Satuan Kerja : Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

Satuan Kerja : Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Jenis Pelayanan : 1. Ijin Usaha Industri ( IUI ) NO

KOMPONEN

1 Dasar Hukum

URAIAN 1 2 3 4 5 6 7 8

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Kewenangan Industri Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang berguna Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Kegiatan dan atau usaha yang wajib dilengkapi dengan AMDAL Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri

9 Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industrian Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak menggunakan SDA secara berlebihan 10 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri 11 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 13 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 14 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

1 2 3 4 5

Foto copy akta pendirian perusahaan Foto copy KTP pemilik / penanggungjawab perusahaan Foto copy Ijin Gangguan Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan

1 2 3 4 5

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh petugas front office Entry data oleh petugas back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis

1

.

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat Ijin Usaha Industri (IUI) Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan surat ijin oleh Kepala SKPD Registrasi surat ijin Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan surat ijin kepada pemohon Pengarsipan

4 Jangka Waktu Penyelesaian

14 hari kerja jika berkas lengkap dan benar

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Industri (IUI)

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas

8 Kompetensi Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Kalkulator Papan informasi Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Kendaraan Operasional Telepon / Faximili

I. Pengetahuan : 1 Memahami peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Industri (IUI) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1

2

.

II. Sikap : 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan : Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Oleh Kasi Penanaman Modal dan Kepala Kantor 1 2 3 4

Kotak Saran Email : [email protected] Telepon/fax : 024 - 6921908 Surat Pos / datang langsung : KPMPT Jl. Gatot Subroto No. 104 Ungaran

11 Jumlah Pelaksana

6 orang

12 Jaminan Pelayanan

Melalui Maklumat Pelayanan dengan melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan

13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Nomor Registrasi Surat Ijin Usaha Industri (IUI)

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilaksanakan secara periodik Per Bulan

3

.

Jenis Pelayanan : 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP) NO 1 Dasar Hukum

KOMPONEN

URAIAN 1 2 3 4

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 /M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 /M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 8 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

A. Baru Perusahaan Terbatas : 1. Foto copy akte notaris pendirian perusahaan 2. Foto copy akte perubahan perusahaan ( apabila ada ) 3. Foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Foto copy KTP penanggung jawab / direktur utama perusahaan 5. Surat pernyataan dari pemohon SIUP yang berisi : a. tentang lokasi usaha perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau pejabat yang berwenang b. tentang bahwa pemohon SIUP baru belum pernah memiliki SIUP 6. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 7. Foto copy Ijin Gangguan (HO) 8. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat 9. Foto penanggungjawab atau direktur utama perusahaan ukuran 3 x 4 cm ( 2 lembar ) Koperasi : 1. Foto copy akta notaris pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang 2. Foto copy KTP penanggungjwab atau pengurus koperasi 3. Surat pernyataan pemohon SIUP yang berisi : a. tentang lokasi usaha perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau pejabat yang berwenang b. tentang bahwa pemohon SIUP baru belum pernah memiliki SIUP

4

.

4. 5. 6. 7.

Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Foto copy Ijin Gangguan (HO) Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat Foto penanggungjawab atau pengurus koperasi ukuran 3 x 4 cm ( 2 lembar )

CV atau Firma : 1. Foto copy akta notaris pendirian perusahaan / akta notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri 2. Foto copy KTP pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan 3. Surat pernyataan pemohon SIUP yang berisi : a. tentang lokasi usaha perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau pejabat yang berwenang b. tentang bahwa pemohon SIUP baru belum pernah memiliki SIUP 4. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 5. Foto copy Ijin Gangguan (HO) 6. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat 7. Foto penanggungjawab atau pengurus koperasi ukuran 3 x 4 cm ( 2 lembar ) Perorangan : 1. Foto copy KTP pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan 2. Surat pernyataan pemohon SIUP yang berisi : a. tentang lokasi usaha perusahaan diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau pejabat yang berwenang b. tentang bahwa pemohon SIUP baru belum pernah memiliki SIUP 3. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 4. Foto copy Ijin Gangguan (HO) 5. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat 6. Foto penanggungjawab atau pengurus koperasi ukuran 3 x 4 cm ( 2 lembar ) B. Pendaftaran Ulang : 1. SIUP asli 2. Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk PT ) 3. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan 4. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 5. Foto copy Ijin Gangguan (HO) 6. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat

5

.

C. Pembukaan kantor cabang / perwakilan perusahaan : 1. Foto copy SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP 2. Foto copy dokumen pembukaan kantor cabang / perwakilan perusahaan 3. Foto copy KTP dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang / perwakilan perusahaan 4. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha kantor cabang / perwakilan perusahaan diketahui Kepala Kelurahan / Desa / Pasar atau pejabat yang berwenang

D. Perubahan : 1. Surat permohonan SIUP 2. SIUP Asli 3. Neraca perusahaan ( tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas ) 4. Data pendukung perubahan 5. Foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm ( 2 lembar ) E. Penggantian : SIUP yang hilang : 1. Surat permohonan 2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian 3. Foto copy SIUP yang lama ( apabila ada ) 4. Foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm ( 2 lbr ) SIUP yang rusak : 1. Surat permohonan 2. SIUP asli 3. Foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm ( 2 lbr ) 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Registrasi oleh back oofice Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan surat ijin usah perdagangan (SIUP) kepada pemohon

6

.


3 hari kerja jika berkas telah lengkap dan benar

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

1 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 2 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Cabang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Kalkulator Papan informasi Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Telepon / Fax

I. Pengetahuan : 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap : 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun

7

.

III. Ketrampilan : Bisa Mengoperasionalkan komputer 9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Kotak Saran Email : [email protected] Telepon/fax : 024 - 6921908 Surat Pos / datang langsung : KPMPT Jl. Gatot Subroto No. 104 Ungaran

11 Jumlah Pelaksana

6 orang


Melalui Maklumat Pelayanan dengan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan


Nomor Registrasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)



8

.

Jenis Pelayanan : 3. Ijin Usaha Rumah Makan NO

KOMPONEN

1 Dasar Hukum

URAIAN 1 2 3 4 5

Undang - Undang Nomor 10 Th 2009 tentang Kepariwisataan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan & Minuman Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

6 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Petunjuk Operasional Perijinan Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Pariwisata Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 9 Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang SOP Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Kab. Semarang 10 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan


1 2 3 4

Surat Pengantar dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui Camat Foto copy KTP pemohon Foto copy Akte pendirian badan usaha dilampiri pengesahan instansi yang berwenang Keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha yang akan dijalankan yang dilampiri gambar situasi dan gambar denah yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan

5 6 7 8 9 10 11 12

Daftar inventaris perlengkapan dan atau peralatan kerja yang akan digunakan Data personil yang dipekerjakan Pernyatan kesanggupan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku Surat kuasa ( apabila dikuasakan ) Foto copy ijin tempat usaha / ijin gangguan Foto copy sertifikat laik sehat Foto copy IMB Rekomendasi teknis dari BKPP teknis (bagi ijin baru)

1 2 3 4 5

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis

9

.

6 7 8 9 10 11 12 13

Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan surat ijin oleh Kepala SKPD Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan surat ijin kepada pemohon Pengarsipan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Rumah Makan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Kalkulator Papan informasi Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Kendaraan Operasional Telepon / Fax

I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Rumah Makan 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah

10

.

4 5 6 7 8 9

Ketelitian Kejujuran Responsif Kerjasama Disiplin Sopan santun

III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer 9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Kotak Saran Email : [email protected] Telepon/fax : 024 - 6921908 Surat Pos : KPMPT Jl. Gatot Subroto No. 104 Ungaran

11 Jumlah Pelaksana

6 orang


Melalui Maklumat Pelayanan dengan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan


Nomor Registrasi Ijin Usaha Rumah Makan



11

.

Jenis Pelayanan : 4. Ijin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 2 3 4 5 6

Undang-Undang Nomor 10 Th 2009 tentang Kepariwisataan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Petunjuk Operasional Perijinan Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Pariwisata Kabupaten Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan


1 2 3 4


5 6 7 8 9 10 11 12

Daftar inventaris perlengkapan dan atau peralatan kerja yang akan digunakan Data personil yang dipekerjakan Pernyatan kesanggupan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku Surat kuasa ( apabila dikuasakan ) Foto copy ijin tempat usaha / ijin gangguan Foto copy sertifikat laik sehat Foto copy IMB Rekomendasi teknis dari BKPP teknis (bagi ijin baru)

1 2 3 4 5 6

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis

12

.

7 8 9 10 11 12 13

Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata


1 Gedung kantor 2 Ruang tunggu 3 Ruang pelayanan 4 Seperangkat komputer + IT 5 Alat tulis 6 Meja dan kursi 7 Kotak pengaduan/saran 8 Kalkulator 9 Papan informasi 10 Papan Mekanisme Pelayanan 11 Booklet/ brosur 12 Kendaraan Operasional 13 Telepon / Fax


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 13

.

4 5 6 7 8 9


III. Ketrampilan Mampu mengoperasionalkan komputer 9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan



11 Jumlah Pelaksana

6 orang


Melalui maklumat pelayanan dengan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan


Nomor Registrasi khusus Ijin Obyek dan Daya Tarik Wisata



14

.

Jenis Pelayanan : 5. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 2 3 4 5 6

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

7 Peraturan Bupati Semarang No.6 Tahun 2005 tentang Petunjuk Operasional Perijinan Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Pariwisata Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang No.32 Tahun 2011 tentang SOP Usaha Hiburan & Rekreasi di Kab. Semarang 9 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 10 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Surat Pengantar dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui Camat Foto copy KTP pemohon Foto copy Akte pendirian badan usaha dilampiri pengesahan instansi yang berwenang Keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha yang akan dijalankan yang dilampiri gambar situasi dan gambar denah yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan Daftar inventaris perlengkapan dan atau peralatan kerja yang akan digunakan Data personil yang dipekerjakan Pernyatan kesanggupan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku Surat kuasa ( apabila dikuasakan ) Foto copy ijin tempat usaha / ijin gangguan Foto copy sertifikat laik sehat Foto copy IMB Rekomendasi teknis dari BKPP teknis (bagi ijin baru)


1 2 3 4 5 6


15

.

7 8 9 10 11 12 13




5 Biaya / Tarif 6 Produk Pelayanan

Gratis Surat Ijin Usaha Rekreasi Dan Hiburan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Kalkulator Papan informasi Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Kendaraan Operasional Telepon / fax

I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Rekreasi Dan Hiburan 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran

16

.

6 7 8 9

Responsif Kerjasama Disiplin Sopan santun




11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha Rekreasi Dan Hiburan



17

.

Jenis Pelayanan : 6. Ijin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 2 3 4 5 6

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Lokasi Perusahaan Peternakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 8 Keputusan Bupati Semarang Nomor :536/142/1990 tentang Penetapan Lokasi Untuk Perusahaan Peternakan Ayam di Wilayah Kab. Daerah Tingkat II Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

Ijin Usaha Peternakan : 1. Surat keterangan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat tentang rencana akan adanya usaha peternakan 2. Daftar isisan usaha peternakan 3. Foto copy KTP 4. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha dan perubahannya (bila ada) serta pengesahan 5. Foto copy Ijin Gangguan ( HO ) 6. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 7. Foto copy pemilikan / penggunaan tanah 8. Foto copy NPWP 9. Gambar / denah tata letak bangunan / penggunaan tanah Tanda Daftar Usaha Peternakan 1. Surat keterangan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat 2. Daftar isian usaha peternakan 3. Foto copy KTP 4. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha 5. Foto copy Ijin Gangguan ( HO)

18

.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

1 Surat Ijin Usaha Peternakan 2 Surat Tanda Daftar Peternakan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Kalkulator Papan informasi Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Kendaraan Operasional Telepon/Fax

19

.


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer

9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan



11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan



20

.

Jenis Pelayanan : 7. Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tantang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 5 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 6 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan

2 Persyaratan Pelayanan

1 Penggilingan padi, huller dan penyosohan beras : 1. Foto copy bukti pemilikan tanah yang pemohon atau bukti sewa menyewa tanah 2. Foto copy KTP pemohon 3. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) 4. Foto copy surat ijin gangguan (HO) 5. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 6. Daftar isian atau formulir 7. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat 2 Penggilingan padi, huller dan penyosohan beras mobil : 1. Foto copy KTP pemohon 2. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) 3. Daftar isian atau formulir 4. Kelayakan kendaraan 5, Foto copy SIM pemohon


1 2 3 4 5 6


21

.

7 8 9 10 11 12 13



14 hari kerja bila berkas telah lengkap dan benar

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

1 Surat Ijin Penggilingan Padi Huller Dan Penyosohan Beras 2 Surat Ijin Penggilingan Padi Huller Dan Penyosohan Beras Mobil


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi

22

.

3 4 5 6 7 8 9

Ramah Ketelitian Kejujuran Responsif Kerjasama Disiplin Sopan santun



11 Jumlah Pelaksana

Kotak Saran Email : [email protected] Telepon/fax : 024 - 6921908 Surat Pos : KPMPT Jl. Gatot Subroto No. 104 Ungaran 6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras



23

.

Jenis Pelayanan : 8. Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol. C No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 2 3 4

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol. C Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

5 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 6 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

I. Baru : a. Eksplorasi 1 Foto copy KTP 2 Peta wilayah eksplorasi yang akan diteliti 3 Surat keterangan keahlian dibidang pertambangan 4 Akta pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan hukum b. Eksploitasi 1 Foto copy KTP 2 Peta wilayah eksploitasi 3 Bukti status tanah (sewa atau hak milik) 4 Akta pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan hukum 5 Tanda bukti penyetoran uang jaminan eksploitasi 6 Ijin penggunaan bahan peledak (bagi yang menggunakan) 7 Dokumen UKL-UPL 8 Ijin gangguan II. Pembaharuan : a. Eksploitasi 1 Foto copy SIPD yang akan diperbaharui 2 Peta wilayah 3 Laporan lengkap eksploitasi

24

.

b. Eksplorasi 1 Foto copy SIPD 2 Peta wilayah 3 Laporan lengkap eksploitasi 4 Laporan pengelolaan lingkungan semester akhir 5 Bukti pembayaran pajak untuk badan hukum 6 Bukti pembayaran pajak bumi bangunan 7 Bukti pembayaran pajak-pajak dan atau retribusi lain yang dikenakan untuk semester akhir 8 Ijin gangguan 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis (paling lama 7 hari) Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

1 Surat Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol. C 2 Surat Ijin Pembaharuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol. C


1 2 3 4 5

Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis

25

.

6 7 8 9 10 11 12 13 8 Kompetensi Pelaksana

Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Kalkulator Papan informasi Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Kendaraan operasional Telepon / fax

I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol. C 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer


11 Jumlah Pelaksana


Kotak Saran Email : [email protected] Telepon/fax : 024 - 6921908 Surat Pos : KPMPT Jl. Gatot Subroto No. 104 Ungaran 6 orang

26

.




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol. C


Dilaksanakan secara periodik Per Tri Wulan

27

.

Jenis Pelayanan : 9. Ijin Usaha Jasa Konstruksi No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 2 3 4 5

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa konstruksi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

6 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

I. IUJK Baru 1 Foto copy sertifikat dari asosiasi 2 Surat keterangan bukan PNS dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui Kecamatan bagi direktur yang asli 3 Surat keterangan domisili perusahaan dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui Kecamatan yang asli 4 Foto copy KTP Direktur 5 Pas foto hitam putih Direktur ukuran 4 x 6 sebanyak 3 ( tiga ) lembar 6 Foto copy NPWP terakhir 7 Foto copy akta pendirian dan perubahan-perubahannya bila pernah terjadi perubahan 8 Foto copy ijasah pendidikan terakhir direktur 9 Peralatan/perlengkapan kantor disertai dengan bukti kepemilikan 10 Peralatan perusahaan disertai dengan kwitansi pembelian bagi yang tidak memiliki wajib menyertakan surat keterangan sewa atau pinjam 11 Foto kantor perusahaan dan peralatan 12 Foto copy KTP, ijasah tenaga teknik dan ijasah tenaga non teknik yang dipekerjakan II. Perpanjangan IUJK 1 Foto copy sertifikat dari asosiasi 2 Surat keterangan bukan PNS dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui Kecamatan bagi direktur yang asli 3 Surat keterangan domisili perusahaan dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui Kecamatan yang asli

28

.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Foto copy KTP Direktur Pas foto hitam putih Direktur ukuran 4 x 6 sebanyak 3 ( tiga ) lembar Foto copy NPWP terakhir Foto copy akta pendirian dan perubahan-perubahannya bila pernah terjadi perubahan Foto copy ijasah pendidikan terakhir direktur Peralatan/perlengkapan kantor disertai dengan bukti kepemilikan Peralatan perusahaan disertai dengan kwitansi pembelian bagi yang tidak memiliki wajib menyertakan surat keterangan sewa atau pinjam Foto kantor perusahaan dan peralatan Foto copy KTP, ijasah tenaga teknik dan ijasah tenaga non teknik yang dipekerjakan Foto copy Ijin Usaha Konstruksi lama

III. Perubahan IUJK 1 IUJK asli 2 Foto copy KTP 3 Syarat lainnya yang berkaitan dengan perubahan IUJK 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




5 Biaya / Tarif

Gratis

29

.

6 Produk Pelayanan

1 Surat Ijin Usaha Konstruksi (IUJK) 2 Surat Perpanjangan Ijin Usaha Konstruksi (IUJK) 3 Surat Perubahan Ijin Usaha Konstruksi (IUJK)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Konstruksi (IUJK) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer

30

.




11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha Konstruksi (IUJK)



31

.

Jenis Pelayanan : 10. Ijin Reklame No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 2 3 4 5 6

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan & Penggunaan Bagian - bagian Jalan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Ijin reklame Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang


I. Reklame Baru Reklame yang bersifat permanen : 1. Foto copy KTP 2. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 3. Gambar dan denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan ijin 4. Foto copy IMB bagi penyelenggara reklame yang menggunakan bangunan / panggung permanen 5. Bukti pemilikan / pelimpahan / persetujuan tertulis penggunaan tanah penyelenggaraan reklame dari pemilik tanah 6. Surat kuasa bagi yang menguasakan Reklame yang bersifat non permanen 1. Foto copy KTP 2. Gambar dan denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan 3. Surat kuasa bagi yang menguasakan II. Perpanjangan 1. Foto copy KTP 2. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan bangunan / panggung permanen 3. Bukti kepemilikan tanah atau persetujuan tertulis penggunaan tanah untuk penyelenggaraan dari pemilik tanah 4. Asli ijin reklame terdahulu

32

.

III. Pemindahtanganan 1. Foto copy surat perjanjian pelimpahan atau pemindahtanganan hak atas ijin antara pemilik lama ke pemilik baru 2. Foto copy KTP 4. Asli ijin reklame terdahulu 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

1 Surat Ijin Reklame 2 Surat Perpanjangan Ijin Reklame 3 Surat Pemindahtanganan Ijin Reklame


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Kalkulator Papan informasi

33

.

10 11 12 13 8 Kompetensi Pelaksana

Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Kendaraan Operasional Telepon / fax

I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Reklame 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun


III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer Oleh Kasi Penanaman Modal dan Kepala Kantor 1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan

6 orang Melalui maklumat pelayanan dengan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan


Nomor Registrasi khusus Ijin Reklame



34

.

Jenis Pelayanan : 11. Ijin Pengelolaan Air Tanah No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 2 3 4 5

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6 7 8

Foto copy IMB dan ijin gangguan Peta situasi skala 1 : 10.000 informasi pengeboran air tanah (jika sumur bor) Dokumen UKL-UPL atau AMDAL Surat pernyataan kesanggupan memberikan bantuan air kepada masyarakat Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air ( water meter) Surat kesanggupan membuat sumur resapan Surat pernyataan tetangga (berkaitan dengan rencana pemboran yang diketahui Kepala Desa/Lurah) Surat pernyataan mematuhi ketentuan perizinan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi

35

.

10 11 12 13

Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan / Agenda izin



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Pemakaian Air Tanah & Pengusahaan Air Tanah



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Kalkulator Papan informasi Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Kendaraan operasional Telepon / fax

I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Pemakaian Air Tanah & Pengusahaan Air Tanah 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Ramah 3 Ketelitian 4 Kejujuran 5 Kerjasama 6 Disiplin 7 Sopan santun

36

.




11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Pemakaian Air Tanah & Pengusahaan Air Tanah


Dilaksanakan secara periodik Per Tri Wulan

37

.

Jenis Pelayanan : 12. Ijin Pengelolaan Sumber Daya ikan di Rawa Pening No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 2 3 4 5

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Rawa Pening Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

6 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 7 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan Perorangan : 1. Surat kuasa ( apabila dikuasakan ) 2. Foto copy KTP pemohon 3. Pas foto hitam putih ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar 4. Surat keterangan Kepala Desa / kelurahan tentang kegiatan usaha 5. Surat ijin lama ( bila untuk perpanjangan )


Badan hukum : 1. Surat kuasa ( apabila dikuasakan ) 2. Foto copy KTP pemohon 3. Pas foto hitam putih ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar 4. Surat keterangan Kepala Desa / kelurahan tentang kegiatan usaha 5. Surat ijin lama ( bila untuk perpanjangan ) 6. Foto copy akte pendirian yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang 7. Daftar keterangan usaha 8. Surat ijin lain yang diperlukan untuk usaha 9. Keterangan kerjasama dengan badan atau perorangan yang ada di Kab.Semarang ( untuk badan yang dari luar Kab. Semarang ) 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan

1 2 3 4

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office

38

.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 Jangka Waktu Penyelesaian 5 Biaya / Tarif

1 hari kerja jika berkas telah lengkap dan benar Budi Daya Ikan Air Tawar 1 Karamba Jaring Apung = Luas minimal 196 m² ( 7 x 7 m x 4 petak ) Rp. 2.000,- / m² 2 Karamba Tancap = Luas minimal 196 m² ( 7 x 7 m x 4 petak ) Rp. 1.000,- / m² 3 Karamba Widik = Luas minimal 500 m² Rp. 500,- / m² 4 Kolam Pemancingan Terapung = Luas minimal 400 m² Rp. 5.000,- / m² 5 Kolam Permanen (pembesaran, pembenihan, air deras) = Luas minimal 1.000 m² Rp. 100,- / m²

6 Produk Pelayanan 7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas

Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan

Surat Ijin Budidaya dan Penangkapan Ikan Di Rawa Pening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


39

.


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Budidaya dan Penangkapan Ikan Di Rawa Pening 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer




11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Budidaya dan Penangkapan Ikan Di Rawa Pening



40

.

Jenis Pelayanan : 13. Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras Beralkohol No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman beralkohol 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/Beralkohol (SIUP-MKB) Kab. Semarang 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Perda Kab. Semarang No. 14 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/Beralkohol (SIUP-MKB) Kab. Semarang 5 Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 6 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 8 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan


I. Penjual langsung untuk diminum di Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dalam Talam Selaka dan Bar, Pub, atau Klab Malam : 1 Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai penjual langsung 2 SIUP dan /atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel Khusus Hotel Bintang 3, 4, 5, atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Klab Malam dari Instansi yang berwenang. 3 4 5 6 7

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan ynag memperpanjang SIUP -MB Akta pendirian Pereroan Terbatas dan Pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas

8 9 10 11

Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan Surat pengantar dari kelurahan / desa diketahui oleh Camat Foto copy KTP Foto copy ijin gangguan

41

.

II. Penjual langsung, Pengecer di tempat tertentu lainnya dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempahrempah, jamu dan sejenisnya: 1 Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai penjual langsung minuman beralkohol tempat lainnya dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya


2 3 4 5 6 7 8

Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusu minuman beralkohol dari Camat setempat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol SIUP Kecil atau Menengah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan ynag memperpanjang SIUP -MB Akta pendirian Pereroan Terbatas dan Pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas

9 10 11 12

Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan Surat pengantar dari kelurahan / desa diketahui oleh Camat Foto copy KTP Foto copy ijin gangguan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




5 Biaya / Tarif

Rp. 4.500.000,-

42

.

6 Produk Pelayanan 7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas


Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras / Beralkohol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Papan informasi Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Kendaraan Operasional

I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras / Beralkohol 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer

9 Pengawasan internal

Oleh Kasi Penanaman Modal dan Kepala Kantor

43

.

10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras / Beralkohol



44

.

Jenis Pelayanan : 14. Ijin Usaha Akomodasi No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 2 3 4 5 6

Undang-Undang Nomor. 10 Th 2009 tentang Kepariwisataan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi Peraturan Bupati Semarang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Akomodasi Peraturan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

7 Peraturan Bupati Semarang No.6 Tahun 2005 tentang Petunjuk Operasional Perijinan Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Pariwisata Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang No.31 Tahun 2011 tentang SOP Usaha Akomodasi di Kab. Semarang 9 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 10 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan


1 2 3 4


5 6 7 8 9

Daftar inventaris perlengkapan dan atau peralatan kerja yang akan digunakan Data personil yang dipekerjakan Pernyatan kesanggupan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku Surat kuasa (apabila dikuasakan ) Foto copy ijin tempat usaha / ijin gangguan

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengambilan formulir Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin

45

.

9 10 11 12 13 14

Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Registrasi oleh back office Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Akomodasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Surat Ijin Usaha Akomodasi 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran

46

.

6 7 8 9


III. Ketrampilan Bisa Mengoperasionalkan komputer 9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan



11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha Akomodasi



47

.

Jenis Pelayanan : 15. Ijin Usaha dan Ijin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi s/d 2.000 M³/Tahun No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 2 3 4

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Kayu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Permen Kehutanan No. 35/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Kayu

5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 6 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang No. 64 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemberian Izin Usaha Dan Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 m³ / Tahun di Kabupaten Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

1 2 3 4 5 6 7

Mengisi daftar isian permohonan Rekomendasi / pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Akte pendirian perusahaan/koperasi yang telah disahkan pejabat berwenang beserta perubahanannya atau foto copy Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Izin Lokasi Izin tempat usaha Jaminan pasokan bahan baku (yang diketahui Kepala Dinas)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Registrasi oleh Back Office

48

.

12 Pemberitahuan kepada pemohon 13 Penyerahan ijin kepada pemohon 14 Pengarsipan 4 Jangka Waktu Penyelesaian


5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha dan Ijin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi s/d 2.000 M³/Tahun



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha dan Ijin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi s/d 2.000 M³/Tahun 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Ramah 3 Ketelitian 4 Kejujuran 5 Responsif 6 Kerjasama 7 Disiplin 8 Sopan santun

49

.




11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha dan Ijin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi s/d 2.000 M³/Tahun



50

.

Jenis Pelayanan : 16. Ijin Usaha Tempat Parkir No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Tempat Parkir di Kabupaten Semarang 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 5 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 6 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan


1 2 3 4 5 6 7 8

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) / SIM / Paspor / Kartu Identitas Bukti Kepememilikan Lahan / Sewa Lahan Denah Lokasi Gambar rencana induk yang akan dijadikan tempat parkir Ijin Gangguan (HO) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Surat Kuasa bila pengurusan ijin dikuasakan Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Registrasi oleh Back Office Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan

51

.



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Tempat Parkir



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Tempat Parkir 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun

52

.




11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha Tempat Parkir



53

.

Jenis Pelayanan : 17. Ijin Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 5 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 6 Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2012 TentangPerubahan Atas Perbup Semarang No. 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi / Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan



1 Foto copy surat Izin Lokasi dari Bupati untuk luas tanah lebih dari 10.000 m ² (sepuluh ribu meter persegi) atau foto copy surat keterangan tentang pemanfaatan dan penataan ruang atau yang dipersamakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk luas tanah sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) 2 3 4 5 6 7

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten Rekomendasi atas hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari SKPD yang membidangi perdagangan Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) Foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD

54

.

11 12 13 14

Registrasi oleh Back Office Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Ramah 3 Kejujuran 4 Responsif 5 Kerjasama 6 Disiplin 7 Sopan santun

55

.




11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)



56

.

Jenis Pelayanan : 18. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar 5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Waralaba 6 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 7 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 9 Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2012 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 11 Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi / Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang 12 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan



1 Foto copy surat Izin Lokasi dari Bupati untuk luas tanah lebih dari 10.000 m ² (sepuluh ribu meter persegi) atau foto copy surat keterangan tentang pemanfaatan dan penataan ruang atau yang dipersamakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk luas tanah sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) 2 3 4 5 6 7 8

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembada Independen yang berkompeten kecuali minimarket Rekomendasi atas hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari SKPD yang membidangi perdagangan Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) Foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1 2 3 4

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office

57

.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Registrasi oleh Back Office Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1

58

.

II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer 9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan



11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)



59

.

Jenis Pelayanan : 19. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 5 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 6 Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perbup Semarang No. 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 153 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi / Keterangan Lokasi di Kabupaten Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan



1 Foto copy surat Izin Lokasi dari Bupati untuk luas tanah lebih dari 10.000 m ² (sepuluh ribu meter persegi) atau foto copy surat keterangan tentang pemanfaatan dan penataan ruang atau yang dipersamakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk luas tanah sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) 2 3 4 5 6 7 8

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembada Independen yang berkompeten kecuali minimarket Rekomendasi atas hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari SKPD yang membidangi perdagangan Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) Foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9


60

.

10 11 12 13 14

Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Registrasi oleh Back Office Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif

61

.

7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer 9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan



11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)



62

.

Jenis Pelayanan : 20. Ijin Usaha Pemondokan No

Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 5 Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemondokan 6 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan


1 2 3 4 5 6 7 8

Surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan dimana usaha diselenggarakan yang diketahui oleh Camat. Surat Pengantar dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Camat. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik pemondokan yang masih berlaku. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan bangunan atau kepemilikan tanah dan bangunan Foto copy Ijin Gangguan (HO). Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan atau rumah tempat tinggal ata bangunan bagi penyelenggara usaha pemondokan yang bukan pemilik tanah, rumah tinggal atau bangunan Perjanjian sewadimaksud (apabila sewa)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Registrasi oleh Back Office Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan

63

.



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Pemondokan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Pemondokan 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun

64

.




11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Usaha Pemondokan



65

.

Jenis Pelayanan : 21. Ijin Bangunan No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5

Uraian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

6 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 7 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

I. IMB Baru : a. Untuk yang berbadan hukum 1 Mengisi formulir permohonan 2 Foto copy KTP 3 Foto copy hak atas tanah 4 Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir bagi tanah-tanah yang telah mendapatkan penetapan PBB 5 Surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Kelurahan 6 Surat Pernyataan Penggunaan tanah apabila bukan milik sendiri 7 Foto copy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan yang berwenang 8 Foto copy ijin lokasi 9 Surat pernyataan teknis 10 Gambar situasi lokasi bangunan 11 Site plant (tata letak bangunan terhadap lahan/kapling) 12 Rekaman gambar bangunan yaitu : denah, tampak dan potongan dengan skala 1 : 100 13 Izin pendirian tempat ibadah untuk bangunan keagamaan 14 Surat pernyataan penggunaan bangunan keagamaan 15 Kesanggupan menyusun UKL atau Amdal 16 Perhitungan konstruksi bangunan untuk 3 lantai ke atas 17 Perhitungan konstruksi tower

66

.

b. Untuk orang pribadi 1 Mengisi formulir permohonan 2 Foto copy KTP 3 Foto copy hak atas tanah 4 Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir bagi tanah-tanah yang telah mendapatkan penetapan PBB 5 Surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Kelurahan 6 Surat Pernyataan Penggunaan tanah apabila bukan milik sendiri 7 Surat pernyataan teknis 8 Gambar situasi lokasi bangunan 9 Rekaman gambar bangunan yaitu : denah, tampak dan potongan dengan skala 1 : 100 10 Perhitungan konstruksi bangunan untuk 3 lantai ke atas II. Pemindah tanganan izin 1 Permohonan Pemindah tanganan izin 2 Foto copy surat bukti pelimpahan hak (disahkan oleh notaris) 3 Foto copy KTP 4 Foto copy pelunasan PBB 5 Foto copy bukti hak atas tanah III. Perubahan Penggunaan Bangunan 1 Permohonan Perubahan Penggunaan Bangunan 2 Foto copy ijin bangunan 3 Foto copy KTP 4 Penggunaan bangunan yang dimohonkan 5 Foto copy izin gangguan bagi tempat usaha / kegiatan yang memerlukan izin gangguan 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9


67

.

10 11 12 13




5 Biaya / Tarif

Sesuai perda

6 Produk Pelayanan

1 Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 2 Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemindah Tanganan 3 Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Perubahan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13


Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Kalkulator Papan informasi Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Meja gambar Kendaraan operasional Telepon / Fax

I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian

68

.

5 6 7 8 9

Kejujuran Responsif Kerjasama Disiplin Sopan santun

III. Ketrampilan 1 Teknik gambar bangunan 2 Perhitungan Konstruksi 3 Perhitungan koefisien bangunan 4 Bisa mengoperasionalkan komputer 9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan



11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)


Dilaksanakan secara periodik Per Triwulan

69

.

Jenis Pelayanan : 22. Ijin Gangguan No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Undang-Undang Gangguan Staats blad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis Rencana Usaha Dan / Atau kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Perda Kab. Semarang No. 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

8 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 9 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 11 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Gangguan Baru/Perpanjangan 1 Mengisi formulir permohonan 2 Foto copy KTP 3 Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dimana usaha diselenggarakan yang diketahui oleh Camat 4 Foto copy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang 5 Keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha yang dimohonkan ijin gangguan yang dilampiri gambar situasi dan gambar denah yang asli rangkap 2 dengan perbandingan (skala) 1:200 atau 1:500 6 7 8 9

Daftar mesin-mesin dan atau peralatan kerja yang akan dipergunakan Foto copy IMB atau bukti telah mengajukan permohonan ijin bangunan bagi tempat usaha yang telah ada bangunannya Bukti pemilikan/pelimpahan/persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah Pernyataan persetujuan dari tetangga terdekat dan atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat

10 Data personil yang digunakan 11 Dokumen UKL - UPL atau SPPL 12 Surat kuasa bagi yang menguasakan

70

.

II. Pemindah tanganan izin 1 Foto copy surat perjanjian atau pemindahan hak atas ijin antara pemilik lama dan pemilik baru 2 Foto copy KTP 3 Foto copy Ijin Gangguan 4 Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang diketahui Camat 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan / Agenda izin



5 Biaya / Tarif

Sesuai Perda

6 Produk Pelayanan

1 Surat Ijin / Perpanjangan Ijin Gangguan (HO) 2 Surat Ijin Gangguan (HO) Pemindahtanganan


1 2 3 4 5 6 7 8

Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Papan informasi

71

.

9 10 11 12 8 Kompetensi Pelaksana

Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Kendaraan operasional Telepon / Fax

I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Gangguan (HO) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Ramah 3 Ketelitian 4 Kejujuran 5 Responsif 6 Disiplin 7 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer




11 Jumlah Pelaksana

7 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Gangguan (HO)



72

.

Jenis Pelayanan : 23. Ijin Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian ( IPPT ) No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4

Uraian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ijin Perubahan Tanah pertanian ke Non Pertanian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 6 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 7 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mengisi formulir permohonan Foto Copy bukti kepemilikan tanah yang dimohon Foto copy KTP pemohon Surat pernyataan kesanggupan menggunakan tanah sesuai ijin yang diberikan Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat Bukti pelunasan PBB atas tanah yang dimohon Foto copy akta pendirian perusahaan atau ijin lokasi bagi perusahaan Gambar rencana induk penggunaan tanah yang dimohon Proposal/rencana kegiatan pembangunan Pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan


1 2 3 4 5 6 7 8 9


73

.

10 11 12 13



12 hari kerja jika berkas telah lengkap dan benar dan benar

5 Biaya / Tarif

Sesuai perda

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran Kalkulator Papan informasi Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Kendaraan operasional Telepon / Fax

I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Ramah 3 Ketelitian 4 Kejujuran 5 Responsif 6 Kerjasama 7 Disiplin

74

.




11 Jumlah Pelaksana

7 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT)



75

.

Jenis Pelayanan : 24. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5 6

Uraian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang


A. Baru Perusahaan berbentuk PT : 1. Akta asli pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia beserta foto copynya 2. Asli dan foto copy akta perubahan pendirian perusahaan bagi perseroan terbatas yang merubah akta 3. Asli dan foto copy keputusan pengesahan sebagai badan hukum 4. Foto copy KTP atau paspor direktur utama atau penanggung jawab 5. Foto copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 6. Surat Pengantar dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat Perusahaan Lain: 1. Asli dan foto copy akta pendirian perusahaan 2. Foto copy KTP atau paspor penanggung jawab / pengurus 3. Foto copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 4. Surat Pengantar dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat Perusahaan berbentuk CV : 1. Asli dan foto copy akta pendirian perusahaan 2. Foto copy KTP penanggung jawab / pengurus 3. Foto copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 4. Surat Pengantar dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat

76

.

Perusahaan berbentuk Firma 1. Asli dan foto copy akta pendirian perusahaan 2. Foto copy KTP penanggung jawab / pengurus 3. Foto copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 4. Surat Pengantar dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat Perusahaan berbentuk koperasi 1. Asli dan foto copy akta pendirian koperasi 2. Foto copy KTP ketua pengurus 3. Foto copy surat pengesahan sebagai badan hukum 4. Foto copy surat ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 5. Surat Pengantar dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat Perusahaan berbentuk Perorangan 1. Asli dan foto copy akta pendirian perusahaan 2. Foto copy KTP penanggung jawab / pemilik 3. Foto copy surat ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 4. Surat Pengantar dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat Kantor tunggal, kantor pusat / induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan, anak perusahaan kantor agen, kantor perwakilan perusahaan : 1. Asli dan foto copy akte pendirian perusahaan atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan 2. 3.

Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan Foto copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau kantor pusat perusahaan yang bersangkutan

4. Surat Pengantar dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat B. Perubahan Perusahaan Terbatas : 1. Asli dan foto copy akta perubahan anggaran dasar dan data akta perubahan yang telah disahkan 2. Asli dan foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan 3. Perubahan pengurus perusahaan yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Manusia dengan melampirkan : 1) Asli dan foto copy risalah / berita acara RUPS tentang perubahan pengurus atau akta bermeterai risalah / berita acara yang dibuat oleh notaris 2) Asli dan foto copy TDP 3) Foto copy bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau foto copy / resi pengiriman pos 4. Surat Pengantar dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat

77

.

Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan Lain : 1. Asli dan foto copy akta perubahan anggaran dasar dan data akta perubahan yang telah disahkan 2. Asli dan foto copy risalah / berita acara / keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal – hal yang didaftarkan dalam daftar perusahaan 3. Asli dan foto copy TDP 4. Surat Pengantar dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat C. Pembahuruan 1. TDP asli yang habis masa berlakunya 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)


1 2 3 4 5 6 7

Gedung kantor Ruang tunggu Ruang pelayanan Seperangkat komputer + IT Alat tulis Meja dan kursi Kotak pengaduan/saran

78

.

8 9 10 11 12 8 Kompetensi Pelaksana

Kalkulator Papan informasi Papan Mekanisme Pelayanan Booklet/ brosur Telepon / Fax

I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer




11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan

6 orang Melalui maklumat pelayanan dengan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan


Nomor Registrasi khusus Ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)



79

.

Jenis Pelayanan : 25. Tanda Daftar Gudang ( TDG ) No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 2 3 4

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/I/1998 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Foto copy Surat ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Foto copy KTP pengusaha / pemilik perusahaan Foto copy NPWP Foto copy perjanjian pemakaian penguasaan gudang dengan pemilik gudang ( apabila menyewa) Surat Keterangan lokasi gudang dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat Foto copy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Foto copy Ijin Gangguan ( HO ) Gambar denah / peta gudang


1 2 3 4 5 6 7 8 9


80

.

10 11 12 13

Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Tanda Daftar Gudang (TDG)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Tanda Daftar Gudang (TDG) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin

81

.




11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khususIjin Tanda Daftar Gudang (TDG)



82

.

Jenis Pelayanan : 26. Tanda Daftar Industri No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 2 3 4 5 6 7 8

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Kewenangan Pengaturan, Pembinaan & Kewenangan Industri Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang berguna Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Keg. dan atau usaha yang wajib dilengkapi dengan AMDAL Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri

9 Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industrian Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingk. Serta Tidak menggunakan SDA secara berlebihan 10 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri 11 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 13 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 14 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

1 Foto copy KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan 2 Persetujuan tetangga yang diketahui oleh ketua RT, RW dan Kepala Desa / Kelurahan 3 Surat Keterangan Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD

83

.



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Tanda Daftar Industri (TDI)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Tanda Daftar Industri (TDI) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Ramah 3 Ketelitian 4 Kejujuran 5 Responsif 6 Kerjasama 7 Disiplin 8 Sopan santun

84

.




11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Tanda Daftar Industri (TDI)



85

.

Jenis Pelayanan : 27. Tanda Daftar Waralaba No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Waralaba 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 5 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan


I. Permohonan Baru Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW) Pemberi berasal dari Dalam Negeri: 1 Foto copy izin teknis 2 Foto copy Prospektus Penawaran Waralaba 3 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4 Foto copy akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang untuk perusahaan yang berbadan hukum 5 Foto copy tanda bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 6 Foto copy KTP pemilik / penanggungjawab perusahaan II. Permohonan Baru Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW) Pemberi Lanjutan berasal dari Dalam Negeri: 1 Foto copy izin teknis 2 Foto copy Prospektus Penawaran Waralaba 3 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4 Foto copy STPW sebagai penerima waralaba 5 Foto copy akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang untuk perusahaan yang berbadan hukum 6 Foto copy tanda bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 7 Foto copy KTP pemilik / penanggungjawab perusahaan III. Permohonan Baru Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW) Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri: 1 Foto copy izin teknis 2 Foto copy Prospektus Penawaran Waralaba dari pemberi waralaba 3 Foto copy perjanjian waralaba 4 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5 Foto copy STPW pemberi waralaba 6 Foto copy akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang untuk perusahaan yang berbadan hukum

86

.

7 Foto copy tanda bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 8 Foto copy KTP pemilik / penanggungjawab perusahaan IV. Permohonan Baru Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW) Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri: 1 Foto copy izin teknis 2 Foto copy Prospektus Penawaran Waralaba dari pemberi waralaba 3 Foto copy perjanjian waralaba 4 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5 Foto copy STPW pemberi waralaba 6 Foto copy akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang untuk perusahaan yang berbadan hukum 7 Foto copy tanda bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 8 Foto copy KTP pemilik / penanggungjawab perusahaan V. Permohonan Baru Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW) Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri: 1 Foto copy izin teknis 2 Foto copy Prospektus Penawaran Waralaba dari pemberi waralaba 3 Foto copy perjanjian waralaba 4 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5 Foto copy STPW pemberi waralaba 6 Foto copy akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang untuk perusahaan yang berbadan hukum 7 Foto copy tanda bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 8 Foto copy KTP pemilik / penanggungjawab perusahaan VI. Permohonan Perpanjangan Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW) : 1 Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 2 Melampirkan persyaratan sesuai dengan permohonan awal STPW diajukan dan ditambah dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin

87

.

9 10 11 12 13 14 4 Jangka Waktu Penyelesaian

Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Registrasi oleh back office Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan 3 hari kerja jika berkas telah lengkap dan benar

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Tanda Daftar Waralaba



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Tanda Daftar Waralaba 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran

88

.

6 7 8 9





11 Jumlah Pelaksana

6 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Tanda Daftar Waralaba



89

.

Jenis Pelayanan : 28. Ijin Pendirian Tempat Pemakaman Umum No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 5 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan


1 Foto copy KTP pemohon 2 Foto copy Informasi tata ruang dari Bappeda 3 Ijin warga sekitar yang diketahui Lurah dan Camat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon mengajukan Berkas Permohonan ke Loket Berkas Permohonan diteliti oleh front office, apabilka sudah lengkap diagendakan Kunjungan Lokasi oleh tim teknis (paling lama 7 hari) Berkas Permohonan diteruskan untuk ditetapkan besar biaya/retribusi yang harus dibayar. Berkas diproses dan diterbitkan Pengesahan Izin Pengambilan Berkas Pembayaran di Kasir Pemberitahuan ke pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan



5 Biaya / Tarif

Sesuai perda

6 Produk Pelayanan

1 Surat Ijin Tempat Pemakaman Umum 2 Surat Ijin Pemindahan Jenasah, Abu Jenasah dan Kerangka Jenasah

90

.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Tempat Pemakaman Umum (TPU) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer




91

.

11 Jumlah Pelaksana

7 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Tempat Pemakaman Umum (TPU)



92

.

Jenis Pelayanan : 29. Ijin Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 2 3 4

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang


I. Pemakaman 1 Foto copy KTP Pemohon 2 Surat keterangan kematian 3 Foto copy KK dari keluarga jenazah II. Perabuan 1 Foto copy KTP pemohon ahli waris 2 Surat keterangan kematian dari Kelurahan 3 Surat keterangan diperabukan III. Pemindahan Jenazah 1 Permohonan ahli waris 2 Foto copy izin penggunaan tanah makam 3 Surat keterangan jalan dari instansi berwenang


1 2 3 4 5

Permohonan Pemakaman / Perabuan / Pemindahan Jenzah Verifikasi permohonan oleh front office Pemprosesan berkas oleh back office Pembuatan draft izin oleh back office Koreksi draft izin oleh Kasi yang membidangi

93

.

6 7 8 9

Penandatanganan draft izin oleh Kepala SKPD Pemberitahuan ke pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan / Agenda izin



5 Biaya / Tarif

sesuai perda

6 Produk Pelayanan

Pemberian Ijin Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Ramah 3 Ketelitian 4 Kejujuran 5 Responsif 6 Kerjasama 7 Disiplin

94

.




11 Jumlah Pelaksana

4 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat



95

.

Jenis Pelayanan : 30. Ijin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 2 3 4 5

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair Ke Lingkungan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fotokopi KTP pemohon atau yang dikuasakan Fotokopi Akta Pendirian yang disahkan oleh pejabat berwenang bagi yang berbadan hukum Fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan AMDAL / UKL-UPL / SPPL Hasil analisa limbah cair dalam 3 bulan terakhir bagi yang beroperasi dan dibuat oleh laboratorium yang terakreditasi Surat pernyataan kesanggupan mengoperasionalkan unit IPAL / SPAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat pembuangan limbah cair Lay out IPAL / SPAL dan narasi proses pengolahannya Lampiran lain sesuai isi formulir permohonan Fotokopi ijin lama bagi yang memperpanjang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengambilan formulir oleh pemohon Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Registrasi oleh back office

96

.



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin

97

.




11 Jumlah Pelaksana

7 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan



98

.

Jenis Pelayanan : 31. Ijin Mendirikan Rumah Sakit (Tipe C dan D) No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 / Menkes / PER / I / 2010 Tentang Perijinan Rumah Sakit 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 5 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Study kelayakan Rumah Sakit Master Plan Status kepemilikan rekomendasi ijin mendirikan rumah sakit dari Dinas Kesehata Kabupaten semarang Persyaratan pengolahan limbah meliputi UKL/UPL dan AMDAL Luas tanah dibuktikan dengan akte kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Foto copy Ijin Ganguan (HO) Foto copy ijin mendirikan Bangunan (IMB) Foto copy ijin penggunaan bangunan (IPB) Surat permohonan kepada Kepala KPMPT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Registrasi oleh back office Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon

99

.



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Pendirian Rumah Sakit (Tipe C dan D)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Pendirian Rumah Sakit (Tipe C dan D) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun

100

.




11 Jumlah Pelaksana

7 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Pendirian Rumah Sakit (Tipe C dan D)



101

.

Jenis Pelayanan : 32. Ijin Pendirian Klinik Rawat Inap dan Pelayanan Medik Dasar No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5

Uraian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Keputusan Mentreri Kesehatan Nomor 04 / Menkes / SKI / 2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666 / Menkes / SKI/ VI / 2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028 / Menkes / PER / I / 2011 Tentang Klinik Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang


1 2 3 4

Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Semarang Salinan/copy akte pendirian Badan Usaha Foto copy Identitas pemohon Salinan/copy bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau ijin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan

5 Foto copy dokumen UKL/UPL 6 Profil klinik yang akan didirikan, meliputi : a. Struktur organisasi b. tenaga dilengkapi dengan Surat Ijin Praktek (SIP) c. Sarana Prasarana d. Peralatan dan jenis pelayanan yang diberikan (untuk ketenagaan, sarana prasarana, peralatan dan jenis pelayanan harus sesuai dengan Kepmenkes nomor 666/Menkes/SK/VI/2007) 7 Foto copy ijin HO 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan

1 2 3 4 5 6 7

Pemohon menyerahkan berkas permohonan Verifikasi oleh front office Entry data oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat ijin

102

.

8 9 10 11 12 13

Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi Penandatanganan ijin oleh Kepala SKPD Registrasi oleh back office Pemberitahuan kepada pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Pendirian Klinik Rawat Inap dan Pelayanan Medik Dasar



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Pendirian Klinik Rawat Inap dan Pelayanan Medik Dasar 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran

103

.

6 7 8 9





11 Jumlah Pelaksana

7 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Pendirian Klinik Rawat Inap dan Pelayanan Medik Dasar



104

.

Jenis Pelayanan : 33. Ijin Operasional Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 2 3 4

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6 7 8

Permohonan izin operasional Foto copy izin lokasi Foto copy site plan TPBU Foto copy dokumen UKL/UPL Foto copy Akta badan usaha/perusahaan Foto copy IMB Foto copy rekomendasi dari Kemendagri Foto copy HO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Permohonan Pemakaman / Perabuan / Pemindahan Jenzah Verifikasi permohonan oleh front office Pemprosesan berkas oleh back office Pengiriman surat undangan ke tim teknis Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Pembuatan draft izin oleh back office Koreksi draft izin oleh Kasi yang membidangi Penandatanganan draft izin oleh Kepala SKPD Pemberitahuan ke pemohon Penyerahan ijin kepada pemohon Pengarsipan / Agenda izin



105

.

5 Biaya / Tarif

sesuai perda

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Operasional Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Operasional Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer

106

.




11 Jumlah Pelaksana

7 orang




Nomor Registrasi khusus Ijin Operasional Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)



107

.

Jenis Pelayanan : 34. Pendaftaran Penanaman Modal No 1 Dasar Hukum


Uraian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal di Kabupaten Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

A. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal PMDN yang nilai investasinya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang memerlukan dan yang tidak memerlukan fasilitas fiskal disampaikan kepada KPMPT. B Permohonan Pendaftaran diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia lainnya. C. Mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi 1. Foto copy KTP yang masih berlaku. 2. Foto copy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari menteri hukum dan HAM. 3. Foto copy NPWP baik untuk pemohon adalah perorangan maupun Badan Hukum. 4. Permohonan pendaftaran ditanda tangani diatas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan telah berbadan hukum). 5. Surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.


1 2 3 4 5 6 7 8

Pemohon mengisi formulir permohonan & melengkapi persayaratan Petugas Front office meneliti kelengkapan dokumen Verifikasi otensitas dokumen oleh back office Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan Membuat surat pemberitahuaan penyesuaian dokumen permohonan Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan dan pencetakan surat ijin Penandatanganan surat ijin oleh Kepala KPMPT Penomoran surat ijin dan Pengarsipan Pendistribusian surat ijin kepada pemohon

108

.



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Pendaftaran Penanaman Modal



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Pendaftaran Penanaman Modal 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Ramah 3 Ketelitian 4 Kejujuran 5 Responsif 6 Kerjasama 7 Disiplin 8 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer

109

.




11 Jumlah Pelaksana

5 orang




Nomor seri sertifikat / Nomor Registrasi khusus Ijin Pendaftaran Penanaman Modal



110

.

Jenis Pelayanan : 35. Ijin Prinsip Penanaman Modal No 1 Dasar Hukum


Uraian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang


Mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi : a. Bukti diri pemohon 1. Pendaftaran begi badan usaha yang telah melakukan pendaftran; 2. Foto copy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma atau Foto copy Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; 3. Foto copy pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang; 4. Foto copy KTP untuk perseorangan; 5. Foto copy NPWP. b. Keterangan rencana kegiatan, berupa: 1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart ); 2. Uraian kegiatan sektor jasa. c. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; d. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke KPMPT harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.


1 2 3 4 5

Pemohon mengisi formulir permohonan & melengkapi persayaratan Petugas Front office meneliti kelengkapan dokumen Verifikasi otensitas dokumen oleh back office Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan Membuat surat pemberitahuaan penyesuaian dokumen permohonan Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan dan pencetakan surat ijin

111

.

6 Penandatanganan surat ijin oleh Kepala KPMPT 7 Penomoran surat ijin dan Pengarsipan 8 Pendistribusian surat ijin kepada pemohon 4 Jangka Waktu Penyelesaian


5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Prinsip Penanaman Modal



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Prinsip Penanaman Modal 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Ramah 3 Kejujuran 4 Responsif 5 Kerjasama 6 Disiplin 7 Sopan santun

112

.




11 Jumlah Pelaksana

5 orang







113

.

Jenis Pelayanan : 36. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal No 1 Dasar Hukum


Uraian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal di Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

1 2 3 4

Mengisi formulir permohonan Foto copy ijin usaha, bila diperlukan Foto copy Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Keterangan rencana kegiatan, berupa - Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart); - Uraian kegiatan sektor jasa. 5 Foto copy ijin prinsip dan/atau perubahannya. 6 Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan nama dan negara asal pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan:presentase saham antara asing dan indonesia dalam hal modal perseroan atau terjadi perubahan - Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh notaris atau rekaman pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri dari pemegang saham baru; - Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir. 7 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 8 Permohonan Ijin Prinsip Perluasan: - Disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPMPT; - Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPMPT harus dilampiri surat kuasa.

114

.


1 2 3 4 5 6 7 8




5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Pemahaman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah

115

.

4 5 6 7 8 9





11 Jumlah Pelaksana

5 orang







116

.

Jenis Pelayanan : 37. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal No 1 Dasar Hukum



7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal di Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

A. Mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi : 1. Foto copy Ijin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya; 2. Foto copy Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; 3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan: - Keterangan rencana kegiatan, berupa Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart); - Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi terkait, bila dipersyaratkan. 4. Untuk Perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan: - Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh notaris atau rekaman pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri dari pemegang saham baru; - Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir. - Khusus untuk perusahaan terbuka (Tbk), permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di pasar modal. 5. Untuk Perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan; 6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 7. Permohonan Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal - Disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPMPT; - Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPMPT harus dilampiri surat kuasa.

117

.


1 2 3 4 5 6 7 8




5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah

118

.

4 5 6 7 8 9





11 Jumlah Pelaksana

5 orang







119

.

Jenis Pelayanan : 38. Ijin Usaha Penanaman Modal No 1 Dasar Hukum




A. Mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP), untuk permohonan Ijin Usaha atau Ijin Usaha Perluasan yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang 2. dan Fotobahan; copy Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; 3. Foto copy pendaftaran / Ijin Prinsip / Ijin Prinsip Perluasan / Surat Persetujuan Penanaman Modal / Ijin Usaha dan / atau Surat Persetujuan Perluasan Penanman Modal / Ijin Usaha Perluasan yang dimiliki; 4. Foto copy NPWP; 5. Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama: - Foto copy sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT; atau - Foto copy perjanjian sewa – menyewa tanah. 6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan: - Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); atau - Foto copy akta jual beli/perjanjian sewa-menyewa gedung/bangunan. 7. Foto copy Ijin Gangguan (UUG/HO) atau Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri; 8. Foto copy persetujuan/pengesahan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau foto copy persetujuan / pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungn (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 9. Permohonan ditandangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan; 10. Surat kuasa bermaterai cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas dari penerima kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

120

.


1 2 3 4 5 6 7 8




5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Penanaman Modal



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Penanaman Modal 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah

121

.

4 5 6 7 8 9





11 Jumlah Pelaksana

5 orang






Dilaksanakan secara periodik Per Semester

122

.

Jenis Pelayanan : 39. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal No 1 Dasar Hukum




1 Mengisi formulir permohonan 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP), untuk permohonan Ijin Usaha atau Ijin Usaha Perluasan yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 3 Foto copy Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; 4 Foto copy pendaftaran / Ijin Prinsip / Ijin Prinsip Perluasan / Surat Persetujuan Penanaman Modal / Ijin Usaha dan / atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal / Ijin Usaha Perluasan yang dimiliki; 5 Foto copy NPWP; 6 Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama: - Foto copy sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT; atau - Foto copy perjanjian sewa – menyewa tanah. 7 Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan: - Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); atau - Foto copy akta jual beli/perjanjian sewa-menyewa gedung/bangunan. 8 Foto copy Ijin Gangguan (UUG/HO) atau Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri; 9 Foto copy persetujuan/pengesahan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau foto copy persetujuan / pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungn (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 10 Permohonan ditandangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan; 11 Surat kuasa bermaterai cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas dari penerima kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

123

.


1 2 3 4 5 6 7 8




5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian

124

.

5 6 7 8 9

Kejujuran Responsif Kerjasama Disiplin Sopan santun




11 Jumlah Pelaksana

5 orang







125

.

Jenis Pelayanan : 40. Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal No 1 Dasar Hukum



7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang No. 94 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal di Kabupaten Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

1 Mengisi formulir permohonan 2 Foto copy Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; 3 Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (mergering company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 4 Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung (mergering company) tentang rencana penggabungan perusahaan dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. 5 Foto copy Ijin Usaha, Ijin Prinsip/Surat Pernyataan Persetujuan Penanaman Modal dan perubahannya dari masing-masing perusahaan; 6 Foto copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company); 7 Surat kuasa bermaterai cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas dari penerima kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.


1 2 3 4 5 6 7 8

Pemohon mengisi formulir permohonan & melengkapi persayaratan Petugas Front office meneliti kelengkapan dokumen Verifikasi otensitas dokumen oleh back office Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan Membuat surat pemberitahuaan penyesuaian dokumen permohonan Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan dan pencetakan surat ijin Penandatanganan surat ijin oleh Kepala KPMPT Penomoran surat ijin dan Pengarsipan Pendistribusian surat ijin oleh pemohon

126

.



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah 4 Ketelitian 5 Kejujuran 6 Responsif 7 Kerjasama 8 Disiplin 9 Sopan santun III. Ketrampilan Bisa mengoperasionalkan komputer

127

.




11 Jumlah Pelaksana

5 orang







128

.

Jenis Pelayanan : 41. Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal No 1 Dasar Hukum



7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 8 Peraturan Bupati Semarang No. 94 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal di Kabupaten Semarang 9 Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0151/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perijinan Dan Non Perijinan 2 Persyaratan Pelayanan

1 2 3 4

Mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi : Foto copy Ijin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya; Foto copy Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan: - Keterangan rencana kegiatan, berupa Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart); - Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi terkait, bila dipersyaratkan. 5 Untuk Perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan: - Kesepakatan para pemegang tentang presentase saham antara asing dan indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh notaris atau rekaman pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri dari pemegang saham baru; - Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir. - Khusus untuk perusahaan terbuka (Tbk), permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di pasar modal. 6 Untuk Perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan; 7 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 8 Permohonan Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal - Disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPMPT; - Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPMPT harus dilampiri surat kuas bermaterai cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas dari penerima kuasa. 9 Surat Permohonan dengan dilengkapi data pendukung atas perubahan yang diajukan.

129

.


1 2 3 4 5 6 7 8

Pemohon mengisi formulir permohonan & melengkapi persayaratan Petugas Front office meneliti kelengkapan dokumen Verifikasi otensitas dokumen oleh back office Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan Membuat surat pemberitahuaan penyesuaian dokumen permohonan Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan dan pencetakan ijin Penandatanganan surat ijin oleh Kepala KPMPT Penomoran surat ijin dan Pengarsipan Pendistribusian surat ijin oleh pemohon



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I. Pengetahuan 1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal 2 Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau sederajat, D3 dan / atau S 1 II. Sikap 1 Komunikatif 2 Kestabilan emosi 3 Ramah

130

.

4 5 6 7 8 9





11 Jumlah Pelaksana

5 orang







131

.

Satuan Kerja : Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

Recommend Documents