Pemerintah Kota Palembang. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pemerintah Kota Palembang

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang Tahun 2015 dapat selesai sesuai target waktu yang direncanakan. Renja ini disusun untuk memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategik (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Rencana Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi tahunan Rencana Strategik Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang, yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan target yang akan diraih Tahun 2015. Metode dan teknik penyusunan renja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut hendaknya akan lebih memotivasi untuk peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang ke depan. Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan Pemerintah Kota Palembang di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan renja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang Tahun 2015 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak atas keterbatasan tersebut. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta perlindungan-Nya bagi kita, Amin.

Palembang, 2 Oktober 2014

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dto

Diankis Julianto, ST NIP. 196206161993081001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.....................................................................

1

1.2 Landasan Hukum………………………………………………

2

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………

3

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………….…. ….

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014..................... 5 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan KPPT Kota Palembang……..…….. 7 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KPPT….. 7

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................. 10 3.2 Tujuan dan Sasaran ................................................................. 11 3.3 Program dan Kegiatan ............................................................. 13

Bab IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA 2015 Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Serta Tolok Ukur Kinerja Sasaran ...........................................................

BAB V

PENUTUP Penutup ......................................................................................

LAMPIRAN

15

19

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang. Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping

adanya

globalisasi.

Pola-pola

lama

dalam

penyelenggaraaan

Pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Pasal 151) menjelaskan Renstra SKPD

merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Pasal 19 UU Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan juga bahwa Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD hasil penetapan Kepala Daerah, dengan demikian Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan resmi daerah

yang dipersyaratkan untuk mengarahkan

pelayanan

SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD dan sangat erat kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka dokumen Renstra SKPD harus dapat menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu dari Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta menetapkan tolok ukur pencapaiannya. Selanjutnya Renstra SKPD tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD (Renja SKPD) dan harus dapat diterjemahkan secara

1 Renja SKPD Tahun 2015 – Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan lainnya seperti RKPD, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD serta isu stratejik yang berkembang setiap tahun. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun menjadi salah satu landasan berpijak dan tolak ukur tujuan, sasaran serta Indikator

Kinerja

sasaran

mempertanggungjawabkan Instrumen

yang

yang

akan

keberhasilan

digunakan

SKPD

dicapai

dan dalam

setiap

kegagalan

tahunnya

Pemerintah

memenuhi

kewajiban

guna Daerah. untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

1.2

LANDASAN HUKUM 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pemabangunan Dearah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689). 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama 10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor. 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2009; 11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang 12. Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 12010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang perijinan dan non perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang; 13. Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang; 14. Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang;

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Palembang sebagai Pedoman penyusunan RKA, Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dan tolak ukur Pencapaian sasaran serta Indikator Kinerja Utama Organisasi yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang. Penyusunan Rencana Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Kota

Palembang Tahun 2015 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antar sektor-sektor pembangunan dan diharapkan Renja dapat menjadi kerangka dasar Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya


dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal, sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2015 dapat tercapai.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Proses perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan

melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci. Untuk itu, target kinerja yang telah ditetapkan harus diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu, menjelaskan pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu aktual, reviu terhadap rancangan awal RKPD.

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan, menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional/daerah, program dan kegiatan.

Bab IV

Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja Tahunan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang tahun 2015.

LAMPIRAN


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG TAHUN 2014

2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 Rencana Kerja periode tahun 2015 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap

program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2014. berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana Kerja ini di selaraskan dengan Rencana Program Jangka Menengah Kota Palembang tahun 2013 - 2018 serta Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam periode tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2014, besarnya capaian program dan kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dalam Tabel. 2.1 dan Tabel 2.2.


Tabel 2.1 Capaian Program Tahun Anggaran 2014 (Per 30 September 2014) ANGGARAN DAN REALISASI PER PROGRAM KPPT KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 PROGRAM SKPD NO URAIAN ANGGARAN REALISASI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.470.750.000 1.481.412.380 2

3 4

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(%) 59,90

319.700.000

177.172.417

55,40

230.000.000

168.828.000

73,40

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

125.300.000

22.000.000

17,50

Program Peningkatan dan Pengembangan Sektor Industri, Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Lingkungan Hidup

420.000.000

100.347.500

23,80

3.565.750.000

1.949.760.297

54,6

JUMLAH

Program dan Kegiatan Belanja tak langsung Belanja langsung Jumlah

Alokasi Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

(%)

(Rp)

(%)

(Rp)

(%)

4.394.616.000

100

2.828.574.881

64,30

1.566.041.119

35,70

3.565.750.000

100

1.949.760.297

54,60

1.615.989.703

44,40

7.960.366.000

100

4.778.335.178

60,00

3.182.030.822

40,00


2.2

ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dalam melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab yang dituangkan kedalam satu sasaran yaitu meningkatkan kualitas pelayanan perijinan. Pencapaian sasaran dari indikator kinerja setiap tahunnya di harapkan menjadi lebih baik sesuai dengan visi dan misi yang di tuangkan dalam RPJMD Kota Palembang Periode 2013-2018. Analisis dan evaluasi capaian sasaran kinerja secara mandiri yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) maupun hasil (outcome) pada pelaksanaan kegiatan kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang Tahun 2014 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan sebanyak 4 (empat) pencapaian Indikator Kinerja sasaran yang telah mencapai target yaitu :  Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan KPPT  Persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan KPPT  Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang PTSP  Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan Perijinan Adapun pencapaian sasaran kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang untuk tahun 2015 diharapkan dapat lebih baik dari tahun 2014.

2.3

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KPPT Semakin

meningkatnya

tuntutan

masyarakat

atas

penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government. Peran Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang tidak hanya terbatas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dikelola saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi-fungsi penegakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Dengan Pelayanan yang mudah, cepat dan transparan, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu


Kota Palembang juga menjadi ikon Pemerintah Kota Palembang dalam Penegakan Reformasi Birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimana ditetapkannya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang sebagai Kantor Percontohan Zona Integritas dari KPK Republik Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang melakukan upayaupaya agar Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dikelola antara lain: 1.

Pengembangan Teknologi Informasi dalam pelayanan perijinan dan non perijinan dengan menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi yang disebut Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPERI) yang terintegrasi dengan SKPD terkait dan juga pengembangan inovasi-inovasi baru dalam penyampaian informasi dengan menggunakan Jaringan Internet, Website, Email, sms center dan berbagai peralatan yang terkomputerisasi sehingga akurasi dan tranparansi dapat dipertanggungjawabkan.

2.

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi.

Setiap Sumber Daya Manusia

(Pegawai) pada Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Palembang wajib menandatangani Pakta Integritas setiap tahunnya di hadapan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Palembang dan memahami Kode Etik yang telah ditetapkan. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pegawai) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dengan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Penanaman Modal guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.


Table 2.2 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Indikator Kinerja Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 Ketersediaan aparatur yang kompeten

3 100

Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013 4 55

Tingkat ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan

100

86.03

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Realisasi Tingkat Renja Renja Realisasi SKPD Tahun (%) Tahun 2014 2014

Target program dan kegiatan renja Tahun 2015

5 60

6 57

7 94.20

8 100

85.5

86.47

101.14

100

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2015 Realisasi Tingkat capaian capaian program realisasi dan target kegiatan renstra tahun tahun 2015 2015 9

10


BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Pelayanan Perijian Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu dari fungsi strategis penyelenggaraan pemerintahan, fungsi strategis Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang Sebagai salah satu instansi di lingkungan pemerintah daerah perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat kerja dan perencanaan strategis yang tepat. Perencanaan strategis yang disusun digunakan untuk memetakan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi,misi, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu sebagai model dari pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, waktu yang cepat dan biaya yang transparan. Arah kebijakan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang : 1) Mendorong

pertumbuhan

ekonomi

melalui

peningkatan

investasi

dengan

memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro,kecil dan menengah 2) Mengurangi jumlah “Perantara” dalam pengurusan perijinan sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat dan biaya yang transparan 3) Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perjinan dengan mengembangkan pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi serta mewujudkan keterpaduan dan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.

Renja SKPD Tahun 2015 – Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

10

4) Pelayanan yang ramah, mudah cepat dan transparan serta tanggap dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perijinan dan non perijinan yang diterima masyarakat. 5) Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan dan selaras terhadap kebijakan pemerintah Kota Palembang. Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas / Instansi Teknis dan pihak-pihak terkait lainnya 6) Meningkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan inovasi pelayanan perijinan dan non perijinan serta peningkatan kompetensi, integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

1.2 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Kantor Pelayanan Perijinan

Kota Palembang telah

menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (tahun 2013-2018), dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran

Kantor

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Kota

Palembang

merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan (2013-2018) melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang. Kaitan antara tujuan, sasaran dan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang adalah seperti diuraikan di bawah ini. Visi

: ”Terwujudnya

Pelayanan

Prima

Bidang

Perijinan

Menuju

Palembang EMAS 2018”


11

Misi 1

: Meningkatkan Citra Pelayanan Publik Bidang Perijinan dan Non Perijinan yang baik

Tujuan dan sasaran dari misi satu yaitu : Tujuan : Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Perijinan

dan

Non

Perijinan

dengan

menggunakan teknologi informasi. Sasaran : Tertibnya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Tujuan dan Sasaran diatas dapat dicapai dengan Kebijakan : 1. Melakukan

inovasi

dalam

pengembangan

teknologi

informasi

yang

komprehensif dan kontinyu sesuai dengan perkembangan yang ada dalam pengelolaan perijinan dan non perijinan; 2. Melakukan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang mendukung proses pelayanan perijinan yang berbasis IT; 3. Melakukan koordinasi dengan lembaga lain dalam transparansi biaya perijinan dan non perijinan dengan teknologi yang terintegrasi; 4. Melakukan pelayanan yang terbuka dan mudah dengan berbasis teknologi informasi melalui penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi;

Misi 2

: Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Perijinan dan Non Perijinan yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi

Tujuan 2: Meningkatkan kinerja aparatur bidang perijinan dan non perijinan. Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran. 2. Meningkatnya kualitas aparatur


12

Tujuan dan Sasaran diatas dapat dicapai dengan Kebijakan : 1. Menciptakan suasana perkantoran yang tenang, aman dan nyaman khususnya bagi pemohon/publik; 2. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; 3. Perekrutan pegawai dengan profesional dan terbuka untuk umum melalui metode uji kepatutan dan uji kelayakan (Fit and Proper Test); 4. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan Sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal dan informal; 5. Melakukan menandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Sumber Daya Aparatur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

1.3 Program dan Kegiatan Dalam melaksanakan kegiatannya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang bersumber dari dana APBD Kota Palembang. Oleh karena itu dalam pendanaan lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat bagi peningkatan pelayanan perijinan di Kota Palembang. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan digunakan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015 sebagai berikut: No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan


13

Kantor 12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 14. Penyediaan Makanan dan Minuman 15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.

3.

4.

5.

6.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Perijinan dan Non Perijinan

1. Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1. Pendidikan dan Pelatihan Informal 2. Peningkatan Manajemen Mutu Aparatur

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4. Penyusunan RKA, Renstra, Renja/RKT, Tapkin, IKU dan LAKIP SKPD) 1. Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perijinan dan Non Perijinan 2. Penelitian, Pengendalian dan evaluasi Pelayanan Perijinan 3. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan 4. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat


14

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA 2015

Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2015 serta tolak ukur kinerja sasaran diuraikan dalam Table 4.1 .


15

Tabel 4.1 Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2015

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

3

4

5

6

1

20

08

01

1

20

08

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

20

08

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

20

08

01

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

08

01

06

1

20

08

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1

20

08

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

7

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

8

9

10

11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Rp

2,064,001,335.00

Catatan Penting



12

13

14 Rp

2,064,001,335.00

Jumlah bulan pembelian prangko, materai dan benda pos lainnya, penataan dokumen arsip

Palembang

12 bulan

Rp

4,800,000.00

APBD Kota Palembang

Kebutuhan rutin dan kelancaran tugas

12 bulan

Rp

4,800,000.00

Jumlah bulan dalam penyediaan jasa komunikasi

Palembang

12 bulan

Rp

72,000,000.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

72,000,000.00

Jumlah jasa perawatan arsip dan bahan fumigasi

Palembang

12 bulan

Rp

35,000,000.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

35,000,000.00

Jumlah STNK kendaraan yang dibayar

Palembang

Mobil=6 unit; Motor=5 unit

Rp

10,500,000.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

10,500,000.00

Jumlah honorarium penyediaan jasa administrasi keuangan

Palembang

Rp

559,280,000.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

559,280,000.00

Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

Palembang

12 bulan

Rp

21,600,000.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

21,600,000.00

Palembang

12 bulan

Rp

104,000,000.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

104,000,000.00

1

20

08

01

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah bulan penyediaan jasa Perbaikan Peralatan/ Perlengkapan dan Pemeliharaan peralatan kerja

1

20

08

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor

Palembang

12 bulan

Rp

208,000,000.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

208,000,000.00

1

20

08

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Palembang

12 bulan

Rp

216,750,000.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

216,750,000.00

Palembang

12 bulan

Rp

4,500,000.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

4,500,000.00

Palembang

Rp

491,500,000.00

APBD Kota Palembang


Rp

491,500,000.00

1

20

08

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1

20

08

01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor



Kode

1

2

3

4

5

6

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

7

Catatan Penting



11

12

13

14

Lokasi



Sumber Dana

10

8

9

Palembang

12 bulan

Rp

51,071,335.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

51,071,335.00

1

20

08

01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah bulan penyediaan peralatan dapur, peralataan kebersihan dan bahan pembersih

1

20

08

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Palembang

12 bulan

Rp

6,000,000.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

6,000,000.00

1

20

08

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah bulan penyediaan makan minum rapat dan tamu

Palembang

12 bulan

Rp

63,000,000.00

APBD Kota Palembang


12 bulan

Rp

63,000,000.00

1

20

08

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah bulan perjalanan dinas, rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar daerah

12 bulan

Rp

216,000,000.00

APBD Kota Palembang

Kelancaran tugas

12 bulan

Rp

216,000,000.00

1

20

08

02

Rp

663,936,620.00

Rp

663,936,620.00


Mobil=1 unit

Rp

460,000,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

20

08

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

Palembang

6 Unit

Rp

284,611,620.00

APBD Kota Palembang

1

20

08

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah/banyaknya ruang gedung kantor yang dipasang wallpaper/cat

Palembang

1 gedung

Rp

50,000,000.00

APBD Kota Palembang

Pemeliharaan rutin/berkala

1 gedung

Rp

50,000,000.00

1

20

08

02

24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang diservice dan pembelian BBM kendaran dinas/ operasional

Palembang


Rp

329,325,000.00

APBD Kota Palembang



Rp

329,325,000.00

1

20

08

03

Rp

199,627,500.00

Rp

199,627,500.00

1

20

08

03

02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Jumlah Pakaian Kerja

Palembang

147 stel

Rp

149,940,000.00

APBD Kota Palembang


147 stel

Rp

149,940,000.00

1

20

08

03

05 Pengadaan pakaian kegiatan hari-hari tertentu (Batik Tradisional)

Jumlah Pakaian batik

Palembang

49 stel

Rp

49,687,500.00

APBD Kota Palembang


49 stel

Rp

49,687,500.00

1

20

08

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan & pelatihan informal

Palembang

49 orang

Rp

85,000,000.00

APBD Kota Palembang

Peningkatan kapasitas SDA

49 orang

Rp

85,000,000.00

1 1

20 20

08 08

05 05

1 keg 1 keg

Rp Rp

50,000,000.00 35,000,000.00

Rp Rp

50,000,000.00 35,000,000.00

1

20

08

06

Dokumen/ Laporan

Rp

38,500,000.00

Dokumen/ Laporan

Rp

38,500,000.00

1

20

08

06

4 Dokumen

Rp

11,000,000.00

4 Dokumen

Rp

11,000,000.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

05 Pendidikan dan pelatihan informal 06 Peningkatan Manajemen Mutu Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Konsolidasi, Laporan RKPD, TEPPA, LPPD)

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD

Palembang

APBD Kota Palembang




Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

6

1

2

3

4

5

1 1

20 20

08 08

06 06

1

20

08

06

1

20

08

34

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, Renstra (Revisi ), Renja/RKT, Tapkin, IKU dan LAKIP 07 SKPD Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Perizinan dan non Perizinan

1

20

08

34

01 Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perijinan dan Non Perijinan

Meningkatnya kesadaran masyarakat ttg prosedur perijinan

Palembang

1

20

08

34

02 Penelitian, pengendalian dan evaluasi pemberian perijinan

Terwujudnya prosedur perijinan dan pelayanan perijinan yang mudah

Palembang

1 Laporan

1

20

08

34

03 Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan

Kinerja Sistem Informasi yang lebih baik

Palembang

1

20

08

34

04 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prosentase Kepuasan Masyarakat thd pelayanan perijinan di KPPT

Palembang

7

8



Sumber Dana

10

11

9

Catatan Penting


12


13

14

1 Dokumen 1 Dokumen

Rp Rp

5,500,000.00 5,500,000.00

1 Dokumen 1 Dokumen

Rp Rp

5,500,000.00 5,500,000.00

6 Dokumen

Rp

16,500,000.00

6 Dokumen

Rp

16,500,000.00

Rp

611,840,000.00

Rp

611,840,000.00

2 Mall dan 2 Kecamatan, 1 Rp media elektronik

300,000,000.00

APBD Kota Palembang

Kebutuhan sosialisasi dan pameran

Rp

300,000,000.00

Rp

40,000,000.00

APBD Kota Palembang

Kelancaran tugas

Rp

40,000,000.00

1 Aplikasi

Rp

241,840,000.00

APBD Kota Palembang

Kelancaran tugas

Rp

241,840,000.00

2 Laporan

Rp

30,000,000.00

APBD Kota Palembang

Kelancaran tugas

Rp

30,000,000.00

Palembang,

2 Laporan

Oktober 2014

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

DIANKIS JULIANTO, ST NIP. 19620616 199308 1 001

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja periode tahun 2015 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2014. berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana Kerja ini diselaraskan dengan Rencana Program Jangka Menengah Kota Palembang tahun 2013-2018 serta Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang 2013-2018 dalam mencapai visi dan misi Organisasi. Diharapkan Renja Tahun 2015 dapat dijadikan tolak ukur Pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama Organisasi yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

.


PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Jalan Merdeka No. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0711) 370679, 370681 Kode Pos 30131 E-mail : [email protected], Website : www.kppt.palembang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG NOMOR 28a TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2015 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG

Menimbang : a.

b.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4. 5.

Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang Tahun 2015 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang tentang Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang Tahun 2015. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4614). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pemabangunan Dearah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah

6.

7.

8.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

Pertama

: Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang Tahun 2015 sebagaimana terlampir.

Kedua

: Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum pertama merupakan Rencana Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang selama 1 tahun yang menjadi acuan dalam menetapkan anggaran, penetapan kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta evaluasi pencapaian kinerja.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang Pada tanggal : 2 Oktober 2014 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dto

Diankis Julianto, ST NIP. 19620616 199308 1 001

Pemerintah Kota Palembang. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Recommend Documents