BAB II PROFIL PERUSAHAAN. A. Sejarah Singkat Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah diketahui bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Dengan demikian kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Adapun dasar pembentukan Badan Pelayan Perijinan Terpadu (BPPT) yaitu : 1.

INPRES Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.

2.

Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.

3.

Surat Edaran Menkowasbangpan Nomor 56/MK.WASPAN/6/1998, antara lain menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu (satu

7 Universitas Sumatera Utara

8

4.

atap satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan.

5.

Keputusan Menpan Nomor KEP/24/M.PAN/2004 Tentang Pedoman umum penyusunan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Unit

Pelayanan

Instansi

Pemerintah. 6.

Keputusan Menpan Nomor KEP/26/M.PAN/2004 Tentang petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

9.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan pasal 159 dan 160.

10. Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan.

MAKSUD Maksud didirikannya BPPT Kota Medan adalah untuk menyelenggarakan pelayanan perijinan yang prima dan satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Medan. Adapun prinsip dari pelayanan prima adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: sederhana, jelas, aman, transparan, effisien, ekonomis, adil dan tepat waktu.

Universitas Sumatera Utara

9

TUJUAN Sedangkan tujuan dari pendirian BPPT antara lain: 1.

Mewujudkan pelayanan prima

2.

Melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan baik yang

didasarkan

pada

prinsip-prinsip

pelayanan

publik,

yaitu

Responsivitas, Akuntabilitas, kesederhanaan, transparansi, dan kepastian hukum 3.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur Pemerintah Kota Medan, khususnya yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat.

4.

Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya masyarakat dapat terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan.

MOTTO

Motto Kota Medan: "Medan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih cerah dari hari ini." 1. Motto Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan: "Pelayanan Prima, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme." 2. Maklumat Pelayanan Kebijakan Mutu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan: "Kami seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan Berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas untuk pelanggan kami dan meningkatkan sistem manajemen mutu agar efektif & efisien secara terusmenerus."


10

VISI Adapun visi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah terwujudnya Pelayanan Prima Perizinan untuk Mewujudkan Medan Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera.

MISI Sedangkan misi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah: 1.

Mewujudkan pelayanan Perijinan yang Optimal dan Professional serta kepuasan masyarakat.

2.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional

3.

Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan yang berbasis Infomasi Teknologi

4.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu.

5.

Meningkatkan hubungan kerja antar SKPD di lingkungan Pemko Medan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan Pasal 159 dan 160, tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, adalah: Tugas pokok : Tugas

pokok

BPPT

adalah

melaksanakan

koordinasi

dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu


11

dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Fungsi : 1.

Pelaksanaan penyusunan program

2.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan

3.

Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan

4.

Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan

5.

Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintahan Kota Modan telah mengeluarkan peraturan daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan 2006-2012. Rencana Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan bagian dari RKPD Kota Medan tahun 2013 yang merupakan tahapan-tahapan pratikan (taktis) untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kota, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. SASARAN Adapun sasaran-sasaran yang akan dicapai adalah : 1. Melakukan proses pelayanan perijinan sesuai Standard Operational Procedur (SOP) Perijinan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan. 2. Meningkatan jumlah ijin yang dikeluarkan setiap tahun. 3. Menurunkan angka indeks rata-rata lama proses perijinan untuk setiap jenis perijinan.


12

Bidang Pelayanan Perijinan I merupakan salah satu bidang yang berada di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang dipimpin oleh kepala bidang, yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pelayanan Perijinan I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pelayanan

perijinan

yang

berkaitan

dengan

Usaha,

Perdagangan

dan

Perindustrian. Surat perijinan tersebut diterbitkan dalam bentuk Ijin Usaha Perdagangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Ijin Usaha Industri (IUI).


13

B. Struktur Organisasi Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Adapun susunan struktur organisasi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah sebagai berikut : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SEKRETARIAT

BADAN TATA USAHA

SUB BAGIAN UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN I (Usaha Perdagangan dan Industri)

TIM TEKNIS

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN II (Ketentraman dan Ketertiban)

TIM TEKNIS

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN III (T.Ruang Perhubungan dan Lingk Hidup)

TIM TEKNIS

SUB BAGIAN PENYUSUN

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN IV (Konstruksi dan Lain – lain)

TIM TEKNIS

Sumber : http://www.bppt-pemkomedan.info Gambar 2.1 Struktur Organisasi


14

C. Job Description Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Sesuai dengan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan Pasal 159 dan 160 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, maka Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi dari sekretariat badan adalah sebagai berikut : 1.

Sekretariat Tugas badan : a. Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. b. Badan sebagaimana dimaksud didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala; c. Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud karena jabatannya adalah Kepala Badan; d. Badan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

koordinasi

dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Fungsi Badan : a. Pelaksanaan penyusunan program b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;


15

d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Bagian Tata Usaha Bagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Fungsi : a.

Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bagian Tata Usaha;

b.

Pengelolaan administrasi Badan yang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;

c.

Pengkoordinasian penyusunan, perencanaan, dan program Badan;

d.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Badan;

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup administrasi umum;


16

Fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum; b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum; c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan

kearsipan,

administrasi

kepegawaian,

perlengkapan,

dan

penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan; d. Penyiapan pertemuan/rapat-rapat Badan; e. Pelaporan lingkup administrasi umum; f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Fungsi :

a.

Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;

b.

Penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;

c.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi;

d.

Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan admnistrasi keuangan;


17

e.

Penyusunan laporan keuangan Badan;

f.

Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Fungsi :

a.

Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;

b.

Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Badan;

c.

Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Badan;

d.

Pengembangan sistem informasi pelayanan;

e.

Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pengaduan masyarakat;

f.

Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

g.

Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.


18

2.

Bidang Pelayanan Perijinan I Sesuai dengan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan Pasal 159 dan 160 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, maka Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perijinan I adalah sebagai berikut : Tugas : a.

Bidang Pelayanan Perijinan I dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

b.

Bidang Pelayanan Perijinan I mempunyai

tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Badan lingkup pelayanan perijinan yang berkaitan dengan Usaha, Perdagangan dan Perindustrian; c.

Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Bidang

Pelayanan

Perijinan

I

menyelenggarakan fugsi-fungsinya.

fungsi :

a.

Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pelayanan Perijinan I;

b.

Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perijinan I;

c.

Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Bidang Pelayanan Perijinan I;

d.

Pelaksanaan pelayanan perijinan;

e.

Pelaksanaan rapat-rapat dengan Tim Teknis yang berkaitan dengan permohonan Ijin;

f.

Pengkoordiniran pengolahan data perijinan;


19

g.

Pengkoordiniran

pelaksanaan

peninjauan

lokasi/lapangan

terhadap

permohonan ijin dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan; h.

Pengkoordiniran pelaksanaan proses perijinan, dan persiapan konsep Surat Keputusan Perijinan;

i.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang pelayanan perijinan;

j.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kegiatan di Bidan Pelayanan Perijinan I.

k.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tim Teknis mempunyai tugas :

a.

Meneliti permohonan ijin;

b.

Mengadakan rapat pembahasan permohonan ijin;

c.

Melaksanakan peninjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan ijin apabila diperlukan;

d.

Melaksanakan proses perijinan, perhitungan retribusi dan persiapan konsep Surat Keputusan/Perijinan;

e.

Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Badan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


20

Tabel 2.1 Jenis Perijinan Yang Dilayani NAMA IJIN

BIDANG

JENIS IJIN

TAHUN PENGURUSAN

IJIN GANGGUAN (NON INDUSTRI)

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN I (USAHA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)

DAFTAR ULANG

IJIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH


SEKALI SATU KALI PENGAJUAN


SEKALI SATU KALI PENGAJUAN

TIGA TAHUN SEKALI

BIDANG PELAYANAN TANDA PERIJINAN I DAFTAR (USAHA, PERUSAHAAN PERINDUSTRIAN (INDUSTRI) DAN PERDAGANGAN)

DAFTAR ULANG

LIMA TAHUN SEKALI

BIDANG TANDA PELAYANAN DAFTAR PERIJINAN I PERUSAHAAN (USAHA, (NON PERINDUSTRIAN INDUSTRI) DAN PERDAGANGAN)

DAFTAR ULANG

LIMA TAHUN SEKALI

Sumber : http://www.bppt-pemkomedan.info


21

3.

Bidang Pelayanan Perijinan II Sesuai dengan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan Pasal 159 dan 160 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, maka Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perijinan II adalah sebagai berikut : Tugas : a.

Bidang Pelayanan Perijinan II dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

b.

Bidang Pelayanan Perijinan II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pelayanan perijinan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c.

Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Bidang

Pelayanan

Perijinan

II

menyelenggarakan fungsi-fungsinya.

Fungsi :

a.

Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pelayanan Perijinan II;

b.

Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perijinan II;

c.

Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Bidang Pelayanan Perijinan II;

d.


e.


f.



22

g.

Pengkoordiniran

pelaksanaan

peninjauan

lokasi/lapangan

terhadap


Pengkoordiniran

pelaksanaan

proses

perijinan,

perhitungan

retribusi,

penetapan SKPD/SKRD, dan persiapan konsep Surat Keputusan Perijinan; i.


j.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kegiatan di Bidang Pelayanan Perijinan II.

k.



a.


b.


c.


d.


e.


f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


23

Tabel 2.2 Jenis Perijinan Yang Dilayani

NAMA IJIN

BIDANG

JENIS IJIN

TAHUN PENGURUSAN

IJIN GANGGUAN (INDUSTRI)

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN II (KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN)

DAFTAR SATU TAHUN ULANG SEKALI

IJIN PELATARAN PARKIR

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN II (KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN)

DAFTAR SATU TAHUN ULANG SEKALI


4.

Bidang Pelayanan Perijinan III Sesuai dengan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan Pasal 159 dan 160 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, maka Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perijinan III adalah sebagai berikut : Tugas :

a.

Bidang Pelayanan Perijinan III dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

b.

Bidang Pelayanan Perijinan III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pelayanan perijinan yang berkaitan dengan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup;


24

c.

Dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kegiatan di Bidang Pelayanan Perijinan III;

d.


e.

melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Perijinan III menyelenggarakan fungsi-fungsinya.

Fungsi :

a.

Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pelayanan Perijinan III;

b.

Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perijinan III;

c.

Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Bidang Pelayanan Perijinan III;

d.


e.


f.


g.

Pengkoordiniran

pelaksanaan

peninjauan

lokasi/lapangan

terhadap


Pengkoordiniran

pelaksanaan

proses

perijinan,

perhitungan

retribusi,

penetapan SKPD/SKRD, dan persiapan konsep Surat Keputusan Perijinan; i.




25

a.


b.


c.


d.


e.


f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tabel 2.3 Jenis Perijinan Yang Dilayani NAMA IJIN

IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

BIDANG

JENIS

TAHUN

IJIN

PENGURUSAN

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN III (TATA DAFTAR DUA TAHUN RUANG, ULANG SEKALI PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP) BIDANG

IJIN PENGEBORAN PELAYANAN PERIJINAN III (TATA AIR BAWAH TANAH

RUANG, PERHUBUNGAN

DAFTAR BARU

ENAM BULAN

DAN LINGKUNGAN HIDUP)


26

Lanjutan Tabel 2.3 NAMA IJIN

IJIN REKLAME (KHUSUS SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL)

BIDANG

JENIS IJIN

TAHUN PENGURUSAN

BIDANG DAFTAR PELAYANAN BARU PERIJINAN III (TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

TIGA PULUH HARI KALENDER


5.

Bidang Pelayanan Perijinan IV Sesuai dengan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan Pasal 159 dan 160 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, maka Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi dari Bidang Pelayanan perijinan IV adalah sebagai berikut :

Tugas :

b. Bidang Pelayanan Perijinan IV dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; c. Bidang Pelayanan Perijinan IV mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pelayanan perijinan yang berkaitan dengan konstruksi, kesehatan dan lain-lain;


27

d. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Perijinan IV menyelenggarakan.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pelayanan Perijinan IV; b. Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perijinan IV; c. Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Bidang Pelayanan Perijinan IV; d. Pelaksanaan pelayanan perijinan; e. Pelaksanaan rapat-rapat dengan Tim Teknis yang berkaitan dengan permohonan Ijin; f. Pengkoordiniran pengolahan data perijinan; g. Pengkoordiniran

pelaksanaan

peninjauan

lokasi/lapangan

terhadap

permohonan ijin dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan; h. Pengkoordiniran

pelaksanaan

proses

perijinan,

perhitungan

retribusi,

penetapan SKPD/SKRD, dan persiapan konsep Surat Keputusan Perijinan; i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang pelayanan perijinan; j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kegiatan di Bidang Pelayanan Perijinan IV; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


28


a.


b.


c.


d.


e.


f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tabel 2.4 Jenis Perijinan Yang Dilayani

NAMA IJIN

BIDANG

JENIS IJIN

TAHUN PENGURUSAN

BIDANG PELAYANAN IJIN KERJA PERIJINAN IV PETUGAS (KONSTRUKSI, KESEHATAN KESEHATAN, DAN LAIN-LAIN)

DAFTAR ULANG

LIMA TAHUN SEKALI

IJIN OPTIK

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN IV (KONSTRUKSI, KESEHATAN, DAN LAIN-LAIN)

DAFTAR ULANG

LIMA TAHUN SEKALI

IJIN OPTIK

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN IV (KONSTRUKSI, KESEHATAN, DAN LAIN-LAIN)

REGISTRASI SETIAP ULANG TAHUN


29

Lanjutan Tabel 2.4

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BIDANG DAFTAR BARU PELAYANAN PERIJINAN IV (KONSTRUKSI, KESEHATAN, DAN LAIN-LAIN)

TIGA TAHUN

Sumber : http://www.bppt-pemkomedan.info D. Jaringan Usaha Kegiatan Dalam mencapai target dan sasaran pembangunan kota, BPPT memiliki hubungan kerja dan fungsi dengan SKPD lain di Pemko Medan diantara lain yaitu : 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) memberi pelayanan kepada masyarakat mulai dari penerimaan permohonan ijin sampai menerbitkan ijin yang dikelola oleh BPPT. 2. Ketentuan, standard teknis, pengaturan dan pedoman teknis penerbitan ijin yang dikelola oleh BPPT disusun SKPD teknis bersama-sama BPPT serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. 3. Setiap penerbitan ijin ditembuskan kepada SKPD teknis terkait sebagai bahan/dasar pengawasan dan penerbitan. Tugas pengawasan dan penerbitan ada pada SKPD terkait. 4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) tidak mempunyai fungsi pengawasan dan penerbitan terhadap ijin yang telah diterbitkan berdasarkan Struktur Ongkos BPPT.


30

5. Direncanakan adanya rapat rutin dengan SKPD terkait untuk evaluasi dan rencana kedepan.

E. Kinerja Kegiatan Terkini Adapun kinerja kegiatan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada tahun 2014 yaitu : a.

Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan alat tulis kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 7. Penyediaan makanan dan minuman 8. Penyediaan jasa tenaga pendukung administras/ teknis perkantoran 9. Penyediaan jasa keamanan kantor

b.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Belanja modal pengadaan Mebeuler 4. Pengadaan komputer dan perlengkapannya 5. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 7. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.


31

c.

Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus pada hari-hari tertentu

d.

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) 2. Penyusuanan laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD 5. Penyusunan buku produk perijinan di BPPT kota Medan

e.

Program peningkatan pelayanan perijinan 1. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi perijinan 2. Sosialisasi peraturan dan perundangan tentang perijinan 3. Surveilance audit tahunan dan maintenance ISO 9001:2008 serta survey IKM

F. Rencana Kegiatan Adapun program/ kegiatan rencana kerja dan anggaran SKPD tahun 2014 tercantun dalan sasaran program berikut : 1. Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor 2. Tersedia sarana komunikasi dan telekomunikasi air dan listrik 3. Terpeliharanya kebersihan kantor 4. Tersedianya peralatan dan perlengkaan kerja


32

5. Tersedianya blanko dan cetakan lainnya untuk mendukung proses perijinan 6. Tersediannya komponen instalasi listrik untuk penerangan gedung kantor 7. Terpenuhinya bahan bacaan berupa koran dan majalah 8. Tersediannya makanan dan minum rapat, tamu. 9. Tersedianya honorarium dan keperluan lainnya. 10. Terwujudnya pelayanan perijinan yang aman dan kondusif dengan tersediannya 3 petugas keamanan.


BAB II PROFIL PERUSAHAAN. A. Sejarah Singkat Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Recommend Documents