa laporan yang masuk di komisi infornasi, menurut versi ombudsman mengenai pasal 22 UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, komponen tersebut belum terpenuhi. Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang PM? belum. Hasil keluarnya izin kemarin aja masih salah cetak penulisannya. Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai? sepertinya belum ada TRANSPARENCY Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?
A2
data dan informasi yang diberikan belum maksimal
Q2
Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?
A2
Website saja sepertinya, kalau melalui iklan atau televisi belum pernah denger
Q3
Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?
A3
belum tepat karena proses keluarnya izin belum sesuai SOP yang berlaku
Q4
Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang PM mengenai biaya dalam pembuatan izin?
A4
sepertinya sudah cukup benar tapi prakteknya saya belum tau pasti
INDIKATOR Q1
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?
A1
menurut saya kurang kompeten ya, kemarin saja ada pemohon yang curhat dan complain ke saya kalau permohonan izin yang pemohon tersebut buat tidak sesuai data yang diberikan, outpunya masih salah.
Q2
Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?
A2
cukup baik, tetapi media informasinya masih terbatas, jadinya rebutan
Q3
Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan?
A3
Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
Q4 Q5 A5
belum, karena kemarin saja PT. Insan Muda Makmur mengeluhkan lambatnya proses keluarnya izin, hampir sebulan loh. Setelah di cek ketika berkas jadi ternyata sudah prosesnya lama dan hasilnya pun tidak sesuai dengan data yg diberikan. Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin? belum memadai, sekarang itu sudah jamannya semua izin itu online. Seharusnya semua syarat, retribusi, dasar hukumnya ada di online. Termasuk pendaftaran izin itu sendiri, jadi sudah tidak manual seperti ini.
INDIKATOR Q1
RESPONSIVENESS Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?
A1
Sudah ada petugas pengaduannya, tapi sepertinya belum ada sosialisasi terkait hal tersebut
Q3
Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?
A3 Q4
sepertinya sudah ada Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?
A4
responnya sudah baik, tapi proses keluarnya izin masih jauh dari SOP yang berlaku.
INDIKATOR
FORWARD VISION
Q1
adakah saran atau masukan Anda sebagai pihak independent untuk peningkatan kualitas pelayanan BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?
A1
transparansi standart pelayanan dan sosialisasi pengaduan kepada sektor swasta atau pemohon izin.
INDIKATOR
RULE OF LAW
Q1
Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?
A1
ada , di UU 25 Tahun 2009
Q2
A2
Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM? seharusnya buat sistem yang bagus, kemudian transparansi mengenai biaya dan waktu proses pembuatan izin, pengelolaan pengaduan, dan penegakan disiplin pegawai harus ditingkatkan. Namun yang paling utama adalah keseriusan pimpinan badan tersebut untuk mengurangi kecurangan-kecurangan dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat.
MEMBER CHECK
NAMA
: Dwijayanti
STATUS
: Wartawan (Awdi News)
INDIKATOR Q1
ACCOUNTABILITY Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?
A1
untuk informasi dalam penyampain masih kurang tetapi dari sisi pelayanan sudah bagus
Q2
Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?
A2
untuk kelengkapan informasi pemohon datang langsung dan mencari tau kelengkapan izin itu sendiri karna tidak ada sosialisasi langsung pada perusahaan.
Q3
Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?
A3
yang saya liat tidak ada
INDIKATOR
TRANSPARENCY
Q1
Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?
A1
saya belum dapat mengakses data atau informasi melalui website
Q2
Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?
A2
cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan
Q3
Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?
waktu
yang
A3
belum tepat waktu karena masih kurang pegawai
Q4
Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?
A4
saya datang langsung kekantor untuk pembayaran izin reklame tetapi sebelum sampai pada proses pembayaran (DPKD) ada pegawai yang meminta biaya untuk proses izin tersebut.
INDIKATOR
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
Q1
Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?
A1
Sudah cukup bagus
Q2
Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?
A2
untuk sarana dan prasarana masih kurang
Q3
Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?
A3
sejauh ini masih belum tepat sesuai SOP tapi gak sedikit masyarakat yang puas dengan pelayanan di BPMPTSP ini.
Q4
Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?
A4
masih manual
INDIKATOR
RESPONSIVENESS
Q1
Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?
A1
belum menanggapi keluhan masyarakat dengan baik
Q2
Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?
A2
saat ini saya belum ada
Q3
Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?
A3
7-14 hari kerja
INDIKATOR
RULE OF LAW
Q1
Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?
A1
saya tidak melihat adanya sanksi/peraturan kepada pegawai, mungkun tergantung kebijakan masing masing
Q2
Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?
A2
transparansi mengenai data dan biaya
LAMPIRAN VI
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG
Nomor 3
Tahun 2010 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin legalitas usaha di bidang perdagangan dan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan, pengendalian, tertib administrasi dan mengembangkan usaha perdagangan, maka perlu mengatur perizinan Usaha Perdagangan; b. bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perizinan Usaha Perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perlu pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
bphn.go.id
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERDAGANGAN.
TENTANG
SURAT
IZIN
USAHA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 2
bphn.go.id
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan. 5. Perdagangan adalah kegiatan usaha tranksaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 6. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 7. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 8. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan. 9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 10. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 12. Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar. 13. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggungjawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat pemilik / penanggungjawab, modal dan kekayaan bersih (Netto), kelembagaan, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagang utama. BAB II IZIN USAHA PERDAGANGAN Pasal 2 Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP tidak dikenakan retribusi. Pasal 3 (1) Setiap Perusahaan Perdagangan di Daerah wajib memiliki SIUP yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 3
bphn.go.id
(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SIUP dengan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar maka Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan SIUP. (3) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar maka Pejabat yang ditunjuk dapat membuat penolakan penerbitan SIUP kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen. (4) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan yang berlaku. Pasal 4 (1) SIUP terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar. (2) Selain SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. (3) Bentuk dan Format SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 5 (1) Pejabat yang ditunjuk dalam rangka menerbitkan SIUP harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan di Daerah. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas yang tugas dan tanggung-jawabnya dibidang perdagangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa belaku SIUP berakhir. Pasal 6 (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan Kecil yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) SIUP Menengah wajib dimiliki Perusahaan Perdagangan Menengah yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan Besar yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 7 Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah : a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan; b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan; c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria : 1. usaha perseorangan atau Persekutuan; 4
bphn.go.id
2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; 3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 8 SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan : a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum dalam SIUP; b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji atau keuntungan yang tidak wajar (money game); c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. BAB III MASA BERLAKU IZIN Pasal 9 (1) SIUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya SIUP. Pasal 10 Perusahaan yang telah memiliki SIUP, wajib dipasang ditempat usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SIUP dan ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum. BAB IV PERMOHONAN SIUP BARU, PERUBAHAN PERUSAHAAN, PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN DAN SIUP HILANG/RUSAK/TIDAK TERBACA Bagian Pertama Permohonan SIUP Baru Pasal 11 Permohonan SIUP Baru harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut : a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas : 1. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan; 2. foto copy Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada); 3. foto copy Surat Keputusan pengesahan Badan hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia; 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/ Direktur utama Perusahaan; 5. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan, dan; 5
bphn.go.id
6. foto penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); 7. dokumen–dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi : 1. foto copy Akte Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Pengurus Koperasi; 3. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan 4. foto penanggungjawab atau pengurus Koperasi ukuran 3x4 cm (2 lembar); 5. dokumen–dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma : 1. foto copy akte notaris pendirian Perusahaan/akta notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab Perusahaan; 3. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan 4. foto pemilik atau pengurus atau penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm ( 2 lembar); 5. dokumen–dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang–undangam yang berlaku. d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan : 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan; 2. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan 3. foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); 4. dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Permohonan SIUP Perubahan Pasal 12 (1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan data perusahaan, termasuk perubahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan/atau kepemilikan saham, perusahaan wajib mengajukan SPSIUP Perubahan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) SP SIUP Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan : a. SIUP Asli; b. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas); c. Data Pendukung Perubahan; d. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). 6
bphn.go.id
Bagian Ketiga Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan Pasal 13 (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP baik dari Daerah maupun dari luar Daerah yang akan membuka cabang dan atau perwakilan di Daerah, sebelum melakukan usaha perdagangan wajib melapor secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tandatangan dan cap stempel pada halaman dengan fotocopy SIUP Perusahaan Pusat. (3) Fotocopy SIUP yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan. Bagian Keempat SIUP Hilang/Rusak/Tidak Terbaca Pasal 14 (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) SP-SIUP untuk SIUP yang hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan : a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat; b. fotokopi SIUP yang lama (apabila ada); c. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). (3) SP-SIUP untuk SIUP yang rusak atau tidak terbaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan : a. SIUP Asli; b. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK SIUP Pasal 15 Pemilik SIUP mempunyai hak : a. melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki; dan b. mendapatkan jaminan penyelenggaraan dalam rangka melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki. Pasal 16 (1) Pemilik SIUP wajib melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaporkan kegiatan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai berikut : 7
bphn.go.id
a. pemilik SIUP Kecil wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya pertanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan b. pemilik SIUP Menengah dan Pemilik SIUP Besar sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan jadwal sebagai berikut : a. laporan pertama selambatnya-lambatnya setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan; dan b. laporan kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya. (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang memiliki SIUP Mikro yang modal dan kekayaan bersih seluruhnya dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (4) Bentuk, format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (5) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila akan menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan. BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Bagian Pertama Peringatan Tertulis Pasal 17 (1) Pemilik, Pengurus atau Penanggung-Jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP diberi peringatan tertulis apabila : a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh; b. belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2); d. adanya laporan dan/atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran HAKI antara lain Hak Cipta, Merek, Paten; e. adanya laporan dan/atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari Pejabat yang ditunjuk. Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pasal 18 (1) Pemberhentian Sementara SIUP Perusahaan yang bersangkutan apabila : 8
bphn.go.id
a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1); b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan diantaranya perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh; c. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana. (2) Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP. Pasal 19 Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan diberhentikan sementara, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pasal 20 SIUP yang diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan : a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan/atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagian Ketiga Pencabutan SIUP Pasal 21 (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP dapat dilakukan karena salah satu hal, sebagai berikut : a. tidak melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki; b. terbukti bahwa SIUP yang diperoleh keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
berdasarkan
c. perusahaan yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan d. perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; e. selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pemberhentian sementara SIUP.
9
bphn.go.id
(2) Tata cara pencabutan SIUP, bentuk, format dan isi keputusan pencabutan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 22 (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUPnya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pencabutan SIUP. (2) Jawaban atas keberatan yang diajukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan, dan disampaikan secara terlulis disertai alasan-alasannya. (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, dan belum ada jawaban atas keberatan tersebut, maka keberatan pencabutan SIUP dianggap diterima. (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka SIUP yang telah dicabut dinyatakan berlaku lagi.
BAB VII PEMBATALAN IZIN Pasal 23 (1) SIUP dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena : a. perusahaannya bubar; b. pemilik SIUP meninggal dunia; dan/atau c. tidak melakukan pendaftaran ulang. (2) Pernyataan pembatalan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu. (3) Tatacara pembatalan SIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Pasal 24 (1) Perusahaan yang SIUPnya telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku wajib mengembalikan SIUP dimaksud kepada instansi penerbit SIUP. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melakukan usaha perdagangan.
BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI Pasal 25 Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP. 10
bphn.go.id
BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26 Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pengangkatannya menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 27 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya, berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangkadan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i.
mengadakan tindakan lain dipertanggungjawabkan.
menurut
hukum
yang
dapat
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 28 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk Kas Daerah. 11
bphn.go.id
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Permohonan SIUP yang diterima sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini belum diterbitkan SIUP, maka permohonan akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 11 Oktober 2010 WALIKOTA TANGERANG, Cap/Ttd
H. WAHIDIN HALIM Diundangkan di Tangerang Pada Tanggal 11 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd
H. M. HARRY MULYA ZEIN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR 3
C/My Document/Produk Hukum/Lembaran Daerah/Lembaran Daerah 2010/LD SIUP11.10.10.
12
bphn.go.id
WALIKOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG, Menimbang : a.
b.
c.
d.
Mengingat
: 1.
2. 3.
bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing adalah retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa obyek Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dinilai cukup besar dan merupakan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl.Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan 15; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4.
5.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9.
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4352); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Didaerah; 28. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 dan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Kab/Kota; 29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); 30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11); 31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14); 32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 20011 Nomor 17), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 12, angka 22, angka 23, angka 53, angka 55 diubah dan diantara angka 48 dan 49 disisipkan 7 (tujuh) angka yakni, angka 48a, angka 48b, angka 48c, angka 48d, angka 48e, angka 48f dan 48g sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 5. disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan lingkungan.
umum
dan
menjaga
kelestarian
11.
Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas, di bawah permukaan tanah, dan atau perairan yang berupa bangunan.
12.
Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13.
Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang meliputi Bangunan Hunian Manusia dan bangunan yang bukan hunian manusia.
14.
Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15.
16.
Garis Sempadan adalah Garis Batas untuk mendirikan bangunan dari jalan, sungai/saluran irigasi, rawa/situ, jalan kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa gas dan cerobong pembakaran gas (flare stack).
17.
Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
18.
Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19.
Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah garis sempadan jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
20.
Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis rencana yang tidak boleh dilampui oleh bangunan antara bangunan dan pagar.
21.
Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis rencana yang tidak boleh dilampui oleh denah bangunan kearah sungai/saluran.
22.
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23.
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24.
Rehab Berat adalah perbaikan bangunan yang memiliki surat IMB, baik merupakan pembangunan kembali atau merupakan perbaikan sebagian atau perluasan dari pada bangunan yang sudah ada sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kegiatan bangunan tersebut.
25.
Rehab Ringan adalah perbaikan bangunan yang memiliki surat IMB, atau perluasan bangunan yang sudah ada sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kegiatan bangunan tersebut.
26.
Nilai Bangunan adalah harga bangunan yang dihitung secara analisa upah dan bahan dengan ditetapkan setiap meter persegi berdasarkan kelas bangunan.
27.
Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Gangguan Tinggi adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang berpengaruh besar terjadinya perubahan atau penurunan mutu kualitas lingkungan. Gangguan Menengah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat ditangani atau dikelola sendiri terhadap mutu kualitas lingkungan. Gangguan Rendah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap mutu kualitas lingkungan. Indeks lokasi adalah indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi usaha atau letak jalan tempat usaha yang mengacu pada lebar jalan. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, anak sekolah dan kawasan permukiman. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
41.
Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
42.
Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
43.
Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 4,5 meter sampai dengan 6 meter.
44.
Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
45.
Izin Usaha Angkutan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
46.
Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan
angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu. 47.
Izin Insidentil adalah pemberian izin pemakaian jalan di luar dari izin trayek yang telah diberikan.
48.
Izin Operasi Angkutan adalah pemberian izin trayek untuk angkutan khusus dan taksi.
48.a Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 48.b Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing 48.c Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 48.d Rencana Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 48.e
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
48.f Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 48.g Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 49.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
50.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tangerang.
51.
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
52.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
53.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
56.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
57.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek; dan d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (2) Dihapus 3. Ketentuan dalam BAB II ditambah 1 bagian yakni bagian kelima dan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 23F dan Pasal 23G sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kelima Retribusi Perpanjangan IMTA Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA Pasal 23A Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi kepada setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA Pasal 23B (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. (2) Pemberi Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu dilembaga pendidikan. Pasal 23C (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Perpanjangan IMTA Pasal 23D Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan jangka waktu perpanjangan IMTA Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA Pasal 23E (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan IMTA.
(2)
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin Perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian serta keterampilan Tenaga Kerja Lokal.
Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA Pasal 23F (1)
(2) (3)
(4)
(5)
Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ditetapkan sebesar US$ 100 (seratus dolar Amerika) per bulan untuk setiap TKA. Retribusi Perpanjangan IMTA dibayar dimuka untuk masa 1 (satu) tahun. Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku IMTA atau perpanjangan IMTA berakhir. Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar retribusi sebesar 100 (seratus) USD (dollar Amerika) untuk setiap TKA yang dipekerjakan. Pasal 23G
(1) (2)
(3)
Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian di Bidang Ketenagakerjaan. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 5 Tata Cara Perpanjangan IMTA Pasal 23H Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perpanjangan IMTA diatur dengan Peraturan Walikota. 4. Ketentuan dalam pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 (1)
Pemanfaatan penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 18 Pebruari 2014 WALIKOTA TANGERANG, ttd H. ARIEF R WISMANSYAH
Diundangkan di Tangerang pada tanggal 18 Pebruari 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, ttd Ir.H.MOHAMAD RAKHMANSYAH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C NIP.196209101986031013
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (1/2014)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
I
UMUM Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kab/Kota untuk melakukan pemungutan Retribusi perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya di kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pemungutan Retribusi perpanjangan IMTA bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
II PASAL DEMI PASAL
Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 2 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 23A Cukup jelas. Pasal 23B Cukup jelas.
Pasal 23C Cukup jelas. Pasal 23D Cukup jelas. Pasal 23E Cukup jelas. Pasal 23F Cukup jelas. Pasal 23G Cukup jelas. Pasal 23H Cukup jelas. Angka 4 Pasal 28 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan mudah,
guna
mewujudkan
murah,
transparan,
pelayanan pasti,
yang
dan
cepat,
terjangkau
dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu; b. bahwa
pelayanan
terpadu
satu
pintu
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun …
-2Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2007
tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 5. Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
112,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan ...
-39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 1.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2.
Penyelenggara
PTSP
adalah
Pemerintah,
pemerintah
daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan
Bebas,
dan
Administrator
Kawasan
Ekonomi Khusus.
3. Penanaman …
-43.
Penanaman
Modal
adalah
segala
bentuk
kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 4.
Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5.
Perizinan
adalah
segala
bentuk
persetujuan
yang
dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.
Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.
Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban,
dan
pertanggungjawaban
Perizinan
dan
Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 8.
Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban,
dan
pertanggungjawaban
Perizinan
dan
Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang. 9.
Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
10. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah
Sistem …
-5Sistem
pelayanan
Perizinan
dan
Nonperizinan
yang
terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.
BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 PTSP bertujuan: a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; b. memperpendek proses pelayanan; c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
Pasal 3 PTSP dilaksanakan dengan prinsip: a. keterpaduan; b. ekonomis; c. koordinasi; d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang; e. akuntabilitas; dan f.
aksesibilitas. Pasal 4
Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.
Pasal …
-6Pasal 5 (1)
Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh: a. Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
di
bidang
penanaman
modal
yang
merupakan urusan Pemerintah; b. Pemerintah provinsi untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi; dan c. Pemerintah
kabupaten/kota
untuk
pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota. (2)
Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan
peraturan
pembagian urusan
perundang-undangan
pemerintahan antara
di
bidang
Pemerintah,
pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota.
BAB III PENYELENGGARAAN PTSP Bagian Kesatu Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Pasal 6 (1)
Penyelenggaraan
PTSP
oleh
Pemerintah
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah.
(2) Urusan …
-7(2)
Urusan
pemerintahan
di
bidang
Penanaman
Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. penyelenggaraan
Penanaman
Modal
yang
ruang
lingkupnya lintas provinsi; b. urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi: 1) Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; 2) Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; 3) Penanaman
Modal
yang
terkait
pada
fungsi
pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; 4) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; 5) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah perjanjian
negara yang
lain,
dibuat
yang
oleh
didasarkan
Pemerintah
dan
pemerintah negara lain; dan 6) Bidang
Penanaman
Modal
lain
yang
menjadi
urusan Pemerintah menurut undang-undang. (3)
Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 meliputi: a. Penanaman
Modal
Asing
yang
dilakukan
oleh
pemerintah negara lain; b. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing; c. Penanam …
-8c. Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang
didasarkan
pada
perjanjian
yang
dibuat
oleh
Pemerintah dan pemerintah negara lain.
Pasal 7 (1)
Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6: a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian Menteri
atau
pelimpahan
teknis/Kepala
kewenangan
Perizinan
Lembaga dan
wewenang yang
dari
memiliki
Nonperizinan
yang
merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal; b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Menteri teknis/Kepala Lembaga dengan hak subsitusi kepada PTSP provinsi, PTSP kabupaten/kota, PTSP Kawasan Perdagangan
Bebas
dan
Pelabuhan
Bebas,
atau
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; c.
Menteri teknis/Kepala Lembaga dapat menugaskan pejabatnya di Badan Koordinasi Penananam Modal untuk menerima dan menandatangani Perizinan dan Nonperizinan
yang
dilimpahkan
sesuai
kewenangannya dengan
tidak
ketentuan
dapat
peraturan
perundang-undangan. (2)
Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui Peraturan Menteri teknis/Kepala Lembaga. Pasal …
-9-
Pasal 8 (1)
Menteri
teknis/Kepala
Lembaga
yang
memiliki
kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan
Pemerintah
menyusun
dan
di
bidang
menetapkan
Penanaman
Modal,
bidang-bidang
usaha
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 6). (2)
Kepala
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
berkoordinasi dengan Menteri teknis/Kepala Lembaga untuk menginventarisasi perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah
dan
pemerintah
negara
lain
di
bidang
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 5.
Pasal 9 (1)
Menteri
teknis/Kepala
Lembaga
yang
memiliki
kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan
Pemerintah
di
bidang
Penanaman
Modal,
menetapkan jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal. (2)
Tata cara Perizinan dan Nonperizinan untuk setiap jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri teknis/Kepala
Lembaga
yang
memiliki
kewenangan
tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis yang meliputi: a. persyaratan teknis dan nonteknis; b. tahapan memperoleh Perizinan dan Nonperizinan; dan c. mekanisme pengawasan dan sanksi. (3) Dalam …
- 10 (3)
Dalam menetapkan jenis dan tata cara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri teknis/Kepala Lembaga berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
Pasal 10
(1)
Penyelenggaraan
PTSP
oleh
pemerintah
provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup
urusan
penyelenggaraan
pemerintahan
Perizinan
dan
provinsi
dalam
Nonperizinan
yang
diselenggarakan dalam PTSP. (2)
Urusan pemerintahan
provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan
pemerintah
provinsi
yang
diatur
dalam
perundang-undangan; b. urusan pemerintahan provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan c. urusan
pemerintah
yang
diberikan
pelimpahan
wewenang kepada Gubernur. (3)
Penyelenggaraan dilaksanakan
PTSP
oleh
oleh
Badan
pemerintah
Penanaman
provinsi
Modal
dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP). (4)
Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan
pendelegasian
wewenang
Perizinan
dan
Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi. (5)
BPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. Pasal …
- 11 -
Pasal 11 (1)
Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mencakup urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
Perizinan
dan
Nonperizinan
yang
diselenggarakan dalam PTSP. (2)
Urusan
pemerintahan
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
urusan
pemerintah
kabupaten/kota
yang
diatur
dalam peraturan perundang-undangan; dan b.
urusan
pemerintah
yang
diberikan
pelimpahan
wewenang kepada Bupati/Walikota. (3)
Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan Pelayanan
oleh
Badan
Terpadu
Satu
Penanaman Pintu
Modal
dan
Kabupaten/Kota
(BPMPTSP) Kabupaten/Kota. (4)
Dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan
dan
Nonperizinan
yang
menjadi
urusan
pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota. (5)
BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
ditetapkan
sesuai
peraturan
perundang-
undangan.
Pasal 12 BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) selain penyelenggaraan fungsi pelayanan terpadu
Perizinan
dan
Nonperizinan,
melakukan
fungsi
penyelenggaraan penanaman modal. Pasal …
- 12 -
Pasal 13 (1)
Perizinan
dan
Pemerintah,
Nonperizinan
pemerintah
yang
provinsi,
menjadi dan
urusan
pemerintah
kabupaten/kota di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau di Kawasan Ekonomi Khusus diselenggarakan Perdagangan
oleh
Bebas
Badan dan
Pengusahaan Pelabuhan
Kawasan
Bebas
atau
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)
Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud
pada
pelimpahan
atau
ayat
(1)
dilakukan
pendelegasian
berdasarkan
kewenangan
dari
Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/ Walikota.
BAB IV STANDAR DAN PEMBINAAN PTSP Bagian Kesatu Standar
Pasal 14 (1)
Penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayanan publik.
(2)
Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur; d. jangka ….
- 13 d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f.
produk pelayanan;
g. prasarana dan Sarana; h. kompetensi pelaksana; i.
pengawasan internal;
j.
penanganan pengaduan, saran dan masukan;
k. jumlah pelaksana; l.
jaminan pelayanan;
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana; (3)
Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh: a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal; b. Gubernur
untuk
pelayanan
Perizinan
dan
Nonperizinan provinsi; c. Bupati/Walikota
untuk
pelayanan
Perizinan
dan
Nonperizinan kabupaten/kota; d. Kepala Badan Pengusahaan Bebas
dan
Pelabuhan
Kawasan Perdagangan
Bebas
untuk
pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan di Kawasan Perdagangan Bebas
dan
Pelabuhan
Bebas
atau
Administrator
Kawasan Ekonomi Khusus untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kawasan Ekonomi Khusus. (4)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Administrator menetapkan
Bebas
dan
Kawasan Standar
Pelabuhan Ekonomi
Pelayanan
Bebas,
Khusus
Publik
dan dalam
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur ….
- 14 prosedur
dan
kriteria
yang
ditetapkan
oleh
Menteri/Kepala Lembaga. Pasal 15 Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.
Bagian Kedua Pembinaan Pasal 16 (1)
Menteri
Dalam
penyelenggaraan
Negeri
melakukan
BPMPTSP
Provinsi
pembinaan
dan
BPMPTSP
Kabupaten/Kota. (2)
Menteri teknis/Kepala Lembaga melakukan pembinaan teknis
penyelenggaraan
BPMPTSP
sesuai
dengan
kewenangannya masing-masing. (3)
Kepala
BKPM
melakukan
pembinaan
atas
penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan fungsi koordinasi penanaman modal oleh BPMPTSP Provinsi, BPMPBTSP
Kabupaten/Kota,
Badan
Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
BAB V PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK Pasal 17 Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP wajib menggunakan PSE. Pasal ….
- 15 Pasal 18 (1)
PSE oleh PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mencakup aplikasi otomasi proses kerja (business process) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
(2)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya meliputi: a. potensi dan peluang usaha; b. perencanaan umum penanaman modal; c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi; d. perkembangan realisasi penanaman modal; e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; f.
jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
g. tata cara layanan pengaduan; dan h. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Penanaman Modal. Pasal 19 PTSP dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban: a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi; b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja
(business
process)
pelayanan
Perizinan
dan
Nonperizinan, serta data dan informasi; c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) dengan pihak terkait; d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
e. menyediakan …
- 16 e. menyediakan jejak audit (audit trail); dan f.
menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang
disampaikan
Kementerian/Lembaga,
BPMPTSP
Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota melalui PSE. Pasal 20 PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dilakukan melalui SPIPISE. Pasal 21 (1)
Kementerian/Lembaga
yang
memiliki
kewenangan
Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan Service Level Arrangement (SLA) serta informasi potensi
Penanaman Modal kepada
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau BPMPTSP Provinsi
dan
BPMPTSP
Kabupaten/Kota
dan
secara
bertahap mengintegrasikan dengan PSE. (2)
Kementerian/Lembaga
yang
memiliki
kewenangan
Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah
yang
belum
memberikan
pendelegasian
wewenang atau pelimpahan wewenang kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: a. menetapkan tingkat layanan SLA; dan b. menggunakan standar data referensi yang ditetapkan PSE. (3)
BPMPTSP
Provinsi
dan
BPMPTSP
Kabupaten/Kota
menggunakan standar data referensi yang ditetapkan dalam SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi jenis, persyaratan …
- 17 persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan SLA serta informasi
potensi
Penanaman
Modal
daerah
kepada
Badan Koordinasi Penanaman Modal. (4)
Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota
menyediakan
perangkat
pendukung
untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan (interkoneksi) PSE di lingkungan masing-masing.
Pasal 22 (1)
Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota memiliki hak akses terhadap PSE.
(2)
Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.
Pasal 23 (1)
Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota yang menggunakan PSE menyediakan jejak audit (audit trail) atas seluruh kegiatan dalam PSE.
(2)
Jejak
audit
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE. (3)
Badan
Koordinasi
Lembaga
Penanaman
BPMPTSP
Modal,
Provinsi,
dan
Kementerian/ BPMPTSP
Kabupaten/Kota menggunakan jejak audit yang ada di PSE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi. Pasal 24 Dalam menyelenggarakan PSE tanggung jawab pembiayaan dibebankan kepada: a. Badan …
- 18 a. Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk antarmuka sistem (interface) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ke
kementerian/lembaga,
BPMPTSP
Provinsi,
dan
BPMPTSP Kabupaten/Kota; b. Kementerian/lembaga untuk jaringan dan keterhubungan dari BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota; c. Pemerintah Provinsi, untuk jaringan dan keterhubungan dari BPMPTSP Provinsi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan BPMPTSP Kabupaten/Kota; dan d. Pemerintah
Kabupaten/Kota,
untuk
jaringan
dan
keterhubungan dari BPMPTSP Kabupaten/Kota ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan BPMPTSP Provinsi.
Pasal 25 (1) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan PSE diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2) Ketentuan pelaksanaan SPIPISE diatur dengan Peraturan Kepala/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BAB VI PEMBIAYAAN PTSP Pasal 26 Biaya
yang
diperlukan
oleh
pemerintah
daerah
untuk
penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
Pasal …
- 19 Pasal 27 (1)
Segala penerimaan negara yang timbul dari pelayanan Perizinan
dan
pemerintahan diserahkan ketentuan
Nonperizinan yang
menjadi
kepada peraturan
yang merupakan urusan kewenangan
Pemerintah
Kementerian/Lembaga perundang-undangan
sesuai
di
bidang
penerimaan negara bukan pajak. (2)
Segala penerimaan daerah yang timbul dari pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan pemerintahan daerah diserahkan kepada daerah sesuai ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
pajak dan retribusi daerah. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: a. Dalam
hal
BPMPTSP
Provinsi
atau
BPMPTSP
Kabupaten/Kota belum terbentuk, permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang telah disampaikan kepada daerah dan belum memperoleh persetujuan diselesaikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang. b. Dalam
hal
BPMPTSP
Provinsi
atau
BPMPTSP
Kabupaten/Kota telah terbentuk permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang telah disampaikan kepada daerah dan belum memperoleh persetujuan diselesaikan lebih lanjut oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/ Kota.
Pasal …
- 20 Pasal 29 (1)
Pemerintah
daerah
yang
belum
membentuk
atau
menetapkan penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3), agar membentuk dan mengoperasikan PTSP paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. (2)
Pemerintah
daerah
yang
telah
membentuk
atau
menetapkan penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) namun belum beroperasi, segera mengoperasikan PTSP paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. Pasal 30 (1)
Peraturan
Menteri/Kepala
Lembaga
mengenai
pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang Pemberian
Perizinan
dan
Nonperizinan
di
bidang
Penanaman Modal yang diberikan kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman
Bupati/Walikota
Modal,
sebelum
Gubernur,
ditetapkannya
dan/atau Peraturan
Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. (2)
Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang pemberian
Perizinan
dan
Nonperizinan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang belum diberikan Menteri/Kepala Lembaga kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada saat ditetapkannya Peraturan Presiden ini, dilakukan paling lambat 24 (dua puluh
empat)
bulan
sejak
Peraturan
Presiden
ini
diundangkan. (3) Menteri …
- 21 (3)
Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka pendelegasian wewenang
atau
pelimpahan
dimaksud
pada
ayat
penyederhanaan Nonperizinan
(1)
tahapan
untuk
wewenang
dan
ayat
(2),
memperoleh
setiap
jenis
sebagaimana melakukan
Perizinan
dan
Perizinan
dan
Nonperizinan yang berada dalam lingkup tugas dan kewenangannya paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. (4)
Penyederhanaan Nonperizinan
tahapan
sebagaimana
memperoleh dimaksud
Perizinan pada
dan
ayat
(3),
dilakukan Menteri/Kepala Lembaga secara berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait tanpa mengurangi faktor keselamatan, keamanan, kesehatan dan perlindungan lingkungan dari kegiatan Penanaman Modal. Pasal 31 (1)
Perizinan dan Nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan
dan
diperpanjang
Nonperizinan sesuai
dengan
tersebut ketentuan
dan
dapat
peraturan
perundang-undangan. (2)
Penanam Modal yang sebelumnya telah memperoleh Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membutuhkan Perizinan dan Nonperizinan lebih lanjut, permohonannya diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
Pasal …
- 22 Pasal 32 Badan yang telah melaksanakan fungsi pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
secara
terpadu
satu
pintu
sebelum
berlakunya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya
BPMPTSP
Provinsi
atau
BPMPTSP
Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
di
Bidang
Penanaman
Modal
dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34 Peraturan yang mengatur PTSP yang telah ada disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
Pasal 35 Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar …
- 23 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 221
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,
Ratih Nurdiati
PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG, Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 2. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
1
6. Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); dan 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang. 5. Perangkat
Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tangerang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
8. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelayanan Teknis di Lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki jabatan fungsional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
2
BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 2 Susunan organisasi Badan adalah : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; 2. Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal. d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan; 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat. e. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; 2. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan. f. Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; 2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi. g. UPT; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 3 (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 2. pemberian dukungan dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 4. pelaksanaan ketatausahaan Badan; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
3
(3) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : 1. penatausahaan urusan umum; 2. penatausahaan urusan keuangan; 3. penatausahaan urusan kepegawaian; dan 4. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan. 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT di lingkungan Badan. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian. (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah : 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas; 3. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Badan; 4. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan; 8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Badan; 9. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD; 10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
4
Pasal 6 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan. (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah : 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; 2. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Badan; 3. melakukan penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan; 8. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah : 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian 2.
3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Perencanaan; melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK); melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan; melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan; melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan; melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan; melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan dan laporan kedinasan lainnya; melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
5
(3) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Paragraf 3 Bidang Pelayanan Penanaman Modal Pasal 8 (1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pelayanan di bidang penanaman modal. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi : 1. koordinasi pelayanan perizinan penanaman modal; 2. koordinasi pemberian fasilitasi dalam kegiatan penanaman modal; 3. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal; dan 4. penyelenggaraan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal. (3) Bidang Pelayanan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Pasal 9 (1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang berkenaan dengan pelayanan perizinan penanaman modal. (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan penanaman modal; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan penanaman modal; 4. melakukan pendataan dan pendaftaran permohonan perizinan; 5. melakukan penelitian dan evaluasi permohonan perizinan; 6. melakukan klasifikasikan perizinan penanaman modal; 7. melakukan koordinasi serta penetapan objek dengan melakukan peninjauan lapangan; 8. melakukan penyiapan ketetapan retribusi pelayanan perizinan; 9. melakukan administrasi akta perizinan dan pendokumentasian arsip akta perizinan; 10. melakukan penerbitan dan distribusi akta perizinan ke SKPD terkait; 11. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; dan 12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
6
Pasal 10 (1) Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang berkenaan dengan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal. (2) Uraian tugas Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal; 4. melakukan pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 5. melakukan koordinasi dan pemberian fasilitasi dalam kegiatan penanaman modal; 6. melakukan koordinasi dan penyelenggaraan promosi penanaman modal; 7. melakukan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi penanaman modal Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat; 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Paragraf 4 Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 11 (1) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pelayanan perizinan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 1. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pemerintahan; 2. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat; 3. koordinasi pelayanan perizinan pemerintahan; dan 4. koordinasi pelayanan perizinan kesejahteraan rakyat. (3) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
7
Pasal 12 (1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkenaan dengan pelayanan perizinan di bidang pemerintahan. (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan di bidang pemerintahan; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan di bidang pemerintahan; 4. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang pemerintahan; 5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang pemerintahan; 6. melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan di bidang pemerintahan; 7. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang pemerintahan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental; 8. melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang pemerintahan; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 13 (1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkenaan dengan pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat. (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat; 4. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat;
8
5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan
di bidang kesejahteraan rakyat; 6. melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan di bidang kesejahteraan rakyat; 7. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental; 8. melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Paragraf 5 Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan Pasal 14 (1) Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pelayanan perizinan di bidang pembangunan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mempunyai fungsi : 1. penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; 2. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Administrasi Bangunan; 3. koordinasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; dan 4. koordinasi pelayanan perizinan di bidang Administrasi Bangunan. (3) Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Pasal 15 (1) Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan yang berkenaan dengan pelayanan izin mendirikan bangunan. (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan; 4. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; 5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis Izin Mendirikan Bangunan;
9
6. melakukan penerbitan dan distribusi surat Izin Mendirikan Bangunan; 7. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental; 8. melakukan pengendalian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan. Pasal 16 (1) Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan yang berkenaan dengan pelayanan administrasi bangunan. (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan administrasi bangunan; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan administrasi bangunan; 4. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan di bidang administrasi bangunan; 5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan di bidang administrasi bangunan; 6. melakukan penerbitan dan distribusi dokumen di bidang administrasi bangunan; 7. melakukan pengendalian pelayanan di bidang administrasi bangunan; 8. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan di bidang administrasi bangunan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan. Paragraf 6 Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi Pasal 17 (1) Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pengelolaan data dan sistem informasi serta penanganan pengaduan dan advokasi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi mempunyai fungsi :
10
1. 2. 3. 4.
penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem informasi; penyelenggaraan penanganan pengaduan dan advokasi; koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi; dan koordinasi penanganan pengaduan dan advokasi.
(3) Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Pasal 18 (1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi yang berkenaan dengan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan. (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan data dan sistem informasi perizinan; 3. melakukan pengumpulan data, informasi, peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi dan sistem informasi perizinan; 4. melakukan perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik; 5. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan; 6. melakukan koordinasi pengembangan sistem informasi manajemen perizinan; 7. melakukan pengelolaan data perizinan; 8. melakukan penyusunan database perizinan dan pemeliharaan database perizinan; 9. melakukan penyajian informasi perizinan; 10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; dan 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi. Pasal 19 (1) Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi yang berkenaan dengan penanganan pengaduan dan advokasi di bidang perizinan dan non perizinan. (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
11
2. melakukan
3.
4.
5. 6. 7. 8. 9.
penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan dan advokasi di bidang perizinan dan non perizinan; melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan dan advokasi di bidang perizinan dan non perizinan; melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tata cara penanganan pengaduan dan advokasi di bidang perizinan dan non perizinan; melakukan penyuluhan dan pemberian informasi layanan perizinan, advice planning serta pengelolaan dan operasionalisasi call center; melakukan penanganan pengaduan dan advokasi; melakukan klarifikasi, koordinasi dan advokasi terhadap permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan; melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Penanganan Pengaduan dan Advokasi; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 20 (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior. (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB III TATA KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 21 (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan dan masing-masing unit kerja di lingkungan Badan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. (2) Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Badan dilaksanakan oleh Kepala Badan bersama-sama dengan Sekretaris, BidangBidang, Sub Bagian-Sub Bagian, Sub Bidang-Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan.
12
(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang memiliki kaitan fungsi dengan Badan. (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Badan di bawahnya atau pegawai yang membantunya. (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. (6) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.
(1) (2)
(3)
(4)
Bagian Kedua Pelaporan Pasal 22 Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Badan yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Badan yang dibawahkannya tersebut. Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 23 (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya. (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 24 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 25 Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Badan berasal dari Angga ran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.
13
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang memuat pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Badan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 22 Desember 2014 WALIKOTA TANGERANG,
Cap/Ttd H. ARIEF R WISMANSYAH
Diundangkan di Tangerang Pada Tanggal 22 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd DADI BUDAERI
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 83
14
